Ketua DPC PKB Kabupaten Kerinci yang juga anggota DPRD provinsi Jambi menyebutkan roda organisasi partai sejauh ini tetap jalan.
"Walau saya di Jambi, roda organisasi tetap jalan, pertemuan terus dilakukan, wakil ketua dan pengurus yang lain kan ada," sebutnya.
Berkaitan dengan transparansi anggaran, Muntalia juga membantah hal itu. Pasalnya, setiap kegiatan tentu ada tahapan dan pertanggungjawabannya. "Kalau masalah anggaran, pertanggung jawabannya di Muscab," sebut dia.
Berkaitan dengan pungutan yang dilakukan Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB terhadap seluruh Caleg PKB pada Pileg lalu, Muntalia tidak membantah.
"Tidak ada larangan untuk iuran. Apalagi ini kan sudah kesepakatan melalui rapat, dan dananya pun tidak besar serta dipergunakan untuk kepengurusan administrasi Caleg," tegas Muntalia via telepon selular (31/8) tadi pagi.
Sementara itu, Bendahara DPC PKB Kabupaten Kerinci, Hudaya Fernando, SH, menyebutkan bawa sejak di SK-kan oleh DPP PKB pada Maret 2013 lalu, sampai saat ini sebagai bendahara dirinya merasa tidak dilibatkan, Ketua hanya meminta tanda tangannya saja ketika ada pencairan dana, dan selanjutnya dia tidak dilibatkan lagi.
Dikatakannya, "Sejak awal dulu, saya di Sk-kan oleh DPP PKB sebagai Bendahara Umum DPC PKB Kabupaten Kerinci, pada awal-awalnya dulu, sesuai aturan yang ada, segala yang berhubungan dengan keuangan partai adalah tanggung jawab saya, baik itu buku cek, buku arsip keuangan, buku laporan terkait pemasukan dan pengeluaran maupun kwitansi-kwitansinya, semua saya yang pegang, namun, setelah beberapa bulan berikutnya saya sudah tidak dilibatkan lagi".
Dijelaskan lagi oleh Hudaya, "selaku bendahara DPC PKB yang depinitif, saya dilibatkan hanya pada saat pencairan dana partai, saya sebagai bendahara harus menandatangani cek bersama ketua, namun, setelah dana cair saya tidak dilibatkan lagi, artinya semua dikelola oleh ketua dan sampai sejauh ini belum pernah ada laporan pertanggung jawaban". Ungkap Hudaya. (pri)
0 Comments:
Posting Komentar