Serangan Besar-besaran Hantam Iran, Sang Pemimpin Agung Ali Khamenei Wafat dan 201 Orang Tewas

TEHERAN – Stasiun televisi pemerintah Iran mengumumkan 40 hari masa berkabung nasional dan tujuh hari libur nasional menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Saluran berita IRINN menayangkan foto-foto Khamenei dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an sebagai latar, disertai pita hitam di pojok kiri atas layar. Suasana siaran berubah menjadi penuh duka, dengan penyiar membacakan pernyataan resmi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC).

Dalam pernyataan tersebut, SNSC secara resmi mengonfirmasi kematian Khamenei dan menuding Amerika Serikat serta Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Khamenei disebut wafat sebagai “martir” yang akan menjadi awal dari “kebangkitan dalam perjuangan melawan para penindas.”

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan bahwa Ayatollah Khamenei wafat pada Sabtu (28/02) dini hari di kantornya “saat sedang menjalankan tugas.”

Baca Juga: Teheran Mencekam, Serangan Udara Israel Tewaskan Menhan dan Komandan IRGC

Media pemerintah Iran sebelumnya melaporkan bahwa putri Khamenei, menantunya, serta seorang cucunya turut tewas dalam serangan tersebut. Kantor berita Fars, yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), juga memberitakan bahwa salah satu menantu perempuan Khamenei tewas.

Di pihak militer, Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Mohammad Pakpour, serta Sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Ali Shamkhani, juga dilaporkan tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran, menurut kantor berita resmi IRNA.

Sebelumnya, Israel mengumumkan daftar tujuh pejabat keamanan Iran yang mereka klaim telah tewas, termasuk Pakpour dan Shamkhani.

Mohammad Pakpour sendiri baru ditunjuk sebagai panglima IRGC setelah pendahulunya tewas dalam perang Iran–Israel selama 12 hari pada Juni 2025. Sebelum itu, ia memimpin Pasukan Darat IRGC.

Baca Juga: Netanyahu dan Trump Bersatu Gempur Iran, Misi Utama Akhiri Kekuasaan Ali Khamenei

Shamkhani, yang juga menjabat penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, sebelumnya mengalami luka-luka dalam perang 12 hari tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah “tewas” dalam “operasi tempur besar-besaran”, Sabtu waktu setempat (28/02).

Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengatakan “Khamenei salah satu orang paling jahat dalam sejarah, telah tewas.”

Lebih lanjut ia menulis, “Ini bukan hanya keadilan bagi rakyat Iran, tetapi juga bagi semua warga Amerika yang hebat. Ini adalah kesempatan terbesar bagi rakyat Iran untuk mengambil kembali negaranya.”

Trump juga menyerukan kepada rakyat Iran untuk memanfaatkan momen tersebut guna menggulingkan pemerintahan ulama.

“Ketika kami selesai, ambil alihlah pemerintahan kalian. Itu akan menjadi milik kalian. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kalian dalam beberapa generasi,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut anggota pasukan keamanan Iran akan diberi “imunitas” apabila meletakkan senjata. Jika tetap bertempur, lanjut Trump, mereka akan “menghadapi kematian yang pasti.”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi tersebut dijalankan bersama AS untuk “menyingkirkan rezim teroris di Iran.”

Juru bicara Bulan Sabit Merah Iran, Mojtaba Khaledi, mengatakan sebanyak 201 orang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Adapun 747 lainnya mengalami luka-luka.

Khaledi menambahkan, sebanyak 24 provinsi dari 31 provinsi di Iran telah diserang.

Media pemerintah Iran juga melaporkan sedikitnya 85 orang tewas akibat serangan Israel yang menghantam sebuah sekolah dasar di Minab, wilayah selatan Iran. Namun laporan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Citra satelit menunjukkan kerusakan signifikan pada kompleks kediaman Khamenei di Teheran. Gambar sebelum dan sesudah serangan memperlihatkan bangunan menghitam, puing-puing berserakan, serta asap membubung tinggi.

Ledakan dilaporkan terjadi di Kota Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermanshah, serta di ibu kota Teheran. Kantor Presiden Masoud Pezeshkian juga dilaporkan menjadi sasaran, meski televisi pemerintah menyatakan presiden selamat.

Sebagai respons atas serangan tersebut, Iran melancarkan serangan balasan ke berbagai lokasi di Timur Tengah.

Ledakan terjadi di Dubai, Doha (Qatar), Bahrain, Kuwait, serta pangkalan militer AS di Irak. Israel juga melaporkan gelombang rudal balistik Iran yang memicu sirene serangan udara di sejumlah wilayah.

Kantor berita Tasnim, yang berafiliasi dengan IRGC, melaporkan bahwa Selat Hormuz akan ditutup. Jalur strategis ini menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman serta menjadi lintasan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global.

UK Maritime Trade Operations (UKMTO) menyebut telah menerima laporan kapal-kapal mendapat peringatan mengenai penutupan Selat Hormuz.

Menurut konstitusi Iran, pengganti Khamenei harus dipilih oleh Majelis Ahli Kepemimpinan, lembaga yang terdiri dari 88 ulama yang secara formal dipilih rakyat setiap delapan tahun.

Konstitusi mengatur bahwa majelis tersebut harus memilih Pemimpin Tertinggi baru secepatnya. Namun kondisi keamanan yang tidak stabil diperkirakan akan menyulitkan proses tersebut.

Untuk sementara, tugas-tugas Pemimpin Tertinggi biasanya diambil alih oleh presiden, ketua lembaga kehakiman, serta seorang ulama anggota Dewan Garda yang berpengaruh.

Berita Daerah:

Bank Jambi Umumkan: Layanan ATM dan M-Banking Belum Dapat Beroperasi secara Normal

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang berdampak pada eskalasi militer di Timur Tengah.

Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta diplomasi.

Menurut Kemlu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali kondisi keamanan yang kondusif.

“Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” sebut Kemlu Indonesia.

Kemlu juga mengimbau warga negara Indonesia di wilayah terdampak untuk tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.

Konflik ini menandai babak baru ketegangan di Timur Tengah, dengan dampak geopolitik dan ekonomi global yang diperkirakan akan semakin luas. (*)

Netanyahu dan Trump Bersatu Gempur Iran, Misi Utama Akhiri Kekuasaan Ali Khamenei

Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu. (Insert: Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei). (Adz/Foto: AP)

Jakarta - Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah Israel mengumumkan serangan militer masif ke jantung wilayah Iran. Langkah agresif ini dilakukan melalui koordinasi erat dengan Amerika Serikat guna melumpuhkan berbagai objek vital yang dianggap strategis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut tindakan ini sebagai respons mendesak terhadap ancaman serius yang mengintai keamanan nasional kedua negara sekutu tersebut.

Melansir pernyataan resmi dari laman Facebook GPO pada Sabtu (28/2/2026), Tel Aviv telah memulai mobilisasi kekuatan udara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Operasi tempur gabungan tersebut secara spesifik menyasar titik-titik pertahanan dan fasilitas militer di seluruh penjuru Iran. Pemerintah Israel meyakini bahwa langkah militer ini adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai ancaman eksistensial yang selama ini membayangi mereka.

Dalam pidato resminya, Netanyahu menegaskan bahwa misi utama dari agresi ini bukan sekadar penghancuran infrastruktur militer. Ia menyatakan ambisi politik untuk membantu masyarakat Iran dalam melepaskan diri dari cengkeraman kepemimpinan Pemimpin Agung Ali Khamenei. Rezim saat ini dianggap sebagai penghalang utama bagi perdamaian dan kebebasan rakyat di wilayah tersebut serta stabilitas kawasan secara luas.

Netanyahu juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas keberaniannya mengambil keputusan krusial ini. Ia memuji kepemimpinan Trump yang bersedia mendukung penuh serangan udara bersejarah ke wilayah Teheran demi kepentingan keamanan global. Kerja sama militer ini dipandang sebagai bukti nyata dari kuatnya aliansi strategis yang terjalin erat antara Tel Aviv dan Washington.

Baca Juga: Teheran Mencekam, Serangan Udara Israel Tewaskan Menhan dan Komandan IRGC

Pemimpin Israel tersebut menyoroti retorika permusuhan yang sering dikumandangkan oleh pihak Teheran selama hampir lima dekade terakhir. Slogan "Matilah Israel" dan "Matilah Amerika" dinilai bukan sekadar kata-kata, melainkan landasan ideologis yang sangat berbahaya bagi dunia internasional. Netanyahu berargumen bahwa provokasi berkelanjutan dari rezim Ayatollah tersebut harus segera diakhiri melalui tindakan militer yang tegas dan terukur.

Selain faktor ancaman eksternal, Netanyahu menuduh rezim Iran telah melakukan penindasan yang sangat kejam terhadap warga sipilnya sendiri selama bertahun-tahun. Ia mengeklaim bahwa banyak darah rakyat tak berdosa telah tumpah akibat kebijakan tangan besi yang diterapkan oleh otoritas tertinggi di Teheran. Kondisi internal yang represif ini menjadi salah satu pembenaran moral bagi Israel untuk melakukan intervensi militer bersama sekutunya.

Hingga saat ini, situasi di kawasan tersebut masih sangat dinamis dengan intensitas serangan udara yang dilaporkan terus meningkat secara signifikan. Dunia internasional kini menantikan respons balasan dari pihak Iran serta dampak luas bagi stabilitas ekonomi dan politik di kancah global. Operasi militer ini menandai babak baru perseteruan panjang yang berpotensi mengubah peta geopolitik di Timur Tengah secara permanen.(*)

(Editor; Khaidir Ali  / Sumber: ANTARA)

Teheran Mencekam, Serangan Udara Israel Tewaskan Menhan dan Komandan IRGC

Pemimpin Pasukan Garda Revolusi Islam Iran Mohammad Pakpour dikabarkan tewas dalam serangan israel. (Adz/Sumber: Foto/X)

Jakarta - Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah militer Israel melancarkan operasi udara besar-besaran ke wilayah kedaulatan Iran. Serangan mendadak ini menyasar berbagai titik strategis yang berada tepat di jantung pertahanan kota Teheran. Langkah militer tersebut memicu kekhawatiran global akan pecahnya perang terbuka yang lebih luas di wilayah tersebut.

Dalam insiden mematikan tersebut, dua tokoh sentral dalam struktur keamanan Iran dilaporkan telah gugur akibat hantaman rudal. Jenderal Mohammad Pakpour yang memegang komando Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menjadi salah satu korban jiwa dalam serangan itu. Selain sang jenderal, Menteri Pertahanan Iran, Amir Nasirzadeh, juga dikonfirmasi tewas dalam operasi militer Israel yang sangat terukur tersebut.

Penyerangan ini menandai babak paling berisiko dalam sejarah panjang perseteruan antara dua kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Target yang dihancurkan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan pilar-pilar penting dalam sistem pertahanan nasional Republik Islam Iran. Keberhasilan penetrasi rudal ke wilayah Teheran menunjukkan kerentanan sistem pertahanan udara yang selama ini dibanggakan oleh pihak pemerintah setempat.

Kabar mengenai tewasnya kedua pejabat tinggi militer ini pertama kali disiarkan secara luas oleh kantor berita internasional, Reuters. Laporan tersebut didasarkan pada keterangan dari setidaknya tiga sumber anonim yang memiliki akses informasi langsung terhadap perkembangan di lapangan. Konfirmasi dari narasumber internal ini menjadi basis utama bagi berbagai media global dalam melaporkan situasi terkini di Teheran.

Kehilangan dua sosok kunci sekaligus diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas internal militer Iran di masa mendatang. Komunitas internasional kini tengah memantau dengan saksama potensi balasan yang mungkin akan diluncurkan oleh pihak Teheran sebagai respons atas kematian pejabat mereka. Ketegangan ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan geopolitik serta memengaruhi stabilitas ekonomi global, khususnya terkait pasokan energi.Informasi perjalanan

Hingga saat ini, situasi di lapangan masih sangat dinamis dengan pergerakan pasukan yang terus dipantau oleh satelit pengintai internasional. Pihak berwenang di Teheran dilaporkan tengah melakukan konsolidasi internal guna menentukan langkah strategis selanjutnya pasca serangan udara tersebut. Sementara itu, pihak Israel tetap menyiagakan seluruh elemen pertahanan mereka guna mengantisipasi segala bentuk ancaman balasan yang mungkin muncul.

Peristiwa ini menjadi pengingat betapa rapuhnya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang terus didera oleh konflik bersenjata. Dunia kini menanti apakah diplomasi internasional masih mampu meredam amarah kedua belah pihak agar tidak terjerumus ke dalam perang total. Kejelasan mengenai masa depan stabilitas kawasan akan sangat bergantung pada respons yang diambil oleh para pemimpin di Teheran dan Tel Aviv.(Editor: Aldie Prasetya /*Sumber: Infotren).

Senyum Warga Batang Asai Sambut Jalan Baru 88 KM, Gubernur Resmikan Akses Impian Warga Puluhan Tahun

Senyum warga Batang Asai saat Penandatanganan prasasti diresmikannya jalan Batang Asai-Simpang Pelalawan yang dilakukan Gubernur Jambi disaksikan Bupati Sarolangun.(Ist)

Sarolangun, Merdekapost - Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos,M.H menandatangani prasasti peresmian Jalan Simpang Pelawan–Batang Asai sepanjang lebih kurang 88 kilometer.

Penandatanganan dilaksanakan di Masjid Jami’ Al Muhajirin, Pasar Gerabak, Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/02/2026).

Peresmian tersebut menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Batang Asai yang selama puluhan tahun mendambakan akses jalan yang layak, aman, dan nyaman.

Kehadiran Gubernur Al Haris didampingi Bupati Sarolangun Hurmin dan Wakil Bupati Sarolangun Gerry disambut antusias oleh masyarakat setempat.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jalan strategis tersebut tepat waktu sehingga kini dapat langsung dimanfaatkan masyarakat.

“Alhamdulillah, saya berangkat pukul tujuh pagi dari Jambi dan masih bisa menunaikan salat Jumat disini. Perjalanan lancar, ini bukti jalan sudah sangat baik dan selesai tepat waktu,” ujar Gubernur.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa setelah pembangunan tuntas, fokus selanjutnya adalah memastikan pemeliharaan berjalan optimal, terutama pada titik-titik rawan.

Komitmen Pemerintah Tuntaskan Pekerjaan yang Belum Selesai

Menurut Gubernur Al Haris, pembangunan Jalan Simpang Pelawan–Batang Asai merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk menuntaskan pekerjaan lama yang sebelumnya dilakukan secara bertahap namun belum menyeluruh.

"Dengan penanganan secara terpadu hingga selesai, akses konektivitas kini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Gubernur Al Haris  juga menegaskan bahwa Batang Asai memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh penting Jambi dan nasional.

Karena itu, pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian dari penghargaan atas kontribusi daerah tersebut bagi Provinsi Jambi.

Dengan terbukanya akses yang lebih baik, Gubernur Al Haris mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

Kelancaran distribusi hasil produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Batang Asai.

Hurmin: Mari Kita Jaga dan Rawat dengan Semangat Gotong Royong

Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin, SE menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam merealisasikan pembangunan jalan dengan total anggaran sekitar Rp244,56 miliar yang dialokasikan selama tiga tahun anggaran.

Menurutnya, kehadiran jalan tersebut sangat membantu mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan, serta memangkas waktu tempuh yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam menjadi sekitar dua jam perjalanan.

Hurmin juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jalan melalui semangat gotong royong, termasuk menjaga kebersihan bahu jalan dan mendukung pengawasan kendaraan bertonase tinggi.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama masyarakat Batang Asai mengucapkan terima kasih dan doa agar Gubernur Al Haris senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melanjutkan pembangunan demi kemajuan Provinsi Jambi dan kesejahteraan masyarakat," ucap Bupati. (*)

224 Milyar untuk 88 KM Batang Asai-Pelalawan, Gubernur Jambi Ingatkan Pengawasan Muatan Kendaraan

Gubernur Jambi, Al Haris tandatangani prasasti pembangunan jalan sepanjang 88 Km di Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/2/2026).(Ist/Adz)

Sarolangun - Gubernur Jambi Al Haris mengingatkan pengawasan muatan kendaraan penting dilakukan agar jalan yang telah dibangun dengan anggaran besar tetap awet dalam jangka panjang.

"Jangan sampai lewat kendaraan 30 sampai 40 ton. Kalau tidak dijaga, sebentar saja jalan sepanjang 88 kilometer bisa hancur," kata Gubernur Jambi Al Haris seperti keterangan tertulis di Jambi, Sabtu.

Gubernur Jambi telah menandatangani prasasti peresmian jalan provinsi sepanjang 88 kilometer menghubungkan Kecamatan Pelalawan dengan Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, pada 27 Februari 2026.

Gubernur menegaskan, setelah pembangunan jalan tersebut rampung, tugas berikutnya memastikan pemeliharaan jalan tetap berjalan optimal, terutama pada titik-titik yang rawan terkikis.

Penandatanganan Prasasti Peresmian dilaksanakan di Masjid Jami’ Al Muhajirin, Pasar Gerabak, Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/02/2026).(Ist)

"Pembangunan jalan antar kecamatan ini upaya menuntaskan pekerjaan lama. Sebelumnya dilakukan bertahap, namun tak pernah benar-benar rampung secara menyeluruh. Alhamdulillah sekarang tugas," ujarnya.

Kehadiran gubernur di Batang Asai dalam rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah itu menjadi peristiwa bersejarah bagi masyarakat di daerah tersebut setelah puluhan tahun mendambakan akses jalan yang layak dan mulus.

Menurut Gubernur, Batang Asai memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh penting Jambi bahkan nasional.

Untuk itu, menjadi wajar jika dirinya menghargai jasa tokoh-tokoh Jambi itu dengan membangun kampung halamannya.

Akses Kian Terbuka Manfaatkan Peluang Ekonomi

Dengan akses yang kini semakin terbuka, ia mendorong masyarakat Batang Asai untuk memanfaatkan peluang ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

"Dulu orang ragu menanam karena takut busuk di jalan. Sekarang, jam empat subuh berangkat, masih bisa kejar pasar di Sarolangun. Tanam apa yang bisa dijual. Cabai, sayur, ternak ayam, semua laku," imbaunya.

Bupati Sarolangun, Hurmin menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi menggelontorkan dana mencapai Rp244,56 miliar dalam tiga tahun dalam membangun akses vital tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia mengajak masyarakat turut menjaga dan merawat jalan tersebut melalui semangat gotong royong, termasuk membersihkan bahu jalan dan tidak membebani pemerintah semata.

"Luar biasa, dengan jalan ini saat musim hujan kami tidak lagi pusing memikirkan akses Batang Asai. Perjalanan yang dulu bisa berjam-jam, kini lebih kurang dua jam sudah sampai," ujarnya.(Adz)

Patuhi Instruksi DPP, Ketua DPC PDI-P Kerinci Edison Pastikan Kadernya Tak Terlibat dalam Program MBG

Patuhi Instruksi DPP, Ketua DPC PDI-P Kerinci Edison memastikan Kadernya Tak Terlibat dalam Program MBG.(Ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Komitmen menjaga integritas partai dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan ditegaskan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, Edison. Ia memastikan seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih di wilayahnya tidak terlibat dalam praktik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penegasan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menekankan agar kader partai tidak memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik praktis.

“Kami tegaskan, instruksi DPP benar-benar kami jalankan secara disiplin. Seluruh kader, mulai dari tingkat ranting, PAC, hingga DPC, dipastikan tidak ada yang bermain dalam program MBG. Ini adalah komitmen organisasi dan tanggung jawab moral kami kepada masyarakat,” ujar Edison saat dikonfirmasi wartasatu.info, Jumat (28/2/2026).

Baca Juga: 

PDIP Keluarkan Surat Larangan Kader Kelola SPPG dan Berbisnis MBG

Menurut Edison, sikap tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah partai serta memastikan bahwa program strategis nasional tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa adanya konflik kepentingan.

MBG untuk Rakyat Bukan Untuk Kelompok Tertentu

Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program negara yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, memiliki kewajiban untuk mengawal pelaksanaannya agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Program MBG adalah program untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, kami di PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai pengawal program, bukan sebagai pelaku atau pihak yang mengambil keuntungan. Jika ada indikasi penyimpangan, baik dari sisi jumlah porsi, kualitas makanan, maupun pemenuhan standar gizi sesuai peraturan, maka wajib dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edison menegaskan bahwa sikap patuh terhadap instruksi partai merupakan cerminan kedisiplinan dan integritas kader PDI Perjuangan. Ia menyebut, partainya berkomitmen untuk selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik.

“Sebagai partai yang lahir dari rakyat, PDI Perjuangan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kami ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah, khususnya yang menyangkut kesejahteraan dan gizi masyarakat, berjalan bersih, transparan, dan memberikan manfaat maksimal,” ungkap Edison.

Ajak Masyarakat Kawal Program MBG

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program MBG agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan tujuan awalnya.

“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Pengawasan publik sangat penting agar program ini benar-benar berhasil dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Sikap tegas DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata partai dalam mendukung tata kelola program pemerintah yang bersih, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas kader partai dalam mengemban amanah rakyat.(*)

Hearing, Dihadapan Komisi I Manajemen RSUD MHAT Janji dan Komit Perbaiki Pelayanan

Ketua Komisi I DPRD Dahkir Yahya memimpin hearing bersama Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, dan BPJS Kesehatan di Sungai Penuh, Rabu (25/02).

Sungai Penuh – Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib, dan BPJS Kesehatan, Rabu (25/02). Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Dahkir Yahya, S.Pd., MM, dan dihadiri Ketua DPRD Hutri Randa, S.Sos., MM, anggota Komisi I, jajaran Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, serta perwakilan BPJS Kesehatan. Hearing ini merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Sorotan Persoalan Pelayanan Kesehatan

Komisi I menyoroti sejumlah persoalan utama, antara lain antrean pasien yang panjang, kendala administrasi BPJS, serta sistem rujukan dan penanganan pasien gawat darurat yang kurang optimal.

Ketua Komisi I menegaskan, “Seluruh pihak wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan pelayanan kesehatan maksimal dan profesional. Masyarakat harus menerima layanan cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi, baik pasien umum maupun peserta BPJS.”

Arahan DPRD Komisi I : Sinergi dan Keadilan Layanan

Ketua DPRD Hutri Randa menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. “Kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan karena administrasi atau keterbatasan fasilitas. Semua pihak harus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh,” ujarnya.

Komitmen RSUD dan Penjelasan BPJS

Manajemen RSUD menyatakan komitmen memperbaiki pelayanan, termasuk antrean, kedisiplinan tenaga kesehatan, dan sarana prasarana pendukung. Sementara itu, BPJS Kesehatan menjelaskan mekanisme pelayanan dan prosedur klaim agar kendala administrasi diminimalisir.

Dorongan Pengawasan dan Dukungan Anggaran

Komisi I mendorong Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan dan pembinaan fasilitas kesehatan agar standar pelayanan minimal terpenuhi secara konsisten.

Di akhir hearing, Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh menegaskan komitmen mengawal peningkatan kualitas layanan melalui pengawasan, evaluasi berkala, dan dukungan anggaran. Dengan langkah ini, masyarakat akan merasakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan adil.(*)

Ini Daftar Tuntutan Jaksa untuk 10 Terdakwa Perkara Korupsi Proyek PJU Kerinci

KORUPSI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh resmi menetapkan saat menggiring tujuh dari 10 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, beberapa waktu lalu.

JAMBI - Sidang tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan penerangan jalan umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci digelar pada Selasa (24/2/2026).

Dalam sidang itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Heri Cipta, dituntut hukuman paling berat, yakni penjara selama dua tahun empat bulan serta denda sebesar Rp100 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang perkara korupsi pengadaan PJU tahun 2023 di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (24/2/2026) sore.

Heri Cipta dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Denda dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan Pengadilan," kata Jaksa.

Tuntutan yang dijatuhkan kepada Heri Cipta menjadi yang paling tinggi dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara tersebut.

Jaksa Penuntut Umum, Tomy, menjelaskan perbedaan tuntutan terhadap para terdakwa didasarkan pada pertimbangan pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan masing-masing terdakwa.

"Yang mana ketika sudah melakukan pengembalian keuangan negara secara penuh, maka kami bisa menuntut lebih rendah," jelas Tomy.

Selain Heri Cipta, terdakwa lain yaitu Nel Edwin selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana Dishub sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut satu tahun enam bulan penjara serta denda Rp100 juta.

Sementara itu, Fahmi selaku Direktur PT WTM dituntut satu tahun enam bulan dan denda Rp100 juta.

Amri Nurman selaku Direktur CV TAP dituntut satu tahun delapan bulan penjara dengan denda Rp100 juta.

Sarpano Markis Direktur CV GAW dijatuhi tuntutan satu tahun enam bulan dan denda Rp100 juta.

Berikutnya, Gunawan Direktur CVBS dituntut satu tahun delapan bulan serta denda Rp100 juta.

Jefron Direktur CV AK dituntut satu tahun enam bulan dengan denda Rp100 juta.

Tak hanya itu, tiga pegawai lainnya juga turut dituntut. Reki Eka Fictoni yang berstatus guru PPPK dijatuhi tuntutan satu tahun delapan bulan dan denda Rp100 juta.

Helmi Apriadi, ASN di Kantor Kesbangpol Kabupaten Kerinci, dituntut satu tahun delapan bulan dan denda Rp100 juta.

Yuses Alkadira Mitas, PNS di UKPBJ/ULP Kerinci, dituntut satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta.

Jaksa Tomy mengungkapkan bahwa total uang yang telah dikembalikan oleh seluruh terdakwa mencapai Rp1,8 miliar.

Ia menambahkan bahwa persidangan akan dilanjutkan pada 3 Maret 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari para terdakwa.

Diketahui, perkara korupsi ini bermula ketika Dinas Perhubungan Kerinci mengusulkan anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp476 juta.

Namun setelah dibahas di Badan Anggaran (Banggar), nilai tersebut meningkat dan disetujui menjadi Rp3,4 miliar.

Daftar Tuntutan

Inilah daftar tuntutan jaksa untuk kesepuluh terdakwa perkara korupsi proyek PJU Kerinci: 

- Heri Cipta, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci: 2 tahun dan 4 bulan penjara, denda Rp100 juta.

-  Nel Edwin, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana Dishub sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta

-  Fahmi, Direktur PT WTM: 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Amri Nurman, Direktur CV TAP: 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta. 

- Sarpano Markis, Direktur CV GAW: 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Gunawan, Direktur C 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Jefron, Direktur CV AK: 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Reki Eka Fictoni, guru PPPK: 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Helmi Apriadi, ASN di Kantor Kesbangpol: 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Yuses Alkadira Mitas, PNS di UKPBJ/ULP Kerinci: 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta.

(Adz)

Raih Dukungan Menteri LH, Sistem Sampah Sungai Penuh Siap Modernisasi

Wali Kota Sungai Penuh Alfin saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta bahas bantuan sarana penanganan sampah dan modernisasi sistem pengelolaan sampah.(ist)

Jakarta – Keseriusan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, dalam membenahi persoalan sampah membuahkan hasil. Dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (26/1) di Jakarta, Pemkot Sungai Penuh mendapatkan komitmen bantuan sarana penanganan persampahan dari pemerintah pusat.

Wako Alfin memaparkan kondisi pengelolaan sampah di Sungai Penuh serta kebutuhan mendesak daerah. Ia mengusulkan dukungan alat berat dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengurangan volume sampah serta optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Baca Juga :

Jadi PR Berat Bupati dan DLH Kerinci? Salah Siapa, Pantai Danau Kerinci Kembali Dipenuhi Sampah  

BGN: Anggaran Bahan Makan MBG Rp 8.000-Rp10.000 Bukan Rp15.000

Menteri LH merespons positif langkah strategis tersebut. Pemerintah pusat menyatakan siap memberikan ekskavator dan mesin press sampah, memperkuat sistem pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain itu, Kota Sungai Penuh ditetapkan sebagai salah satu pilot project penanganan persampahan di Sumatera. Penunjukan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih bersih dan efisien.

Wako Alfin menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian LH dan menegaskan komitmen Pemkot untuk menindaklanjuti bantuan secara teknis dan akuntabel. Ia juga mengapresiasi Anggota DPR RI Dapil Jambi, Rocky Chandra, yang memfasilitasi pertemuan sehingga koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif.(*)

Jadi PR Berat Bupati dan DLH Kerinci? Salah Siapa, Pantai Danau Kerinci Kembali Dipenuhi Sampah

Sekeliling Pantai Danau Kerinci kembali Dipenuhi Sampah.(adz)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM  – Fenomena tak mengenakkan dan merusak pemandangan kembali terjadi di kawasan objek wisata Danau Kerinci,  Selain mengalami penyusutan permukaan air, kini muncul persoalan baru, sejumlah titik di bibir pantai danau dijadikan lokasi pembuangan sampah.

Pantauan di sekeliling pantai menunjukkan tumpukan sampah yang sengaja dibuang di beberapa titik sepanjang bibir danau. Kondisi ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap. 

Salah seorang Warga menyebutkan kondisi seperti ini seolah sudah menjadi hal yang lumrah, dan bagi pemerintah daerah mungkin sudah dianggap biasa.“Jelas Afriadi.

Menurutnya, "jangankan di pinggir danau, di tepi jalan utama saja sering terlihat, tumpukan sampah yang berserakan ke badan jalan".

Bacaan Lainnya:

Dari Danau Kerinci, Gerakan Indonesia Asri Dimulai! DLH Serukan Aksi Nyata

Bupati Monadi Turun Langsung Bersihkan Sampah di Danau Kerinci, Langkah Nyata Wujudkan Lingkungan Bersih 

"Karena sudah terbiasa, kemungkinan tumpukan sampah di bibir pantai danau inipun akan terbiarkan begitu saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi seperti ini telah berlangsung beberapa pekan, terutama sejak permukaan air danau surut. Area yang sebelumnya tertutup air sekarang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab sebagai tempat pembuangan sampah alternatif.

“Surutnya permukaan air danau membuka lahan baru di bibir pantai. di beberapa titik itu dijadikan warga sebagai tempat membuang sampah”. tambahnya.

Sebagai warga Keliling Danau hanya bisa berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci, untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan semakin memperparah kerusakan eko sistem  lingkungan Danau Kerinci yang juga otomatis   menurunkan daya tarik obyek  wisata Danau Kerinci.

Warga Sindir Program Indonesia ASRI Masih Sebatas Slogan

Pantauan dititik lainnya, yakni kawasan Tanjung Batu, kondisi yang sama, terlihat sampah plastik, ranting, hingga limbah rumah tangga memenuhi garis tepi danau yang nampak mengering karena penyusutan air.

Warga menyebut kondisi itu telah berlangsung beberapa waktu terakhir. “Air surut, sampahnya makin kelihatan. Kami cemas karena baunya mulai menyengat,” ujar Andi salah seorang warga, pada Kamis (26/02/2026).

Hingga saat ini Belum terlihat langkah Pemerintah melakukan pembersihan di lokasi-lokasi yang paling terdampak. 

Sejumlah warga pun menyindir dengan istilah lokal, “katonyo gotong royong”, menagih konsistensi ajakan kerja bakti Gerakan Nasional Indonesia ASRI 2026 yang kerap digaungkan akhir-akhir ini.

“Harusnya Gerakan Nasional Indonesia ASRI itu di fokuskan pada Danau Kerinci. Apalagi Danau Kerinci ini menjadi Ikon Pariwisata kabupaten Kerinci,”sebutnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperhatikan Danau Kerinci yang semakin hari kian memprihatinkan. 

Harus Ada Aturan Tegas dan Komitmen Nyata

Untuk diketahui, Pemkab Kerinci baru-baru ini melaksanakan program Indonesia ASRI yang difokuskan di kawasan dermaga Danau Kerinci, Minggu, 15 Februari 2026 lalu.

Bupati Monadi turun langsung bersama Dinas terkait (DLH), Forkopimda melaksanakan kegiatan gotong royong bersama membersihkan area dermaga Danau Kerinci

Pemkab Kerinci saat melaksanakan program Indonesia ASRI yang difokuskan di kawasan dermaga Danau Kerinci, Minggu, 15 Februari 2026 lalu.(adz/merdekapost.com)

Bupati Monadi bersama DLH Menyatakan, “Melalui Gerakan Indonesia Asri ini, Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, sehat, resik, dan indah (ASRI). Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Namun, nampaknya hal itu tidak terlalu berdampak kepada masyarakat, buktinya masih saja masyarakat membuang sampah ke area Danau Kerinci dan ini menjadi PR berat bagi Pemimpin dan Dinas terkait.

Seperti disebutkan oleh Nurfuadi, Warga sekitar Danau, menurutnya, "Kesadaran masyarakat masih tipis dan belum tersentuh sama sekali, padahal himbauan sudah berkali-kali disampaikan, dan bahkan contoh langsung juga sudah dilaksanakan oleh Bupati Kerinci Monadi, jadi dalam hal ini kita tidak bisa semata-mata menyalahkan Pemerintah daerah".Ujarnya

Pilihan Redaksi: Bersihkan Sampah di Danau Kerinci, Monadi: Jadikan Budaya Bersama Tumbuhkan Kesadaran Kolektif Warga!

“Seruan dan himbauan gerakan kebersihan lingkungan dengan  Program  Gerakan Nasional Indonesia Asri 2026 jangan hanya sebatas seremoni atau slogan, melainkan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengawasan dan komitmen nyata Pemerintah Daerah Kerinci". Ungkapnya

"Nampaknya khusus untuk masalah sampah ini perlu ada aturan tegas dan jika perlu Undang-undang (Perda) yang mengaturnya, intinya jika ada yang masih buang sampah sembarangan, didenda" Pungkas Nurfuadi

Warga berharap Bupati Kerinci segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan sampah, memperkuat pengawasan, serta mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga kelestarian Danau Kerinci sebagai ikon wisata dan sumber kehidupan masyarakat sekitar.(Adz/Tim)

Kronologi dan Motif Asmara, Mahasiswi UIN Suska Riau Dibacok Kapak Saat Hendak Seminar Proposal

MOTIF CINTA DITOLAK: Insiden penyerangan terhadap seorang mahasiswi terjadi di lingkungan kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Kamis 26 Februari 2026. (Ist.)

PEKAN BARU, MERDEKAPOST.COM – Tragis! Gara-gara cinta ditolak, seorang mahasiswa tega membacok rekan mahasiswinya di UIN Suska Riau dengan kampak.

Ruang sidang kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau yang seharusnya menjadi tempat adu intelektual, mendadak mencekam.

Seorang mahasiswi, Farradila Ayu Pramesti menjadi korban keberingasan rekan mahasiswanya sendiri, Reyhan Mufazar.

Bacaan Lainnya:

Kampus UIN Suska Riau Geger! Mahasiswi Diserang Pria Berkampak saat Hendak Ujian Skripsi

Tak main-main, pelaku nekat mengayunkan kapak ke arah korban di tengah menunggu prosesi Seminar Proposal (Sempro).

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 07.30 WIB pagi tadi. Saat suasana kampus mulai sibuk, Reyhan tiba-tiba mendatangi ruang sidang dan melakukan serangan brutal.

Akibat aksi tersebut, korban mengalami luka bacok serius di bagian kepala dan tangan. Pihak kepolisian bergerak cepat mengamankan lokasi kejadian.

“Garis polisi sudah dipasang di TKP untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” ungkap Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra.

Cinta ditolak, Kapak Bertindak

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif di balik aksi nekat ini diduga kuat adalah masalah asmara yang bertepuk sebelah tangan.

Pelaku diketahui menyimpan rasa terhadap korban, namun cintanya ditolak mentah-mentah.

“Pelaku menyukai korban namun ditolak. Mereka memang saling mengenal satu sama lain,” jelas Kombes Pandra.

Pasca kejadian, Farradila langsung dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Riau untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kabar baiknya, setelah menjalani perawatan intensif, kondisi mahasiswi Hukum tersebut dilaporkan mulai stabil.

“Alhamdulillah, kondisi korban saat ini sudah mulai membaik di rumah sakit,” ujar Pandra.

Sementara, pelarian Reyhan berakhir singkat. Saat ini, mahasiswa tersebut telah mendekam di sel tahanan Polsek Binawidya, Pekanbaru.(Adz)

Mahasiswi UIN Suska Riau Dibacok, Begini Kondisi Terakhir Korban!

Pelaku pembacokan mahasiswi UIN Suska Pekanbaru diamankan petugas.(Ist) 

Merdekapost.com – Civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau digemparkan oleh aksi pembacokan brutal yang menimpa seorang mahasiswinya.

Peristiwa terjadi di gedung belajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jalan HR Soebrantas, Kamis pagi, 26 Februari 2026. Insiden berdarah tersebut terjadi tepat sebelum korban melaksanakan sidang seminar hasil.

Peristiwa bermula saat korban yang diketahui bernama Farah, mahasiswi semester 8, telah bersiap di dalam ruang sidang dengan mengenakan seragam putih hitam.

Baca Juga: Kampus UIN Suska Riau Geger! Mahasiswi Diserang Pria Berkampak saat Hendak Ujian Skripsi

Pelaku, Rayhan Muzaffar, dilaporkan masuk ke dalam ruangan yang sama sembari menunggu dosen penguji hadir. Secara tiba-tiba, pelaku menyerang korban menggunakan kapak.

Aisyah, salah seorang mahasiswi yang berada di lokasi, memberikan kesaksian mengenai detik-detik mengerikan tersebut.

"Di dalam ruang sidang itu sudah dikapaknya, kebetulan belum mulai sidangnya. Pas keluar sudah berdarah-darah, orang lain nggak ada yang berani menolong karena dia pegang senjata," ujar Aisyah menceritakan suasana mencekam di koridor kampus seperti dikutip Antara.

Saksi mata lain menambahkan bahwa korban sempat berusaha melarikan diri dari dalam ruangan menuju koridor untuk mencari bantuan.

"Kakak itu awalnya sudah minta tolong saat di dalam kelas. Kami mau keluar nggak berani lihat dia pakai kapak. Dia sempat dijambak rambutnya lalu dilukai lagi sampai terduduk," ungkap saksi tersebut.

Pelaku Diamankan Massa dan Petugas

Pelaku yang merupakan mahasiswa asal Muara Uwai, Bangkinang, angkatan 2022 ini sempat menjadi bulan-bulanan mahasiswa dan petugas keamanan kampus sesaat setelah aksi nekatnya.

Petugas keamanan segera mengintervensi untuk mencegah amuk massa yang lebih luas.

Saat ini, pelaku telah diserahkan ke Polsek Binawidya untuk menjalani proses hukum. Meski beredar kabar adanya motif asmara, pihak kampus memilih untuk bersikap hati-hati.

Kondisi Terkini Korban

Korban segera dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Riau untuk menjalani perawatan intensif.

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Alfi Syahrin mengonfirmasi bahwa kondisi mahasiswi tersebut kini telah stabil setelah menjalani tindakan operasi.

"Saat ini korban sedang dilakukan perawatan di ruang IGD dan kondisinya stabil. Alhamdulillah sudah dilakukan tindakan dan sudah dioperasi di bagian lukanya dan sudah membaik," jelas Wakil Dekan III Alfi Syahrin.

Mengenai latar belakang kejadian, Alfi Syahrin menegaskan bahwa pihak universitas masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

"Saya belum dapat informasi yang valid terkait motifnya, kita tunggu saja nanti dari kampus akan ada press release-nya. Kami belum bisa kasih keterangan yang lengkap, karena saya masih fokus mengurusi korban di rumah sakit," tegasnya.***

Kampus UIN Suska Riau Geger! Mahasiswi Diserang Pria Berkampak saat Hendak Ujian Skripsi

Insiden penyerangan terhadap seorang mahasiswi terjadi di lingkungan kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Kamis 26 Februari 2026. (Ist.)

PEKAN BARU, MERDEKAPOST.COM – Geger, seorang mahasiswi UIN Suska Riau diserang pria berkampak saat ujian skripsi. Begini kondisi saat ini!

Suasana ujian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau berubah menjadi mencekam, Kamis, 26 Februari 2026.

Seorang mahasiswi bernama Farradila Ayu Pramesti menjadi korban penyerangan brutal oleh seorang pria tak dikenal tepat sebelum momen penting dalam akademiknnya dimulai.

Peristiwa berdarah ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, Farradila sedang duduk tenang menunggu jadwal sidang munaqasyah (ujian skripsi).

Tanpa peringatan, seorang pria tiba-tiba muncul dan melayangkan sabetan kapak secara membabi buta ke arah korban.

Akibat serangan mendadak tersebut, korban dilaporkan mengalami luka serius pada bagian kepala dan tangan.

Mahasiswa dan pegawai yang berada di lokasi sempat histeris melihat aksi kekerasan yang berlangsung sangat cepat tersebut.

Pelaku bawa senjata tajam

Pihak keamanan kampus yang sigap langsung meringkus pelaku di lokasi kejadian.

Namun, fakta mengejutkan terungkap saat tas pelaku digeledah. Selain kapak yang digunakan untuk menyerang, petugas juga menemukan sebilah parang yang disembunyikan di dalam tasnya.

“Pelaku masih muda, perawakannya seperti mahasiswa, tapi kami belum bisa pastikan statusnya. Melihat senjata yang dibawa, ada dugaan kuat aksi ini sudah direncanakan dengan matang,” ujar Rony Riansyah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Suska Riau.

Kondisi terkini

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif di balik serangan sadis tersebut. Beberapa poin penting terkait insiden ini antara lain:

Barang bukti berupa satu buah kapak dan satu bilah parang telah diamankan.

Status pelaku sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Meski sempat mencekam, situasi mulai terkendali di bawah pengawasan ketat pihak keamanan.

Aksi penyerangan ini sempat terekam oleh kamera ponsel mahasiswa lain dan kini menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Pihak universitas menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan meningkatkan sistem keamanan di lingkungan kampus agar kejadian serupa tidak terulang kembali.(***)

Wakil Kepala BGN Beri Peringatan ke Dapur MBG Nakal: Akan Saya Suspend

Foto: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang 

Jakarta - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa pemasok bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh didominasi oleh satu supplier saja.

SPPG, tambahnya, justru harus memberdayakan kelompok tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, koperasi, dan UMKM di sekitar dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjadi pemasok bahan pangan.

Hal ini dikatakan Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu saat Rapat Koordinasi dengan para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, serta Pengawas Gizi se Kota Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Bacaan Lainnya: 

BGN: Anggaran Bahan Makan MBG Rp 8.000-Rp10.000 Bukan Rp15.000

BERGEJOLAK? Ahli Gizi Dapur SPPG Lempur Mundur Ditengah Isu Anggaran MBG

"Bahan baku pangan SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu, dua, atau tiga supplier saja. Apalagi supplier itu hanya sekadar perpanjangan tangan Mitra SPPG," kata Nanik dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya hal ini pun sudah tertuang dalam Perpres nomor 115 tahun 2025 Pasal 38 ayat 1. Berdasarkan pasal itu, SPPG wajib menggunakan produk UMKM dan bahan baku pangan dari para petani, peternak, dan nelayan kecil, koperasi, serta warga masyarakat di sekitar dapur MBG.

"Penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan BUMDesa," kata Nanik.

Baca Juga: 

YLKI Jambi Sorot Tajam Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank 9 Jambi, Harus Diusut Transparan!

Begini Porsi MBG untuk 3 Hari Di Dapur SPPG Lempur, Bikin Orang Tua Siswa Mengeluh

"SPPG harus menggunakan minimal 15 suplier bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing," jelasnya menambahkan dengan banyaknya supplier yang terlibat, diharapkan masyarakat di sekitar dapur juga merasakan manfaatnya karena roda ekonomi bergerak.

Sementara itu, selama ini kondisi di lapangan mengakui bagaimana beberapa SPPG hanya memiliki satu hingga tiga supplier, di mana semuanya dikuasai Mitra.

"Cek langsung ke SPPG-SPPG itu, berapa jumlah suplier yang digunakan untuk memasok bahan baku. Tidak boleh terjadi monopoli oleh Mitra atau Yayasan," ujar Nanik lagi.

Kalau ada yang masih mendominasi dan hanya punya 1 sampai 3 mitra, akan saya suspend," katanya meminta laporan tentang jumlah pemasok bahan baku pangan di SPPG-SPPG itu bisa segera diterimanya dalam seminggu ke depan. (Adz/ Sumber: CNBC Indonesia )

YLKI Jambi Sorot Tajam Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank 9 Jambi, Harus Diusut Transparan!

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Dana Nasabah Bank 9 Jambi yang raib dari rekening, mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi. 

Lembaga ini menilai peristiwa tersebut sebagai persoalan serius yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap bank milik pemerintah daerah itu.

Ketua YLKI Jambi, Ibnu Kholdun, mempertanyakan sistem keamanan perbankan yang di nilai belum mampu mencegah hilangnya dana nasabah secara misterius. Ia menegaskan, tanggung jawab bank tidak berhenti pada klarifikasi, melainkan harus di wujudkan dalam pengembalian dana secara nyata.

“Kejadian ini bukan persoalan sepele. Bank sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen,” kata Ibnu, Selasa (24/02/2026).

Baca Juga: 

Dugaan Serangan Siber, Bank Jambi Serahkan Kasus ke Polda Jambi

Tim Kuasa Hukum Bank Jambi Lapor Polda, Uang Nasabah Diduga Dibobol Hacker

Merujuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak nasabah untuk mendapatkan keamanan dan kepastian atas dana yang disimpan harus di jamin. Karena itu, pengembalian dana menjadi langkah mendesak yang harus segera di realisasikan.

YLKI juga mendesak agar kasus tersebut di usut secara terbuka untuk memastikan penyebabnya, apakah murni akibat serangan siber atau ada kemungkinan keterlibatan orang dalam. Transparansi, kata Ibnu, penting untuk mencegah spekulasi yang dapat memperburuk situasi.

Jika penanganan tidak di lakukan secara serius dan akuntabel, YLKI mengkhawatirkan dampak lanjutan berupa penurunan tingkat kepercayaan masyarakat hingga potensi penarikan dana secara besar-besaran.

Baca Juga:

Audit Forensik Dipercepat, Dirut Bank Jambi Pastikan Dana Nasabah Aman

OJK Pastikan Bank Jambi dalam Kondisi Baik, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Sebagai langkah lanjutan, YLKI Jambi membuka layanan pengaduan bagi nasabah yang merasa dirugikan. Lembaga itu memberi tenggat tujuh hari kepada pihak bank untuk menyelesaikan persoalan dan memenuhi hak konsumen.

“Apabila dalam waktu tujuh hari tidak ada penyelesaian yang jelas dan hak konsumen tidak di penuhi, kami siap menempuh jalur hukum untuk membela kepentingan nasabah,” ujar Ibnu.(Adz)

BGN: Anggaran Bahan Makan MBG Rp 8.000-Rp10.000 Bukan Rp15.000

Foto Ilustrasi: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang

Jakarta, Merdekapost.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memberi respons soal viralnya perbincangan di media sosial terkait menu Ramadan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, ada penilaian bahwa menu yang tersedia menyimpang dari ketentuan anggaran.

BGN menegaskan bahwa anggaran bahan makanan saja dalam MBG adalah sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Sehingga bukan Rp 13.000 hingga Rp15.000 seperti yang viral.

Penegasan ini disampaikan langsung Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, Selasa (24/2/2026). Ia menjelaskan besaran anggaran Rp 13.000 dan Rp15.000 tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan baku makanan. Di mana ada pula yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional serta insentif bagi yayasan atau mitra pelaksana.

Bacaan Lainnya: 

Sidang Kasus PJU, Tuntutan Jaksa Gugurkan Isu Keterlibatan DPRD dan Sekwan Kerinci

BERGEJOLAK? Ahli Gizi Dapur SPPG Lempur Mundur Ditengah Isu Anggaran MBG

"Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp8.000 per porsi," jelasnya.

"Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi," kata Nanik.

Menurut Nanik, memang selain untuk bahan baku makanan, anggaran MBG juga mencakup biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung, antara lain pembayaran listrik, internet dan telepon, gas, air, insentif relawan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga: OJK Pastikan Bank Jambi dalam Kondisi Baik, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Ini juga termasuk insentif guru PIC, insentif kendaraan, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu yang mendistribusikan makanan untuk 3B. Lalu ada pula pembelian alat pelindung diri dan kebutuhan kebersihan, pembayaran BBM mobil MBG, serta operasional KaSPPG beserta timnya.

Terdapat pula alokasi anggaran sebesar Rp2.000 per porsi yang digunakan untuk sewa lahan dan bangunan, meliputi dapur, empat gudang, dua kamar mes, pembangunan IPAL, filterisasi air. Ada pula sewa peralatan masak modern, mulai dari steam rice, steam cuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, panci, hingga sewa ompreng.

Bacaan Lainnya:

Dugaan Serangan Siber, Bank Jambi Serahkan Kasus ke Polda Jambi

Perlu diketahui, aturan resminya ada di Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026. Nominal insentif fasilitas SPPG adalah Rp 6 juta per hari.

BGN menghitung nominal Rp 6 juta per SPPG per hari itu dari alokasi Rp 2.000 per porsi dikalikan kapasitas layanan 3.000 penerima manfaat per hari. Namun demikian, BGN terbuka terhadap masukan maupun pelaporan apabila terdapat indikasi menu MBG yang dinilai kurang dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

"Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan," tutup Nanik.(Adz/Sumber:CNBC)

Begini Porsi MBG untuk 3 Hari Di Dapur SPPG Lempur, Bikin Orang Tua Siswa Mengeluh

Begini Porsi MBG untuk 3 Hari Di Dapur SPPG Lempur yang bikin Orang Tua Siswa Mengeluh.(adz)

Kerinci – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dapur SPPG MBG Lempur kembali menuai sorotan. Kali ini, keluhan datang dari orang tua siswa penerima manfaat yang menilai porsi makanan untuk tiga hari dinilai tidak sesuai dan jauh dari harapan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah itu disebut-sebut hanya membagikan bahan makanan dengan jumlah terbatas untuk konsumsi selama tiga hari.

Adapun rincian yang diterima siswa antara lain:

• Telur 3 butir
• Pisang 3 biji
• Keju 2 pcs
• Susu 2 kotak
• Kue kik pisang 1 bungkus
• Anggur 3 biji dan 
• Kurma 3 biji.

Sejumlah orang tua menyayangkan komposisi tersebut karena dinilai tidak mencukupi kebutuhan gizi anak untuk tiga hari. Bahkan, ada yang mempertanyakan apakah porsi tersebut sudah sesuai dengan standar kecukupan gizi yang ditetapkan dalam program.

Bacaan Lainnya:

Sidang Kasus PJU, Tuntutan Jaksa Gugurkan Isu Keterlibatan DPRD dan Sekwan Kerinci

BERGEJOLAK? Ahli Gizi Dapur SPPG Lempur Mundur Ditengah Isu Anggaran MBG

“Kalau untuk satu hari mungkin cukup sebagai tambahan, tapi ini untuk tiga hari. Tentu kami berharap lebih layak,” ujar salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Selain soal jumlah, orang tua juga berharap adanya transparansi terkait standar menu, anggaran per porsi, serta pengawasan distribusi agar tujuan utama program benar-benar tercapai.

Sementara itu, pihak pengelola Dapur SPPG MBG Lempur saat dikonfirmasi wartawan melalui via WhatsApp, Rabu (25/2/2026) belum ada balasan terkait permasalahan dapur SPPG MBG yang dikelolanya.(red/Sumber: Eksplorer.Co.id)

BERGEJOLAK? Ahli Gizi Dapur SPPG Lempur Mundur Ditengah Isu Anggaran MBG

 

Ahli Gizi Dapur SPPG Lempur Mundur Ditengah Isu Anggaran MBG. (ILUSTRASI)

Kerinci, Merdekapost.com – Kisruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci terus menjadi perbincangan publik. 

Sorotan tak hanya soal porsi dan kualitas makanan, namun juga muncul dugaan persoalan tata kelola hingga indikasi penyimpangan di tingkat yayasan pengelola.

Kali ini, informasi terbaru datang dari dapur SPPG MBG di wilayah Lempur, Kabupaten Kerinci. Berdasarkan keterangan sumber yang dihimpun media ini, tenaga atau ahli gizi di dapur tersebut dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga: 

Sidang Kasus PJU, Tuntutan Jaksa Gugurkan Isu Keterlibatan DPRD dan Sekwan Kerinci

Tamparan Keras! Menteri PAN-RB RI Nilai Pemkot Sungai Penuh Peringkat Terendah Pelayanan Publik Se-Jambi

“Tenaga atau ahli gizinya mengundurkan diri dan berencana kembali ke tempat kerja sebelumnya sebelum bergabung di SPPG MBG Lempur,” ujar sumber kepada media ini.

Sumber tersebut juga menyebutkan, pengunduran diri ahli gizi itu diduga berkaitan dengan adanya persoalan internal yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan program MBG.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Rabu (25/2/2026), belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG MBG lempur terkait alasan pasti pengunduran diri tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan berimbang.(*)

Sidang Kasus PJU, Tuntutan Jaksa Gugurkan Isu Keterlibatan DPRD dan Sekwan Kerinci

Sidang Kasus PJU, Tuntutan Jaksa Gugurkan Isu Keterlibatan DPRD dan Sekwan Kerinci.(adz/ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Polemik panjang yang sempat menghebohkan publik terkait dugaan keterlibatan anggota DPRD dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Kerinci dalam kasus dugaan korupsi Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) akhirnya menemukan titik terang.

Setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap para terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, Selasa (24/2/2026), nama-nama yang selama ini diasumsikan publik terlibat dalam kasus tersebut ternyata tidak muncul dalam daftar terdakwa maupun dalam konstruksi tuntutan perkara.

Sebelumnya, kasus PJU yang bermula dari pengajuan anggaran Rp476 juta dan membengkak menjadi Rp3,4 miliar sempat menyeret opini liar di tengah masyarakat. Sejumlah isu berkembang, termasuk dugaan keterlibatan unsur legislatif dan Sekwan Kabupaten Kerinci. Kisruh tersebut bahkan menjadi perbincangan hangat dalam berbagai ruang publik.

Baca Juga: 

Guru Honorer Merangkap Pendamping Desa Jadi Tersangka, Mengapa Harus dia Jadi Tumbal?

Para Terdakwa PJU Kerinci Dituntut Berbeda, Mantan Kadishub Tuntutan Tertinggi 2,4 Tahun

Namun, seiring berjalannya proses hukum yang panjang dan terbuka, hingga pada tahap pembacaan tuntutan hari ini, tidak terdapat fakta hukum yang menempatkan anggota DPRD maupun Sekwan Kabupaten Kerinci sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini.

Dengan dibacakannya tuntutan terhadap masing-masing terdakwa, maka secara terang benderang konstruksi perkara menjadi jelas. Asumsi dan spekulasi yang berkembang terkait keterlibatan DPRD dan Sekwan Kabupaten Kerinci pun terbantahkan melalui proses persidangan.

Baca Juga: Gubernur Al Haris Gandeng Kepala Daerah se-Jambi Temui Menteri PKP, Perjuangkan Program Perumahan Rakyat

Sidang selanjutnya akan memasuki agenda pembacaan atau penyerahan pledoi pada 3 Maret 2026, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Publik kini menanti akhir dari perkara ini dengan harapan adanya kepastian hukum serta pemulihan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan daerah.

Kasus PJU Kerinci menjadi pelajaran penting bahwa setiap dugaan harus diuji melalui proses hukum, bukan sekadar opini. Pada akhirnya, fakta persidanganlah yang menjadi penentu kebenaran.(*)

ASN Kerinci Diminta Absen Pulang di Pasar Ramadan Bukit Tengah, Kebijakan Tidak Lazim Tuai Sorotan

KEBIJAKAN TAK LAZIM: ASN Kerinci Diminta Absen Pulang di Pasar 'Bedug' Ramadan Bukit Tengah, Kebijakan Tidak Lazim Tuai Sorotan.(Adz)

Kerinci, Merdekapost.com – Kebijakan yang tidak lazim diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kerinci. ASN du dua Kecamatan diminta melakukan presensi atau absen pulang dinas bukan di kantor masing-masing, melainkan di titik koordinat Pasar Ramadan Bukit Tengah, Kecamatan Siulak.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 100.3.4-5/BKPSDM/II/2026 tertanggal 22 Februari 2026 yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Kerinci. 

Bacaan Lainnya: Para Terdakwa PJU Kerinci Dituntut Berbeda, Mantan Kadishub Tuntutan Tertinggi 2,4 Tahun

Dalam surat itu disebutkan bahwa pelaksanaan presensi pulang ASN dilakukan di lokasi Pasar Ramadan Bukit Tengah sebagai tindak lanjut dari perintah lisan Bupati Kerinci, Monadi, yang disampaikan pada 19 Februari 2026 saat pembukaan Pasar Ramadan tingkat kabupaten.

Kebijakan tak biasa, timbulkan pertanyaan soal disiplin kerja

Instruksi tersebut langsung menjadi perhatian, karena secara umum presensi ASN dilakukan di kantor atau unit kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan jam kerja dan disiplin pegawai.

Sejumlah ASN yang enggan disebutkan namanya mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, mereka harus meninggalkan kantor menjelang jam pulang untuk menuju lokasi pasar demi melakukan absensi.

Baca Juga: Tamparan Keras! Menteri PAN-RB RI Nilai Pemkot Sungai Penuh Peringkat Terendah Pelayanan Publik Se-Jambi

“Biasanya kami absen di kantor masing-masing. Sekarang harus ke pasar Ramadan untuk absen pulang. Ini tentu berbeda dari biasanya,” ujar salah seorang ASN.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan disiplin ASN, terutama terkait kewajiban berada di tempat tugas selama jam kerja.

Harus sesuai aturan disiplin ASN

Mengacu pada ketentuan disiplin ASN yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PANRB, ASN wajib:

• Masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja
• Melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing
• Mematuhi sistem presensi yang ditetapkan secara resmi

Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mewajibkan ASN menaati jam kerja dan ketentuan kehadiran.

Jika presensi dilakukan di luar kantor, umumnya harus disertai dasar penugasan resmi atau kegiatan kedinasan yang relevan.

Diduga untuk meramaikan Pasar Ramadan

Sejumlah kalangan menduga kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya meramaikan Pasar Ramadan dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Pasar Ramadan tingkat kabupaten sendiri merupakan program tahunan yang bertujuan mendukung pelaku UMKM dan meningkatkan aktivitas ekonomi selama bulan suci Ramadan.

Pilihan Redaksi: Guru Honorer Merangkap Pendamping Desa Jadi Tersangka, Mengapa Harus dia Jadi Tumbal?

Namun demikian, pengamat kepegawaian menilai kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip disiplin kerja ASN dan tidak mengganggu kewajiban utama pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Jika tujuannya untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah, seharusnya diatur secara proporsional dan tidak mengganggu kewajiban ASN di kantor,” ujar salah seorang sumber.

BKPSDM dan Pemkab Kerinci belum beri penjelasan resmi

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun BKPSDM Kabupaten Kerinci belum memberikan keterangan resmi terkait dasar teknis, pertimbangan administratif, maupun mekanisme pengawasan disiplin ASN dalam pelaksanaan presensi di luar kantor tersebut.

Publik kini menanti klarifikasi resmi, terutama untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan disiplin ASN serta tidak berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Publik Berharap Kebijakan tetap mengacu Aturan

Kebijakan yang menyangkut disiplin ASN dinilai harus mengacu pada regulasi yang berlaku, guna menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik.

Transparansi dan kejelasan dasar hukum menjadi penting agar kebijakan pemerintah daerah tidak menimbulkan polemik serta tetap berada dalam koridor aturan kepegawaian nasional.(Red)