Polres Kerinci Gelar Apel Deklarasi Penolakan Geng Motor dan Balap Liar

 

Apel Deklarasi Penolakan Geng Motor dan Balap Liar. Foto: 064

Merdekapost.com – Polres Kerinci gelar Apel Deklarasi Penolakan Geng Motor dan Balap Liar oleh Club Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat di Wilayah Hukum Polres Kerinci yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci, AKBP Patria Yuda Rahadian di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh, Sabtu (06/08/2022).

Apel Deklarasi dihadiri oleh, mewakili Bupati Kerinci Kakan Kesbangpol Redi Asri, Kabag Ops Kompol Samsul Bahri Pinem, Kabag Ren Kompol Suharyoto, Kabag Log AKP Suharto, Kasat Samapta AKP Maruli Hutagalung, Kasat Lantas AKP Yudis Tira, Kasat Intelkam Iptu Eko Munkoid, Para Kapolsek Jajaran Polres Kerinci.

Adapun Peserta Apel Deklarasi adalah Anggota Polres Kerinci, Club Motor Vixion, Club Motor NMax, Club Motor RX King, Club Motor Tiger 2000, Persatuan Ojek Sungai Penuh, Persatuan Ojek POOK dan Persatuan Ojek PSPT.

Dalam amanatnya dihadapan 150 peserta apel, Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahadian, menyampaikan peningkatan aktifitas dan mobilitas masyarakat sudah terjadi di seluruh bidang dan sektor, salah satunya adalah banyaknya terbentuk Komunitas Club-club kendaraan roda dua dan roda empat. Hal ini tentu saja Sangat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, Gangguan Kamtibseltibcar dan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

“Untuk itu saya harap para Komunitas Kendaraan roda dua dan roda empat yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh agar dapat mematuhi tertib Berlalu Lintas dan Juga mengajak komunitas lainnya untuk ikuti rekan-rekan berkampanye terkait Tertib Berlalu Lintas guna terwujudnya keamanan dan kelancaran Berlalu Lintas untuk menuju Indonesia Tanguh, Indonesia Tumbuh,” kata Kapolres Kerinci.

Ditambahkan AKBP Patria Yuda Rahadian, sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1494/VII/YAN.1.2/2022 Tentang mulai di belakukanya TNKB Dasar Putih Tulisan Hitam, ini dilakukan secara bertahap kepada masyarakat yaitu TNKB Dasar Hitam masih tetap berlaku dan tidak tidak di kenakan tindakan Pelangaran Lalu sanksi Lintas hingga habis masa belaku TNKB yang di Prioritaskan untuk Kendaraan Baru dan Perpanjangan STNK Lima Tahun.

“Sesuai dengan arahan Kakorlantas Polri akan mengimplemasikan aturan penghapusan Data STNK yang mati pajak selama 2 tahun sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 74 ayat 2, untuk itu diharapkan kepada kita semua untuk taat membayar pajak Roda Dua maupun Roda Empat,” tambahnya.

Kapolres berharap, melalui Pelaksanaan Deklarasi ini Club-club Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat menekan Geng Motor dari Penyalahgunaan Narkoba serta miras oplosan dan Tindak Pidana lainya di Wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

“Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Kerinci sudah banyak terjadi yaitu, Pada Tahun 2021 jumlah Laka Lantas berjumlah Dua Puluh Enam Kasus, Korban yang meninggal sebanyak 7 Orang, Luka Berat sebanyak 2 Orang,” tutupnya. (064)

Perluas Layanan di Indonesia, Maxim Menyapa Warga Muara Bungo

 

Maxim menyapa warga Bungo. Foto: Ist

Merdekapost.com - Sebagai bentuk pemberian layanan yang baik dari Maxim kepada penggunanya, Maxim memperluas jangkauannya ke Provinsi Jambi, tepatnya ke wilayah Muara Bungo. Maxim menawarkan layanan yang beragam namun dengan harga yang ramah dikantong. Layanan Maxim sudah dapat dinikmati oleh warga Muara Bungo mulai bulan ini.

Maxim siap untuk memberikan solusi kepada warga Muara Bungo dengan layanannya. Layanan yang ditawarkan oleh Maxim di Muara Bungo antara lain  Maxim Bike, Maxim Car, Maxim Delivery (Bike & Car), hingga Maxim Food & Shop. Dengan layanan-layanan tersebut, Maxim berharap dapat memenuhi kebutuhan transportasi dari warga Muara Bungo.

Baca Juga: Gubernur Al Haris Dukung Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih

Pemesanan pertama yang diterima oleh Maxim Muara Bungo adalah layanan Maxim Bike, melaksanakan pengantaran dari Jl. M Yusuf Alakaf ke Komplek Wiltop Plaza dengan biaya Rp7.900. Kedepannya, kami berharap layanan Maxim di Muara Bungo akan bertambah banyak dan juga semakin banyak warga Muara Bungo yang dapat menikmati layanan Maxim.

“Maxim memiliki potensi dan kualitas yang baik di banyak kota di Indonesia. Selain harga yang sangat ramah dikantong dan terjangkau bagi banyak orang, Maxim juga membuka peluang usaha dan pekerjaan di Kota Muara Bungo. Kami berharap Maxim di Muara Bungo dapat berkembang pesat dan dapat memajukan perekonomian Muara Bungo” kata Edward Vesta Maradona, Head of Subdivision Maxim Muara Bungo.  

Aplikasi Maxim dapat diunduh melalui App Store, Play Store, atau App Gallery. Dapatkan promo khusus pengguna baru yang dapat diaktifkan dengan memasukkan kode “MAXIM” pada aplikasi untuk mendapatkan saldo perjalanan sebesar Rp100.000. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembaruan Maxim Muara Bungo, dapat mengunjungi akun instagram @maximbungo.official. 

Baca Juga: Wagub Abdullah Sani Harap FKUB Rawat Kerukunan Umat Beragama Di Jambi

Maxim mengajak masyarakat Muara Bungo untuk bergabung dan menjadi bagian dari keluarga Maxim sebagai mitra pengemudi, silakan kunjungi situs https://taxsee.pro/id/id-ID/ untuk melakukan pendaftaran. Setelah mendaftar, dapat mengunduh aplikasi Taxsee Driver sebagai aplikasi pengemudi Maxim. 

Tentang Layanan Maxim

Maxim adalah layanan penyedia transportasi daring yang telah beroperasi di 18 negara di seluruh dunia. Hadir di Indonesia sejak tahun 2018, kini layanan Maxim telah tersedia di lebih dari 70 kota di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang menjangkau lebih banyak kota lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di http://id.taximaxim.com. (064)

Ketua Panitia Konferprov PWI Jambi Pengurus Partai Golkar, Jogi : Konferensi Ini Ilegal

 

Sk muhtadi di partai golkar. Foto: Ist

Merdekapost.com - Tak hanya Ketua PWI Jambi yang juga Bacaketum PWI Jambi, Riduan Agus, Jogi Sirait dan beberapa waartawan mengungkap bahwa Ketua Panitia Konferprov PWI Jambi Muhtadi Putra Nusa, ialah pengurus Partai Golkar Jambi.

Jogi menilai ini kesalahan fatal bagi PWI Jambi, dan parahnya, terkesan dibiarkan oleh PWI Pusat.

"Itu Muhtadi Putra Nusa anggota Partai Golkar Jambi. SK-nya ada, masih juga jadi Ketua Konferensi PWI Jambi. Kek mana ini, apa dianggap bodoh semua wartawan di Jambi ini," ungkap Jogi.

Karena itu, Jogi Sirait meminta publik memperhatikan PWI Jambi dengan seksama. 

"Beginilah PWI Jambi dan pengurusnya saat ini. Apa yang mau diharap kalau begini? Independensi jauh, profesional jauh, memang tak jelas semua," tambahnya.

Dalam PD PRT PWI, sudah dengan tegas menyatakan bahwa pengurus PWI tak boleh terlibat kepengurusan partai politik ataupun afiliasi partai politik.

"Afiliasi partai politik saja tidak boleh. Apalagi jadi pengurus partai politik. Alamaaak... Pusing lihat PWI Jambi ini. Wajar kalau kawan-kawan banyak yang siap keluar dari PWI Jambi ini," katanya.

"Ingat tidak kasus PWI Jambi yang masang jaket ke Calon Gubernur Jambi Cek Endra itu? Di situ saja sudah jelas posisi Muhtadi, orang Golkar dia. Cek Endra orang Golkar. Kasus fatal itu saja, PWI Pusat cuma ngeluarkan teguran keras, tak ada pemecatan. Coba, bisa lihat kan kinerja PWI Pusat ini," ujarnya.(*)

Sekretaris PWI Jambi Benarkan Kantor PWI Belum Dihibah Pemprov

 

Kantor PWI Jambi. Foto: Ist

Merdekapost.com - Sekretaris PWI Jambi Hery Farmansyah, membenarkan bahwa kantor PWI Jambi belum dihibahkan Pemprov Jambi. Sementara, ini hal penting bagi kemajuan PWI Jambi.

“Sudah lama diproses, tapi masih diproses. Semoga ke depan Pak Gubernur Jambi berbaik hati dan berlapang dada menghibahkan kantor itu ke PWI Jambi. Semoga pula ini menjadi pondasi kemajuan PWI di Jambi,” ungkap Sekretaris PWI Jambi Hery Farmansyah, kepada media, Kamis (4/8/2022).

Menurut  Hery Farmansyah, kantor adalah salah satu bagian penting bagi kemajuan organisasi, apalagi organisasi seperti PWI. Karena itu, ia berharap hibah aset kantor PWI Jambi ini harus menjadi agenda penting pengurus.

Sebab, tanah dan bangunan tersebut belum dihibahkan oleh Pemprov Jambi, ini akan menjadi “berbahaya” bagi PWI Jambi.

“Lah kalau suatu waktu Pemprov Jambi membutuhkan kantor dan tanah itu, terus ditarik lagi oleh Pemprov, kita (PWI Jambi, red) mau ke mana? Apa mau di emperan? Makanya ini sangat penting,” ungkap Hery, lagi.

Karena itu, ia berharap dalam waktu dekat, pengurus PWI Jambi bisa bersilaturahmi dengan Gubernur Jambi Al Haris, untuk membicarakan hibah aset tanah dan bangunan bagi kantor PWI Jambi tersebut.

“Kita tahu, Pak Gubernur kita ini juga orang pers. Pernah di RRI. Jadi semoga beliau bersedia membantu proses hibah aset kantor PWI Jambi itu,” tutupnya.

Untuk diketahui, saat ini Pemprov Jambi sedang serius mengevaluasi aset-aset yang ada. Gubernur Jambi sudah berkali-kali mengingatkan agar aset-aset yang ada segera ditertibkan.(*)

Kisruh PWI Sumbar : Ketua Dikomandoi Plt

 

Merdekapost.com - Kisruh pasca Konfeprov PWI Sumbar (Sumatera Barat), PWI Pusat akhirnya mengambil keputusan tegas. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat untuk sementara dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) yang akan ditunjuk Pengurus PWI Pusat. 

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri pengurus harian, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat PWI Pusat di kantor PWI Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (4/8/2022). 

Sebelumnya, konferensi PWI Sumbar telah memilih Ketua baru periode 2022 - 2027 Basril Basyar. Namun kemudian timbul persoalan karena ketua terpilih masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni sebagai dosen di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. 

Hal itu dinilai Dewan Kehormatan melanggar Kode Perilaku Wartawan Pasal 16 Ayat 2 yang melarang ASN menjadi wartawan kecuali yang bekerja di lembaga pemerintah yang berkaitan dengan jurnalistik yakni LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN Antara.

"Karena belum bisa dilantik maka sementara PWI Sumbar akan dipimpin Plt," kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, lewat rilis persnya. 

Menurutnya, PWI Pusat menunggu sampai pengunduran Basril Basyar sebagai ASN dikukuhkan melalui Surat Keputusan dari instansi terkait. 

Adapun batasan maksimalnya adalah enam bulan. Apabila sampai batas waktu tersebut status ASN belum bisa lepas maka akan diadakan konferensi ulang untuk memilih ketua baru. 

Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang menegaskan langkah organisasi harus diambil demi menegakkan semua aturan yang ada di organisasi yakni Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. 

"Kode Etik dan Kode Perilaku Wartawan adalah mahkota wartawan yang paling atas dan harus dijaga demi menegakkan marwah organisasi," tambah anggota Dewan Penasihat, Edward Depari.(*)

Nyanyikan Lagu Dangdut Klasik, Peserta Asal Kerinci Ini Rebut Golden Tiket D Academy 5

 

Foto: vidio.com

Kerinciexpose.com - Audisi D ‘ Academy 5 malam hari ini, selasa (02/08/2022) menampilkan M Aziz peserta asal Desa Punai Merindu, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci.

M Aziz tampil dengan percaya diri dengan membawa seruling, menyanyikan lagu dangdut klasik berjudul Maya dan Termiskin di Dunia.

Ada sedikit catatan untuk penampilan M Aziz dari 3 orang juri pada audisi malam hari ini.

Dewi Persik mengomentari M Aziz suaranya enak dan cengkok dangdutnya sangat khas, hanya saja Aziz harus memperhatikan tempo.

“Suaramu enak, cengkoknya khas tapi tempo harus diperharikan,” kata Depe.

Senada dengan Dewi Persik, juri lainnya Reza mengatakan Aziz harus memperhatikan tempo, jadi terpaksa dirinya harus mengatakan No untuk penampilan Aziz pada malam hari ini.

“Tempo harus diperbaiki jadi terpaksa saya No untuk Aziz,” ujarnya.

Namun Aziz akhirnya lolos ke babak berikutnya memperoleh golden Tiket usai Jenita Janet ingin melihat penampilan Aziz pada babak selanjutnya.

“Saya Yes, selamat Aziz harus diperbaiki untuk penampilan berikutnya ya,” ungkap Janet. (064)

Gubernur Al Haris Dukung Gerakan 10 Juta Bendera Merah Putih

 

Merdekapost.com - Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung program pembagian 10 Juta bendera Merah Putih sebagai bagian dari rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022. 

Hal tersebut dikemukakan Al Haris usai melakukan Pemberian Bendera Merah Putih kepada Para Pengguna Jalan, yang berlangsung di kawasan Simpang Lampu Merah Bank Indonesia Jambi, Telanaipura, Senin (01/08/2022).

Pelaksanaan kegiatan pembagian bendera merah putih ini berada di berbagai titik yang ada di Provinsi Jambi serentak secara nasional dan masing masing daerah melakukannya.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menggugah kembali rasa cinta tanah air dan lebih meningkatkan rasa semangat nasionalisme masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Kegiatan ini sesuai dengan himbauan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Politik dan PUM Kemendagri) untuk melaksanakan Gerakan Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih kepada masyarakat dan  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota hari ini turun serentak membagikan bendera kepada masyarakat, pengendara yang melintas dijalanan dengan target hari ini seluruh Kabupaten/Kota lebih kurang satu juta bendera,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, kegiatan ini bertujuan untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik lndonesia ini dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat, baik secara pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintahan, maupun swasta. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk memasang bendera di rumah rumah, tujuannya adalah semangat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kembali bergelora ditengah tengah masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi.

“Sebagai anak bangsa yang lahir dan hidup di bumi Indonesia terpanggil untuk mengibarkan bendera merah putih pada bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan negara ini, dengan mengibarkan bendera di depan rumah kita masing masing tentu akan teringat kembali sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mengibarkan bendera merah putih menjadi wujud cinta kita kepada negara Indonesia dan juga momen untuk menghargai jasa jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi negara ini,” tutur Al Haris.

“Kita semua mengetahui, selain untuk menyemarakkan HUT ke-77 Republik Indonesia dan menggugah kembali semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air, hal ini sangat penting sekali untuk menghargai jasa para pahlawan bangsa yang gugur di medan perang. Kita sebagai anak bangsa harus mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai pembangunan sehingga kedepannya lebih baik lagi,” pungkas Al Haris. (*)

Jalan Kumpeh

 

Musri Nauli 

Sudah lama saya sudah tidak ke Kumpeh. Praktis sebelum bulan Puasa (Maret 2022). 

Kebetulan akhir minggu ini, “ada urusan dikit”, saya kemudian mampir ke Tanjung. Pusat Ibukota Kecamatan Kumpeh. 

Lagi-lagi saya dikagetkan dengan perkembangan pembangunan jalan ke Kumpeh. Jalan yang semula sempat “lubang menganga” praktis sudah “discrap’. 

Lihatlah. Jalan yang praktis “sempat menganga” didepan Kantor Kecamatan Kumpeh relatif sudah mulus. Dapat ditempuh dengan kecepatan “sedikit santai”. Pun kalau dipacu lebih “kencang” relatif Masih ramai oleh lalu lintas sepeda motor. 

Kalaupun ada “sedikit berlubang’ didepan Desa Kota Karang namun relatif hanya sedikit “mengerem”. 

Begitu juga seterusnya. Menjelang depan SD di Sungai Terap, jalan relatif mulus. Sudah “discrap’. Dan relatif sudah aman dikendarai. 

Bahkan setelah Desa Arang-arang, baik didepan Kantor Desa Arang-arang yang dikenal “ikonik” dengan lubang menganga dan tempat BBI, jalur maut dengan lubang menganga, praktis Sudah aman dilalui. 

Hanya sedikit lubang yang sedikit panjang didepan menjelang masuk Desa Pemunduran. 

Dengan demikian jalan ke Suak Kandis, praktis daerah dan wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu, relatif nyaman dikendarai. 

Memasuki wilayah kecamatan Kumpeh (Dulu dikenal Kecamatan Kumpeh Ilir dan dalam dialek sering disebutkan Daerah Kecamatan Ilir/DKI), Sudah banyak discrap. 

Lihatlah. Tempat lubang yang menganga bak “kubangan kerbau” tempat langganan mobil “terperosok” didepan menjelang Pulau Tiga (Desa Sponjen), praktis Sudah rata dengan tanah. Nyaman dilalui. Walaupun masih discrap. 

Begitu jembatan yang tinggi, praktis Sudah nyaman dikendarai. 

Bayangkan. Hampir 20 tahun jalan yang semula “diabaikan” oleh Pemerintah, ternyata tidak memerlukan waktu yang lama, Sekarang sudah nyaman dikendarai. 

Saya sudah lama menempuh jalan ke Kumpeh Ilir. Baik memang ada Pekerjaan, urusan advokasi ataupun cuma sekedar silahturahmi ke masyarakat Kumpeh. 

Baik urusan Sebelum dan saat menjadi Direktur Walhi, mendampingi masyarakat didalam program BRG (sekarang BRGM), urusan pembuatan Perdes ataupun sekedar jalur “touring. 

Hampir praktis paling sedikit setiap enam bulan sekali, saya memang berkesempatan untuk ke Kumpeh Ilir. Sehingga dipastikan, setiap ada tidak perubahan, saya memang mengetahui secara persis. 

Masih ingat Akhir November 2021, ketika Al Haris kemudian memprioritaskan jalan Jambi - Suak Kandis senilai Rp 390 M (multi years). Aspirasi yang disampaikan Para Kades Se-Kumpeh, Muara Jambi kemudian menjadikan program perbaikan jalan menjadi prioritas. 

Konsentrasi Al Haris memperbaiki jalan Talang Pudak - Suak Kandis membuktikan, Al Haris memang peduli dengan infrastruktur yang ada di Jambi. 

Dengan program yang menelan hingga Rp 390 Milyar (multi years) membuktikan, dalam urusan jalan dan infrastruktur, Al Haris memberikan atensi penuh. 

Dan belum setahun pekerjaan perbaikan jalan Talang Pudak - Suak Kandis, masyarakat Kumpeh (baik Kumpeh Ulu maupun Kumpeh Ilir) sudah bisa tersenyum. 

Tidak salah kemudian, beberapa Kades yang saya hubungi mengabarkan kedatangan saya kesana, dengan Enteng mereka kemudian berujar. 

“Besok kami ke Jambi, bang”, katanya mantap. Terdengar gelak diseberang telephone. 

Akupun tersenyum. Menunggu kedatangan mereka.

Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tunggu Paparan PUPR Soal Jembatan Kelok Sago di Kerinci

 

Merdekapost.com - Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori mengatakan proses penganggaran terkait dengan pembangunan harus sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Ini dikatakan Fauzi Ansori dalam menanggapi wacana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi untuk menambah anggaran pembangunan jembatan Kelok Sago di Batang Merangin Kabupaten Kerinci yang saat ini belum terselesaikan.

“Kelok Sago hari ini kita masih menunggu paparan dari PUPR apakah memang anggaran Rp 45 Miliar yang sudah disiapkan itu, secara teknis sudah mencukupi atau tidak, dan bagaimana proses penganggaran nya yang awal itu pembangunan,” kata anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi tersebut, Jum’at (29/07/2022).

Fauzi menegaskan, Komisi III DPRD Provinsi Jambi akan mempertanyakan itu ke PUPR. Karena informasinya dari Rp 45 yang sudah dipersiapkan pada APBD Murni 2022 yang awalnya untuk pembangunan, ternyata hanya sebatas pengadaan kerangka saja. Lalu ada wacana penambahan anggaran Rp 25 M lagi di APBD Perubahan 2022.

“Informasi nya seperti itu, nah ini akan kita bahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi III dengan PUPR, penganggaran bisa saja dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, harus jelas, masukkan ke KUA PPAS APBD Perubahan, disampaikan ke DPRD di bahas,” tegas politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Menurut Ojie, sapaan akrabnya. Awalnya Rp 45 M itu sudah untuk pembangunan jembatan, akan tetapi setelah review maka adanya wacana penambahan anggaran. “Itu kan harus diajukan dan sampai hari ini belum ada, rekomendasi (Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Kementerian PUPR) belum juga sampai ke DPRD,” ungkapnya.

“Bangunan bawah nya memang sudah selesai namun karena Covid-19 sempat tertunda, sebenarnya secara prinsip kita DPRD juga mendorong untuk menyelesaikan itu, tapi semuanya kembali kepada aturan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Gubernur Al Haris Ajak Masyarakat Hijrah Jadi Lebih Baik

 

Merdekapost.com - Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengajak masyarakat, khususnya kaum muslimin untuk berhijrah menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Al Haris saat mengikuti Doa dan Zikir Bersama dalam rangka Doa dan Zikir Akhir Tahun 1443 Hijriyah, yang berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Jambi, Jum’at, (29/07/2022).

“Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena kita  masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, untuk dapat hadir bersilahturahmi dan mengikuti kegiaytan ini yang mana kita akan mulai memasuki Tahun 1444 Hijriyah. Mudah mudahan do,a kita semua, apa yang telah dilalui dengan semua kealpaan kita, kekurangan kita, dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, tentu masih banyak kekurangan, kedepannya harus lebih baik lagi,” ujar Al Haris.

Al Haris mengemukakan, Tahun Baru Islam harus menjadi sarana untuk memperkokoh persaudaraan (ukhuwah islamiyah), persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah) dengan mempererat persaudaraan sesama, tingkatkan kebersamaan dan jangan lupa istiqomah. “Saya ingin mengajak kita semua untuk memahami dan memaknai hijriyah sebagai teladan bagi kita dalam membangun kehidupan berbangsa, khususnya di Provinsi Jambi, untuk menuju masa depan yang lebih baik,” ajak Al Haris.

“Melalui doa dan zikir bersama ini, mari kita jadikan momentum untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing bagaimana dan sudah sejauh mana kita menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, dan kepada Allah kita meminta ampun. Kebaikan pada hari ini dan hari esok karena hanya orang yang mendapatkan taufik dan pertolongan Allah Subhana Wa Ta’ala yang selalu mendapatkan keberkahan waktu, serta perbuatan yang salah ditahun yang lalu, jangan diulang lagi di tahun mendatang,” tambah Al Haris.

Al Haris menuturkan pada Tahun Baru 1444 Hijriyah harus lebih meningkatkan momentum setiap individu untuk bangkit meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, meningkatkan tali silahturahmi dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan waktu untuk bekerja dan keluarga serta berikan waktu terbaikmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena nikmat yang sering kita lupakan adalah waktu luang dan kesehatan, untuk itu sudah sepantasnya kita memanfaatkannya secara baik, efektif dan semaksimal mungkin untuk amal shalih.

Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berulang-ulang kali menyebutkan demi waktu, hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu agar manusia tidak merasa rugi karena dalam waktu itu terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan,” tutur Al Haris.

“Melalui doa dan zikir akhir tahun, tidak hanya sebagai rutinitas belaka akan tetapi apa yang telah kita capai di tahun kemarin menjadi pedoman untuk perbaikan di masa mendatang, dan mari kita awali tahun baru ini dengan niat yang baik, semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala mengiringi setiap langkah dan usaha kita yang dibarengi dengan peningkatan nilai-nilai ibadah, guna mencapai keselamatan fiddun yaa wal akhirah. Mari kita do,akan agar Jambi sebagai daerah yang aman, damai dan kondusif, warganya beriman, semoga diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” pungkas Al Haris.

Pada kesempatan tersebut, Ustadz M. Amin memberikan tausiah terkait Bulan Muharram yang merupakan bulan yang mulia dan memiliki banyak keutamaan serta mengajak untuk memanfaatkan kedatangan bulan Muharram sesuai yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. (*)

Dewan Gelar FGD Penguatan Bapemperda

 

Merdekapost.com - DPRD Provinsi Jambi mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi, Jumat (29/07/2022).

Tujuan dari diadakannya FGD yang bertemakan Penguatan Peran Bapemperda DPRD Provinsi dan Kebupaten/Kota Dalam Pembentukan Peraturan Daerah yakni untuk penguatan dan peningkatan peran serta pemahaman Bapemperda DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan FGD ini, yang menjadi Narasumber adalah Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Unsur DPRD Provinsi Jambi, Unsur Pemerintah Provinsi Jambi, dan Unsur DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Narasumber dalam kegiatan tersebut, Makmur Marbun mengungkapkan bahwa kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jambi bisa menjadi contoh bagi instansi lain.

“Bisa jadi ini menjadi suatu contoh, baga

imana melakukan akselerasi penyusunan kebijakan di Provinsi atau Kabupaten/Kota,” kata Makmur.

Ia juga menambahkan forum yang digelar hari ini, merupakan sebuah forum yang strategis, dimana pembentukan kebijakan berupa Perda, harus melalui beberapa tahapan, sehingga memberi sinyal kepada pihak-pihak terkait untuk segera merampungkan Ranperda yang tengah dibahas.

“Sehingga mereka mengetahui, ada beberapa Perda yang harus segera (diselesaikan, red), dan telah ditargetkan dalam tempo beberapa bulan kedepannya,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyampaikan apresiasinya terhadap Narasumber, yakni Makmur Marbun.

“Mengapa kita undang, beliau adalah Direktur yang benar-benar menguasai produk Hukum daerah,” ucap Edi.

Edi menyinggung banyaknya persoalan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, yang tentu harus diakselerasikan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.

“Apalagi kemarin ada UU Ciptaker, yang memang harus bersinergi disitu, jangan sampai nanti mereka mengatur apa, kita mengatur apa,” ujarnya.

Ia menambahkan nantinya akan terjadi banyak APBD yang mubazir, dikarenakan fasilitasnya ditolak karena tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebelum pergi, Ketua DPRD Provinsi Jambi itu, kembali mengatakan bahwa kegiatan FGD ini menjadi kesempatan bagi mereka belajar dengan Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Makmur Marbun. (*)

Gubernur Al Haris Tandatangani Kesepakatan Bersama Pengelola BMN

 

Merdekapost.com - Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Aset Desa, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, yang berlangsung di ruang VIP Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (28/07/2022).

Penandatanganan Kesepakatan ini sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah kongkrit mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik. Kesepakatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset yang selama ini atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk piutang daerah, lelang barang milik daerah, dan pengembangan sumber daya manusia di daerah.

“Sesuai dengan visi misi Jambi Mantap poin pertama adalah tata kelola pemerintahan yang baik, didalamnya tentu juga ada bagaimana pemerintah mengaktifkan aset-aset daerah secara profesional dan proporsional. Kita juga tahu bahwa pemerintah memberikan dana desa cukup besar dan juga harus ada pendampingan tentang pengeloaan aset desa,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, Al Haris menjelaskan, kerjasama ini akan menertibkan barang barang aset milik negara yang tujuan pertamanya adalah aset ini berada pada kondisi aman, jelas keberadaannya dan terukur.

“Aset ini juga akan dinilai apakah mungkin kita melakukan kerjasama, karena aset ini rawan untuk diambil orang dan dikuasai secara fisik. Untuk itu melalui kerjasama ini akan diberikan bimbingan, yang paling penting aset ini memberikan nilai tambah dan pendapatan bagi daerah, dan banyak investasi yang muncul,” jelas Al Haris.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Surya Hadi menyatakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Daerah ini adalah tindak lanjut dari arahan untuk fokus pada UMKM dan juga membantu Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam hal pembinaan aset daerah yang kebutuhan secara regulasi.

“Perbedaan aset daerah ini sama dengan aset instansi vertikal dan berdasarkan catatan, sering kami komunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada setiap daerah, dimana  pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP laporan keuangan daerah   namun masih banyak catatan-catatan tindak lanjuti, diantaranya adalah permasalahan aset,” kata Surya Hadi.

“Untuk UMKM, kami akan mendukung dari bisnis dan anggaran juga masalah pemasaran, khususnya konsen dalam membantu dari sisi penyediaan lahan dari aset-aset yang tidak digunakan untuk dieksekusi dan bisa kita pakai serta kedepannya bisa kita hibahkan. Kita juga bisa membantu dalam  program jika  UMKM yang terjerat hutang piutang bisa dibantu dari sisi keringanan hutang, serta pada sisi pemasaran, melalui lelang yang bisa melalui virtual lelang ini bisa seluruh Indonesia untuk diikuti dengan proses bisnis yang baik dan benar,” jelas Surya Hadi. (*)

Tim Pemenangan Hery FR Tolak Pendaftaran Ketua PWI Provinsi Jambi Diperpanjang

 

Ketua Tim Pemenangan Hery FR, Joni Rizal. Foto: Ist

Merdekapost.com - Ketua Tim Pemenangan Hery FR bersikap dan Menolak Diperpanjangnya Masa Pendaftaran Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2022-2027

"Aneh, sudah ada calon untuk apa diperpanjang. Kalau panitia semena-mena, tidak demokratis bubarkan saja atau laporkan ke PWI Pusat agar diambil alih," kata Joni Rizal, Ketua Tim Pemenangan Hery FR pada Kamis, 28 Juli 2022.

Baginya tidak ada alasan jelas terkait perpanjangan masa pendaftaran, sudah ada dua calon yang mendaftar. Dia menyebut panitia tidak konsisten dan profesional.

"Lawan kotak kosong kan tidak apa-apa juga, apakah ada aturan calon harus dua atau lebih? Bubarkan panitia karena tidak paham," ujar Joni Rizal.

Tim pemenangan Hery FR menyatakan sikap sebagai berikut:

1.Menolak perpanjangan masa pendaftaran Calon Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2022-2027, karena keputusan tersebut tidak melalui proses musyawarah mufakat dan kuat dugaan keputusan Individual.

2.Adanya Indikasi Panitia Konferprov Jambi tidak Demokratis dan Profesional karena tidak taat aturan serta tidak tertib administrasi.

3.Adanya dugaan maksud terselubung yang menguntungkan salah satu calon.

4.Adanya dugaan panitia berada dalam tekanan dan tidak bisa menjaga Netralitas karena Incumbent yang juga mencalokan diri masih beraktivitas di Sekretariat PWI Provinsi Jambi.

5.Meminta pengurus PWI Pusat mengambil alih Konferprov Jambi.

"Surat itu kami layangkan ke pengurus PWI Pusat, hari ini," ucap Joni Rizal. 

Sementara itu, Ketua SC, Arwani mengaku perpanjangan pendaftaran itu sudah disepakati dalam rapat, untuk mengakomodir calon lain. "Panitia bisa melakukan perpanjangan," kata Arwani. 

Sebaliknya, salah satu anggota SC, Septimen Loethfi mengaku tidak tahu. "Saya tidak ikut rapat jadi saya tidak tahu ada rapat perpanjangan itu," kata Septimen. (*)

Wagub Abdullah Sani Harap FKUB Rawat Kerukunan Umat Beragama Di Jambi

 

Merdekapost.com - Wakil Gubernur Jambi, Drs.H.Abdullah Sani,M.Pd.I., mengharapkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terus menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi sehingga tetap berjalan dengan kondusif. 

Hal tersebut disampaikan Sani pada Rapat Koordinasi (Rakor) FKUB Provinsi Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di Hotel Golden Harvest Jambi, Kamis (28/07/2022).

“Saya harap kondisi ini terus berkelanjutan, kerukunan, kondusifitas terus terawat agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan optimal dan merata. Melalui rakor ini saya mengimbau kepada FKUB Provinsi Jambi dengan segala aktivitasnya agar senantiasa memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Jambi,” ujar Sani.

Sani menuturkan, semoga rakor ini dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan output positif, baik bagi perkembangan FKUB Provinsi Jambi kedepannya, yang tentu saja akan berdampak besar bagi keutuhan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Jambi. Selama ini, kerukunan dan toleransi umat beragama di Provinsi Jambi telah berjalan dengan baik, hal ini tentu saja tercipta karena tingginya toleransi, sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama di Provinsi Jambi.

Lebih lanjut, Sani mengungkapkan, moderasi beragama merupakan upaya kreatif untuk mengembangkan sikap keberagamaan, sebagai salah satu langkah preventif menghadapi desakan ketegangan akibat klaim kebenaran dari individu dengan interprestasi literal dan penolakan arogan atas ajaran agama yang dapat mengarah pada paham radikalisme dan sekularisme.

“Moderasi beragama menjadikan toleransi sebagai cara terbaik untuk menghadapi paham-paham yang dapat mengancam kehidupan beragama, yang dikemudian hari akan berimbas terhadap persatuan dan kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Sani.

Sani juga berpesan kepada FKUB sebagai mitra pemerintah dengan perannya yang strategis untuk mengelola keberagaman dan merawat kerukunan di Indonesia, bergandeng tangan dengan pihak terkait, agar menumbuhkan semangat untuk memelihara kerukunan dan menghormati keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat, melalui berbagai dialog maupun mediasi, hingga sosialiasasi dan pembinaan kepada masyarakat.

“Upaya upaya ini kita lakukan juga menjadi langkah deteksi dini terhadap permasalahan umat beragama di masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi serta dapat menjadi wadah untuk menampung aspirasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan pemerintah kedepannya,” tutup Sani.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi, Mukti Said mengatakan, FKUB di berbagai daerah baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota mengemban tugas penting bagi berlangsungnya kehidupan beragama ditengah tengah masyarakat untuk rukun dan damai serta melakukan pemberdayaan masyarakat dalam perjalanan pengemban tugas berhadapan dengan permasalahan.

“Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu kategori pertama yaitu kategori masalah substantif atau masalah-masalah yang memang menjadi tugas pokok sendiri seperti pendirian rumah ibadah dan konflik agama kemudian kategori kedua yaitu masalah operasional seperti persoalan pendanaan organisasi pengurusan dan lain sebagainya,” kata Mukti. (*)