Ini Daftar Lengkap 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Ada Dewan dari Jambi Juga?

Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).(Ant)

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan dari delapan fraksi tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul dihitung berdasarkan surat yang telah ditandatangani masing-masing anggota.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Berikutnya, Fraksi NasDem dengan 19 anggota. Fraksi PKB dan Demokrat masing-masing mengusulkan 18 anggota, disusul PDIP dengan 14 anggota.

Sementara Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota. Adapun Fraksi PAN diwakili satu anggota.

Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan

Berikut daftar lengkap 120 anggota DPR yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran:

Fraksi PDIP — 14 Anggota

Harris Turino (A-208), Dapil Jawa Tengah IX

Bonnie Triyana (A-232), Dapil Banten I

I Wayan Sudirta (A-238), Dapil Bali

Andreas Eddy Susetyo (A-220), Dapil Jawa Timur V

Dede Indra Permana (A-210), Dapil Jawa Tengah X

Sturman Panjaitan (A-173), Dapil Kepulauan Riau

Selly A. Gantina (A-185), Dapil Jawa Barat VIII

TB Hasanuddin (A-186), Dapil Jawa Barat IX

Sofyan Tan (A-156), Dapil Sumatera Utara I

Ina Ammania (A-217), Dapil Jawa Timur VIII

I Nyoman Parta (A-263), Dapil Bali

Mufti Anam (A-215), Dapil Jawa Timur II

Edi Purwanto (A-165), Dapil Jambi

Adian Napitupulu (A-181), Kabupaten Bogor

Fraksi Golkar — 11 Anggota

1. Ahmad Doli Kurnia (A-272)

2. Ahmad Irawan (A-327)

3. Robert Joppy Kardinal (A-365)

4. Abraham Sridjaya (A-291)

5. Umbu Kabunang (A-343)

6. Hetifah Sjaifudian (A-352)

7. Bambang Patijaya (A-289)

8. Andhika Satya W (A-311)

9. Eric Hermawan (A-353)

10. Karmila Sari (A-278)

11. Atalia (A-291)

*Nama tambahan dalam daftar: Bias Layar dan Samsul Bahri Tiyong.

Fraksi NasDem — 19 Anggota

Sugeng Suparwoto

Muslim Ayub

Yoyok Riyo

Charles Meikyansah

Syarif Abdullah

Gulam Mahfud Sarom

Fauzi Amro

Habibur Rochman

Ujang Bey

Asep Wahyu

Tonny Tesar

Rajiv

Ananda Tohpati

Arif Rahman

Martin Manurung

Rudianto Lallo

Mori Hanafi

Nabil Husein

Amelia Anggraini

Fraksi PKB — 18 Anggota

Muhammad Khozin (A-45)

Rico Alviano (A-05)

A. Iman Sukri (A-50)

Abdullah (A-33)

Rina Sa'adah (A-25)

Daniel Johan (A-63)

Imas Aan Ubudiah (A-26)

Kaisar Abu Hanifah (A-38)

Indrajaya (A-68)

Eva Monalisa (A-31)

Fauqi Hapidekso (A-28)

Marwan Ja’far (A-30)

Usman Husein (A-62)

Ali Ahmad (A-47)

Jaelani (A-67)

Bertu Merlas (A-10)

Ratna Juwita (A-54)

Syamsu Rizal (A-65)

Fraksi PKS — 28 Anggota

Mardani Ali Sera (A-447)

Muhammad Kholid (A-458)

Rahmat Saleh (A-439)

Riyono (A-475)

Hamid Noor Yasin (A-465)

Nasir Jamil (A-436)

Sukamta (A-471)

Syahrul Aidi Maazat (A-442)

Kurniasih Mufidayati (A-450)

Netti Prasetiyani (A-460)

Ledia Hanifa (A-452)

Yanuar Arif Wibowo (A-468)

Gamal Albinsaid (A-474)

Johan Rosihan (A-479)

Abdul Hadi (A-480)

Junaidi Auly (A-446)

Reni Astuti (A-472)

Achmad Ru’yat (A-456)

Abdul Fikri Faqih (A-469)

Ghufron (A-435)

Slamet (A-455)

Rizal Bawazier (A-470)

Adang Darajatun (A-451)

Ahmad Heryawan (A-453)

Ateng Sutisna (A-461)

Izzuddin Alqassam Kasuba (A-480)

Muhammad Haris (A-464)

Askweni (A-444)

Fraksi PAN — 1 Anggota

Sarifuddin Sudding

Fraksi Demokrat — 18 Anggota

Benny K. Harman (A-569), Dapil Nusa Tenggara Timur

Hinca Panjaitan XIII (A-539), Dapil Sumatera Utara

H. T. Ibrahim (A-536), Dapil Aceh

Bambang Purwanto (A-571), Dapil Kalimantan Tengah

Anton S. Sukartono (A-551), Dapil Jawa Barat

Mulyadi (A-540), Dapil Sumatera Barat

Andi Muzakkir (A-575), Dapil Sulawesi Selatan

Wahyu Sanjaya (A-533), Dapil Sumatera Selatan

M. Lokot Nasution (A-537), Dapil Sumatera Utara

Nanang Samodra (A-568), Dapil Nusa Tenggara Barat

Marwan Cik Hasan (A-546), Dapil Lampung

E. Herman Khaeron (A-553), Dapil Jawa Barat

Lucy Kurniasari (A-559), Dapil Jawa Timur

Wastam (A-558), Dapil Jawa Tengah

Achmad (A-541), Dapil Riau

Dede Yusuf (A-549), Dapil Jawa Barat

Raja Faisal (A-554), Dapil Jawa Tengah

Iman Adinugraha (A-550), Dapil Jawa Barat

Fraksi Gerindra — 11 Anggota

Azis Subekti

Longki Djanggola

Rahmawati

Darori Wonodipuro

La Tinro La Tunrung

Endro Hermono

Abdul Wachid

Martin Tumbelaka

Muhammad Husni

Azikin Solthan

Bahtra Banong

(Editor: Aldie Prasetya / Source: Kumparan)

Setelah Kabar Pengunduran Diri Gibran, Massa Segel Gerbang Istana Wapres

Beredar Kabar Pengunduran Diri Gibran, Massa Segel Gerbang Istana Wapres: Sejumlah personel Paspampres dan aparat keamanan bersiaga di depan gerbang masuk Istana Wapres yang diperketat dengan menaikkan road blocker pembatas jalan. Aksi spontan yang diwarnai upaya penyegelan gerbang tersebut dipicu oleh beredarnya kabar permohonan pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.(Doc: Istimewa) 

MERDEKAPOST.COM – Gerbang Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, menjadi sasaran aksi unjuk rasa massa dari Gerakan Indonesia Baru (GIB) pada Selasa (10/11/2026) sore. 

Aksi spontan yang diwarnai upaya penyegelan gerbang tersebut dipicu oleh beredarnya kabar permohonan pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Massa yang mendatangi lokasi menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum dari Wapres Gibran atas dinamika yang berkembang. 

Percobaan massa untuk mengunci gerbang utama menggunakan rantai dan gembok berhasil digagalkan oleh personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), hingga berujung pada pengamanan berlapis di area sekretariat.

Paspampres Naikkan Hydraulic Road Blocker dan Perketat Akses

Pasca-insiden penyegelan yang berhasil dihalau, pengamanan di gerbang utama Kantor Sekretariat Wapres langsung ditingkatkan ke status siaga. 

Petugas mengaktifkan dan menaikkan hydraulic road blocker hidrolik bercorak kuning-hitam secara penuh untuk memblokir akses masuk kendaraan maupun pejalan kaki yang tidak berkepentingan.

Belasan personel keamanan dari unsur Paspampres bersafari hitam, petugas berpakaian kemeja taktis krem, hingga Polisi Militer (PM) baret biru bersiaga penuh mengawasi setiap pergerakan di luar perimeter pos penjagaan.

Plang Marmer Sekretariat Wapres Dipenuhi Poster Protes

Meski fisik gerbang gagal digembok, massa unjuk rasa sempat menempeli plang nama marmer hitam Kantor Sekretariat Wapres dengan puluhan poster protes bernada keras menggunakan lakban bening. 

Karton-karton berwarna-warni tersebut menutupi sebagian tulisan resmi instansi pemerintah tersebut.

(ADZ/IDN)

Belum Sebulan di BNN, Mantan Kapolda Jambi Irjen Krisno Dimutasi Lagi

Irjen Pol. Krisno H Siregar kembali dimutasi pada 2 November 2026.(iST) 

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Belum sebulan dinas di BNN, mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar kembali dimutasi pada November 2026.

Pada mutasi terbaru Polri yakni pada 2 November 2026, Irjen Pol krisno Halomoan Siregar kembali pindah dinas.

Sebelumnya, pada September 2026, Irjen Krisno H Siregar dimutasi dari Kapolda Jambi menjadi  Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur dan mengemban jabatan baru sebagai Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN RI.

Pada mutasi November 2026, Krisno H Siregar dimutasi lagi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.

Mutasi Krisno H Siregar ini sesuai Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Total ada 264 personel yang mengalami pergeseran jabatan, mulai dari tingkat perwira tinggi berdarah jenderal bintang dua dan bintang satu, hingga para perwira menengah berpangkat kombes dan AKBP. 

Mutasi ini mencakup penugasan baru di dalam maupun di luar struktur organisasi Polri, penugasan khusus pada kementerian/lembaga negara, hingga persiapan dalam rangka masa pensiun dan peningkatan kapasitas pengembangan pendidikan kepemimpinan (dikbangti).

Melalui instruksi yang tercantum di dalam telegram tersebut, para pati dan pamen yang dimutasi diminta untuk segera melaksanakan tugas di jabatan yang baru selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan mutasi tersebut dikeluarkan. (*)

Kapolri Mutasi Pejabat Polri, Irjen Widodo Ditunjuk Jadi Kapolda Jambi, Ini Rekam Jejaknya

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Pucuk pimpinan Polda Jambi berganti. Irjen Pol Widodo ditunjuk menggantikan Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar. Widodo sebelumnya memimpin Polda Gorontalo, sementara Krisno mendapat penugasan baru sebagai Pati Bareskrim Polri.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Telegram itu ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji membenarkan pergantian tersebut.

“Ya (mutasi Kapolda Jambi). Penggantinya Kapolda Gorontalo,” kata Erlan, Sabtu (3/10/2026).

Krisno mendapat penugasan sebagai Kapolda Jambi pada Maret 2025, setelah sebelumnya menjabat Gubernur Akademi Kepolisian. Kini, sekitar satu setengah tahun berselang, penugasan baru membawanya ke Bareskrim.

Pergantian di Jambi merupakan bagian dari rotasi yang menjangkau 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Sebanyak 19 jabatan kapolda masuk dalam rangkaian mutasi tersebut.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, rotasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran pelaksanaan tugas. Pejabat yang mendapat penugasan baru diharapkan segera menyesuaikan diri serta melanjutkan program yang telah berjalan.

Widodo datang dengan pengalaman di kepolisian wilayah, reserse, hingga urusan pertanahan. Sebelum memimpin Gorontalo, jenderal bintang dua itu pernah mendapat penugasan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Irjen Pol Krisno H. Siregar

Jejaknya di Jambi bahkan sudah tercatat lebih dari dua tahun sebelum penunjukan ini.

Pada 25 Juni 2024, Widodo hadir di Gedung Siginjai Wirabakti Polda Jambi. Saat itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono bersama jajaran terkait menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pertanahan di Provinsi Jambi.

Dalam catatan resmi Polda Jambi, Widodo hadir sebagai Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang. Gubernur Jambi Al Haris serta Kapolda Jambi saat itu, Irjen Rusdi Hartono, juga mengikuti kegiatan tersebut.

Dengan demikian, penugasannya kali ini membawa Widodo kembali ke daerah yang pernah ia kunjungi dalam urusan penanganan persoalan tanah.

Perjalanan kariernya di kepolisian dapat ditelusuri jauh sebelum penugasan di kementerian. Pada 2010, Widodo sudah memimpin Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Pangkatnya ketika itu masih AKBP.

Pada 2017, ia tercatat menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dengan pangkat Kombes.

Arsip ANTARA Foto pada 18 April 2017 merekam kehadirannya bersama Kapolda Jawa Timur saat itu, Irjen Machfud Arifin, dalam pemaparan pengembangan kasus perdagangan benur lobster ilegal. Catatan tersebut menjadi salah satu jejak penugasannya di bidang reserse kriminal khusus.

Di Kementerian ATR/BPN, Widodo kemudian mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Ia termasuk pejabat yang dilantik Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada 20 Januari 2025.

Beberapa bulan kemudian, tugas baru membawanya ke Gorontalo. Widodo mengikuti serah terima jabatan sebagai Kapolda Gorontalo pada 19 Agustus 2025 di Mabes Polri, menggantikan Irjen R. Eko Wahyu Prasetyo.

Dari Gorontalo, kini ia mendapat penugasan memimpin Polda Jambi.

Selama memimpin Gorontalo, salah satu agenda yang ditanganinya adalah kesiapan menghadapi kemarau dan kebakaran hutan serta lahan.

Dalam pemberitaan Tribratanews Polri pada 4 Agustus 2026, Widodo memeriksa kesiapan 571 personel gabungan Brimob dan Samapta. Kendaraan, peralatan, dapur lapangan, serta alat pembersih air ikut diperiksa.

Polda Gorontalo juga menyiapkan cadangan air bersih untuk warga yang mengalami kesulitan air. Widodo saat itu mengingatkan bahwa kemarau panjang dapat berdampak pada kebutuhan air, hasil pertanian, hingga keamanan masyarakat.

Pada bulan yang sama, ia memimpin kegiatan doa lintas agama bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut disertai pengumpulan donasi sukarela dari anggota.

Dalam kesempatan itu, Widodo menyampaikan pesan mengenai kehadiran polisi saat warga menghadapi kesulitan.

“Anggota Polri harus hadir, tidak hanya ketika masyarakat membutuhkan keamanan, tetapi juga ketika masyarakat sedang mengalami musibah,” kata Widodo, dikutip dari pemberitaan Tribratanews Polri pada 19 Agustus 2026.(Adz/*Berbagai Sumber)

Dr Antonius Despinola dari Kajari Jakarta Pusat ke Kejagung, Kini Jadi Kasubdit Jampidum Kejagung

 

MUTASI KEJAGUNG: Dr Antonius Despinola dari Kajari Jakarta Pusat ke Kejagung, Kini Jadi Kasubdit Jampidum Kejagung

Jakarta, Merdekapost – Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H. memasuki babak baru dalam perjalanan kariernya di Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa asal Sungai Penuh itu kini mengemban tanggung jawab pada bidang eksekusi dan eksaminasi perkara di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa Agung menugaskan Antonius sebagai Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat E Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum). Posisi tersebut membawa Antonius ke dalam struktur kerja yang menangani fungsi khusus di bidang tindak pidana umum.

Sebelumnya, Antonius memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada periode Oktober 2025 hingga September 2026. Kini, ia meninggalkan posisi Kajari untuk menjalankan tanggung jawab baru pada level Kejaksaan Agung.

Antonius Despinola Memasuki Struktur Jampidum

Perubahan karier Antonius masuk dalam rangkaian mutasi pejabat Kejaksaan RI pada September 2026.

Jaksa Agung menetapkan perubahan tersebut melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10422/C/09/2026. Keputusan itu bertanggal 22 September 2026.

Melalui posisi barunya, Antonius akan berkonsentrasi pada dua fungsi utama. Keduanya mencakup eksekusi dan eksaminasi dalam lingkup Direktorat E Jampidum.

Dengan demikian, ruang kerja Antonius kini berbeda dari ketika ia memimpin kejaksaan negeri. Ia akan menjalankan fungsi khusus pada struktur Kejaksaan Agung.

Dua Fungsi Utama Menanti Antonius

Eksekusi dan eksaminasi menjadi dua kata kunci dalam jabatan baru Antonius.

Dalam tugas kejaksaan, fungsi eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta tindakan hukum sesuai kewenangan institusi. Sementara itu, eksaminasi mencakup pemeriksaan dan penelaahan perkara.

Kedua fungsi tersebut membutuhkan ketelitian. Selain itu, pekerjaan tersebut menuntut pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme penanganan perkara.

Karena itu, pengalaman Antonius dalam menjalankan berbagai tugas di lingkungan kejaksaan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju posisi barunya.

Putra Sungai Penuh Berlanjut ke Kejaksaan Agung

Penugasan Antonius turut menarik perhatian masyarakat Sungai Penuh. Pasalnya, perjalanan karier jaksa tersebut kini berlanjut di tingkat Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Antonius memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dalam posisi tersebut, ia mengelola satuan kerja kejaksaan pada wilayah Jakarta Pusat.

Kini, ia bekerja dalam struktur Jampidum dengan fokus yang lebih spesifik. Perubahan itu sekaligus membawa Antonius pada ruang kerja yang berbeda.

Di sisi lain, keputusan mutasi tersebut belum menjelaskan target khusus yang harus Antonius capai dalam jabatan barunya. Publik pun masih menunggu kiprahnya setelah menjalankan tanggung jawab tersebut.

SK Mutasi Bertanggal 22 September 2026

Jaksa Agung menggunakan Keputusan Nomor KEP-IV-10422/C/09/2026 untuk mengatur perubahan jabatan sejumlah pejabat kejaksaan.

Keputusan tersebut bertanggal 22 September 2026. Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto menandatangani keputusan itu atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selain Antonius, keputusan tersebut juga mencakup sejumlah perubahan jabatan di berbagai wilayah.

Karena itu, mutasi September 2026 tidak hanya menyentuh satu satuan kerja. Perubahan tersebut mencakup struktur Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, hingga kejaksaan negeri di sejumlah daerah.

Tiga Kajari Jakarta Ikut Berganti

Mutasi kali ini juga mengubah tiga posisi Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Jakarta.

Oktafian Syah Effendi, S.H., M.H. kini memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Perubahan tersebut mengikuti perpindahan Antonius dari posisi Kajari Jakarta Pusat.

Selanjutnya, Dr. Armen Wijaya, S.H., M.H. memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, Dr. Roy Riady, S.H., M.H. memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Berbeda dari ketiga pejabat tersebut, Antonius kini menjalankan fungsi khusus pada struktur Jampidum. Ia tidak lagi memimpin satuan kerja kejaksaan negeri.

16 Pejabat Masuk dalam Rangkaian Mutasi

Keputusan Jaksa Agung tersebut memuat 16 nama pejabat dengan posisi baru.

Berikut daftar lengkapnya:

1. La Kanna, S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Palopo.

2. Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H.  Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat E Jampidum Kejaksaan Agung.

3. Oktafian Syah Effendi, S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

4. Fitriansyah Akbar, S.H., M.H.  Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau.

5. Sulasman, S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara.

6. Efrivel, S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Sambas.

7. Yafeth Ruben Bonai, S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

8. Fithrah, S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

9. Marcelo Bellah, S.H., M.H.  Kepala Bidang Manajemen Pengelolaan Aset pada Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

10. Dr. Armen Wijaya, S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

11. Agus Setiadi, S.H., M.H.  Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Jampidsus.

12. Dr. Syahrul Juaksha Subuki, S.H., M.H.  Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

13. Dr. Roy Riady, S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

14. Rudhy Parhusip, S.H., M.H.  Asisten Pemulihan Aset Kejaksaan Tinggi Lampung.

15. Kristanto Trinoviandri, S.E., S.H., M.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.

16. Safri Abdul Muin, S.H.  Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.

Antonius Fokus pada Eksekusi Perkara

Jabatan baru membawa Antonius pada pekerjaan yang memiliki karakter berbeda dari tugas Kajari.

Ia akan menangani fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta tindakan hukum sesuai kewenangan kejaksaan. Selain itu, ia akan menangani proses pemeriksaan dan penelaahan perkara melalui fungsi eksaminasi.

Kedua fungsi tersebut membutuhkan kecermatan. Sebab, setiap proses berkaitan dengan penanganan perkara pada bidang tindak pidana umum.

Karena itu, Antonius akan menghadapi tanggung jawab yang menuntut ketelitian sekaligus pemahaman terhadap mekanisme kerja kejaksaan.

Mutasi Membuka Babak Baru Karier Antonius

Rangkaian mutasi September 2026 membawa perubahan penting dalam karier Antonius Despinola.

Dari Jakarta Pusat, ia kini masuk ke struktur Kejaksaan Agung. Selanjutnya, ia akan berkonsentrasi pada fungsi eksekusi dan eksaminasi dalam lingkup Jampidum.

Perubahan tersebut juga memperluas ruang kerja Antonius. Jika sebelumnya ia memimpin satuan kerja pada tingkat kejaksaan negeri, kini ia menjalankan fungsi khusus pada tingkat pusat.

Bagi masyarakat Sungai Penuh, perjalanan karier Antonius tentu menarik perhatian. Putra daerah tersebut kini melanjutkan kiprahnya dengan tanggung jawab baru di lingkungan Kejaksaan Agung.

Mutasi Menjangkau Sejumlah Wilayah

Selain mengubah posisi Antonius, keputusan Jaksa Agung juga membawa perubahan di berbagai wilayah Indonesia.

Rangkaian mutasi tersebut mencakup sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan wilayah lainnya. Kejaksaan juga melakukan perubahan pada beberapa posisi strategis di lingkungan internal.

Namun, nama Antonius memiliki perhatian tersendiri karena perpindahannya membawa kariernya dari posisi Kajari Jakarta Pusat menuju struktur Jampidum.(Tim)

Lagi, KPK Gelar OTT, 14 Orang Ditangkap, Bupati Diangkut ke Gedung Merah Putih

OTT KPK di Sulut, 14 Orang Ditangkap, Bupati Sirajudin Lasena Sudah di Gedung Merah Putih.(mpc/KOMPAS)

MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hari ini, Senin (21/9/2026). 

Lembaga antirasuah tersebut kabarnya menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, dalam operasi senyap ini.

Selain Bupati, 13 orang juga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara. 

KPK meringkus Bupati Bolmut Sirajudin Lasena beserta empat orang lainnya di Jakarta, sementara sembilan orang sisanya mereka tangkap di kawasan Sulawesi Utara dan Gorontalo. 

Saat ini, tim sedang memeriksa Bupati Bolmut secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kegiatan operasi senyap tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut. 

"Baik, terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sulawesi Utara, confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Terseret Proyek Infrastruktur PUPR

Budi merinci sebaran lokasi penangkapan ke-14 orang tersebut. 

KPK menangkap lima orang di Jakarta, delapan orang di wilayah Sulawesi Utara termasuk di Kabupaten Bolmut, dan satu orang menyusul tim amankan di Gorontalo. 

Tim satgas tidak hanya menangkap bupati, tetapi juga menciduk sejumlah Kepala Dinas, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta beberapa pihak swasta. 

Mereka diduga menjalankan praktik korupsi atau transaksional yang bersinggungan langsung dengan proyek-proyek daerah. 

"Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR," ujar Budi menegaskan latar belakang kasus ini.

Sita Ratusan Juta Rupiah dan Ekspose Perkara

Dalam rangkaian penindakan ini, tim KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. 

Budi menyebutkan tim menemukan uang rupiah tersebut dari beberapa lokasi penangkapan yang tersebar di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. 

Tim KPK langsung membawa kelima orang yang tertangkap di Ibu Kota menuju Gedung Merah Putih untuk menjalani proses pemeriksaan secara mendalam. 

Sementara itu, jajaran kepolisian di Polres maupun Polda setempat memfasilitasi proses permintaan keterangan awal bagi sembilan orang lainnya. 

"Adapun para pihak yang diamankan dalam peristiwa ini, lima orang kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif masih di tahap penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," ucap Budi. 

Ia menambahkan bahwa pimpinan KPK segera menggelar forum ekspose perkara pada malam ini guna menentukan status hukum seluruh pihak yang tertangkap.(Adz)

Terkendala Status Jalan Nasional, Pemkot dan DPRD Sungai Penuh Dorong Kemenhub Perbaiki Traffic Light

Terkendala Status Jalan Nasional, Pemkot dan DPRD Sungai Penuh Dorong Kemenhub Perbaiki Traffic Light.(adz)

Sungai Penuh | Merdekapost.com - Matinya lampu lalu lintas (traffic light) di sejumlah titik Kota Sungai Penuh menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD. 

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kelancaran arus kendaraan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh, Tole S. Hadiwarso, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat serta-merta melakukan perbaikan karena terbentur status kewenangan dan aset.

Baca Juga: Ini Sosok Tiga Kades di Merangin yang Diberangkatkan ke China Selama 10 Hari

Menurutnya, seluruh lima titik traffic light di Kota Sungai Penuh berada pada ruas jalan berstatus jalan nasional. Karena itu, kewenangan pemeliharaan fasilitas lalu lintas tersebut berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

“Kami sangat memahami harapan masyarakat. Namun secara aturan hukum, Pemerintah Kota maupun DPRD tidak memiliki dasar untuk menganggarkan dana perbaikan pada aset yang tercatat milik pusat,” jelas Tole, Selasa (8/9/2026).

Koordinasi Sudah Dilakukan

Tole menegaskan, persoalan traffic light tersebut bukan berarti dibiarkan tanpa penanganan. DPRD bersama Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait sejak April 2025.

Koordinasi dilakukan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan BPTD Wilayah II Jambi. Bahkan, pada 22 April 2025, tim teknis dari pemerintah pusat telah turun langsung ke Sungai Penuh untuk melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kerusakan traffic light.

Langkah tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong agar penanganan dapat segera direalisasikan.

Pemkot dan DPRD Diminta Terus Kawal

Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh berharap Pemkot melalui dinas terkait tidak berhenti pada tahap koordinasi, tetapi terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga ke tingkat pusat.

Sebab, meskipun kewenangan perbaikan berada di pemerintah pusat, dampak dari matinya traffic light dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Sungai Penuh.

“Yang terpenting bagaimana kita bersama-sama mengawal ini agar segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.

Baca Juga: Kabut Asap Makin Pekat, Direktur RSUD Mayjen H.A Thalib Ajak Masyarakat Kerinci & Sungai Penuh Pakai Masker

Sinergi antara Pemkot, DPRD, Dishub Provinsi dan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat perbaikan. Terlebih, traffic light bukan sekadar fasilitas pelengkap jalan, melainkan bagian penting dalam menjaga ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Masyarakat pun berharap persoalan kewenangan tidak berujung pada lambannya penanganan. Sebab, ketika lampu lalu lintas tidak berfungsi, pengguna jalan lah yang secara langsung menghadapi risikonya.(Adz)

APBD Terbatas Bukan Alasan! Taktik Cerdas Bupati Darmas Raya Annisa Suci Ramadahni Himpun CSR Rp31,55 Miliar Demi Jalan Mulus.(Ist)

APBD Terbatas Bukan Alasan! Taktik Cerdas Bupati Annisa Himpun CSR Rp31,55 Miliar Demi Jalan Mulus

Pernah dengar keluhan klasik pemerintah daerah? "Wah, jalan rusak belum bisa diperbaiki tahun ini karena anggaran APBD kita terbatas."

Kalimat itu tampaknya tidak berlaku di Kabupaten Dharmasraya. Di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani, keterbatasan anggaran justru melahirkan sebuah terobosan cerdas yang patut dicontoh daerah lain.

Bukan dengan berpasrah diri atau sekadar menunggu kucuran dana pusat, Bupati Annisa memilih menjemput bola. Beliau berhasil merangkul belasan perusahaan swasta—terutama raksasa industri sawit yang beroperasi di Dharmasraya—untuk membentuk sebuah konsorsium besar. Hasilnya sangat konkret, komitmen dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp31,55 miliar sukses dihimpun sepanjang tahun 2026 untuk menggenjot pembangunan daerah.

Menariknya, dana puluhan miliar ini tidak digunakan untuk program seremonial jangka pendek. Bupati Annisa secara taktis mengarahkan total dana Rp31,55 miilar tersebut untuk membiayai 9 ruas jalan strategis antarnagari, mulai dari Sopan Jaya, Taratak Tinggi, hingga Banai.

Strategi ini menggunakan sistem co-sharing. Dana CSR dari perusahaan langsung dikonversi menjadi aspal dan pengerjaan fisik di bawah pengawasan Dinas PUPR, berkolaborasi mendampingi anggaran APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Langkah ini adalah simbiosis mutualisme yang nyata. Perusahaan sawit ikut bertanggung jawab merawat jalan yang setiap hari dilewati oleh kendaraan operasional mereka, sementara masyarakat langsung menikmati jalur logistik yang mulus dan nyaman. Efeknya, ekonomi bergerak lebih cepat dan potensi gesekan sosial di lingkar industri bisa diredam dengan keharmonisan.

Ketika banyak daerah masih bingung melacak ke mana larinya dana CSR perusahaan di wilayah mereka, Dharmasraya menunjukkan kelasnya lewat transparansi dan eksekusi yang nyata. Ini bukan sekadar tentang membangun jalan, tetapi tentang kualitas kepemimpinan yang mampu mengubah tantangan fiskal menjadi ruang kolaborasi.

Kira-kira, daerah mana lagi nih di Sumbar yang perlu meniru taktik cerdas dari Kak Annisa? Coba absen dan tulis aspirasi Dunsanak di kolom komentar ya!

Penulis: Rizal Gusmendra [RG] 

#annisasuciramadhani #BupatiDarmasRayaSumbar 

Bandara Soekarno-Hatta Ditutup Sementara Akibat Abu Vulkanik Anak Gunung Krakatau

Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara mulai pukul 01.30 WIB hingga 05.30 WIB setelah terdeteksi indikasi sebaran abu vulkanik di sekitar wilayah bandara.(Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu (6/9/2026).

Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara mulai pukul 01.30 WIB hingga 05.30 WIB setelah terdeteksi indikasi sebaran abu vulkanik di sekitar wilayah bandara.

Penutupan sementara tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi demi keselamatan penerbangan. Abu vulkanik diketahui dapat mengganggu kinerja mesin pesawat dan sistem penerbangan apabila pesawat melintas di wilayah yang terdampak.

Informasi mengenai penutupan bandara disampaikan kepada para penumpang melalui pengeras suara di area terminal. Penumpang yang penerbangannya terdampak diminta mengikuti arahan petugas dan mendatangi konter maskapai masing-masing.

Para penumpang juga diberikan pilihan terkait penerbangan yang terdampak, antara lain melakukan penjadwalan ulang (reschedule) atau mengajukan pengembalian dana (refund) sesuai ketentuan maskapai.

Penutupan tersebut berdampak pada penerbangan domestik maupun internasional. Sejumlah penerbangan terpaksa mengalami perubahan jadwal, penundaan, pembatalan maupun pengalihan akibat kondisi abu vulkanik.

Sementara itu, hingga pukul 05.30 WIB, batas waktu penutupan sementara sebagaimana tercantum dalam NOTAM telah berakhir. Namun, operasional penerbangan selanjutnya tetap bergantung pada hasil pemantauan kondisi abu vulkanik dan aspek keselamatan penerbangan.

Dengan demikian, berakhirnya waktu penutupan pada pukul 05.30 WIB tidak serta-merta berarti seluruh penerbangan langsung kembali normal. Penumpang tetap diimbau memantau informasi terbaru dari pihak bandara dan maskapai terkait status penerbangannya.

Media Merdekapost.com akan terus memantau perkembangan kondisi Bandara Soekarno-Hatta dan aktivitas Gunung Anak Krakatau.(Adz)

Update Gempa M7,7 NTT: 47 Orang Tewas dan 346 Rumah Rusak

Sebanyak 47 orang tewas akibat gempa M7,7 di wilayah Provinsi NTT. Jumlah korban ini berdasarkan data sementera BNPB pada Sabtu (15/8/2026), pukul 18.48 WIB

KUPANG - Sebanyak 47 orang tewas akibat gempa M7,7 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Update ini berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu (15/8/2026), pukul 18.48 WIB. “Total jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang.

 Sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sikka 3 orang, Ngada 1 orang dan Ende 1 orang. Selain korban ini, petugas mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka,” ungkap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu, Berton melaporkan bahwa total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas Pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit dan sejumlah fasilitas umum lain.

“Merespons gempa di NTT, BNPB mengirimkan bantuan pangan dan non-pangan ke wilayah bencana. Sejumlah bantuan dikerahkan melalui gudang logistik yang berada di Kabupaten Flores Timur, NTT,” ujarnya. 

Sedangkan dari Jakarta, BNPB juga mengirimkan bantuan melalui baseops TNI AU Halim Perdanakusuma. Total bantuan sebanyak 50 ribu paket dengan berat 275 ton. 

Saat ini, bantuan yang baru tiba di baseops sebanyak 10.500 paket, yang berasal dari Sekretaris Kabinet.

Sementara itu, guncangan gempa juga dirasakan warga Kabupaten dan Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

“Kondisi masyarakat di Kabupaten dan Kota Bima secara umum kondusif. BPBD Kota Bima melakukan pendataan dan verifikasi situasi di lapangan. Pusat Pengendalian Operasi BNPB mendapatkan laporan di Kepulauan Selayar, BPBD setempat mendirikan pos pengungsian di tiga titik.

Sebaran pengungsian berada di Kecamatan Pasirmarannu, Pasilambena dan Takabonerate,” pungkasnya.