MERDEKAPOST.COM

Fachrori Minta Mashuri Terus Tingkatkan Kualitas Pendidikan Bungo

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum minta Bupati Bungo, H.Mashuri dan jajaran untuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena pendidikan merupakan saluran utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya menjadi aktor-aktor pembangunan. Harapan tersebut dikemukakan Fachrori saat menyalurkan bantuan dana pendidikan dari Baznas Provinsi Jambi dan CSR Bank Jambi untuk pondok pesantren, yang diselenggarakan di Aula Rumah Dinas Bupati Bungo, Rabu (20/1/2021) pagi.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Gubernur Jambi didampingi oleh Bupati Bungo, H.Mashuri dan Wakil Bupati Bungo, H.Dwi Aprianto, perwakilan pimpinan Baznas Provinsi Jamb,i dan Kepala Cabang Bank Jambi Kabupaten Bungo.

Fachrori menyatakan, pemberian bantuan pendidikan dari Baznas Provinsi Jambi dan bantuan kepada pondok pesantren dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jambi merupakan upaya bersama dan terpadu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Fachrori mengatakan bahwa peningkatan kualitas umber daya manusia merupakan keharusan, tidak bisa ditawar-tawar lagi, untuk menghasilkan sumber saya manusia yang berdaya saing. Dan, upaya menghasilkan sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan, dimana pendidikan merupakan investasi jangka panjang, yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pemangku kepentingan.

Fachrori yakin bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Pemeritah Kota, meskipun ditengah keterbatasan anggaran, akan tetap berusaha untuk memberikan perhatian besar terhadap kemajuan pendidikan.

Fachrori mengharapkan sekaligus berpesan agar bantuan dana pendidikan tersebut digunakan sebaik-baiiknya dan dijadikan motivasi untuk berprestasi.

“Pemerintah Provinsi Jambi bekerja sama dengan Baznas Provinsi Jambi, Bank Jambi, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, dan semua pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan, termasuk di pondok pesantren. Kita memiliki komitmen yang sama, agar jangan sampai ada anak-anak sekolah yang putus sekolah karena masalah biaya,” ujar gubernur.

Selanjutnya, berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi sisa masa jabatan 2016 – 2021 pada 12 Februari 2021, Fachrori mohon maaf jika dalam melaksanakan amanah jabatan sebagai Gubernur Jambi terdapat kekeliruan dan kesalahan, sekaligus pamit, serta berharap agar program pembangunan yang telah dilaksanakan membawa kemanfaatan bagi Provinsi Jambi.

“Pada tanggal 12 Februari 2021 ini, masa jabatan saya sebagai Gubernur Jambi sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021 akan berakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak selama saya menjalankan tugas sebagai Gubernur Jambi. Secara pribadi, keluarga, dan sebagai Gubernur Jambi, saya mohon maaf apabila dalam menjalankan amanah terdapat kekeliruan dan kesalahan, sekaligus mohon pamit. Saya berharap apa yang telah kita upayakan dan lakukan bersama, bisa membawa kemanfaatan bagi Provinsi Jambi,” tutur Fachrori.

Bupati Bungo, H.Mashuri menyampaikan, seiring dengan kondisi cuaca saat ini dengan intensitas hujan yang tinggi, Kabupaten Bungo sudah siap siaga menghadapi jka terjadi banjir.

Mashuri mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, Kabupaten Bungo sudah menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka di sekolah, dibagi 2 gelombang, dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19, namun apabila ditemuakan kasus terkonfirmasi Covid-19, kegiatan belakar mengajar tatap mukanya dihentikan sementara.

Mashuri mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi, Bank Jambi dan Baznas Provinsi Jambi yang memberikan bantuan pendidikan, termasuk bantuan untuk pondok pesantren.

Pemerintah Kabupaten Bungo, lanjut Mashuri, juga memberikan bantuan bagi pondok-pondok pesantren yang telah memiliki izin, yang dianggarkan melalui APBD. Saat ini, ada 50 pondok pesantren di Bungo yang sudah memiliki izin.

Mashuri mengharapkan agar pondok-pondok pesantren memberikan sumbangsih dalam pembangunan Bungo, yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bungo.

Selanjutnya, Mashuri menjelaskan prioritas utama pembangunan Kabupaten Bungo, yakni pembangunan sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan, dan infrastruktur.

Selain itu, Mashuri mengungkapkan salah satu permasalahan di Bungo, yaitu illegal mining (tambang ilegal), Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). (064)

Bupati Lakukan Sinergi Mengembangkan Kawasan Candi Muaro Jambi

Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bertempat di Hotel BW Luxury Kota Jambi mengadakan kegiatan silaturahmi bersama Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busyro, SE dengan Balai

Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi dan Pihak Swasta yang berada di sekitar Kawasan Candi yang turut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, pada Selasa Malam (19/01/2021)

Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi upaya untuk berkolaborasi dalam rangka percepatan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Candi Muaro Jambi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN).

"Candi Muaro Jambi sangat berpotensi untuk dikembangkan, saya berharap dengan keberadaan perusahaan sekitarnya dapat membantu mengembang kawasan candi Muaro Jambi ini sehingga akan berdampak untuk perekonomian masyarakat sekitarnya, " Ujar Hj. Masnah Busyro.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi, Riduwan menyampaikan pada sambutannya agar pemerintah, masyarakat, dan pengusaha dapat bersinergi menciptakan terobosan yang terbaik untuk membangun kawasan Candi Muaro Jambi.

"Terima Kasih kepada Bapak/Ibu yang telah hadir, kami berharap kita dapat berkolaborasi menghasilkan terobosan-terobosan terbaik dalam membangun kawasan Candi Muaro Jambi" Kata Riduwan

Melalui silaturahmi ini juga, bupati menyampaikan permohonannya agar semua pihak dapat mendukung pengembangan Kawasan Candi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dapat juga meningkatkan pendapatan asli daerah serta mewujudkan cita-cita bersama agar candi Muaro Jambi dapat dikenal di kancah nasional maupun internasional. (064)

MK Registrasi 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020, Sidang Perdana Digelar 26 Januari

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Foto: Antara

MK Mulai Menggelar Sidang

Sengketa Hasil Pilkada 2020 pada 26 Januari

Merdekapost.com || JAKARTA - Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Perkara terdiri dari sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.

Sebanyak empat permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak diregistrasi karena dicabut dan terdaftar dua kali.

"Kota Magelang dicabut kembali oleh pemohonnya dan tiga permohonan lain karena dobel AP3 (akta pengajuan permohonan pemohon)," ujar Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (19/1).

Ia mengatakan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdaftar secara sistem dua kali adalah sengketa pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintan, Kepulauan Aru, dan Mamberamo Raya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menerima sebanyak 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada 26 Januari 2021 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Sidang pada tanggal 26-29 Januari 2021 beragendakan pemeriksaan pendahuluan untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Pada sidang pendahuluan itu, pihak terkait pun akan ditetapkan oleh majelis hakim.

Selanjutnya, pada tanggal 1-11 Februari 2021 Mahkamah Konstitusi mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Sidang pengucapan putusan sela akan dilakukan pada tanggal 15-16 Februari 2021 dan sidang putusan pada 19-24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.

Sumber : Antara || Heri Zaldi || Merdekapost.com

Asyik Berduaan di Hotel, Oknum ASN Dinas PU Digerebek Istri dan Satpol PP

Foto Ilustrasi: ASN Dinas PU Digerebek Satpol PP. (ist)

Merdekapost.com || Sumbar – Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AM (56), harus menanggung malu setelah digerebek di salah satu kamar hotel bersama seorang perempuan. Bahkan saat digerebek, oknum ASN ini lagi asyik wik wik. Ia digerebek oleh istri dan juga Satpol PPP

Aksi penggerebekan tersebut dilakukan di salah satu kamar Hotel Batang Toman Simpang Empat. Diketahui, oknum ASN tersebut merupakan pegawai Dinas PU Provinsi Sumatera Barat.

Kasat Pol PP Pasaman Barat, Abdi Surya kepada wartawan membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Menurutnya, penggerebekan tersebut dilakukan bersama istri ASN tersebut.

“Benar, kami bersama istrinya yang sah memergoki yang bersangkutan di kamar hotel diduga berbuat mesum dengan seorang perempuan. Yang bersangkutan merupakan seorang ASN pada Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU Provinsi Sumbar,” katanya Selasa (19/1/2021).

Dijelaskan Surya, jika aksi penggerebekan tersebut dilakukan pada Sabtu (16/1/2021) lalu sekitar pukul 00.30 WIB. Namun dirinya baru bisa memberikan keterangan saat ini, lantaran pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan memanggil saksi serta pihak lainnya.

Diungkapkannya, penggerebekan tersebut berawal saat istri oknum ASN tersebut yang berinisial MSDA (54), melapor ke Satpol PP Pasaman Barat. Ia menyebutkan, bahwa ada indikasi suaminya melakukan perbuatan tak senonoh dengan wanita lain di hotel.

Dia sudah membuntuti suaminya dari Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Begitu mendapat laporan tersebut, anggota Satpol PP dan istri yang bersangkutan turun ke lokasi malam itu juga.

“Tim bersama istri mendapati kebenaran dugaan bahwa suaminya diduga berbuat mesum dengan wanita lain dan AM mengakui perbuatannya dan tidak bisa mengelak lagi,” ujarnya.

Pada saat digerebek diduga oknum ASN tersebut tengah asyik wik wik bersama teman perempuannya. Karena saat dipintu kamar dibuka, keduanya sedang tanpa busana.

Awalnya AM berupaya mengelabui petugas dengan mengeluarkan sehelai kertas bermerek surat nikah. Tetapi surat tersebut setelah diperiksa Satpol PP ternyata palsu, karena tak jelas siapa orang yang mengeluarkannya. Tetapi saat dihadiri istrinya, AM tak berkutik lagi.

Pada Senin (18/1) AM dipanggil oleh Satpol PP dan istri sahnya. Pihaknya juga telah menasihati dan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di hadapan istri sahnya. Akan tetapi, pelaku AM menolak dengan terkesan melakukan pembangkangan.

“Saya tidak mau membuat surat perjanjian terserah sajalah, apa yang akan terjadi,” kata AM di hadapan petugas seperti ditirukan Kasat Pol PP Abdi Surya.

Abdi Surya saat menyesalkan sikap AM seorang ASN yang bersikap demikian, karena menyangkut moral seorang PNS yang seharusnya menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat.

Pihaknya akan meneruskan hasil penggerebekan tersebut kepada atasan yang bersangkutan di PSDA Dinas PU Provinsi Sumbar.

“Tugas kita sebagai penegak Perda mengirim laporan kepada atasan bersangkutan, sanksinya tentu atasan ASN yang bersangkutan yang akan memberikannya sesuai dengan Undang-Undang kepegawaian,” dia menegaskan.

Dia menjelaskan, sesuai Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2018 tentang perubahan Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum yang di dalamnya terdapat aturan pemberantasan maksiat dan penyakit masyarakat, Satpol PP berkewajiban memberantas perbuatan maksiat di Pasaman Barat.

Ia juga berterima kasih atas laporan masyarakat dan dukungan untuk pemberantasan penyakit masyarakat dan maksiat di Pasaman Barat, sesuai dengan visi dan misi Bupati Pasaman Barat.

Selain itu, pihaknya nanti juga akan memperingati pengelola hotel agar lebih selektif melihat surat nikah pengunjung.

“Jangan tertipu dengan kertas selembar saja, waspadai juga surat nikah bodong alias palsu,” ujarnya. (*)

Sumber : detik.com | Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com

Ini Penjelasan Menag Yaqut Terkait Rencana Pemberangkatan Jemaah Haji di Tahun 2021

Menag Yaqut Cholil Qoumas (Istimewa)

Jakarta, Merdekapost.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan pemerintah hingga kini tetap mempersiapkan ibadah haji 2021 dengan asumsi kuota penuh. Menag Yaqut menyebut jemaah ibadah haji yang berangkat tahun ini adalah jemaah tahun 2020.

"Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja menyiapkan opsi pertama dengan asumsi kuota penuh. Kami berharap wabah segera berakhir sehingga penyelenggaraan ibadah haji 1442 hijriah bisa berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Menag Yaqut saat rapat kerja dengan Komisi VIII, kompleks gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Menag Yaqut menjelaskan kriteria jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini. Jemaah haji yang akan diberangkatkan adalah jemaah haji yang tidak berangkat pada 2020.

"Jemaah haji yang diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji 2021 adalah jemaah haji yang berhak berangkat tahun 1441 Hijriah, tahun 2020 masehi," ujar Yaqut.

Seperti diketahui, tahun lalu tak ada pemberangkatan jemaah ibadah haji karena pandemi virus Corona. Selain itu, kriteria jemah haji yang diberangkatkan adalah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH).

"Yang telah melunasi BIPIH, maupun yang belum sempat melunasi BIPIH, serta tidak melakukan pembatalan hajinya," ucapnya.

Meski begitu, Menag Yaqut belum memastikan tentang keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dia masih menyerahkan aturan haji ini di tangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Tentang kepastian penyelenggaraan ibadah haji, kepastian ada tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi sepenuhnya kewenangan pemerintah Arab Saudi," ucapnya.

Menag Berencana Vaksinasi Jemaah Haji

Selain itu, Menag Yaqut mengungkapkan skenario penerbangan jemaah ibadah haji 2021. Dia juga mengatakan keberangkatan haji akan dipenuhi dengan prosedur protokol kesehatan.

"Penerbangan jemaah haji kami menyiapkan dua skenario. Pertama tidak menggunakan physical distancing dan kedua menggunakan physical distancing ketika ada dalam pesawat. Masing-masing tentu mempunyai konsekuensi," kata Yaqut.

Kemenag juga telah berkoordinasi dengan tiga maskapai yang melayani penerbangan ibadah haji, yakni Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airline, dan Flynas. Selain itu, dia ingin jemaah haji yang akan berangkat itu mendapat vaksinasi COVID-19.

"Kami ada dua usulan, tanpa physical distancing namun dengan penerapan protokol kesehatan ketat, yaitu berupaya jemaah haji mendapatkan vaksinasi COVID-19. Upaya ini terus kami lakukan," ucapnya.

"Yang kedua, jika tidak berhasil, maka diambil opsi berikutnya, yaitu jemaah haji melakukan tes PCR swab sebelum berangkat. Dan ketika pelaksanaan karantina sebelum keberangkatan," sambungnya.

Foto Ilustrasi Jamaah Haji

Terkait kebijakan tak physical distancing berkaca seperti saat penerbangan ibadah umrah. Jemaah bakal melakukan tes swab dan menjalani karantina.

"Kebijakan tidak menerapkan physical distancing diambil karena pengalaman pelaksanaan umrah, penerbangan tidak menerapkan physical distancing dengan pertimbangan seluruh penumpang sudah dilakukan swab dan karantina dan dalam rangka efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji," ucap Menag Yaqut.

"Mengingat begitu besar biaya yang harus ditanggung jemaah haji jika kebijakan physical distancing diterapkan. Kebijakan dengan physical distancing tentu akan berimplikasi pada kenaikan BPIH dan BIPIH," imbuhnya.

(adz/hza/detikNews)

Salurkan Bantuan di Merangin, Fachrori Harap Sinergitas Pembangunan Ditingkatkan

Merdekapost.com - Setelah selesai melaksanakan kunjungan kerja di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Merangin. Di Bumi Tali Undang Tambang Teliti, Fachrori menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), menyerahkan bantuan dana pendidikan dari Baznas Provinsi Jambi, bantuan untuk pondok pesantren dari CSR Bank Jambi yakni kepada Pondok Pesantren Lebay Yasin Merangin. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Selasa (19/1/2021) sore.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Gubernur Jambi didampingi oleh Bupati Merangin dan Wakil Bupati Merangin, perwakilan pimpinan Baznas Provinsi Jambi dan Kepala Cabang Bank Jambi Kabupaten Merangin.

Gubernur memberikan bantuan cadangan pangan berupa beras sebanyak 20.286 Kg untuk mebantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten merangin, yakni banjir di 11 desa di Merangun beberapa waktu yang lalu.

Fachrori berharap agar sinergitas pembangunan terus ditingkatkan oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait, agar menghasilkan hasilmaksimal, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar.

Fachrori juga berharap agar pelaksanaan program pertanian dan perikanan bisa dipercepat dalam memperkuat ketahanan pangan Provinsi Jambi, yang mendukung ketahanan pangan nasional.

Fachrori menjelaskan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 23 dan 24 menyatakan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah mentapkan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat. Hal ini bermaksud untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, atau keadaan darurat/bencana. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan pokok yaitu beras, yang dikerjasamakan dengan Perum Bulog yang ada di daerah. Pada pasal 30 dinyatakan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan atau menghadapi keadaan darurat.

Dalam penyaluran bantuan beras tersebut, Fachrori mengharapkan dukungan dan integritas dari semua pihak yang terkait sampai ke tingkat pelaksanaan lapangan, dan juga sinergitas program dan kebijakan di daerah tentunya, serta idak kalah pentingnya adalah komitmen dari semua pihak terkait untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Fachrori mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi Baznas Provinsi Jambi atas kepedulian terhadap pendidikan di Provinsi Jambi, yakni dengan pemberian bantuan dana pendidikan dari Baznas, juga apresiasi kepada Bank Jambi atan bantuan kepada pondok pesantren. Ia yakin bantuan itu sangat bermanfaat bagi penerima.

Selanjutnya, berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan Fachrori Umar sebagai Gubernur Jambi sisa masa jabatan 2016 – 2021 pada 12 Februari 2021, Fachrori mohon maaf jika dalam melaksanakan amanah terdapat kekeliruan dan kesalahan, sekaligus pamit, serta berharap agar program pembangunan yang telah dilaksanakan membawa kemanfaatan bagi Provinsi Jambi.

Bupati Merangin, Dr. H. Haris,S.Sos mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Gubernur Jambi dan Baznas Provinsi Jambi serta Bank Jambi, yang sangat bermanfaat untuk meringankan beban masyarakat Merangin, terutama dalam situasi pandemi Covid-19.

Al Haris menyampakan upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Merangin dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin, diantaranya sudah menganggarkan Rp24 miliar lebih untuk Biaya Tak Terduga (BTT) dalam APBD Tahun 2021 Kabupaten Merangin untuk penanganan Covid-19. (064)

Travel Ayu Alami Kecelakaan di Lintas Sarolangun-Merangin, Tidak Ada Korban Jiwa

Mobil Ayu Transport Alami Kecelakaan di Jalan Lintas Sarolangun - Merangin

Jambi, Merdekapost.com - Salah Satu mobil armada Ayu Transport jenis Toyota Hiace mengalami kecelakaan di jalan lintas Sarolangun-Bangko, Senin (18/1), sekira pukul 12:30 WIB dini hari.

Menurut Informasi yang berhasil dihimpun dari Sumber MSN, mobil yang jenis Hiace Silver Metalik bernomor plat BH 7053 RU ini bertabrakan dengan truk.

"Penumpang berjumlah tujuh orang, tidak ada korban jiwa" kata sumber yang enggan di sebutkan namanya, Senin (18/1) siang.

Sopir travel, lanjut sumber mengalami luka, "satu penumpang mengalami patah tulang dan terkena serpihan kaca, sementara enam penumpang lainnya mengalami luka ringan," ungkap dia.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut. "Semua korban yang mengalami luka dilarikan di salah satu Rumah Sakit di Bangko," pungkas sumber.

Saat di konfirmasi awak media, Direktur PT Ayu Transpor HUSRIL melalui WhatsApp sampai berita ini di turun kan belum ada balasan. (ald)

2021 Karyawan Bakal Terima BLT Tidak 100 Persen Lagi, Ida Fauziyah: Ini Penyebabnya

FOTO || Ilustrasi rupiah, ilustrasi penyaluran BLT UMKM

MERDEKAPOST.COM || JAKARTA - Hal itu ditegaskan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial Kemnaker Aswansyah saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/12/2020).

"Sudah (disalurkan). Nanti tinggal disampaikan ke bank dan bank memproses kepada penerima," kata dia dikutip via Kompas.com dengan judul "BSU Termin II Tahap 6 Sudah Cair, Ini Penjelasan Kemnaker..."

Saat ini, imbuhnya pihak bank masih melakukan proses penyaluran kepada penerima bantuan langsung pekerja ini.

Dirinya berharap, semua penyaluran BSU ini dapat 100 persen tersalurkan tanpa adanya rekening bermasalah atau terkendala.

"Kalau tidak ada masalah, kami berharap ada 12,4 juta rekening tersalurkan semua," katanya lagi.

Aswansyah menjelaskan, pada termin I (penyaluran periode September-Oktober 2020) ditargetkan bantuan subsidi pekerja dapat disalurkan sebanyak 12,4 juta rekening.

Namun, dalam penyaluran sempat terdeteksi rekening yang bermasalah sebanyak 151.000, yang menyebabkan pemilik rekening ini terhambat mendapatkan bantuan langsung.

Kemudian, untuk termin II (penyaluran periode November-Desember 2020) juga ditargetkan bantuan dpat tersalurkan ke 12,4 juta rekening penerima.

"Jadi, intinya sudah kita salurkan semua (termasuk BSU termin II tahap VI)," lanjut dia.

Mengapa BLT Karyawan Gelombang 2 Belum Cair?

Aswansyah mengatakan, harapannya penyaluran BSU yang belum tersalurkan karena pemadanan data dapat rampung di termin II tahap 6.

"Kita penginnya tahap (gelombang) 6 ini tahap pencairan terakhir, biar cepet beres penyalurannya," ujar Aswansyah saat dihubungi terpisah Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, terdapat 151.123 pekerja yang tercatat pada termin I yang belum menerima bantuan BSU, lantaran adanya kendala.

Menurut Aswansyah, penyaluran bantuan dari 151.123 rekening dengan BSU termin II tahap 6 nantinya akan dipisah.

Targetnya sebelum 2021, proses penyaluran BSU pekerja ini harus selesai ketika tutup tahun.

Sebelumnya, Kemnaker menyebutkan, mereka yang belum mendapatkan BSU pekerja/buruh kemungkinan termasuk dalam mekanisme pemadanan data yang dilakukan antara Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Ditjen Pajak.

Adapun pemadanan data yang dilakukan yakni mengenai kriteria besaran upah. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, (27/11/2020), sebanyak 1.198.539 rekening yang tercatat belum mendapatkan BSU lantaran masuk pemadanan data.

Akankah BLT Karyawan Diperpanjang?

Sementara pertanyaan soal BLT karyawan diperpanjang jadi sorotan masyarakat terutama pekerja yang terdampak virus corona atau Covid-19.

Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) berharap program bantuan subsidi gaji atau upah tersebut bisa terlaksana kembali tahun 2021.

"Kemenaker selaku kementerian teknis mengharapkan subsidi ini terus bisa berlanjut.

Namun, secara policy atau kebijakan itu kami mengikuti dari keputusan KPCPEN (Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional)," ujar Staf Khusus Kemenaker Reza Hafiz melalui tayangan Youtube FMB9," Kamis (10/12/2020).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Soal Kelanjutan Program Subsidi Gaji, Kemenaker Tunggu Keputusan KPCPEN'

Menurut Reza, keputusan BLT karyawan diperpanjang akan tergantung dengan kondisi perekonomian Indonesia.

Menurut dia, kondisi perekonomian pada 2020 juga akan berpengaruh terhadap besaran dana yang akan disalurkan kepada calon penerima bantuan subsidi gaji.

"Karena ini kan diobrolin setingkat menteri, policy-nya seperti apa. Pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi tahun depan juga seperti apa," kata dia.(*)

Baca Berita Lainnya :

Hati-hati, Beredar Kontak Whatsapp Palsu Dengan Nama Sofyan Ali

Ditetapkan Tersangka, 5 Pelaku Penggelembungan Suara CE-Ratu di Sungai Penuh Kabur

PKB Peduli, Gus AMI Instruksikan Kadernya Bantu Korban Musibah di Sulbar dan Kalsel

Tega, Seorang Ayah Perkosa Anak Tiri Hingga Hamil 6 Bulan

Sumber : Kompas.com || Editor: Nurfuadi Muhammad || MERDEKAPOST.COM

Rektor UIN STS Jambi Serahkan SK 42 CPNS Secara Langsung

FOTO || Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi menyerahkan SK secara langsung kepada 42 orang CPNS formasi tahun 2019, dan rektor berharap bisa membangun UIN bersama, Senin (18/1/21) (Doc/tribun).

MERDEKAPOST.COM || JAMBI - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi menyerahkan SK secara langsung kepada 42 orang CPNS formasi tahun 2019, dan rektor berharap bisa membangun UIN bersama, Senin (18/1/21).

Kegiatan dilaksakan di Aula lantai III kempaus II Unibersitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, sebanyak 42 orang CPNS menerima penyerahan SK CPNS formasi Thaun 2019

Turut dihadiri juga Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Plt. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama.

Dalam kegiatan ini Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi tak luput memberikan ucapan selamat kepada CPNS yang telah menerima SK.

"Selamat karena kalian adalah orang terpilih dan jadilah dosen yang dapat menjadi ikutan masyarakat."

"Sesuai dengan misi UIN menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model ikutan masyarakat,” jelas Su'aidi selaku Rektor UIN STS Jambi.

Rektor juga menyampaikan perkembangan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan mengungkapkan harapannya kepada seluruh yang menerima SK hari ini.

"Saya sangat berharap para dosen yang menerima SK hari ini, dapat ikut bersama membangun UIN Sutha, dan saat ini kita sudah masuk dalam ranking dunia. Disini kita menerapkan trans integrase ilmu, yang artinya kita harus mendidik alumni menjadi seorang intelektual yang agamis, dan ulama yang memiliki intelektual tinggi,” tutupnya.

Ia juga mengatakan selamat bergabung di kampus rangking dunia, bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab, terus berdakwah dan jangan memaksa.(*)

Sumber: tribunjambi || Editor: Nurfuadi Muhammad || Merdekapost.com

21 Tahun Lepas dari Indonesia, Timor Leste Malah Makin Miskin, Padahal Berlimpah Minyak

Kondisi keuangan Timor Leste (Foto: Kompas)

MERDEKAPOST.COM || Bagi masyarakat Indonesia - Bagi masyarakat Indonesia, negara Timor Leste pastinya mengingatkan masa lalu saat dulu masih menjadi bagian dari Indonesia.

21 tahun lepas dari Indonesia, nyatanya Timor Leste justru semakin miskin meskipun memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah di alamnya.

Akhirnya terjawab sudah penyebab Timor Leste semakin miskin setelah keluar dari Indonesia.

Padahal jika dipikir-pikir, Timor Leste adalah salah satu negara yang limpah dengan minyak dan gas bumi.

Namun sayangnya belimpah minyak dan gas bumi nyatanya tak bisa membuat Timor Leste hidup sejahtera.

Bahkan mengutip dari lembaga penelitian Timor Leste La'p Hamutuk, warga negara tersebut menyebut menyesal memiliki minyak dan gas tapi tetap saja miskin.

Di sebagian negara memiliki kekayaan minyak dan gas bumi melimpah adalah sebuah anugerah.

Hal ini lantaran minyak di negara miskin, lebih sering tidak menguntungkan sebagian besar rakyatnya sendiri.

Uang yang dihasilkan hanya akan diembat beberapa orang, dan mengarah pada kebijakan yang salah atau tidak berkelanjutan.

Industri inyak dapat merusak lingkungan, dan seringkali berakhir pada pelanggaran HAM, dan ini terjadi pada banyak cara.

FOTO || Salah satu sudut Kota Dili, Timor Leste dengan latar belakang laut lepas dan patung Cristo Rei atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Kristus Raja. Patung Cristo Rei merupakan salah satu tempat tujuan wisata favorit bagi wisatawan yang datang ke Dili. (Kompas.com)

Pejabat publik dan perusahaan, dan dapat menyebabkan penipuan atau penyuapan.

Dari Shah Iran, Sani Abacha Nigeria hingga Saddam Hussein Irak, para diktator telah mengambil alih kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan besar minyak.

Mereka menggunakannya untuk keuntungan pribadi, untuk mempertahankan kendali, dan untuk mendanai represi.

Tetapi bahkan di negara-negara kaya dan demokratis, korupsi tersebar luas di industri minyak.

Minyak sangat berharga sehingga pemerintah berperang untuk mendapatkannya.

Menurut lembaga itu salah satu alasan utama Australia mendukung invasi Indonesia ke Timor Leste adalah untuk mendapatkan akses ke minyak Laut Timor.

Dan di Timur Tengah, keinginan Eropa akan minyak menjadi motivasi utama bagi penjajahan Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia I.

Baru-baru ini, salah satu alasan utama invasi pimpinan Amerika Serikat ke Irak setahun yang lalu adalah keinginan Amerika untuk lebih mengontrol pasokan minyak global.

Sementara di Timor Leste, mereka tidak memiliki tradisi keterlibatan publik yang konstruktif dalam pembuatan kebijakan.

Bagi kebanyakan orang, seluruh hubungan mereka dengan pemerintah sebelum 1999 mengalami perlawanan.

Warga Timor Leste (Kompas.com)

Pejabat pemerintah cenderung protektif terhadap informasi dan enggan mempercayai masyarakat sipil.

Misalnya, rancangan undang-undang jarang ditampilkan kepada publik sampai disetujui oleh Dewan Menteri.

Dan ketika pejabat terlibat dengan masyarakat sipil, sosialisasi sering kali menggantikan konsultasi.

Di mana pemerintah memberi tahu orang-orang apa yang akan dilakukan daripada menanyakan apa yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat.

Pola ini dibuat oleh Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan akan sulit untuk dihilangkan.

Kemudian pada pemerintahan Timor Leste yang baru, hanya ada sedikit undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Parahnya baik warga negara maupun pegawai negeri tidak mengetahui hal itu.

Lembaga itu kurang memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.

Tanpa pegawai negeri yang profesional dan berpengalaman, kemungkinan korupsi atau penerapan hukum yang tidak konsisten akan meluas.

Perlu waktu untuk membangun tradisi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.(*)

Sumber: Kompas.com || Editor: Nurfuadi Muhammad || Merdekapost.com

Awas!! Ternyata Begini Modus Penipuan Akun WA Palsu yang Mengatasnamakan Anggota DPR-RI

Akun WhatssApp palsu yang dalam modus operandinya mengaku sebagai Anggota DPR-RI Sofyan Ali, SH. (adz)

MERDEKAPOST.COM - Sebagaimana diberitakan sebelumnya tentang Viral Beredarnya kontak WhatsApp (WA) palsu yang mengatasnamakan Ketua DPW PKB Jambi Sofyan Ali yang Saat ini sebagai anggota DPR-RI, yang mana akun WA tersebut bernomor 0877-6514-9460 dengan menggunakan foto profil Sofyan Ali.

Setelah ditelusuri Merdekapost, dalam Modus operandinya akun WhatsApp palsu tersebut menghubungi orang-orang secara pribadi dan juga pimpinan lembaga.

Seperti diungkapkan oleh Sumber Merdekapost.com, Salah seorang Pimpinan Pondok Pesantren di Kerinci mengaku dihubungi via WhatssApp tersebut dan meminta nomor rekening.

Baca Berita Terkait Lainnya:

Hati-hati, Beredar Kontak Whatsapp Palsu Dengan Nama Sofyan Ali

Dikatakannya,"iya, awalnya kami percaya bahwa itu adalah Pak Sofyan Ali, saya sempat chatting dengan akun tersebut dan dia meminta agar saya selaku pimpinan Ponpes mengirimkan nomor rekening Ponpes".

"kami diminta mengirimkan nomor rekening Ponpes (Yayasan) dan katanya Ponpes kita akan dibantu oleh Pak Sofyan Ali DPR-RI melalui Partai PKB".

"Dia menyatakan akan membantu fasilitas ponpes, seperti bantuan bahan bangunan, atap untuk pesantren dan akan dikirimkan dalam bentuk uang ke rekening Ponpes kita".

"namun, lanjutnya, ujung-ujungnya akun WA tersebut meminta sejumlah uang dengan alasan untuk proses administrasi, bahkan lebih jauh lagi dia menyebutkan untuk biaya pengiriman bantuan yang dalam bentuk bahan-bahan tersebut nantinya".

Setelah kami mengamati pembicaraan dalam chattingnya itu, kami mulai curiga dan selanjutnya kami menanyakan kepada pengurus PKB Kerinci tentang kebenaran akun WhatssApp yang mengatasnamakan Pak Sofyan Ali tersebut, dan akhirnya barulah kami tau bahwa nomor tersebut palsu dan bukan milik Pak Sofyan Ali.

"Dalam hal ini, alhamdulillah, kami belum sempat dirugikan, artinya kami atas nama pribadi dan Ponpes belum ada kirim mengirim uang atau transfer uang kepada orang tersebut". Pungkasnya.

Sementara itu, Sofyan Ali Anggota komisi V DPR-RI ini menegaskan, kontak whatsapp itu bukan miliknya alias palsu.

PKB Peduli, Gus AMI Instruksikan Kadernya Bantu Korban Musibah di Sulbar dan Kalsel

"Nomor itu, bukan saya. Apalagi meminta-minta uang. Tolong jangan diladeni," tegasnya, senin (18/01).

Sofyan mengimbau kepada semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menerima pesan atau telepon dari nomor yang tidak dikenal, terlebih mengatasnamakan Ketua DPW PKB Jambi.

"Saya mengimbau kepada semua pihak, jika ada yang menghubungi dan mengatasnamakan saya untuk meminta sejumlah uang. Tolong konfirmasi ke saya, karena sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah meminta uang kepada siapa pun," pungkasnya.

Dirinya juga menghimbau melalui medsos akun facebook Sofyan Ali agar masyarakat berhati-hati dan jangan sampai tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu. (hza)

Masnah Busro Serahkan 98 Sertifikat dan Resmikan Pasar Desa Tantan

Merdekapost.com - Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro, Senin (18/1/2021) kembali menyerahkan sertifikat tanah. Kali ini Masnah menyerahkan sebanyak 98 sertifikat untuk warga Desa Tantan, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi.

Di sana, bupati perempuan itu di dampingin Pj Sekda, Jangging, Camat Sekernan, Kemas Ismail Azim dan jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Muaro Jambi.

Acara penyerahan sertifikat itupun turut mematuhi protokol kesehatan. Buktinya saja, sebelum masuk ke tempat acara, Bupati Masnah terlebih dahulu di lakukan pengecekan suhu serta mencuci tangan. Tak lupa pula seluruh warga dan pejabat turut menggunakan masker.

Dihadapan para perwakilan penerima sertipikat dan tamu undangan yang hadir, bupati berpesan agar sertipikat ini disimpan dan dirawat dengan sebaik-baiknya.

"Silahkan simpan dan rawat dengan sebaik-baiknya, jangan sampai hilang kalau pun hilang usahakan ada duplikatnya, dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya apalagi ini bisa digunakan saat dibutuhkan seperti misal untuk mendapat bantuan pinjaman dari perbankan," kata Masnah.

Tak hanya penyerahan sertifikat, di sana bupati juga meresmikan pasar rakyat milik warga Desa Tantan. Peresmian ini dilakukan dengan pemotongan pita dan penandatangan di batu untuk peresmian pasar itu. (064)

Masnah Busro Tinjau Pembangunan Rumah Tahfiz Qur’an di Desa Kedotan

Merdekapost.com - Usai melakukan pembagian sertifikat tanah dan meresmikan pasar rakyat di Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi. Bupati Muaro Jambi langsung melakukan peninjauan pembangunan rumah Tahfiz Qur’an di desa setempat, Senin (18/1/2021).

Pembangunan rumah Tahfiz Qur’an ini dibangun dengan menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2020.

Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro berharap rumah Tahfiz ini dapat melahirkan penghafal-penghafal Al-quran khususnya dari Desa Kedotan.

“Saya berharap dari rumah Tahfiz Quran di Desa Kedotan ini dapat melahirkan penghafal Al-quran,” kata Masnah.

Dalam kesempatan itu juga, bupati turut menyerahkan bantuan kepada pengurus rumah Tahfiz. (064)

Lagi, Bupati Serahkan Sertifikat Tanah Untuk Warga Desa Kedotan dan Keranggan

Merdekapost.com - Hari ini, Senin (18/01/2021) Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah, SE kembali menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat bertempat di dua Desa yakni di Desa Tantan dan Desa Kedotan untuk 3 Desa dalam Kecamatan Sekernan, yakni Desa Tantan, Desa Kedotan, dan Desa Keranggan.

Untuk Desa Tantan dibagikan sertipikat sebanyak 98 sertipikat, Desa Kedotan 95 sertipikat, dan Desa Keranggan 100 sertipikat.

Dalam penyerahan sertipikat ini, tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Jangning, S.IP, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Suharna, SH, para Kepala OPD lingkup Pemkab Muaro Jambi, Kepala Bank Mandiri Cabang Sengeti, serta tamu undangan lainnya.

Dihadapan para perwakilan penerima sertipikat dan tamu undangan yang hadir, Bupati berpesan agar sertipikat ini disimpan dan dirawat dengan sebaik-baiknya.

Hari ini juga, Bupati Hj. Masnah sekaligus meresmikan dua pasar rakyat di Desa Tantan dan di Desa Kedotan. Peresmian pasar ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati dan disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir serta masyarakat setempat yang sudah lama menantikan peresmian ini. (064)