Politik Melayani Rakyat

Selama ini bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat sipil cenderung dipelopori dan dikembangkan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan (ormas). Partai politik lebih  banyak menjadi penonton dan terkadang malah merasa risih dengan kinerja LSM/Ormas yang mendorong munculnya kritisisme rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Semua itu merupakan paradigma lama (qoul kadim) dalam berpolitik.  Saatnya kini membangun partai politik dengan pandangan dan paradigma baru (qoul jadid) yang berbasis pelayanan kepada rakyat.

Sebagai salah satu the big five political party di Indonesia, PKB telah mendeklarasikan diri sebagai partai #membelaRakyat. Deklarasi ini bermakna peneguhan komitmen PKB terhadap setiap upaya untuk memberdayakan dan mengkuasakan rakyat dalam arti yang sebenarnya. PKB sebagai partai politik, dengan demikian, mulai secara serius bersentuhan dengan problem-problem riil di tingkat masyarakat, baik yang bersifat struktural maupun kultural.

Secara teoritis, fungsi-fungsi partai politik seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, pemandu kepentingan, rekrutmen politik, pendidikan politik, manajemen konflik dan lain-lain, harus didayagunakan semaksimal mungkin dalam rangka turun ke bawah mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat. Fungsi-fungsi partai politik yang sangat strategis ini, akan dioptimalkan untuk melayani kepentingan rakyat. Saatnya kini bagi PKB untuk “merebut’ kembali fungsi-fungsinya sebagai partai politik. PKB harus berkompetisi dengan elemen masyarakat sipil lainnya (fastabiqul khoirat) dalam rangka memberikan makna dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama mereka yang menjadi konstituen Partai Kebangkitan Bangsa.

Paradigma baru yang perlu dibangun saat ini adalah bahwa warga masyarakat merupakan partner in progress partai politik dalam rangka mewujudkan tatanan sosial politik yang lebih demokratis dan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, PKB akan memperoleh keuntungan politik elektoral, dan pada saat yang sama memperluas cakupan aktor politik dalam rangka demokratisasi di Indonesia hingga ke tataran yang paling bawah.

Politik Pelayanan Rakyat

Kata kunci pemberdayaan masyarakat dalam konteks peran sosial politik PKB adalah “pelayanan rakyat”. Dikatakan pelayanan rakyat karena orientasi politik PKB tidak lain adalah memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama mereka yang menjadi konstituen PKB.Pelayanan rakyat bertumpu pada kehendak politik yang dijiwai oleh nilai-nilai kejuangan partai untuk secara terus menerus dan sungguh-sungguh menggerakkan perubahan sosial di tingkatan yang paling bawah dengan rakyat setempat sebagai aktor atau pelaku utamanya. Aktifis partai dapat menjadi motivator, fasilitator dan organiser yang secara rendah hati berproses dan berkarya bersama dengan masyarakat. Model politik semacam ini sangat relevan dengan paradigma demokrasi yang dikembangkan oleh DPP PKB pada tingkat lokal dan nasional.

Secara praktis, politik pelayanan rakyat berusaha memperluas tingkat keterlibatan masyarakat sipil dalam berbagai bentuk kegiatan sosial yang terjadi seiring dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Kehadiran PKB di tengah situasi semacam ini menjadi penting ketika ia mampu menjabarkan aspirasi rakyat tentang kesejahteraan hidup, kesahajaan dan kebersamaan ke dalam suatu praksis perubahan sosial yang melibatkan mereka yang berkepentingan terhadapnya (stake-holders).

Singkat kata, politik pelayanan rakyat bagi PKB dapat dijabarkan melalui prinsip-prinsip, bahwa:

Partai mengemban amanat perjuangan rakyat menyangkut berbagai peningkatan dan pemajuan kualitas hidup mereka baik secara individu maupun kelompok, tanpa ada pembedaan asal-usul, jenis kelamin, ras, agama, maupun golongan.Partai berkehendak mewujudkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pengertiannya yang paling kongkret dan dalam keberhadapannya dengan problem-problem riilyang dihadapi oleh konstituen.Bahwa partai merupakan bagian intergral dari kehidupan masyarakat, dan karenanya partai tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitannya dengan realitas masyarakat sehari-hari.Di dalam melibatkan diri ke dalam realitas kehidupan sosial masyarakat (konstituen), partai menjalankan fungsi-fungsi yang sebenar-benarnya dari partai politik, dan memposisikan dirinya sebagai mitra masyarakat dalam melakukan perubahan kualitas hidup pada khususnya dan perubahan sosial pada umumnya.Di dalam menjalankan kebijakannya partai tetap bertumpu pada prinsip kemaslahatan rakyat yang menjiwai seluruh akrivitas sosial dan politiknya di hadapan masyarakat luas.

Pendidikan Kader Pertama sebagai Titik Berangkat

PKB, sebagai aktor yang hendak menjalankan politik pelayanan rakyat, tentulah membutuhkan titik berangkat(starting point) yang strategis. Titik berangkat itu adalah pintu masuk ke sebuah medan pergulatan politik baru yang disebut sebagai politik pelayanan rakyat. Dikatakan baru karena fakta politik kepartaian Indonesia menunjukkan kecenderungan elitisme politik partai, dalam mana aktifitas partai tidak banyak bersentuhan dengan realitas dan problem-problem riil yang dihadapi konstituen politiknya. Akibatnya jarak politik antara partai dengan massanya kian lebar, dan pada gilirannya partai berjalan dengan agenda-agenda sendiri yang jauh dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat basis.

Posisi massa dalam konteks politik kepartaian tidak lebih dari sekedar alat tawar-menawar dalam pertarungan kepentingan dan dijadikan sarana meraih kekuasaan. Tak pelak jika mobilisasi menjadi pilihan metode pelibatan massa dalam politik, dan sama sekali bukan partisipasi dan emansipasi.

Dengan titik berangkat yang baru maka PKB dapat meneguhkan komitmen politiknya untuk menjadikan komunitas rakyat bukan sekadar sebagai alat atau kendaraan politik, melainkan benar-benar sebagai tempat berkarya secara politik, atau tempat PKB mengabdikan perjuangan politiknya.

Titik berangkat itu tidak lain adalah Pendidikan Kader Pertama yang ditujukan bagi para pengurus dan kader PKB terutama di tingkat Ranting dan Anak Cabang. Pilihan terhadap Ranting dan Anak Cabang mempertimbangkan dengan seksama posisi, eksistensi, dan peran kedua tingakatan kepengurusan PKB.

Sebagaimana dipahami, bahwa tingkatan struktural PKB yang berhubungan langsung dengan komunitas rakyat adalah tingkatan Ranting dan Anak Cabang. Ranting memiliki area kerja politik dan kepartaian di dalam suatu wilayah yang secara administratif-politis disebut sebagai desa atau kelurahan (atau yang disebut dengan istilah lain), sementara Anak Cabang wilayah kerjanya biasanya mencakup wilayah Kecamatan.

Pada kedua level atau tingakatan kepengurusan partai itulah interaksi politik antara warga masyarakat dengan para kader atau pengurus PKB dan juga institusi PKB itu sendiri berlangsung. Di kedua tingkatan kepengurusan inilah politik pelayanan basis PKB akan diejawantahkan. Di kedua tingkatan kepengurusan ini pula terletak tanggung jawab peneguhan praktis dari politik pelayanan basis PKB.

Oleh: Billy Ariez