.JPG)
Sumber : Jogi Sirait
//celotehan dan kisah dari sebuah sudut rasa
Foto kiri :Murasman (by Jogi Sirait)
Murasman, 72 tahun, dikenal tidak familiar dengan wartawan. Hampir setiap kesempatan, dia selalu mengelak diwawancarai. Baru beberapa bulan menjabat, Murasman langsung didemo seluruh wartawan di Kerinci gara-gara komentarnya pada sebuah acara wisuda di Sekolah Tinggi Akutansi Indonesia (STAI). “Kalau tamat sekolah janganlah bercita-cita menjadi seorang wartawan. Jadilah seorang guru seperti saya yang bisa menjadi bupati. Jadi wartawan belum tentu pintar,” pesannya kepada mahasiswa.
Hampir satu jam, Bupati Murasman menerima wartawan GATRA, Jogi Sirait pada Ahad, 5 Mei 2013 lalu untuk menangkis seluruh tudingan “tak sedap” soal kepemimpinannya selama menjabat sebagai Bupati Kerinci. Dia terlihat santai dan sesekali tertawa setiap menjawab pertanyaan. Dia didampingi Kabag Humas, dan staf humas. Berikut petikan wawancara dengan Murasman:
Bagaimana dengan tuduhan bahwa Ibu Bupati menerima fee Rp 3 miliar untuk proyek jembatan Koto Rendah?
Jembatan Koto Rendah itu Rp 4,1 miliar. Kalau uang diberikan kepada Ibu Rp 3 miliar, apa jembatan itu bisa selesai dibangun? Ini secara logika saja. (Murasman tertawa)
Apa betul proyek itu kemudian jatuh ke tangan Kasmir? Sementara Kasmir dekat dengan Anak Anda, Edmon. Kasmir pernah tertangkap membawa 15.000 liter minyak mentah yang diduga ilegal pada tahun 2012.
Oh bukan, Kasmir justru mengerjakan jalan Patok Empat – Simpang Macan di Kecamatan Kayu Aro sebesar Rp 6,5 miliar. Saya dengar ceritanya, ini adalah minyak mentah yang dibeli dari Koperasi Lanud, Padang. Koperasinya Angkatan Darat. Resmi itu. Untuk memanaskan mesin, bukan untuk mencampur aspal. Yang beli, ya Kasmir tapi karena Edmon punya hubungan dengan orang di sana maka belinya lewat Edmon. AMP itu milik Pemerintah Kabupaten cuma si Kasmir yang pakai. AMP (Asphal Mixing Plant) itu disewa selama satu tahun sampai akhir tahun 2012.
Sekarang proses pemeriksaan terhadap istri Anda masih berjalan?
Sekarang Eng Jun sudah menarik laporannya. Dia tidak sportif, katanya ada sekian miliar. Tak ada itu. Bohong.
Istri Anda banyak disebut-sebut mengatur proyek?
Yang benar Dinas PU yang mengatur. Sampai sekarang, saya tidak mau ikut campur, semua saya serahkan dengan PU. Sebab yang dilaporkan sama Eng Jun itu sama sekali tidak ada yang benar. Dia mau minta kekurangan pembayaran sebesar Rp 822 juta yang tidak bisa diambil. Itu bukan urusan bupati. Hasil audit BPK justru menyebutkan bahwa Eng Jun harus mengembalikan Rp 822 juta.
Bagaimana dengan soal kepemilikan kebun sawit 1.000 hektare?
Wah mana ada sebanyak itu, saya tak punya perusahaan sawit. Sebelum saya menjadi bupati, saya pernah membeli kebun itu sama Kerabatan Anak Negeri (KAN) di Muara Sakai, Pesisir Selatan. Jumlahnya 125 hektare. Sistemnya saya menebas semua lahan tersebut. Hasilnya 75 hektare menjadi milik saya, kemudian 50 hektare kembali ke KAN. Persisnya sekitar tahun 2008. Kemudian saya pernah tanah 16.000 batang bibit namun habis dimakan hama babi. Sekarang saya mulai saya tanami berangsur-angsur dan semua belum tertanam.
Bagaimana dengan duduknya keluarga, anak, ponakan dan menantu yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan Anda? Apakah ini bukan bagian dari KKN?
Kalau kepala dinas hanya dua, anak saya dan Kepala Inspektorat. Beginilah, orang lain saya angkat menjadi kepala dinas karena persyaratannya cukup, nah anak saya persyaratannya sudah cukup masak tidak saya angkat. Bodoh saya. Apa salahnya sekalipun itu anak saya.
Bagaimana Anda mengatur hubungan antara anak sekaligus bawahan?
Tupoksi kerja itu kan ada. Tanyalah dengan orang banyak, jangan saya yang bilang dia pintar. Lagipula Dinas Dikjar adalah satu-satunya dinas yang paling bisa menerjemahkan konsep-konsep pembangunan saya. Sejak tamat STPDN dia sudah pernah Camat, Kabag Pem, Kadis KSPM di zaman pemerintahan bupati sebelumnya. Begitu pula dengan anak saya, Sekretaris Dinkes. Dia cukup baik berkinerja. Total anak saya enam orang. Zaman dulu kan KB tidak berlaku bagi saya yang seorang wiraswasta. (Murasman tertawa lebar)
Anda belum menjawab soal tudingan pengaturan proyek oleh istri dan Anak Anda, Edmon yang notabene Ketua Gapensi Kerinci?
Setahu saya, Ibu tidak pernah menjadi kontraktor. Edmon juga begitu. Selama saya menjadi bupati, belum pernah mendapat kontrak kerja. Saya pernah bilang sama dia kamu kan profesinya kontraktor. Kalau sekarang saya jadi bupati bukan berarti kamu baru jadi kontraktor, sejak dulu. Kenapa? Dia ternyata takut. Edmon punya banyak bisnis lain, seperti jasa angkutan dan lain-lain.
Bagaimana dengan soal tudingan money laundry di Toko Emas milik Mertua Ketua DPRD Liberty?
Mulai saya jadi kontraktor tahun 1972, saya kan tak punya modal. Setelah terment, kalau ada uang lebih saya titipkan dengan Sopiah Munir, pemilik toko emas. Sopiah Munir adalah mertua Liberty, Ketua DPRD Kerinci. Kalau saya kepepet, saya pinjamlah uang. Jadi terjalinlah hubungan kekeluargaan. Jadi pernah suatu ketika, harga emas melambung, kalau tak salah ketika itu harga emas Rp 3.000 naik menjadi Rp 10.000. Sesudah beli emas, orang itu beruntung dan merasa terbantu. Saya tak pernah beli emas. Modal saya adalah kepercayaan. Kami hidup berumah tangga mulai dari nol, meskipun mertua saya kaya raya. Saya berangkat dari seorang guru. Nanti kalau saya ceritakan saya bisa menangis. Saya menikah dipaksa orangtua ketika usia saya masih 21 tahun, dan istri saya baru berusia 19 tahun, tamat SMP. Gaji guru Rp 3.500 sementara satu kaleng beras harganya Rp 10.000. Jadi setelah bergaji 3 bulan baru mampu membeli satu kaleng beras. Saya berhenti tahun 1970 dan mulai berdagang, seperti dagang kopi, kayu manis, dan beras. Bahkan juga pernah menjadi supir PO Gunung Kerinci.
Kembali ke cerita proyek. Bukan hanya Edmon saja yang dituding bermain, istri Edmon pun bermain? Bagaimana komentar Anda?
Oh tidak benar sama sekali. Itu cerita bohong belaka.
Terkait dana bencal Rp 104 miliar yang digelontorkan BNPB pada tahun 2010, lantas pada tahun ini kabarnya akan digulirkan Rp 20 miliar.
Kalau harapan kami malah mestinya tahun ini dikucurkan Rp 100 miliar lagi sesuai dengan keputusan pertama.
Dilihat dari tingkat kerusakan, semestinya dana bantuan tidak sebesar itu. Kedua, banyak korban bencana yang tidak mendapat dana bantuan, justru Anda alihkan dana ini ke proyek lain?
Bukan begitu, begini. Kita mengajukan proposal, tidak hanya untuk korban bencana alam saja, tetapi juga daerah sekitarnya. Untuk mengantisipasi seandainya bencana alam terjadi lagi, kira-kira ke mana? Jadi kita sudah antisipasi. Maka diajukanlah Rp 560 miliar. Disetujui Rp 300 miliar lebih. Dan baru turun Rp 104 miliar. Nanti akan dikucurkan lagi Rp 197 miliar. Nah yang Rp 104 miliar ini diberikan kepada masyarakat yang terkena bencana, rumah, mesjid, fasilitas umum, dan lain-lain. Tidak hanya bagi Mesjid yang di Lolo Gedang itu tetapi diberikan kepada seluruh kabupaten. Di dalam juknis, kalau rusak berat, rumah itu diberikan bantuan Rp 15 juta. Rusak sedang Rp 10 juta. Rusak ringan Rp 1 juta. Itu semua sudah kita berikan kepada korban. Banyak sisanya. Itulah yang kita berikan untuk jalan dan irigasi. Makanya tidak turun lagi karena laporan Iksan, LSM Jamtosc. Itu ya di daerah Hilir. Seumur hidup tak pernah jalan itu diaspal. Kita sesalkan tindakan Iksan itu.
Ditunjuknya Bukit Tengah menjadi pusat ibukota baru dinilai terlalu rawan karena jaraknya hanya radius 9 km dari Gunung Kerinci?
Waktu Fauzi Si’in menetapkan ibukota di Kawasan Renah Pemetik, itu tidak menyebutkan titik koordinatnya. Renah Pemetiknya dimana? Itu kan kebun orang. Kalau di situ kita buat, jalan, sinyal seluler, dan listrik belum ada. Pokoknya masih banyak yang masih perlu kita bangun. Renah Pemetik itu masuk dalam Kecamatan Siulak. Membebaskan lahan itu lebih ruwet lagi karena kebun orang. Jadi dirundinglah 7 kecamatan: Siulak, Air Hangat Timur, Air Hangat, Keliling Danau, Depati Tujuh, Gunung Raya, Batang Merangin. Saya panggil semua, di mana tanah yang bisa dihibahkan? Karena pemerintah tak punya dana untuk membebaskan lahan. Jadi salah satu yang sanggup, kecamatan Siulak. Depati. Sebenarnya tanah itu tanah adat yang sudah turun temurun. Jadi sepakat orang adat itu menghibahkan kepada pemerintah. Kalau ada permasalahan, itu urusan ninik mamak bukan urusan saya karena saya hanya penerima hibah. Kalau dari Gunung Kerinci jauh, sekitar 28 km. View-nya wow, untuk Sumatra pokoknya saya kira ibukota yang paling indah.
Soal isu narkoba yang gencar dikabarkan menjerat beberapa Anak Anda?
Setahu saya, anak-anak saya tidak ada yang pecandu narkoba. Itu kan sering dibilang, anak saya Yulmon, diisukan diopname di RS Padang. Yang mengisukannya, ya itu kerjaannya Rahman (Wakil Bupati Kerinci-maksudnya).
***
Versi lebih pendek dimuat di GATRA Nomor 31 Beredar Kamis, 6 Juni 2013
.jpeg)
0 Comments:
Posting Komentar