Inilah Daftar 25 Caleg DPRD Kota Sungai Penuh Terpilih periode 2024-2029

Berikut nama-nama 25 orang Caleg DPRD Kota Sungai Penuh Terpilih periode 2024-2029:

1. Jonri Kamsix (PKB) 1.013 suara

2. Indra Apdi Saputra (Gerindra) 841 suara

3. Hardizal (PDIP) 792 suara

4. Haidir (Golkar) 711 suara

5. Tole S Hadiwarso (Nasdem) 639 suara

6. Ferry Ariasandi (PKS) 1.662 suara

7. Emrizal (PKS) 559 suara

8.Adharianto (PAN) 897 suara

9. Aspar Nasir (Demokrat) 823 suara

10. Feri Hardito (PPP) 953 suara

11. Nasrullah (PDIP) 1.168 suara

12. Albizar (Golkar) 1.866 suara

13. Pahruddin (Golkar) 1.585 suara

14. Hutri Randa (Golkar) 1.269 suara

15. Dahkir (Nasdem) 1.267 suara

16. Megap Perdana Alam Saputra (PKS) 1.208 suara

17. Adrizal Adnan (PKS) 1.359 suara

18. Fajran (Demokrat) 994 suara

19. Armadi (PPP) 1.151 suara

20. Maswan (Gerindra) 804 suara

21. Damrat (PDIP) 1.279 suara

22. Arlis Kasim (Golkar) 1.210 suara

23. Barnis (Hanura) 948 suara

24. Zulhadri (PAN) 902 suara

25. Andi Oktavian (PPP) 1.634 suara

________________________________________________________________________Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Inilah Nama 40 Calon Anggota DPRD Kabupaten Muarojambi Terpilih (2024-2029)


Ini Nama-nama 40 Calon Anggota DPRD Kabupaten Muarojambi Terpilih (2024-2029) :

1. Wiranto (PPP).

2. Hasanuddin Lubis (Gerindra).

3. Joniadi Nainggolan (PAN).

4. Ade Asmara (Demokrat).

5. Jurjani (PKB).

6. Edison (Golkar).

7. Muhammad Ramadan Mahir (Perindo).

8. Ahmad Murni (NasDem.

9. Lukman (PAN).

10. Indra Gunawan (PPP).

11. H Asikin (Golkar).

12. H Junaidi (Demokrat).

13. Ade Erma Suryani (Gerindra).

14. Bustomi (NasDem).

15. Alvin Jonaedi (PKB).

16. Usman Halik (PDIP)

17. Sugito (Demokrat).

18. Ambo Tuo (NasDem).

19. Andi Fitria Eka Saputra (Golkar).

20. M. Ali Mustika PKS).

21. Robi Ramadan (PPP).

22. Aidi Hatta (PAN).

23. Maryadi (PKB).

24. Yuli Setia Bakti (PDIP).

25. Kusnadi (Gerindra).

26. Robinson Sirait (PAN).

27. Ahmad Haikal (PKB).

28. H Sulaiman (NasDem).

29. Muhammad Taufiq (PPP).

30. Ahmad Sofyan (PDIP).

31. Siti Maimunah (Demokrat).

32. Aulia Nopridianti (Perindo).

33. Sartono (Golkar).

34.Sulaini (PKB).

35. Zulkifli I (Gerindra).

36. Muhammad Ridho (Golkar).

37. Ulil Amri (PAN).

38. Faatumbu Duha (PDIP).

39. Syafri Hasibuan (PKS).

40. Masito (PPP).

______________________________________________________________    ( Penulis : Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Ini Daftar nama 35 Caleg DPRD Tebo Terpilih Hasil Pemilu Legislatif 2024

Berikut Ini Daftar nama 35 Caleg DPRD Tebo terpilih periode 2024-2029 hasil Pemilu Legislatif 2024:

1. Eni Mawarti 3.518 suara (Golkar).

2. Darul Kutni 3.433 suara (PKB).

3. H Pahri 2.715 suara (PDIP).

4. Karno 4.338 suara (Gerindra).

5. Yuzep Herman 2.181 suara (PAN).

6. Husni Fahri 3.018 suara (Nasdem).

7. Edi Hartono 2.199 suara (PKS).

8. Radi Hartono 2.706 suara (Golkar).

9. Pahlepi 2.144 suara (Demokrat).

10. Feri Ariyanto 2.736 suara (Golkar).

11. Tibrani 2.328 suara (PKB).

12. Sulman Elfarsy 1.590 suara (PPP).

13. Ihsanuddin 2.657 suara (PDIP).

14. Syamsuri 1.653 suara (PAN).

15. Fahruddin Alroji 1.928 suara (Demokrat).

16. Saipul Anwar 3.467 suara (Nasdem).

17. Liga Marisa 2.683 suara (Golkar).

18. Khalis Mustiko 8.487 suara (Golkar).

19. Dimas Cahya Kusuma 3.676 suara (PDIP).

20. Ahmad Ankam 4.246 suara (Golkar).

21. Imam Syafi'i 3.469 suara (PKB).

22. Khairul 1.378 suara (Gerindra).

23. Sunoto 2.440 suara (PDIP).

24. H Ngatiran 4.141 suara (Golkar).

25. Siswanto 2.041 suara (PKS).

26. Dewi Ulfa Uluwiyah 3.198 suara (Demokrat)

27. Efridarti 1.179 suara (PAN).

28. Sabki 2.907 suara (Golkar).

29. Ahmad Paisol 2.425 suara (Demokrat).

30. Suyadi 3.499 suara (PAN).

31. Aivandri AB 2.988 suara (PDIP).

32. Mursalin 1.954 suara (Nasdem).

33. Sahendra 3.337 suara (PKB).

34. Pajri 3.012 suara (PKS).

35. Ateng Jaelani 1.494 suara (Gerindra).

____________________________________________________________________ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )


Ini 35 Nama Anggota DPRD Batang Hari Terpilih Periode 2024-2029

 

ini Daftar nama-nama 35 orang Caleg Terpilih DPRD Batanghari Periode 2024-2029:

1. Taftahani Ifadi (PPP)

2. Patoni (PKB)

3. Mawardi Harahap (Gerindra)

4. Aminah (Nasdem)

5. M.Firdaus (PAN)

6. Yunninta Asmara (Golkar)

7. Hapiz (PPP)

8. H.Sudarto (PKS)

9. Edy Yanuar (PDIP)

10. H. Bustomi (PPP)

11. Rahmat Hasrofi (PPP)

12. Azizah (PAN)

13. Sukran (PPP)

14. Halinupiah (PKB)

15. Yogie (PDIP)

16. Deni Setiawan (Nasdem)

17. Suib (Gerindra)

18. Kms M.Pauzan (PPP)

19. Kms Supriyadi (Demokrat)

20. Doni (Nasdem)

21. Amin Hudari (PPP)

22. Adi Susanto (Demokrat)

23. Anita Yasmin (PAN)

24. Ilhamsyah (PKB)

25.Fernando Putra (Golkar)

26. Purwanto (PDIP)

27. Risno (Nasdem)

28. Siti Patimah (PPP)

29. Aripin (PKS)

30. El Firsta Nopsianti (Nasdem)

31. Irwanto Efendi (PAN)

32. Sirojuddin (Golkar)

33. Hipniwati (PKB)

34. Thio Afdrianto (PDIP)

35. Mukhsin (PPP)

_______________________________    ( Penulis : Aldie Prasetya | Merdekapost.com )



Ini Nama-nama 45 Anggota DPRD Kota Jambi Terpilih Periode 2024-2029


Berikut Nama-nama 45 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2024-2029 hasil Pemilu Legislatif 2024

1. Muhammad Yasir 4.113 suara (Gerindra).

2. Djokas Siburian 2.442 suara (PDIP).

3. Syofni Herawati 3.660 suara (PKB).

4. Pangeran HK Simanjuntak 4.072 suara (NasDem).

5. Joni Ismed 3.647 suara (Golkar).

6. Rio Ramadhan 1.861 suara (PAN).

7. Efron Purba 2.311 suara (Golkar)

8. Fahrul Ilmi 2.673 suara (PKS)

9. H Novrial 2.235 suara (PAN)

10. H Muslim 1.889 suara (Gerindra)

11. Jefri Zen 1.948 suara (NasDem)

12. Hj Hendriani 3.070 suara (Demokrat)

13. M Ananda Parnas 1.441 (PPP)

14. Maria Magdalena Tampubolon 1.794 (PDIP).

15. Kemas Faried Alfarelly 5.830 suara (Golkar)

16. Rizqie Satria Prayogie 2.389 suara (PKS)

17. Umar Paruk 2.759 suara (Gerindra)

18. Menno Eka Desthya 2.656 suara (PAN)

19. Sulaiman Syawal 3.137 suara (PKB)

20. Absar Aurwansyah 2.850 suara (NasDem)

21. Sumarsen Purba 2.347 suara (PDIP)

22. Dyah Kumala Dewi 4.275 suara (Golkar).

23. Hermansyah 4.382 suara (Gerindra)

24. Rubi Salam 2.489 suara (Golkar)

25. Riza Delviarista 3.588 suara (NasDem)

26. Ahmad Faisal 2.462 suara (PAN)

27. Abdul Rauf 3204 suara (Demokrat)

28. Hendra Bongsu 1.883 (PDIP)

29. Efendi 1.734 suara (Perindo)

30. Abdullah Thaif 1.776 suara (PKB)

31. Abdul Gani 3.649 suara (Gerindra)

32. Muhammad Zayadi 1.552 suara (PKS)

33. Saiful 2.283 suara (Golkar)

34. Agus Syafarudin 6.311 suara (Golkar)

35. Jumadi 5.999 suara (NasDem)

36. Kasiono 4.700 suara (Gerindra)

37. Azhar 2.561 suara (PDIP)

38. Rr Nully Kurniasih Kawuri 4.207 suara (Demokrat)

39. Hizbullah 2.819 suara (PKS)

40. Azki Akhyari 3.481 suara (PKB)

41. Naim 3.831 suara (PAN)

42. Muhammad Redho Kurniawan 3.327 suara (Perindo)

43. Muhili Amin 3.415 suara (Golkar)

44. Rudi Yanto 2.086 suara (PPP)

45. H Mukhlis 3.231 suara (NasDem)

______________________________________________________________________    ( Penulis : Aldie Prasetya | Merdekapost.com )


KPU Hentikan Real Count Sirekap, Sudirman Said: "Banyak Kejanggalan"

KPU RI menghentikan penayangan real count atau raihan suara sementara Pilpres 2024 di Sirekap. Sudirman Said co captain Timnas AMIN sebut Banyak Kejanggalan. (mpc)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghentikan tayangan real count atau perhitungan sementara Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menanggapi hal itu, Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' Sudirman Said menilai bahwa hal itu kian membuktikan pemilu 2024 memang bermasalah. 

"Itu menimbulkan pertanyaan apa yang down, sistem dibuka ditutup lagi, dan itu hanya memberi satu bukti bahwa memang terjadi banyak kejanggalan," ujar Sudirman kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024). 

Sudirman menuturkan, tayangan real count sebenarnya hanya front line, sementara di belakangnya ada mesin dan orang-orang serta tindakan-tindakan tertentu yang tersistem. Sehingga menurutnya, jika 'wajah' Sirekap saja bermasalah, di balik itu tentu ada problem pula.  "Jadi kalau kita tidak yakin untuk menampilkan wajah, artinya ada banyak hal yang di belakang disembunyikan, karena itu juga sudah dibicarakan oleh banyak sekali pihak," ujarnya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh Sudirman, ia menyebut di antara permasalahan yang terjadi berkaitan dengan rekapitulasi suara adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengalami tekanan mengenai data hasil rekapan suara pemilu. 

Baca Juga: KPU Putuskan Stop Permanen Tayangan Real Count di Sirekap, Ini Alasannya 

"Tadi saya dapat copy surat satu PPK, dia mundur tidak lagi bersedia melanjutkan karena tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena mendapatkan tekanan-tekanan dari banyak pihak itu secara kolektif mundur semua. Itu di satu kecamatan di Kota Depok, itu menjadi indikasi ternyata memang ada unsur-unsur yang memaksakan kehendaknya bahkan panitia resmi pun mengalami tekanan seperti itu," jelasnya. 

Sudirman menekankan bahwa itu hanya potret mikro dari permasalahan rekapitulasi suara pemilu. Ia menyebut, kemungkinan besar banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terungkap di balik polemik rekapitulasi suara. 

"Kalau dipotret keseluruhan ya akan makin banyak, jadi sangat disayangkan. Tapi ya itulah keadaan kita dan tampaknya memang dari waktu ke waktu, hari ke hari, makin memberi bukti bahwa pemilu ini bermasalah," ujarnya.

Diketahui, KPU RI menghentikan penayangan real count atau raihan suara sementara Pilpres 2024 dan Pileg 2024 di laman publikasi Sirekap. Penghentian dilakukan sejak Selasa (5/3/2024) malam.

Baca Juga: Bawaslu Pertanyakan KPU Hilangkan Diagram dan Bagan Perolehan Suara di Sirekap

"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta pemilu," kata Komisioner KPU RI Idham Holik ketika dikonfirmasi, Selasa malam.

Sebagai gambaran, real count KPU dilakukan menggunakan serangkai proses lewat aplikasi Sirekap. Pertama, petugas KPPS memfoto C. Hasil Plano (dokumen resmi hasil penghitungan suara di TPS), lalu diunggah ke aplikasi Sirekap.

Lantas, teknologi optical character recognition (OCR) yang tersemat di aplikasi itu mengonversi raihan suara dari format gambar menjadi teks. Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasikan dan diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id, sehingga bisa diakses oleh publik.

Di laman tersebut, biasanya ditampilkan total raihan suara pasangan capres-cawapres secara nasional ataupun di setiap provinsi. Tayangan hasil penghitungan suara sementara itu dilengkapi grafik lingkaran. 

Di laman yang sama, biasanya ditampilkan total raihan suara partai politik secara nasional, per provinsi, ataupun per daerah pemilihan. Penayangan dilengkapi diagram batang. Selain itu, ditampilkan pula total raihan suara caleg.

Baca Juga: 

Berdasarkan pantauan Republika pada Selasa malam, sudah tidak ada lagi data total raihan suara capres-cawapres, partai politik untuk Pileg DPR RI, partai politik untuk Pileg DPRD, partai politik untuk Pileg DPRD kabupaten/kota, ataupun calon anggota DPD.

Di website tersebut kini hanya tersedia dokumen C. Hasil dan D. Hasil (formulir rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten). Publik bisa mengunduh formulir tersebut untuk mengecek satu per satu raihan suara peserta pemilu.

Idham menjelaskan, penayangan total raihan suara dihentikan karena menimbulkan polemik. Sebab, ketika teknologi OCR salah mengkonversi foto C.Hasil menjadi teks, maka akan terjadi pula kesalahan total raihan suara. Kesalahan tersebut akhirnya memunculkan prasangka di tengah masyarakat.

Baca Juga: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya

"Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU Kab/Kota, akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka," kata Idham.

Kendati penayangan total raihan suara dihentikan, lanjut Idham, publik tetap bisa mengakses foto C. Hasil dan D. Hasil di laman pemilu2024.kpu.go.id. Dua dokumen tersebut merupakan bukti otentik penghitungan dan rekapitulasi suara, yang proses pembuatannya disaksikan oleh saksi peserta pemilu.

Idham lantas menegaskan bahwa fungsi utama laman Sirekap adalah supaya publik bisa mengakses bukti otentik C. Hasil dan D. Hasil tersebut. Nyatanya, publik jarang mengakses dokumen tersebut dan hanya berfokus pada total raihan suara.

Baca Juga: Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

"Fungsi utama Sirekap untuk publik adalah publikasi foto formulir Model C.Hasil plano yang merupakan informasi akurat. Selama ini, foto formulir Model C. Hasil jarang dilihat oleh pengakses Sirekap," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Idham menegaskan bahwa total raihan suara di laman publikasi Sirekap bukanlah acuan dalam menetapkan hasil pemilu. Penetapan raihan suara resmi peserta pemilu mengacu ke hasil rekapitulasi manual berjenjang.

Kendati begitu, panitia pemilihan kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, KPU provinsi wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi atau formulir D. Hasil itu ke Sirekap agar bisa diakses publik.* 

[ Editor : Aldie Prasetya | sumber : Antara ] 

Bawaslu Pertanyakan KPU Hilangkan Diagram dan Bagan Perolehan Suara di Sirekap

Aplikasi Sirekap KPU yang ditutup permanen. (INSERT: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja). (mpc)

MERDEKAPOST.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mempertanyakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghilangkan diagram hingga bagan perolehan suara Pilpres dan Pileg pada Pemilu 2024 dalam real count (hitung nyata) Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).

"Seharusnya SOP-nya (Standar Operasional Prosedur) seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?" kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Bagja lantas mengingatkan KPU RI agar sistem yang telah dibuat tetap berpedoman pada SOP. "Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan," ujarnya.

Sementara itu, Bagja mengatakan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan penjelasan terkait beberapa hal mengenai Sirekap dari KPU RI.

Baca Juga: Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

"Nah sekarang kan sudah dihentikan, misalnya, berapa lama pertanyaannya? Kemudian, kenapa itu tidak presisi? Itu juga sampai sekarang belum dijelaskan," tuturnya.

Bagja juga menyebut bila alasan peniadaan diagram hingga bagan perolehan suara agar masyarakat dapat melihat formulir Model C1-Plano, maka KPU RI harus juga menyertakan formulir D Hasil mulai dari tingkat kecamatan.

"Sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C Hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi," ucapnya.

Walaupun demikian, dia juga mempertanyakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) masih tidak tersedia formulir C Hasil.

"Nah itu pertanyaannya. Kami juga sudah menanyakan ke pengawas TPS (PTPS), kenapa itu belum di-upload (diunggah)? Akan tetapi, yang meng-upload itu kan teman-teman KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), bukan PTPS," ujarnya.

Baca Juga: Soal Suara PSI Naik Drastis di Sirekap, KPU Sebut Foto C Hasil Plano Rujukan Utama

Sebelumnya, Anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan penyebab diagram hingga bagan perolehan suara Pilpres dan Pileg pada pemilu 2024 dalam hitung nyata Sirekap mendadak hilang.

Dia menjelaskan saat ini KPU hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, yaitu Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," kata Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (5/3).

Menurut dia, fungsi utama Sirekap adalah menampilkan publikasi foto Formulir Model C1-Plano untuk memberikan informasi yang akurat. Masyarakat juga dapat mengakses informasi itu pada laman https://pemilu2024.kpu.go.id.

Adapun Formulir Model C1-Plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam merekapitulasi perolehan suara peserta pemilu. Kemudian, dituliskan dalam Lampiran Formulir Model D. Hasil.

Baca Juga: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya

Model C1-Plano itu nantinya dimasukkan ke Sirekap untuk kemudian dipindai datanya. Namun, Sirekap tak satu atau dua kali mengalami galat, sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan di Model C1-Plano menjadi berbeda.

Idham menilai data yang kurang akurat itu justru memunculkan prasangka bagi publik. Oleh karena itu, KPU mengubah format dalam menampilkan hasil rekapitulasi.

Editor : Aldie Prasetya | sumber : Antara 

Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Ist)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang melakukan kompilasi laporan terkait perbedaan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen formulir Model C Plano.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Lolly Suhenty di gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2024), seperti dilansir Antara.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak sehingga dalam konteks ini Bawaslu melakukan kompilasi seluruh masukan," ujarnya.

BACA JUGA: 

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu, menurut dia, telah berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pencermatan terkait rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini.

"Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi, termasuk kami sendiri melakukan kompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi, mencermati lagi," ujarnya.

Lolly memastikan, Bawaslu akan terus melakukan koreksi, termasuk dari tingkat kecamatan apabila ada temuan kesalahan.

"Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya, di kabupaten. Begitu sampai ke atas sehingga kalau ada dugaan ini, itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," tuturnya.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai penambahan suara PSI dinilai wajar karena terjadi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara tersebut.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Berita Menarik Lainnya:





Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs