MERDEKAPOST.COM

Pembangunan Jalan Tol Jambi, Kini Pengukuran dan Pembebasan Lahan

Ilustrasi Pembangunan jalan tol Sumatra. (doc/ist)

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Progres pembangun jalan Tol Trans Sumatera ruas yang melintasi wilayah Provinsi Jambi kini memasuki tahap pengukuran dan pembebasan lahan baik untuk ruas Jambi-Rengat maupun Jambi-Betung.

Dua ruas tol trans Sumatera tersebut telah mendapat penetapan lokasi (Penlok) dari Gubernur Jambi.

Untuk ruas Jambi-Rengat, jalan tol ini melewati 3 Kabupaten di Provinsi Jambi yakni kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Batang hari.

Untuk titik wilayah yang akan di bangun jalan tol tersebut yakni Kecamatan jambi Luar Kota, Kecamatan Sekernan di Muarojambi, selanjutnya nyambung ke Kecamatan Muara Papalik, Tungkal Ulu, Tebing Tinggi dan Batang Asam di Tanjung Jabung Barat dan langsung ke Rengat Pekan Baru. Ruas Tol ini juga sedikit melintasi Kabupaten Batanghari di desa Selat Kacamatan Pemayung.

Sementara untuk Ruas Jambi - Betung hanya melewati 1 Kabupaten di Provinsi Jambi yakni Kabupaten Muarojambi, yang terdiri dari dua Kecamatan dan lima desa. Yakni desa Sungai Landai, desa Muaro Sebapo di Kecamatan Mestong. Kemudian desa Sungai Bertam, desa Pematang Gajah, dan Kelurahan Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota.

Pembangunan jalan tol Rengat-Jambi. (doc/ist)

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Rahmad Hidayat mengatakan, kebanyakan lahan yang dilalaui jalan tol ini merupakan lahan perkebunan, sebagian kehutanan dan juga pemukiman masyarakat.

"Tapi luasan berapa pemukiman dan lokasinya berapa banyak, tidak begitu mengatui, yang lebih faham ini BPN," kata Rahmad.

Begitupun terkait jumlah kk yang terdampak pembangunan Rahmad belum bisa menyampaikan datanya. "Intinya jumlah lahan yang akan dibebaskan di ruas Jambi-Betung sebanyak 307 hektare," jelasnya.

Ditambahkan Rahmad, sejauh ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga yang menolak lahanya dibebaskan untuk jalur tol.

Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang akan melintasi wilayah Provinsi Jambi diharap bisa segera selesai.

Sebab jika tol ini beroperasi nantinya akan cukup berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Tol Sumatera. (ist)

"Dampaknya sangat luar biasa sekali kalau itu terwujud. Saya bisa memastikan jika sudah ada jalan tos, akan mengalami pertumbuhan ekonomi," kata Sudirman.

Dijelasakan Sudirman, dengan adanya jalan tol jalur pemasaran barang dan jasa semakin mudah dan lancar. Tidak lagi terhadap dengan jalan rusak. "Paling tidak ini pengurangan kemikinan," tambahnya.

Untuk progres pembangunan di tahun 2021 ini, dikatakan Sudirman memasuki tahap pengukuran dan pembebasan lahan.

"Sekarang ini BPN lagi bekerja untuk pembayaran ganti untung tanah. Dia bekerja sama dengan tim apresial berapa menilai harga tanah itu, tapi yang jalas lebih tinggi daripada harga yang wajar," sebut Sekda.

Selain itu, Sudirman menyebut, Kementrian PUPR menjanjikan 2021 sudah mulai melakukan pekerjaan fisik jika pembebasan lahan selesai.

Di lain pihak, Satker Pengadaan Tanah Wilayah II Kementrian PUPR saat penyerahan SK Penlok jalan tol ruas Betung-Tempino-Jambi pada Rabu 17 Februari 2021 lalu mengungkapkan dengan sudah ditetapkan Penlok ruas tol ini, diharapkan sudah bisa dilakukan pembebasan tanah maupun progres fisik pengerjaan tol.

Menurut Tendi setelah terbitnya Penlok, maka Kementerian PUPR akan memohon kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bisa dimulai pengadaan tanah.

"Kami akan segera mungkin karena target dari pemerintah pusat tahun 2024 Transumatera harus bisa tembus dari Lampung sampai Aceh," jelasnya.

Untuk di Jambi akan ditargetkan tahun 2022 selesai. Prinsip pengerjaan fisik tol akan mengacu pada tanah yang sudah dilakukan ganti untung pembebasan tanah masyarakat.

"Konstruksi harus bisa mengikuti pekerjaannya, tapi untuk jambi ditargetkan selesai pada 2022 dan paling telat 2023 harus sudah operasional," katanya.

Untuk syarat pekerjaan fisik, Tendi menjelaskan harus selesai pembebasan tanah terlebih dahulu. Karena jika masyarakat tidak mendukung agak sulit atau agak molor waktu pekerjaan fisik.

Untuk sekarang progres pembebasan belum sama sekali, karena Penlok sebelumnya ruas Jambi-Rengat baru masuk pelaksananaan yang dilakukan pengukuran bidang per bidang tanah, dan pendataan tegakan. "Jadi apa ada yang diatas dan dibawah tanah, sedang dilakukan pendataan nanti akan jadi daftar nominatif," ujarnya.

Mengenai nilai investasi pengadaan tanah, Tendi menjelaskan dari perencanaan 2 ruas tol di Jambi sebanyak Rp1,2 Triliun untuk pembebasan tanah.

Terkait perkiraan pembayaran tanah per meter untuk ganti rugi, tambah Tendi, akan diketahui setelah daftar pemebebasan tanah terbit oleh kantor jasa penilaian publik (KJPP/aprasial).

"Kalau untuk pekerjaan jalan tol Transumatera dibandingkan Provinsi lain Jambi memang belum ada progres tolnya, kita harap kedepan sesuai target," akunya.(adz)

Dinas PUPR Jambi Fokus Pelaksanaan Infrastruktur, Guna Dorong Perekonomian Wilayah

Merdekapost.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi terus memfokuskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan perekonomian wilayah.

Salah satunya melalui Rapat Kordinasi Penajaman Infrastruktur ke PU an untuk wilayah Kerinci-Sungai Penuh. Rakor ini di hadiri langsung oleh Kadis PUPR Provinsi Jambi. M. Fauzi MT.Selasa (23/3/2021).

“tujuan kita laksanakan kegiatan rapat koordinasi penajaman infrastruktur ke-PU-an adalah Salah satunya dengan melakukan penajaman terhadap usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang masuk ke Dinas PUPR papar Humas PUPR Provinsi Jambi, Ivan Deni.

Kali ini rapat untuk penajaman program dilakukan di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Sungai Penuh.

“Khusus untuk mempertajam usulan yang masuk sebelum dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang di seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Jambi,” terangnya. (gie)

Kadis PUPR Jambi Buka Kegiatan FJKD Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi

Merdekapost.com - Kepala Dinas atau Kadis PUPR Provinsi Jambi, H. Muhammad Fauzi secara resmi membuka kegiatan Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Acara yang akan berlangsung selama 2 hari ini di laksanakan di Hotel Odua Weston Jambi, Rabu kemarin (17/3/2021).

Kegiatan yang turut di hadiri puluhan peserta ini mengusung tema “Membentuk sistem yang dapat bersinergi dalam penyelenggaraan sertifikasi tenaga kerja kontruksi (TKK) tingkat terampil hingga ketingkat ahli kontruksi”.

Pada kesempatan tersebut, Kadis PUPR Provinsi Jambi, Fauzi secara resmi membuka kegiatan Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) tersebut.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Forum Jasa Kontruksi Daerah Provinsi Jambi tahun 2021 secara resmi saya nyatakan di buka,” kata M Fauzi.

Selanjutnya, Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini, kedepannya dapat membuat program PUPR makin baik.

Selain itu, di sampaikan juga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi jasa konstruksi PUPR dalam pembangunan program pemerinta. Baik di kabupaten kota, maupun Provinsi Jambi.Dengan demikian, program kerja pemerintah Provinsi Jambi akan lebih baik dan dapat terlaksana tepat waktu. (gie)

Kadis PUPR Dampingi Pj Gubernur Jambi Saat Kunker Mensos Risma

Merdekapost.com- Kadis PUPR Provinsi Jambi, M. Fauzi MT turut mendamping Pj. Gubernur Jambi dalam Kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, ke Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, (10/3/2021).

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk pemenuhan daftar penduduk (pemenuhan hak-hak sipil), bagi Suku Anak Dalam (SAD).

Dilokasi kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Bupati Batanghari M. Fadhil Arief menyambut langsung kedatangan Mensos tersebut untuk cek lokasi tempat perekaman e-KTP bagi Suku Anak Dalam diKantor Desa Jelutih.

Setelah itu acara dilanjutkan berbincang-bincang bersama Pj. Gubernur Jambi, Bupati Batanghari Fadhil Arief dan perwakilan SAD serta rombongan lainnya.

Diagendakan setelah meninjau lokasi perekeman e-KTP, Mensos Tri Rismaharini juga lakukan penyerahan paket bantuan secara simbolis kepada SAD, dan kemudian setelah itu Mensos bersama rombongan Petinggi Provinsi Jambi serta para Pejabat penting lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari meninggalkan lokasi tersebut menuju lokasi pedalaman yaitu Sungai Terap Desa Jelutih yang merupakan tempat tinggal SAD. (gie)

Aneh, Dinas PUPR Kerinci Tak Akui Proyek Drainase Ini, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Proyek pembangunan drainase di Kerinci yang diduga bermasalah, hingga saat ini belum diketahui milik siapa dan siapa yang bertanggung jawab, karena masing-masing pihak mengelak. (adz/jpnn)

MERDEKAPOST.COM | KERINCI - Proyek drainase di perbatasan Sungai Deras dengan Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, sampai saat ini tidak diakui keberadaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kerinci.

Informasi yang diterima koran ini, bahwa proyek tersebut menghabiskan dana sekitar Rp 200 juta, merupakan milik Dinas PUPR. Tapi pihak Dinas PUPR enggan mengakuinya, karena diduga bermasalah dari awal pembangunan. Menurut sumber yang diperoleh koran ini, paket proyek saluran pembuangan tersebut diduga tanpa fondasi dan melekat pada proyek sebelumnya.

Selain itu, proyek yang meninggalkan material di sepanjang lokasi proyek tersebut, jelas mengganggu pengguna jalan. Namun sampai saat ini, pihak PUPR tidak mengakui keberadaan drainase di pinggir jalan strategis provinsi tersebut.

Sebelumnya, PPTK Jalan Dinas PUPR Kerinci, Yalpani mengaku, tidak mengetahui itu proyek siapa, yang jelas itu bukan milik PUPR Kerinci.

"Bukan kita yang punya proyek drainase tersebut, kalau pembangunan bahu jalan, ya itu dana PUPR Kerinci," terangnya.

Dikatakan Yalpani, itu juga bukan dana provinsi, bisa jadi Dana Desa.

"Bukan paket pekerjaan kita itu, coba tanya Kades, mungkin dana desa," terangnya.

Safwan, Kepala Dusun Beringin Jaya, Desa Baru Sungai Deras dikonfirmasi memastikan bahwa proyek drainase yang berlokasi di pinggir jalan, di perbatasan Sungai Deras bukan milik desa Baru Sungai Deras, tapi itu proyek PUPR Kerinci.

"Proyek itu milik PUPR, bukan milik desa. Kami sudah tanya yang mengerjakannya, bahwa itu proyek PUPR Kerinci," katanya.

Dikatakannya, proyek tersebut diduga bermasalah seperti pekerjaan tidak pakai fondasi, kemudian terjadi tumpang tindih pada proyek sebelumnya. Tidak hanya itu, kontraktor tidak membersihkan sisa material di badan jalan.

"Proyek itu tidak pakai pondasi dan tumpang tindih dengan proyek lama," katanya.

Padli, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR saat hendak ditanya awak media soal keberadaan proyek drainase tersebut, belum ada jawaban. Hingga Kamis (4/2) sore, yang bersangkutan belum memberikan jawaban. Begitu juga dengan Kabid SDA, Hadri juga tidak menjawab pesan singkat yang dikirimkan. (tim | jpnn)

Jalan Rusak di Tanjab Timur, Ini Penjelasan Kadis PUPR Jambi

MERDEKAPOST.COM - Terkait ruas jalan di Tanjab Timur yang mengalami kerusakan parah dan telah memakan korban jiwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi akan memperbaiki jalan tersebut.

Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Fauzi melalui Humasnya, Ivan yang membenarkan bahwa pihaknya akan membuat jalan rigid beton di jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tanjab Timur, yang rusak parah tersebut.

"Ya, kita buat jalan yang rusak di rigid beton," sebutnya jum'at (08/01).

Ivan mengatakan, rijid beton dilakukan secara bertahap seperti yang pernah dilakukan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dan untuk anggaran perbaikan jalan rusak di Tanjab Timur sebesar Rp 20 M, sepanjang 2,5 km.

"Pada tahun 2021 ini, PUPR menganggarkan Rp 20 miliar, sepanjang dua kilometer setengah untuk spot jalan rusak yang ada di Tanjab Timur," ungkapnya.

Ivan menambahkan, di luar pekerjaan rigid beton, PUPR tetap melakukan pekerjaan jalan provinsi yang rusak dengan tujuan pengerasan sementara agar lancar dilalui masyarakat.

"Di luar rigid beton, PUPR juga memperbaiki jalan rusak yang bersifat sementara dan ketika ada anggaran baru di rigid beton jalan lainnya," tambahnya.

Tahun 2021, kata Ivan, khusus anggaran perbaikan jalan provinsi yang rusak banyak dipotong karena COVID-19 namun tergantung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau ada anggaran, akan terus dilanjutkan perbaiki jalan rigid beton.

"Untuk fungsional alat berat, saat ini sudah diturunkan ke tempat jalan rusak yang menyebabkan seorang ibu meninggal di tengah jalan dan kita berjanji terus memperbaiki jalan itu," pungkasnya. (gie)