Merdekapost.com

BGN Tegaskan SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional SPPG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (Instagram/@badangizinasional.ri)

MERDEKAPOST.COM - Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) menjadi syarat mutlak bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk beroperasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan, SLHS tidak boleh dipandang sebagai formalitas atau sekadar persyaratan administratif.

Dikatakan Sudaryono sertifikasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bahwa dapur yang melaksanakan MBG benar-benar memenuhi standar kebersihan, higienitas, dan sanitasi sebelum memberikan makanan kepada penerima manfaat.

"SLHS ini bukan syarat administrasi, melainkan ini syarat mutlak," ucap Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

Bagi SPPG yang telah beroperasi tetapi belum memiliki SLHS, BGN memberikan batas waktu terakhir hingga tanggal 10 Agustus 2026 untuk segera melengkapi proses sertifikasinya.

"Kami memberikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 Agustus untuk melengkapi SLHS ini, diurus di dinas kesehatan masing-masing kabupaten dan kota," ujarnya.

Ia menambahkan, penilaian terhadap kelayakan higienitas dan sanitasi menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan operasional sebuah SPPG. Apabila dapur MBG dinyatakan tidak layak, maka operasionalnya tidak dapat dilanjutkan.

"Kalau layak, satu. Kalau tidak layak, ya memang nol. Jadi, mau sebagus apapun, ternyata secara higienis dan sanitasinya kemudian tidak layak, maka harus ditangguhkan permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen," tuturnya.

Langkah tegas tersebut, lanjut dia, dilakukan karena SLHS berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan, serta keselamatan penerima manfaat Program MBG.

HiNgga saat ini, BGN telah menerima laporan mengenai sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

BGN akan melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi masing-masing dapur sebelum menentukan SPPG yang harus dihentikan secara permanen.

Di sisi lain, BGN memahami bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kecepatan pelayanan dan respons antarwilayah yang dapat mempengaruhi proses penerbitan sertifikat.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BGN telah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah agar memberikan asistensi dan membantu proses administrasi apabila diperlukan oleh pengelola SPPG dalam memenuhi persyaratan pengurusan SLHS.

"Jadi, saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di dinas kesehatan masing-masing kabupaten dan kota," katanya.

Sebagai informasi, kasus kejadian fatal keracunan MBG masih terjadi di berbagai daerah, terakhir di Semarang, Jawa Tengah; Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua; hingga Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

BGN telah mencopot kepala SPPG di Kabupaten Jayapura serta masih menginvestigasi penyebab kejadian fatal di daerah-daerah tersebut.(adz)

Akhirnya NY (48) Warga Sungai Deras Kerinci Korban KDRT Meninggal Dunia, Menyusul Sang Suami yang Akhiri Hidup di Pohon Cengkeh

Kerinci, Merdekapost.com - NY (48), warga Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, yang diduga menjadi korban KDRT pada Senin malam (10/8/2026) akhirnya meninggal dunia.

NY sempat dilarikan ke RSU MHA Thalib Sungai Penuh untuk mendapatkan perawatan.

Namun, sekitar pukul 06.30 WIB, Selasa (11/8/2026), NY dinyatakan meninggal dunia.

Jenazah NY kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Sungai Deras. Sementara itu, suami korban yang dilaporkan meninggal dunia di pohon cengkeh dimakamkan di Koto Majidin, di rumah kerabatnya.

Peristiwa ini tentu saja menjadi duka mendalam sekaligus pengingat bahwa persoalan dalam rumah tangga tidak seharusnya diselesaikan dengan kekerasan.

Kronologis Kejadian Konflik Keluarga yang Berakhir Memilukan

Suasana tenang di Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci berubah menjadi duka pada Senin (10/8/2026) malam. Konflik dalam sebuah keluarga berakhir memilukan dan menyita perhatian warga setempat.

Seorang warga berinisial NY (48) harus menjalani perawatan medis darurat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Sementara itu, sang suami berinisial D (60) ditemukan meninggal dunia di area perkebunan warga beberapa jam setelah peristiwa tersebut terjadi.

Kepedulian Warga Meringankan Musibah

Peristiwa ini bermula sekitar pukul 19.15 WIB. Ketika itu, saksi H (46) dan F (31) mendengar pertengkaran dari dalam rumah korban. Kepedulian tetangga mendorong warga untuk segera mendatangi lokasi guna memastikan keselamatan penghuni rumah.

Mengingat pintu rumah terikat dari dalam dan tidak ada jawaban, warga berinisiatif membuka pintu secara paksa. Di dalam rumah, warga menemukan NY membutuhkan pertolongan medis mendesak, sementara D sudah tidak berada di tempat.

Warga dengan cepat menolong NY dan membawanya ke Rumah Sakit Umum M. Thalib agar segera mendapatkan penanganan medis secara intensif.

Keterangan dari saksi bahwa dirinya mendengar ada keributan antara suami isteri tersebut dari dalam rumah

setelah saksi masuk kerumah tidak ada ditemukan suami korban

Pencarian Keberadaan Suami

Usai membawa korban NY ke rumah sakit, warga bersama petugas kepolisian berupaya mencari keberadaan D untuk dimintai keterangan.

Sekitar pukul 22.15 WIB, tim pencari menemukan D sudah dalam kondisi tidak bernyawa di kawasan perladangan cengkeh milik warga setempat yang berjarak dari rumah korban sekitar 2 km.

Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Very Prasetyawan, mengonfirmasi kabar penemuan tersebut dan menyampaikan bahwa jajaran kepolisian telah menindaklanjuti temuan di lapangan.

Penyelidikan Resmi Kepolisian

Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada secara utuh dan terukur. Tim penyidik telah menghimpun keterangan dari para saksi serta mengamankan area kejadian.

Kepolisian mengajak masyarakat untuk saling merangkul, mendoakan pemulihan korban, serta tidak menyebarkan spekulasi atau gambar yang kurang pantas di media sosial demi menjaga kedamaian dan rasa empati bagi keluarga yang di tinggalkan.

Kepada seluruh masyarakat, mari kita hindari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi persoalan atau konflik keluarga, selesaikan dengan kepala dingin, komunikasi yang baik, dan libatkan pihak yang dapat membantu.(*Red)

DISCLAIMER

Berita ini bersifat informasi dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, melainkan sebagai bentuk penyampaian informasi publik

Kasasi Ditolak Kasus Perusakan Bollard, Fahrudin Akan Laporkan Dinas PUPR Kota Sungai Penuh ke Ombudsman

Fahrudin anggota DPRD Kota Sungai Penuh Fraksi Partai Golkar.(adz)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Perkara dugaan perusakan 10 bollard besi pembatas jalan di depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh yang melibatkan anggota DPRD aktif, Fahrudin, kini memasuki tahap akhir proses hukum.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Fahrudin. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Sungai Penuh memutus Fahrudin wajib memasang kembali 10 bollard yang dirusak serta membayar denda sebesar Rp30 juta.

Putusan tersebut sempat ditindaklanjuti Jaksa Penuntut Umum melalui upaya banding karena vonis pengadilan dinilai lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta Fahrudin dihukum dua tahun penjara. Namun, Pengadilan Tinggi Jambi menolak permohonan banding tersebut.

Fahrudin kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, upaya hukum tersebut juga ditolak.

Dengan ditolaknya kasasi, Fahrudin menyatakan menerima dan siap melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, termasuk memasang kembali 10 bollard dan membayar denda Rp30 juta.

“Saya menerima putusan hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Setelah kewajiban memasang kembali bollard selesai, saya akan menempuh langkah hukum lain dengan melaporkan mantan Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Khaliq Munawar, PPK, PPTK, serta pihak pelaksana CV Abi Mayu ke Ombudsman Perwakilan Jambi,” ujar Fahrudin.

Menurut Fahrudin, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam proses penutupan jalan di kawasan Gedung Nasional.

Ia mempertanyakan dasar administrasi penutupan jalan tersebut. Fahrudin menyebut penutupan jalan diduga tidak didasarkan pada izin Wali Kota Sungai Penuh, melainkan hanya nota dinas dari Dinas PUPR yang menurutnya belum mendapat persetujuan wali kota.

“Menurut saya, nota dinas bukan merupakan produk hukum yang dapat menjadi dasar untuk melakukan penutupan jalan,” tegasnya.

Fahrudin menegaskan, laporan ke Ombudsman akan dilakukan setelah seluruh kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan selesai dilaksanakan.

Langkah tersebut, kata Fahrudin, ditempuh untuk meminta pemeriksaan terhadap aspek administrasi, prosedur, serta legalitas kebijakan penutupan jalan di kawasan Gedung Nasional.

Ia berharap proses di Ombudsman nantinya dapat memberikan kejelasan mengenai dasar dan prosedur administrasi yang digunakan dalam kebijakan penutupan jalan tersebut.(Adz)

Sambut HUT ke-81 RI, Kasat Intelkam Polres Bungo AKP Fajar Nugroho "Kobarkan Semangat Perjuangan yang Tak Pernah Padam"

Kasat Intelkam Polres Bungo AKP Fajar Nugroho

MUARO BUNGO – Menyambut Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Bungo, AKP Fajar Nugroho, menyampaikan pesan mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Hukum Polres Bungo.

Dalam momentum bersejarah tersebut, AKP Fajar Nugroho menegaskan bahwa makna kemerdekaan bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat atas pengorbanan para pahlawan yang harus terus dijaga dan dilanjutkan oleh generasi penerus.

"Kemerdekaan adalah api perjuangan yang tak pernah padam," tegas AKP Fajar Nugroho.

Menurutnya, di era modern saat ini, api perjuangan tersebut diwujudkan melalui semangat menjaga persatuan, ketertiban, serta keamanan masyarakat (kamtibmas) demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera.

Peran serta aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah merupakan wujud nyata mengisi kemerdekaan.

Atas nama Satuan Intelkam Polres Bungo, AKP Fajar Nugroho juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita terus kobarkan semangat kebangsaan, menjaga stabilitas keamanan, dan bersama-sama melangkah menuju masa depan bangsa yang lebih gemilang," pungkasnya.

Sambut HUT RI ke-81, Bandara Depati Parbo Kerinci Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Donor Darah

Sambut HUT RI ke-81, Bandara Depati Parbo Kerinci Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Donor Darah.(Kolase/Istimewa)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Depati Parbo Kerinci menggelar kegiatan sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah pada Selasa (11/8/2026).

Kegiatan kemanusiaan yang mengusung tema kepedulian sesama ini diikuti oleh segenap jajaran pegawai dan staf di lingkungan Bandara Depati Parbo.

Rangkaian acara meliputi pemeriksaan tekanan darah, cek kesehatan mata, pemeriksaan medis umum, hingga pendonoran darah.

Kepala UPBU Depati Parbo, menjadi pendonor pertama yang mendonorkan darahnya dalam aksi sosial tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk teladan serta ajakan nyata kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya dalam membantu ketersediaan stok darah.

"Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial jajaran Bandara Depati Parbo dalam mengisi HUT Kemerdekaan RI ke-81. Setetes darah yang kita sumbangkan sangat berarti untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," ujar Rahmat Subhan Fajri ,S.K.,M.M di sela-sela kegiatan.

Pelaksanaan bakti sosial ini berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme dari seluruh peserta, mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia.(ADZ)

Dorong Brand Pariwisata yang Berdaya Saing, Disparbud Kerinci Bekali 30 Tour Guide

Bupati Monadi membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Tour Guide yang dilaksanakan oleh Disparbud Kerinci bertempat di Villa Weloza, Kamis (6/8/2026).

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Salah satunya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Tour Guide, yang berlangsung di Villa Weloza, Kamis (6/8/2026).

Bupati Kerinci, Monadi membuka langsung kegiatan tersebut. Sebanyak 30 peserta mengikuti Bimtek Tour Guide yang berasal dari berbagai unsur pariwisata, mulai dari pemandu wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha pariwisata. Hingga masyarakat yang bergerak di sektor pariwisata.

Kegiatan ini menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Kerinci, untuk meningkatkan kemampuan para pemandu wisata. Terlebih, kunjungan wisatawan ke Kerinci terus membutuhkan dukungan sumber daya manusia, yang mampu memberikan pelayanan profesional.

Tingkatkan Kompetensi dan Pelayanan Pemandu Wisata

Ketua Panitia Bimtek Tour Guide, Doni Andriatama, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya. Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

Menurutnya, pemandu wisata memiliki peran penting dalam membangun pengalaman wisatawan selama berada di Kerinci.

Karena itu, pemandu wisata tidak cukup hanya memahami lokasi destinasi. Mereka juga perlu memiliki wawasan luas, kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman terhadap budaya lokal. Serta sikap profesional ketika melayani wisatawan.

“Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci. Kita membutuhkan pemandu wisata yang memiliki kompetensi, wawasan, kemampuan komunikasi. Serta sikap profesional sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan,” ujar Doni.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Jamal Penta menjelaskan, Bimtek tersebut memiliki sejumlah tujuan penting.

Pertama, kegiatan ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemandu wisata sesuai dengan standar pelayanan kepariwisataan.

Kedua, kegiatan ini memperkuat kemampuan komunikasi, pelayanan prima. Serta kemampuan peserta dalam menyampaikan interpretasi, mengenai destinasi wisata.

Ketiga, kegiatan ini mendorong lahirnya pemandu wisata yang profesional, beretika, dan memiliki daya saing.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci juga ingin memperkuat pengembangan destinasi wisata Kerinci. Sebagai bagian dari kawasan strategis pariwisata nasional.

Adapun materi Bimtek mencakup kebijakan pembangunan kepariwisataan, teknik kepemanduan wisata, pelayanan prima. Dan komunikasi efektif, pengelolaan perjalanan wisata, hingga keselamatan wisatawan.

Jamal berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan disiplin dan penuh semangat. Dengan demikian, peserta dapat menerapkan ilmu yang mereka peroleh ketika mendampingi wisatawan di berbagai destinasi Kabupaten Kerinci.

“Harapan kami, ilmu yang di peroleh selama Bimtek dapat peserta terapkan. Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, dan ikut memajukan sektor pariwisata Kabupaten Kerinci,” kata Jamal.

Bupati Monadi Dorong Kerinci Bangun Brand Pariwisata

Bupati Kerinci Monadi menegaskan bahwa Kerinci harus mampu membangun sekaligus memasarkan brand pariwisata yang memiliki nilai jual dan daya saing.

Menurut Monadi, pemandu wisata memegang peran penting dalam membangun citra tersebut. Sebab, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga membutuhkan cerita, informasi, pengalaman, dan pelayanan yang berkesan.

Karena itu, Monadi mendorong para tour guide untuk memberikan pelayanan prima serta menyampaikan cerita dan narasi wisata yang menarik.

“Kerinci harus mampu membuat dan menjual brand pariwisata yang memiliki nilai jual dan daya saing yang baik. Hal ini harus mendapat dukungan dari pelaku tour guide melalui pelayanan prima, cerita, dan narasi yang baik,” ungkap Monadi.

Selain itu, Monadi menilai pengembangan pariwisata membutuhkan kolaborasi yang kuat. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, serta pihak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) perlu bergerak bersama.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran besar dalam membangun cerita tentang pariwisata Kerinci. Cerita lokal, budaya, tradisi, sejarah, serta kekayaan alam dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tarik destinasi.

“Semua pihak harus berkolaborasi. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, TNKS, dan yang tidak kalah penting masyarakat. Harus ikut membuat cerita pariwisata Kerinci yang baik,” ujarnya.

Dorong Event Wisata Berkualitas hingga Perbaikan Akses

Selanjutnya, Monadi mendorong Pemerintah Kabupaten Kerinci dan para pelaku pariwisata untuk menghadirkan event wisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bahkan, menurutnya, Kerinci perlu menggelar event pariwisata secara rutin. Jika memungkinkan. Setiap bulan harus ada agenda wisata, yang mampu menarik wisatawan dari luar daerah.

“Kerinci juga harus mampu melaksanakan event-event pariwisata berkualitas. Kapan perlu, setiap bulan ada event pariwisata,” tegasnya.

Namun, pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada promosi dan event. Pemerintah juga perlu terus membenahi berbagai aspek pendukung. Mulai dari pelayanan, akomodasi, keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga sarana dan prasarana publik.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mendorong peningkatan akses menuju Kerinci. Salah satu fokusnya yakni, membuka dan memperkuat akses transportasi udara. Sehingga wisatawan dapat mencapai Kerinci dengan lebih mudah.

Di sisi lain, Monadi juga meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyusun target pendapatan dari sektor pariwisata. Langkah tersebut penting agar pertumbuhan kunjungan wisatawan juga memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan peningkatan kompetensi tour guide, penguatan promosi, penyelenggaraan event berkualitas, kolaborasi lintas sektor. Serta perbaikan infrastruktur dan akses transportasi, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap sektor pariwisata mampu tumbuh lebih kuat.

Pada akhirnya, Kerinci tidak hanya memiliki destinasi wisata yang indah. Tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas, aman, nyaman, dan berkesan bagi setiap pengunjung.(Adz)

Semarak HUT ke-81 RI, DWP Provinsi Jambi Gelar Senam Bersama dan Gerakan Peduli Lingkungan

Merdekapost.com – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi menggelar kegiatan Senam Bersama dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung semangat “DWP Sehat, Semangat Kemerdekaan Menuju Indonesia Emas”. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kantor Gubernur Jambi, Selasa (11/8/2026) pagi.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota DWP Provinsi Jambi dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua DWP Provinsi Jambi, Hj. Iin Kurniasih Sudirman, mengatakan rangkaian kegiatan HUT RI tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga dan perlombaan, tetapi juga dirangkai dengan sejumlah kegiatan yang memiliki nilai kepedulian terhadap lingkungan dan sosial.

“Dalam rangka 17 Agustus 2026, hari ini kami melaksanakan DWP Sehat. Ada senam bersama dan juga berbagai perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Hj. Iin Kurniasih.

Menurutnya, selain kegiatan olahraga, DWP Provinsi Jambi juga melaksanakan gerakan peduli lingkungan melalui penanaman pohon di lingkungan perkantoran. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong penghijauan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Hj. Iin Kurniasih menjelaskan, gerakan penghijauan tersebut sejalan dengan semangat eco technology dan upaya menjaga lingkungan, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin panas.

“Yang kedua, kami juga melakukan DWP Hijau dengan menanam pohon di lingkungan kantor. Ini merupakan bagian dari kepedulian kami terhadap lingkungan dan gerakan penghijauan, apalagi saat ini kondisi cuaca cukup panas,” jelasnya.

Tidak berhenti pada penghijauan, lanjut Hj. Iin, DWP Provinsi Jambi juga akan melaksanakan gerakan peduli lingkungan melalui pengelolaan dan pemilahan sampah. Sampah yang dihasilkan nantinya akan dipilah berdasarkan jenisnya, seperti sampah plastik, nonplastik, dan organik, untuk kemudian disalurkan kepada bank sampah.

“Yang ketiga, kami akan melakukan DWP Peduli melalui gerakan bank sampah. Sampah akan kami pilah, baik plastik, nonplastik maupun organik, kemudian akan kami sumbangkan ke bank sampah yang menerima,” tuturnya.

Hj. Iin menambahkan, langkah sederhana tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan positif di lingkungan DWP sekaligus meningkatkan kesadaran anggota terhadap pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya.

Rangkaian kegiatan menyambut HUT RI ini juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan silaturahmi antaranggota DWP, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga dengan organisasi dan unsur DWP lainnya.

“Intinya, kegiatan ini juga untuk membangun silaturahmi sesama Dharma Wanita. Bukan hanya DWP di tingkat provinsi, tetapi juga bisa bersama-sama dengan seluruh unsur DWP. Ini menjadi kegembiraan kita dalam menyambut Hari Kemerdekaan,” kata Hj. Iin.

Dalam kesempatan tersebut Hj. Iin juga menyampaikan bahwa melalui rangkaian kegiatan tersebut, DWP Provinsi Jambi berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui pola hidup sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian sosial, serta penguatan kebersamaan.

“Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi DWP Provinsi Jambi dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, peduli lingkungan, dan memiliki semangat gotong royong menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. (*)

Bupati Monadi Turun Langsung Pastikan Pelayanan Kesehatan Menjangkau Wilayah Sulit dan Terpencil

KERINCI – Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci terus memperkuat monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah sulit dan terpencil.

Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Kerinci Monadi yang turun ke lapangan bersama jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan, Jumat (7/8/2026) lalu.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci H. Hermendizal diwakili Sekretaris Dinas Kesehatan, Iswizal Ismail, SKM., M.Si., yang turut mendampingi Bupati Kerinci.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pelayanan kesehatan tetap hadir dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah sulit dijangkau dan terpencil.

Melalui monitoring secara langsung, pemerintah daerah dapat melihat kondisi pelayanan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala maupun kebutuhan yang dihadapi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Iswizal Ismail, SKM., M.Si., mengatakan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan di wilayah sulit dan terpencil tetap berjalan secara optimal.

Menurutnya, kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan perhatian dan pemantauan lebih intensif agar berbagai kebutuhan kesehatan dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti.

“Kami bersama Bapak Bupati turun langsung untuk melihat kondisi pelayanan kesehatan di lapangan. Dari kegiatan ini, kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi kendala maupun kebutuhan, sehingga ke depan pelayanan kesehatan di daerah sulit dan terpencil dapat terus kita tingkatkan,” ujar Iswizal.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci akan terus melakukan evaluasi secara berkala serta memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di lapangan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik serta masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Kerinci memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak.

Sementara itu, kehadiran langsung Bupati Kerinci dalam monitoring tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pemerataan pelayanan kesehatan.

Dengan monitoring dan evaluasi secara langsung, diharapkan setiap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan tepat, sehingga kualitas pelayanan kesehatan di wilayah sulit dan terpencil terus mengalami peningkatan.(Adz)

Petani di Sungai Deras Kerinci Jadi Korban KDRT, Luka Robek Dikepala, Suami Ditemukan Meninggal di Pohon Cengkeh

Kerinci, Merdekapost.com – Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi di Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Senin (10/8/2026) malam.

Seorang perempuan berinisial NY (48), yang sehari-hari berprofesi sebagai petani, mengalami luka robek serius di bagian kepala.

Sementara itu, terduga pelaku yang merupakan suami korban, D (60), sempat dicari warga dan kepolisian setelah meninggalkan lokasi kejadian.

Namun, informasi terbaru menyebutkan D ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di atas pohon cengkeh di kawasan perladangan warga Desa Sungai Deras.

Kasi Humas Polsek Air Hangat Timur, Ipda Marpau, mengatakan peristiwa dugaan KDRT tersebut terjadi sekitar pukul 19.15 WIB. Sejumlah saksi, H (46) dan F (31), mendengar suara keributan dari dalam rumah korban.

Warga kemudian mendatangi rumah tersebut. Namun, pintu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam. Karena khawatir terjadi sesuatu, saksi bersama warga akhirnya mendobrak pintu untuk masuk.

Saat berhasil masuk, warga mendapati NY sudah tergeletak bersimbah darah dengan luka robek pada bagian kepala. Sementara D, yang diduga sebagai pelaku, sudah tidak berada di dalam rumah.

“Warga kemudian segera membawa korban ke Rumah Sakit Umum M. Thalib untuk mendapatkan pertolongan medis,” ujar pihak kepolisian.

Setelah kejadian tersebut, warga bersama petugas melakukan pencarian terhadap D. Dalam perkembangan berikutnya, terduga pelaku ditemukan meninggal dunia di atas pohon cengkeh di perladangan warga.

Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Very Prasetyawan membenarkan adanya penemuan tersebut.

“Terduga pelaku KDRT ditemukan meninggal di atas pohon,” kata AKP Very Prasetyawan.

Hingga berita ini diturunkan, kepolisian masih melakukan penanganan dan penyelidikan untuk memastikan rangkaian kejadian, termasuk penyebab luka yang dialami korban serta penyebab kematian D.

Korban sendiri masih mendapatkan penanganan medis akibat luka serius yang dialaminya.

Polisi juga masih mengumpulkan keterangan para saksi dan bukti di lokasi kejadian guna mengungkap secara utuh peristiwa yang menggemparkan warga Desa Sungai Deras tersebut.(Adz)

Tak Terima Dipecat, 5 Polisi Tersangka Kematian Brigadir Eko di Tanjabtim Ajukan Banding

Lima polisi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jadi tersangka kematian Brigadir Eko Winarno Saputra, Senin (27/7/2026). Kabar terbarunya, tak terima dipecat, kelima polisi ajukan banding .(Adz)

JAMBI - Kabar terbaru datang dari 5 polisi di Jambi yang dipecat pasca kematian Brigadir Eko Winarto Saputra (EWS) anggota Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Setelah diumumkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), kabarnya kelima polisi mengajukan banding.

Kelima polisi yang dipecat yakni Brigadir UVS, Aiptu MA, Aipda EF, Bripka DHR, dan Bripda EBD.

Dengan adanya upaya banding, proses penanganan kasus dari sisi kode etik belum selesai.

Diketahui, 5 polisi di Jambi jadi tersangka terkait kematian Brigadir Eko dipecat dari kepolisian. Total ada 6 tersangka kasus ini, satu tersangka merupakan warga sipil berinisial B.

5 polisi dipecat (PTDH)

Polda Jambi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 5 anggota Polri yang terlibat dalam perkara meninggalnya Brigadir Eko di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Sanksi PTDH dijatuhkan setelah Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) selama dua hari, 6-7 Agustus 2026, di Ruang Sidang Bidpropam Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, kelima personel yang dijatuhi sanksi ialah Brigadir UVS, Aiptu MA, Aipda EF, Bripka DHR, dan Bripda EBD.

Dalam sidang etik, mereka dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

“Kelima anggota tersebut dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat,” kata Erlan dalam keterangan pers, Jumat (7/8/2026) malam.

Menurut Erlan, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Jambi dalam menegakkan disiplin dan menjaga integritas institusi. Penindakan terhadap pelanggaran anggota, kata dia, dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan personel. Seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, penegakan disiplin dan kode etik menjadi bagian penting untuk menjaga profesionalisme anggota sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap Polri.

Karena itu, Polda Jambi memastikan setiap pelanggaran yang dilakukan personel akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, baik melalui proses disiplin, sidang kode etik, maupun proses pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana.

“Kami juga mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang masih berjalan. Penegakan kode etik dan hukum ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas organisasi serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” kata Erlan.

Kasus ini bermula dari meninggalnya Brigadir Eko Winarto Saputra (EWS), anggota Polres Tanjung Jabung Timur di indekos milik korban yang disewa para pelaku.

Perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, dan menggelar perkara.

Dari hasil penyidikan, Polda Jambi menetapkan enam orang sebagai tersangka, terdiri atas lima anggota Polri dan satu warga sipil.

Masing-masing tersangka diduga memiliki peran dan keterlibatan yang berbeda dalam perkara tersebut.

Keenam tersangka dijerat Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan juncto Pasal 21 KUHP terkait turut serta.

Penyidik masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan, termasuk penerapan pasal lain apabila ditemukan fakta hukum baru.

Untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, transparan, dan akuntabel, penyidikan mendapat asistensi dari Itwasum Polri, Divpropam Polri, dan Bareskrim Polri.

Hingga kini, penyidik Ditreskrimum bersama Bidpropam Polda Jambi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan menyatakan perkembangan perkara akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Sebagai informasi Brigadir Eko tewas di kawasan kos-kosan miliknya di Desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Sabtu (18/7/2026) dini hari lalu.

Awalnya Kapolres Tanjung Jabung Timur menyebutkan, Brigadir Eko tewas karena terjatuh.

Namun keluarga tidak percaya, dan meminta dilakukan otopsi.

Tidak berselang lama, Polda Jambi akhirnya menetapkan lima anggota polis sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan ini. (*)

Edi Purwanto: Sekolah Rakyat di Jambi Harus Jadi Ruang Tumbuh Anak untuk Meraih Masa Depan

Oleh: Edi Purwanto *

Saya meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat di Jambi. Bagi saya, kunjungan ini bukan sekadar melihat sejauh mana pembangunan fisik berjalan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh persiapan dilakukan secara serius agar sekolah ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak yang akan menempatinya.

Pembangunan sebuah sekolah tentu tidak cukup hanya dengan menyelesaikan gedung. Gedung yang bagus memang penting, tetapi pendidikan tidak berhenti pada bangunan. Kita juga harus memastikan ruang belajar, fasilitas pendukung, tenaga pendidik, sistem pembelajaran, lingkungan sekolah, hingga berbagai kebutuhan anak benar-benar dipersiapkan dengan baik.

Karena itu, ketika saya melihat langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat ini, perhatian saya bukan hanya tertuju pada bangunan yang sedang dikerjakan. Saya ingin memastikan bahwa ketika sekolah ini nantinya mulai digunakan, anak-anak yang belajar di dalamnya benar-benar mendapatkan lingkungan pendidikan yang layak dan mendukung perkembangan mereka.

Saya percaya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Apa yang kita bangun hari ini mungkin baru akan terlihat hasilnya beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun mendatang. Tetapi justru karena itulah kita tidak boleh setengah-setengah ketika berbicara mengenai pendidikan anak-anak.

Sekolah Bukan Sekadar Bangunan

Kita tentu bersyukur ketika melihat pembangunan fasilitas pendidikan berjalan. Tetapi saya selalu mengingatkan bahwa sekolah pada akhirnya bukan sekadar bangunan.

Sekolah adalah tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar dan berkembang. Di sana mereka bukan hanya menerima pelajaran dari buku, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, persahabatan, kerja sama, keberanian, dan bagaimana menghadapi kehidupan.

Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat harus kita lihat secara menyeluruh.

Gedungnya harus layak.

Ruang kelasnya harus nyaman.

Fasilitasnya harus memadai.

Lingkungannya harus aman.

Sistem pendidikannya harus jelas.

Tenaga pendidiknya harus siap.

Selengkapnya baca di jambiseru.com

Di Hadapan Pemerintah Pusat, Gubernur Al Haris Pastikan Satgas Karhutla Terus Bekerja Padamkan Titik Api

Merdekapost.com – Gubernur Jambi, Al Haris mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup, Senin (10/8/2026).

Rakor tersebut digelar secara virtual melalui Zoom Meeting yang turut diikuti Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Eko Rinjani, perwakilan TNI/Polri, serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi.

Al Haris melaporkan perkembangan penanganan Karhutla yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan laporan yang disampaikan, kebakaran telah melahap lahan sekitar 50 hektare.

"Sudah kita laporkan, mudah-mudahan tidak akan meluas lagi. Tim masih terus bekerja sampai hari ini," ujar Al Haris.

Menurutnya, penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api yang terlihat, tetapi juga mengantisipasi munculnya kembali titik api, khususnya pada kawasan yang memiliki karakteristik lahan gambut.

Oleh karena itu, Al Haris memastikan Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama seluruh unsur terkait akan terus berada di lapangan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan.

"Kami akan terus bekerja dan saling berkoordinasi untuk memadamkan api," tegasnya.

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam juga menekankan pentingnya pengendalian Karhutla secara cepat dan terkoordinasi di masing-masing daerah.

"Menko Polkam berharap pengendalian Karhutla di masing-masing daerah berjalan dengan baik, agar kepastian lahan kita aman. Kalau ada kebakaran segera diatasi dan diminimalisir perluasannya," tuturnya.

Gubernur Jambi dua periode itu juga meminta masyarakat untuk terlibat dalam memantau potensi munculnya titik api di wilayah masing-masing.

"Masyarakat diminta terlibat dalam meminimalisir kejadian karhutla, karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan," pungkasnya. (*)

Profil Achmad Fachri Mubarok dan Rizkia Putri 2 Paskibraka Tingkat Nasional 2026 dari Jambi

Achmad Fachri Mubarok, pelajar SMKN 1 Kota Jambi, dan Rizkia Putri, pelajar SMAN 3 Kota Jambi, Dua pelajar asal Provinsi Jambi itu menjadi Anggota Paskibraka 2026 untuk Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara.(Foto: Istimewa)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Dua pelajar asal Provinsi Jambi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka 2026 untuk Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara.

Keduanya adalah Achmad Fachri Mubarok, pelajar SMKN 1 Kota Jambi, dan Rizkia Putri, pelajar SMAN 3 Kota Jambi.

Siapa sebenarnya Achmad Fachri Mubarok dan Rizkia Putri?

Nama keduanya masuk daftar 76 calon Paskibraka tingkat pusat 2026 yang ditetapkan dari 38 provinsi di Indonesia.

Achmad Fachri Mubarok menjadi perwakilan putra Provinsi Jambi, sementara Rizkia Putri terpilih sebagai perwakilan putri Jambi.

Keduanya berhasil menembus proses seleksi yang berlangsung ketat sebelum akhirnya ditetapkan sebagai calon Paskibraka nasional.

Ada sederet seleksi tingkat pusat, mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemeriksaan kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris, verifikasi kepribadian, hingga penelusuran minat dan bakat.

Proses tersebut melibatkan tenaga medis, TNI, Polri, psikolog, serta tim ahli terkait.

Achmad Fachri Mubarok

Achmad Fachri Mubarok merupakan salah membawa nama Jambi ke tingkat nasional. Dia siswa SMKN 1 Kota Jambi.

Bagi keluarga besar SMKN 1 Kota Jambi, keberhasilan Fachri menjadi Paskibraka nasional merupakan sebuah prestasi membanggakan.

Pihak sekolah menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang, disiplin, serta pembinaan fisik dan mental.

Fachri menjadi satu-satunya perwakilan putra Jambi yang masuk dalam daftar calon Paskibraka tingkat pusat 2026.

Rizkia Putri

Sementara itu, Rizkia Putri merupakan pelajar SMAN 3 Kota Jambi.

Dia terpilih sebagai perwakilan putri Provinsi Jambi untuk Paskibraka tingkat pusat 2026.

Rizkia bersama Fachri menjadi dua pelajar yang dipercaya membawa nama Provinsi Jambi dalam rangkaian kegiatan Paskibraka nasional tahun ini.

Keduanya sebelumnya mengikuti proses seleksi berjenjang hingga akhirnya berhasil melewati verifikasi di tingkat pusat.

Keberhasilan Fachri dan Rizkia sekaligus menunjukkan bahwa pelajar Jambi mampu bersaing dengan ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Pada 2026, tercatat 119.441 pendaftar mengikuti proses rekrutmen Paskibraka sebelum 76 nama dari 38 provinsi ditetapkan sebagai calon tingkat pusat.

Bawa Nama Jambi ke Tingkat Nasional

Setelah dinyatakan terpilih, Fachri dan Rizkia mengikuti rangkaian pembentukan Paskibraka tingkat pusat.

Rangkaian tersebut mencakup pemusatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan ideologi Pancasila, pembentukan karakter dan kepemimpinan, serta latihan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka.

Pemprov Jambi sebelumnya juga telah melepas kedua calon Paskibraka nasional tersebut untuk mengikuti rangkaian persiapan di tingkat pusat.

Keduanya diharapkan mampu menjalankan amanah sekaligus membawa nama baik Provinsi Jambi di tingkat nasional.

Bagi Jambi, terpilihnya Achmad Fachri Mubarok dan Rizkia Putri bukan sekadar prestasi personal.

Keduanya menjadi representasi generasi muda Jambi yang memiliki disiplin, karakter, semangat kebangsaan, dan kemampuan bersaing di tingkat nasional.

Kini, perhatian masyarakat Jambi tertuju kepada dua pelajar tersebut yang akan menjalankan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Perjalanan Fachri dan Rizkia menjadi gambaran bahwa di balik seragam Paskibraka terdapat proses panjang yang membutuhkan kedisiplinan, ketahanan mental, kemampuan fisik, serta tanggung jawab besar untuk membawa nama daerah.

Kabid Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidy, mengatakan perwakilan Paskibraka Nasional Putra dan putri berasal dari Kota Jambi.

Seleksi dimulai dari pemberangkatan tiga kandidat terbaik putra, dan tiga kandidat terbaik putri yang diseleksi di tingkat provinsi.

“Di salah satu tim seleksi itu ada langsung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Jakarta. Jadi tiga orang tiga pasang itu diundang untuk mengikuti seleksi Jakarta untuk dipilih menjadi satu pasang,” jelasnya.

DIa menekankan, kandidat yang telah mengikuti seleksi paskibraka baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, mempunyai tugas yang mulia.

Tugas mulia tersebut adalah, pada tanggal 17 Agustus mendatang mereka mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara kemerdekaan RI.(Adz)

Rapat PB HMI Temui Jalan Buntu, Muncul 2 Nama Ketum Cabang Jambi, Penyelesaian Lanjut ke MPK

Merdekapost.com | Jambi - Rapat Harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada 7 Agustus 2026 di Sekretariat PB HMI dengan agenda pembahasan penetapan Ketua Umum HMI Cabang Jambi, berlangsung dalam perdebatan panjang. Hingga saat ini, rapat belum menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Munculnya dua nama Ketua Umum HMI Cabang Jambi, menjadi pembahasan di pengurus besar organisasi.

Fungsionaris PB HMI, Ibnu Cholis, menuturkan rapat yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB membahas dua berkas yang masuk dari dua pihak, yakni Predi dan Pandu, yang masing-masing mengajukan dasar hasil forum sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jambi.

Dalam proses pembahasan, perdebatan muncul sejak penentuan pimpinan sidang (pimsid) dan berlanjut pada proses verifikasi terhadap masing-masing rekomendasi serta dokumen yang menjadi dasar klaim kedua pihak.

Perdebatan yang berlangsung cukup alot menyebabkan forum beberapa kali mengalami kebuntuan (deadlock).

Menurut Ibnu, alih-alih menghasilkan satu keputusan yang menyelesaikan persoalan, dinamika forum justru berujung pada munculnya dua nama yang sama-sama dikaitkan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jambi, yakni Predi dan Pandu.

Situasi semakin menjadi persoalan ketika dalam forum terjadi dua kali ketukan palu oleh pimpinan sidang, sementara substansi mengenai keabsahan forum, rekomendasi, dan dokumen yang menjadi dasar kedua pihak belum menemukan titik temu.

Dua Nama Ketum, Berarti Persoalannya Belum Selesai

Munculnya dua nama Ketua Umum dalam satu proses penyelesaian bukanlah persoalan sederhana.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan, khususnya terkait legitimasi forum dan dasar konstitusional dari masing-masing berkas.

Persoalan ini tidak seharusnya disederhanakan menjadi pertanyaan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Pertanyaan yang lebih fundamental adalah:
Forum mana yang sah?
Proses mana yang sesuai dengan konstitusi?
Dokumen mana yang memiliki legitimasi organisasi?
Atas dasar apa satu nama dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jambi?

Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang jelas, penetapan secara tergesa-gesa justru berpotensi menciptakan persoalan baru.

"Ketukan palu tidak boleh menggantikan kepastian konstitusional," ujar Ibnu Cholis.

Jangan Biarkan Konflik Diselesaikan dengan Pemaksaan Keputusan

PB HMI memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap keputusan strategis organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan kelembagaan.

Jika terdapat dua berkas, dua klaim, dan bahkan muncul dua nama Ketua Umum dalam proses yang sama, yang dibutuhkan bukan sekadar keputusan cepat, melainkan pemeriksaan dan penyelesaian yang objektif.

Memaksakan satu keputusan dalam situasi seperti ini justru berisiko membuat persoalan semakin panjang dan menimbulkan legitimasi ganda di tubuh HMI Cabang Jambi.

Bawa ke MPK PB HMI

Atas kondisi tersebut, selaku fungsionaris PB HMI, Ibnu Cholis, mendorong agar persoalan penetapan Ketua Umum HMI Cabang Jambi dibawa kepada MPK PB HMI untuk mendapatkan telaah dan penyelesaian secara objektif, konstitusional, dan kelembagaan.

Membawa persoalan itu kepada MPK bukan berarti melemahkan PB HMI.

Justru, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme organisasi dan upaya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menjadi sumber konflik baru.

"Kita tidak sedang mencari siapa yang paling kuat dalam perdebatan, tetapi siapa yang memiliki dasar konstitusional yang paling kuat," kata Ibnu.

Predi maupun Pandu, menurut Ibnu Cholil. berhak mendapatkan proses penyelesaian yang adil.

Namun, HMI juga berhak mendapatkan kepastian bahwa Ketua Umum yang nantinya ditetapkan benar-benar lahir dari proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, seluruh dokumen, proses forum, rekomendasi, serta dasar legitimasi kedua pihak perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum keputusan final diambil.

Palu boleh mengakhiri sidang, tetapi palu tidak boleh mengakhiri proses pencarian kebenaran konstitusional.

"Jika hari ini terdapat dua nama ketua umum, pekerjaan rumah PB HMI bukan sekadar memilih salah satunya, tetapi menyelesaikan terlebih dahulu akar persoalannya. Sebab, yang harus dimenangkan bukan Predi maupun Pandu, melainkan konstitusi dan marwah HMI," lanjutnya.(Adz)