Gerindra Curiga Ada Barter antara Revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty

Jakarta - Pemerintah dan DPR sepakat menunda revisi UU KPK dan di saat bersamaan draf RUU Tax Amnesty masuk ke DPR. Gerindra mencurigai ada barter dan deal di proses tersebut.

"Katanya ini (revisi UU KPK) barter juga dengan UU pengampunan pajak. Saya dengar surat pengampunan pajak sudah masuk supresnya, kalau supresnya sudah masuk berarti sudah deal," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016).

Desmond menuturkan bahwa soal barter dan deal ini sudah jelas terlihat. Menurutnya, bila RUU Tax Amnesty ini sudah gol maka revisi UU KPK lalu bisa dibahas.

"Tax amnesty gol dalam pembahasan di DPR sehingga pemerintah dapat setuju dalam membahas kembali RUU KPK," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Gerindra sendiri sejak awal menolak RUU Tax Amnesty ini. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini juga meminta revisi UU KPK tidak hanya ditunda melainkan juga dicabut dari Prolegnas.

"Dicabut saja dari daftar prioritas itu. Itu kan tidak, ditunda itu berarti kan bisa hidup lagi nantin" ujar Desmond.

Sebelumnya diberitakan, DPR sudah menerima draf RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dari pemerintah. RUU tersebut akan dibahas dulu dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).


(pam/detik.com)