Kronologi Terbongkarnya Duet Anies-Cak Imin, Peta Pilpres 2024 Berubah

Anies Baswedan - Gus Muhaimin

Jakarta - Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Partai NasDem karena keputusan sepihak duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024. Demokrat membongkar kronologi keputusan sepihak duet Anies-Cak Imin.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Partai Demokrat menyebut dipaksa menerima keputusan duet Anies-Cak Imin oleh Surya Paloh. Partai Demokrat yang menggelar rapat di Cikeas, Bogor, mengeluar perintah menurunkan baliho-baiho yang memuat gambar Anies Baswedan.

"Ya gambar Anies kami take down," kata Anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarief Hasan saat dikonfirmasi.

Berikut kronologi terbongkarnya duet Anies-Cak Imin yang diungkap Partai Demokrat:

29 Agustus 2023

Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, disebut secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

30 Agustus 2023

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Anies disebut dalam urusan yang sangat penting, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

Urusan penting ini disampaikan pendukung Anies saat peluncuran aplikasi untuk menjaga hubungan Anies dengan relawan. Sudirman Said yang diagendakan hadir untuk memberi sambutan batal hadir karena disebut ada rapat penting soal kabar baik.

Product manager tim aplikasi Anies, Iving A. Chevny menjelaskan mengapa rapat itu disebut penting karena terkait kabar baik. Iving juga tidak menyangkal bahwa kabar baik yang dimaksud adalah soal pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan.

31 Agustus

Selanjutnya, pada Kamis 31 Agustus 2023, Anies Baswedan sowan ke kediaman ibunda Ketum PKB Cak Imin, Nyai Hj Muhasonah, di Jombang. Anies meminta doa restu.

Anies menyambangi kediaman Muhasonah di kompleks Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Kamis (31/8). Anies juga berziarah ke empat makam pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Anies yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam didampingi istrinya, Fery Farhati, saat sowan ke kediaman Muhassonah. Kedatangan Anies untuk bersilaturahmi dan meminta doa.

Pada hari yang sama, Partai Demokrat menggelar rapat sejak siang di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/83). Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkediaman di Cikeas.

Partai Demokrat kemudian menyampaikan rilis yang menyebut persetujuan duet Anies dan Cak Imin diambil sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh. Demokrat merasa dikhianati oleh keputusan NasDem tersebut.

Atas sikap Demokrat tersebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan duet Anies-Cak Imin belum final disepakati. Persetujuan belum tuntas didapat.

"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa," kata Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (31/8) malam.

Surya Paloh berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan. Surya Paloh meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya.

"Jadi kita tunggu perkembangan satu-dua hari ini," kata Surya Paloh.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengungkapkan respons Cak Imin soal wacana duet dengan Anies Baswedan. Lukmanul menyebut Cak Imin sosok yang terbuka dengan semua perkembangan.

"Ya kalau Gus Imin kan hampir setiap hari diskusi ya, terkait dengan situasi poros pilpres. Saya kira beliau orang yang cukup positif untuk menilai setiap perkembangan," kata Lukmanul kepada wartawan di rumah dinas Cak Imin, Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/8).

Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan menjelaskan bahwa sesuai dengan piagam kerjasama Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, penentuan cawapres ditentukan oleh capres yakni Anies Baswedan.

"Capres telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, mereview semua pilihan nama yg diusulkan," kata Sudirman Said dalam keterangan pers tertulis kepada wartawan, Kamis (31/8).

Baca Juga: Anies Tunjuk Cak Imin Ketum PKB Bakal Cawapres

Selanjutnya, para parpol anggota KPP berembuk. Tersebutlah satu nama cawapres untuk Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

"Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," kata Sudirman.

Ada partai yang ingin agar pasangan Anies-AHY segera ditetapkan. Namun pembahasan belum berhenti. Tidak semua pihak dalam koalisi setuju bila AHY menjadi cawapres Anies. Ada partai yang tidak ingin terburu-buru.

"Pimpinan partai merespon secara beragam atas usulan ini. Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain. Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," kata Sudirman Said.

(adz/sumber: detik.com)

Wacana Duet Ganjar-Anies, Pengamat: Demokrat Cenderung Hengkang

Foto Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bersama bacapres PDI-P Ganjar Pranowo di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023). (KOMPAS.com)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM  - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, wacana menduekan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, berpotensi memunculkankan perpecahan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Diketahui, Anies saat ini diusung KPP sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. 

Menurutnya, jika Anies berduet dengan kompetitornya tersebut, justru berpotensi membuat Partai Demokrat hengkang dari koalisi. Kondisi berbeda, menurutnya, akan terjadi di internal koalisi PDI-P cs, koalisi pengusung Ganjar, yang cenderung lebih solid. 

Baca juga: 

Soal Wacana Duet Ganjar-Anies, Ini Respons NasDem, PKS & Demokrat

"Kecenderungan Demokrat yang bakal hengkang dari kubu perubahan. Dari kubu Ganjar cenderung solid," ucap Adi ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (24/8/2023). 

Meski begitu, ia menilai, hengkangnya parpol dari koalisi tidak akan memberikan dampak signifikan. Sebab, pada saat pilpres yang dipilih adalah sosok, bukan parpol koalisi. Di sisi lain, ia meyakini bahwa Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mengusung Anies sebagai bacapres, bersama PKS akan tetap mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bila berduet dengan Ganjar. Alasannya, Anies diyakini memberikan efek elektoral yang besar bagi Nasdem.  

Baca juga: 

Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB 

"Kemungkinan besar PKS juga merapat karena pemilih PKS mayoritas penggemar Anies," kata Adi. Selain itu, ia menambahkan, duet Ganjar-Anies juga akan saling melengkapi kekurangan elektoral wilayah satu dan yang lain. Sebagai contoh, Ganjar memiliki elektoral yang kuat di dua provinsi yang menjadi lumbung suara di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ganjar pun juga memiliki elektoral yang kuat di Pulau Bali, yang notabene merupakan salah satu kandang PDI Perjuangan. 

"Anies kuat di Jabar, Jakarta, Banten, dan lainnya. Jumlah provinsi basis Ganjar dan Anies ini pemilihnya mayoritas," ucapnya. 

Sebelumnya, wacana penggabungan Ganjar-Anies bermula dari Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, yang membayangkan penyatuan dua bacapres tersebut pada Pemilu 2024 nantinya. 

Baca juga: 

Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

"Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan. Tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama-sama masih muda, cerdas, dan energik," imbuhnya. (*)

SUMBER: KOMPAS.COM | EDITOR: ALDIE PRASETYA 

Hasil Survei Terbaru PKB Tembus 3 Besar, Jazilul: Berkat Do'a Para Ulama dan Kerja Keras Seluruh Kader

DR. Jazilul Fawaid Waketum DPP PKB (Ketua LPP DPP PKB). (Doc/Ig)

JAKARTA | Merdekapost.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi tiga besar, menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. 

Menurut hasil survei, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh elektabilitas sebesar 7,6 persen, naik 2,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023. 

"Elektabilitas PKB itu tercatat sebagai yang tertinggi diraih sejak survei pada Januari 2015," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (24/8/2023). 

Dengan pencapaian elektabilitas PKB yang berada pada posisi 3 besar, ini sekaligus membuktikan bahwa PKB telah mengokohkan diri menjadi salah satu partai besar, ini sangat penting terutama disaat-saat menjelang Pemilu 2024.

Berita Lainnya: Bertemu Ganjar, Gus Imin Menolak saat PKB Diajak Bergabung: "Saya Masih Bersama Pak Prabowo"

DR Jazilul Fawaid Waketum DPP PKB melalui akun Instagramnya menulis, berkat do'a para ulama dan kerja keras seluruh kader, insya Allah PKB akan terus  membesar.

"Berkat do'a para ulama dan kerja keras kader"

"Hasil kerja yang terpotret dari survey Litbang Kompas ini menjadi pelecut bagi kita untuk semakin bekerja keras lagi mendekati rakyat. Semangat!" Tulisnya di akun resminya @jazilulfawaid_real. 

Untuk diketahui, Perolehan elektabilitas PKB dalam survei ini menyalip Golkar dan Demokrat yang unggul pada survei sebelumnya. Berdasarkan survei pada Juli 2023, Partai Golkar berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 7,2 persen, turun 0,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023.  

Sementara itu, Partai Demokrat yang sebelumnya berada di peringkat ketiga ke peringkat kelima karena elektabilitasnya turun dari 8 persen menjadi 7 persen. 

Berita Terkait: Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Selain PKB, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di posisi keenam juga menyalip Partai Nasdem yang duduk satu peringkat di bawahnya. Pada survei ini, PKS memperoleh elektabilitas 6,3 persen, naik signifikan dari 3,8 persen pada survei Mei 2023. 

Sedangkan, elektabilitas Nasdem tercatat turun dari 6,3 persen pada Mei menjadi 5,9 persen pada Agustus. Adapun posisi dua teratas masih diisi oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 24,4 persen diikuti Partai Gerindra 18,9 persen.

Berita Terkait Lainnya:

Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB

Partai-partai lainnya berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen, yakni Partai Amanat Nasional (3,4 persen), Partai Persatuan Indonesia (3,4 persen), dan Partai persatuan Pembangunan (1,6 persen). 

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. (Penulis: Heri Zaldi | Editor: Aldie Prasetya |  Sumberdata: Kompas.com).

Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Foto Ilustrasi partai politik .(mpc | kOMPAS.COM) 

JAKARTA |  MERDEKAPOST.COM - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi tiga besar, menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. 

Menurut hasil survei, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh elektabilitas sebesar 7,6 persen, naik 2,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023. "Elektabilitas PKB itu tercatat sebagai yang tertinggi diraih sejak survei pada Januari 2015," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (24/8/2023). 

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB

Perolehan elektabilitas PKB dalam survei ini menyalip Golkar dan Demokrat yang unggul pada survei sebelumnya. Berdasarkan survei pada Juli 2023, Partai Golkar berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 7,2 persen, turun 0,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023.  Sementara itu, Partai Demokrat yang sebelumnya berada di peringkat ketiga ke peringkat kelima karena elektabilitasnya turun dari 8 persen menjadi 7 persen. 

Selain PKB, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di posisi keenam juga menyalip Partai Nasdem yang duduk satu peringkat di bawahnya. Pada survei ini, PKS memperoleh elektabilitas 6,3 persen, naik signifikan dari 3,8 persen pada survei Mei 2023. 

Sedangkan, elektabilitas Nasdem tercatat turun dari 6,3 persen pada Mei menjadi 5,9 persen pada Agustus. Adapun posisi dua teratas masih diisi oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 24,4 persen diikuti Partai Gerindra 18,9 persen. 

Partai-partai lainnya berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen, yakni Partai Amanat Nasional (3,4 persen), Partai Persatuan Indonesia (3,4 persen), dan Partai persatuan Pembangunan (1,6 persen). 

Adapun elektabilitas partai-partai yang belum disebutkan di atas berada di bawah angka 1 persen. 

Survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 dan melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. 

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. 

(Sumber: KOMPAS / Editor: Aldie Prasetya )

Soal Wacana Duet Ganjar-Anies, Ini Respons NasDem, PKS & Demokrat

Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menuai respons beragam dari Partai Demokrat, PKS, dan NasDem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. (doc/kumparan)

Jakarta, Merdekapost - Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menuai respons beragam dari Partai Demokrat, PKS, dan NasDem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Wacana duet Anies-Ganjar mulanya muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Ganjar bersatu bersama Anies dalam memimpin Indonesia. Said menilai keduanya bisa menjadi sebuah kekuatan lantaran menurutnya mereka sama-sama merepresentasikan sosok calon pemimpin yang cerdas.

Pernyataan tersebut Said lontarkan saat merespons sejumlah hasil lembaga survei yang menunjukkan elektabilitas Ganjar mulai kembali unggul. Meski demikian, Said mengatakan baik Prabowo dan Anies bukanlah kompetitor yang bisa diremehkan.

Demokrat konsisten dorong Anies

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra menyambut baik wacana untuk menduetkan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang.

Meski demikian Herzaky menegaskan Demokrat saat ini masih dalam posisi mengusung Anies sebagaimana yang telah disepakati di Koalisi Perubahan.

"Saat ini kami Demokrat bersama koalisi perubahan sudah memiliki jalan sendiri," ucap Herzaky kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/8).

Ia menyebut Demokrat masih memegang semangat perubahan untuk Indonesia ke depan. Oleh karena itu, Herzaky akan terus memperjuangkan Anies di kontestasi Pilpres 2024.

Namun, dia mengaku tak menutup peluang Anies bisa menemani Ganjar usai Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tak akan menutup pintu setiap kerja sama demi kebaikan negara.

"Hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya. Bagaimanapun kan semangat koalisi perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik," kata dia.

PKS mau asal Ganjar Cawapres

Berbeda dengan Demokrat, PKS tetap membuka kemungkinan koalisi Anies dan Ganjar saat Pilpres 2024. Namun dengan syarat, Anies tetap menjadi capres di kontestasi politik 2024 mendatang.

"PKS tentu saja partai yang siap berkoalisi dengan partai yang memiliki visi yang sama dan siap mengusung perubahan, asal Anies jadi capres dan Ganjar menjadi wapres, sangat mungkin terjadi," kata Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/8).

Iqbal pun menyadari segala dinamika politik saat ini terutama persoalan koalisi masih sangat dinamis. Namun KPP yang saat ini mengusung Anies menurutnya akan tetap konsisten menjadikan Anies sebagai capres.

Dengan demikian, apabila nantinya PDIP menawarkan proposal untuk meminang Anies sebagai cawapres, Iqbal memastikan KPP akan menolaknya.

"Belum ada pembicaraan [proposal PDIP]. Tapi iya [akan ditolak jika Anies bukan capres]," ujarnya.

Satu suara dengan Iqbal, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga menyebut sah-sah saja apabila PDIP memiliki bayangan pasangan Ganjar dan Anies. Namun Hidayat memastikan ketiga partai KPP tetap berkomitmen mengusung Anies sebagai capres.

"PKS tidak tergoda untuk menjadikan Pak Anies hanya sebagai cawapres, kita menginginkan beliau sebagai capres untuk menghadirkan perubahan untuk bisa lebih baik," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

NasDem buka pintu

Di sisi lain, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi tak mempermasalahkan wacana duet tersebut. Ia menyebut bahwa tak ada yang salah dalam bayangan tersebut. Ia juga menegaskan NasDem menghargai semua gagasan dan ide yang positif asal untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Membayangkan boleh saja, membayangkan tidak dilarang. NasDem selalu terbuka untuk bergandengan tangan dengan semua pihak untuk kepentingan bangsa. NasDem tidak pernah membatasi gagasan dan komunikasi, tidak menutup diri. NasDem tidak eksklusif," kata Gus Choi dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (23/8).

"Bukan tidak apa-apa, tapi untuk kepentingan republik semua bisa diwacanakan dan dibicarakan," imbuhnya.

NasDem menurutnya terbuka dengan parpol atau pihak siapa saja. Ia pun mengungkit filosofi NasDem dalam berpolitik. Menurutnya dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara, semua orang adalah saudara dan memiliki tanggung jawab yang sama.

"Filosofi NasDem, 'kalau kamu tidak suka jangan berlebihan, siapa tahu suatu saat yang tidak kamu sukai akan menjadi temanmu. Kalau mencintai juga jangan berlebihan, karena siapa tahu suatu saat yang kamu cintai menjadi musuhmu," kata dia.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB

Ia kemudian mewanti-wanti agar jangan ada pihak yang merasa paling nasionalis, merasa besar dan otomatis menang. Ia mengatakan fakta sejarah, banyak yang kecil bisa mengalahkan yang besar.

Oleh sebab itu, NasDem menyatakan mereka inklusif, percaya diri, dan selalu terbuka untuk bergandengan tangan dengan semua pihak.

Namun demikian, Gus Choi juga tidak membenarkan bahwa NasDem saat ini tak mempermasalahkan apabila Anies Baswedan menjadi cawapres bagi capres lain.

"Bukan begitu kesimpulannya [rela Anies menjadi cawapres]. Imajinasi orang tidak dilarang," tegas Gus Choi.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Ganjar berada di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen dan Anies Baswedan 12,7 persen.

Sementara dalam survei Indikator, Ganjar unggul dengan elektabilitas mencapai 35,2 persen. Sedangkan Prabowo di angka 33,2 persen dan Anies 23,9 persen.

Said menyebut PDIP tak merasa jemawa meskipun elektabilitas Ganjar mengungguli Anies dalam sejumlah survei. Ia malah menjadikan hasil survei itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan Ganjar.

Pun dengan Prabowo dan Ganjar yang saat ini masih bersaing tipis, bahkan dalam beberapa survei Ganjar tertinggal dari Prabowo apabila harus head to head.

( Adz/ CNN)

Ternyata PKB Pernah Gertak Golkar & PAN Agar Tak Usulkan Cawapres, Ngotot Duetkan Prabowo Gus Imin

Ternyata bergabungnya PAN dan Partai Golkar dengan Partai Gerindra dan PKB tanpa mengusulkan nama Cawapres di Pilpres 2024 (doc |  ist  )

 JAKARTA | MERDEKAPOST.COM - Ternyata bergabungnya PAN dan Partai Golkar dengan Partai Gerindra dan PKB tanpa mengusulkan nama Cawapres di Pilpres 2024.

Sebab Prabowo Subianto disebut akan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hal itu berdasarkan keinginan dari PKB, meski dua partai politik baru bergabung.

Daniel Jonathan selaku Ketua DPP PKB mengakui bahwa keputusan mengenai siapa cawapres pendamping Prabowo Subianto masih akan dimusyawarahkan.

Namun dia menegaskan sejauh ini pemegang keputusan tetap berada di tangan Ketum Partai Gerindra dan Cak Imin.

Baca Juga: PPP Tegaskan Baru Akan Bersikap Jika Sandi Tak Jadi Cawapres Ganjar

"Ya dimusyawarahkan saja, tetapi kunci pemegang keputusan hanya dua, Pak Prabowo dan Cak Imin. Kita lihat saja," ujar Daniel seusai menghadiri sidang Tahunan MPR RI 2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Anggota Komisi IV DPR RI ini pun meyakini jika Muhaimin Iskandar lah yang akan dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Sejauh ini PKB Optimis yah. Kenapa, karena Pak Prabowo selama ini dikenal sebagai seorang kesatria, sebagai seorang yang patriot yang selalu memegang komitmennya," ungkap Daniel.

Daniel menegaskan hal tersebut sesuai keputusan Muktamar PKB, bahwa wajah Muhaimin diperjuangkan untuk masuk dalam surat suara di Pilpres 2024.

Baca Juga: Ini Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar dan Anies

"Ya kalau itu posisi PKB, PKB hanya punya proposal tunggal (Cak Imin cawapres) karena itu menyangkut muktamar," kata Daniel.

Sebelumnya, elit PKB yang lain pernah mengultimatum Golkar dan PAN bahwa tidak boleh mengusul cawapres bila bergabung ke koalisi yang telah mereka bentuk bersama Gerindra sejak setahun yang lalu.

Prabowo - Muhaimin Iskandar

Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Dia mengatakan partainya tak menolak bila PAN dan Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagasnya bersama Gerindra.

Namun PKB memberikan syarat atau catatan untuk Golkar dan PAN, bahwa bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto tetap Muhaimin Iskandar, bukan dari usulan dua partai itu.

"Ya kira-kira begitu (tetap Cak Imin cawapres)," kata Huda di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Huda juga menyebut partainya tak memaksa PAN dan Golkar gabung KKIR.

Mengingat PKB dan Gerindra berdua saja sudah memenuhi presidential threshold 20 persen syarat ambang batas mencalonkan capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Jadi kalau mau jalan sendiri sebagai sesama partai ya oke, tapi kalau mau gabung ya dengan catatan tadi," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Didukung 5 Parpol, PDIP Respons "Kami Biasa Dikeroyok"

Dia menjelaskan bila PAN dan Golkar bergabung, maka pembagian jatahnya di luar cawapres.

"Artinya power sharingnya ya di luar cawapres," kata Huda.

Tak hanya dengan PAN dan Golkar, PKB juga memberikan syarat apabila PDI Perjuangan (PDIP) ingin mengajaknya bergabung mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Syaiful Huda mengatakan syarat PKB dalam berkoalisi dengan PDIP lagi-lagi adalah Cak Imin harus jadi cawapres.

"Tergantung PDIP. Karena proposal kami tunggal, di mana pun koalisi, proposal kita tunggal Cak Imin sebagai cawapres," kata Huda. 

(HZA | Tribunnews.com | Editor: hza Merdekapost )

PPP Tegaskan Baru Akan Bersikap Jika Sandi Tak Jadi Cawapres Ganjar

PPP menyodorkan Sandiaga Uno sebagai cawapres untuk Ganjar Pranowo di PIlpres 2024. (Foto: Istimewa)

Jakarta | Merdekapost - Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) mengatakan pihaknya baru akan mengambil sikap jika Sandiaga Uno tak terpilih jadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

Sandiaga merupakan kader PPP dan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) partai berlogo Ka'bah ini. PPP juga telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar di pemilihan presiden 2024.

Lihat Juga :

Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Anies : Kita Jalan Terus 

"Ya disikapinya kalau sudah enggak dipilih. Kalau sekarang, kita masih meyakini bahwa Pak Sandi adalah calon yang terbaik untuk mendampingi Mas Ganjar," kata Romy di Rumah Aspirasi Ganjar, Jakarta Pusat, Minggu (13/8).

Romy tak menyebut secara rinci sikap seperti apa yang bakal diambil. Ia hanya mengatakan Sandiaga sudah memenuhi syarat sebagai pendamping Ganjar di pemilihan presiden tahun depan.

"Tinggal kita berbicara, apalagi hari ini, partai parlemen tinggal PPP dan PDIP. Kalau tidak ada perubahan ya, saya katakan itu konstelasi per hari ini, karena kita tahu persis politik masih sangat cair," kata dia.

Lihat Juga: Ini Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar dan Anies

Ia tak menampik kemungkinan perubahan di tubuh koalisi pengusung Ganjar, mengingat situasi politik yang dinamis.

Namun, sejauh ini PPP tak punya rencana lain atau plan B jika Sandiaga akhirnya tak terpilih sebagai Cawapres Ganjar.

"Karena memang ketika kita mengusung Mas Ganjar itu belum mensyaratkan adanya Pak Sandi," ujar Romy.

Lihat Juga :

Prabowo Didukung 5 Parpol, PDIP Respons "Kami Biasa Dikeroyok" 

Alasan PPP mendukung Ganjar, kata Romy, karena menganggap Gubernur Jawa Tengah itu bagian dari keluarga besar Partai Ka'bah. Ayah mertua Ganjar, almarhum Ahmad Musadiq Supriyadi, pernah menjabat sebagai ketua DPC PPP Purbalingga selama empat periode.

Pernyataan Romy hari ini terlontar usai PAN dan Partai Golkar resmi mendukung bakal calon presiden lain, Prabowo Subianto, di Pemilu 2024. Ia menganggap kondisi demikian justru memperbesar peluang Sandiaga menjadi cawapres Ganjar.(ADZ | MPC ) 

Prabowo Didukung 5 Parpol, PDIP Respons "Kami Biasa Dikeroyok"

PDIP merasa terbiasa dikeroyok usai Prabowo Subianto mendapat dukungan Golkar dan PAN ( hza | IST)

Jakarta | Merdekapost - PDIP merespons santai usai Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Golkar dan PAN. Jika ditotal, sudah ada 5 partai politik yang mendukung Prabowo.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pihaknya terbiasa dikeroyok. Oleh karena itu, dia tidak khawatir dengan kubu lawan yang semakin kuat.

"PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang sebagai partai yang dididik dan dibesarkan dengan terbiasa dikeroyok secara politik. Di masa orde baru kami mengalami hal itu, dan di masa Jokowi-JK, begitu pula saat ini," ujar Said dalam keterangan resmi soal respons partai terhadap sikap PAN dan Golkar mendukung Prabowo, Minggu (13/8).

Baca Juga :

Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Anies : Kita Jalan Terus

Dia mengenang pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang diusung PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PKPI pada Pilpres 2014 sebagai bahan cerminan.

Kala itu dukungan partai besar lebih banyak mengalir ke pasangan Prabowo-Hatta Radjasa. Namun, Jokowi-Jusuf Kalla yang memenangkan kontestasi.

"Walau saat itu dari sisi jumlah dukungan partai di pilpres kami kalah jauh, namun dengan soliditas dan kerja politik yang kuat di akar rumput terbukti pasangan Jokowi-JK justru mampu memenangkan pilpres dengan perolehan suara 53,15 persen, sementara Prabowo-Hatta 46,88 persen," jelas Said.

Said lalu menyinggung kerja sama yang telah dibangun bersama PPP, Hanura dan Perindo. Dia yakin kerja sama itu menguatkan basis dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Lihat Juga :

Ini Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar dan Anies

Ia menyebut PPP memiliki kekuatan barisan kiai dan santri. Selain itu, Partai Perindo yang memiliki jaringan kekuatan media dan Partai Hanura yang memiliki kekuatan pendukung yang patut diperhitungkan, khususnya di luar Jawa.

Atas modal politik yang saling melengkapi ini, jelas Said, maka PDIP merasa besar hati.

"Karena konfigurasi politik dengan latar belakang yang beragam dan saling melengkapi telah menjadi modal dasar politik yang penting untuk memenangkan Ganjar Pranowo," imbuh dia.

Said yakin capres dari PDIP Ganjar Pranowo adalah figur yang memiliki prospek magnet elektoral yang sangat besar hingga waktu pencoblosan tiba pada 14 Februari 2024 mendatang.

Ganjar, kata Said, punya banyak keunggulan. Mulai dari rekam jejaknya yang baik selama memimpin Jawa Tengah, berkomitmen tinggi terhadap pemerintahan yang bebas korupsi dan bebas konflik kepentingan.

"Potensi inilah yang akan terus kami sampaikan ke rakyat, bahwa sesungguhnya mereka memiliki sosok calon presiden yang memiliki keunggulan kualitatif yang bisa menjawab tantangan masa depan bangsa dan negara kita," kata Said.

Dia mengatakan kader PDIP pun perlu diingatkan pada pahitnya sejarah yang sudah dilalui. Dia menyebut dari pengalaman panjang itu PDIP harus memperkuat mental juang.

Kader PDIP, kata dia, tidak boleh terlena dengan manisnya kekuasaan dan melupakan jati diri sebagai partai sandal jepit yang disokong barisan pemberani dan terbiasa 'nggetih' alias berdarah-darah.

Bakal calon presiden Prabowo Subianto baru saja mendapat dukungan dari Golkar dan PAN. Dengan demikian, jumlah partai yang mendukung Prabowo di Pilpres 2024 menjadi lima. Sebelumnya ada Gerindra, PKB dan PBB yang lebih dulu menyatakan dukungan.

Akan tetapi belum ada cawapres yang ditentukan. Masa pendaftaran capres-cawapres juga baru dibuka KPU pada Oktober mendatang. (hza | CNN)

Usai Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Anies : Kita Jalan Terus

Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto (CNN Indonesia)

Yogyakarta | Merdekapost - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Golkar dan PAN yang telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan selamat kepada partai Golkar, PAN, yang sudah memutuskan untuk bergabung di koalisi. Tapi kami tetap bismillah jalan terus," kata Anies di Museum Wayang Kekayon, Banguntapan, Bantul, Minggu (13/8).

Dia mengaku tidak khawatir dengan Prabowo yang semakin banyak mendapat dukungan.

Anies mengungkit perjuangannya memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Kala itu Anies-Sandiaga Uno cuma diusung oleh dua partai politik saja.

Baca Juga: Ini Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar dan Anies

"Kami pernah punya pengalaman di Jakarta, hanya berdua. Hanya berdua. Tapi apa yang terjadi? Rakyat memberikan pilihannya dengan mempertimbangkan banyak faktor," kata Anies.

Pada putaran pertama Pilgub 2017 lalu, Anies dan Sandiaga Uno maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Keduanya diusung oleh Gerindra dan PKS.

Pasangan Anies-Sandi dinyatakan menang setelah mengungguli Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada putaran kedua.

Partai Golkar dan PAN baru saja menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Disampaikan dalam acara deklarasi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarat Pusat, Minggu (13/8).

Prabowo kini didukung lima partai politik, yaitu Gerindra, PKB, PBB, Golkar dan PAN. Akan tetapi, belum ada cawapres yang disepakati bersama.

Sementara itu, Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, Perindo dan PSI. Belum ada pula cawapres yang disepakati bersama. (HZA)

Ini Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar dan Anies

Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Golkar dan PAN di Pilpres 2024. (CNN Indonesia)

Jakarta | Merdekapost - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar akhirnya memutuskan bergabung bersama koalisi Gerindra dan PKB untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. 

Keputusan ini diresmikan lewat deklarasi yang dihadiri keempat ketua umum partai tersebut di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Jakarta, pada Minggu (13/8) pagi WIB.

Sebelumnya, PAN dan Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP. Namun koalisi ini mulai goyah setelah PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. 

PAN dan Golkar lantas memilih menunggu perkembangan politik. Kedua partai ini sempat menjalin komunikasi dengan koalisi PDIP maupun Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Namun, akhirnya kedua partai melabuhkan dukungan politik kepada Prabowo. 

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut membeberkan alasannya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ia menyebut PAN telah lama menjalin hubungan dengan Prabowo. Zulhas pun optimis perjuangannya bersama Prabowo sekama ini akan tuntas.

"Kenapa PAN mengambil keputusan itu? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun akan tuntas," ujar Zulhas di Menteng, Minggu (14/8).

Ia menekankan bakal melanjutkan capaian Presiden Joko Widodo selama ini bersama Prabowo nantinya.

Ia lantas mengatakan Indonesia bisa jadi negara maju hanya dengan dipimpin oleh orang yang tepat.

"Kalau kita bisa punya pemimpin yang tepat, maka cita-cita Indonesia merdeka dan 100 tahun Indonesia merdeka, menjadi negara yang maju InsyaAllah bisa kita capai," tegasnya.

Zulhas pun berharap koalisi yang dibangun bersama Gerindra, PKB, dan Golkar ini bisa memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 nanti.

Sementara itu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut keputusan mendukung Prabowo telah dibicarakan di internal partai. Faktor lain Golkar memilih Prabowo karena kedekatan hubungan dengan bekas Danjen Kopassus tersebut. 

"Kenapa Golkar menjatuhkan pilihan ke Prabowo? Tidak lain tidak bukan karena Letnan Jenderal Prabowo lahir dari rahim Partai Golkar," kata Airlangga dalam pidato deklarasinya, Minggu, di Munasprok, Jakarta.

"Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, setujuan dengan Golkar, Pak Prabowo," lanjut pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. (HZA | CNN)