Merdekapost.com

Netanyahu dan Trump Bersatu Gempur Iran, Misi Utama Akhiri Kekuasaan Ali Khamenei

Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu. (Insert: Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei). (Adz/Foto: AP)

Jakarta - Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah Israel mengumumkan serangan militer masif ke jantung wilayah Iran. Langkah agresif ini dilakukan melalui koordinasi erat dengan Amerika Serikat guna melumpuhkan berbagai objek vital yang dianggap strategis. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut tindakan ini sebagai respons mendesak terhadap ancaman serius yang mengintai keamanan nasional kedua negara sekutu tersebut.

Melansir pernyataan resmi dari laman Facebook GPO pada Sabtu (28/2/2026), Tel Aviv telah memulai mobilisasi kekuatan udara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Operasi tempur gabungan tersebut secara spesifik menyasar titik-titik pertahanan dan fasilitas militer di seluruh penjuru Iran. Pemerintah Israel meyakini bahwa langkah militer ini adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai ancaman eksistensial yang selama ini membayangi mereka.

Dalam pidato resminya, Netanyahu menegaskan bahwa misi utama dari agresi ini bukan sekadar penghancuran infrastruktur militer. Ia menyatakan ambisi politik untuk membantu masyarakat Iran dalam melepaskan diri dari cengkeraman kepemimpinan Pemimpin Agung Ali Khamenei. Rezim saat ini dianggap sebagai penghalang utama bagi perdamaian dan kebebasan rakyat di wilayah tersebut serta stabilitas kawasan secara luas.

Netanyahu juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, atas keberaniannya mengambil keputusan krusial ini. Ia memuji kepemimpinan Trump yang bersedia mendukung penuh serangan udara bersejarah ke wilayah Teheran demi kepentingan keamanan global. Kerja sama militer ini dipandang sebagai bukti nyata dari kuatnya aliansi strategis yang terjalin erat antara Tel Aviv dan Washington.

Pemimpin Israel tersebut menyoroti retorika permusuhan yang sering dikumandangkan oleh pihak Teheran selama hampir lima dekade terakhir. Slogan "Matilah Israel" dan "Matilah Amerika" dinilai bukan sekadar kata-kata, melainkan landasan ideologis yang sangat berbahaya bagi dunia internasional. Netanyahu berargumen bahwa provokasi berkelanjutan dari rezim Ayatollah tersebut harus segera diakhiri melalui tindakan militer yang tegas dan terukur.

Selain faktor ancaman eksternal, Netanyahu menuduh rezim Iran telah melakukan penindasan yang sangat kejam terhadap warga sipilnya sendiri selama bertahun-tahun. Ia mengeklaim bahwa banyak darah rakyat tak berdosa telah tumpah akibat kebijakan tangan besi yang diterapkan oleh otoritas tertinggi di Teheran. Kondisi internal yang represif ini menjadi salah satu pembenaran moral bagi Israel untuk melakukan intervensi militer bersama sekutunya.

Hingga saat ini, situasi di kawasan tersebut masih sangat dinamis dengan intensitas serangan udara yang dilaporkan terus meningkat secara signifikan. Dunia internasional kini menantikan respons balasan dari pihak Iran serta dampak luas bagi stabilitas ekonomi dan politik di kancah global. Operasi militer ini menandai babak baru perseteruan panjang yang berpotensi mengubah peta geopolitik di Timur Tengah secara permanen.(*)

(Editor; Khaidir Ali / Sumber: ANTARA)

Teheran Mencekam, Serangan Udara Israel Tewaskan Menhan dan Komandan IRGC

Pemimpin Pasukan Garda Revolusi Islam Iran Mohammad Pakpour dikabarkan tewas dalam serangan israel. (Adz/Sumber: Foto/X)

Jakarta - Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mencapai titik didih baru setelah militer Israel melancarkan operasi udara besar-besaran ke wilayah kedaulatan Iran. Serangan mendadak ini menyasar berbagai titik strategis yang berada tepat di jantung pertahanan kota Teheran. Langkah militer tersebut memicu kekhawatiran global akan pecahnya perang terbuka yang lebih luas di wilayah tersebut.

Dalam insiden mematikan tersebut, dua tokoh sentral dalam struktur keamanan Iran dilaporkan telah gugur akibat hantaman rudal. Jenderal Mohammad Pakpour yang memegang komando Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menjadi salah satu korban jiwa dalam serangan itu. Selain sang jenderal, Menteri Pertahanan Iran, Amir Nasirzadeh, juga dikonfirmasi tewas dalam operasi militer Israel yang sangat terukur tersebut.

Penyerangan ini menandai babak paling berisiko dalam sejarah panjang perseteruan antara dua kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Target yang dihancurkan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan pilar-pilar penting dalam sistem pertahanan nasional Republik Islam Iran. Keberhasilan penetrasi rudal ke wilayah Teheran menunjukkan kerentanan sistem pertahanan udara yang selama ini dibanggakan oleh pihak pemerintah setempat.

Kabar mengenai tewasnya kedua pejabat tinggi militer ini pertama kali disiarkan secara luas oleh kantor berita internasional, Reuters. Laporan tersebut didasarkan pada keterangan dari setidaknya tiga sumber anonim yang memiliki akses informasi langsung terhadap perkembangan di lapangan. Konfirmasi dari narasumber internal ini menjadi basis utama bagi berbagai media global dalam melaporkan situasi terkini di Teheran.

Kehilangan dua sosok kunci sekaligus diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas internal militer Iran di masa mendatang. Komunitas internasional kini tengah memantau dengan saksama potensi balasan yang mungkin akan diluncurkan oleh pihak Teheran sebagai respons atas kematian pejabat mereka. Ketegangan ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan geopolitik serta memengaruhi stabilitas ekonomi global, khususnya terkait pasokan energi.Informasi perjalanan

Hingga saat ini, situasi di lapangan masih sangat dinamis dengan pergerakan pasukan yang terus dipantau oleh satelit pengintai internasional. Pihak berwenang di Teheran dilaporkan tengah melakukan konsolidasi internal guna menentukan langkah strategis selanjutnya pasca serangan udara tersebut. Sementara itu, pihak Israel tetap menyiagakan seluruh elemen pertahanan mereka guna mengantisipasi segala bentuk ancaman balasan yang mungkin muncul.

Peristiwa ini menjadi pengingat betapa rapuhnya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang terus didera oleh konflik bersenjata. Dunia kini menanti apakah diplomasi internasional masih mampu meredam amarah kedua belah pihak agar tidak terjerumus ke dalam perang total. Kejelasan mengenai masa depan stabilitas kawasan akan sangat bergantung pada respons yang diambil oleh para pemimpin di Teheran dan Tel Aviv.(Editor: Aldie Prasetya /*Sumber: Infotren).

Senyum Warga Batang Asai Sambut Jalan Baru 88 KM, Gubernur Resmikan Akses Impian Warga Puluhan Tahun

Senyum warga Batang Asai saat Penandatanganan prasasti diresmikannya jalan Batang Asai-Simpang Pelalawan yang dilakukan Gubernur Jambi disaksikan Bupati Sarolangun.(Ist)

Sarolangun, Merdekapost - Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos,M.H menandatangani prasasti peresmian Jalan Simpang Pelawan–Batang Asai sepanjang lebih kurang 88 kilometer.

Penandatanganan dilaksanakan di Masjid Jami’ Al Muhajirin, Pasar Gerabak, Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/02/2026).

Peresmian tersebut menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Batang Asai yang selama puluhan tahun mendambakan akses jalan yang layak, aman, dan nyaman.

Kehadiran Gubernur Al Haris didampingi Bupati Sarolangun Hurmin dan Wakil Bupati Sarolangun Gerry disambut antusias oleh masyarakat setempat.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan jalan strategis tersebut tepat waktu sehingga kini dapat langsung dimanfaatkan masyarakat.

“Alhamdulillah, saya berangkat pukul tujuh pagi dari Jambi dan masih bisa menunaikan salat Jumat disini. Perjalanan lancar, ini bukti jalan sudah sangat baik dan selesai tepat waktu,” ujar Gubernur.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa setelah pembangunan tuntas, fokus selanjutnya adalah memastikan pemeliharaan berjalan optimal, terutama pada titik-titik rawan.

Komitmen Pemerintah Tuntaskan Pekerjaan yang Belum Selesai

Menurut Gubernur Al Haris, pembangunan Jalan Simpang Pelawan–Batang Asai merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk menuntaskan pekerjaan lama yang sebelumnya dilakukan secara bertahap namun belum menyeluruh.

"Dengan penanganan secara terpadu hingga selesai, akses konektivitas kini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Gubernur Al Haris juga menegaskan bahwa Batang Asai memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh penting Jambi dan nasional.

Karena itu, pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian dari penghargaan atas kontribusi daerah tersebut bagi Provinsi Jambi.

Dengan terbukanya akses yang lebih baik, Gubernur Al Haris mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

Kelancaran distribusi hasil produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Batang Asai.

Hurmin: Mari Kita Jaga dan Rawat dengan Semangat Gotong Royong

Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin, SE menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam merealisasikan pembangunan jalan dengan total anggaran sekitar Rp244,56 miliar yang dialokasikan selama tiga tahun anggaran.

Menurutnya, kehadiran jalan tersebut sangat membantu mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan, serta memangkas waktu tempuh yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam menjadi sekitar dua jam perjalanan.

Hurmin juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jalan melalui semangat gotong royong, termasuk menjaga kebersihan bahu jalan dan mendukung pengawasan kendaraan bertonase tinggi.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama masyarakat Batang Asai mengucapkan terima kasih dan doa agar Gubernur Al Haris senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melanjutkan pembangunan demi kemajuan Provinsi Jambi dan kesejahteraan masyarakat," ucap Bupati. (*)

224 Milyar untuk 88 KM Batang Asai-Pelalawan, Gubernur Jambi Ingatkan Pengawasan Muatan Kendaraan

Gubernur Jambi, Al Haris tandatangani prasasti pembangunan jalan sepanjang 88 Km di Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/2/2026).(Ist/Adz)

Sarolangun - Gubernur Jambi Al Haris mengingatkan pengawasan muatan kendaraan penting dilakukan agar jalan yang telah dibangun dengan anggaran besar tetap awet dalam jangka panjang.

"Jangan sampai lewat kendaraan 30 sampai 40 ton. Kalau tidak dijaga, sebentar saja jalan sepanjang 88 kilometer bisa hancur," kata Gubernur Jambi Al Haris seperti keterangan tertulis di Jambi, Sabtu.

Gubernur Jambi telah menandatangani prasasti peresmian jalan provinsi sepanjang 88 kilometer menghubungkan Kecamatan Pelalawan dengan Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, pada 27 Februari 2026.

Gubernur menegaskan, setelah pembangunan jalan tersebut rampung, tugas berikutnya memastikan pemeliharaan jalan tetap berjalan optimal, terutama pada titik-titik yang rawan terkikis.

Penandatanganan Prasasti Peresmian dilaksanakan di Masjid Jami’ Al Muhajirin, Pasar Gerabak, Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/02/2026).(Ist)

"Pembangunan jalan antar kecamatan ini upaya menuntaskan pekerjaan lama. Sebelumnya dilakukan bertahap, namun tak pernah benar-benar rampung secara menyeluruh. Alhamdulillah sekarang tugas," ujarnya.

Kehadiran gubernur di Batang Asai dalam rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah itu menjadi peristiwa bersejarah bagi masyarakat di daerah tersebut setelah puluhan tahun mendambakan akses jalan yang layak dan mulus.

Menurut Gubernur, Batang Asai memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh penting Jambi bahkan nasional.

Untuk itu, menjadi wajar jika dirinya menghargai jasa tokoh-tokoh Jambi itu dengan membangun kampung halamannya.

Akses Kian Terbuka Manfaatkan Peluang Ekonomi

Dengan akses yang kini semakin terbuka, ia mendorong masyarakat Batang Asai untuk memanfaatkan peluang ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

"Dulu orang ragu menanam karena takut busuk di jalan. Sekarang, jam empat subuh berangkat, masih bisa kejar pasar di Sarolangun. Tanam apa yang bisa dijual. Cabai, sayur, ternak ayam, semua laku," imbaunya.

Bupati Sarolangun, Hurmin menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi menggelontorkan dana mencapai Rp244,56 miliar dalam tiga tahun dalam membangun akses vital tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia mengajak masyarakat turut menjaga dan merawat jalan tersebut melalui semangat gotong royong, termasuk membersihkan bahu jalan dan tidak membebani pemerintah semata.

"Luar biasa, dengan jalan ini saat musim hujan kami tidak lagi pusing memikirkan akses Batang Asai. Perjalanan yang dulu bisa berjam-jam, kini lebih kurang dua jam sudah sampai," ujarnya.(Adz)

Patuhi Instruksi DPP, Ketua DPC PDI-P Kerinci Edison Pastikan Kadernya Tak Terlibat dalam Program MBG

Patuhi Instruksi DPP, Ketua DPC PDI-P Kerinci Edison memastikan Kadernya Tak Terlibat dalam Program MBG.(Ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Komitmen menjaga integritas partai dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan ditegaskan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci, Edison. Ia memastikan seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih di wilayahnya tidak terlibat dalam praktik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penegasan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang menekankan agar kader partai tidak memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun politik praktis.

“Kami tegaskan, instruksi DPP benar-benar kami jalankan secara disiplin. Seluruh kader, mulai dari tingkat ranting, PAC, hingga DPC, dipastikan tidak ada yang bermain dalam program MBG. Ini adalah komitmen organisasi dan tanggung jawab moral kami kepada masyarakat,” ujar Edison saat dikonfirmasi wartasatu.info, Jumat (28/2/2026).

Menurut Edison, sikap tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah partai serta memastikan bahwa program strategis nasional tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa adanya konflik kepentingan.

MBG untuk Rakyat Bukan Untuk Kelompok Tertentu

Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program negara yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, memiliki kewajiban untuk mengawal pelaksanaannya agar tetap transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Program MBG adalah program untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, kami di PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai pengawal program, bukan sebagai pelaku atau pihak yang mengambil keuntungan. Jika ada indikasi penyimpangan, baik dari sisi jumlah porsi, kualitas makanan, maupun pemenuhan standar gizi sesuai peraturan, maka wajib dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edison menegaskan bahwa sikap patuh terhadap instruksi partai merupakan cerminan kedisiplinan dan integritas kader PDI Perjuangan. Ia menyebut, partainya berkomitmen untuk selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi politik.

“Sebagai partai yang lahir dari rakyat, PDI Perjuangan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Kami ingin memastikan bahwa setiap program pemerintah, khususnya yang menyangkut kesejahteraan dan gizi masyarakat, berjalan bersih, transparan, dan memberikan manfaat maksimal,” ungkap Edison.

Ajak Masyarakat Kawal Program MBG

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program MBG agar tetap berjalan sesuai ketentuan dan tujuan awalnya.

“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Pengawasan publik sangat penting agar program ini benar-benar berhasil dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Sikap tegas DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kerinci ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata partai dalam mendukung tata kelola program pemerintah yang bersih, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas kader partai dalam mengemban amanah rakyat.(*)

Hearing, Dihadapan Komisi I Manajemen RSUD MHAT Janji dan Komit Perbaiki Pelayanan

Ketua Komisi I DPRD Dahkir Yahya memimpin hearing bersama Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, dan BPJS Kesehatan di Sungai Penuh, Rabu (25/02).

Sungai Penuh – Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, manajemen RSUD Mayjen H.A. Thalib, dan BPJS Kesehatan, Rabu (25/02). Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Dahkir Yahya, S.Pd., MM, dan dihadiri Ketua DPRD Hutri Randa, S.Sos., MM, anggota Komisi I, jajaran Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, serta perwakilan BPJS Kesehatan. Hearing ini merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

Sorotan Persoalan Pelayanan Kesehatan

Komisi I menyoroti sejumlah persoalan utama, antara lain antrean pasien yang panjang, kendala administrasi BPJS, serta sistem rujukan dan penanganan pasien gawat darurat yang kurang optimal.

Ketua Komisi I menegaskan, “Seluruh pihak wajib memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan pelayanan kesehatan maksimal dan profesional. Masyarakat harus menerima layanan cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi, baik pasien umum maupun peserta BPJS.”

Arahan DPRD Komisi I : Sinergi dan Keadilan Layanan

Ketua DPRD Hutri Randa menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. “Kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan karena administrasi atau keterbatasan fasilitas. Semua pihak harus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh,” ujarnya.

Komitmen RSUD dan Penjelasan BPJS

Manajemen RSUD menyatakan komitmen memperbaiki pelayanan, termasuk antrean, kedisiplinan tenaga kesehatan, dan sarana prasarana pendukung. Sementara itu, BPJS Kesehatan menjelaskan mekanisme pelayanan dan prosedur klaim agar kendala administrasi diminimalisir.

Dorongan Pengawasan dan Dukungan Anggaran

Komisi I mendorong Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan dan pembinaan fasilitas kesehatan agar standar pelayanan minimal terpenuhi secara konsisten.

Di akhir hearing, Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh menegaskan komitmen mengawal peningkatan kualitas layanan melalui pengawasan, evaluasi berkala, dan dukungan anggaran. Dengan langkah ini, masyarakat akan merasakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, efektif, dan adil.(*)

Ini Daftar Tuntutan Jaksa untuk 10 Terdakwa Perkara Korupsi Proyek PJU Kerinci

KORUPSI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh resmi menetapkan saat menggiring tujuh dari 10 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, beberapa waktu lalu.

JAMBI - Sidang tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan penerangan jalan umum (PJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci digelar pada Selasa (24/2/2026).

Dalam sidang itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci, Heri Cipta, dituntut hukuman paling berat, yakni penjara selama dua tahun empat bulan serta denda sebesar Rp100 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang perkara korupsi pengadaan PJU tahun 2023 di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (24/2/2026) sore.

Heri Cipta dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Denda dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan Pengadilan," kata Jaksa.

Tuntutan yang dijatuhkan kepada Heri Cipta menjadi yang paling tinggi dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara tersebut.

Jaksa Penuntut Umum, Tomy, menjelaskan perbedaan tuntutan terhadap para terdakwa didasarkan pada pertimbangan pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan masing-masing terdakwa.

"Yang mana ketika sudah melakukan pengembalian keuangan negara secara penuh, maka kami bisa menuntut lebih rendah," jelas Tomy.

Selain Heri Cipta, terdakwa lain yaitu Nel Edwin selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana Dishub sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut satu tahun enam bulan penjara serta denda Rp100 juta.

Sementara itu, Fahmi selaku Direktur PT WTM dituntut satu tahun enam bulan dan denda Rp100 juta.

Amri Nurman selaku Direktur CV TAP dituntut satu tahun delapan bulan penjara dengan denda Rp100 juta.

Sarpano Markis Direktur CV GAW dijatuhi tuntutan satu tahun enam bulan dan denda Rp100 juta.

Berikutnya, Gunawan Direktur CVBS dituntut satu tahun delapan bulan serta denda Rp100 juta.

Jefron Direktur CV AK dituntut satu tahun enam bulan dengan denda Rp100 juta.

Tak hanya itu, tiga pegawai lainnya juga turut dituntut. Reki Eka Fictoni yang berstatus guru PPPK dijatuhi tuntutan satu tahun delapan bulan dan denda Rp100 juta.

Helmi Apriadi, ASN di Kantor Kesbangpol Kabupaten Kerinci, dituntut satu tahun delapan bulan dan denda Rp100 juta.

Yuses Alkadira Mitas, PNS di UKPBJ/ULP Kerinci, dituntut satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta.

Jaksa Tomy mengungkapkan bahwa total uang yang telah dikembalikan oleh seluruh terdakwa mencapai Rp1,8 miliar.

Ia menambahkan bahwa persidangan akan dilanjutkan pada 3 Maret 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari para terdakwa.

Diketahui, perkara korupsi ini bermula ketika Dinas Perhubungan Kerinci mengusulkan anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp476 juta.

Namun setelah dibahas di Badan Anggaran (Banggar), nilai tersebut meningkat dan disetujui menjadi Rp3,4 miliar.

Daftar Tuntutan

Inilah daftar tuntutan jaksa untuk kesepuluh terdakwa perkara korupsi proyek PJU Kerinci:

- Heri Cipta, Kepala Dinas Perhubungan Kerinci: 2 tahun dan 4 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Nel Edwin, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana Dishub sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta

- Fahmi, Direktur PT WTM: 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Amri Nurman, Direktur CV TAP: 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Sarpano Markis, Direktur CV GAW: 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Gunawan, Direktur C 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Jefron, Direktur CV AK: 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Reki Eka Fictoni, guru PPPK: 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Helmi Apriadi, ASN di Kantor Kesbangpol: 1 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta.

- Yuses Alkadira Mitas, PNS di UKPBJ/ULP Kerinci: 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta.

(Adz)

PDIP Keluarkan Surat Larangan Kader Kelola SPPG dan Berbisnis MBG

DPP PDIP mengeluarkan surat edaran agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dilarang terlibat bisnis dapur MBG/SPPG. PDIP juga membantah pernyataan BGN yang menyebut semua parpol punya dapur MBG.(Ist)

Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran. Isi surat edaran tersebut mengingatkan agar kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau memiliki bisnis dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG," kata Politikus PDIP, Guntur Romli, kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).

Menurut Guntur, sikap PDIP tegas menolak MBG dikomersialisasikan.

"Adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," ungkapnya.

Para siswa mengambil nampan berisi makanan yang dipasok oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sebuah sekolah dasar di Banda Aceh pada Kamis 30 Oktober 2025. Program ini melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan secara bertahap.

PDIP Bantah Data BGN

Guntur menambahkan, penegasan PDIP itu sekaligus membantah pernyataan BGN yang menyebut seluruh partai politik (parpol) memiliki dapur MBG alias SPPG.

"Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG," pungkas Guntur.(*)

Safari Ramadhan di Masjid Akbar Semerap, Wabup Murison Serahkan Bantuan CSR Bank Jambi Rp10 Juta

Safari Ramadhan di Masjid Akbar Semerap, Wabup Murison Serahkan Bantuan CSR Bank Jambi Rp10 Juta.(Ist)

KERINCI – Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali melanjutkan rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah yang kali ini dipusatkan di Masjid Akbar Kedepatian Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan yang dipimpin Wakil Bupati Kerinci, Murison Didampingi Sekda Zainal l, tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Kerinci, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Pahrizal, pengurus umroh dan haji Kabupaten Kerinci, para Kepala OPD lingkup Pemkab Kerinci, Ketua KONI Kabupaten Kerinci, pihak Bank Jambi Cabang Kerinci, Kepala BAZNAS Kabupaten Kerinci, Camat Danau Kerinci Barat, aparatur lima desa Kedepatian Semerap, serta jamaah tarawih dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wabup Murison menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

“Melalui Safari Ramadhan ini, kita ingin mendekatkan pemimpin dengan masyarakat dan masyarakat pun merasa dekat dengan pemimpinnya. Ini juga menjadi ruang silaturahmi serta kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujar Murison.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci ini juga menjelaskan bahwa kepemimpinan Monadi-Murison yang telah berjalan satu tahun terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik serta menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami Monadi-Murison akan terus menjalankan amanah dan berkomitmen meningkatkan pelayanan publik serta menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,”tutur Murison.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Murison menyerahkan bantuan CSR dari Bank Jambi Cabang Kerinci untuk Masjid Akbar sebagai bentuk dukungan terhadap rumah ibadah. Selain itu, bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kerinci juga diserahkan kepada para pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut juga diisi dengan tausiyah keagamaan yang memberikan pesan-pesan tentang pentingnya meningkatkan keimanan, mempererat ukhuwah islamiyah, serta memanfaatkan bulan suci Ramadhan sebagai momentum memperbaiki diri dan memperkuat kepedulian sosial.(Adz)

Komitmen Serius Benahi Masalah Sampah di Kerinci, Bupati Monadi Temui Menteri LH

Bupati Monadi menemui langsung Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta, Jum'at (27/2/2026).(Adz)

Jakarta, Merdekapost.com – Komitmen serius Bupati Kerinci Monadi dalam membenahi persoalan persampahan di Kabupaten Kerinci semakin nyata.

Jum'at (27/2/2026), Bupati Monadi menemui langsung Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta. Pertemuan tersebut bertujuan memaparkan kondisi riil pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci sekaligus mengajukan usulan dukungan dari pemerintah pusat.

Hasilnya, langkah proaktif itu mendapat respons positif. Menteri Lingkungan Hidup RI menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana penanganan persampahan bagi Kabupaten Kerinci.

Dalam pertemuan tersebut, Monadi menegaskan tekad kuat Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Upaya itu mencakup pengurangan sampah dari sumber, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penguatan fasilitas dan infrastruktur pendukung.

Dukungan Penuh Kementerian

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyambut baik kedatangan Bupati Kerinci beserta jajaran. Ia mengapresiasi keseriusan dan komitmen daerah dalam membenahi tata kelola persampahan, serta menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah konkret yang akan dijalankan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan sampah, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, yang turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan Menteri, termasuk mewujudkan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagaimana diinstruksikan.

“Dinas Lingkungan Hidup akan bekerja seoptimal mungkin mewujudkan lingkungan bersih. ‘Kerinci Bersih’ harus menjadi gerakan bersama. Setiap kecamatan harus bersih,” tegasnya.

Langkah ini menjadi satu babak penting dalam ikhtiar mewujudkan “Kerinci Bersih”, sekaligus harapan baru bagi masyarakat akan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata dan berdaya guna.(Adz)

Raih Dukungan Menteri LH, Sistem Sampah Sungai Penuh Siap Modernisasi

Wali Kota Sungai Penuh Alfin saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta bahas bantuan sarana penanganan sampah dan modernisasi sistem pengelolaan sampah.(ist)

Jakarta – Keseriusan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, dalam membenahi persoalan sampah membuahkan hasil. Dalam pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, Kamis (26/1) di Jakarta, Pemkot Sungai Penuh mendapatkan komitmen bantuan sarana penanganan persampahan dari pemerintah pusat.

Wako Alfin memaparkan kondisi pengelolaan sampah di Sungai Penuh serta kebutuhan mendesak daerah. Ia mengusulkan dukungan alat berat dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengurangan volume sampah serta optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

BGN: Anggaran Bahan Makan MBG Rp 8.000-Rp10.000 Bukan Rp15.000

Menteri LH merespons positif langkah strategis tersebut. Pemerintah pusat menyatakan siap memberikan ekskavator dan mesin press sampah, memperkuat sistem pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Selain itu, Kota Sungai Penuh ditetapkan sebagai salah satu pilot project penanganan persampahan di Sumatera. Penunjukan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih bersih dan efisien.

Wako Alfin menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian LH dan menegaskan komitmen Pemkot untuk menindaklanjuti bantuan secara teknis dan akuntabel. Ia juga mengapresiasi Anggota DPR RI Dapil Jambi, Rocky Chandra, yang memfasilitasi pertemuan sehingga koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif.(*)

Jadi PR Berat Bupati dan DLH Kerinci? Salah Siapa, Pantai Danau Kerinci Kembali Dipenuhi Sampah

Sekeliling Pantai Danau Kerinci kembali Dipenuhi Sampah.(adz)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Fenomena tak mengenakkan dan merusak pemandangan kembali terjadi di kawasan objek wisata Danau Kerinci, Selain mengalami penyusutan permukaan air, kini muncul persoalan baru, sejumlah titik di bibir pantai danau dijadikan lokasi pembuangan sampah.

Pantauan di sekeliling pantai menunjukkan tumpukan sampah yang sengaja dibuang di beberapa titik sepanjang bibir danau. Kondisi ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap.

Salah seorang Warga menyebutkan kondisi seperti ini seolah sudah menjadi hal yang lumrah, dan bagi pemerintah daerah mungkin sudah dianggap biasa.“Jelas Afriadi.

Menurutnya, "jangankan di pinggir danau, di tepi jalan utama saja sering terlihat, tumpukan sampah yang berserakan ke badan jalan".

Bacaan Lainnya:

Dari Danau Kerinci, Gerakan Indonesia Asri Dimulai! DLH Serukan Aksi Nyata

Bupati Monadi Turun Langsung Bersihkan Sampah di Danau Kerinci, Langkah Nyata Wujudkan Lingkungan Bersih

"Karena sudah terbiasa, kemungkinan tumpukan sampah di bibir pantai danau inipun akan terbiarkan begitu saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi seperti ini telah berlangsung beberapa pekan, terutama sejak permukaan air danau surut. Area yang sebelumnya tertutup air sekarang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab sebagai tempat pembuangan sampah alternatif.

“Surutnya permukaan air danau membuka lahan baru di bibir pantai. di beberapa titik itu dijadikan warga sebagai tempat membuang sampah”. tambahnya.

Sebagai warga Keliling Danau hanya bisa berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci, untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan semakin memperparah kerusakan eko sistem lingkungan Danau Kerinci yang juga otomatis menurunkan daya tarik obyek wisata Danau Kerinci.

Warga Sindir Program Indonesia ASRI Masih Sebatas Slogan

Pantauan dititik lainnya, yakni kawasan Tanjung Batu, kondisi yang sama, terlihat sampah plastik, ranting, hingga limbah rumah tangga memenuhi garis tepi danau yang nampak mengering karena penyusutan air.

Warga menyebut kondisi itu telah berlangsung beberapa waktu terakhir. “Air surut, sampahnya makin kelihatan. Kami cemas karena baunya mulai menyengat,” ujar Andi salah seorang warga, pada Kamis (26/02/2026).

Hingga saat ini Belum terlihat langkah Pemerintah melakukan pembersihan di lokasi-lokasi yang paling terdampak.

Sejumlah warga pun menyindir dengan istilah lokal, “katonyo gotong royong”, menagih konsistensi ajakan kerja bakti Gerakan Nasional Indonesia ASRI 2026 yang kerap digaungkan akhir-akhir ini.

“Harusnya Gerakan Nasional Indonesia ASRI itu di fokuskan pada Danau Kerinci. Apalagi Danau Kerinci ini menjadi Ikon Pariwisata kabupaten Kerinci,”sebutnya.

Dirinya berharap kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperhatikan Danau Kerinci yang semakin hari kian memprihatinkan.

Harus Ada Aturan Tegas dan Komitmen Nyata

Untuk diketahui, Pemkab Kerinci baru-baru ini melaksanakan program Indonesia ASRI yang difokuskan di kawasan dermaga Danau Kerinci, Minggu, 15 Februari 2026 lalu.

Bupati Monadi turun langsung bersama Dinas terkait (DLH), Forkopimda melaksanakan kegiatan gotong royong bersama membersihkan area dermaga Danau Kerinci

Pemkab Kerinci saat melaksanakan program Indonesia ASRI yang difokuskan di kawasan dermaga Danau Kerinci, Minggu, 15 Februari 2026 lalu.(adz/merdekapost.com)

Bupati Monadi bersama DLH Menyatakan, “Melalui Gerakan Indonesia Asri ini, Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman, sehat, resik, dan indah (ASRI). Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

Namun, nampaknya hal itu tidak terlalu berdampak kepada masyarakat, buktinya masih saja masyarakat membuang sampah ke area Danau Kerinci dan ini menjadi PR berat bagi Pemimpin dan Dinas terkait.

Seperti disebutkan oleh Nurfuadi, Warga sekitar Danau, menurutnya, "Kesadaran masyarakat masih tipis dan belum tersentuh sama sekali, padahal himbauan sudah berkali-kali disampaikan, dan bahkan contoh langsung juga sudah dilaksanakan oleh Bupati Kerinci Monadi, jadi dalam hal ini kita tidak bisa semata-mata menyalahkan Pemerintah daerah".Ujarnya

Pilihan Redaksi: Bersihkan Sampah di Danau Kerinci, Monadi: Jadikan Budaya Bersama Tumbuhkan Kesadaran Kolektif Warga!

“Seruan dan himbauan gerakan kebersihan lingkungan dengan Program Gerakan Nasional Indonesia Asri 2026 jangan hanya sebatas seremoni atau slogan, melainkan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengawasan dan komitmen nyata Pemerintah Daerah Kerinci". Ungkapnya

"Nampaknya khusus untuk masalah sampah ini perlu ada aturan tegas dan jika perlu Undang-undang (Perda) yang mengaturnya, intinya jika ada yang masih buang sampah sembarangan, didenda" Pungkas Nurfuadi

Warga berharap Bupati Kerinci segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan sampah, memperkuat pengawasan, serta mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga kelestarian Danau Kerinci sebagai ikon wisata dan sumber kehidupan masyarakat sekitar.(Adz/Tim)

SMSI Tebo Desak OJK Fasilitasi Restrukturisasi Kredit dan Hentikan Ancaman Lelang

Adlinsyah,.SH, Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tebo.(Ist)

MARA TEBO, MERDEKAPOST.COM – Polemik kredit yang menimpa seorang warga Kabupaten Tebo berinisial SH mendapat perhatian dari pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tebo. Organisasi perusahaan pers tersebut menyatakan sikap berpihak pada upaya kemanusiaan dan meminta agar persoalan kredit SH dengan Bank Mandiri Cabang Muara Bungo dapat di selesaikan melalui mekanisme restrukturisasi, bukan lelang.

SMSI Kabupaten Tebo menilai, permohonan SH kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi merupakan langkah yang tepat dan sah secara hukum. Terlebih, objek jaminan kredit tersebut adalah rumah milik ibunya yang berusia 67 tahun dan dalam kondisi sakit.

“Ini bukan semata-mata persoalan utang-piutang, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan. SH masih menunjukkan itikad baik dengan tetap membayar sebagian angsuran Rp2,3 juta per bulan dari kewajiban Rp5,8 juta dan tepat waktu. Itu harus menjadi pertimbangan serius bagi pihak bank,” ujar Adlinsyah, salah seorang pengurus SMSI Kabupaten Tebo kepada wartawan, Kamis 26 Februari 2026.

Menurutnya, dalam sistem perbankan nasional di kenal mekanisme restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran namun masih memiliki itikad baik. Hal ini diatur dalam regulasi OJK, antara lain:

POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang membuka ruang restrukturisasi bagi debitur terdampak kesulitan keuangan.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 beserta perubahannya, yang menegaskan kebijakan stimulus perekonomian melalui restrukturisasi kredit.

Peran OJK Melindungi dan Fasilitasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberi kewenangan kepada OJK untuk melakukan perlindungan konsumen dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Dirinya juga menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, SMSI meminta agar pihak bank membuka ruang dialog yang proporsional dan tidak serta-merta membatasi opsi pada pelunasan pokok penuh atau sebagian tanpa skema keringanan.

“Kami meminta OJK Provinsi Jambi segera memfasilitasi mediasi antara SH dan pihak Bank Mandiri agar tercapai solusi win-win. Jangan sampai rumah seorang ibu yang sedang sakit harus di lelang, padahal masih ada ruang penyelamatan kredit,” tegas Adlin.

Ia juga menyatakan bahwa SMSI akan terus mengawal kasus ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan komitmen terhadap perlindungan masyarakat kecil dalam menghadapi persoalan hukum dan perbankan.

Pernyataan ini merupakan respon SMSI Kabupaten Tebo terhadap surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Retail Asset Management II/Sumatera 2 kepada SH tertanggal 9 Februari 2026, objek yang akan di lelang berupa tanah dan bangunan dengan luas 964 meter persegi di Desa Rantau Kembang, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Di ketahui, dalam surat debitur berinisial SH kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi pada tanggal 17 November 2025 lalu, perihal permohonan fasilitasi mediasi dan perlindungan hingga kini belum di tindaklanjuti. (Adz)

Kronologi dan Motif Asmara, Mahasiswi UIN Suska Riau Dibacok Kapak Saat Hendak Seminar Proposal

MOTIF CINTA DITOLAK: Insiden penyerangan terhadap seorang mahasiswi terjadi di lingkungan kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Kamis 26 Februari 2026. (Ist.)

PEKAN BARU, MERDEKAPOST.COM – Tragis! Gara-gara cinta ditolak, seorang mahasiswa tega membacok rekan mahasiswinya di UIN Suska Riau dengan kampak.

Ruang sidang kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau yang seharusnya menjadi tempat adu intelektual, mendadak mencekam.

Seorang mahasiswi, Farradila Ayu Pramesti menjadi korban keberingasan rekan mahasiswanya sendiri, Reyhan Mufazar.

Bacaan Lainnya:

Kampus UIN Suska Riau Geger! Mahasiswi Diserang Pria Berkampak saat Hendak Ujian Skripsi

Tak main-main, pelaku nekat mengayunkan kapak ke arah korban di tengah menunggu prosesi Seminar Proposal (Sempro).

Peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 07.30 WIB pagi tadi. Saat suasana kampus mulai sibuk, Reyhan tiba-tiba mendatangi ruang sidang dan melakukan serangan brutal.

Akibat aksi tersebut, korban mengalami luka bacok serius di bagian kepala dan tangan. Pihak kepolisian bergerak cepat mengamankan lokasi kejadian.

“Garis polisi sudah dipasang di TKP untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” ungkap Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra.

Cinta ditolak, Kapak Bertindak

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif di balik aksi nekat ini diduga kuat adalah masalah asmara yang bertepuk sebelah tangan.

Pelaku diketahui menyimpan rasa terhadap korban, namun cintanya ditolak mentah-mentah.

“Pelaku menyukai korban namun ditolak. Mereka memang saling mengenal satu sama lain,” jelas Kombes Pandra.

Pasca kejadian, Farradila langsung dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Riau untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Kabar baiknya, setelah menjalani perawatan intensif, kondisi mahasiswi Hukum tersebut dilaporkan mulai stabil.

“Alhamdulillah, kondisi korban saat ini sudah mulai membaik di rumah sakit,” ujar Pandra.

Sementara, pelarian Reyhan berakhir singkat. Saat ini, mahasiswa tersebut telah mendekam di sel tahanan Polsek Binawidya, Pekanbaru.(Adz)