OKP Cipayung Berikan Catatan Penting Terkait Kebijakan Pemprov Jambi

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Dalam kegiatan daring dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI),  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) tingkat Provinsi Jambi akan menggelar kegiatan Ngobrol Daring, yang berlangsung Kamis malam (4/6) lalu, melahirkan beberapa catatan.

Baca Juga: Istri Gubernur Jambi Laporkan Ketua Badko HMI Ke Polda, Andri; Kecewa, Tokoh Publik Ingin Membungkam Aktivis, Sedangkan Korupsi Mereka Tutup Mata

Kegiatan daring yang mengangkat tema catatan dalam penanganan Covid dan konsep new normal, mendapat perhatian khusus dari para ketua yang tergabung Cipayung Plus ini.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD IMM Provinsi Jambi Muhammad Awal. “Betul, beberapa hari yang lalu, kami baru selesai mengadakan kegiatan daring bersama ketua-ketua OKP Cipayung Plus, dari diskusi daring tersebut, melahirkan beberapa catatan sesuai dengan tema daring,” ujarnya.

Baca Juga: HBA Kembali Tegaskan Sikapnya Terkait Pilgub Jambi, Ini Pernyataan Resminya

Dijelaskannya, dari catatan daring tersebut, ada beberapa point yang menjadi fokus diskusi, pertama mengenai bantuan sosial dan jaringan pengaman sosial dan kedua adalah mengenai konsep new normal, serta yang ketiga adalah harus ada grand desain dalam penanganan Covid-19. “Artinya dalam hal penyaluran bantuan sosial atau bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) harus diawasi dan perlu adanya keterbukaan informasi, guna penyaluran ini bisa tepat sasaran, walaupun kita nilai penyalurannya terkesan lambat,” jelasnya mewakili OKP Cipayung Plus.

Selain itu, Ketua OKP Cipayung ini juga mengingatkan adanya potensi atau dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan. “Potensi ini perlu kami ingatkan sebagai salah satu fungsi sosial kontrol kami dari aktifis dan mahasiswa kepada pemerintah, agar pandemi ini dan bantuan sosial tidak dipolitisasi demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, apalagi di tengah tahun Pilkada,” ingatnya.

Ia juga mengingatkan masalah konsep penerapan dalam new normal ini. “Dalam penerapan new normal ini, pemerintah diminta untuk melakukan kajian secara ilmiah dan secara sains, jangan sampai new normal ini menjadi gelombang besar kedua dalam potensi bertambahnya korban yang terpapar Covid-19, salah satu contoh adalah yang terjadi di Korea Selatan, bisa menjadi salah satu rujukan dalam upaya penangana Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, OKP Cipayung Plus Jambi juga meminta agar ada konsep grand desain dalam menangani Covid-19 secara keseluruhan, agar tidak banyak yang menjadi korban. “Ini penting, sebagai upaya pencegahan yang harus dilakukan, agar terarah dan tersistematis dalam menangani percepatan penanganan Covid-19, jangan sampai memakan korban lebih banyak lagi,” ucapnya.

Baca Juga: Masalah Banjir Kerinci-Sungai Penuh, Ketua PMII Komsat IAIN Minta Pemerintah Segera Normalisasi Sungai

Dalam kesempatan tersebut, Ketua-Ketua OKP Cipayung Plus Jambi memberikan doa dan support kepada Ketua Badko HMI Iin Habibi, atas kejadian yang menimpannya. “Sebagai bentuk solidaritas para ketua-ketua OKP terhadap kasus yang dilaporkan ke Polda Jambi, adalah saudara Iin Habibi, kami meminta agar kasus ini bisa segera diselesaikan, jangan sampai kalangan aktifis di bungkam, dalam menyampaikan aspirasi dan stop kriminalisasi terhadap para aktifis di Jambi,” tambahnya lagi.

Dikatakannya, setelah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Ketua-Ketua OKP Cipayung Plus Jambi ini, bisa melaksanakan kegiatan daring ini. “Seperti Ketua IMM Muhammad Awal, Ketua PMII  Hengky Tornado, Ketua GMKI Eko Saputra Marbun, Ketua KAMMI Nurhasan Dani, Ketua HMI Iin Habibi, Ketua GMNI Eldaniel Siallaga, dan Ketua PMKRI Kresensia Simanjuntak,” katanya.

Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. “Inilah bentuk wujud peduli kami serta perhatian kami kepada masyarakat, bangsa dan negera, semoga masukan dan saran nantinya bisa berguna demi kemaslahatan bersama,” harapnya. (hza)

Pilu, Seorang Gadis di Pauh Tinggi Kerinci, Menikah di Samping Jenazah Sang Ibu

Meri dan Danil melangsungkan akad nikah disamping jenazah Ibunya (doc/ist)

KERINCI, merdekapost - Kisah pilu bercampur di saat hari bahagia, pasangan pengantin Meri Ameliawati dan Daniel. Akad nikah sepasang pengantin di Desa Pauh Tinggi, Kecamatan Gunung Tujuh, salah satu desa yang terletak diujung barat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ini diwarnai haru, bahagia bercampur kesedihan mendalam.

Ibu mempelai perempuan meninggal dunia beberapa jam sebelum anaknya menikah. Meri Amelia tak lepas memandangi jenazah sang ibu. Air matanya terus berlinang dan sesekali mengalir di pipinya saat memandangi kain putih yang menutupi wajah ibunya.

Para tamu pun ikut terharu melihat momen bahagia sekaligus menyedihkan bagi Meri dan Daniel ini, Meri adalah putri Bungsu dari tiga bersaudara, kedua saudaranya sudah meninggal yakni Andeska Jumira meninggal umur 23 tahun yang masih bujangan, sedangkan kakaknya bernama Nespa Harkuler meninggal 7 bulan lalu umur 29 tahun.

“Maknyo (Ibu Meri) berniat ingin menikahkan anak gadis satu-satunya. Tapi allah berkehendak ibuknya meninggal tadi malam dan paginya Meri langsung menikah, “ tutur Julia Rahman salah seorang kerabat Meri kepada awak media, Jumat (7/2).

Julia juga menceritakan, Meri saat ini tinggal hidup sebatangkara setelah ibu dan saudaranya meninggal.

“Semoga Meri dan Daniel bahagia dunia akhirat dan semoga almarhum husnul khotimah,” ujar Maizen warga Kerinci. (ald)

Vape Haram! Fatwa PP Muhammadiyah

Ilustrasi Vape atau rokok elektrik. (Shutterstock)

MERDEKAPOST – Muhammadiyah kembali mengeluarkan fatwa terkait rokok. Kalau sebelumnya mengharamkan rokok konvensional, kini salah satu organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia tersebut membuat fatwa baru mengharamkan rokok elektrik, e-cigarette, vaporizer, atau vape.

Anggota Majelis Tarjih Bidang Fatwa PP Muhammadiyah Wawan Gunawan Abdul Wachid, dalam konsolidasi internal Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (24/1/2020), mengungkapkan, laiknya rokok konvensional, mengonsumsi vape juga termasuk kategori perbuatan yang merusak atau membahayakan.

“Rokok e-cigarette juga juga mengandung unsur menjatuhkan diri kedalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara cepat atau lambat sesuai ayat Al-qur’an,” ungkapnya dilansir Suara.com.

Dari sisi kesehatan, kata dia, vape juga mengandung zat adiktif dan unsur racun yang membahayakan. Dampak tersebut bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun panjang.

Lantas vape, selain membahayakan diri sendiri, juga dianggap membahayakan orang lain yang terkena paparan uapnya. Hal ini sudah disepakati para ahli medis dan akademisi.

“Berdasarkan logika Qiyas Aulawi, keharaman e-cigarette lebih kuat dibandingkan rokok konvensional,” tandasnya.

Wawan menambahkan, merokok vape pun bertentangan dengan prinsip-prinsip kesempurnaan Islam, iman, dan ihsan. Karenanya, persyarikatan Muhammadiyah diharapkan berpartisipasi aktif dalam pencegahan rokok konvensional maupun elektronik.

Hal itu sebagai bagian dari upaya perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. Dengan demikian, lanjutnya, tercipta masyarakat yang bebas dari bahaya rokok.

“Semua persyarikatan diharapkan mengampanyekan bebas e-cigarette ,” imbuhnya. (ALD)

Mekanisme Pencairan Dana Desa 2020 Diubah, Ini Tahapan dan Besarannya

JAKARTA, MP - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah sengaja menambah kriteria kinerja demi mengerek kualitas desa itu sendiri. selain itu, Mekanisme pencairan dana desa kini juga diubah. Jika sebelumnya ada tiga tahap yang terdiri dari 20 persen untuk tahap pertama, 40 persen tahap kedua, dan 40 persen tahap ketiga.

"Sekarang 40 persen tahap pertama, 40 persen tahap kedua, 20 persen tahap ketiga," ucap dia.

Astera merinci tahap pencairan tahap pertama akan dilakukan paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Kemudian, pencairan tahap kedua dilakukan Maret atau paling lambat Agustus, sedangkan pencairan tahap ketiga dilakukan pada Juli.

Baca Juga : Komisi I Kritik Pedas Pemdes Kerinci, Reno ; 2020 Dana Desa Jangan Lagi Terlambat Cair!

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perubahan mekanisme pencairan dana desa merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini juga dilakukan agar lebih tepat sasaran dan tetap akuntabel.

"Untuk 2020, penyaluran Dana Desa kami ubah. Bapak Presiden meminta agar 40 persen dibayar di depan," ujar Sri Mulyani. (hza/cnn)

Berita Terkait : Wow,,, Menkeu Siapkan Hadiah Rp. 1,08 T untuk Desa Berprestasi di 2020

Peduli Almughoni, GEMA Al Haris Serahkan Bantuan Logistik ke Posko Pencarian di Lempur

Direktur Logistik GEMA Deka Afriawan serahkan bantuan Logistik yang diterima oleh relawan di Posko Pencarian Almughonni di Lempur. (doc/mp)

KERINCI, MP - Memasuki hari ke-11 hilangnya Ihsan Almughoni di kawasan wisata Danau Kaco hutan Lempur Lekuk lima puluh tumbi semakin mengundang rasa prihatin dan kepedulian dari berbagai kalangan.

Kali ini, GEMA (Gerakan Millenial Alharis) Kerinci - Sungai Penuh serahkan bantuan untuk membantu logistik di Posko Pencarian di Lempur.

Bantuan diserahkan oleh Direktur Logistik GEMA Deka Afriawan dan diterima oleh Dina Firmanasari selaku relawan di Posko Pencarian.

Disampaikan Deka, Penyerahan bantuan ini adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap Sahabat Al Mughoni yang telah dinyatakan hilang sejak 1 Januari 2020.

Disampaikannya, "semoga bantuan yang tidak seberapa banyak ini bisa bermanfaat, harapan kita semua tentu saja semoga Al dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat, Salam dari Bang Haris untuk kita semua terutama keluarga besar Almughonni, semoga selalu sabar menghadapi musibah ini". Ujar Deka.

Dina sebagai penerima bantuan tersebut mengungkapkan sangat berterima kasih atas adanya bantuan dan kepedulian dari Millenial Alharis.

"Terima kasih banyak kepada kawan-kawan millenial yang telah berpartisipasi dan peduli dengan sahabat Almughoni". Ujar Dina.

Dilanjutkannya, "Selanjutnya disampaikannya bahwa meskipun proses pencarian oleh Tim akan berakhir sebagaimana jadwal sesuai SOP, namun dari masyarakat Lempur upaya pencarian masih akan tetap dilakukan selagi logistik untuk proses tersebut masih tersedia". Kata Dina. (hza)

Gayung Bersambut, Setelah Tokoh Adat Sungai Liuk, Giliran Tokoh Adat Sembilan Luhah Koto Baru Nyatakan Sikap Dukung Ahmadi

Duduk Bersama Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Sembilan Luhah Enam Desa Koto Baru di kediaman Ahmadi Zubir baru-baru ini. (mpc/064)

Buzarman, Dpt ; Koto Baru dan Sungai Liuk adalah Satu, Ahmadi Zubir Anak Jantan Kito

SUNGAIPENUH, MP - Setelah Pemuka Adat dan Tokoh masyarakat Tanah Baserau Tanah Baimbeo Depati Awal Depati Janggut 4 desa SungaiLiuk menyatakan kesepakatannya meminta Ahmadi Zubir (AZ) untuk maju pada Pilwako Sungai Penuh 2020, kali ini giliran para Tokoh Pemuka adat sembilan lurah enam desa Koto Baru menyatakan dukungannya dan berikrar siap untuk memenangkannya.

Hal ini disampaikan oleh Tokoh Adat dan Tokoh masyarakat 6 Desa Koto Baru saat duduk bersama yang dilaksanakan pada hari Selasa,10/12 lalu. yang mana didalam hasil duduk bersama tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan yang intinya bahwa Koto Baru dengan Sungai Liuk adalah satu dan tidak dapat dipisahkan. jika anak jantan Sungai Liuk Maju pada Pemilihan Walikota Sungai Penuh 2020 maka wajib hukumnya bagi anak jantan anak batino di 9 lurah koto baru untuk mendukung dan membantu memenangkannya,dan begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana Disampaikan oleh Salah seorang tokoh Adat dan tokoh masyarakat Koto Baru, H.Buzarman, Dpt, kepada Media ini, "Kami sangat berbangga karena salah seorang anak jantan kito,yaitu Pak Ahmadi Zubir sudah menyatakan kesiapannya untuk maju pada Pilwako kali ini", ungkap Buzarman.

"kami sangat bersyukur karena pada malam ini sudah disepakati oleh para tokoh dan pemangku adat 9 luhah 6 desa Koto Baru untuk mendukung penuh pencalonan Ahmadi Zubir pada Pilwako kali ini". ujarnya lagi.

Ditegaskan lagi oleh Buzarman, "Sembilan Luhah Enam Desa Koto Baru dan Tanah Baserau Tanah Baimbeo Empat Sungai Liuk adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Koto Baru tidak ada artinya tanpa Sungai Liuk dan begitu pula sebaliknya, jadi, sudah suatu keharusan bagi kita untuk saling mendukung antara satu dan lainnya". Tegas Buzarman DPt yang merupakan mantan Cawawako 2015 yang saat itu berpasangan dengan Fery Satria.

Kemudian, salah seorang Pemuka adat dan tokoh masyarakat sembilan luhah koto Baru, H. Ulil Amri Mangku menegaskan bahwa para pemangku adat akan mengarahkan anak jantan anak Batino untuk mendukung dan memilih AZ.

"Kami siap mengarahkan anak jantan anak batino untuk mendukung dan memilih AZ". ungkapnya.

"Duliu kitao samu-samu berjuang mendukung anak jantea kitao Patai Buzar, minin maih samu-samu pulao kitao mendukung anak jantea kitao Ahmadi Zubir". Tegas H.Ulil Amri Mangku.

Sementara itu, Ahmadi Zubir, dalam sambutan singkatnya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya karena para pemangku adat dan tokoh masyarakat Koto Baru telah membuat kesepakatan dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk Maju pada Pilwako Sungai Penuh 2020 ini.

Disampaikannya, "Pertama sekali Saya sangat berterima kasih dan merasa sangat berbangga dengan ketulusan serta kejernihan hati para pemangku adat dan tokoh masyarakat sembilan luhah enam desa Koto Baru yang telah menyatakan sikap dan dukungan untuk saya maju pada Pilwako kali ini". Ungkap AZ terharu.

"Saya sangat terkesan, karena niat saya untuk maju mendapat dukungan penuh dari para tokoh dan uhea adiak, tuo tau  (pemangku adat) di sembilan luhah enam desa Koto Baru, ini adalah modal utama sekaligus motivasi bagi kita semua untuk melangkah kedepan". Ujar AZ bersemangat.

Kemudian, lanjut AZ, "Dukungan ini sekaligus menambah dukungan yang sebelumnya dari para Pemangku Adat dan tokoh masyarakat Tanah Baserau Tanah Baimbeo Depati Awal Depati Janggut 4 Desa Sungai Liuk". ujarnya.

Ditambahkannya, "Saya menyatakan maju pada Pilwako kali ini adalah untuk kepentingan kita bersama, Kota Sungai Penuh butuh perubahan dan pemerataan pembangunan, untuk itu saya berharap marilah kita sama-sama menyatukan tekad berjuang untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh yang Maju dan Berkeadilan dalam pembangunan". Pungkas Ahmadi. (ald)

Injuri Time, Sore Tadi Menjelang Magrib, Puluhan Pejabat Eselon III dan IV Pemkot Sungai Penuh Dilantik Wako AJB

Wako AJB saat melantik puluhan pejabat dilingkungan Pemkot Sungai Penuh sore tadi, 31/12 (doc/ald)

SUNGAI PENUH, MP - Walikota Sungai Penuh Asyafri Jaya Bakri (AJB) di akhir tahun 2019 atau 'Injuri Time' sore tadi jelang Maghrib, melantik pejabat Eselon II,III dan IV sebanyak 98 pejabat di Linkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, Selasa (31/12/2019).

Walikota AJB meminta kepada pejabat yang dilantik, agar bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik, karena resuffle kabinet itu adalah untuk penyegaran dan diharapkan dapat meningkatkan semangat serta efektifitas kerja..

“Reshuffel Kabinet dilaksanakan dengan tujuan penyegaran, kepada pejabat yang dilantik, agar bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik”. pinta Wako AJB

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, Berikut nama-nama Pejabat Eselon III yang dilantik :

Jon Taufik, menjabat Camat Sungai Bungkal, Salmi Sekretaris Kesbangpol, Yunistar Sekretaris Pemadam Kebakaran.
Firmansyah Kabid Pustaka, Pisma Kabid Kedaruratan dan Logistik, Hardizal Kabid Pencegahan Kesehatan.

Dariusman Kabid Pasar dan Perdagangan, Novirman Kabid Pengelolaan SDM Dinas Lingkungan Hidup, Syamsudirman Kabid Penataan Hukum dan Pencemaran Lingkungan. Dariyo Kabid Komunikasi dan Informasi.
Sansri Kabid Statistik. Amran Kabid UMKM, Saipudin Sekretaris Pemdes, Mayar Sekretaris BPBD, Vita Kabid Perikanan dan Peternakan.

Susi Hartina Sekretaris Camat Kumun Debai, Yetri Sekretaris Perkim, Yezet Taufik Kabid Perumahan, Save Eka Putra Kabid Perlindungan Jaminan Sosisal BPBD, Wendi Yeni Putra Kabag Hukum dan Persidangan DPRD, Sofian Ansori Kabid UMKM, Fauzi Helmi Kabid Kesbangpol, Dedi Iryanto Kabid Politik Dalam Negri, Faizal Irianto Kabid Linmas Pol PP, Munir Kabid Kearsipan, Candra Kabid Periziana dan Widya Anggraini Kabid Olahraga.

Sedangkan Eselon IV sebagai berikut :

Zulkifli pengawas Lurah Dusun Baru, Dedi Haryanti Pengawas Kasi Ekonomi, Handika Kasi Kesehatan Lingkungan dan Olahraga, Jesmen pengawas Kasi Kurikulum, Herman Gusnafi Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan, Abdol Gafar Kasi Pendidikan Karakter, Dian Kurniati Kasi Kelembagaan Paud dan Non Formal, Saryadi Kasi Data dan Informasi bidang Pemberdayaan Sosial, Heri Kasi Perlindungan Anak, Nahrizi Riki Kasi Retribusi dan alat obat, Despita Kasi Pengendapain Penduduk.

Prosesi pelantikan yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB ini selesai beberapa saat menjelang Maghrib sore tadi. (ald)

Ada yang Lebih Penting Sebelum Buat Versi Baru Film G30S PKI

Peneliti dari Human Rights Working Group (HRWG) menyarankan pemerintah menyelesaikan pengungkapan kebenaran sejarah pasca peristiwa 1965 terlebih dahulu, sebelum membuat versi baru film Penumpasan Penghianatan G30S PKI.


Wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat ulang film Penumpasan Penghianatan G30S PKI mendapat respons beragam dari banyak pihak. Mereka umumnya tidak mempersoalkannya, tapi ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan dalam remake film yang digunakan rezim Orde Baru sebagai media propaganda itu.

Daniel Awigra, Program Manajer Advokasi HAM ASEAN dari Human Rights Working Group (HRWG) mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan pemerintah merevisi film yang memuat peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965. Namun, Daniel menekankan bahwa film yang diproduksi di era Orde Baru itu meninggalkan banyak problem. 

“Sudah banyak, katakanlah kritik yang mengatakan bahwa film itu [Penumpasan Penghianatan G30S PKI] dibuat sebagai alat propaganda Orde Baru,” kata Daniel di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/9/2017). 

Daniel menuturkan, saat itu penguasa Orde Baru berambisi menghabisi lawan-lawan politiknya, terutama Partai Komunis Indonesia (PKI). “Tidak hanya anggota, tapi juga simpatisan tanpa diproses hukum pengadilan,” kata Daniel. 

Menurut Daniel, film baru soal G30S/PKI ini harus memuat kebenaran secara utuh. Pemerintah harus menampilkan fakta dari berbagai pihak, termasuk korban. Daniel berpendapat, warga yang menjadi korban diskriminasi dan trauma akibat dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/MarxismeLeninisme, juga perlu diungkap. 

Menurut Daniel, dalam versi baru film G30S PKI ini juga perlu mendengarkan respons tentang kudeta PKI, serta dugaan keterlibatan orang-orang yang menjadi bagian gerakan PKI, dan tindakan diskriminasi yang mereka alami selama ini. 

“Tugas pemerintahan Jokowi sekarang buat film yang pertama-tama harus diselesaikan pengungkapan kebenaran dulu. Pengungkapan kebenaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ini yang pertama dilakukan,” kata Daniel. 

Daniel mengingatkan, pemutaran film lama tentang PKI ini bisa mempunyai dampak politik. Dalam hal ini, ia menilai pemerintah dalam posisi dilematis. Di satu sisi, kata Daniel, pemerintah bisa dicap pro-komunis apabila tidak menayangkan film tersebut, akan tetapi jika diputar kembali berarti pemerintah menyebar hoax. 

Ia juga tidak mempermasalahkan langkah yang diambil pemerintah untuk rekonsiliasi, dengan mediasi maupun hukum. Setelah semua selesai, baru pemerintah fokus pada pembuatan film baru. 

“Kalau buru-buru membuat film, kebenarannya sendiri belum terungkap, ini kan filmnya nanti jadi film apa?” kata Daniel. 

Hal senada diungkapkan peneliti Amnesty Internasional, Bramantya Basuki. Ia menilai, saat ini permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu bukan soal kehadiran film baru, melainkan pemerintah harus menguak kebenaran sejarah. 

“Ketika nanti di depannya apakah output-nya jadi semacam film dokumenter atau apapun, itu silakan kepada pemerintah. Tetapi proses untuk menuju pengungkapan kebenaran itu yang penting,” kata Bram di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Selasa. 

Bram mengingatkan, rencana pemutaran kembali film Penumpasan Penghianatan G30S PKI ini dapat menimbulkan dampak negatif. Bram menyatakan, hal tersebut bisa menimbulkan ketakutan baru, apalagi pasca aksi ricuh massa di YLBHI, Senin (18/9/2017) dini hari. 

Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu berharap, film baru soal G30S/PKI yang akan dikeluarkan pemerintah tidak berbentuk propaganda. Sebab Erasmus khawatir, dampak masa lalu justru akan muncul jika Pemerintah Jokowi sekadar membuat ulang video tersebut. 

“Kalau masih model propaganda Orba dampaknya pasti sama seperti dulu, persekusi dan stigmatisasi bisa terus terjadi,” kata Erasmus di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta. 

Erasmus mengatakan, ICJR mendukung pemerintah untuk membuat film baru yang memuat fakta dan pelurusan sejarah. Menurutnya pemerintah harus memaparkan apa maksud merevisi film yang diproduksi di era Orde Baru tersebut. 

“Kalau kita masih belum bisa menemukan konteks baru, menemukan fakta baru itu, maka saya rasa jadi pertanyaan balik, jadi yang dimau Presiden Jokowi itu apa?” kata Erasmus. 

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia pada 1984 yang disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer. Film ini diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp800 juta kala itu yang disponsori oleh rezim Orde Baru. 

Dalam laporan Antara, pada September 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan film tersebut dihentikan peredaran dan pemutarannya karena berbau rekayasa sejarah dan mengultuskan seorang presiden. 

Setelah hampir 20  tahun tidak tayang, film G30S/PKI ini rencana akan diputar ulang pada 30 September 2017 mendatang. TNI AD telah mengirim surat edaran ke seluruh jajarannya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan menonton film tersebut adalah penting. Ia bahkan mengusulkan adanya pembuatan film dalam format yang baru agar anak generasi sekarang lebih mudah memahaminya. 

"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, (18/9/2017) siang, seperti dilansir setkab.go.id. 

Baca juga artikel terkait FILM G30SPKI atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher (tirto.id - thr/abd)