Jakarta – Harapan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029 hingga 2031 melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.
Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (29/10/2026), terhadap perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra.
Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional yang diklaim para pemohon dengan ketentuan undang-undang yang mereka persoalkan.
MK juga menilai ketentuan mengenai masa jabatan anggota DPRD tersebut tidak menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.
Dengan demikian, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Artinya, putusan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesahan ataupun penolakan terhadap seluruh argumentasi substantif mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga 2031.
Gugatan Berawal dari Persoalan Pemilu Lokal 2031
Sebelumnya, gugatan tersebut diajukan dengan menguji Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Kedua ketentuan itu mengatur masa jabatan anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota selama lima tahun dan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Para pemohon beralasan, persoalan muncul setelah adanya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Dalam skema tersebut, pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota dilaksanakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transisi masa jabatan. Sebab, anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif memiliki masa jabatan lima tahun, sementara pemilu lokal berikutnya diperkirakan berlangsung pada 2031.
Atas dasar itu, para pemohon meminta agar masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 diperpanjang sampai anggota DPRD hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji.
Persoalan Transisi Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Meski gugatan tidak dapat diterima, persoalan mengenai kepastian hukum masa transisi DPRD tetap menjadi perhatian penting.
Sebab, persoalan yang dipersoalkan para pemohon bukan semata-mata menyangkut lamanya masa jabatan anggota dewan, tetapi juga menyangkut kesinambungan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD di daerah.
Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan pejabat publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan administratif. Harus ada landasan hukum yang jelas, konstitusional, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Media Indonesia melaporkan bahwa MK juga mempertimbangkan proses perubahan sejumlah undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Karena itu, pengujian terhadap norma transisi tersebut dinilai belum waktunya dilakukan.
Dengan demikian, putusan ini menjadi pengingat bahwa persoalan transisi penyelenggaraan pemilu tidak boleh dibiarkan menggantung. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang perlu memastikan adanya aturan yang tegas agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(*)
.jpeg "Tim Macan Kincai Bekuk Residivis Curanmor, Satu Unit Sepeda Motor dan Kunci T Disita")
.jpeg)
