Soal Dana Desa, Gubernur Minta Bantu Komisi 5

zumi zola

JAMBI - Gubernur Jambi, Zumi Zola berharap agar Komisi V DPR RI memperjuangkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan dana desa. Harapan tersebut disampaikan secara langsung oleh Zumi Zola kepada Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi, di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (7/3) siang.

Selain diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, pertemuan tersebut juga diikuti Kapolda Jambi Brigjen Pol Musyafak, Danrem 042/Gapu Jambi Kol Inf Makmur. Hadir juga kepala instansi terkait, serta pendamping desa dari 3 kabupaten seperti Muarojambi, Batanghari, dan Tanjab Timur.

Dalam diskusi dengan Komisi V DPR RI tersebut, terungkap beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dana desa. Seperti isu yang beredar bahwa personel eks PNPM tidak digunakan lagi. Pendamping desa yang kontraknya habis Maret 2016 apakah diperpanjang atau tidak, adanya gaji pendamping desa yang belum dibayarkan, dan lain sebagainya.

Zola menyatakan, keluh kesah, saran, dan masukan sudah disampaikan langsung oleh peserta pertemuan kepada Komisi V DPR RI. Ia berharap agar Komisi V DPR RI bisa memperjuangkannya di pusat.

“Kami telah menyiapkan beberapa unggulan terkait pembangunan dan pemberdayaan desa. Seperti alokasi bantuan infrastruktur desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah/desa, fasilitasi kerjasama antar desa kabupaten/kota, antar lembaga, dan kualitas kelembagaan ketatalaksanaan,” ujar Zola.

Dikatakan, melaui pembangunan desa diharapkan bisa mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah dan ketimpangan antargolongan. Selanjutnya, dia menyebutkan penyaluran dan pencairan dana desa di Provinsi Jambi telah berjalan baik. Dari total alokasi dana desa Rp 381,56 miliar telah disalurkan ke rekening desa Rp 366,81 miliar.

Zola berharap dukungan dari Komisi V DPR RI tentang pembangunan infrastruktur dan perhubungan di Provinsi Jambi. Ini sangat dibutuhkan dalam perekonomian Provinsi Jambi, di antaranya pembangunan simpul-simpul maritim Jambi. Yakni Pelabuhan Muara Sabak, Kuala Tungkal, Nipah Panjang, Talang Duku, dan Pelabuhan Ujung Jabung.

Pembangunan pelabuhan tersebut sangat penting mengingat masih besarnya ekspor Provinsi Jambi yang keluar dari pelabuhan provinsi tetangga, yang mengakibatkan value added dari produksi Jambi mengalir keluar. Zola juga menyampaikan harapannya atas dukungan Komisi V DPR RI dalam pembangunan energi listrik, bandara, air bersih, infrastruktur jalan.

Ketua Tim Kunjungan Komis V DPR RI, Maikel Watimena, menyatakan, ada tiga maksud kunjungan kerja tersebut. Pertama, sebagai rangkaian kerja spesifik dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jambi, yang dibiayai langsung oleh APBN.

Kedua, untuk mengetahui dan menginventarsisir permasalahan yang mungkin masih ada dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jambi.

“Tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi dan tugas dewan, yakni fungsi pengangaran dan pengawasan,” ujar Maikel Watimena.

Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi, H Bakri berharap agar pelaksanaan dana desa di Provinsi Jambi bisa menjadi percontohan. Dia juga berharap, supaya semakin banyak lagi alokasi APBN di Provinsi Jambi guna membantu pembangunan Provinsi Jambi. (pam)

sumber : jambi independent