Profil 10 Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres Pendamping Prabowo

Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026). Kini, sedikitnya ada 10 nama yang mencuat sebagai kandidat penggantinya untuk mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto.(Adz) 

MERDEKAPOST.COM - Bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan setelah ia memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah nama tokoh politik dan pejabat kabinet mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan.

Berdasarkan kalkulasi politik sejumlah pengamat, setidaknya ada 10 nama yang dinilai berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Menariknya, daftar tersebut tidak hanya diisi tokoh dari koalisi pemerintahan. Dua mantan pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024 juga ikut disebut berpeluang menjadi calon wakil presiden.

Sebelumnya, kabar pengunduran diri Gibran mencuat setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dalam pertemuan tersebut.

Setelah melalui sejumlah dinamika, Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran hanya meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.

Usulan tersebut berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

DPR juga menyatakan proses HMP tetap berjalan hingga pengunduran diri Gibran dinyatakan final secara konstitusional.

Rapat paripurna DPR untuk membahas usulan HMP tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).

Daftar 10 Calon Pengganti Gibran di Bursa Wapres

Berikut 10 nama yang masuk dalam pembahasan sejumlah pengamat politik terkait peluang pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden RI:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu figur yang dinilai memiliki peluang cukup besar.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai AHY mempunyai tingkat penerimaan publik yang relatif baik.

Selain faktor elektabilitas, AHY juga memiliki hubungan politik yang dekat dengan Prabowo.

Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi pemerintahan. Saat ini, AHY juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pengalaman di pemerintahan, kepemimpinan partai, serta kedekatan dengan Prabowo menjadi sejumlah modal AHY untuk masuk dalam bursa calon RI-2.

Jamiluddin bahkan memprediksi Prabowo akan lebih mempertimbangkan AHY apabila harus memilih antara AHY dan Anies Baswedan.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia ke-3.

- Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia ke-15.

- Kepala Badan Pertanahan Nasional ke-12.

- Ketua Umum Partai Demokrat ke-5.

2. Anies Baswedan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masuk dalam analisis Jamiluddin Ritonga.

Anies dinilai memiliki penerimaan publik dan tren elektabilitas yang cukup baik.

Hal tersebut membuatnya berpotensi menjadi alternatif apabila Prabowo menginginkan sosok dengan daya tarik politik di luar lingkaran partai pemerintah.

Meski demikian, tantangan Anies adalah hubungan politiknya dengan Prabowo yang dinilai tidak sedekat AHY.

Anies sebelumnya merupakan salah satu pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024.

Jika namanya benar-benar dipertimbangkan, penunjukan Anies dapat menjadi langkah rekonsiliasi politik sekaligus upaya memperluas dukungan terhadap pemerintahan.

Profil:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017–2022.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2014–2016.

- Rektor Universitas Paramadina 2007–2015.

3. Puan Maharani

Ketua DPR RI sekaligus politikus senior PDI Perjuangan Puan Maharani juga masuk dalam kalkulasi politik calon pengganti Gibran.

Menurut Jamiluddin Ritonga, peluang Puan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas politiknya, tetapi juga kemungkinan perubahan hubungan antara Prabowo dan PDIP.

Penunjukan Puan sebagai Wakil Presiden dinilai dapat menjadi jalan bagi Prabowo untuk merangkul PDIP secara lebih formal ke dalam pemerintahan.

Namun, skenario tersebut berpotensi membawa konsekuensi politik di parlemen.

Jamiluddin bahkan mengemukakan kemungkinan pertukaran posisi, yakni Puan menduduki kursi Wakil Presiden, sedangkan jabatan Ketua DPR diberikan kepada Gerindra.

Dalam skenario tersebut, Sufmi Dasco Ahmad disebut berpotensi menggantikan Puan sebagai Ketua DPR.

Meski demikian, kemungkinan tersebut masih sebatas analisis pengamat dan belum menjadi kesepakatan politik.

Profil:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (petahana).

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2014–2019.

4. Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus senior Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga masuk dalam daftar figur yang diperhitungkan.

Peneliti Citra Institute, Efriza, menyebut Dasco sebagai salah satu tokoh yang berpotensi masuk bursa calon wakil presiden.

Dasco memiliki posisi strategis di Partai Gerindra dan dikenal dekat dengan Prabowo.

Pengalamannya dalam mengelola komunikasi politik di parlemen juga menjadi salah satu modal yang dimilikinya.

Jika Prabowo mengutamakan stabilitas pemerintahan serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif, Dasco dapat menjadi salah satu pilihan dari lingkaran internal Gerindra.

Profil:

- Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (petahana).

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Anggota DPR RI sejak 2014.

5. Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga disebut Efriza sebagai salah satu figur yang berpotensi menggantikan Gibran.

Zulkifli Hasan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik nasional.

Selain memimpin PAN, ia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

PAN sendiri merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Dari sisi politik, penunjukan Zulkifli Hasan berpotensi memperkuat keterwakilan PAN dalam pemerintahan sekaligus menjaga keseimbangan dukungan partai-partai koalisi.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia sejak 2024.

- Menteri Perdagangan Indonesia 2022–2024.

- Menteri Kehutanan 2009–2014.

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019–2022.

- Ketua Umum PAN.

6. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga masuk dalam daftar nama yang diperhitungkan sejumlah pengamat.

Cak Imin memiliki pengalaman panjang di panggung politik nasional. Ia juga pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan.

Selain memimpin PKB, Cak Imin memiliki basis dukungan politik melalui jaringan partainya.

Jika dipilih, penunjukannya berpotensi menjadi langkah Prabowo untuk memperkuat dukungan PKB sekaligus mengakomodasi kepentingan partai-partai dalam koalisi pemerintahan.

Nama Cak Imin turut disebut oleh peneliti Citra Institute Efriza dan pengamat politik Refly Harun.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejak 2024.

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2018–2019.

- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009–2014.

- Wakil Ketua DPR 2019–2024.

- Ketua Umum PKB.

7. Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga masuk dalam perhitungan calon pengganti Gibran.

Bahlil merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Prabowo. Ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus memimpin Partai Golkar.

Sebagai salah satu partai besar di parlemen, Golkar memiliki posisi strategis dalam mendukung pemerintahan.

Apabila Prabowo mempertimbangkan keseimbangan kekuatan partai-partai koalisi, Bahlil dapat menjadi salah satu alternatif.

Nama Bahlil disebut Efriza dan Refly Harun sebagai figur yang berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sejak 2026.

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

- Ketua Umum Partai Golkar.

- Menteri Investasi Indonesia 2021–2024.

- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2019–2024.

8. Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut masuk dalam analisis Jamiluddin Ritonga.

Mahfud memiliki rekam jejak panjang di berbagai lembaga negara, mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga kabinet pemerintahan.

Ia juga pernah mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.

Di tengah persoalan hukum yang menjadi latar belakang pengunduran diri Gibran, Mahfud dinilai memiliki pengalaman kuat dalam bidang hukum dan ketatanegaraan.

Kehadirannya juga berpotensi menawarkan pendekatan yang lebih teknokratis dalam pemerintahan.

Namun, peluang Mahfud tetap bergantung pada kalkulasi politik Prabowo dan dukungan partai-partai di MPR.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019–2024.

- Ketua Mahkamah Konstitusi 2008–2013.

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004–2008.

- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2001.

- Menteri Pertahanan 2000–2001.

9. Sugiono

Menteri Luar Negeri Sugiono juga disebut Jamiluddin Ritonga sebagai salah satu figur yang berpotensi dipertimbangkan untuk menggantikan Gibran.

Sugiono merupakan politikus Partai Gerindra yang memiliki kedekatan dengan Prabowo.

Pengalamannya dalam bidang diplomasi dan hubungan internasional dapat menjadi modal tersendiri apabila Prabowo menginginkan wakil presiden dari lingkaran internal pemerintahan.

Dari sisi politik, penunjukan Sugiono juga berpotensi memperkuat posisi Gerindra dalam pemerintahan tanpa harus melakukan negosiasi besar dengan partai koalisi lainnya.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI sejak Oktober 2026.

- Menteri Luar Negeri Indonesia 2024–2026.

- Anggota DPR RI 2019–2024.

- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra (petahana).

10. Pramono Anung

Nama mantan Sekretaris Kabinet sekaligus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut muncul dalam pemberitaan Tirto terkait spekulasi calon pengganti Gibran.

Pramono memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan maupun parlemen.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dikenal sebagai politikus senior PDIP.

Pengalaman tersebut dapat menjadi modal apabila Prabowo membutuhkan figur yang memahami tata kelola pemerintahan serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Namun, nama Pramono belum banyak dibahas dalam analisis kandidat jika dibandingkan dengan AHY, Puan, Anies, dan Dasco.

Profil:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak 2025.

- Sekretaris Kabinet 2015–2024.

- Wakil Ketua DPR RI 2009–2014.

- Anggota DPR RI 1999–2015.

Prabowo Berwenang Usul Dua Nama

Meski sejumlah nama mulai bermunculan, proses penggantian wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan mekanisme itu, Prabowo memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa pemerintahan periode 2024–2029.

Artinya, 10 nama yang saat ini beredar masih sebatas bursa atau spekulasi politik dan belum dapat disebut sebagai kandidat resmi.

Keputusan akhir akan bergantung pada pertimbangan Prabowo, komunikasi politik dengan partai-partai, serta proses pemilihan yang berlangsung di MPR.(*)

Tekan Angka Pengangguran, Polres Kerinci Gelar Program "POLIRAN" Pelatihan Otomotif, Pengelasan, dan Kelistrikan bagi Pemuda

 

Merdekapost.com – Kepolisian Resor (Polres) Kerinci terus mengukuhkan komitmennya dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Melalui inovasi kreatif bertajuk "POLIRAN" (Polisi Peduli Pengangguran), jajaran Polres Kerinci menggelar pelatihan keterampilan vokasi bagi para pemuda yang dipusatkan di SMKN 2 Sungai Penuh, Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Kamis (12/11/2026).

​Kegiatan yang dimulai pukul 11.20 WIB tersebut dihadiri langsung oleh Kapolres Kerinci, AKBP Hernawan Rizky Yudhantoro, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi oleh Kabag Ops Polres Kerinci Akp Edi Mardi Siswoyo, S.E., M.M, Kasat Binmas Akp Sumardi Samad, S.Sos, Kasi Propam Akp Feisal, S.H., M.H, Kasat Res Narkoba Iptu Fikrur Riza, S.H., M.H, Kbo Sat Intelkam Iptu Vahmyzal Multa, S.H, serta Bhabinkamtibmas Polsek Sungai Penuh Aiptu Dahril. Turut hadir pula Kepala Desa Sumur Gedang Heri Sasrial, M.K. beserta perangkat dan para pemuda setempat.

​Kepala Desa Sumur Gedang, Heri Sasrial, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kapolres Kerinci beserta rombongan atas kehadiran dan perhatian nyata yang diberikan kepada warganya. Ia menjelaskan bahwa pelatihan vokasi ini diikuti oleh 15 orang pemuda Desa Sumur Gedang dengan fokus pada keahlian mekanik otomotif, pengelasan, dan kelistrikan.

​"Selain pembekalan materi dan praktik langsung, program pelatihan mekanik ini juga telah menjalin kerja sama dengan pihak Yamaha serta sejumlah bengkel otomotif terkemuka di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh demi memperluas jaringan penyerapan kerja," ujar Heri Sasrial.

​Sementara itu, Kapolres Kerinci AKBP Hernawan Rizky Yudhantoro memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya program ini. Beliau menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir untuk memberikan solusi peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi dan keterampilan pemuda.

​"Kita ingin memastikan bahwa kepolisian hadir memberikan solusi nyata. Melalui program POLIRAN ini—dengan cakupan pelatihan mekanik otomotif, pengelasan, hingga kelistrikan—kami berharap para pemuda dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh sebagai bekal berharga untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri," tegas Kapolres.

​Rangkaian kegiatan pelatihan Polisi Peduli Pengangguran ini berjalan dengan lancar hingga pukul 12.40 WIB dalam situasi yang aman, tertib, kondusif, dan terkendali. (*)

Sidang Korupsi Pupuk Subsidi Bungo 1,2 Miliar, Petani Mengaku Teken Dokumen Tanpa Membaca Isinya

Petani Bungo mengaku menandatangani dokumen RDKK tanpa mengetahui isinya dalam sidang kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi yang merugikan negara Rp1,2 miliar. (Ist)

JAMBI - Petani di Bungo turut menjadi saksi dalam kasus korupsi pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo tahun 2022 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp1,2 miliar.

Pada sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Kamis (12/11/2026), jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang saksi yang merupakan petani sekaligus menjadi ketua kelompok tani.

Di persidangan, saksi Suprapto mengaku bahwa dirinya membeli pupuk di Toko Libero di Kabupaten Bungo milik Asmi.

"Seingat saya (harga) Rp140 ribu. Jenis pupuknya saya lupa," ujar  Suprapto.

Pria paruh baya itu juga mengaku bahwa selama menjadi ketua kelompok tani, dirinya tidak pernah merasa membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

"Saya kurang tahu siapa yang buat. Pernah dimintai untuk tanda tangan," ujarnya.

Ia juga mengaku bahwa pernah menandatangani dokumen namun tidak mengetahui isinya.

"Dasar saya ini petani saya tidak pernah baca yang penting ada pupuk, pak," ujarnya menjawab pertanyaan jaksa.

Suprapto menjadi salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo tahun 2022.

Untuk diketahui, dalam perkara ini terdapat tujuh terdakwa, yakni Asmi, Budi Yanto, Enny Maryani, Eriani, Nasbi, Sujak, dan Susriana Fitri.

Sebelumnya, ketujuh terdakwa didakwa terlibat dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengecer Toko Libero di Kabupaten Bungo pada 2022.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1,2 miliar.

Dugaan penyimpangan tersebut antara lain berkaitan dengan penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pupuk bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada petani sesuai nama dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) diduga dijual kepada pihak yang tidak terdaftar.

Asmi disebut berperan sebagai pengelola pengecer Toko Libero. Sementara itu, Budi Yanto dan Enny Maryani merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Bungo Dani.

Kemudian, Eriani dan Nasbi merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Bathin III Ulu, sedangkan Sujak dan Susriana Fitri merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Rimbo Tengah.

Persidangan selanjutnya akan memasuki tahap pemeriksaan saksi untuk mengungkap lebih jauh fakta-fakta dalam perkara tersebut. (*)

*Editor: Aldie Prasetya

Waspada Penipuan! Nama dan Foto Kadis PUPR Kerinci Diduga Disalahgunakan

Kerinci – Masyarakat Kabupaten Kerinci diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dugaan penyalahgunaan identitas pejabat pemerintah melalui aplikasi WhatsApp.

Pasalnya, beredar pesan WhatsApp dari nomor 0821-7747-1510 yang menggunakan nama dan foto profil Maya Novefry Handayani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci.

Nomor tersebut dipastikan bukan nomor WhatsApp resmi milik Maya Novefry Handayani. Karena itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya maupun langsung menanggapi pesan yang dikirimkan oleh nomor tersebut.

Baca Juga: Wako Alfin Ngamuk Saat Sidak! Parkir Festival Sungai Penuh Dipatok Rp10 Ribu, Perda Hanya Rp3 Ribu

Warga yang menerima pesan dari nomor bersangkutan diminta untuk tidak memenuhi permintaan apa pun, terutama jika berkaitan dengan permintaan uang, transaksi, data pribadi, maupun informasi penting lainnya.

Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terkecoh dengan penggunaan nama dan foto profil pejabat pemerintah. Sebab, pencatutan identitas seperti ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi penipuan.

Jika menerima pesan yang mengatasnamakan Kadis PUPR Kerinci, masyarakat sebaiknya melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui saluran komunikasi yang benar-benar resmi.

Kewaspadaan bersama sangat diperlukan agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban penipuan akibat penyalahgunaan identitas pejabat.(Adz)

Wako Alfin Ngamuk Saat Sidak! Parkir Festival Sungai Penuh Dipatok Rp10 Ribu, Perda Hanya Rp3 Ribu

Wako Alfin Ngamuk Saat Sidak! Parkir Festival Sungai Penuh Ditarik Rp10 Ribu, Perda Hanya Rp3 Ribu

Sungai Penuh – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, terhadap pengelolaan parkir di kawasan Festival Kota Sungai Penuh, Selasa (10/11/2026) malam, diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat penegakan peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako) secara konsisten.

Dalam sidak tersebut, Alfin terlihat menyampaikan keberatan setelah mendapati adanya pungutan parkir sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp10.000 untuk kendaraan roda empat.

Lihat Video: Wako Alfin Ngamuk Parkir Tak Sesuai Perda

Di hadapan juru parkir maupun petugas dinas perhubungan dan Satpol PP, Alfin berulang kali mengingatkan bahwa tarif parkir yang berlaku adalah Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat, sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Kota Sungai Penuh.

Ketentuan pengelolaan parkir tepi jalan umum sendiri diatur melalui Perwako Sungai Penuh Nomor 54 Tahun 2026, yang berlaku sejak 28 Juli 2026. Sementara itu, tarif parkir juga mengacu pada Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidak tersebut tentu menjadi perhatian publik. Namun, persoalan yang lebih penting bukan hanya menemukan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan aturan benar-benar dijalankan setelah kegiatan sidak selesai.

Jangan Berhenti pada Sidak, OPD Harus Bergerak

Selama ini, persoalan penegakan aturan di Kota Sungai Penuh kerap menjadi sorotan. Sejumlah persoalan ketertiban umum, penggunaan fasilitas publik, hingga pengelolaan parkir membutuhkan pengawasan dan tindakan nyata dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan.

Beberapa media dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya juga telah mengangkat persoalan lemahnya penertiban terhadap berbagai dugaan pelanggaran aturan di ruang publik.

Karena itu, sidak yang dilakukan Wali Kota diharapkan menjadi dorongan bagi OPD terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan Satpol PP, untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan setiap ketentuan dilaksanakan secara konsisten.

Penegakan aturan tidak boleh hanya terlihat ketika ada kegiatan besar, kunjungan pejabat, atau ketika persoalan menjadi perhatian masyarakat. Pengawasan harus berjalan rutin dan berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan.

Trotoar Juga Jangan Luput dari Penertiban

Selain persoalan parkir, Pemkot Sungai Penuh juga diharapkan memberikan perhatian serius terhadap penggunaan trotoar dan bahu jalan di kawasan pertokoan sekitar Pasar Sungai Penuh.

Sejumlah lokasi yang menjadi sorotan masyarakat adalah kawasan pertokoan di sekitar pasar yang diduga masih memanfaatkan trotoar maupun bahu jalan untuk aktivitas perdagangan dan penempatan barang.

Padahal, trotoar merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Penggunaannya untuk kepentingan usaha tanpa izin dapat mengganggu hak masyarakat serta ketertiban lalu lintas.

Perda Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga menjadi salah satu dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam penertiban pemanfaatan fasilitas umum.

OPD terkait diminta melakukan pemeriksaan di lapangan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.

Jangan sampai penertiban hanya menyasar pedagang kecil, sementara aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum di kawasan pertokoan luput dari pengawasan.

Wibawa Pemerintah Dipertaruhkan

Penegakan aturan sejatinya bukan semata-mata persoalan memberikan sanksi. Lebih dari itu, penegakan aturan merupakan upaya menjaga ketertiban, keadilan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Apabila aturan dijalankan secara konsisten, masyarakat akan mengetahui batasan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, jika pelanggaran dibiarkan tanpa tindak lanjut, dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa aturan dapat diabaikan.

Terlebih, Kota Sungai Penuh saat ini tengah berupaya meningkatkan kebersihan dan penataan kota dalam rangka penilaian Adipura. Upaya tersebut tentu membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Kebersihan dan keindahan kota tidak cukup hanya dengan kegiatan gotong royong atau membersihkan sampah. Ketertiban penggunaan fasilitas umum, pengelolaan parkir, serta kepatuhan terhadap aturan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota yang bersih, rapi, dan nyaman.

Kini, masyarakat menantikan langkah nyata setelah sidak tersebut. Apakah akan diikuti dengan pengawasan rutin dan penegakan aturan secara menyeluruh, atau hanya menjadi perhatian sesaat selama Festival Kota Sungai Penuh berlangsung?

Momentum sudah ada. Tinggal bagaimana OPD terkait menerjemahkan arahan kepala daerah menjadi tindakan nyata di lapangan.

Sebab, wibawa pemerintah bukan hanya terlihat dari seberapa sering aturan disampaikan, tetapi juga dari seberapa konsisten aturan itu ditegakkan tanpa tebang pilih.(Red)

Festival Sungai Penuh Disorot, Tarif Parkir Mahal serta Kontribusi PAD di Pertanyakan!

Pesta Rakyat HUT Kota Sungai Penuh ke 18 Disorot, Dugaan Perjudian, Tarif Parkir serta Kontribusi PAD di Pertanyakan!.(mpc)

SUNGAI PENUH – Pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT ke-18 Kota Sungai Penuh selama tujuh hari di kawasan eks Lapangan Pemda Kabupaten Kerinci, area perkantoran Kota Sungai Penuh, menuai sorotan publik. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan perjudian berkedok permainan ketangkasan, tarif parkir yang diduga melebihi ketentuan, biaya sewa lapak pedagang, hingga transparansi pengelolaan kegiatan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan yang seharusnya menjadi ajang hiburan, kebersamaan, dan penggerak ekonomi masyarakat tersebut menghadirkan festival lagu daerah, pameran, serta bazar UMKM. Namun, di tengah kemeriahannya, muncul dugaan praktik perjudian melalui sejumlah permainan pasar malam, seperti lempar gelang, lempar busur, dan permainan sejenis yang mengharuskan pengunjung membayar untuk mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah.

Baca Juga: Korupsi Pengadaan Bibit Sapi, Mantan Kadis Perkebunan dan Petenakan Muaro Jambi Jadi Tahanan Rumah

Ketua Umum LSM Petisi Sakti, Indra Wirawan, menyayangkan munculnya berbagai persoalan tersebut. Ia meminta Pemerintah Kota Sungai Penuh segera melakukan evaluasi dan memastikan seluruh aktivitas pesta rakyat berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Momentum HUT ke-18 Kota Sungai Penuh seharusnya menjadi kebanggaan dan ajang kebersamaan masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang semestinya membawa manfaat justru tercoreng oleh dugaan praktik perjudian berkedok permainan ketangkasan," tegas Indra.

Selain itu, Indra mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan kegiatan, terutama biaya penyewaan lapak dan kontribusinya terhadap PAD. Ia mengaku memperoleh informasi dari Asisten I Pemkot Sungai Penuh bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan setoran kepada PAD.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterimanya, biaya sewa lapak pedagang disebut mencapai Rp3 juta hingga Rp6 juta per lapak. Adapun pelaku UMKM di area kaki lima disebut dikenakan biaya Rp500 ribu untuk setiap dua meter selama kegiatan berlangsung.

Video: Wako Alfin Geram Tarif Parkir Dimainkan Petugas

"Jika benar tidak ada kontribusi terhadap PAD, sementara pungutan sewa lapak mencapai jutaan rupiah, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaannya, siapa penanggung jawabnya, dan ke mana aliran dana tersebut," ujarnya.

Sorotan berikutnya menyangkut tarif parkir. Indra menyebut ketentuan tarif yang menjadi acuannya sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk roda empat. Namun, pengunjung diduga dikenakan Rp5.000, bahkan kendaraan roda empat milik pedagang yang parkir di halaman kantor dinas sekitar lokasi disebut dipungut hingga Rp10.000 per malam.

"Setiap pungutan harus memiliki dasar hukum dan ketentuan tarif yang jelas. Jangan sampai masyarakat dibebani biaya yang tidak sesuai aturan," ungkapnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Indra mendesak Pemkot Sungai Penuh dan OPD terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari legalitas permainan ketangkasan, pengelolaan sewa lapak, pemungutan parkir, hingga transparansi penerimaan dan kontribusi kegiatan terhadap PAD.

Ia menegaskan, pemerintah harus hadir memastikan pesta rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi ajang mencari keuntungan tanpa kejelasan pengelolaan.

Baca Juga: Ini Daftar Lengkap 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Ada Dewan dari Jambi Juga?

Indra Wirawan juga meminta aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pesta rakyat tersebut, mulai dari dugaan perjudian berkedok permainan ketangkasan, pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, hingga transparansi pengelolaan dana sewa lapak pedagang.

"Kami meminta aparat penegak hukum segera bertindak dan melakukan pemeriksaan di lapangan. Jangan sampai dugaan pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," tegas Indra.

"Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga wajib memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat," tutupnya. (Red)

Pembangunan Pasar Beringin Jaya Molor Lagi, Proyek Rp46,8 Miliar Belum Tuntas

Pembangunan Pasar Beringin Jaya Molor Lagi, Proyek Rp46,8 Miliar Belum Tuntas.(Ist)

SUNGAI PENUH – Pembangunan Pasar Beringin Jaya di Kota Sungai Penuh kembali menjadi sorotan. Proyek bernilai Rp46,8 miliar yang semula di targetkan rampung pada Agustus 2026 itu hingga pekan pertama November 2026 belum juga di selesaikan, meskipun telah mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan hingga 31 Oktober 2026. 

Proyek yang di kerjakan oleh PT Simensang Sakti Kontrakindo tersebut mulai dilaksanakan pada 22 Oktober 2025. Dengan nilai kontrak mencapai Rp46,8 miliar, pembangunan pasar ini menjadi salah satu proyek infrastruktur berskala besar di Kota Sungai Penuh.

Namun, hingga batas waktu perpanjangan kontrak berakhir, pekerjaan fisik di lapangan masih terlihat belum sepenuhnya rampung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai progres pekerjaan serta penyebab keterlambatan proyek tersebut.

Lihat Video : Wako Alfin Marah Tarif Parkir Mahal Kangkangi Perda

Berdasarkan pantauan media ini pada Senin (9/11/2026), tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terlihat menggelar rapat bersama pihak perusahaan pelaksana. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyelesaian pembangunan Pasar Beringin Jaya.

Dari hasil pantauan di lokasi, masih terdapat sejumlah bagian pekerjaan yang belum selesai. Bahkan, saat pemantauan berlangsung, aktivitas pekerja tidak terlihat di beberapa titik proyek.

Baca Juga: Usai Aksi Damai Berbuah Hasil, Warga Penyengat Olak Silaturahmi dan Ucapkan Terima Kasih kepada Kapolres Muaro Jambi

Selain persoalan keterlambatan, media ini juga menemukan sejumlah bagian bangunan yang diduga mengalami pengurangan volume pekerjaan. Temuan tersebut perlu di klarifikasi dan di verifikasi lebih lanjut oleh pihak pengawas maupun instansi teknis terkait untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan fisik dengan spesifikasi dan dokumen kontrak.

Sebelumnya, Wali Kota Sungai Penuh telah meminta agar pembangunan pasar tersebut segera di selesaikan. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap proyek itu dapat rampung sesuai batas waktu perpanjangan, yakni 31 Oktober 2026. 

Target Molor

Namun, hingga memasuki pekan pertama November 2026, target tersebut belum terealisasi.

Keterlambatan proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini tentu menjadi perhatian publik. Pasalnya, pembangunan pasar tersebut di harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pedagang dan masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian di Kota Sungai Penuh. 

Bacaan Lainnya: Korupsi Pengadaan Bibit Sapi, Mantan Kadis Perkebunan dan Petenakan Muaro Jambi Jadi Tahanan Rumah

Kini, publik menunggu penjelasan dari pihak kontraktor, konsultan pengawas, serta instansi terkait mengenai penyebab keterlambatan, progres pekerjaan, dan tindak lanjut terhadap dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan di lapangan.

Zulkifli aktivis kerinci Sungai Penuh, mengatakan kuat dugaan pekerjaan gak sesuai standar pelaksaan. Menurutnya contoh kecil saja seperti hasil Cor tiang di duga tidak padat sehingga terlihat seperti kelurahan Semen.

Informasi Sebelumnya: Sabtu (26/9/2026)

Tak Mau Molor, Wako Alfin Minta Pembangunan Pasar Beringin Jaya Dipercepat

Wali Kota Sungai Penuh Alfin meninjau progres pembangunan Pasar Beringin Jaya dan meminta pekerjaan segera dipercepat.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., turun langsung mengawal penyelesaian pembangunan Pasar Beringin Jaya. Alfin menegaskan pembangunan pasar tersebut harus di kebut agar segera dapat di manfaatkan masyarakat dan para pedagang.

Alfin bersama Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Feriqo Asya Yogananta, meninjau langsung progres pembangunan Pasar Beringin Jaya, Kota Sungai Penuh, Sabtu (26/9/2026).(Ist)

Wako Alfin bersama Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Feriqo Asya Yogananta, meninjau langsung progres pembangunan Pasar Beringin Jaya, Kota Sungai Penuh, Sabtu (26/9/2026). Peninjauan di lakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target yang telah di tetapkan.

Dalam peninjauan tersebut, Alfin meminta penyedia jasa segera menyusun recovery schedule atau jadwal percepatan pekerjaan yang terukur. Target penyelesaian harus di bagi secara rinci setiap minggu hingga seluruh pekerjaan mencapai 100 persen.

Menurut Alfin, jadwal percepatan tersebut harus menjadi acuan dalam mengejar sisa pekerjaan. Progres pembangunan juga harus dipantau dan di evaluasi secara berkala sehingga setiap tahapan pekerjaan dapat di ketahui perkembangannya.

“Apabila di lakukan addendum, tambahan waktu tersebut harus di sertai strategi percepatan yang jelas dan terukur, sehingga tidak hanya menjadi penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan,” ujar Alfin.

Untuk mengejar sisa pekerjaan, Alfin meminta penyedia jasa menambah sumber daya di lapangan. Penambahan tenaga kerja, penerapan sistem shift, serta pekerjaan lembur menjadi langkah yang di dorong untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.

Selain tenaga kerja, mobilisasi alat dan material juga di minta segera dipercepat. Optimalisasi seluruh sumber daya tersebut di nilai penting agar pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan target penyelesaian dapat di kejar.

Kualitas Pekerjaan dan Keselamatan Kerja Tetap Menjadi Perhatian

Meski meminta percepatan, Alfin mengingatkan agar kualitas pekerjaan dan keselamatan kerja tetap menjadi perhatian. Percepatan pembangunan harus di lakukan dengan strategi yang terukur tanpa mengabaikan standar yang telah di tetapkan.

“Pembangunan Pasar Beringin Jaya ini harus segera di tuntaskan agar dapat di fungsikan sebagai pusat perdagangan modern yang representatif. Kita ingin masyarakat, khususnya para pedagang, segera merasakan manfaat dari pembangunan ini,” katanya.

Peninjauan turut di hadiri Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jambi Kementerian Pekerjaan Umum Edia Putra, serta para kepala OPD terkait. Pemerintah Kota Sungai Penuh selanjutnya akan terus mengawal dan mengevaluasi progres pembangunan Pasar Beringin Jaya hingga pekerjaan dapat di selesaikan.(Red)

(Red)

Korupsi Pengadaan Bibit Sapi, Mantan Kadis Perkebunan dan Petenakan Muaro Jambi Jadi Tahanan Rumah

Ilustrasi: salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan bibit sapi di muaro Jambi.(adz) 

MUARO JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten MUARO JAMBI tahun anggaran 2024 kembali menjadi perhatian. Mantan Kepala Disbunnak berinisial AR yang sebelumnya belum memenuhi panggilan penyidik, kini telah menjalani penahanan.

Namun, ada hal berbeda dalam proses penahanan tersebut: AR tidak ditempatkan di rumah tahanan, melainkan menjalani tahanan rumah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi mengabulkan permohonan AR untuk menjalani penahanan di rumah selama 20 hari ke depan. Camilan Jambi

Permohonan itu diajukan dengan alasan kondisi kesehatan dan kebutuhan menjalani pengobatan. Kepastian mengenai status penahanan tersebut disampaikan Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Muaro Jambi, Hendrik Fayol, Rabu 11 November 2026.

Baca Juga: Usai Aksi Damai Berbuah Hasil, Warga Penyengat Olak Silaturahmi dan Ucapkan Terima Kasih kepada Kapolres Muaro Jambi

Ia menjelaskan, AR akhirnya memenuhi panggilan kedua penyidik pada 3 November lalu dan bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Menurut Fayol, setelah memenuhi panggilan penyidik, AR mengajukan permohonan agar penahanannya dilaksanakan di rumah karena harus menjalani pengobatan. 

"Beliau kooperatif. Beliau mengajukan permohonan untuk tahanan rumah karena alasan menjalani pengobatan. Kami mengabulkan permohonan beliau untuk ditahan di rumah selama 20 hari ke depan dan wajib lapor seminggu sekali," kata Fayol.

Dengan keputusan tersebut, AR tetap berstatus sebagai tahanan, meskipun lokasi penahanannya bukan di rumah tahanan negara. Ia juga diwajibkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan penyidik, termasuk melaksanakan wajib lapor satu kali dalam sepekan.

Perubahan lokasi penahanan ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara pengadaan bibit sapi yang menyeret dua orang tersangka. Selain AR, Kejari Muaro Jambi sebelumnya telah menetapkan YF, pihak penyedia dari CV Fathan Jaya Utama, sebagai tersangka. Camilan Jambi

Kejari Muaro Jambi memastikan penyidikan terhadap AR dan YF terus berjalan. Keduanya diduga memiliki keterlibatan dalam penyimpangan kegiatan pengadaan bibit sapi yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Fayol menjelaskan, AR diduga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya dalam kegiatan pengadaan. Sementara itu, YF selaku pihak penyedia diduga turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai menyalahi ketentuan.

Baca Juga:Ini Daftar Lengkap 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Ada Dewan dari Jambi Juga?

"Dua orang ini memang berperan sebagai pelaksana penyelewengan yang merugikan negara," sampainya. Perkara ini bermula dari proyek pengadaan bibit sapi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2024. Camilan Jambi

Kegiatan tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Namun, dalam proses penyidikan, proyek itu diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara, kegiatan pengadaan tersebut disebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp400 juta. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perkara yang kini tengah disiapkan untuk memasuki tahap persidangan.

Meski demikian, dugaan penyimpangan dan peran masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan. Sebelum akhirnya menjalani penahanan rumah, AR sempat belum memenuhi panggilan penyidik Kejari Muaro Jambi.

Saat itu, AR disebut tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi. Sementara itu, YF yang lebih dahulu memenuhi proses penanganan perkara telah dilakukan penahanan setelah penetapan tersangka. Camilan Jambi

Kejari Muaro Jambi mengumumkan penetapan AR dan YF sebagai tersangka pada 20 Oktober lalu. Pengumuman tersebut disampaikan langsung Kepala Kejari Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol.

Dengan terpenuhinya panggilan penyidik oleh AR dan dilaksanakannya penahanan rumah, penanganan perkara kini diarahkan pada penyelesaian pemberkasan. Kejari menyatakan proses hukum terhadap kedua tersangka tetap berlanjut.

Kasi Pidsus Kejari Muaro Jambi, Hendrik Fayol, menyebut penyidik menargetkan pemberkasan perkara segera rampung. Setelah berkas dinyatakan siap, perkara dugaan korupsi pengadaan bibit sapi tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Camilan Jambi. 

Kronologis Sebelumnya:

Selasa, 20 Oktober 2026

Kejaksaan Negeri Muaro Jambi resmi menetapkan mantan Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Muaro Jambi, AR, serta Direktur CV Fathan Utama Jaya, YF, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi Jantan dan Betina Tahun Anggaran 2024. Penetapan tersangka ini ditindaklanjuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka YF selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi guna mempercepat proses hukum serta kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan AR belum memenuhi panggilan penyidik karena sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Raden Mattaher.

​Kasus ini berawal dari kegiatan pengadaan bibit sapi senilai Rp1,55 miliar yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Muaro Jambi TA 2024. Dalam prosesnya, penyidik menemukan indikasi kesepakatan terselubung (commitment fee) sebesar 15% antara kedua tersangka sebelum proyek diumumkan, penyerahan pekerjaan yang tidak sesuai volume hingga melibatkan pihak ketiga secara tidak resmi, pembuatan dokumen manipulatif bertanggal mundur (backdate), hingga pencairan anggaran 100% sebelum bibit sapi diserahkan seluruhnya kepada kelompok tani penerima. Berdasarkan hasil audit bersama Inspektorat Daerah, penyimpangan ini menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp423.699.340,00.

Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol, S.H. M.Hum mengatakan, penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti. Bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, serta hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Menurutnya, penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit sapi tersebut. Kejaksaan juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.

(ADZ/MPC)

Ini Daftar Lengkap 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Ada Dewan dari Jambi Juga?

Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).(Ant)

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan dari delapan fraksi tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul dihitung berdasarkan surat yang telah ditandatangani masing-masing anggota.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Berikutnya, Fraksi NasDem dengan 19 anggota. Fraksi PKB dan Demokrat masing-masing mengusulkan 18 anggota, disusul PDIP dengan 14 anggota.

Sementara Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota. Adapun Fraksi PAN diwakili satu anggota.

Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan

Berikut daftar lengkap 120 anggota DPR yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran:

Fraksi PDIP — 14 Anggota

Harris Turino (A-208), Dapil Jawa Tengah IX

Bonnie Triyana (A-232), Dapil Banten I

I Wayan Sudirta (A-238), Dapil Bali

Andreas Eddy Susetyo (A-220), Dapil Jawa Timur V

Dede Indra Permana (A-210), Dapil Jawa Tengah X

Sturman Panjaitan (A-173), Dapil Kepulauan Riau

Selly A. Gantina (A-185), Dapil Jawa Barat VIII

TB Hasanuddin (A-186), Dapil Jawa Barat IX

Sofyan Tan (A-156), Dapil Sumatera Utara I

Ina Ammania (A-217), Dapil Jawa Timur VIII

I Nyoman Parta (A-263), Dapil Bali

Mufti Anam (A-215), Dapil Jawa Timur II

Edi Purwanto (A-165), Dapil Jambi

Adian Napitupulu (A-181), Kabupaten Bogor

Fraksi Golkar — 11 Anggota

1. Ahmad Doli Kurnia (A-272)

2. Ahmad Irawan (A-327)

3. Robert Joppy Kardinal (A-365)

4. Abraham Sridjaya (A-291)

5. Umbu Kabunang (A-343)

6. Hetifah Sjaifudian (A-352)

7. Bambang Patijaya (A-289)

8. Andhika Satya W (A-311)

9. Eric Hermawan (A-353)

10. Karmila Sari (A-278)

11. Atalia (A-291)

*Nama tambahan dalam daftar: Bias Layar dan Samsul Bahri Tiyong.

Fraksi NasDem — 19 Anggota

Sugeng Suparwoto

Muslim Ayub

Yoyok Riyo

Charles Meikyansah

Syarif Abdullah

Gulam Mahfud Sarom

Fauzi Amro

Habibur Rochman

Ujang Bey

Asep Wahyu

Tonny Tesar

Rajiv

Ananda Tohpati

Arif Rahman

Martin Manurung

Rudianto Lallo

Mori Hanafi

Nabil Husein

Amelia Anggraini

Fraksi PKB — 18 Anggota

Muhammad Khozin (A-45)

Rico Alviano (A-05)

A. Iman Sukri (A-50)

Abdullah (A-33)

Rina Sa'adah (A-25)

Daniel Johan (A-63)

Imas Aan Ubudiah (A-26)

Kaisar Abu Hanifah (A-38)

Indrajaya (A-68)

Eva Monalisa (A-31)

Fauqi Hapidekso (A-28)

Marwan Ja’far (A-30)

Usman Husein (A-62)

Ali Ahmad (A-47)

Jaelani (A-67)

Bertu Merlas (A-10)

Ratna Juwita (A-54)

Syamsu Rizal (A-65)

Fraksi PKS — 28 Anggota

Mardani Ali Sera (A-447)

Muhammad Kholid (A-458)

Rahmat Saleh (A-439)

Riyono (A-475)

Hamid Noor Yasin (A-465)

Nasir Jamil (A-436)

Sukamta (A-471)

Syahrul Aidi Maazat (A-442)

Kurniasih Mufidayati (A-450)

Netti Prasetiyani (A-460)

Ledia Hanifa (A-452)

Yanuar Arif Wibowo (A-468)

Gamal Albinsaid (A-474)

Johan Rosihan (A-479)

Abdul Hadi (A-480)

Junaidi Auly (A-446)

Reni Astuti (A-472)

Achmad Ru’yat (A-456)

Abdul Fikri Faqih (A-469)

Ghufron (A-435)

Slamet (A-455)

Rizal Bawazier (A-470)

Adang Darajatun (A-451)

Ahmad Heryawan (A-453)

Ateng Sutisna (A-461)

Izzuddin Alqassam Kasuba (A-480)

Muhammad Haris (A-464)

Askweni (A-444)

Fraksi PAN — 1 Anggota

Sarifuddin Sudding

Fraksi Demokrat — 18 Anggota

Benny K. Harman (A-569), Dapil Nusa Tenggara Timur

Hinca Panjaitan XIII (A-539), Dapil Sumatera Utara

H. T. Ibrahim (A-536), Dapil Aceh

Bambang Purwanto (A-571), Dapil Kalimantan Tengah

Anton S. Sukartono (A-551), Dapil Jawa Barat

Mulyadi (A-540), Dapil Sumatera Barat

Andi Muzakkir (A-575), Dapil Sulawesi Selatan

Wahyu Sanjaya (A-533), Dapil Sumatera Selatan

M. Lokot Nasution (A-537), Dapil Sumatera Utara

Nanang Samodra (A-568), Dapil Nusa Tenggara Barat

Marwan Cik Hasan (A-546), Dapil Lampung

E. Herman Khaeron (A-553), Dapil Jawa Barat

Lucy Kurniasari (A-559), Dapil Jawa Timur

Wastam (A-558), Dapil Jawa Tengah

Achmad (A-541), Dapil Riau

Dede Yusuf (A-549), Dapil Jawa Barat

Raja Faisal (A-554), Dapil Jawa Tengah

Iman Adinugraha (A-550), Dapil Jawa Barat

Fraksi Gerindra — 11 Anggota

Azis Subekti

Longki Djanggola

Rahmawati

Darori Wonodipuro

La Tinro La Tunrung

Endro Hermono

Abdul Wachid

Martin Tumbelaka

Muhammad Husni

Azikin Solthan

Bahtra Banong

(Editor: Aldie Prasetya / Source: Kumparan)

Usai Aksi Damai Berbuah Hasil, Warga Penyengat Olak Silaturahmi dan Ucapkan Terima Kasih kepada Kapolres Muaro Jambi

 

Merdekapost.com - Kelompok Warga Masyarakat Desa Penyengat Olak menggelar silaturahmi dengan Kapolres Muaro Jambi, AKBP Bayu Noormansyah, di Aula Mapolres Muaro Jambi, Rabu (11/11/2026) pukul 13.00 WIB.

Pertemuan tersebut menjadi momen penuh keakraban sekaligus bentuk ungkapan terima kasih dan apresiasi warga kepada Kapolres Muaro Jambi beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah mengawal dan menjaga keamanan selama berlangsungnya aksi damai masyarakat Desa Penyengat Olak.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan apresiasi atas pelayanan kepolisian yang dinilai baik dan humanis, mulai dari pengamanan hingga pengawalan aksi damai yang akhirnya membuahkan hasil dengan dikabulkannya tuntutan masyarakat.

Ketua Kelompok Warga Masyarakat Desa Penyengat Olak, Eri, yang akrab disapa Kapten Eri, secara langsung menyampaikan ucapan terima kasih di hadapan Kapolres dan jajaran.

Ia mengatakan, masyarakat Desa Penyengat Olak sangat mengapresiasi peran Polda Jambi, khususnya Polres Muaro Jambi, yang telah mengawal aksi damai penutupan stockpile pasir milik CV Lintas Makmur Sejahtera di RT 03 Desa Penyengat Olak pada Senin, 26 Oktober 2026 lalu.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bayu, Kapolres Muaro Jambi beserta jajaran, sudah mengawal aksi damai sampai aspirasi kami dikabulkan," kata Kapten Eri.

Sebagai bentuk rasa syukur, kebersamaan, dan ungkapan terima kasih, warga juga membawa berbagai makanan secara sukarela. Makanan tersebut masing-masing dipersiapkan dari rumah untuk dinikmati bersama dalam suasana penuh kekeluargaan.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut warga juga memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-43 kepada Kapolres Muaro Jambi, AKBP Bayu Noormansyah.

Sementara itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Bayu Noormansyah bersama jajaran menyambut hangat kedatangan perwakilan masyarakat. Ia menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian warga yang telah datang secara langsung untuk bersilaturahmi.

Kapolres juga berharap hubungan baik antara masyarakat dan Polri, khususnya Polres Muaro Jambi, dapat terus terjaga. Menurutnya, komunikasi dan hubungan yang harmonis antara kepolisian dengan masyarakat merupakan hal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Usai penyampaian ucapan terima kasih dan sambutan dari Kapolres, kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama antara Kapolres Muaro Jambi beserta jajaran dan warga Desa Penyengat Olak. 

Suasana keakraban semakin terasa ketika seluruh peserta menikmati hidangan yang dibawa sendiri oleh warga secara sukarela dari rumah masing-masing.

Momen makan bersama tersebut menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, dan kekeluargaan antara masyarakat dengan jajaran kepolisian. Tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mempererat hubungan emosional serta membangun komunikasi yang baik antara warga dan Polri.

Turut mendampingi Kapolres dalam kegiatan tersebut Wakapolres Muaro Jambi Kompol Aroni Chandra beserta jajaran.

Silaturahmi ini menjadi gambaran bahwa penyampaian aspirasi masyarakat dan pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan beriringan dengan mengedepankan komunikasi, pendekatan humanis, serta semangat kebersamaan.(*)

Kobarkan Semangat Kepahlawanan, Kakankemenag Kerinci Dorong ASN Berintegritas dan Bergerak Nyata

HARI PAHLAWAN: Kobarkan Semangat Pahlawan, Kakankemenag Kerinci Dorong ASN Berintegritas dan Bergerak Nyata.(Istimewa)

Kerinci, Merdekapost.com – Semangat kepahlawanan tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengabdian. Pesan inilah yang mengemuka dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang digelar keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci di halaman Kantor PLHUT, Selasa (10/11/2026).

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, H. Pahrizal, S.Ag., M.M., bertindak sebagai pembina upacara, diikuti Plt. Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi dan Penyelenggara Zawa, Pengawas Madrasah dan PAIS, Kepala KUA, Kepala Madrasah, penghulu, penyuluh, serta ASN dan Non-ASN.

Dalam amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang dibacakan oleh Kakankemenag, ditegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi generasi masa kini untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa.

“Para pahlawan telah meninggalkan teladan tentang keberanian, pengabdian, persatuan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa,” demikian pesan dalam amanat Menteri Sosial.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa perjuangan masa kini tidak lagi diwujudkan melalui peperangan, melainkan melalui kerja sungguh-sungguh, pendidikan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan kepedulian terhadap sesama.

Baca Juga: 

Kompak! Wako Alfin dan Bupati Monadi Ziarah Makam Pahlawan, Teguhkan Semangat Kepahlawanan

“Tidak semua orang harus melakukan hal yang sama. Setiap orang dapat mengambil bagian sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya, melalui pekerjaan, pengabdian, karya, maupun kepedulian kepada lingkungan dan sesama,” demikian salah satu penegasan dalam amanat tersebut.

Pesan ini menjadi pengingat bahwa setiap ASN memiliki ruang untuk menjadi pahlawan di bidang tugasnya masing-masing, dengan bekerja profesional, menjaga kepercayaan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Usai upacara, Kakankemenag Kerinci langsung menyampaikan arahan strategis kepada seluruh jajaran. Salah satu perhatian utamanya adalah percepatan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) yang menjadi perhatian serius Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Ia meminta seluruh satuan kerja, terutama para Kepala Madrasah, untuk meningkatkan keseriusan, memperkuat koordinasi, dan segera menuntaskan komponen serta eviden yang menjadi kebutuhan penilaian.

Baca Juga: 68 Tahun Kabupaten Kerinci: Menggali Potensi, Merawat Tradisi, Membangun Generasi, Menggerakkan Ekonomi

Kakankemenag mengingatkan agar seluruh persiapan tidak dilakukan secara mendadak. Setiap satker harus memastikan dokumen pendukung tersedia dan siap, sehingga proses submit dapat dilaksanakan sebelum batas akhir.

“Keseriusan kita semua sangat dibutuhkan. Jangan menunggu mendekati batas akhir baru bergerak. Saya minta seluruh Kepala Madrasah mempersiapkan progres PMPZI secara maksimal, berkoordinasi, dan memastikan seluruh kebutuhan sudah siap untuk kita submit tepat waktu,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa PMPZI bukan sekadar mengejar kelengkapan administrasi, tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun birokrasi yang bersih, berintegritas, akuntabel, dan semakin berkualitas dalam melayani masyarakat.

Tak kalah penting, Kakankemenag juga mengingatkan agenda visitasi Tim Komisi Informasi Provinsi Jambi yang dijadwalkan pada 26 November 2026, apabila tidak ada perubahan jadwal.

Agenda ini menjadi momentum penting bagi Kankemenag Kerinci dalam menunjukkan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, seluruh jajaran diminta memberikan dukungan, memperkuat koordinasi, dan mempersiapkan segala kebutuhan agar pelaksanaan visitasi berjalan optimal.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, H. Pahrizal, S.Ag., M.M.

“Ini merupakan agenda penting bagi kita bersama. Saya mohon doa dan dukungan seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Mari kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, saling mendukung, dan memberikan yang terbaik,” ungkapnya.

Ia berharap semangat kebersamaan seluruh jajaran menjadi kekuatan dalam menghadapi agenda tersebut, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan informasi yang transparan, responsif, dan bertanggung jawab.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ada pesan kuat yang harus dibawa pulang oleh setiap ASN: perjuangan hari ini adalah tentang keberanian untuk berbenah, kesungguhan dalam bekerja, dan kesediaan memberikan pelayanan terbaik.

Semangat itu pula yang harus tercermin dalam percepatan PMPZI dan penguatan Keterbukaan Informasi Publik. Keduanya membutuhkan kerja sama, tanggung jawab, dan komitmen seluruh jajaran.

Dari halaman PLHUT Kerinci, semangat kepahlawanan kembali diteguhkan. Kini saatnya melanjutkan perjuangan melalui pengabdian, memperkuat integritas, dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. (Adz/Sumber: Humas Kemenag Kerinci)

Kompak! Wako Alfin dan Bupati Monadi Ziarah Makam Pahlawan, Teguhkan Semangat Kepahlawanan

SUNGAI PENUH – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026, Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., bersama Bupati Kerinci Monadi kompak menghadiri ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Semumu, Kabupaten Kerinci, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si. Ziarah tersebut dihadiri Wakil Bupati Kerinci H. Murison, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Kapolres Kerinci, Dandim 0417/Kerinci, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Ketua TP-PKK Kabupaten Kerinci, GOW, DWP, para veteran, perwakilan BUMN dan BUMD, serta sejumlah undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan doa, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, kemudian dilanjutkan peletakan karangan bunga di Monumen Tugu Pahlawan oleh Wali Kota Sungai Penuh Alfin bersama Bupati Kerinci Monadi sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa.

Baca Juga: 68 Tahun Kabupaten Kerinci: Menggali Potensi, Merawat Tradisi, Membangun Generasi, Menggerakkan Ekonomi

Usai upacara penghormatan, seluruh peserta mengikuti prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Prosesi diawali oleh Wali Kota Alfin dan Bupati Monadi, kemudian diikuti oleh seluruh tamu undangan yang hadir.

Setelah itu, rombongan melanjutkan ziarah ke makam Pahlawan Kerinci-Jambi, Depati Parbo, di Desa Lolo Gedang, Kabupaten Kerinci. Upacara di lokasi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh Alfin dan diikuti Bupati Kerinci, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Ketua TP-PKK Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, unsur Forkopimda, jajaran OPD, tokoh masyarakat, serta para pelajar.

Di makam Depati Parbo, seluruh peserta kembali mengheningkan cipta, memanjatkan doa, dan melakukan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan daerah yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa.

Baca Juga: Wako Alfin Pimpin Ziarah Ke Makam Alm Fauzi Siin, Tokoh Pendiri Kota Sungai Penuh

Di sela-sela kegiatan, Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., mengatakan bahwa ziarah makam pahlawan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada seluruh generasi penerus.

“Semangat para pahlawan harus terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi kita untuk bekerja dengan tulus, menjaga persatuan, serta terus membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Nilai kepahlawanan harus diwariskan kepada generasi muda agar mereka mencintai bangsa dan daerahnya,” ujar Alfin.

Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa perjuangan saat ini diwujudkan melalui pengabdian, kerja sama, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Baca Juga: Hadir di Tengah Warga Tertimpa Musibah, Monadi dan Murison Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

“Jasa para pahlawan tidak akan pernah bisa dibalas. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan cita-cita mereka melalui kerja nyata, memperkuat persatuan, serta membangun Kerinci dan Sungai Penuh agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semangat kepahlawanan harus menjadi fondasi dalam setiap langkah pembangunan,” kata Monadi.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 melalui kegiatan ziarah makam ini menjadi simbol penghormatan atas jasa para pejuang sekaligus mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta melanjutkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.(Adz)

68 Tahun Kabupaten Kerinci: Menggali Potensi, Merawat Tradisi, Membangun Generasi, Menggerakkan Ekonomi

68 Tahun Kabupaten Kerinci: Menggali Potensi, Merawat Tradisi, Membangun Generasi, Menggerakkan Ekonomi.(iST)

KERINCI - Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Kabupaten Kerinci menjadi saat istimewa untuk merefleksikan perjalanan pembangunan, memperkuat kebersamaan, serta meneguhkan komitmen dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Kerinci, Senin (9/11/2026), bersama Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H, Bupati Kerinci Monadi, S.Sos, M.Si, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi menggali potensi daerah, menjaga kekayaan tradisi dan budaya, membangun generasi berkualitas, serta menggerakkan ekonomi demi masa depan Kerinci yang lebih baik.

Kerinci Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera bukan sekadar cita-cita, tetapi tekad dan kerja bersama yang harus terus diwujudkan.

Mari seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, jadikan momentum HUT ke-68 ini sebagai semangat untuk memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, melestarikan adat dan budaya, serta mengambil bagian aktif dalam setiap upaya pembangunan. Mulai dari lingkungan terkecil, mari berkontribusi dengan karya, gagasan, dan tindakan nyata.

Kerinci adalah rumah kita bersama. Kemajuan Kerinci adalah tanggung jawab kita bersama. Saatnya bersatu, bergerak, dan bergotong royong membangun Kerinci yang lebih baik untuk generasi hari ini dan masa depan. 

Dirgahayu ke-68 Kabupaten Kerinci

Menggali Potensi, Merawat Tradisi, Membangun Generasi dan Menggerakkan Ekonomi Menuju Kerinci Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

Hiburan Rakyat, 68 Tahun Kabupaten Kerinci, Rentak Kudo Kulabu dan PINK Bikin Tambah Meriah

Hiburan Rakyat, 68 Tahun Kabupaten Kerinci, Rentak Kudo Kulabu dan PINK Bikin Tambah Meriah.(ist)

Kerinci, Merdekapost - Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati Lapangan Kantor Bupati Kerinci dalam kemeriahan Hiburan Rakyat Kolaborasi Akbar, Selasa malam (10/11/2026), sebagai bagian dari perayaan HUT ke-68 Kabupaten Kerinci.

Didampingi Wakil Bupati H. Murison, Bupati Kerinci Monadi hadir dan membaur bersama masyarakat dalam suasana penuh keakraban dan kegembiraan. 

Tidak ada sekat, semua larut dalam semangat kebersamaan untuk merayakan hari jadi Kabupaten Kerinci tercinta.

Baca Juga: Hadir di Tengah Warga Tertimpa Musibah, Monadi dan Murison Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

Lebih dari sekadar hiburan, kegiatan ini menjadi panggung untuk menghidupkan kembali kesenian dan tradisi daerah melalui kolaborasi Rentak Busamo Kudo Kelabu dan Rentak Busamo Kudo Pink.

Semarak perayaan juga dirasakan para pelaku UMKM. 

Lapak-lapak usaha lokal turut dipadati pengunjung, menghadirkan peluang ekonomi dan menggerakkan roda usaha masyarakat.

Baca Juga: Wako Alfin Pimpin Ziarah Ke Makam Alm Fauzi Siin, Tokoh Pendiri Kota Sungai Penuh

Inilah makna perayaan yang sesungguhnya: menghadirkan kebahagiaan, mempererat persaudaraan, melestarikan budaya, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kerinci kuat karena kebersamaan. Budaya hidup karena dilestarikan. Ekonomi tumbuh ketika UMKM diberi ruang untuk berkembang.

Mari terus jaga kekompakan, cintai budaya daerah, bangga menggunakan produk lokal, dan bersama-sama membangun Kabupaten Kerinci yang lebih maju dan sejahtera.

Dirgahayu ke-68 Kabupaten Kerinci, Sekepal Tanah Surga, Negeri Seribu Budaya.(Adz)