Bupati Monadi Perkuat Infrastruktur Jalan Hingga Pelosok Kerinci

 

Bupati Monadi bersama Ketua DPRD dan Kadis PUPR meninjau pembangunan jalan Desa Talang Tinggi.(Ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., turun langsung meninjau pembangunan jalan di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Selasa (17/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memperkuat infrastruktur jalan, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam peninjauan itu, Monadi melihat langsung progres pengerjaan jalan, memeriksa kondisi di lapangan, serta memastikan pelaksana pembangunan menjalankan pekerjaan sesuai perencanaan dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Ia ingin memastikan pembangunan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat jangka panjang.

Monadi melakukan peninjauan bersama Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Irwandri, SE., MM., dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci, Maya Novefry Handayani, ST.

Kehadiran pimpinan daerah, unsur legislatif, dan jajaran teknis tersebut memperlihatkan sinergi pemerintah dalam mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan optimal dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.

Infrastruktur Jalan Permudah Aktivitas Masyarakat

Bagi masyarakat pedesaan, jalan yang layak memegang peranan penting dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Infrastruktur jalan yang baik memudahkan warga mengakses sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, serta berbagai layanan publik lainnya.

Selain itu, jalan yang memadai membantu petani mengangkut hasil panen, memperlancar distribusi barang, dan memangkas biaya transportasi. Kondisi tersebut membuka peluang ekonomi yang lebih luas sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

Bupati Monadi bersama Ketua DPRD dan Kadis PUPR meninjau pembangunan jalan Desa Talang Tinggi.(Ist)

Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan warga. Melalui peningkatan kualitas jalan, pemerintah ingin memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

Pembangunan jalan di Desa Talang Tinggi menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi dan pelayanan publik.

Monadi Kawal Pemerataan Pembangunan hingga Pedesaan

Bupati Monadi memastikan jajarannya terus mengawal pelaksanaan pembangunan agar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, fungsional, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Kerinci juga terus mendorong pemerataan pembangunan agar masyarakat di wilayah pedesaan turut merasakan manfaat peningkatan infrastruktur dan memperoleh akses jalan yang semakin baik.

Dengan memperkuat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas peluang ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Kerinci yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.(*)

Sosialisasi Transformasi MBG 2.0 di Jambi, Don Muzakir: MBG 2.0 Harus Perkuat Ekonomi Petani Lokal

Sosialisasi Transformasi MBG 2.0 di Jambi, Don Muzakir: MBG 2.0 Harus Perkuat Ekonomi Petani Lokal.(Ist)

Merdekapost.com, Jambi – Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyoroti pentingnya Transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pengusaha peternakan lokal.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Transformasi MBG 2.0 di Jambi, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Petisi Ijazah Anggota DPR Tembus 98 Ribu Dukungan, di Jambi Seorang Dewan Ditahan soal Ijazah

Don Muzakir menyampaikan bahwa program MBG bukan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sektor pertanian dan peternakan.

“Menjadi Peranan penting untuk meningkatkan ekonomi petani lokal,” ujar Don Muzakir.

Baca Juga: 

Rp 420 Miliar untuk 2026 Saja: Cara Edi Purwanto Menjaga Jambi Tetap Membangun Saat Fiskal Daerah Dibatasi

Pemkot Sungai Penuh Gandeng Pemkab Sarolangun dan BSI, Perkuat Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah dan UMKM

Ia juga menegaskan bahwa manfaat program MBG harus dirasakan oleh berbagai sektor usaha masyarakat, terutama para petani dan pengusaha peternakan yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok kebutuhan pangan.

“MBG juga berdampak positif bagi pengusaha peternak dan juga petani-petani,” tegasnya.

Baca Juga:

22 Kendaraan Dilelang Pemkab Kerinci, Toyota Fortuner Mulai Rp71,6 Juta, Hasil Lelang Rp668,34 Juta Masuk PAD

Aksi Dugaan Curanmor 'Beat Biru' di Desa Koto Tinggi Terekam CCTV, Wajah Pelaku Terpampang Jelas!

Lebih lanjut, Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia tersebut mengingatkan agar tidak ada pengurangan anggaran maupun pemangkasan porsi pembiayaan dalam pelaksanaan program MBG, sekecil apa pun nilainya.

“Jangan sampai porsinya yang dipangkas sedikit pun, walaupun Rp500 perak,” tegas Don Muzakir.

Menurutnya, keberlanjutan program MBG perlu dijaga agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus penguatan ekonomi petani dan peternak lokal dapat berjalan secara beriringan.(adz)

Bapeltan Jambi Fasilitasi Sosialisasi Transformasi MBG 2.0 dalam Diklat Tani Merdeka Indonesia

Bapeltan Jambi Fasilitasi Sosialisasi Transformasi MBG 2.0 dalam Diklat Tani Merdeka Indonesia.(Ist)

Muaro Jambi – Dalam rangka memperluas pemahaman dan memperkuat koordinasi lintas sektor, kegiatan Diklat Tani Merdeka Indonesia menyelenggarakan sosialisasi Transformasi MBG 2.0 di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi. 

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari tingkat pusat dan daerah, serta Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi, Ahmad Suryanto, pada Rabu (18/11/2026).

Sosialisasi ini menghadirkan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakkir; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, Kepala KPPG Palembang, Dr. Nurya Hartika Sari, Kepala Tata Usaha KPPG Palembang, Darofan, dan Kordinator Regional (Kareg) BGN Provinsi Jambi, M. Zamhari Al Karmaini.

Pelaksanaan sosialisasi Transformasi MBG 2.0 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Diklat Tani Merdeka Indonesia yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai transformasi program MBG serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. 

Baca Juga: Pemkot Sungai Penuh Gandeng Pemkab Sarolangun dan BSI, Perkuat Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah dan UMKM

Kehadiran berbagai unsur instansi dalam kegiatan ini mencerminkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program-program strategis pemerintah.

Baca juga  Panen Perdana Padi Varietas Inpara 3 di Gapoktan Maju Jaya, Momentum Peningkatan Ketahanan Pangan

Melalui forum sosialisasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman serta komunikasi yang baik antara seluruh pihak terkait.

Bapeltan Jambi sebagai tuan rumah penyelenggaraan Diklat Tani Merdeka Indonesia mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang berbagi informasi, peningkatan wawasan, dan penguatan sinergi dalam mendukung pembangunan nasional. (Ali)

Pemkot Sungai Penuh Gandeng Pemkab Sarolangun dan BSI, Perkuat Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah dan UMKM

 

Wako Alfin dan Bupati Sarolangun Sepakat Perkuat Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah.(Ist)

SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperkuat kolaborasi antardaerah untuk mempercepat pembangunan serta mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing wilayah.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara kedua pemerintah daerah di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (18/11/2026).

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., dan Bupati Sarolangun, H. Hurmin, S.E., S.H., menandatangani langsung kesepakatan tersebut. Kegiatan ini juga melibatkan Bank Syariah Indonesia (BSI) Wilayah Jambi sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap kerja sama antardaerah.

Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari peningkatan kualitas pembangunan daerah, pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan, hingga penguatan rantai pasok serta ekspor pangan.

Kedua daerah juga membuka peluang pengembangan potensi unggulan melalui pertukaran data dan informasi mengenai ketersediaan serta potensi produk pertanian. Langkah ini sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan antardaerah sekaligus membuka peluang pengembangan berbagai sektor potensial.

Menurutnya, Sungai Penuh dan Sarolangun memiliki keunggulan masing-masing yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Wako Alfin dan Bupati Sarolangun dan BSI Sepakat Perkuat Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah.(Ist)

"Melalui kerja sama ini, kita berharap dapat saling mendukung dan bersinergi dalam mengembangkan potensi daerah, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan maupun sektor lainnya. Kita ingin kolaborasi ini memberikan dampak nyata dan manfaat besar bagi masyarakat," ujar Alfin.

Sementara itu, Bupati Sarolangun, H. Hurmin, berharap kedua pemerintah daerah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui program dan kegiatan konkret.

Ia menegaskan, kerja sama antardaerah harus menghasilkan langkah nyata yang mampu mengoptimalkan potensi wilayah serta memberikan keuntungan bagi kedua daerah.

"Hal terpenting adalah bagaimana kerja sama ini dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dengan saling berkolaborasi, kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada dan mendorong percepatan pembangunan daerah," ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, jajaran kepala perangkat daerah dari kedua pemerintah daerah, perwakilan instansi terkait, serta tamu undangan lainnya.

Melalui kesepakatan ini, Pemkot Sungai Penuh dan Pemkab Sarolangun menargetkan kerja sama yang lebih konkret dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, mengembangkan potensi unggulan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. (Adz)

22 Kendaraan Dilelang Pemkab Kerinci, Toyota Fortuner Mulai Rp71,6 Juta, Hasil Lelang Rp668,34 Juta Masuk PAD

Lelang kendaraan Pemkab Kerinci dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi menggunakan sistem penawaran terbuka atau open bidding secara daring.(Ist) 

KERINCI - Toyota Fortuner 2.7 V A/T tahun 2010 menjadi salah satu kendaraan dengan nilai limit cukup tinggi dalam lelang 17 unit kendaraan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci, Jambi.

Mobil tersebut ditawarkan dengan nilai limit Rp71,619 juta. Selain Fortuner, ada Mazda BT-50 tahun 2011 yang dibuka Rp50,78 juta dan Nissan X-Trail tahun 2010 dengan nilai limit Rp45,158 juta.

Total ada 22 unit barang milik daerah (BMD) dalam kondisi rusak berat yang dilelang Pemkab Kerinci. Aset tersebut terdiri dari lima unit alat berat dan 17 kendaraan operasional, mulai dari truk hingga mobil dinas.

Berdasarkan pengumuman resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci tertanggal 13 November 2026, total nilai limit seluruh aset mencapai Rp903,881 juta.

Lelang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi menggunakan sistem penawaran terbuka atau open bidding secara daring.

Selain Toyota Fortuner, Mazda BT-50, dan Nissan X-Trail, kendaraan yang masuk daftar lelang antara lain Isuzu Double Cabin tahun 2010, Suzuki Escudo tahun 2004, Mitsubishi Strada tahun 2010, serta dua unit KIA tahun 1997.

Kedua unit KIA tersebut masing-masing memiliki nilai limit Rp18,424 juta. Namun, keduanya tercatat tidak dilengkapi BPKB maupun STNK.

Kelengkapan dokumen kendaraan lainnya juga beragam. Ada unit yang hanya memiliki BPKB tanpa STNK, sementara kendaraan lain hanya dilengkapi STNK.

Seluruh nilai yang tercantum dalam pengumuman merupakan nilai limit atau harga dasar penawaran, bukan harga jual akhir. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai ketentuan untuk setiap objek.

12 Kendaraan Terjual, Hasil Lelang Rp668,34 Juta Masuk PAD

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD) BPKPD Kabupaten Kerinci, Yaser Arafat, mengatakan pelelangan aset rusak berat tersebut telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari proses lelang yang dilaksanakan, sebanyak 12 unit kendaraan berhasil terjual. Hasilnya mencapai Rp668.340.000 dan disetorkan ke kas daerah.

“Alhamdulillah, dari hasil lelang kendaraan dinas yang sudah rusak berat di akhir tahun 2026 ini, kita berhasil menyumbangkan PAD sebesar Rp668.340.000 ke kas daerah,” ujar Yaser saat dikonfirmasi.

Sementara itu, unit aset lainnya akan kembali ditawarkan melalui proses lelang pada tahun ini.

Yaser menjelaskan, proses pelelangan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Melalui sistem terbuka yang dilaksanakan bersama KPKNL Jambi, masyarakat yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti penawaran.

Seluruh objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya atau as is where is. Karena itu, peserta diwajibkan memeriksa langsung kondisi fisik barang sebelum mengikuti lelang.

Jika tidak melakukan pemeriksaan, peserta dianggap telah menyetujui seluruh kondisi objek, termasuk kerusakan yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

Tanggung jawab terkait legalitas dokumen formal dan material serta penyerahan fisik aset berada pada Pemkab Kerinci. Sementara biaya pengangkutan, bongkar muat, pembersihan, serah terima, hingga balik nama menjadi tanggung jawab pemenang lelang.

Pembeli juga dikenakan bea lelang sebesar 2 persen dari harga penawaran.

Pemkab Kerinci Dorong Pembangunan Gudang Aset

Di balik capaian penerimaan PAD tersebut, BPKPD Kabupaten Kerinci mendorong pembenahan tata kelola barang milik daerah, khususnya melalui penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan dan alat berat yang sudah rusak parah.

Keberadaan gudang penampungan dinilai penting agar aset yang tidak lagi beroperasi dapat dikumpulkan, ditata, dan dijaga dengan baik sebelum menjalani proses penilaian, pelelangan, maupun penghapusan dari daftar barang milik daerah.

“Untuk ke depannya, kita berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat membangun gudang penyimpanan, baik untuk alat berat, mobil, maupun motor yang sudah rusak parah. Dengan begitu, aset-aset tersebut dapat tertata dan terjaga dengan baik, sehingga bisa segera dilelang untuk kembali mendongkrak PAD pada tahun-tahun mendatang,” pungkas Yaser. (Adz/ Merdekapost.com)

Petisi Ijazah Anggota DPR Tembus 98 Ribu Dukungan, di Jambi Seorang Dewan Ditahan soal Ijazah

Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka menguat di media sosial. Petisi transparansi ijazah tersebut telah mengumpulkan hampir 100 ribu tanda tangan dari warganet.(iST) 

MERDEKAPOST.COM - Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka menguat di media sosial. Petisi transparansi ijazah tersebut telah mengumpulkan hampir 100 ribu tanda tangan dari warganet.

Tuntutan muncul di tengah sorotan publik terhadap integritas dokumen pendidikan pejabat negara. 

Sebelumnya, di Jambi, isu ijazah anggota dewan sempat menjadi perhatian setelah anggota DPRD Provinsi Jambi, Amrizal, ditahan dalam perkara dugaan memasukkan keterangan palsu terkait ijazah.

Amrizal, politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan Kerinci-Sungai Penuh, ditahan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Rabu (4/11/2026).

Petisi Anggota DPR Tunjukkan Ijazah Raup Puluhan Ribu Dukungan

Pantauan Tribunnews.com di sejumlah platform petisi online pada Selasa (17/11/2026) pagi menunjukkan adanya beberapa tuntutan terkait transparansi dokumen pendidikan pejabat negara.

Salah satu petisi di Change.org berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!".

Petisi yang diinisiasi warganet bernama Farida Octavia tersebut telah memperoleh 21.285 tanda tangan hingga Selasa pagi.

Petisi serupa juga muncul di platform Petisionline.com dengan judul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR". Jumlah dukungannya tercatat mencapai 76.897 tanda tangan.

Jika digabungkan, kedua petisi tersebut telah mengumpulkan 98.182 tanda tangan.

Dalam petisi di Change.org, tuntutan transparansi ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Penggagas petisi menilai integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademis anggota DPR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut alasan yang disampaikan dalam petisi, anggota DPR merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat konstitusi dan terlibat dalam pengelolaan anggaran negara serta pembentukan kebijakan.

Karena itu, masyarakat dinilai berhak mengetahui keabsahan kualifikasi pendidikan para wakil rakyat.

Petisi tersebut juga menilai transparansi dokumen pendidikan tidak semata-mata menyangkut privasi individu, tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat.

Data BPS: 211 Anggota DPR Tidak Mencantumkan Pendidikan

Sorotan terhadap latar belakang pendidikan anggota DPR RI juga berkaitan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Politik 2024.

Dalam laporan tersebut, tercatat sebanyak 211 dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan ketika mendaftar sebagai calon anggota legislatif di KPU.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR terpilih.

Sementara itu, sebanyak 63 anggota DPR atau 10,85 persen memiliki pendidikan terakhir SMA. Tiga orang lainnya tercatat sebagai lulusan Diploma III.

Adapun anggota DPR dengan pendidikan sarjana (S1) berjumlah 155 orang atau 26,72 persen.

Kemudian, sebanyak 119 orang atau 20,52 persen merupakan lulusan magister (S2), sedangkan 29 orang atau 5 persen telah menyelesaikan pendidikan doktor (S3).

Data tersebut memperlihatkan beragamnya latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029.

Namun, tidak dicantumkannya latar belakang pendidikan dalam data pencalonan tidak serta-merta menunjukkan bahwa ijazah anggota DPR tersebut bermasalah atau tidak sah.

Anggota DPRD Jambi Amrizal Ditahan di Sumatera Barat

Anggota DPRD Provinsi Jambi, Amrizal, ditahan dalam perkara dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang berkaitan dengan dokumen kehilangan ijazah.

Politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan Kerinci-Sungai Penuh itu resmi ditahan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Rabu (4/11/2026).

Penahanan dilakukan setelah penyidik Polda Sumatera Barat menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan. 

Sebelumnya, penyidik Polda Sumatera Barat telah menetapkan Amrizal sebagai tersangka pada 15 Desember 2025.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kasus tersebut berawal dari penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Ijazah Nomor 387/108.26.02/SMP 01/KP 2007 tertanggal 20 Agustus 2007.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan menyebut Amrizal disangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut mengatur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Bermula dari surat keterangan kehilangan ijazah SMPN 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam dokumen itu, Amrizal diduga membajak dua identitas orang lain.

Data pertama, Nomor STTB 0728387 atas nama Endres Chan, seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat, lahir di Lubuk Aur, 17 Agustus 1974.

Data kedua, Nomor Induk BP 431 atas nama Amrizal lain, lahir di Kapujan, 12 April 1974. Padahal, Amrizal lahir di Kemantan, Kerinci, 17 Juli 1976.

Dokumen itu kemudian dipakai Amrizal untuk mengurus Paket C. Berbekal ijazah Paket C, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai Anggota DPRD dari Partai Golkar.

Endres Chan melaporkan kasus ke Polda Jambi. Penyelidikan yang berjalan hampir setahun dihentikan Direktur Ditreskrimum Polda Jambi kala itu, Kombes Pol Manang Soebeti.

Lalu Endres Chan membawa kasus ke Polda Sumbar. Penyelidikan berjalan.

Pada ditetapkan jadi tersangka dan kini ditahan. (Adz/Merdekapost.com)

Bos Pengepul Emas di Tebo Tewas Misterius, Ditemukan Bersimbah Darah dan Sejumlah Barang Hilang


Merdekapost.com – Kematian MD (45), pemilik usaha pembakaran emas yang dikenal dengan sapaan Uda Aan, menyisakan misteri.

Korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di RT 01 Dusun Sungai Mengilang, Desa Kemantan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Selasa (17/11/2026) malam.

Penemuan jasad tersebut menggegerkan warga setempat. Terlebih, sejumlah barang milik korban, termasuk telepon genggam dan emas, dilaporkan hilang dari rumahnya.

Rumah korban berada di bawah usaha Bakso Ojo Lali, tepatnya di sekitar Jembatan Sungai Mengilang, pinggir Jalan Lintas Jambi–Tebo. Jasad korban ditemukan sekitar pukul 20.00 WIB setelah warga curiga karena rumahnya terlihat sepi sejak pagi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Kemantan, Nita Arnela, membenarkan penemuan jasad warga tersebut. Ia mengatakan, korban tidak diketahui kabarnya oleh keluarga sejak pagi hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia.

“Korban laki-laki atas nama Aan, biasa dipanggil Uda Aan. Informasinya, beliau tidak ada kabar kepada istrinya sejak pagi dan baru ditemukan di rumah bawah Bakso Ojo Lali sekitar pukul 20.00 WIB,” ungkapnya.

Siasana dirumah korban.(Adz)

Menurut Nita, penyebab pasti kematian korban belum diketahui. Aparat kepolisian masih melakukan penanganan dan mengidentifikasi kronologi kejadian.

“Untuk kronologi yang jelasnya masih diidentifikasi oleh pihak kepolisian,” tambahnya.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, warga mulai curiga karena tidak melihat aktivitas di rumah korban sejak pagi. Warga kemudian berinisiatif memeriksa kondisi rumah dengan mendobrak pintu.

Saat itulah Uda Aan ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah. Darah di sekitar tubuh korban dilaporkan telah mengering. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa korban telah meninggal beberapa jam sebelum ditemukan.

Saat kejadian, istri korban disebut sedang berada di luar kota.

Kecurigaan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana semakin menguat setelah sejumlah barang milik korban, termasuk telepon genggam dan emas, diketahui hilang.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan sementara bahwa korban menjadi sasaran perampokan yang disertai kekerasan.

Meski demikian, dugaan perampokan maupun pembunuhan belum dapat dipastikan. Hubungan antara hilangnya barang-barang tersebut dan kematian korban masih harus dibuktikan melalui penyelidikan kepolisian.

Diketahui, MD merupakan pengepul emas sekaligus pemilik usaha pembakaran emas yang diduga berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Sungai Bengkal dan sekitarnya.

Mendapat laporan penemuan jasad tersebut, personel Polres Tebo langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Petugas juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak guna mengungkap penyebab kematian korban.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai motif, penyebab pasti kematian, maupun dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Kematian Uda Aan kini menyisakan sejumlah pertanyaan: apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah korban, mengapa sejumlah barang miliknya hilang, dan apakah kematiannya berkaitan dengan dugaan perampokan?

Polisi diharapkan segera mengungkap fakta di balik kematian bos pengepul emas tersebut.(*)

Aksi Dugaan Curanmor 'Beat Biru' di Desa Koto Tinggi Terekam CCTV, Wajah Pelaku Terpampang Jelas!

SUNGAI PENUH – Aksi dugaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kembali meresahkan warga. Kali ini, sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna biru diduga menjadi sasaran pencurian di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.34 WIB. Aksi terduga pelaku terekam kamera pengawas (CCTV) milik warga.

Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat seseorang yang diduga sebagai pelaku mengenakan kaus belang hitam putih, celana pendek, serta masker yang menutupi wajahnya.

Rekaman tersebut diharapkan dapat menjadi petunjuk untuk membantu mengungkap identitas terduga pelaku dan keberadaan kendaraan yang diduga dicuri.

Warga yang mengenali ciri-ciri orang dalam rekaman atau mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Beat berwarna biru tersebut diharapkan segera memberikan informasi kepada pemilik kendaraan maupun pihak kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan pencurian tersebut.(Ali/Mpc)

Rp 420 Miliar untuk 2026 Saja: Cara Edi Purwanto Menjaga Jambi Tetap Membangun Saat Fiskal Daerah Dibatasi

 

*Oleh: Martayadi Tajuddin - Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah*

Ada anomali menarik dalam postur fiskal Jambi tahun 2026. Ketika mayoritas daerah di Indonesia mengeluhkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 yang memukul APBD hingga 12 sampai 15 persen, Jambi justru mencatat lonjakan alokasi infrastruktur dari pemerintah pusat. Anomali ini tidak lahir dari keajaiban, melainkan dari sebuah strategi kompensasi fiskal yang dieksekusi dengan presisi. Strategi itu bernama menjemput APBN ketika APBD sedang sekarat. Dan angka yang berhasil dikunci untuk tahun anggaran 2026 saja adalah sekitar Rp 420 miliar.

Angka itu bukan klaim politik. Itu adalah akumulasi dari pos-pos resmi APBN yang dikawal melalui Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur dan perhubungan. Pos terbesarnya adalah Rp 381 miliar Inpres Jalan Daerah (IJD) dari total pagu nasional Rp 11 triliun. Ini adalah kenaikan 54 persen dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp 246,9 miliar untuk Jambi. Artinya, di saat TKD dipangkas, jalan yang dibangun dari pusat justru bertambah panjang. Di luar itu, ada Rp 14 miliar untuk 700 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Ada pula Rp 19,3 miliar untuk 99 titik irigasi program P3A-TGAI, dengan 89 titik di Kerinci dan 10 titik di Sungai Penuh, yang menjadikannya alokasi irigasi tersier terbesar se-Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran. Ditambah jembatan gantung Batu Ampar dan bantuan alat mesin pertanian, totalnya melampaui Rp 420 miliar, semuanya untuk tahun 2026 saja. Jika dikonversikan, nilai itu setara dengan 30 hingga 40 persen APBD sebuah kabupaten pemekaran di Jambi.

Pertanyaannya, bagaimana angka sebesar itu bisa mendarat di Jambi dalam kondisi fiskal nasional yang sedang melakukan efisiensi? Jawabannya terletak pada pergeseran cara berpikir dari mengeluh menjadi melobi. Dan di sinilah peran seorang anggota DPR Dapil Jambi, Edi Purwanto, menjadi relevan untuk dibaca sebagai studi kasus.

Perjuangan itu tidak dilakukan dengan konferensi pers di Jambi yang memprotes pemotongan TKD. Perjuangan itu dilakukan di ruang rapat Komisi V DPR RI ketika RAPBN 2026 dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Edi menggunakan logika kompensasi yang sangat rasional dan sulit dibantah. Jika negara memotong TKD Jambi, maka negara wajib memberikan kompensasi melalui skema belanja pusat yang langsung menyentuh daerah, yaitu IJD. Logika ini bukan sekadar retorika. Ia dibungkus dengan data lapangan yang sangat detail, by name by address, yang membuat Kementerian PU tidak bisa menolak. Ia membawa foto dan data kerusakan 10 tahun Jalan Simpang Tiga Pulau Pandan - Panca Karya di Kecamatan Limun, Sarolangun, yang membuat harga tandan buah segar sawit petani anjlok karena truk tidak bisa masuk saat hujan. Ia membawa data urgensi rigid beton Rp 25 miliar untuk ruas Simpang Bandara - Dusun Danau di Pelepat Ilir, Bungo, yang setiap hari dilalui truk batu bara dan sawit. Bahkan Jembatan Gantung Batu Ampar di Pesisir Bukit, Kerinci, yang sudah lapuk dan mengancam keselamatan anak sekolah, ia laporkan langsung kepada Menteri PU. Dengan kata lain, ia melobi APBN bukan dengan proposal abstrak di atas kertas, melainkan dengan fakta lapangan yang ia kumpulkan sendiri saat reses.

Yang membuat strategi ini berbeda adalah tahap pengawalannya. Banyak anggota DPR yang merasa tugasnya selesai setelah anggaran diketok. Edi memilih jalan sebaliknya. Pada 1 November 2026, ketika paket Rp 49 miliar di Limun mulai dikerjakan, ia turun langsung bersama Bupati Sarolangun Hurmin untuk memastikan alat berat masuk. Di Bungo, ia meninjau langsung bersama Dedy Putra. Di Kerinci, ia mengecek satu per satu titik irigasi yang akan dibangun. Pengawalan ini krusial karena proyek IJD adalah proyek pusat yang dikerjakan di daerah, yang sangat rawan mangkrak jika tidak ada yang menjaga di lapangan. Latar belakangnya sebagai doktor politik hukum dengan disertasi tentang penyelesaian konflik lahan berkeadilan menjadi sangat relevan di sini. Ia adalah orang yang pernah memediasi konflik 37 tahun antara Suku Anak Dalam 113 dengan PT Berkah Sawit Utama. Ia paham betul bahwa membangun jalan di atas tanah sengketa jauh lebih mahal secara sosial dan politik daripada membersihkan status lahannya terlebih dahulu. Maka tidak heran jika ruas-ruas jalan yang ia kawal relatif bersih dari konflik lahan.

Pada titik inilah kita harus membaca ulang kalimat yang ia ucapkan di Limun: _"keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan infrastruktur_ ". Kalimat itu terdengar provokatif di tengah efisiensi anggaran, tetapi ia membuktikannya dengan angka. Ketika APBD tidak mampu, ia tidak meminta daerah untuk berutang atau menaikkan pajak. Ia justru membuka keran APBN yang memang menjadi tugasnya sebagai anggota Komisi V. Ini adalah model baru pembangunan daerah di era desentralisasi fiskal yang timpang. Daerah tidak lagi bisa hanya menunggu TKD ditransfer. Daerah harus memiliki operator politik di pusat yang mampu mengubah potongan TKD menjadi tambahan IJD, BSPS, dan irigasi.

Akhirnya, Rp 420 miliar untuk tahun 2026 saja bukan sekadar angka. Ia adalah bukti bahwa pembangunan masih bisa berjalan, bahkan ketika fiskal terbatas, asalkan ada yang mau bekerja melampaui jam kerja reses dan melobi melampaui sekat-sekat birokrasi. Jambi dalam hal ini menunjukkan jalannya. Dan bagi daerah lain yang masih terjebak dalam narasi keluhan soal TKD, mungkin inilah saatnya untuk belajar dari cara Jambi menjemput anggarannya di Senayan. (*)

Wako Alfin dan Bupati Monadi Turun Langsung Telusuri Penyebab Banjir, Penahan Tebing Jebol dan Luapan Batang Marao Jadi Sorotan

SUNGAI PENUH, - Walikota Sungai Penuh Alfin, S.H. bersama Bupati Kerinci Monadi turun langsung ke lapangan untuk meninjau penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada Selasa sore (17/11/2026)

Peninjauan dilakukan di Desa Lubuk Suli dan Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, yang diduga menjadi titik awal penyebab banjir yang berdampak hingga Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh.

Dalam inspeksi tersebut, rombongan menemukan kerusakan serius pada bangunan penahan tebing sungai di Desa Koto Lanang. Struktur penahan tebing diketahui patah sehingga tidak lagi mampu menahan arus sungai saat debit air meningkat akibat hujan deras.

Selain itu, hasil investigasi juga menunjukkan meluapnya Sungai Batang Marao menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir menggenangi sejumlah kawasan di Kota Sungai Penuh.

Peninjauan lapangan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua dan anggota Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh, Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VI Jambi.

Di hadapan rombongan, Wali Kota Alfin meminta BBWS  Jambi segera mengambil langkah cepat dengan membangun kembali penahan tebing yang rusak agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kerusakan penahan tebing ini harus segera ditangani. Kami meminta BBWS Jambi segera membangun kembali penahan tebing yang patah agar dapat mengurangi risiko banjir di wilayah Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci," tegas Alfin.

Selain itu, Alfin juga meminta pekerjaan normalisasi sungai yang saat ini sedang berlangsung dapat dipercepat mengingat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci telah memasuki musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi.

Menurutnya, percepatan normalisasi sungai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas aliran air sehingga mampu meminimalkan potensi banjir di masa mendatang.

Wali Kota berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BBWS Jambi dapat menghasilkan langkah konkret dalam penanganan banjir sehingga masyarakat tidak lagi dihantui bencana saat musim hujan tiba.

Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi menegaskan Pemerintah Kabupaten Kerinci siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah pusat dalam upaya penanganan banjir secara menyeluruh.

Melalui peninjauan bersama ini, kedua kepala daerah berharap solusi permanen dapat segera diwujudkan agar banjir yang melanda wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dapat segera teratasi serta tidak kembali mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat.(Adz)

Seleksi Dua Jabatan Eselon II Kerinci, Ini Tiga Peserta dengan Nilai Terbaik

Kerinci, Merdekapost.com – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci mengumumkan tiga peserta dengan nilai terbaik untuk dua jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pengumuman tersebut tertuang dalam surat Nomor 012/Pansel.JPT Pratama/Kerinci/2026 tentang Peserta Terbaik Pertama, Kedua dan Ketiga Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026. Surat itu ditetapkan di Siulak pada 17 November 2026 dan ditandatangani Ketua Pansel, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.

Untuk jabatan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, posisi nilai tertinggi diraih Yasser Arafat, S.E., M.Si., yang saat ini menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci. Yasser memperoleh nilai 80,737.

Baca Juga: Sinergi Dua Daerah! Alfin-Monadi Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir

Di posisi kedua terdapat Dapril, S.P., S.E., yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci dengan nilai 80,270. Sementara posisi ketiga ditempati Hadismanto, S.Pd.I., M.M., Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci, dengan nilai 79,533.

Sementara untuk jabatan Kepala Badan Kesbangpol, nilai tertinggi diraih Saprel, S.Pd., M.Si., yang saat ini menjabat Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci. Ia memperoleh nilai 80,033.

Posisi kedua ditempati Andes Adliputra, S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci, dengan nilai 77,923.

Adapun posisi ketiga diraih Muhammad Yasin, M.M., Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, dengan nilai 77,849.

Dalam pengumuman itu disebutkan, penetapan tiga peserta terbaik mengacu pada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 57733/R-AK.02.03/SD/F/2026 tertanggal 10 November 2026 tentang Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Kabupaten Kerinci.(*)

Sinergi Dua Daerah! Alfin-Monadi Siapkan Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir

Merdekapost.com – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., bersama Bupati Kerinci, Monadi, turun langsung ke lapangan guna menelusuri penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Selasa (17/11/2026) sore.

Peninjauan difokuskan di Desa Lubuk Suli dan Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Kedua lokasi ini diduga menjadi titik awal luapan air yang berdampak hingga ke Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh.

Dari hasil peninjauan, ditemukan kerusakan parah pada infrastruktur penahan tebing sungai di Desa Koto Lanang. Struktur penahan tebing tersebut patah sehingga tidak lagi mampu membendung derasnya arus air saat debit sungai meningkat akibat hujan lebat. Selain itu, meluapnya Sungai Batang Merao turut menjadi pemicu utama terendamnya sejumlah kawasan di Kota Sungai Penuh.

Inspeksi lapangan ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, jajaran Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh, Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VI Jambi.

Baca Juga: Lubuk Suli Dilanda Banjir, Monadi Turun Langsung Cek Tanggul Batang Merao

Menyikapi temuan tersebut, Wali Kota Alfin mendesak pihak BBWS VI Jambi untuk segera mengambil langkah darurat dengan membangun kembali penahan tebing yang jebol. Ia menilai perbaikan cepat sangat krusial untuk mencegah banjir susulan.

“Kerusakan penahan tebing ini harus segera ditangani. Kami meminta BBWS Jambi segera membangun kembali penahan tebing yang patah agar dapat mengurangi risiko banjir di wilayah Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci,” tegas Alfin di lokasi peninjauan.

Alfin juga meminta agar proyek normalisasi sungai yang tengah berjalan saat ini dapat dipercepat. Menurutnya, langkah tersebut mendesak dilakukan mengingat kedua daerah sudah memasuki puncak musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Percepatan normalisasi diharapkan mampu menambah kapasitas tampung sungai dan meminimalkan potensi banjir.

Baca Juga: Jebolnya Tanggul Batang Merao Akibatkan Ratusan Rumah di Kerinci dan Sungai Penuh Terendam

Senada dengan Alfin, Bupati Kerinci Monadi menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk bersinergi penuh dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah pusat dalam menangani persoalan banjir secara komprehensif.

“Sinergi Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh harus selalu terjalin guna menangani persoalan banjir secara komprehensif,”ungkap Monadi.

Melalui langkah kolaboratif, kedua kepala daerah tersebut berharap solusi permanen segera terealisasi agar bencana banjir tidak lagi mengancam keselamatan maupun melumpuhkan aktivitas warga di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.(*)

Lubuk Suli Dilanda Banjir, Monadi Turun Langsung Cek Tanggul Batang Merao

Lubuk Suli Dilanda Banjir, Monadi Turun Langsung Cek Tanggul Batang Merao

KERINCI – Bupati Kerinci Monadi turun langsung meninjau kondisi desa Lubuk Suli depati tujuh yang dilanda banjir, Selasa (17/11/2026). Selain melihat kondisi permukiman warga, peninjauan ini juga menyoroti kerusakan tanggul Sungai Batang Merao yang dilaporkan jebol dan menyebabkan air meluap ke kawasan penduduk.

Dalam kunjungan tersebut, Monadi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci, Maya Novefri Handayani, Kabid Bina Marga PUPR Frans Mellas Pratama, serta Camat Depati Tujuh Indra Hermawan.

Monadi mengatakan, peninjauan langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus melihat dampak banjir terhadap aktivitas masyarakat.

“Saya turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat dan titik-titik yang terdampak banjir. Kita ingin memastikan persoalan di lapangan diketahui secara jelas, terutama kondisi tanggul Sungai Batang Merao yang jebol dan dampaknya terhadap permukiman warga,” ujar Monadi.

Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya menunggu air surut. Infrastruktur yang rusak juga harus segera diidentifikasi agar tidak kembali menimbulkan dampak lebih besar ketika hujan deras terjadi.

Baca Juga: Jebolnya Tanggul Batang Merao Akibatkan Ratusan Rumah di Kerinci dan Sungai Penuh Terendam

“Kita sudah melihat langsung kondisi di Lubuk Suli. Saya minta Dinas PUPR segera mengidentifikasi kerusakan, terutama pada tanggul dan akses jalan masyarakat. Harus dihitung apa yang perlu ditangani segera dan bagaimana langkah teknis perbaikannya,” katanya.

Banjir di Lubuk Suli terjadi setelah luapan Sungai Batang Merao merendam permukiman dan jalan utama desa. Ketinggian air di badan jalan dilaporkan mencapai lutut orang dewasa, sehingga kendaraan sulit melintas dan aktivitas masyarakat terganggu.

Dampaknya juga dirasakan anak-anak sekolah yang kesulitan melintasi jalan yang masih tergenang. Bahkan, material timbunan untuk pekerjaan jalan desa dilaporkan hanyut terbawa arus banjir.

Monadi meminta jajaran pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait terus memantau perkembangan kondisi warga, terutama apabila debit air kembali meningkat.

“Yang paling penting sekarang keselamatan masyarakat. Pastikan warga yang terdampak terpantau, kebutuhan mendesak mereka diperhatikan, dan koordinasi antarinstansi berjalan. Jangan sampai masyarakat menghadapi kondisi ini tanpa penanganan yang jelas,” tegasnya.

Dia menilai, persoalan tanggul juga harus menjadi perhatian serius. Sebab, tanpa penanganan yang tepat, kawasan permukiman di sepanjang aliran sungai berpotensi kembali terdampak ketika hujan deras mengguyur wilayah Kerinci.

“Jangan hanya fokus pada air yang sedang menggenangi rumah dan jalan. Kita juga harus menyelesaikan sumber persoalannya. Kalau tanggul tidak segera ditangani dengan baik, masyarakat akan terus dihantui banjir setiap kali hujan deras,” kata Monadi.

Banjir kali ini tidak hanya melanda Lubuk Suli. Ratusan rumah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh juga dilaporkan terendam akibat jebolnya tanggul Sungai Batang Merao.

Sejumlah wilayah lain turut terdampak, di antaranya Desa Koto Dian, Kecamatan Hamparan Rawang, beberapa kawasan di Kecamatan Koto Baru, serta wilayah Semurup, Kecamatan Air Hangat.(ADZ)

Jebolnya Tanggul Batang Merao Akibatkan Ratusan Rumah di Kerinci dan Sungai Penuh Terendam

 

Jebolnya Tanggul Batang Merao Akibatkan Ratusan Rumah di Kerinci dan Sungai Penuh Terendam.(Adz)

SUNGAI PENUH – Hujan melanda wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Senin malam (16/11/2026) mengakibatkan tanggul Sungai Batang Merao di Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, jebol.

Akibatnya, banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh. Ratusan rumah warga serta jalan utama di Desa Koto Dian, Kecamatan Hamparan Rawang, terendam. Bahkan, banjir juga merendam sejumlah rumah warga di Kecamatan Koto Baru.

Ketinggian air di sejumlah lokasi rata-rata mencapai satu meter. Bahkan, di beberapa titik, air nyaris mencapai dua meter sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat.

Salah seorang warga Desa Koto Dian, Eliza, mengaku banjir kali ini kembali membuat warga harus menghadapi situasi sulit. Pasalnya, hampir dua tahun terakhir masyarakat setempat tidak lagi mengalami banjir besar.

“Ya, sudah hampir dua tahun kami aman dari banjir. Sekarang banjir lagi. Kami kesulitan keluar rumah karena ketinggian air sudah sampai pinggang. Terpaksa bertahan di rumah dan makan seadanya. Kami berharap ada solusi dari pemerintah,” ungkap Eliza.

Baca Juga: Festival Sungai Penuh Sukses di Ceremonial, Pihak Ketiga Raup Keuntungan, Pemkot Dapat Apa?

Sementara itu, Camat Hamparan Rawang, H. Maksal Hadi, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Desa Koto Dian menjadi salah satu wilayah terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Batang Merao di Desa Lubuk Suli, Kabupaten Kerinci.

Pada Selasa (17/11/2026), dirinya bersama Pemerintah Desa Koto Dian turun langsung ke lokasi tanggul yang jebol untuk melihat kondisi sekaligus mencari solusi penanganan bencana tersebut.

Selain itu, pihak kecamatan juga melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak banjir guna mengetahui kondisi masyarakat serta kebutuhan mendesak di lapangan.

Maksal Hadi mengatakan, kejadian tersebut telah dilaporkan kepada dinas terkait dan Wali Kota Sungai Penuh agar segera mendapatkan perhatian dan penanganan dari pemerintah.

Baca Juga: Estafet Kepemimpinan Polres Kerinci: Sertijab Kasi Propam, Kapolsek Air Hangat Timur, dan Pelantikan Kasat Binmas Digelar Khidmat

Ia juga mengimbau masyarakat yang rumahnya terendam banjir agar tetap waspada. Warga diminta sementara mengungsi ke rumah keluarga atau tempat lain yang lebih aman apabila kondisi rumah tidak memungkinkan untuk ditempati.

“Kami berharap masyarakat tetap bersabar dan mengutamakan keselamatan. Bagi warga yang terdampak, agar segera melaporkan kondisi rumah masing-masing kepada Pemerintah Desa Koto Dian sehingga dapat dilakukan pendataan dan penanganan lebih lanjut,” imbaunya.

Dampak dari tanggul jebol tersebut, juga membuat Ratusan Rumah di wilayah Depati Tujuh Kabupaten Kerinci pun terendam banjir. Salah daerah yang terdampak yakni Desa Lubuk Suli, kecamatan Depati Tujuh. Bankir menggenangi rumah mencapai 1 Meter.

“Yo, tanggung jebol malam tadi, akibatnya banyak rumah yang terendam banjir,”ujar Beni sala seorang warga.

Hingga saat ini kondisi rumah warga masih di genangi banjir, meski tidak sebesar banjir Senin Malam.(adz)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs