Kembali Tinjau Pasar Tanjung Bajure, Pemkot Sungai Penuh Dorong Penataan dan Kesejahteraan Pedagang

Wawako Azhar dan Sekda Alfian Kembali turun meninjau Pasar Tanjung Bajure, Pemkot Sungai Penuh Dorong Penataan dan Kesejahteraan Pedagang.(Ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah bersama Sekretaris Daerah Alpian kembali melakukan peninjauan ke Pasar Tanjung Bajure, Sabtu (3/2025), guna memastikan kondisi pasar sekaligus menyerap aspirasi pedagang dan pekerja.

Dalam kunjungan tersebut, keduanya meninjau langsung aktivitas perdagangan serta berdialog dengan para pedagang. Sejumlah masukan, keluhan, hingga harapan terkait pengelolaan pasar disampaikan secara terbuka oleh para pelaku usaha.

Wawako Azhar menekankan bahwa keberadaan pasar memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Selain menyerap aspirasi, Wawako Azhar dan Sekda Alpian juga melakukan pemantauan terhadap pemasangan tenda sosial di kawasan pasar. Mereka turut menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan para buruh yang bekerja di lingkungan pasar tersebut.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, sekaligus menciptakan suasana pasar yang lebih tertata, nyaman, dan produktif.

“Pemerintah daerah berharap adanya keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para pedagang, dalam memberikan masukan demi perbaikan sektor pasar. Dengan pengelolaan yang baik, pasar tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” ujar Wawako Azhar.(Adz)

Penataan Pasar Tanjung Bajure Kian Intensif, Wawako Azhar & Sekda Alpian Turun Langsung

 

Penataan Pasar Tanjung Bajure Kian Intensif, Wawako Azhar dan Sekda Alpian Turun Langsung.(ist)

SUNGAI PENUH - Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah bersama Sekretaris Daerah Alpian, didampingi dinas terkait, kembali turun langsung memantau penertiban kawasan Pasar Tanjung Bajure.

Penertiban difokuskan pada pedagang yang masih menggunakan badan jalan di sepanjang Jalan M. Yamin. Selain itu, pemerintah juga menata bangunan toko atau ruko yang memanfaatkan bahu jalan, dengan mengimbau para pemilik untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Tak hanya itu, penataan juga menyasar relokasi pedagang. Para pedagang ayam dipindahkan ke lantai dua Pasar Tanjung Bajure, sementara pedagang ikan diarahkan menempati los ikan yang telah disediakan di dalam area pasar.

Baca Juga: Heboh Uang Palsu Rp50 Ribu dan Rp100 Ribu Beredar di Balai Hiang Kerinci

Dalam pelaksanaannya, pendekatan persuasif dan humanis tetap menjadi prioritas. Pemerintah berupaya membangun komunikasi langsung dengan para pedagang agar proses penertiban berjalan kondusif tanpa menimbulkan gesekan.

Wawako Azhar Hamzah menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menata ulang wajah Pasar Tanjung Bajure agar lebih tertib, rapi, dan nyaman bagi masyarakat.

Selain penataan fisik, pemerintah juga melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima guna memastikan penempatan yang lebih teratur, baik dari sisi lokasi maupun administrasi ke depannya.

Melalui upaya ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kawasan pasar dapat menjadi lebih tertib dan representatif, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih nyaman dan berkelanjutan.(Die)

Tamparan Keras! Menteri PAN-RB RI Nilai Pemkot Sungai Penuh Peringkat Terendah Pelayanan Publik Se-Jambi

Tamparan Keras! Menteri PAN-RB RI Nilai Pemkot Sungai Penuh Peringkat Terendah Pelayanan Publik Se-Jambi.(ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kota Sungai Penuh memperoleh indeks pelayanan publik sebesar 2,66 dengan kategori C, menempatkannya di peringkat ke-11 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Jika ditarik ke level nasional, capaian ini tentu masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya aspek yang belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di daerah.

Perbandingan Indeks Pelayanan Publik se-Provinsi Jambi

Berdasarkan data resmi hasil penilaian:

Kabupaten Batang Hari: 4,32 (A)

Kabupaten Kerinci: 4,08 (A)

Provinsi Jambi: 4,30 (A)

Kota Jambi: 4,00 (B)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat: 3,97 (B)

Kabupaten Merangin: 3,15 (B)

Kabupaten Muaro Jambi: 3,08 (B)

Kabupaten Tebo: 2,91 (C)

Kabupaten Sarolangun: 2,77 (C)

Kabupaten Tanjung Jabung Timur: 2,75 (C)

Kota Sungai Penuh: 2,66 (C)

Kabupaten Bungo: 2,18 (C)

Dari data tersebut, Kota Sungai Penuh hanya berada satu tingkat di atas Kabupaten Bungo.

Pendekatan pembinaan : Wako Alfin dan Wawako Azhar serta Sekda Alpian, turun memantau pelayanan Publik di lingkup Pemkot Sungai Penuh, Hendaknya Jika Tidak Efisien harus ada tindak lanjut hukuman/sanksi tegas. (Ist)

Mengacu pada Standar Penilaian Nasional

Penilaian pelayanan publik mengacu pada ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Penilaian tidak hanya melihat kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga menitikberatkan pada:

  • Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP)
  • Responsivitas aparatur
  • Inovasi pelayanan
  • Digitalisasi layanan
  • Efektivitas pengawasan internal

Secara infrastruktur, Kota Sungai Penuh dinilai sudah mendekati standar. Namun, persoalan utama disebut berada pada mindset aparatur, di mana budaya melayani masyarakat belum sepenuhnya terinternalisasi. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), orientasi kerja seharusnya adalah melayani, bukan dilayani.

Kondisi ini Menjadi Alarm untuk Evaluasi menyeluruh

Rendahnya nilai ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik.sebab Pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di mata masyarakat dan menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Sejumlah aspek yang dinilai masih lemah meliputi diantaranya:

  • SOP yang belum optimal
  • Respons aparatur yang masih rendah
  • Minimnya inovasi pelayanan
  • Digitalisasi yang belum maksimal
  • Pengawasan internal yang belum efektif

Tidak kalah penting, perlu adanya sistem penghargaan (reward) dan pembinaan bagi petugas pelayanan terdepan agar kualitas layanan meningkat secara berkelanjutan

Tanggung Jawab Bersama Seluruh SKPD, Jadi Momentum Reformasi Pelayanan Secara Serius

Capaian pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. OPD, kantor camat, kelurahan hingga desa merupakan ujung tombak pelayanan di bidang administrasi, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan layanan dasar lainnya.

Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Namun di sisi lain, hasil evaluasi ini juga bisa menjadi momentum reformasi pelayanan secara serius. Sebab kualitas pelayanan publik tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga memengaruhi daya saing daerah, investasi, serta citra pemerintahan.

Apabila seluruh perangkat Pemkot Sungai penuh mampu berbenah, memperbaiki sistem, serta meningkatkan profesionalisme aparatur, bukan tidak mungkin Kota Sungai Penuh dapat keluar dari zona bawah dan memperbaiki peringkat pada evaluasi berikutnya.(Adz)

Klarifikasi Dinkes & Pihak RSU MHAT, Tak Mampu Redam Kritik, Pelayanan Tetap Jadi sorotan Tajam!

Klarifikasi Dinkes & Pihak RSU MHAT, Tak Mampu Redam Kritik, Pelayanan Tetap Jadi sorotan Tajam warga.(adz)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Klarifikasi yang disampaikan pihak RSUD Mayjen H.A. Thalib terkait berbagai keluhan pelayanan ternyata belum mampu meredam kekecewaan masyarakat.

Di media sosial, sejumlah warganet mengaku tetap tidak puas dan menilai persoalan yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar pembelaan diri.

Beberapa komentar warga menyebut, setiap tahun rumah sakit daerah tersebut kerap viral karena keluhan serupa.

Mulai dari sikap petugas yang dinilai kurang ramah, pasien yang diminta mencari ruangan sendiri, hingga pengalaman keluarga pasien yang harus menjemput obat tanpa pendampingan petugas.

“Pegawai dan staf sibuk mengklarifikasi dan membela diri, bukannya evaluasi. Tahun ke tahun selalu viral, tapi tidak merasa ada yang salah,” tulis salah satu akun di media sosial.

Baca Juga: Usai Viral Keluhan Pelayanan, Pegawai RSU M.H.A.Thalib Sungai Penuh Akan Dirotasi

Warga menilai kritik dan keluhan masyarakat seharusnya menjadi masukan penting bagi manajemen rumah sakit. Terlebih, sebagai fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah daerah, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan profesional, ramah, dan humanis.

Menurut sejumlah warga, profesionalisme tenaga kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan medis, tetapi juga dari sikap dan empati terhadap pasien.

“Kalau kerja profesional, pasien sehat yang dapat pujian, rumah sakit juga yang dapat nama baik. Itu juga jadi ladang amal kalau melayani dengan ikhlas,” ujar seorang warga.

Sebaliknya, sikap jutek, cuek, dan pelayanan yang dianggap kurang informatif dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik.

Baca Juga: Pasca Viral di Medsos Keluhan Warga tentang Pelayanan, Ini Klarifikasi Dinkes dan Manajemen RSUD M.H.A. Thalib

Padahal, citra rumah sakit sangat bergantung pada pengalaman pasien dan keluarga selama menjalani perawatan.

"harus pk wali kota tegas memberikan peringatan ketegasan kepada para dokter dan perawat..,,??? kok saya heran pejabat cuman tinggal diam aja" ungkap netizen lagi

Bahkan ada netizen yang bilang,"Langsung k pak Prabowo aja gan🙏"

“Kami hanya ingin dilayani dengan baik. Itu saja,” tulis warganet lainnya. 

Ini berarti pada intinya masyarakat kota Sungai Penuh dan Kerinci berharap bisa dilayani dengan baik, sopan, beretika dan megutamakan rasa kemanusiaan

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak manajemen terkait tuntutan evaluasi menyeluruh atas sistem pelayanan.

Masyarakat berharap, polemik yang kembali mencuat ini menjadi momentum pembenahan internal demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Sungai Penuh.

Pegawai Akan Dirotasi

Pasca viralnya keluhan pelayanan di RSU MHA Thalib Sungai Penuh, Pihak Pemerintah yang dalam hal ini diambil alih oleh Sekda Kota Sungai Penuh Alfian turun ke RSUD dan melakukan evaluasi

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Dinkes dan Manajemen RSUD (Direktur), Sekda menyampaikan bahwa akan dilakukan rotasi atau mengganti pegawai /petugas

Alpian mengatakan rotasi dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan, memperkuat manajemen internal, serta memastikan kebutuhan tenaga di setiap unit terpenuhi secara proporsional.

"Kita ingin pelayanan di RSU semakin maksimal, responsif, dan profesional. Jika ada kekurangan tenaga di unit tertentu, tentu akan kita sesuaikan melalui pergeseran pegawai,” ujarnya.

Baca Juga: 

Awal Tahun ini, Total Sudah 12 Nyawa Terenggut PETI di Sarolangun, Sementara Pemilik Kabur

Lagi, Satresnarkoba Polres Kerinci Ungkap Peredaran Sabu, Modus 'Sistem Tempel', Satu Kurir ditangkap di Desa Sumur Anyir

Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit.

Pemerintah daerah, kata Alpian, ingin memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan agar upaya peningkatan mutu layanan dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Sungai Penuh.(*)

(Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs