 |
| Pesan Profesor Jafar Ahmad dalam Pengukuhan Guru Besar, Negara Harus Kuat, Kekuasaan Harus Diawasi! (adz) |
Kerinci, Merdekapost.com – Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Prof. Dr. H. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Politik dan Sosial Budaya. Pengukuhan berlangsung khidmat di Aula Kampus IAIN Kerinci, Sabtu (21/11/2026), dihadiri Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Murison, para dekan, akademisi, serta sejumlah tamu undangan.
Momentum akademik tersebut tidak sekadar menjadi penanda pencapaian tertinggi dalam karier seorang akademisi, tetapi juga membawa pesan penting tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Benevolent Leviathan: Rekonstruksi Kekuasaan Negara dan Kepemimpinan Masa Depan,” Prof. Jafar Ahmad menawarkan gagasan tentang negara yang kuat, efektif dalam mengambil keputusan, tetapi tetap berpijak pada nilai moral, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: Mantan Kajari Sungai Penuh Turut Hadir di Bunga Desa Muara Hemat, Monadi dan Romy Terlihat Dekat dan Akrab
Menurutnya, negara tidak cukup hanya memiliki kekuatan administratif dan stabilitas politik. Kekuasaan juga harus memiliki orientasi moral yang jelas, yakni untuk siapa dan demi kepentingan apa kekuasaan itu dijalankan.
“Negara yang kuat tidak cukup hanya efektif secara administratif dan stabil secara politik; negara juga harus memiliki orientasi moral yang jelas mengenai untuk siapa kekuasaan dijalankan,” tulis Jafar dalam naskah orasinya.
Negara Harus Kuat, tetapi Kekuasaan Tidak Boleh Tanpa Batas
Dalam gagasan Benevolent Leviathan, Jafar menekankan bahwa Indonesia membutuhkan negara yang memiliki kapasitas kuat untuk mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan publik, serta melindungi kepentingan masyarakat.
Namun, kekuatan negara tidak boleh menjadi alasan bagi pemusatan kekuasaan yang tidak terkendali.
Menurutnya, negara yang kuat dan demokratis bukanlah dua konsep yang saling bertentangan. Pemerintah harus mampu bertindak efektif, tetapi pada saat yang sama memiliki institusi yang berfungsi mengawasi, mengoreksi, dan memastikan setiap tindakan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.
“Indonesia membutuhkan negara yang memiliki kapasitas untuk bertindak, tetapi juga memiliki institusi yang mampu membatasi, mengoreksi, dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut,” demikian disampaikan dalam naskah orasinya.
Baca Juga: Prabowo ke Jambi, Inilah 5 Proyek Strategis Ratusan Miliar yang Siap Tampil
Gagasan tersebut menempatkan efektivitas pemerintahan dan demokrasi sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan. Negara tidak boleh lemah dalam menghadapi persoalan masyarakat, tetapi juga tidak boleh menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.
Jafar juga menegaskan bahwa konsep negara yang berorientasi pada kebajikan bukan berarti pemerintah harus bersikap lunak terhadap pelanggaran.
Negara tetap dituntut tegas menghadapi korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kekerasan, diskriminasi, serta berbagai tindakan yang merugikan kepentingan publik.
Namun, ketegasan harus dijalankan berdasarkan hukum dan prosedur yang adil. Kekuasaan tidak boleh dijadikan instrumen untuk melindungi kepentingan penguasa, melainkan harus digunakan untuk menjaga kepentingan masyarakat.
Dalam perspektif tersebut, negara hukum tidak hanya dituntut mampu menegakkan aturan, tetapi juga memastikan aturan diterapkan secara konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Jafar turut menyoroti pentingnya membangun institusi yang kuat dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemimpin yang baik harus memiliki visi, keberanian, integritas, kemampuan membaca situasi, serta kecakapan mengambil keputusan dalam menghadapi persoalan kompleks.
Namun, kualitas seorang pemimpin tidak boleh menjadi satu-satunya penopang keberlangsungan pemerintahan.
Sistem yang dibangun harus tetap berjalan, pelayanan publik tetap terjaga, dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi meskipun kepemimpinan berganti.
“Kepemimpinan yang baik justru harus mampu membangun sistem yang tetap bekerja, menjaga kualitas pelayanan, dan melindungi kepentingan masyarakat ketika pemimpin tersebut tidak lagi memegang jabatan,” tulisnya.
Pesan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari apa yang dilakukan selama menjabat, tetapi juga dari sistem dan institusi yang diwariskan setelah masa kepemimpinannya berakhir.
Prof. Jafar berharap gagasan yang disampaikannya tidak hanya berhenti di ruang akademik, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi para pemegang kekuasaan, mulai dari Presiden hingga kepala daerah.
Ia menilai pentingnya ruang dialog antara ilmuwan dan praktisi pemerintahan agar kebijakan publik tidak hanya berangkat dari kepentingan politik, tetapi juga didukung pemikiran akademik, kajian, dan pertimbangan yang matang.
Jafar mengakui dirinya bergelut di bidang politik, tetapi bukan seorang politisi
Menurutnya, ilmuwan politik memiliki peran untuk mengkaji bagaimana kekuasaan seharusnya diatur, dijalankan, dan diarahkan agar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
“Sungguh indah jika para pemegang kekuasaan bersedia duduk berdampingan dengan para ilmuwan, berdiskusi, dan bersama-sama menemukan jalan yang perlu ditempuh dalam menjalankan kekuasaan,” tulisnya.
Jafar Ahmad merupakan doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya dengan penelitian yang menyoroti politik dinasti dan orang kuat lokal di Jambi.
Pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Sosial Budaya menjadi momentum bagi perjalanan akademiknya sekaligus memperkuat kontribusi pemikiran tentang tata kelola negara, kepemimpinan, demokrasi, dan masa depan institusi publik.
Melalui gagasan Benevolent Leviathan, Prof. Jafar mengingatkan bahwa negara tidak cukup hanya memiliki kekuasaan, pemimpin tidak cukup hanya memiliki keberanian, dan institusi tidak cukup hanya berdiri secara formal.
Kekuasaan harus mampu bekerja, bersedia diawasi, berpihak pada keadilan, serta meninggalkan sistem yang tetap melayani masyarakat meskipun pemimpin telah berganti.
Sebuah gagasan yang tidak hanya relevan di ruang akademik, tetapi juga menjadi refleksi bagi siapa pun yang menjalankan kekuasaan dan memegang amanah publik.(Adz)