JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Sekitar 10 ribu peserta aksi damai berkumpul di depan Gedung TVRI, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Massa terdiri dari petani, pedagang, nelayan, serta sejumlah organisasi sayap Partai Gerindra.
Aksi tersebut digelar pada saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Massa menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Peserta juga menyampaikan siap mengawal program pemerintah agar terus berjalan dan diawasi.
Orasi dilakukan secara bergantian selama sekitar tiga jam. Massa tetap bertahan hingga Presiden Prabowo keluar dari kompleks parlemen dan menyapa peserta aksi dari kendaraan yang ditumpanginya, Presiden Prabowo melampaikan tangan kepada massa aksi yang berbaris tertip sepanjang di depan Gedung TVRI.
Peserta membawa berbagai spanduk. Salah satu tulisan yang paling banyak terlihat adalah Jaga Prabowo, Jaga Indonesia. Ada pula spanduk yang menyerukan pemberantasan mafia anggaran dan oligarki.
Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, ikut menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.
Don Muzakir mengatakan dukungan kepada pemerintah bukan berarti masyarakat menutup mata terhadap kekurangan. Menurut dia, kritik sesuai fakta dan data tetap diperlukan selama disampaikan secara bertanggung jawab.
"Di tengah derasnya kritik, demonstrasi, dan hoaks di ruang digital, kami menegaskan bahwa kritik adalah hak rakyat, tetapi fitnah, disinformasi, kekerasan, dan upaya memecah bangsa harus ditolak. Dukungan kami bukan cek kosong. Kami meminta program yang kurang tetap diperbaiki, yang menyimpang harus ditindak, yang korup harus dihukum. Tetapi program yang berpihak kepada rakyat dan cita-cita kedaulatan bangsa harus dijaga sampai tuntas," kata Don Muzakir dalam orasinya.
Menurut Don Muzakir, masyarakat perlu melihat program pemerintah secara lebih utuh. Program yang menyangkut pangan, pendidikan, nelayan, ekonomi desa, hingga pengembangan industri harus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan peserta aksi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir melalui proses konstitusional. Dukungan tersebut tetap disertai dengan sikap yang kritis terhadap kebijakan yang dianggap belum berjalan dengan baik.
"Kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir dari proses konstitusional. Demonstrasi dan kritik harus dihormati, tetapi hoaks, provokasi, perusakan, dan kekerasan harus ditolak. Demokrasi harus kuat tanpa mengorbankan persatuan Indonesia," ujarnya.
Peserta aksi juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Perbedaan pandangan, kata Don, tidak seharusnya berujung pada perpecahan.
Selain itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian massa aksi.
Don Muzakir mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Program tersebut juga bisa membuka pasar bagi produk petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM.
"Makan Bergizi Gratis adalah investasi pada anak Indonesia sekaligus penggerak ekonomi lokal. Program ini harus diteruskan dengan tata kelola yang transparan, standar keamanan pangan yang ketat, dan keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM," katanya.
Menurut Don Muzakir, pelaksanaan MBG tetap perlu diawasi. Pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.
Sektor pangan juga menjadi perhatian dalam pernyataan sikap tersebut. Don Muzakir mengatakan swasembada pangan harus dibarengi dengan kebijakan yang membantu petani meningkatkan produksi.
Peserta aksi mendukung kemudahan akses pupuk, pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian, harga panen yang menguntungkan, serta perlindungan bagi petani.
"Pangan adalah kedaulatan. Bangsa besar tidak boleh menggantungkan urusan makan rakyatnya kepada negara lain," ujar Don Muzakir.
Peserta aksi juga menyampaikan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diharapkan tidak sekadar membentuk koperasi baru, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.
1.061 KDMP Beroperasi Mei 2026
Sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada Mei 2026.
Don Muzakir mengatakan koperasi harus mampu memperpendek rantai pasok, membantu UMKM, memperbaiki distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.
"Kami ingin koperasi menjadi pusat ekonomi rakyat. Koperasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa," kata Don Muzakir.
Kampung Nelayan Merah Putih juga masuk dalam perhatian peserta aksi. Don Muzakir mengatakan pembangunan kawasan nelayan harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat pesisir.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan dalam pernyataan sikap menyebut pembangunan 65 lokasi telah menyerap 17.550 tenaga kerja. Pemerintah juga merencanakan pembangunan di 1.269 lokasi pada 2026.
"Laut Indonesia harus menyejahterakan nelayan Indonesia," ujarnya.
Menurut Don Muzakir, penguatan ekonomi nelayan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Nelayan juga membutuhkan akses terhadap sarana produksi, pasar, pengolahan hasil tangkapan, dan perlindungan usaha.
Pendidikan juga menjadi bagian dari tuntutan peserta aksi. Don Muzakir mengatakan anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, dan pedagang harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat disebut telah menjangkau 15.954 siswa. Pemerintah juga menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026.
"Tidak boleh ada anak petani, nelayan, buruh, atau pedagang kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin," kata Don Muzakir.
Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Massa aksi juga menyampaikan dukungan terhadap hilirisasi sumber daya alam. Don mengatakan Indonesia harus mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam yang dimiliki.
"Kami mendukung hilirisasi agar sumber daya alam tidak terus dijual murah sebagai bahan mentah. Nilai tambah, industri, teknologi, lapangan kerja, dan penerimaan negara harus tumbuh di tanah air serta memberi manfaat nyata bagi daerah dan rakyat," ujarnya.
Don Muzakir menilai pembangunan industri harus tetap memperhatikan manfaat bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
Peserta aksi juga menyebutkan perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Don Muzakir mengatakan masyarakat perlu melihat data sebelum mengambil kesimpulan mengenai kondisi ekonomi nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen. Investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.
"Tantangan tetap ada, tetapi data menunjukkan Indonesia tidak kehilangan arah. Karena itu, masyarakat harus tetap kritis, tetapi jangan mudah percaya pada narasi yang hanya membangun rasa putus asa," kata Don Muzakir.
Aksi berlangsung tertib hingga Presiden Prabowo menyapa langsung peserta. Setelah Presiden meninggalkan kompleks parlemen, massa kemudian membubarkan diri secara bertahap.
Don Muzakir mengatakan aksi ini bentuk dukungan sekaligus pengingat agar pemerintah terus memperbaiki program yang belum berjalan maksimal.
"Kami mendukung program yang berpihak kepada rakyat, tetapi dukungan itu harus disertai pengawalan. Kalau ada yang kurang, kita sampaikan. Kalau ada yang salah, kita minta diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak," ujar Don Muzakir.
Menurut dia, masyarakat memiliki peran untuk memastikan program pemerintah tidak hanya berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar sampai kepada petani, pedagang, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa.(Adz/Merdekapost.com)
.jpeg)
