Kunker ke Tanjab Barat dan Tanjab Timur, Pj. Gubernur Minta Sekolah Tatap Muka Dipersiapkan dengan Baik

Merdekapost.com - Pj. Gubernur Jambi hari Nur Cahya Murni melakukan kunjungan kerja di 2 Kabupaten pada Minggu (7/3/2021) yaitu Kabupaten Tanjab Barat dan kabupaten Tanjab Timur. Di 2 tempat tersebut Pj. Gubernur minta agar pemerintah daerah setempat benar-benar persiapkan secara matang pembelajaran tatap muka sehingga nantinya tidak ada efek yang merugikan terutama bagi para siswa. PJ Gubernur menyatakan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran tatap muka harus dipersiapkan sebaik mungkin Bila perlu satuan pendidikan harus berkoordinasi dengan Satgas penanganan covid 19 di daerah masing-masing.

Di Kabupaten Tanjab Barat Pj Gubernur diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati  yang baru dilantik, Anwar Sadat dan Hairan, SH. di aula rumah dinas Bupati. Kegiatan yang dilaksanakan hari Minggu pagi ini juga dihadiri oleh pejabat terkait di Tanjab Barat, Sekda Tanjab Barat Ir. H. Agus Sanusi M.SI, Forkompinda dan Para pengurus PKK Kabupaten Tanjab Barat. 

Setelah dari Tanjab Barat PJ gubernur dan rombongan melakukan perjalanan menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di sana rombongan disambut dan dijamu di aula rumah dinas Bupati oleh  Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sapril, Forkompinda setempat dan para pejabat terkait lainnya.Di dua tempat tersebut Pj. Gubernur menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah saat ini. 

Menurutnya pemerintah daerah berkewajiban untuk lakukan penanganan kesehatan terutama covid-19 termasuk mensukseskan vaksinasi covid 19 di daerahnya.

"Berkaitan dengan selain penanganan kesehatan agar juga diperhatikan pemulihan ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing bisa bertahan. Pemerintah daerah juga wajib melakukan penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang sangat terdampak covid-19. Demikian seharusnya prioritas konsentrasi pemanfaatan APBD tahun 2021 ini," ujarnya. 

Di kesempatan tersebut Gubernur juga mengingatkan akan pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan Fokus utama pada pencegahan. Namun menurutnya jika terjadi kebakaran hutan dan lahan agar dipadamkan sedini mungkin. Untuk itu perlu Sinergi dengan forkompinda dan lintas sektor terkait harus tetap dijaga. 

Hal lain yang ditekankan oleh PJ gubernur adalah tentang  upaya menanggulangi stunting/ pertumbuhan kerdil. 

"Semua daerah diminta untuk menganggarkan verifikasi dan validasi data terpadu Kesejahteraan Sosial Selain itu minta daerah harus mengintensifkan pelibatan PKK dalam upaya menangani stunting," jelasnya.

Sementara itu Bupati  Tanjab Barat, Anwar Sadat dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tanjab Barat berkomitmen untuk memajukan infrastruktur terutama tentang ketersediaan listrik bagi masyarakat. 

“Senin besok kami akan ke Kementerian ESDM untuk mempercepat proses dari 13 Kecamatan yang belum dialiri listrik. Karena sampai saat ini banyak sekali daerah di Tanjab Barat tidak memiliki jaringan listrik, dan di kota saja setiap hari terjadi pemadaman lampu.  Dan setelah dari Jakarta nanti kita akan bertemu dengan semua pihak dari PLN untuk duduk bersama mencari solusi. Kami juga akan memberdayakan UMKM di Kabupaten ini terutama pengrajin batik, akan ditetapkan setiap hari Kamis akan menggunakan batik dengan motif khas dari Tanjab Barat, dan semua akan diawasi mulai dari produksi, pengerjaan, penjualan semuanya dari pengrajin kita, tidak boleh pengerjaan dan penjualannya dilakukan di kota Jambi, jika kita melakukannya maka ada 9000 pegawai yang akan terjual untuk membantu pengrajin kita. Dan kami juga akan memperkenalkan kopi liberika dengan mendirikan acara ngopi  bersama untuk memperkenalkan kopi kita,” ujar Bupati Tanjab Barat.

Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sapril dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menangani covid-19. 

“Kami memiliki kebijakan untuk mendirikan posko di perbatasan untuk pengawasan orang dan barang untuk keluar masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Posko ini melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk TNI/Polri, kemudian pemerintahan desa. Dan ini sangat efektif untuk menekan jumlah penderita covid 19. Kita juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang berhak menerima yang mana awal kita menyalurkan bantuan sembako sebanyak 10.817 kk, dan dengan pengembangan pengujian di tahap 2, kita memberikan bantuan sebanyak 10.250 sampai dengan tahap ketiga 10.250, maka data terakhir tambah sebanyak 30 KK, sehingga bantuan sosial yang kita berikan 10.280 kk. Dan kita ijuga sekarang  sudah dihadapi dengan musim kemarau. Untuk itu kami telah melakukan Apel siaga Karhutla untuk mempersiapkan seluruh pihak bersiaga menghadapi dan membuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan”ujar Sapril. (064)

Pj. Gubernur Ingatkan Pemkab Sarolangun Soal Mitigasi Bencana

Merdekapost.com - Pj Gubernur Jambi Dr.Hari Nur Cahya Murni,M.Si kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pencegahan dan mitigasi bencana. 

Hal ini penting sebab Sarolangun merupakan salah satu kawasan rawan tanah longsor. Hal ini disampaikannya di rumah dinas Bupati Sarolangun dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sarolangun, Sabtu (6/3/2021). 

Hadir di kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sarolangun  H. Hillalatil Badri., Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Ir. Endang Abdul Naser , unsur Forkompinda Kabupaten Sarolangun, Para pengurus PKK Kabupaten Sarolangun, dan pejabat terkait lainnya. 

Pada kesempatan tersebut Pj.Gubernur menyalurkan bantuan dari Ketua Umum TP-PKK berupa peralatan makan bagi anak-anak, dan penyerahan secara simbolis bantuan kepada korban banjir bencana banjir di Kabupaten Sarolangun, yakni meluapnya Sungai Singkarang, Sungai Batang Barangan, dan Sungai Telentam dan anak Sungai lainnya yang berada di Kecamatan Air Hitam sehingga 3 desa yang berada di sekitar sungai mengalami kebanjiran (di Desa Semurung 81 KK/285 jiwa terdampak banjir, di Desa Lubuk Jering 219 KK/712 jiwa, dan di Desa Bukit Suban 233 KK/852 jiwa. Total 533 KK/1.849 jiwa). 

Banjir terjadi pada tanggal 10 Januari dan 11 Februari 2021. Untuk korban pasca bencana banjir di Kabupaten Sarolangun, yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.849 jiwa sehingga kebutuhan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di wilayah bencana sebesar 5.547 Kg, sesuai permintaan/permohonan dari Bupati Sarolangun.

"Menindaklanjuti rapat koordinasi penanggulangan bencana presiden telah menekankan upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Mengingat Sarolangun merupakan kawasan rawan tanah longsor maka perlu diimplementasikan empat hal pokok yaitu pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca bencana dan mengefektifkan law inforcement," jelasnya. (064)

DPRD Muaro Jambi Desak Pemkab Perbaiki Sarana dan Prasarana SMPN 1 Muaro Jambi

Merdekapost.com - Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 1 Muaro Jambi telah dilaporkan ke DPRD Muaro Jambi. Beberapa anggota dewan Dapil Jaluko bahkan sudah turun melakukan peninjauan terhadap kondisi maupun permasalahan yang dialami SMP tertua di Muaro Jambi tersebut.

Salah satu anggota DPRD Muaro Jambi yang turun melakukan peninjauan tersebut adalah Zulkifli I,SH. Politisi Gerindra ini mengakui bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki SMP Negeri 1 Muaro Jambi memang belum memadai.

“ Saya sudah turun melihat langsung ke lapangan. Hasilnya ternyata benar. Sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Muaro Jambi itu belum memadai. Butuh perhatian serius dari pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan,” kata Zulkifli I, SH, Jumat (5/3/2021).

Ketua DPC Gerindra Muaro Jambi ini turut menjelaskan beberapa permasalahan yang ditemukan di SMP Negeri 1 Muaro Jambi. Permasalahan itu menyangkut kebutuhan ruang belajar, kekurangan WC, serta kondisi mobiler, lantai dan pintu yang telah rusak.

“ Mobiler yang ada di SMP Negeri 1 itu rata-rata sudah tidak layak digunakan. Kebanyakan telah rusak berat. Jadi harus diganti dengan yang baru,” ujarnya.

Selaku alumnus SMP Negeri 1 Muaro Jambi, Zulkifli mengaku sangat prihatin melihat kondisi bekas sekolahnya itu. Padahal, selama ini dirinya sering melintas dari depan sekolah tersebut dan mengira kondisi sekolah itu baik-baik saja.

“ Selama ini tidak ada laporan, baik itu dari guru maupun dari kepala sekolahnya. Makanya begitu mendapat laporan saya langsung turun. Ternyata banyak persoalan yang kita temukan,” ujarnya.

Zulkifli menyebut beberapa lokal milik SMP Negeri 1 Muaro Jambi sering terkena banjir akibat luapan air hujan. Masuknya air hujan ke dalam lokal dipicu karena buruknya sistem drainase di dalam lingkungan sekolah tersebut.

“ Drainasenya kecil dan dangkal, makanya kalau hujan langsung mengalir ke lokal,” katanya.

Terhadap berbagai temuannya itu, Zulkifli mendesak pihak Pemkab Muaro Jambi untuk segera menindaklanjuti. Dia meminta agar permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di SMPN 1 diperbaiki.

“ Kami minta kepada ibu bupati melalui dinas terkait untuk segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan pihak SMP Negeri 1. Ini demi menciptakan kenyamanan belajar mengajar di sekolahan tersebut,” ujarnya.

Politisi yang dikenal cekatan dan responsif terhadap setiap keluhan warga ini juga mengatakan akan berusaha mengawal dan memperjuangkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 1 Muaro Jambi. Dia akan memaksimalkan fungsinya dalam hal penganggaran dan pengawasan.

“ Tentu akan kita kawal dan perjuangkan, itu adalah bentuk komitmen kita kepada konstituen,” katanya. (064)

Tingkatkan Pelayanan Publik, Pemkab Batanghari Jalin Kerja Sama dengan Ombudsman RI

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari diwakili Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, SP menggelar rapat pertemuan dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, rabu (3/3/2021). 

Rapat pertemuan yang dilaksanakan di ruang pola kecil Kantor Bupati Batanghari itu bertujuan untuk menjalin kerja sama peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batanghari.

Sambutan Bupati Batanghari tertulis yang dibacakan oleh H.Bakhtiar mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari senantiasa terus melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, oleh karena itu perbaikan pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sangat berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

” Melalui kerja sama ini harapan saya dapat memberikan asas pelayanan publik transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti,” kata Wakil Bupati H.Bakhtiar, Selasa (3/3/2021).

Ditambahkan Wakil Bupati H.Bakhtiar, pada kerjasama peningkatan kualitas pelayanan publik ini, buruknya kualitas pelayanan publik menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga perbaikan pelayanan  publik mutlak diperlukan agar pandangan buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki dengan kualitas pelayanan yang baik.

” Pemerintah kabupaten batanghari akan terus membangun komitmen bersama untuk menerapkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang sedang berlangsung saat ini, dengan memperhatikan aspek-aspek komunikasi psykologis dan prilaku dalam melayani,” ujarnya.

Hadir pada acara tersebut Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si, Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD, para Kabag Setda, dan camat se- Kabupaten Batanghari. (064)

Bupati Batanghari Hadiri Rapat dengan Ditjen Bina Adm Kewilayahan Kemendagri

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari M. Fadhil Arief, SE secara langsung menghadiri rapat bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri tentang Finalisasi Penyusunan Permendagri Batas Daerah Wilayah I, Rabu (3/3/2021). 

Rapat dalam rangka percepatan penegasan batas daerah di Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo ini digelar di Best Western Plus Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada acara tersebut, Bupati Batanghari M.Fadhil Arief hadiri dengan didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah dan Asisten I Setda Batanghari.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa regulasi turunan di antaranya RPP penyelesaian ketidak sesuaian antara tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah.

Selain itu, RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga mengamanatkan adanya percepatan penyelesaian batas daerah. Kenapa? karena batas daerah menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang maupun peta-peta tematik lain. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dilakukan percepatan penyelesaian batas daerah.

Dalam kesempatan tersebut turut dilaksanakan penandantanganan kesepakatan batas wilayah I antara Bupati Batanghari M.Fadhil Arief dan Bupati Tebo Sukandar. (064)

Pj.Gubernur Jambi Siapkan Rencana Strategis Antisipasi Bencana Alam dan Karhutla

Merdekapost.com - Pj. Gubernur Jambi  Dr. Hari Nur Cahaya Murni menyiapkan rencana strategis untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam dan karhutla. Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti  secara virtual Rapat Koordinasi Nasionasl (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Rabu (3/3/2021) siang bersama Forkompinda Provinsi Jambi, dan dinas terkait di auditorium rumah dinas terkait, yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Provinsi Jambi tidak hanya ada bencana alam saja, tetapi juga kebakaran hutan dan lahan. Tetapi kami pemerintah provinsi Jambi dan Forkompimda sangat kuat sekali bersatu padu, dan pada intinya adalah antisipasi. Dan jajaran TNI/Polri, pak KAPolda dan Bapak Danrem, beliau turun semua begitu ada sesuatum ada sedikit saja beliau akan turun. Insya Allah bisa tertangani dengan baik, dan tidak sempat dipanggil ke Jakarta, karena kalau dipanggil ke Jakarta berarti pertanda sesuatu yang tidak baik, dan langkah kita pada antisipasi dan kita harap dengan antisipasi dapat redam”ujar Pj.Gubernur.

Sementara itu dalam sambutannya. Kepala Negara Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas peran besar yang diambil oleh jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  dalam menangani bencana yang telah terjadi di Indonesia.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, pada tahun 2020 lalu, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana baik bencana alam maupun nonalam berupa pandemi COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang merupakan bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah ini, Presiden menegaskan, penanganan pada sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

“Bukan hanya skala daerah, bukan hanya skala nasional, tetapi juga skala global, lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan kita bekerja cepat, harus inovatif, dan juga berkolaborasi dengan semua pihak, dengan negara lain, dengan lembaga-lembaga internasional,” ujarnya.

Pengalaman dalam menghadapi pandemi ini, imbuh Presiden, harus dijadikan momentum untuk memperkokoh ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk bencana, terlebih Indonesia masuk ke peringkat 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Presiden pun menekankan pentingnya aspek mitigasi atau pencegahan sebagai kunci utama dalam mengurangi risiko bencana.

“Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang, pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat! Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan, bukan. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan langkah antisipasi bencana secara terencana dan detail.

“Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang panting, ribut atau bahkan saling menyalahkan, seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Presiden juga menegaskan agar Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020  diturunkan ke dalam kebijakan dan perencanaan, termasuk tata ruang, yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana. 

“Serta, tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan,” tandas Kepala Negara. (064)

Peringati Hari Peduli Sampah, Pj.Gubernur Jambi Ajak Masyarakat Manfaatkan Sampah Sebagai Pendorong Ekonomi

Merdekapost.com – Pj.Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si mengajak masyarakat di Provinsi Jambi untuk memanfaatkan sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Pernyataan ini disampaikannya saat membuka acara Talk Show yang bertajuk sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi, Selasa (2/3/2021) bertempat di Taman Anggrek Sri Sudewi, Telanaipura. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Earth Hour Jambi berkolaborasi bersama Gerakan Ekonomi Kreatif (GEKRAF), dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati pada 21 Februari tiap tahunnya. Hadir pada kesempatan Aksi tersebut Ketua Pelaksana kegiatan  Fitria Ulia Wulandari  Plt.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi  DR. Sri Purnama Syam, SST.M.Sn. Acara ini juga dihadiri Siginjai Youth Action, yayasan WWF-Indonesia, site Jambi.

Pj.Gubernur Jambi dalam sambutannya sangat mengapresiasi talk show yang diselenggarakan oleh Earth Hour Jambi, yaitu bagaimana memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Acara ini dinilainya merupakan bagian kepedulian terhadap lingkungan, yang sekaligus bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

“Acara ini dilaksanakan dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati pada 21 Februari tiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, HPSN menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan sampah, yang diharapkan bisa membuahkan hasil yang sangat positif.  Penggunaan sampah, baik sampah organik maupun sampah onorganik jadi bahan ekonomi membawa manfaat ekonomi dan manfaat besar bagi lingkungan hidup” ujar Pj Gubernur.

Pj.Gubernur juga mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah, sampah organik dengan sampah anorganik, atau setidaknya tidak langsung membakar sampah plastik, tetapi membuanganya ke tempat pembuangan sampah. 

“Sudah saatnya Platform HPSN digeser ke upaya-upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif. HPSN 2021 dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource (sampah menjadi sumber daya), melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi” ujarnya.

Dilanjutkan Pj.Gubernur bahwa hal tersebut didukung data terkini, dimana pengelolaan sampah termasuk salah satu sektor usaha yang tahan banting (resilient) selama pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia kuartal III 2020 pada 5 November 2020, sektor ini justru mengalami pertumbuhan positif. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04% . 

“Pemanfaatan sampah menjadi bahan baku ekonomi mendukung eksistensi Bank Sampah, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19, saat kondisi ekonomi sulit, dimana pengolahan sampah menjadi bahan ekonomi bisa menambah pendapatan masyarakat, dan juga bisa membuka lapangan kerja. Dengan demikian, pemanfaatan sampah menjadi bahan baku ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini selaras dengan kebijakan pemerintah, yakni Pemulihan Ekonomi Nasional” pukasnya.

Ketua Pelaksana kegiatan  Fitria Ulia Wulandari  pelaksanaan kegiatan dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan agar tidak hanya pemerintah dan komunitas saja yang aktif bergerak peduli terhadap sampah. "Dengan adanya aksi dan talkshow ini, kami mengajak seluruh elemen, baik masyarakat, swasta, wirausaha harus aktif bersama memberantas sampah," ujarnya. (064)

Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Gelar Rapat Staf Perdana

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari M. Fadhil Arief, SE dan Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, SP mengadakan rapat staf perdana bersama seluruh OPD di Lingkup Pemkab Batanghari, Senin (1/3/2021) pagi. 

Rapat ini dilaksanakan di ruang pola utama Kantor Bupati Batanghari, dengan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala OPD, Kabag Setda dan Camat se-Kabupaten Batanghari.

Bupati dalam arahannya mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan lama harus dibuang dan harus cepat move on, selaku Aparatur Sipil Negara harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arahan pimpinan, tidak peduli siapapun pimpinannya.

“Ke depan jangan lagi aparat sipil negara ikut dalam proses Pilkada, agar dapat bekerja dengan nyaman dan tidak ada tekanan-tekanan dari pihak manapun,” kata Bupati M.Fadhil Arief.

M.Fadhil mengatakan bahwa bupati terpilih diberikan waktu selama enam bulan untuk mereshufle para bawahannya. Namun, semuanya akan dinikai secara objektif. “ Jadi bekerjalah dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki serta tunjukkan secara profesional. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa merubah untuk lebih baik ke depannya,” tambah bupati.

Beberapa hal yang menjadi catatan yaitu mengenai gagal bayar dalam hal ini APBD tidak bisa menutupi pembiayaan, untuk itu Bupati memerintahkan kepada instansi terkait untuk dibuat telaah penyebab terjadi gagal bayar. Bupati juga memerintakan agar dilakukan pendataan ulang aset di semua OPD. Keberadaan pasar hewan Muara Bulian yang terkendala masalah air, Pasar Keramat Tinggi, Pasar Sungai Rengas dan Pasar Tembesi turut diulas agar disederhanakan masalah penataan parkir dan pedagang.

“ Untuk pegawai honorer harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD, serta para camat harus keliling ke desa setiap minggunya serta keberadaan kemacetan Simpang Tiga Tembesi agar diatur lalu lintasnya dengan menurunkan personil yang ada,” kata Bupati Fadhil Arief. (064)