MERDEKAPOST.COM

PDIP Akan Gugat Proses Pemilu 2024 ke PTUN

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. (Doc/Ist).

Jakarta - Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mengatakan partainya berencana melayangkan gugatan terkait Pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Djarot menegaskan isi gugatannya bukan membatalkan hasil Pemilu 2024, melainkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

"Iya untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil, begitu, tidak. Tetapi upaya hukum untuk menunjukan bahwa pernah terjadi proses penyimpangan secara substansial sejak putusan MK 90," kata Djarot dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Djarot membeberkan dugaan penyimpangan yang terjadi mulai dari terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 tentang Syarat Usia Capres-Cawapres hingga pelanggaran etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima berkas pendaftaran paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat salam memenangkan paslon tertentu," terangnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap melalui gugatan ini, berbagai penyimpangan tak terjadi dalam gelaran Pilkada 2024 mendatang. Meski begitu, Djarot menyebut waktu mengajukan gugatan masih dibahas oleh partainya.

"Jadi ke PTUN dalam rangka mencari keadilan dan supaya pelaksanaan pemilu, kelemahan-kelemahan yang terjadi yang kita rasakan, kita lihat berbagai penyimpangan-penyimpangan itu, tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang. Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024," ucapnya.

"Ini sebagai bagian koreksi kita. Jadi itu konteksnya, oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN," sambungnya.

Baca juga:

Djarot mempersilahkan jika ada partai lain yang mengikuti jejak PDIP mengajukan gugatan serupa ke PTUN. "Kita sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PTUN. Kalau partai lain kita serahkan pada partai yang bersangkutan," imbuhnya.(*)

[adz/merdekapost.com/detik.com]

Apoteker Cantik Anggota DPRD Provinsi Jambi Terpilih, Ini Profil Singkatnya

Wajah baru calon Anggota DPRD Provinsi Jambi terpilih, Rucita Arfianisa, dari PDI- Perjuangan Dapil Jambi 4 Sungai Penuh-Kerinci. (ins/adz)

MERDEKAPOST, SUNGAI PENUH - DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 untuk Dapil Jambi 4 [Kerinci-Sungai Penuh] dipastikan dihiasi oleh wajah baru dan milenial.

6 Wajah baru tersebut mampu menggeser keenam anggota DPRD Provinsi yang lama (Incumbent)

Satu di antara pendatang baru itu adalah Rucita Arfianisa, perempuan cantik yang saat Pemilu 2024 digelar masih berusia 30 tahun.

Nama Rucita memang tidak terlalu familiar di wilayah Kota Jambi Jambi dan sekitarnya.

Namun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh, nama Rucita belakangan sangat fenomenal.

Hal itu juga dibuktikan dengan perolehan suaranya pada pemilu ini yakni 24.281 suara berdasarkan hasil pleno KPU Provinsi Jambi.

Rucita Arfianisa merupakan caleg PDIP nomor urut 1 untuk DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Kerinci-Sungaipenuh.

Perolehan suaranya sangat signifikan, yakni peraih suara tertinggi kedua di dapilnya, di bawah Afuan Yuza dari PAN.

Bagaimana Rucita Arfianisa mendapatkan suara sebanyak itu sebagai pendatang baru dan masih memulai karir di dunia politik?

Informasi yang dihimpun, Rucita Arfianisa merupakan putri dari Ahmadi Zubir.

Ayahnya Ahmadi Zubir adalah Walikota Sungai Penuh periode 2021–2024.

Selain Rucita, caleg terpilih lainnya dari Dapil Jambi 4 adalah Afuan Yuza Putra (PAN), Edminuddin (Gerindra), Arwiyanto (PKB), Darmaiyansah (Demokrat), dan Amrizal (Golkar).

Profil dan biodata singkat Rucita:

Nama lengkap: Apt. Rucita Arfianisa S.Farm

Tempat lahir: Sungaipenuh, Provinsi Jambi

Tanggal Lahir : 29 Oktober 1993

Tempat tinggal: Kota Sungai Penuh

Status Perkawinan : Sudah Menikah

Pendidikan SMA : SMAN 1 Sungaipenuh, Jambi

Pendidikan Tinggi : Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia.

Di partai, saat ini Rucita merupakan Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Provinsi Jambi yang merupakan organisasi sayap PDIP.

Sosok wanita yang mengusung jargon 'Mengabdi dan berjuang untuk Rakyat' ini, dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan rendah hati, dirinya mengakui bahwa pilihannya terjun ke dunia politik adalah pilihan cukup berat, terutama bagi dirinya yang masih pemula.

"Pilihan masuk ke dunia politik bagi Saya yang masih muda dan masih sangat baru tentunya merupakan pilihan yang cukup berat, namun, Saya yakin jika kita memulai dengan niat yang tulus dan ikhlas maka apapun nantinya kendala-kendala didalam perjalannya insya Allah akan bisa dihadapi". Ujarnya.

"dari dalam hati Saya telah berniat bahwa Saya juga ingin membuktikan bahwa anak muda atau milenial juga mampu untuk memberikan kontribusi positif untuk Jambi, atau lebih khusus lagi Kerinci dan Sungai Penuh" Ujarnya

"Selaku pemula, tentunya saya sangat berharap bimbingan dan petunjuk dari senior-senior, ingatkan saya dan berilah saya petunjuk serta masukan-masukan yang positif" Ungkapnya rendah hati.

Rucita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dapil Kerinci dan sungai penuh yang telah memberikan amanah yaitu pilihan kepada dirinya, Insya Allah amanah ini akan saya jaga dengan baik". Pungkasnya.(*)

Wajah Baru, Ini 6 Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 4 Kerinci-Sungai Penuh Terpilih

6 (enam) Caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 hasil Pleno Rekapitulasi perhitungan suara KPU Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. (MPC)

KERINCI, MERDEKAPOST - KPU Kabupaten Kerinci dan KPU Kota Sungai Penuh sudah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024.

Hasilnya dapat diketahui 6 (enam) caleg yang akan menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kerinci dan Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil pleno dari KPU Kerinci, enam partai politik pemenang suara tertinggi, yakni PAN dengan 46.453 suara.

Kemudian disusul Gerindra yang memperoleh 21.033 suara, PDIP dengan 20.054 suara, PKB 19.074 suara, Golkar 15.910 suara dan terakhir Demokrat 11.895 suara.

Berikut Daftar Lengkapnya:

1. PKB 19.074 suara

2. Gerindra 21.033 suara

3. PDIP 20.054 suara

4. Golkar 15.910 suara

5. NasDem 9.725 suara

6. Buruh 278 suara

7. Gelora 908 suara

8. PKS 6.224 suara

9. PKN 3.019 suara

10. Hanura 207 suara

11. Garuda 74 suara

12. PAN 46.453 suara

13. PBB 47 suara

14. Demokrat 11.896 suara

15. PSI 260 suara

16. Perindo 580 suara

17. PPP 3.788 suara

24. Ummat 802 suara.

Sementara, hasil pleno KPU Sungai Penuh untuk suara partai politik tertinggi adalah PDIP yang memperoleh 20.476 suara, diposisi kedua ada Demokrat yang memperoleh 7.617 suara, kemudian PKS dengan 6.554 suara, selanjutnya PAN yang memperoleh 5.745 suara, kelima ada NasDem dengan 3.231 suara dan keenam ada Gerindra yang memperoleh 2.697 suara.

1. PKB: 3.470 suara

2. Gerindra: 2.697 suara

3. PDIP : 20.476 suara

4. Golkar: 2.099 suara

5. NasDem : 3.231 suara

6. Buruh : 84 suara

7. Gelora : 265 suara

8. PKS : 6.554 suara

9. PKN : 143 suara

10. Hanura : 124 suara

11. Garuda : 34 suara

12. PAN : 5.745 suara

13. PBB : 13 suara

14. Demokrat : 7.617 suara

15. PSI : 228 suara

16. Perindo : 170 suara

17. PPP : 2.302 suara

24. Ummat : 282 suara.

Dengan total suara dari kedua pleno tersebut, jika dijumlahkan hasil suara Dapil 4 Kerinci-Sungai Penuh, 6 partai yang akan mengirimkan wakilnya di DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. PAN: 52.198 suara

2. PDIP: 40.530 suara

3. Gerindra: 23.730 suara

4. PKB: 22.544 suara

5. Demokrat: 19.513 suara

6. Golkar: 18.009 suara.

Caleg dengan suara tertinggi masing-masing partai politik yang akan duduk di DPRD Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Afuan Yuza 27.679 suara (PAN)

2. Apt Rucita Arfianisa 22.620 suara (PDIP)

3. Edminuddin 6.683 suara (Gerindra)

4. Arwiyanto 11.738 suara (PKB)

5. Darmaiyansah 7.442 suara (Demokrat)

6. Amrizal 8.257 suara (Golkar)

Meskipun PAN meraih suara tertinggi, hanya satu kursi yang dapat mereka raih untuk DPRD Jambi Dapil 4, karena jumlah suaranya kurang dibanding Golkar setelah total suara dibagi tiga.(hza)|

Wakil Walikota Solo: Sejumlah Perda Jalan di Tempat karena Nunggu Gibran

Wakil Wali Kota Surakarta (Solo) Teguh Prakosa memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024) | Foto: Ist

SOLO | Merdekapost - Wakil Walikota Surakarta (Solo) Teguh Prakosa menyebut pembahasan sejumlah peraturan daerah jalan di tempat karena menunggu diskusi bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Karena peraturan daerah itu ada bagian-bagian yang harus ditindaklanjuti dengan perwali (peraturan wali kota), termasuk APBD," kata Teguh di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/1), sebagaimana diberitakan Antara.

Politikus PDIP ini mengatakan, satu peraturan daerah bisa menghasilkan empat sampai lima peraturan wali kota (perwali).

"Kalau itu tidak diimplementasikan, maka perda tidak jalan, karena implementasinya harus ada peraturan wali kota yang lebih rigid," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah sendiri tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif. Sehingga, lanjutnya, sisi legislatif memiliki kewajiban mendorong pemerintah untuk menyelesaikan regulasi-regulasi yang memang harus selesai pada awal tahun 2024.

"Agar pelaksanaan pemerintahan normal di luar pesta demokrasi," katanya.

Teguh Minta Gibran Tanggung Jawab

Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Solo periode 2021–2024 [Foto: ANTARA]

Terkait hal itu, Teguh meminta Gibran untuk tetap memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, agar sejumlah regulasi tersebut dapat segera selesai.

"Jadi, mana tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan mana tanggung jawabnya sebagai calon wakil presiden; harus dipikirkan," ujar Teguh.

Dia mengatakan beberapa perda yang masih harus dibahas dengan wali kota Surakarta, di antaranya perda soal ketenagakerjaan, rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan retribusi pajak.

Pelantikan Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Surakarta (Solo) periode 2021–2024 [Foto: Ist]

"Nah, ini kan harus dievaluasi, ketemunya nanti di akhir Januari, kemudian di awal Februari kami mengevaluasi kinerja. Jadi, produk hukum harus diimplementasikan. Supaya kegiatan berjalan kan produk hukum harus tuntas," ujar Teguh.

Selanjutnya, hasil perda tersebut disampaikan kepada masyarakat agar tidak ada pertanyaan atau anggapan negatif yang seolah-seolah menilai pemerintah tidak bekerja.

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) berfoto dengan warga saat blusukan di kawasan Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/1/2024) | Foto: Antara

Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Solo periode 2021–2024 yang diusung PDIP. Namun, hubungan Gibran dengan PDIP retak setelah dia berduet dengan Prabowo menatap Pilpres 2024.(hza)

Ganjar: Kami Tak Bisa Kontrol Alat Negara, Tapi Bergerak dengan Rakyat

Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yakin gerakan rakyat yang mendukungnya bisa menang melawan pihak-pihak yang saat ini berkuasa dan memiliki alat negara. (CNN)

Semarang | Merdekapost.com - Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yakin gerakan rakyat yang mendukungnya bisa menang melawan pihak-pihak yang saat ini berkuasa dan memiliki alat negara.

Pernyataan Ganjar ini disampaikan saat berorasi di acara Deklarasi Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Tengah di GOR Jatidiri Semarang pada Sabtu (4/11).

"Kami tidak punya pasukan khusus, kami tidak bisa menggerakkan alat negara. Yang bisa adalah bergerak bersama rakyat, bersatu, untuk apa ? Untuk menang. Apakah kalau menang selesai ? Tidak", ujar Ganjar.

Ganjar juga mengajak pendukungnya untuk berani melawan bila mengalami tekanan khususnya mereka yang setia mendukung dirinya dengan Mahfud MD.

"Kita bukan orang-orang yang bisa diinjak, kita bukan orang yang bisa ditendang, bukan orang yang bisa ditekan. Kita satukan pikiran dan kekuatan, mari kita semua bergerak. Matanya kekuatan, telinga kekuatan rakyat dan menjadi gerakan pemenangan. Kalau ada yang menekan panjenengan, laporkan", tambah Ganjar.

Lihat Juga :

Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Di acara yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan saat ini telah muncul fenomena kawan lama menjadi lawan baru.

"Jangan takut lawannya, sekarang ada teman jadi lawan, kawan jadi lawan, kita tetap pilih Ganjar-Mahfud", ujar Puan.

Puan menyebut ajakan memilih Ganjar-Mahfud lebih pada mewujudkan Indonesia lebih maju bahkan Indonesia Emas di tahun-tahun mendatang.

Berita Lainnya:

Jimly Sebut Bakal Umumkan Hasil Pemeriksaan 9 Hakim MK Pekan Depan

Ini 14 Negara yang Menolak Gencatan Senjata Israel-Hamas

https://www.merdekapost.com/2023/11/ternyata-semangka-jadi-simbol-palestina.html

"Bicara masa depan Indonesia, bisa nggak kita memenangkan Ganjar Mahfud. Semuanya demi Indonesia yang lebih maju bahkan Indonesia Emas ke depannya", teriak Puan.

Di akhir orasinya, Puan menutup dengan ajakan para kader simpatisan PDI Perjuangan dan koalisinya yakni PPP, Hanura dan Perindo untuk bergerak langsung mengetuk hati rakyat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Saya minta semua hadir pada kesempatan ini, ketuk satu-satu semua pintu rakyat, hari rakyat, gotong-royong, katakan bahwa pemimpin kita akan pilih adalah yang bekerja sebesar-sebesarnya, sebisanya sekerasnya, adalah untuk rakyat Indonesia", tegas Puan.

(adz | Sumber: CNN INDONESIA)

Pencalonan Gibran Tidak Perlu Dijadikan Narasi Drama adanya Pengkhianatan

Gibran Rakabuming Raka

Merdekapost.com - Jika tidak ada aral melintang, pada hari Rabu 25/10/2023 Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan resmi mendaftarkan Pasangan Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres ke KPU RI, sebagai diketahui Para Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju pada Minggu 22/10/2022 di kediaman Prabowo telah resmi mengumumkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai capres cawapres yang akan mereka usung untuk bertarung dengan dua pasangan koalisi yang telah resmi mendaftar.

Menanggapi hal itu, Gerbang Amin Relawan Gus Muhaimin Iskandar menyambut gembira hadirnya Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, menurut Joni Setiawan Kornas Gerbang Amin, kehadiran Gibran yang digadang-gadang mewakili anak muda harus dimaknai bahwa kontestasi Pilpres 2024 nanti akan semakin berwarna dan lebih menarik.

‘’Terlepas dari kontroversi dan opini publik yang beragam pasca putusan MK, hadirnya Mas Wali (panggilan Gibran) sebagai kontestan cawapres oleh KIM adalah fakta politik yang harus diterima dan disikapi dengan riang gembira’’ ucap Awan

Awan juga menyampaikan, pencalonan Gibran oleh partai Golkar bersama 7 partai lainnya tidak perlu dijadikan narasi drama adanya pengkhianatan, pergolakan dan pertarungan antara kubu Ganjar Megawati (PDIP, PPP) dengan kubu Prabowo Jokowi (Gerindra-Golkar-Demokrat-PAN).

‘’Mas Gibran ini sepertinya belajar dari kata-kata Gus Muhaimin, politik itu kan dinamis, bahwa dalam politik tidak ada kutu loncat, tetapi sebagai politisi pilihannya harus tepat, nah rupanya Mas Wali ini cepat sekali belajarnya’’ kata Awan

Menurut Awan, Kader PDIP dan Pendukung Ganjar tidak perlu terbawa emosi. ‘’Sebaliknya Bu Mega harusnya bangga karena format kaderisasi PDIP kepada Gibran terbukti sukses, meskipun baru dikader PDIP sejak akhir 2019 dan baru dua tahun menjabat walikota, Mas Wali terbukti mampu mengalahkan para politisi senior dan tujuh ketua umum partai hingga dipilih sebagai cawapres di Koalisi Prabowo’’ Papar Awan dengan serius

Gus Muhaimin sendiri, kata awan telah menyampaikan selamat kepada Gibran, welcome to the jungle kata Gus Muhaimin, mari sebagai anak bangsa berkompetisi dengan obyektif, rasional dan riang gembira.

Sementara menanggapi kerasnya tanggapan publik atas putusan MK yang menjadi pintu masuk dicalonkannya Gibran, Awan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait tindaklanjut laporan terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden di UU Pemilu.

Dalam putusan itu, Mahkamah menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun. Namun, pengecualian diberikan kepada orang-orang di bawah 40 tahun yang sedang atau sudah menduduki jabatan publik melalui pemilu, termasuk kepala daerah.

Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat antara Hakim MK. Bahkan Ketua MK Anwar Usmar juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa maju menjadi cawapres pendamping Prabowo. (*)

Hasil Survei Terbaru PKB Tembus 3 Besar, Jazilul: Berkat Do'a Para Ulama dan Kerja Keras Seluruh Kader

DR. Jazilul Fawaid Waketum DPP PKB (Ketua LPP DPP PKB). (Doc/Ig)

JAKARTA | Merdekapost.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi tiga besar, menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Menurut hasil survei, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh elektabilitas sebesar 7,6 persen, naik 2,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023.

"Elektabilitas PKB itu tercatat sebagai yang tertinggi diraih sejak survei pada Januari 2015," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (24/8/2023).

Dengan pencapaian elektabilitas PKB yang berada pada posisi 3 besar, ini sekaligus membuktikan bahwa PKB telah mengokohkan diri menjadi salah satu partai besar, ini sangat penting terutama disaat-saat menjelang Pemilu 2024.

Berita Lainnya: Bertemu Ganjar, Gus Imin Menolak saat PKB Diajak Bergabung: "Saya Masih Bersama Pak Prabowo"

DR Jazilul Fawaid Waketum DPP PKB melalui akun Instagramnya menulis, berkat do'a para ulama dan kerja keras seluruh kader, insya Allah PKB akan terus membesar.

"Berkat do'a para ulama dan kerja keras kader"

"Hasil kerja yang terpotret dari survey Litbang Kompas ini menjadi pelecut bagi kita untuk semakin bekerja keras lagi mendekati rakyat. Semangat!" Tulisnya di akun resminya @jazilulfawaid_real.

Untuk diketahui, Perolehan elektabilitas PKB dalam survei ini menyalip Golkar dan Demokrat yang unggul pada survei sebelumnya. Berdasarkan survei pada Juli 2023, Partai Golkar berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 7,2 persen, turun 0,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023.

Sementara itu, Partai Demokrat yang sebelumnya berada di peringkat ketiga ke peringkat kelima karena elektabilitasnya turun dari 8 persen menjadi 7 persen.

Berita Terkait: Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Selain PKB, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di posisi keenam juga menyalip Partai Nasdem yang duduk satu peringkat di bawahnya. Pada survei ini, PKS memperoleh elektabilitas 6,3 persen, naik signifikan dari 3,8 persen pada survei Mei 2023.

Sedangkan, elektabilitas Nasdem tercatat turun dari 6,3 persen pada Mei menjadi 5,9 persen pada Agustus. Adapun posisi dua teratas masih diisi oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 24,4 persen diikuti Partai Gerindra 18,9 persen.

Berita Terkait Lainnya:

Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB

Partai-partai lainnya berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen, yakni Partai Amanat Nasional (3,4 persen), Partai Persatuan Indonesia (3,4 persen), dan Partai persatuan Pembangunan (1,6 persen).

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. (Penulis: Heri Zaldi | Editor: Aldie Prasetya | Sumberdata: Kompas.com).

Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Foto Ilustrasi partai politik .(mpc | kOMPAS.COM)

JAKARTA | MERDEKAPOST.COM - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi tiga besar, menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Menurut hasil survei, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh elektabilitas sebesar 7,6 persen, naik 2,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023. "Elektabilitas PKB itu tercatat sebagai yang tertinggi diraih sejak survei pada Januari 2015," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (24/8/2023).

Perolehan elektabilitas PKB dalam survei ini menyalip Golkar dan Demokrat yang unggul pada survei sebelumnya. Berdasarkan survei pada Juli 2023, Partai Golkar berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 7,2 persen, turun 0,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023. Sementara itu, Partai Demokrat yang sebelumnya berada di peringkat ketiga ke peringkat kelima karena elektabilitasnya turun dari 8 persen menjadi 7 persen.

Adapun elektabilitas partai-partai yang belum disebutkan di atas berada di bawah angka 1 persen.

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

(Sumber: KOMPAS / Editor: Aldie Prasetya )