Zumi Zola Zulkifli |
Menurutnya, temuan karena Pemprov Jambi kekurangan SDM. Terutama tentang akuntansi. Karena temuan-temuan di SKPD ini tentang pencatatan dan pembukuan aset. Untuk langkah yang dilakukan jangka pendek ini, Pemprov Jambi meminta bantuan dan bekerjasama dengan BPK.
“Sekarang kita sudah meminta bantuan BPK. Kalau masih kurang juga, kita harus minta bantuan tenaga kepada BPK pusat. Kita akan membuat laporan terutama SDM Jambi kekurangan tenaga, dan butuh bantuan,” katanya.
Catatan ini akan menghalang Pemprov Jambi mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya tak berani katakan bisa dapat WTP. Karena saya masuk sudah diakhir. Saya mau benahi, dan dapat terlaksana dengan bantuan semua SKPD,” katanya.
Temuan paling banyak disebutkan BPK menurutnya adalah pembukuan, pencatatan tidak sesuai, SDM belum paham, Dispenda tidak bisa berikan data mobil yang bayar pajak secara lengkap, dan lain sebagainya.
“Bagaimana BPK bisa menghitung kalau begitu. Makanya sekarang kita dalam proses lelang jabatan yang kosong. Semoga dapat orang yang tepat dan benar-benar bekerja,” katanya.
Dia mengatakan jika nantipun ada yang tersandung hukum, dirinya tidak akan menutupi. Dikatakannya, silakan ditindak sesuai aturan. Jika memang Jambi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dalam LHP BPK nanti, pihaknya mengatakan memang begitulah adanya.
“Apapun hasilnya, itulah adanya. Saya tak berani bilang akan dapat WTP karena saya tak terlibat dari awal. Sementara itu juga banyak catatan dari 2012 lalu. Tanggal 30 nanti diserahkan hasilnya,” pungkasnya.
(Ald/jambiupdate)
0 Comments:
Posting Komentar