Afriansyah Noor, Tokoh Asal Jambi yang Kembali Duduki Kursi Wamenaker

Afriansyah Noor, Tokoh Asal Jambi yang Kembali dipercaya Duduki Kursi Wamenaker.(ist) 

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Politikus Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer alias Noel, yang sebelumnya diberhentikan usai terjaring OTT KPK.

Pelantikan Afriansyah didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2024–2029. Keppres dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, sebelum Afriansyah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Afriansyah.

Afriansyah Noor

Setelah sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pengumandangan lagu Indonesia Raya, dan ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Afriansyah Noor, yang akrab disapa Ferry, bukan sosok baru di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia pernah duduk di kursi Wamenaker pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini, ia kembali dipercaya mengemban amanah yang sama di era Presiden Prabowo.

Saat tiba di Istana mengenakan jas hitam, kemeja merah, dan dasi biru, Afriansyah sempat mengaku tidak mengetahui jabatan apa yang akan diembannya. “Nggak tahu, tunggu perintah dari Pak Seskab. Nanti dengarkan aja, ya,” ujarnya. Ferry menambahkan bahwa kabar pelantikan baru ia terima siang tadi. “Jam 2 ditelepon Pak Teddy,” katanya.

Di balik pelantikannya, ada fakta menarik: Afriansyah Noor adalah satu-satunya tokoh asal Jambi yang masuk ke dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran. Kehadirannya dianggap membawa representasi bagi masyarakat Jambi di tingkat nasional, khususnya dalam isu ketenagakerjaan yang menyentuh langsung kepentingan buruh, pekerja, dan tenaga kerja nonformal.

Kehadiran figur asal Jambi ini juga menjadi simbol penting bagi daerah, mengingat jarangnya putra Jambi menempati posisi strategis di kabinet.

Pelantikan Afriansyah berlangsung di tengah dinamika reshuffle kabinet Prabowo yang masih bergulir. Sebelumnya, Presiden mencopot Immanuel Ebenezer setelah KPK menangkapnya bersama 10 orang lain dalam OTT kasus dugaan korupsi.

Selain Afriansyah, sejumlah tokoh terlihat hadir di Istana seiring isu reshuffle lanjutan, mulai dari eks Wakapolri Ahmad Dofiri, Deputi LKPP Sarah Sadiqa, Dirjen Komdigi Mira Tayyiba, hingga Mendagri Tito Karnavian. Tito bahkan sempat menyebut ada agenda pelantikan Menko Polkam dalam kesempatan yang sama.

Nama Mahfud Md, mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres 2024, ramai disebut-sebut publik bakal mengisi kursi Menko Polkam yang kosong sejak pencopotan Budi Gunawan pada 8 September 2025. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Presiden.(*)

Hasil Seleksi Administrasi Asisten Bisnis Program Koperasi Merah Putih Diumumkan, Peserta Lolos Lanjut ke Tahap Tes

 

Pengumuman Hasil Seleksi Adminsitrasi Asisten Bisnis (Business Assistant) (foto:Instagram Kemenkop)

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) resmi mengumumkan hasil Seleksi Administrasi untuk posisi Asisten Bisnis (Business Assistant) dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemenkop.

Peserta yang memenuhi syarat pada tahap Seleksi Administrasi akan menerima pemberitahuan melalui email serta dapat memeriksa akun pendaftaran masing-masing di bakdkmp-app.lptui.co.id untuk mengetahui jadwal pelaksanaan Tes Tahap 1.
Kemenkop mengimbau seluruh peserta untuk:

• Memeriksa inbox email yang digunakan saat pendaftaran.

• Mengecek folder spam untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat.

Tes tahap 1 akan dilakukan secara mandiri melalui website bakdkmp-app.lptui.co.id dengan ketentuan:

• Durasi tes: 240 menit (4 jam).

• Dapat menggunakan handphone atau laptop hingga selesai. (Cukup satu gaway)

• Pastikan koneksi internet stabil selama tes berlangsung

• Disarankan menyiapkan perangkat cadangan (gawai/laptop) untuk antisipasi kendala teknis.

• Webcam kamera depan wajib diaktifkan selama tes. Kamera yang tidak aktif dapat memengaruhi hasil tes.

Kemenkop mengucapkan selamat kepada peserta yang berhasil melanjutkan ke tahap berikutnya.

“Bagi peserta yang belum lulus, kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan semangatnya dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Teruslah berkarya dan berkontribusi untuk negeri,” tulis pengumuman resmi tersebut. (rdp)

Presiden Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora

Presiden Prabowo Subianto melantik Menko Polkam, Menpora dan anggota kabinet lainnya.(ist)

Merdekapost.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Dalam pelantikan tersebut, Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), sementara Erick Thohir dipercaya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang membacakan sumpah jabatan di hadapan para pejabat yang dilantik.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," ucap Presiden Prabowo yang diikuti para pejabat.

Usai pengucapan sumpah, para menteri dan pejabat yang baru dilantik menandatangani berita acara pelantikan. Acara kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo:

1. Menko Polkam: Djamari Chaniago
2. Menpora: Erick Thohir
3. Wamenaker: Afriansyah Noor
4. Wamenhut: Rohmat Marzuki
5. Ketua LKPP: Sarah Sadiqa
6. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo
7. Wakil Kepala BGN: Sonny Sanjaya
8. Wamenkop: Farida Faricha
9. Wakil Kepala BGN: Naniek S Dayang
10. Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri: Ahmad Dofiri
11. KSP: Muhammad Qodari

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 8 September 2025 telah mengumumkan perombakan kabinet. Lima posisi yang di-reshuffle adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menpora Dito Ariotedjo.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik tiga menteri baru yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Perombakan ini disebut sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat kinerja kabinet, terutama dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan keamanan nasional ke depan. (*)

Kemenkop UKM Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pengumuman Hasil Seleksi Adiministrasi PMO

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk posisi Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Melansir akun Instagram resmi @kemenkop, Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi Kemenkop di: https://kop.go.id/read/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-pmo atau dengan memindai QR code yang tertera pada pengumuman resmi. Selamat untuk Peserta yang Lolos Seleksi Administrasi Kemenkop menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Tahap selanjutnya adalah tes yang akan dijadwalkan melalui Website Airlangga Assessment Center (AAC) di alamat: www.aac.unair.ac.id.

Jadwal Tes dan Persiapan Tes akan dilaksanakan pada: Selasa–Kamis, 16–18 September 2025 Peserta yang lolos seleksi diminta mempersiapkan: Identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM) Perlengkapan tes (Laptop dan HP) Koneksi internet yang stabil Informasi mengenai link Zoom untuk pelaksanaan tes akan diumumkan melalui website AAC: www.aac.unair.ac.id.

Program Project Management Officer (PMO) ini merupakan bagian dari upaya Kemenkop untuk memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Melalui seleksi yang transparan, diharapkan akan lahir tenaga-tenaga profesional yang mampu mendukung pengembangan koperasi yang lebih mandiri dan modern.

PMO adalah posisi strategis yang akan membantu pelaksanaan pengawasan, tata kelola, dan monitoring pelaksanaan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.  Tujuannya agar program koperasi ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga kuat secara manajemen, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.  

PMO akan ditempatkan di setiap provinsi dan kabupaten, masing-masing dua orang. Dengan demikian, kebutuhan PMO untuk penempatan kabupaten sebanyak 1.104 orang. Sedangkan jumlah PMO di provinsi sebanyak 76 orang.  Masa kerja PMO hanya berlangsung 3 bulan, yakni Oktober-Desember 2025. PMO akan mendapat honor Rp 7 juta untuk penempatan di kabupaten dan Rp 8 juta penempatan provinsi. (rdp)

 

Prabowo Minta Kebut, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas

Prabowo Minta Kebut, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas.(ist)

 

Jakarta, Merdekapost.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. 

Hal tersebut terjadi setelah Baleg DPR menggelar Rapat Evaluasi Prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). 

"Terdapat tiga RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas 2025, yaitu satu RUU tentang Perampasan Aset," kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). 

Selain tentang perampasan aset, dua RUU lainnya adalah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan RUU tentang Kawasan Industri. 

Baca juga: 

Kabar Pergantian Kapolri Berhembus Kencang, "Reformasi Polri Tidak Sekadar Ganti Kapolri"

Bob mengatakan, ketiga RUU itu tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan.

"Jadi, perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025," ujar Bob. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah setuju dengan usulan Baleg DPR agar RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025. 

"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025," kata Supratman. 

Supratman kemudian berterima kasih kepada Baleg DPR RI karena memasukkan RUU itu dalam Prolegnas Prioritas 2025. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah siap untuk mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. 

"Hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji mengambil alih draf penyusunan RUU tentang Perampasan Aset. Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita sharing nanti," ujar Supratman. 

Prabowo minta dikebut 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, surat presiden (surpres) rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset sudah diajukan ke DPR pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya pada 2023, saat itu Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

"Seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu," ujar Yusril usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Ketua Lembaga/Komisi di Kemenko Kumham Imigrasi, Senin (8/9/2025). 

"Dan dalam surat presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasonna Laoly Menkumham pada waktu itu, untuk mewakili presiden membahas RUU ini. Hanya sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR," sambungnya. 

Kini, Yusril mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Permintaan untuk membahas RUU Perampasan Aset juga sudah disampaikan Prabowo kepada Ketua DPR Puan Maharani. Baca juga: Yusril: RUU Perampasan Aset Sudah Diajukan ke DPR Sejak Era Jokowi "Karena itu, Pak Prabowo menegaskan juga kepada Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini," ujar Yusril. 

"Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan," sambungnya. 

Hasil konsul Prabowo dan parpol Supratman menyebutkan, keputusan DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan hasil perundingan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik (parpol). 

Pilihan Redaksi: 

Mantan Ketua MA Sushila Karki Resmi Dilantik Jadi PM Sementara Nepal

Supratman mengatakan, kesepakatan DPR RI dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset itu digodok tahun ini menjadi tanda bahwa pembicaraan Prabowo dengan pimpinan partai politik berlangsung baik. 

"Kan presiden sudah bertemu dengan ketum, ketua umum parpol. Dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya," kata Supratman. 

Saat ini, pemerintah tinggal menunggu draf RUU Perampasan Aset yang disusun DPR RI karena menjadi inisiatif para anggota Dewan. 

Setelah menerima draf itu, presiden nantinya akan menyerahterimakan Surat Presiden (Surpres). Menurut dia, yang terpenting saat ini sudah terdapat keputusan politik antara pemerintah dan DPR bahwa RUU Perampasan Aset segera dibahas. 

"Kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua (Badan Legislatif)," ujar Supratman. 

(Aldie Prasetya / Sumber: Kompascom)

Kabar Pergantian Kapolri Berhembus Kencang, "Reformasi Polri Tidak Sekadar Ganti Kapolri"

JAKARTA, MERDEKAPOST - Presiden RI Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Perbaikan ini juga menjadi tuntutan publik. Namun, tidak hanya mengganti Kapolri sebagai pucuk pimpinan, reformasi juga diharapkan bisa membenahi tubuh institusi penegak hukum tersebut.

Kabar pergantian Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Rahardjo berembus kencang pada Jumat (12/9/2025) malam. Bahkan, dari isu yang beredar, sudah ada surat presiden ke DPR terkait dengan penggantian itu. Meski demikian, pimpinan DPR menyatakan belum menerima surat dimaksud hingga siang ini.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyatakan, reformasi Polri memang menjadi agenda penting yang sesuai dengan tuntutan publik. Namun, itu tidak hanya dilakukan dengan pergantian Kapolri, tetapi juga perubahan yang memperhatikan peran kepolisian di tengah masyarakat. 

”Reformasi Polri seharusnya memang menjadi agenda penting dalam semangat Presiden. Namun, bukan sekadar pergantian Kapolri saja, tetapi ada beberapa poin yang harus diubah,” ungkapnya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

PHOTO: Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (Ist)

Perubahan tersebut menyangkut peran Polri yang cenderung menjadi represif terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kondisi ini, lanjut Isnur, bisa dilihat dari cara aparat kepolisian dalam menghadapi massa unjuk rasa ataupun kerusuhan di publik.

Ia mencontohkan dua insiden besar ketika polisi bertindak represif, yakni saat unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia yang terjadi sekitar akhir Agustus hingga awal September 2025. Sebagian besar aksi terkait tuntutan publik terhadap penyelenggaraan negara ini berujung bentrokan antara polisi dan masyarakat. Setidaknya 10 korban tewas dan banyak yang terluka dan ditangkap polisi.

Insiden kedua, tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 di Malang, juga terjadi karena bentrokan antara aparat kepolisian dan massa. Mereka adalah penonton laga sepak bola Arema FC kontra Persebaya Surabaya.

Polisi saat itu membubarkan massa dengan gas air mata. Sontak kekacauan terjadi dan membuat massa tidak terkendali, sementara akses keluar lapangan tidak memadai. Tragedi ini menewaskan 135 orang dan melukai lebih dari 500 orang.

Materi Infografik Tematis Setahun Tragedi Kanjuruhan

”Kepolisian menjadi brutal dan sadis dalam menangani demonstrasi. Jangan lagi ada kebrutalan, jangan lagi melakukan kekerasan. Standar operasional ini yang harus diperbaiki, diubah ya. Jangan sampai kepolisian melihat unjuk rasa seperti musuh yang harus dihabisi,” ucap Isnur.

Imparsialitas penyidik

Perubahan selanjutnya, ujar Isnur, adalah imparsialitas penyidik. Selama ini, banyak intervensi yang terjadi sehingga proses penyidikan menjadi tidak independen. Pemerasan hingga rekayasa kasus terjadi dan mencoreng wajah penegakan hukum di negeri ini.

”Kedua, di bidang penyelidikan-penyidikan. Ini problem besar sekali. Banyak faktor yang terjadi, bisa dilihat dari kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Seharusnya, kepolisian menjadi lebih independen dan mandiri. Ada lagi masalah no viral no justice. Seharusnya, tidak seperti itu,” katanya.

Perbaikan lainnya, kata Isnur, terkait dengan pengurangan kewenangan kepolisian. Dia menyoroti Polri yang masih mengurusi masalah pengurusan surat izin mengemudi (SIM) hingga jasa keamanan atau pam swakarsa.

”Bagaimana mengurangi kewenangan kepolisian yang teramat banyak, mulai dari mengurus SIM hingga pam swakarsa. Itu, kan, kepolisian jadi banyak berbisnis, ngurusin banyak uang dari masyarakat. Jadi, penting untuk mengevaluasi kewenangan-kewenangan tersebut,” ujarnya.

Akuntabilitas

Saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan adanya akuntabilitas dalam reformasi Polri. Selama ini dia menilai pengawasan Polri yang demokratis sangat lemah dan nyaris tanpa kontrol yang kuat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(ist)

”Dari mulai pengawasan internal melalui Divisi Propam dan Irwasum, pengawasan eksekutif tidak berjalan baik karena melebur ke dalam pengawasan yang seharusnya independen. Dari Kompolnas, pengawasan eksternal legislatif Komisi III DPR, hampir selalu berjalan penuh pujian,” paparnya.

Akuntabilitas yang lemah ini, lanjut Usman, juga bisa dilihat dari lemahnya Polri dalam memberikan sanksi atas penyimpangan profesi hingga pelanggaran hukum. ”Mulai dari korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia berupa pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan lainnya,” kata Usman.

Pengawasan yang efektif justru datang dari masyarakat. Selain protes yang menyebabkan nilai kinerja kepolisian rendah di mata publik, kritik juga datang dari organisasi masyarakat sipil.

”Tentu saja saat ini merupakan momentum tepat untuk Polri berbenah. Namun, itu pun tidak akan cukup jika pemerintah dan DPR tidak ikut berbenah. Banyak dari praktik negatif kepolisian merupakan konsekuensi logis dari pilihan kebijakan otoriter pemerintah dan DPR,” kata Usman.(*) 

(Editor : Aldie Prasetyo / Sumber: Kompas.id)

Kemenkop Buka Rekrutmen Asisten Bisnis KDKMP, Gaji hingga Rp7 Juta per Bulan!

Info Rekrutmen Asisten Bisnis KDKMP

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) secara resmi membuka rekrutmen untuk posisi Asisten Bisnis (Business Assistant) guna mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pendaftaran dibuka mulai 9 hingga 14 September 2025 dan seluruh proses seleksi akan dilakukan secara daring (online) tanpa dipungut biaya.

Program ini merupakan hasil kerja sama Kemenkop dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) untuk menjaring profesional dan pelaku usaha terbaik yang siap mengembangkan ekosistem koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Kementerian Koperasi membuka kesempatan untuk bergabung sebagai Asistensi Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” bunyi keterangan resmi yang dilansir dari situs Kemenkop pada Selasa (9/9/2025). Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa program ini menjadi panggilan bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi langsung dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Para kandidat yang lolos seleksi akan mengemban tugas pendampingan selama periode Oktober – Desember 2025 di lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah ditetapkan. Kemenkop menegaskan bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui tautan resmi untuk menghindari potensi penipuan.

Persyaratan Kualifikasi

• Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 25–55 tahun, diutamakan berdomisili sesuai lokasi KDKMP.

• Sehat jasmani dan rohani, memiliki NPWP pribadi yang aktif.

• Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi lain.

• Pakar/Profesional: Pendidikan minimal S1, diutamakan memiliki sertifikat kompetensi kewirausahaan.

• Pelaku Usaha: Pendidikan minimal SMA (diutamakan D3), memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun, dilengkapi NIB, dan omzet tahunan minimal Rp500 juta.

• Bersedia ditempatkan di lokasi KDKMP selama periode kontrak.

Jadwal Rekrutmen

• Registrasi Kandidat: 9 – 14 September 2025

• Pengumuman Administrasi: 15 September 2025

• Tes Potensi Akademik: 16 – 18 September 2025

• Pengumuman Tes Tahap 1: 19 September 2025

• Psikotes, Proposal Bisnis & Wawancara: 20 – 22 September 2025

• Pengumuman Final: 29 September 2025

Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan resmi di: https://bakdkmp.lptui.co.id/.
Informasi lebih lanjut dan pertanyaan seputar rekrutmen dapat disampaikan melalui email narahubung: info@lptui.co.id.

Dengan dibukanya rekrutmen ini, diharapkan semakin banyak tenaga profesional dan pelaku usaha yang berperan aktif memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia. (rdp)

Fakta Menarik! Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa dari Akademisi Jadi Menkeu

Purbaya Yudhi Sadewa, sosok pengganti Menkeu Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih, dilantik Presiden Prabowo pada Senin, 8 September 2025.(doc.Istimewa) 

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah posisi penting di kementeriannya. 

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kursi Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang sebelumnya diisi oleh Sri Mulyani Indrawati.

Kini, posisi strategis itu dipercayakan kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penunjukan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan di Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo Lantik Empat Menteri dan Satu Wakil Menteri, Siapa Aja?

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

Adapun pejabat yang dilantik, yaitu:

1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;

2. Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi;

4. Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah;

5. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan.

Pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, diikuti para tamu undangan. Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(hza)

Ternyata Sakit Hati Jadi Motif Pelaku 'Mutilasi Perempuan 65 Bagian' di Mojokerto

MERDEKAPOST.COM - Pelaku yang memutilasi seorang perempuan asal Lamongan berinisial TAS (25) telah ditangkap. Ternyata, pelaku bernama Alvi, merupakan pacar korban.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Fauzy Pratama, mengatakan bahwa pelaku beraksi karena sakit hati.

"Karena sakit hati," kata Fauzy saat dikonfirmasi pada Minggu (7/9).

Dia menyebut pelaku sakit hati atas perbuatan korban. Namun, belum dijelaskan detail alasan tersebut. "(sakit hati karena) perbuatannya," kata dia.

Saat ini pelaku sudah ditangkap. Alvi yang bekerja sebagai ojek online ini, ditangkap di sebuah kosan di Lidah Wetan, Surabaya.

Kasat reskrim Polres Kediri AKP Fauzy Pratama. (Foto: Istimewa)

Kasus ini terungkap diawali dari temuan bagian tubuh manusia di Dusun Pacet Selatan, Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, pada Sabtu (6/9).

Korban ini asal Made Kidul, Lamongan. Dia belum menikah dan tinggal di Surabaya.

Bagian tubuh yang pertama ditemukan adalah telapak kaki yang sudah membusuk. Telapak kaki ditemukan di semak-semak dengan kedalaman sekitar 5 meter dari tepi jalan.

Selain itu, organ lain juga ditemukan. Total 65 bagian tubuh terdiri dari jaringan otot, lemak, serta kulit kepala lengkap dengan rambut hitam lurus, dengan panjang rata-rata 14 cm.(red)