Merdekapost.com

Profil Achmad Fachri Mubarok dan Rizkia Putri 2 Paskibraka Tingkat Nasional 2026 dari Jambi

Achmad Fachri Mubarok, pelajar SMKN 1 Kota Jambi, dan Rizkia Putri, pelajar SMAN 3 Kota Jambi, Dua pelajar asal Provinsi Jambi itu menjadi Anggota Paskibraka 2026 untuk Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara.(Foto: Istimewa)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Dua pelajar asal Provinsi Jambi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka 2026 untuk Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara.

Keduanya adalah Achmad Fachri Mubarok, pelajar SMKN 1 Kota Jambi, dan Rizkia Putri, pelajar SMAN 3 Kota Jambi.

Siapa sebenarnya Achmad Fachri Mubarok dan Rizkia Putri?

Nama keduanya masuk daftar 76 calon Paskibraka tingkat pusat 2026 yang ditetapkan dari 38 provinsi di Indonesia.

Achmad Fachri Mubarok menjadi perwakilan putra Provinsi Jambi, sementara Rizkia Putri terpilih sebagai perwakilan putri Jambi.

Keduanya berhasil menembus proses seleksi yang berlangsung ketat sebelum akhirnya ditetapkan sebagai calon Paskibraka nasional.

Ada sederet seleksi tingkat pusat, mencakup sejumlah aspek, mulai dari pemeriksaan kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris, verifikasi kepribadian, hingga penelusuran minat dan bakat.

Proses tersebut melibatkan tenaga medis, TNI, Polri, psikolog, serta tim ahli terkait.

Achmad Fachri Mubarok

Achmad Fachri Mubarok merupakan salah membawa nama Jambi ke tingkat nasional. Dia siswa SMKN 1 Kota Jambi.

Bagi keluarga besar SMKN 1 Kota Jambi, keberhasilan Fachri menjadi Paskibraka nasional merupakan sebuah prestasi membanggakan.

Pihak sekolah menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang, disiplin, serta pembinaan fisik dan mental.

Fachri menjadi satu-satunya perwakilan putra Jambi yang masuk dalam daftar calon Paskibraka tingkat pusat 2026.

Rizkia Putri

Sementara itu, Rizkia Putri merupakan pelajar SMAN 3 Kota Jambi.

Dia terpilih sebagai perwakilan putri Provinsi Jambi untuk Paskibraka tingkat pusat 2026.

Rizkia bersama Fachri menjadi dua pelajar yang dipercaya membawa nama Provinsi Jambi dalam rangkaian kegiatan Paskibraka nasional tahun ini.

Keduanya sebelumnya mengikuti proses seleksi berjenjang hingga akhirnya berhasil melewati verifikasi di tingkat pusat.

Keberhasilan Fachri dan Rizkia sekaligus menunjukkan bahwa pelajar Jambi mampu bersaing dengan ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Pada 2026, tercatat 119.441 pendaftar mengikuti proses rekrutmen Paskibraka sebelum 76 nama dari 38 provinsi ditetapkan sebagai calon tingkat pusat.

Bawa Nama Jambi ke Tingkat Nasional

Setelah dinyatakan terpilih, Fachri dan Rizkia mengikuti rangkaian pembentukan Paskibraka tingkat pusat.

Rangkaian tersebut mencakup pemusatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan ideologi Pancasila, pembentukan karakter dan kepemimpinan, serta latihan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka.

Pemprov Jambi sebelumnya juga telah melepas kedua calon Paskibraka nasional tersebut untuk mengikuti rangkaian persiapan di tingkat pusat.

Keduanya diharapkan mampu menjalankan amanah sekaligus membawa nama baik Provinsi Jambi di tingkat nasional.

Bagi Jambi, terpilihnya Achmad Fachri Mubarok dan Rizkia Putri bukan sekadar prestasi personal.

Keduanya menjadi representasi generasi muda Jambi yang memiliki disiplin, karakter, semangat kebangsaan, dan kemampuan bersaing di tingkat nasional.

Kini, perhatian masyarakat Jambi tertuju kepada dua pelajar tersebut yang akan menjalankan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Perjalanan Fachri dan Rizkia menjadi gambaran bahwa di balik seragam Paskibraka terdapat proses panjang yang membutuhkan kedisiplinan, ketahanan mental, kemampuan fisik, serta tanggung jawab besar untuk membawa nama daerah.

Kabid Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidy, mengatakan perwakilan Paskibraka Nasional Putra dan putri berasal dari Kota Jambi.

Seleksi dimulai dari pemberangkatan tiga kandidat terbaik putra, dan tiga kandidat terbaik putri yang diseleksi di tingkat provinsi.

“Di salah satu tim seleksi itu ada langsung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Jakarta. Jadi tiga orang tiga pasang itu diundang untuk mengikuti seleksi Jakarta untuk dipilih menjadi satu pasang,” jelasnya.

DIa menekankan, kandidat yang telah mengikuti seleksi paskibraka baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, mempunyai tugas yang mulia.

Tugas mulia tersebut adalah, pada tanggal 17 Agustus mendatang mereka mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara kemerdekaan RI.(Adz)

Rapat PB HMI Temui Jalan Buntu, Muncul 2 Nama Ketum Cabang Jambi, Penyelesaian Lanjut ke MPK

Merdekapost.com | Jambi - Rapat Harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada 7 Agustus 2026 di Sekretariat PB HMI dengan agenda pembahasan penetapan Ketua Umum HMI Cabang Jambi, berlangsung dalam perdebatan panjang. Hingga saat ini, rapat belum menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Munculnya dua nama Ketua Umum HMI Cabang Jambi, menjadi pembahasan di pengurus besar organisasi.

Fungsionaris PB HMI, Ibnu Cholis, menuturkan rapat yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB membahas dua berkas yang masuk dari dua pihak, yakni Predi dan Pandu, yang masing-masing mengajukan dasar hasil forum sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jambi.

Dalam proses pembahasan, perdebatan muncul sejak penentuan pimpinan sidang (pimsid) dan berlanjut pada proses verifikasi terhadap masing-masing rekomendasi serta dokumen yang menjadi dasar klaim kedua pihak.

Perdebatan yang berlangsung cukup alot menyebabkan forum beberapa kali mengalami kebuntuan (deadlock).

Menurut Ibnu, alih-alih menghasilkan satu keputusan yang menyelesaikan persoalan, dinamika forum justru berujung pada munculnya dua nama yang sama-sama dikaitkan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jambi, yakni Predi dan Pandu.

Situasi semakin menjadi persoalan ketika dalam forum terjadi dua kali ketukan palu oleh pimpinan sidang, sementara substansi mengenai keabsahan forum, rekomendasi, dan dokumen yang menjadi dasar kedua pihak belum menemukan titik temu.

Dua Nama Ketum, Berarti Persoalannya Belum Selesai

Munculnya dua nama Ketua Umum dalam satu proses penyelesaian bukanlah persoalan sederhana.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan, khususnya terkait legitimasi forum dan dasar konstitusional dari masing-masing berkas.

Persoalan ini tidak seharusnya disederhanakan menjadi pertanyaan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Pertanyaan yang lebih fundamental adalah:
Forum mana yang sah?
Proses mana yang sesuai dengan konstitusi?
Dokumen mana yang memiliki legitimasi organisasi?
Atas dasar apa satu nama dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jambi?

Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mendapatkan jawaban yang jelas, penetapan secara tergesa-gesa justru berpotensi menciptakan persoalan baru.

"Ketukan palu tidak boleh menggantikan kepastian konstitusional," ujar Ibnu Cholis.

Jangan Biarkan Konflik Diselesaikan dengan Pemaksaan Keputusan

PB HMI memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap keputusan strategis organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan kelembagaan.

Jika terdapat dua berkas, dua klaim, dan bahkan muncul dua nama Ketua Umum dalam proses yang sama, yang dibutuhkan bukan sekadar keputusan cepat, melainkan pemeriksaan dan penyelesaian yang objektif.

Memaksakan satu keputusan dalam situasi seperti ini justru berisiko membuat persoalan semakin panjang dan menimbulkan legitimasi ganda di tubuh HMI Cabang Jambi.

Bawa ke MPK PB HMI

Atas kondisi tersebut, selaku fungsionaris PB HMI, Ibnu Cholis, mendorong agar persoalan penetapan Ketua Umum HMI Cabang Jambi dibawa kepada MPK PB HMI untuk mendapatkan telaah dan penyelesaian secara objektif, konstitusional, dan kelembagaan.

Membawa persoalan itu kepada MPK bukan berarti melemahkan PB HMI.

Justru, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme organisasi dan upaya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menjadi sumber konflik baru.

"Kita tidak sedang mencari siapa yang paling kuat dalam perdebatan, tetapi siapa yang memiliki dasar konstitusional yang paling kuat," kata Ibnu.

Predi maupun Pandu, menurut Ibnu Cholil. berhak mendapatkan proses penyelesaian yang adil.

Namun, HMI juga berhak mendapatkan kepastian bahwa Ketua Umum yang nantinya ditetapkan benar-benar lahir dari proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, seluruh dokumen, proses forum, rekomendasi, serta dasar legitimasi kedua pihak perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum keputusan final diambil.

Palu boleh mengakhiri sidang, tetapi palu tidak boleh mengakhiri proses pencarian kebenaran konstitusional.

"Jika hari ini terdapat dua nama ketua umum, pekerjaan rumah PB HMI bukan sekadar memilih salah satunya, tetapi menyelesaikan terlebih dahulu akar persoalannya. Sebab, yang harus dimenangkan bukan Predi maupun Pandu, melainkan konstitusi dan marwah HMI," lanjutnya.(Adz)

Besti Online Berbagi Tips: Cara Bijak Jadi Konten Kreator Dapat Cuan dan Terhindar dari Konflik di Medsos

Besti Online Kak Pitrianova Berbagi Tips: Cara Bijak Jadi Konten Kreator Dapat Cuan dan Terhindar dari Konflik di Medsos.(Foto: Ilustrasi)

Merdekapost.com - Transformasi digital telah mengubah wajah industri media sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui profesi pembuat konten (content creator). Berbekal kreativitas dan akses terhadap berbagai platform media sosial, banyak individu berhasil menjadikan konten digital sebagai sumber penghasilan utama.

Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, muncul persoalan yang semakin mengkhawatirkan, yakni memudarnya batas antara ruang publik dan ruang privat. Demi mengejar popularitas, jumlah penonton, hingga keuntungan dari monetisasi, sebagian kreator dinilai mulai mengesampingkan etika dalam memproduksi dan menyebarkan konten.

Fenomena itu terlihat dari maraknya siaran langsung konflik rumah tangga, perekaman momen duka tanpa rasa empati, hingga dokumentasi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan sebelum korban memperoleh pertolongan. Tidak hanya itu, eksploitasi anak sebagai objek konten serta penyebaran identitas pribadi (doxxing) tanpa persetujuan juga semakin sering ditemukan di berbagai platform digital.

Foto: Ilustrasi

Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan moral, tetapi juga dapat membawa dampak serius bagi para korban. Potongan video yang diunggah tanpa konteks utuh dan tanpa menyamarkan identitas sering kali memicu penghakiman massal di media sosial. Dalam waktu singkat, seseorang dapat kehilangan nama baik, pekerjaan, bahkan mengalami tekanan psikologis akibat derasnya opini publik di ruang digital.

Berbagai kalangan pemerhati media menilai persoalan utama bukan terletak pada kecanggihan teknologi atau kemampuan mengedit video, melainkan pada rendahnya pemahaman mengenai etika bermedia dan literasi digital. Kemampuan memproduksi konten berkembang sangat pesat, tetapi belum diimbangi dengan kesadaran untuk menghormati hak privasi, menjaga martabat sesama, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap unggahan.

Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan pendidikan karakter dinilai menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem media sosial yang lebih sehat. Kebebasan berekspresi tetap merupakan hak setiap orang, namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.

(Foto: Ilustrasi)

Kesadaran akan pentingnya etika digital juga mendorong lahirnya berbagai komunitas edukatif. Salah satunya adalah BESTI ONLINE bersama Kak Pitrianova, yang hadir sebagai wadah belajar bagi para kreator pemula. Komunitas ini tidak hanya mengajarkan cara menghasilkan konten yang menarik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, serta pentingnya menghargai privasi dan hak orang lain dalam setiap proses berkarya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pembuat konten tidak semata ditentukan oleh viralnya sebuah unggahan atau besarnya pendapatan yang diperoleh. Lebih dari itu, kualitas seorang kreator tercermin dari kemampuannya menghasilkan karya yang bermanfaat, mengedukasi, serta tetap menjunjung tinggi etika, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah derasnya arus informasi digital.

BESTI ONLINE Dorong Kreator Muda Berkarya dengan Etika dan Tanggung Jawab

(*Pitrianova)

Kepala MAN 2 Kerinci H. Ariyen, S.Pd,.M.PdI Resmi Dikukuhkan Sebagai Ketua K3M Kerinci 2026-2030

Kepala MAN 2 Kerinci H. Ariyen, S.Pd,.M.PdI Resmi Dikukuhkan Sebagai Ketua K3M Kerinci 2026-2030. (Adz/Merdekapost)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - H. Ariyen, S.Pd., M.Pd.I Kepala MAN 2 Kerinci resmi dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M) Kabupaten Kerinci periode 2026-2030. Berdasarkan SK Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci Nomor 56 Tahun 2026 ditetapkan H Ariyen, S.Pd,.M.PdI sebagai Ketua Umum K3M Kabupaten Kerinci Masa Bakti 2026-2030

Pengukuhan jajaran pengurus K3M ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, H. Pahrizal, S.Ag., M.M. pada hari Kamis, 06/08 lalu.

Pengukuhan pengurus K3M Kerinci Masa Bakti 2026-2030 tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat barisan kepemimpinan madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci.

Melalui wadah K3M, para kepala madrasah diharapkan mampu mempererat sinergi, menyelaraskan program kerja, serta mendorong inovasi demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan Islam.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kerinci, H. Pahrizal, S.Ag., M.M., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik, khususnya kepada H. Ariyen yang dipercaya memimpin organisasi tersebut. Ia menekankan pentingnya peran K3M sebagai penggerak utama dalam memajukan tata kelola dan prestasi madrasah di Kabupaten Kerinci.

Fokus utama K3M Kedepan

Menjaga Kekompakan
Memperkuat Sinergi
Menyatukan Persepsimelalui Koordinasi
Menyusun program yang sesuai kebutuhan masyarakat

"K3M harus menjadi penggerak kemajuan madrasah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas". Ujar Kankemenag H Pahrizal

Dengan telah resmi dikukuhkannya kepengurusan baru ini, K3M Kabupaten Kerinci di bawah kepemimpinan H. Ariyen siap membawa madrasah-madrasah di Kabupaten Kerinci semakin unggul, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam mencetak generasi islami yang berkualitas.

Komitmen Ketua K3M

Sementar itu, H Ariyen menyampaikan Komitmennya menjadikan K3M sebagai organisasi yang aktif dan menjadi mitra strategis Kementerian Agama. Program yang akan diperkuat meliputi:

Koordinasi antar Kepala Madrasah
Berbagi Praktik Baik
Pengembangan inovasi pembelajaran
Peningkatan mutu pendidikan madrasah

(Adz)

Turun Langsung Padamkan Karhutla di Air Merah, Gubernur Al Haris: Api Sudah 3 Hari, Gambut Sulit Dipadamkan

Merdekapost.com – Gubernur Jambi Al Haris turun langsung ke lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Minggu (9/8/2026) siang.

Tak sekadar meninjau, Al Haris ikut berjibaku bersama tim gabungan untuk memadamkan api yang telah membakar lahan selama tiga hari.

Kebakaran tersebut ditangani tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, RPK WKS, RHM, Pesona, dan MKI.

Setibanya di lokasi, Al Haris melihat langsung kondisi lahan yang masih terbakar. Asap tebal dan kondisi lahan gambut membuat proses pemadaman tidak mudah.

"Perkiraan kami mungkin melebihi 50 hektare. Teman-teman dari BPBD, TNI-Polri, kemudian relawan Peduli Api sudah berusaha memadamkan api lebih dari tiga hari," kata Al Haris.

Menurutnya, karakter lahan gambut menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemadaman. Api dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan.

Akses menuju lokasi juga menjadi persoalan. Ketersediaan air yang terbatas serta angin kencang membuat api berpotensi meluas.

"Karena ini lahan gambut, sulit sekali untuk dipadamkan. Akses ke sini juga sulit, air sulit, ditambah lagi angin yang kencang luar biasa," ujarnya.

Meski demikian, Al Haris mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terus melakukan pemadaman dari darat maupun udara.

Ia meminta seluruh personel tetap fokus mencegah api meluas ke area lainnya.

"Teman-teman dari udara dan darat sudah bekerja luar biasa. Tinggal lagi kita minimalkan perluasan pembakarannya," tegasnya.

Al Haris mengatakan, upaya pemadaman dilakukan secara bersama-sama. TNI dan Polri juga diminta terus menyisir kawasan untuk mencegah munculnya titik api baru.

"Kita bahu-membahu menyisir agar tidak terjadi luasan yang lebih masif lagi ke depannya," katanya.

Al Haris Minta Desa Siaga Karhutla

Di tengah ancaman kebakaran lahan yang meningkat akibat cuaca panas dan kondisi kering, Al Haris mengingatkan masyarakat agar tidak lengah.

Gubernur meminta setiap desa memastikan wilayahnya aman dari api. "Saya minta tolong masyarakat desa di mana pun di Jambi ini, pastikan bahwa desanya tidak ada lahan yang terbakar," ujarnya.

Menurut Al Haris, desa yang memiliki kawasan gambut juga harus melakukan pemetaan. Relawan desa diminta meningkatkan kesiapsiagaan sebelum kebakaran terjadi.

"Petakan daerah gambut. Yang di desa-desanya ada gambut, mohon betul tim relawan desa siaga duluan. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan di desa masing-masing," katanya.

Al Haris Ajak Warga Gelar Salat Istisqa

Selain meminta peningkatan kesiapsiagaan, Al Haris juga mengajak para ulama, kiai, dan imam masjid di Jambi untuk menggelar salat istisqa.

Ajakan tersebut disampaikan karena kondisi cuaca yang semakin panas dan kering. Ketersediaan air juga semakin terbatas.

"Saya mengimbau para ulama, kiai, imam masjid, mari kita lakukan salat istisqa. Meminta kepada Allah agar hujan turun dengan cepat di bumi Jambi ini," kata Al Haris.

Gubernur berharap hujan segera turun sehingga kondisi lahan yang kering dapat kembali membaik dan membantu proses pemadaman kebakaran. Al Haris juga meminta doa agar seluruh personel yang bertugas diberikan keselamatan.

"Doakan kami, tim bekerja selamat, sukses, tidak ada korban, dan api bisa dipadamkan," tutupnya. (*)

Ribuan Pelari Padati Telanaipura, Gubernur Al Haris, Polda Jambi, Bupati/Wali Kota Lepas Flag Off Presisi Merdeka Run 2026

Merdekapost.com - Suasana Jalan Jenderal Ahmad Yani 1, Telanaipura, Kota Jambi, Minggu (09/08/2026) pagi mendadak semarak. Ribuan pelari dari berbagai daerah tumpah ruah mengikuti Presisi Merdeka Run (PMR) Tahun 2026, yang memperlombakan 5K, 10K dan 21K.

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., bersama Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz dan para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi secara resmi melepas ribuan peserta dengan pengangkatan bendera start atau Flag Off di Gate Start PMR 2026.

Pada ses iwawancara Gubernur Al Haris memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Jambi yang menginisiasi kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Presisi Merdeka Run ini luar biasa. Ini bukan sekadar soal olahraga dan adu cepat, tapi tentang semangat kemerdekaan, tentang hidup sehat, dan tentang kebersamaan. Saya melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi, ini menunjukkan Jambi adalah kota yang cinta olahraga," ujar Gubernur Al Haris.

Ia menilai, kehadiran ribuan peserta dari luar daerah menjadi nilai positif bagi Jambi. Selain mendorong masyarakat untuk hidup sehat, kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah, penggerak UMKM Jambi.

“Ini merupakan kegiatan yang positif karena banyak mendatangkan peserta dari luar daerah,” ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris berharap melalui event ini, sinergitas antara Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat semakin kuat, serta dapat menjadi agenda wisata olahraga (sport tourism) tahunan di Provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris mengatakan, kegiatan lari ini juga berdampak positif terhadap perekonomian lokal. “Banyak peserta dari luar daerah yang datang ke Jambi. Hotel penuh, restoran ramai, dan pengeluaran mereka memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal,” ujarnya.

Selain aspek ekonomi, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya semangat kebersamaan. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi untuk bersama-sama membangun daerah. “Semangat kolektif itu penting agar pembangunan berjalan baik dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar menyampaikan bahwa Presisi Merdeka Run 2026 mengusung tema "Satu Langkah Sejuta Perubahan" yang sebelumnya juga digaungkan melalui kegiatan penanaman pohon di kawasan MTQ Kota Jambi.

"Kegiatan ini adalah wujud Polri yang Presisi, tidak hanya menjaga Kamtibmas tetapi juga hadir membangun gaya hidup sehat dan mendekatkan diri dengan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Jambi yang telah memeriahkan acara ini," kata Kapolda.

Pantauan di lapangan, Flag Off dilakukan dalam beberapa kategori diantaranya 5 K, 10 K., 21 K, Ribuan peserta terlihat antusias berlari menyusuri rute yang telah disiapkan panitia melintasi ikon-ikon Kota Jambi dengan pengamanan ketat dari personel gabungan.

Tercatat sebanyak 8.750 pelari ambil bagian dalam Presisi Merdeka Run 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.575 peserta berasal dari Provinsi Jambi, sementara 1.175 pelari lainnya datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris berserta para Bupati/Wali Kota dan para OPD Provinsi Jambi juga ikut lari 5k.

Acara yang juga dihibur oleh artis ibukota Marcello Tahitof ini berlangsung meriah, aman, dan kondusif hingga seluruh peserta mencapai garis finish, juga disediakan berbagai macam door prize.(*)

Obituari: Telah Berpulang Seorang Wartawan Senior Jambi Hery Farmansyah atau Hery Rawas

Merdekapost.com - Kabar duka bagi jurnalis Provinsi Jambi. Seorang senior dan juga mentor yang baik, Hery Farmansyah atau akrab disapa Hery Rawas, telah berpulang ke rahmatullah Sabtu (8/8/2026) sekira pukul 11.30 WIB di RS Bhayangkara Jambi.

Bang Hery -sapaan akrab Hery Rawas- menutup usia dengan asbab sesak nafas dan riwayat penyakit jantung. Saat berpulang, ia didampingi istri tercintanya Sri Jayati.

"Abang sudah dak ado, Dek. Maaf kalau dio ado salah," ungkap Sri kepada media, Minggu (9/8/2026) dinihari.

Orang dekat Bang Hery, Hendri Nursal, juga ikut melepas kepergian Bang Hery.

Menurutnya, jenazah almarhum akan dibawa ke rumah duka di Thehok kawasan Stikes. Pagi nanti, sekira pukul 08.00 WIB, jenazah akan dibawa ke rumah duka di Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Almarhum Bang Hery meninggal seorang anak dan seorang istri.

"Kunci Inggris" dan Juga Mentor yang Baik

Untuk diketahui, semasa hidupnya, Bang Hery Rawas dikenal sebagai "Kunci Inggris", yakni muat atau mudah bergaul dengan siapa saja tanpa pilih pilih.

Karena itu, ia dikenal sebagai seorang senior yang lapang dada, sabar, perhatian, dan lapang dada. Ia juga pendiri Asri Media Group, jaringan media siber yang anggotanya tak sedikit di Provinsi Jambi.

Selain itu, almarhum Bang Hery juga dikenal sebagai mentor atau guru yang berwawasan dan berpikiran maju. Di tangannya, sudah banyak wartawan yang dilatihnya berhasil di bisnis media siber.

Bang Hery juga tercatat sebagai salah seorang tim media pemenangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi --Al Haris - Abdullah Sani --.

Kiprahnya di dunia jurnalistik Jambi sangat banyak. Sulit untuk disampaikan dalam kata kata.

Bagaimanapun, almarhum Bang Hery ialah orang baik. Setiap masalah dan cobaan disikapinya dengan lapang dada dan bersyukur.

Bang Hery... Selamat jalan pulang ke "pangkuan" Allah. Kenangan bersamamu sangat sulit untuk dilupakan.(*)

Kasus Meninggalnya Brigadir EWS di Tanjabtim, 5 Polisi Kena Sanksi PTDH

MERDEKAPOST.COM - Polda Jambi menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada lima anggota Polri terkait kasus meninggalnya Brigadir EWS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sanksi tersebut diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar Bidpropam Polda Jambi pada 6-7 Agustus 2026. Lima personel yang dijatuhi PTDH yakni Brigadir UVS, Aiptu MA, Aipda EF, Bripka DHR, dan Bripda EBD.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan, kelima anggota tersebut terbukti melanggar kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

"Hasil sidang menyatakan mereka melakukan perbuatan terc*la sehingga dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH," kata Erlan, Jumat (7/8/2026) lalu.

Menurutnya, keputusan itu merupakan bentuk komitmen Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar dalam menjaga integritas institusi dan menindak setiap pelanggaran secara profesional, objektif, transparan, serta sesuai aturan yang berlaku.

Polda Jambi juga menegaskan tidak ada ruang bagi personel yang mencederai kehormatan institusi. Penegakan disiplin, kode etik, maupun pidana akan dilakukan secara tegas guna menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Masyarakat pun diimbau untuk tetap menghormati proses hukum yang masih berjalan serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi tetap kondusif.(red)

Diduga Mengacak-acak Kelompok Tani, Dinas Pertanian Sungai Penuh dan Penyuluh Saling Lempar Tanggung Jawab

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Penyaluran bantuan dan program pertanian di Kota Sungai Penuh menuai sorotan tajam dari para petani. Pihak Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh bersama oknum Penyuluh Pertanian diduga melakukan manipulasi data penerima manfaat .kelompok tani hingga mengalihkan alokasi program secara sepihak.

Praktik tersebut terungkap setelah sejumlah petani mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara usulan pengajuan dan penetapan penerima program. Kelompok Tani yang sejak awal mengajukan usulan bantuan justru gigit jari karena bantuan tersebut dialihkan dan diterima oleh kelompok tani lain yang diduga tidak mengajukan proposal sejak awal.

Nama-nama petani aktif yang seharusnya menerima manfaat mendadak dihilangkan dari berkas dan digantikan oleh nama pihak lain.

Kondisi ini memicu keresahan mendalam di kalangan petani lokal yang merasa dirugikan atas hilangnya hak-hak bantuan pertanian mereka, seperti bibit, pupuk, maupun alsintan. Para petani juga menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab antara pihak dinas dan penyuluh lapangan ketika dikonfirmasi mengenai perbedaan data usulan dan data keputusan penerima.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh, Suarman, belum memberikan penjelasan resmi mengenai kejanggalan dalam perubahan data penerima manfaat dan pengalihan alokasi program bantuan kelompok tani tersebut.

Masyarakat dan para petani mendesak Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menelusuri dugaan penyimpangan ini guna menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pertanian di Kota Sungai Penuh.(Red)

Edi Purwanto: Kolam Retensi Telaga Kajang Lako Jadi Langkah Nyata Wujudkan Kota Jambi Bebas Banjir

Oleh:Edi Purwanto*

Bagi saya, persoalan banjir diKota Jambitidak boleh hanya dibicarakan ketika musim hujan datang. Banjir adalah persoalan yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Ketikaairmasuk kerumah, menggenangijalan, mengganggu aktivitas perdagangan, membuat anak-anak kesulitan bersekolah, sampai menghambatmobilitas masyarakat, maka di situlah negara harus hadir dengan solusi yang nyata.

Karena itu, saya bersama Wali KotaJambiMaulana meninjau langsung progres pembangunan Kolam Retensi Telaga Kajang Lako yang berada di kawasan Paal V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.

Peninjauan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Saya melihat proyek ini bukan sekadar pembangunan sebuah kolam retensi. Adaharapanbesar masyarakat Kota Jambi yang dititipkan di dalam pembangunan ini.

Harapannya sederhana, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi persoalan banjir yang selama ini terjadi dan secara bertahap membawa Kota Jambi semakin dekat dengan kondisi yang kita semua inginkan: kota yang lebih aman, nyaman, tertata, dan bebas dari ancaman banjir.

Sumber : Jambiseru.com

Polres Kerinci Salurkan Bantuan Sepatu untuk Siswa SD 023/11 Sungai Penuh, Wujud Kepedulian Pendidikan

Merdekapost.com — Kepolisian Resor (Polres) Kerinci kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di wilayah hukumnya. Pada Selasa, 4 Agustus 2026, Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil, S.H., S.I.K. memimpin langsung kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan perlengkapan sekolah kepada para siswa.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB ini bertempat di halaman SDN 023/11 Sungai Penuh, yang terletak di Desa Air Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kerinci menyerahkan bantuan sebanyak 22 pasang sepatu baru kepada pihak sekolah. Bantuan secara simbolis diterima langsung oleh Kepala SDN 023/11 Aur Duri, Yanti Darsa, S.Pd., M.Pd., untuk kemudian dibagikan secara langsung kepada para siswa yang membutuhkan.

"Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata dari kepolisian kepada para generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak kita di SDN 023/11 Sungai Penuh, agar semakin bersemangat dalam menimba ilmu di sekolah," ujar Kapolres di sela-sela kegiatan.

Suasana kehangatan dan kebahagiaan tampak jelas di wajah para siswa saat menerima sepatu baru tersebut. Pihak sekolah, melalui Kepala SDN 023/11 Aur Duri Yanti Darsa, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam atas kepedulian yang diberikan oleh Kapolres Kerinci beserta jajaran.

Rangkaian kegiatan penyaluran bantuan ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Tepat pukul 10.15 WIB, seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan dengan situasi yang terpantau aman, tertib, dan kondusif. (*)

Soal Seleksi Pendamping Bedah Rumah. Pengamat: Harus Akuntabel dan Terbuka

Merdekapost.com – Polemik mengenai proses seleksi Pendamping Program Bedah Rumah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Provinsi Jambi. terus menuai perhatian publik. Setelah muncul kritik terkait singkatnya waktu seleksi dan minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, kini sorotan juga datang dari Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Infrastruktur, Martayadi Tajuddin.

Menurut Martayadi, kritik yang disampaikan masyarakat terhadap proses rekrutmen tenaga pendamping merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terlebih lagi, program tersebut dibiayai menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBD sehingga setiap tahapan pelaksanaannya harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kritik publik tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Martayadi kepada wartawan, Rabu (6/8/2026).

Martayadi menjelaskan bahwa keberadaan Pendamping Wilayah (PW) maupun Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) bukan sekadar tenaga administrasi, melainkan tenaga profesional yang memiliki peran penting dalam keberhasilan Program Bedah Rumah. Mereka bertugas melakukan pendampingan kepada masyarakat, verifikasi lapangan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban program.

Karena itu, menurutnya, proses rekrutmen tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi semata. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap calon pendamping memiliki kompetensi yang memadai sesuai bidang tugasnya.

"Pendamping program perumahan pada hakikatnya adalah tenaga fasilitator. Mereka seharusnya memiliki kompetensi yang dibuktikan melalui pengalaman, pengetahuan, maupun sertifikasi kompetensi yang relevan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan profesi. Jangan sampai proses seleksi hanya menghasilkan tenaga pendamping yang tidak memiliki kapasitas teknis dalam mendampingi masyarakat," tegasnya.

Selain aspek kompetensi, Martayadi juga menyoroti pentingnya keterbukaan mekanisme rekrutmen, terutama apabila pembiayaan tenaga pendamping menggunakan APBD Provinsi Jambi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pengadaan atau perekrutan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Ia menilai informasi mengenai dasar hukum seleksi, persyaratan peserta, mekanisme pelaksanaan, jumlah pelamar, metode penilaian, hingga dasar penetapan peserta yang dinyatakan lulus seharusnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah.

"Transparansi bukan untuk membuktikan pemerintah bersalah, tetapi untuk membuktikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan secara benar dan profesional. Semakin terbuka suatu proses seleksi, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang ditetapkan," katanya.

Martayadi juga menilai permintaan klarifikasi yang disampaikan oleh mantan Ketua Barisan Muda Wo Haris (BMW), Khairon Fauzi, merupakan hal yang patut dihormati sebagai bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, termasuk memberikan penjelasan terhadap setiap kebijakan yang menjadi perhatian publik.

"Permintaan agar proses seleksi dibuka kepada publik adalah sesuatu yang wajar. Pemerintah dapat menjelaskan dasar hukum, mekanisme, dan tahapan seleksi sehingga tidak muncul ruang spekulasi maupun prasangka di tengah masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.

Martayadi berharap polemik tersebut tidak berkembang menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Menurutnya, langkah paling tepat yang dapat dilakukan Dinas Perkimtan Provinsi Jambi adalah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai seluruh tahapan seleksi yang telah dilaksanakan.

"Keterbukaan adalah solusi terbaik. Ketika proses dijelaskan secara terbuka, masyarakat akan dapat menilai sendiri apakah pelaksanaannya telah sesuai aturan atau masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, tujuan kita sama, yaitu memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Martayadi.

Polemik mengenai seleksi Pendamping Program Bedah Rumah ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap penyelenggaraan program pemerintah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terus terjaga.(red)

Sumber: Jambiseru.com

NBT Coal Group Bikin Belajar Sejarah Jadi Seru, 50 Pelajar Jelajahi Candi Muaro Jambi

Merdekapost.com - Sebanyak 50 pelajar di Jambi diajak menjelajahi kawasan Candi Muaro Jambi melalui kegiatan field trip yang digelar NBT Coal Group, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional itu dikemas dengan belajar sejarah, mengenal budaya Melayu Jambi, hingga aksi peduli lingkungan.

Wajah ceria terlihat dari para peserta yang berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA sederajat. Mereka menyusuri kawasan percandian sambil mengenal lebih dekat sejarah salah satu situs bersejarah penting di Jambi tersebut.

Melalui kegiatan ini, NBT Coal Group berharap dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Candi Muaro Jambi. Para pelajar juga diharapkan memiliki kesadaran untuk ikut menjaga dan melestarikan kawasan tersebut.

Salah satu peserta, Kenzie Rabbani, mengaku mendapatkan pengalaman berbeda. Siswa kelas III SMP Adhyaksa Jambi itu sebelumnya sudah pernah berkunjung ke Candi Muaro Jambi, namun sebatas untuk berwisata.

"Senang banget. Hari ini saya baru menyadari ternyata Candi Muaro Jambi menyimpan cerita dan sejarah yang menarik sebagai pusat perguruan tinggi atau universitas kuno sejak abad ketujuh. Saya jadi banyak tahu setelah ikut field trip ini," ujar Kenzie.

Ia berharap kegiatan serupa lebih sering digelar agar semakin banyak pelajar mendapatkan pengalaman belajar langsung di luar ruang kelas.

NBT Coal Group merupakan grup perusahaan yang menaungi tiga pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi, yakni PT Anugerah Jambi Coalindo (PT AJC), PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS), dan PT Bakti Sarolangun Sejahtera (PT BSS).

*Kenalkan Tradisi Makan Besaji*

Tak hanya belajar sejarah, para pelajar juga dikenalkan dengan tradisi makan besaji yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Melayu Jambi.

Tradisi khas Muaro Jambi tersebut diperkenalkan sebagai bentuk kebersamaan, silaturahmi, dan semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat.

Field trip ini dikemas dengan memadukan tiga unsur, yakni pendidikan sejarah, pengenalan budaya lokal, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Para peserta turut melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Candi Muaro Jambi.

Selama kegiatan, mereka juga menggunakan tumbler untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

NBT Coal Group turut memberikan bingkisan, susu, dan makanan sehat kepada seluruh peserta.

*Dapat Apresiasi dari Dinas Pendidikan*

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi yang diwakili Sekretaris Dinas Hendri Wijaya menilai keterlibatan perusahaan swasta dalam kegiatan pendidikan yang memadukan sejarah, budaya, dan lingkungan merupakan langkah positif.

"Dengan inovasi seperti ini, anak-anak bisa belajar langsung dari lingkungan sekitarnya. Ini bagus sekali, apalagi didukung sepenuhnya oleh NBT Coal Group," kata Hendri.

*Bakal Libatkan Lebih Banyak Sekolah*

Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) NBT Coal Group.

Program tersebut diarahkan untuk memberikan akses pengetahuan dan pengalaman belajar sekaligus memperluas wawasan generasi muda di Jambi.

Antusiasme peserta dalam penyelenggaraan perdana field trip tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk melanjutkan program serupa.

Ke depan, NBT Coal Group berencana melibatkan lebih banyak sekolah dalam kegiatan field trip serta melanjutkan berbagai program edukasi yang telah berjalan.

Kegiatan turut dihadiri jajaran pimpinan NBT Coal, PT SAS Ibnu Ziady dan PT AJC Alam Firmansyah. (*)

Perkuat Pembangunan Manajemen Talenta Daerah, Bupati Batang Hari Terima Audiensi Kepala BKN Kanreg VII

Jambi, Merdekapost.com - Bupati Batang Hari, Mhd. Fadhil Arief, menerima audiensi Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN), Heni Sri Wahyuni, beserta rombongan di Ruang Kerja Bupati Batang Hari, pada Jumat (31/07/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kerja sama.

Audiensi ini menjadi forum dialogis yang sangat strategis guna membahas langkah-langkah penguatan pembangunan Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk mewujudkan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pada kinerja dan hasil kerja yang nyata.

Turut mendampingi Bupati Batang Hari dalam kesempatan tersebut adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari, Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan keseriusan dan dukungan penuh terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang lebih baik ke depannya.

"Melalui sinergi dan kerja sama yang erat bersama BKN, diharapkan implementasi Manajemen Talenta di Kabupaten Batang Hari dapat berjalan secara optimal. Langkah ini sangat penting guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih prima serta mempercepat laju pembangunan daerah secara berkelanjutan," ujar Bupati Mhd. Fadhil Arief.

Asal tahu saja, pembangunan manajemen talenta ini bertujuan agar setiap ASN dapat ditempatkan sesuai kompetensi, keahlian, dan potensi terbaik yang dimilikinya. Dengan demikian, penugasan menjadi lebih tepat sasaran, kinerja instansi pemerintah meningkat, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.(Adz)