Merdekapost.com

Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 18 Februari, Ini Dasarnya

Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 18 Februari.(ist)

Jakarta — Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak warga menilai posisi hilal pada Selasa sore di Indonesia masih sangat rendah. Namun demikian, Muhammadiyah memakai sistem kalender baru berbasis astronomi global untuk menentukan awal puasa.

Penjelasan ilmiah terkait keputusan ini juga datang dari Ismail Fahmi. Ia memaparkan alasan ilmiah penentuan tanggal tersebut secara sederhana. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami dasar keputusan tersebut.

Tonggak Baru Penentuan Kalender Islam Global

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, tahun 2026 menjadi fase baru. Muhammadiyah mulai memakai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Sebelumnya, Muhammadiyah memakai metode wujudul hilal dengan cakupan lokal di wilayah Indonesia.

Kini, KHGT memakai pendekatan global. Sistem ini melihat bumi sebagai satu kesatuan wilayah waktu ibadah. Jika syarat astronomi terpenuhi di satu titik bumi, maka umat Islam di seluruh dunia memasuki bulan baru pada waktu yang sama.

Prinsip Satu Hari, Satu Tanggal untuk Dunia

Pada dasarnya, KHGT mendorong kesatuan kalender Islam dunia. Sistem ini memakai data astronomi sebagai dasar utama.

Oleh karena itu, umat Islam tidak bergantung pada visibilitas hilal lokal. Sebaliknya, umat memakai perhitungan astronomi global untuk menentukan tanggal hijriah.

Data Astronomi 17 Februari 2026 Jadi Penentu

Selanjutnya, data astronomi menunjukkan ijtimak terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC. KHGT memakai dua syarat utama untuk menentukan masuknya bulan baru:

Ketinggian bulan minimal 5 derajat
Elongasi bulan minimal 8 derajat

Dengan kata lain, standar ini menjadi dasar ilmiah pergantian bulan hijriah.

Alaska Jadi Titik Penentu Awal Ramadan

Sementara itu, posisi bulan di Indonesia pada waktu itu masih rendah. Di sisi lain, wilayah Alaska sudah memenuhi syarat astronomi.

Karena itu, KHGT menetapkan malam tersebut sebagai awal Ramadan global. Umat Islam kemudian memulai puasa keesokan harinya.

Perbedaan Pendekatan dengan Kalender Turki

Meski demikian, perbedaan muncul jika dibandingkan dengan otoritas keagamaan Diyanet di Turki.

Diyanet mengecualikan wilayah dengan kepadatan penduduk sangat rendah dari perhitungan kalender. Sebaliknya, Muhammadiyah memasukkan semua daratan berpenghuni ke dalam sistem perhitungan global.

Dukungan Fatwa dari Amerika Utara

Selain itu, pendekatan Muhammadiyah sejalan dengan keputusan Fiqh Council of North America (FCNA). Lembaga ini menyatakan syarat astronomi pada 17 Februari 2026 sudah terpenuhi di wilayah barat bumi, termasuk California dan Alaska.

Lebih lanjut, FCNA menilai posisi bulan sudah memenuhi syarat secara matematis. Meski begitu, manusia kemungkinan tetap sulit melihat bulan secara langsung.

Perbedaan Hisab dan Rukyat Masih Terjadi

Di sisi lain, sebagian negara kemungkinan memulai puasa pada 19 Februari 2026. Negara-negara tersebut masih memakai rukyat lokal atau kewajiban melihat hilal secara langsung.

Sementara itu, Muhammadiyah menilai metode hisab memberi kepastian jadwal ibadah lebih awal. Metode ini juga membantu mengurangi potensi perbedaan hari besar Islam.

Menjaga Persatuan di Tengah Perbedaan

Pada akhirnya, Muhammadiyah dan FCNA menegaskan pentingnya menjaga persatuan umat. Setiap metode memiliki dasar ijtihad masing-masing.

Yang terpenting, umat Islam tetap fokus pada tujuan Ramadan. Umat meningkatkan ketakwaan, menahan diri, dan memperkuat kepedulian sosial. Dengan demikian, perbedaan awal puasa tidak mengurangi nilai ibadah masing-masing umat Muslim.(*)

Sosok Din Syamsudin, Saksi Ahli Roy Suryo cs yang Pernah Diminta Jokowi Jadi Utusan Presiden

Sosok Din Syamsudin, Saksi Ahli Roy Suryo cs yang Pernah Diminta Jokowi Jadi Utusan Presiden.(ist)

MERDEKAPOST.COM - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menjadi saksi ahli Roy Suryo cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (12/2/2026).

Saat memberikan keterangan kepada penyidik, Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa kasus tudingan ijazah palsu eks Presiden RI ke-7 yang menjadikan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sebagai tersangka, adalah bentuk kriminalisasi atau bentuk kezaliman.

"Menjadikan Dokter Tifa dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi, yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama," paparnya di Polda Metro Jaya, Kamis, dikutip dari YouTube Refly Harun.

BACAAN LAINNYA:

Megawati Umroh Sekeluarga, Ini Do'a Munajatnya dari tanah Suci

Jelang Ramadan 2026, Hiswana Migas Jambi Ingatkan Agen Soal HET Gas LPG 3 Kg

"Seyogianya, kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan, membuktikan betul atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu, itu saja, itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu," tambah Din Syamsuddin.

Oleh karena itu, kepada penyidik, Din Syamsuddin menegaskan bahwa pentersangkaan Roy Suryo cs tersebut, harus batal demi nilai-nilai etika kebenaran dan keadilan.

"Saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan, dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini dan saya pertanggung jawabkan, tidak hanya secara akademik, tapi juga saya pertanggung jawabkan kehadirat Allah SWT," ucapnya.

Lantas, siapa sosok Din Syamsuddin yang bersedia menjadi saksi ahli untuk Roy Suryo cs ini?

Sebelumnya, Din Syamsudin menjelaskan alasannya mau menjadi saksi ahli karena Dokter Tifa merupakan anak didik Muhammadiyah yang dulu mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan juga kerap berada dalam satu organisasi yang sama dengannya.

Namun, lebih daripada itu semua, kata Din Syamsuddin, dirinya menjadi saksi ahli karena terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa.(*)

Jelang Ramadan 2026, Hiswana Migas Jambi Ingatkan Agen Soal HET Gas LPG 3 Kg

Jelang Ramadan 2026, Hiswana Migas Jambi Ingatkan Agen Soal HET Gas LPG 3 Kg.(adz/mpc)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Menjelang libur panjang Tahun Baru Imlek dan masuknya bulan Ramadan, Pertamina Patra Niaga menambah pasokan fakultatif LPG 3 kilogram (Kg) hingga sekitar 7,8 juta tabung.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan upaya ini merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan energi agar roda ekonomi rakyat tetap berputar.

Terpisah, Kepala Bidang LPG Hiswana Migas Jambi, Eko mengungkapkan bahwa untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram, telah diadakan operasi pasar di beberapa wilayah yang ada Jambi.

"Kemarin sudah ada rapat, pihak Pertamina dengan agen, jadi sudah ada operasi pasar di beberapa titik untuk mengatasi kelangkaan" ujarnya kepada wartawan, Minggu, 15 Februari 2026.

Bacaan Lainnya:

Megawati Umroh Sekeluarga, Ini Do'a Munajatnya dari tanah Suci

Pastikan Kestabilan Harga, Bupati Monadi dan Bapanas Turun Langsung ke Pasar Semurup

Selain itu, ia juga menyerukan kepada seluruh agen dan pangkalan di Jambi agar menjual gas LPG 3 kilogram sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menyalurkan gas tepat sasaran kepada masyarakat.

Untuk diketahui, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi di Provinsi Jambi menjelang perayaan Imlek dan bulan suci Ramadan 2026.

Langkah ini tentu akan membantu masyarakat menjalani aktivitas harian dengan lebih tenang, sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada LPG 3 kg sebagai sumber energi utama.(adz)

Megawati Umroh Sekeluarga, Ini Do'a Munajatnya dari tanah Suci

Megawati Umrah Sekeluarga: Pemimpin Doa Ucap Munajat "Jika ada orang iri dan dengki, terangi jiwa dan pikiran orang-orang dengki itu dengan kebenaran informasi tentang ibu kami.".(ist)

Merdekapost.com - Momen ibadah umrah Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Makkah, Arab Saudi, diwarnai doa menyentuh dari Dubes RI untuk Tunisia yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Agama (nonaktif), Zuhairi Misrawi, Sabtu (14/2/2026) sore waktu setempat.

Megawati melaksanakan umrah bersama keluarganya, yakni putranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo dan istri Nancy Prananda. Serta putri Megawati, yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Umrah dibimbing oleh Ustadz Muhammad Hafidz Makmun, sementara Zuhairi Misrawi menjadi pemimpin doa.

Dalam munajat yang dipanjatkan oleh Zuhairi saat mendampingi umrah Megawati dan keluarga, ia mendoakan pihak-pihak yang memiliki perasaan iri dan dengki terhadap Megawati dapat dicerahkan dengan kebenaran informasi.

“Jika ada orang iri dan dengki, terangi jiwa dan pikiran orang-orang dengki itu dengan kebenaran informasi tentang ibu kami,” ucap Zuhairi saat memimpin doa pada tawaf putaran ke-5.

Dalam doanya ini, Zuhairi tidak hanya meminta perlindungan dari fitnah dan niat jahat, tetapi juga memohon agar pihak-pihak yang memiliki prasangka buruk terhadap Megawati, bisa diberikan pencerahan oleh Allah SWT.

Ia memanjatkan harapan agar kebenaran informasi mampu membuka hati dan pikiran mereka yang memiliki sentimen negatif terhadap putri Sang Proklamator RI ini.

"Ya Allah, jauhkan ibu kami tercinta, Prof.DR Megawati Soekarnoputri, dari semua fitnah yang tak bertanggung jawab. Jagalah beliau dari semua musibah. Jika ada orang jahat, halangi semua niat dan tindakan jahatnya terhadap ibu kami tercinta," katanya.

Doa tersebut dipanjatkan di sela-sela ibadah umrah, dalam suasana khusyuk di Tanah Suci.

Zuhairi menekankan bahwa sebagai tokoh bangsa, Megawati tidak lepas dari berbagai ujian, termasuk kritik, fitnah, hingga sikap tidak suka dari sejumlah pihak.

Menurutnya, respons terbaik atas sikap negatif yang ditujukan ke Megawati bukanlah lewat kemarahan, tetapi doa agar mereka mendapatkan pencerahan dan melihat persoalan secara lebih jernih.

Dalam doa di tawaf ke-5 itu, Zuhairi juga memohon agar Megawati senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjaga ideologi Pancasila.

"Limpahkan padanya kekuatan spiritual agar beliau mampu menjaga ideologi Pancasila, kuatkan pikirannya agar beliau tidak salah membuat keputusan, terangi jiwanya dengan cahaya ilmu yang Engkau turunkan dari langit agar beliau selalu menunjukkan kecerdasannya," sebutnya.(*)

Jalan Provinsi Dikerok Tanpa Kejelasan, Warga Terancam Kecelakaan

Jalan Provinsi Dikerok Tanpa Kejelasan, Warga Kerinci–Sungai Penuh Terancam Kecelakaan

Kerinci, Merdekapost.com – Kondisi jalan provinsi yang membentang di wilayah Kabupaten Kerinci hingga Kota Sungai Penuh menuai keluhan keras dari masyarakat.

Pasalnya, ruas jalan yang telah dikerok justru dibiarkan terbuka tanpa perbaikan lanjutan, menciptakan permukaan jalan yang tidak rata dan membahayakan pengguna jalan.

Pantauan di lapangan menunjukkan aspal yang telah dikupas meninggalkan cekungan cukup dalam di beberapa titik.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi besar memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor.

Wako Alfin Serahkan Sembako Ramadhan dan Bantuan Renovasi Rumah Baznaz

Hukum Adat Masuk KUHP Baru, LAM Jambi-Aparat Penegak Hukum Godok Aturan Perda

Situasi semakin diperparah saat malam hari. Minimnya penerangan jalan umum membuat bekas kerukan sulit terlihat, sehingga pengendara kerap tidak sempat menghindar.

Warga menilai, pengerjaan jalan tanpa manajemen keselamatan yang jelas adalah bentuk kelalaian yang serius.“Siang saja sudah rawan, apalagi malam. Jalan gelap, tahu-tahu motor sudah masuk lubang,” keluh salah satu warga setempat.

Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Dalam kurun waktu dua hari pasca pengerokan, tercatat dua kasus kecelakaan terjadi di Desa Koto Iman. Korban dilaporkan mengalami luka cukup parah dan harus mendapatkan perawatan medis.

Warga mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait. Menurut mereka, pengerokan jalan seharusnya diikuti dengan perbaikan cepat atau setidaknya dilengkapi rambu peringatan disetiap titik serta penerangan sementara.

“Kalau memang belum bisa diaspal, minimal dipasang tanda bahaya disetiap titik. Jangan biarkan masyarakat jadi korban,” tegas warga lainnya.

Masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh mendesak pemerintah provinsi segera mengambil tindakan tegas, baik dengan mempercepat perbaikan jalan maupun mengevaluasi pihak kontraktor yang dinilai abai terhadap keselamatan publik.

Jalan provinsi adalah urat nadi aktivitas warga, bukan jebakan maut yang dibiarkan menganga.(adz)

HPN 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”

HPN 2026, Menyatukan Lewat Pena, Etika dan Kebenaran.

Merdekapost.com – Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari bukan sekadar penanda sejarah, melainkan tonggak ideologis perjuangan pers Indonesia. Tanggal ini merujuk pada lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946 di Surakarta, tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Pers sejak awal berdiri bukan hanya mencatat zaman, tetapi turut membentuk arah perjalanan bangsa dengan pena sebagai senjata dan kebenaran sebagai kompas.

Penetapan HPN secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 menegaskan pengakuan negara atas peran strategis pers sebagai pilar demokrasi. Pengakuan ini sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menempatkan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Dalam lintasan sejarah, pers Indonesia telah menjadi lentera di lorong gelap kolonialisme, alat perlawanan terhadap penindasan, dan ruang pencerahan publik. Pasca-kemerdekaan, pers bertransformasi menjadi pengawas kekuasaan, pendidik masyarakat, serta jembatan antara negara dan rakyat.

Semua itu dijalankan dengan satu prinsip utama: kebenaran yang bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik (akurat, berimbang, independen, dan beritikad baik).

HPN 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, sebuah seruan visioner bahwa pers tidak boleh rapuh oleh kepentingan sempit.

Pers yang sehat adalah pers yang dijalankan oleh wartawan kompeten, berintegritas, dan beretika menyajikan informasi faktual sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional dan perekat persatuan bangsa di tengah derasnya arus disinformasi era digital.

Maskot HPN 2026, Si Juhan, Badak Jawa yang tangguh, menjadi simbol filosofis keteguhan pers Indonesia. Ia melambangkan wartawan yang kokoh menjaga habitat kebenaran, tidak mudah goyah oleh tekanan, serta setia pada fakta. Dengan akar budaya Banten dan pandangan kebangsaan, simbol ini menegaskan bahwa kekuatan pers bukan terletak pada kerasnya suara, melainkan pada ketepatan data dan kedalaman makna.

Rangkaian kegiatan HPN 2026 mulai dari kick-off di Alun-Alun Serang, ekspedisi sejarah Banten Lama, seminar dan workshop jurnalistik, pendataan media oleh Dewan Pers, hingga pameran foto dan bakti sosial menjadi ruang konsolidasi nasional insan pers. Di sana, wartawan hadir sebagai subjek sejarah, bukan sekadar peliput peristiwa, melainkan penggerak kesadaran kolektif bangsa.(*)

Jembatan Way Bungur Lamtim Mangkrak sejak 2014, Butuh Biaya 80 Milyar Pemda Tak Sanggup

Jembatan Way Bungur Lampung timur yang Mangkrak sejak 2014, Butuh Biaya 80 Milyar Pemda Tak Sanggup.(ist)

Lampung Timur, Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur mengaku kesulitan merampungkan pembangunan jembatan Way Bungur karena kendala biaya.

Jembatan ini kembali viral setelah video para pelajar bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan perahu klotok beredar luas.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menjelaskan bahwa bentang jembatan yang mencapai 100 meter membuat pemkab tidak sanggup membiayai proyek tersebut sendirian.

"Jembatan di lokasi itu panjangnya kurang lebih 100 meter. Kalau dikerjakan sendiri oleh pemerintah kabupaten, kami belum mampu karena keterbatasan anggaran," kata Bupati Ela dalam keterangan tertulis, Senin (2/2/2026).

Ela mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk membangun jembatan permanen mencapai Rp 80 miliar. Sementara itu, Pemkab Lampung Timur saat ini baru mampu mengalokasikan dana sekitar Rp 18,99 miliar. Dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum masih sangat dinantikan.

Berdasarkan arsip pemberitaan Kompas, proyek jembatan ini memiliki sejarah panjang yang terbengkalai. Pembangunan dimulai sejak era APBD Provinsi Lampung tahun 2014-2015 di bawah kepemimpinan Gubernur Ridho Ficardo dan Bupati Chusnunia Chalim.

Proyek ini tercatat sudah tiga kali masuk penganggaran dengan total dana yang terserap lebih dari Rp 20 miliar.

Pemkab Lampung Timur sempat kembali menganggarkan pembangunan pada tahun 2020-2022 di masa kepemimpinan Dawam Rahardjo, namun tetap tidak rampung. Hingga kini, bangunan yang berdiri di lokasi hanyalah tiang-tiang pancang dan sedikit bagian jalan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M Taufiqullah, menyebut bahwa rehabilitasi parsial sudah tidak memungkinkan lagi.

"Risiko longsor dan faktor keselamatan membuat opsi rehabilitasi dinilai tidak layak, sehingga solusi yang direkomendasikan adalah pembangunan ulang dari awal," kata Taufiqullah.(*)

(Adz/Merdekapost.com)

Viral, Video Pelajar Lampung Timur Terpaksa Seberangi Sungai dengan Perahu Getek

Para Pelajar di Lampung Timur Terpaksa Seberangi Sungai dengan Perahu Getek tanpa ada fasilitas keamanan. ini harus mereka jalani setiap harinya ketika akan berangkat ke sekolah.(istimewa)

Lampung Timur | Merdekapost.com – Sebuah video memperlihatkan pelajar di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, menyeberangi sungai menggunakan perahu getek viral di media sosial.

Kondisi tersebut memantik keprihatinan publik karena dinilai sangat membahayakan keselamatan warga, khususnya anak-anak sekolah.

Dalam rekaman video tersebut, terlihat sebuah perahu getek mengangkut sejumlah penumpang, termasuk sepeda motor, tanpa dilengkapi alat keselamatan seperti pelampung. Perahu sederhana itu tampak penuh dan dalam kondisi yang dinilai tidak layak.

Perekam video menyebut, hingga kini pemerintah belum pernah membangun jembatan penyeberangan di Desa Kali Pasir sejak desa tersebut berdiri pada tahun 1960.

Akibatnya, warga terpaksa menggunakan perahu getek untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk pelajar yang harus menyeberangi sungai setiap hari untuk bersekolah.

“Kondisi ini sangat membahayakan. Ini anak-anak, generasi bangsa, yang setiap hari mempertaruhkan nyawa hanya untuk pergi ke sekolah,” ujar perekam video dalam narasinya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh Wakil Gubernur Lampung yang meminta agar video tersebut dihentikan. Namun, perekam menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut hingga jembatan penghubung benar-benar dibangun.

“Terima kasih untuk Wakil Gubernur yang semalam sudah menelepon dan menyuruh menghentikan video saya. Saya tidak akan berhenti sebelum Jembatan Kali Pasir Way Bungur ini benar-benar dibangun. Kasihan anak didik, generasi bangsa ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, perekam video meluapkan kekecewaannya terhadap para pemimpin daerah yang dinilai hanya menebar janji tanpa realisasi. Ia menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat.

“Tidak ada satu pun alat keselamatan di perahu ini. Perahunya pun sudah rapuh. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka,” tambahnya.

Menurut perekam, jarak penyeberangan sungai yang harus ditempuh warga mencapai sekitar 700 meter, sehingga risiko kecelakaan semakin besar, terlebih saat kondisi cuaca buruk.(*)

BGN Larang Siswa Bawa Pulang Makan Bergizi Gratis: Wajib dikonsumsi di Sekolah

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan aturan baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Siswa kini dilarang membawa pulang makanan yang disediakan sekolah dan diwajibkan mengonsumsinya di lingkungan sekolah. Selain itu, BGN memberlakukan pengawasan berlapis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

BGN meminta sekolah rutin menyampaikan pengumuman kepada siswa mengenai kewajiban mengonsumsi MBG di sekolah serta larangan menyimpan makanan untuk dibawa pulang. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan aturan ini tidak dimaksudkan membatasi hak siswa, melainkan melindungi mereka dari risiko kesehatan. Menurut dia, MBG dirancang untuk memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi secara aman dan berkualitas.

Berita Lainnya:

SPPG Sengeti Ditutup Sementara Usai Dugaan Keracunan Massal

Soto MBG Diduga Pemicu Keracunan, Ratusan Siswa Muaro Jambi Masih Dirawat

Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar pelajar di berbagai daerah. Program ini bertujuan meningkatkan status gizi anak, mendukung konsentrasi belajar, serta menekan angka stunting.

BGN berharap penerapan aturan baru ini dapat membuat pelaksanaan MBG lebih tertib dan bertanggung jawab. Sinergi antara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan sekolah dinilai menjadi kunci agar manfaat program dapat dirasakan optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

BGN juga menyatakan akan terus melakukan evaluasi. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, BGN menyiapkan sanksi untuk menjaga kualitas dan kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.(Red)

Kemenag Pastikan Hak Guru dan Dosen Lulusan PPG 2025 Terpenuhi

JAKARTA – Kabar baik datang bagi para guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang telah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) maupun Sertifikasi Dosen pada tahun 2025. Kabar ini berlaku bagi tenaga pendidik berstatus PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga guru dan dosen non-PNS atau honorer.

Untuk menjamin terpenuhinya hak para pendidik tersebut, Kemenag mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5,872 triliun. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) pada Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa pengajuan ABT difokuskan bagi guru dan dosen Kemenag yang lulus PPG dan sertifikasi dosen pada 2025. Usulan anggaran tersebut telah disampaikan langsung oleh Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dan mendapat persetujuan.

“Kami berupaya maksimal agar hak guru dan dosen binaan Kemenag dapat dipenuhi. Usulan ABT sebesar Rp5,872 triliun sudah disampaikan dan disetujui dalam rapat kerja,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pengajuan ABT diperlukan karena proses PPG dan sertifikasi dosen baru rampung pada Desember 2025. Sementara itu, batas pengajuan anggaran untuk tahun berikutnya, yakni 2026, telah ditetapkan pada Oktober 2025. Akibatnya, kebutuhan anggaran TPG dan TPD bagi lulusan 2025 belum tercantum dalam pagu awal APBN 2026.

Saat ini, proses pengajuan ABT masih berjalan dan tengah melalui tahap reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenag. Setelah proses tersebut selesai, usulan anggaran akan diajukan ke Kementerian Keuangan untuk memperoleh persetujuan final.

Apabila telah disetujui, Kemenag akan segera memproses pencairan TPG dan TPD. Kamaruddin berharap pencairan tunjangan profesi dapat dilakukan sekitar Maret 2026, dengan perhitungan pembayaran tetap berlaku sejak Januari 2026 sesuai ketentuan.

“Kami menargetkan pencairan sekitar Maret 2026, namun hak guru dan dosen tetap dihitung mulai Januari 2026,” jelasnya.

Kamaruddin menambahkan, perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara cermat dan terperinci, mencakup data nama dan alamat penerima, serta seluruh kategori guru dan dosen, baik PNS, PPPK, maupun non-PNS. Penghitungan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bersama Ditjen Bimas agama lainnya agar penyaluran tunjangan tepat sasaran.(*)