Residivis Kembali Berulah, Satresnarkoba Polres Kerinci Ringkus Kurir Sabu Jaringan Lintas Provinsi dengan Modus " Sistem Tempel"

Residivis Kembali Berulah, Satresnarkoba Polres Kerinci Ringkus Kurir Sabu Jaringan Lintas Provinsi dengan Modus " Sistem Tempel"

 Merdekapost.com | Kerinci - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kerinci kembali menunjukkan komitmen tegasnya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Pada hari Kamis (17/09/2026) sekitar pukul 09.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba berhasil meringkus seorang pemuda yang bertindak sebagai kurir sabu di pinggir jalan Desa Sungai Jernih, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.

Pelaku berinisial BDS (23), warga Desa Sungai Jernih yang diketahui berstatus sebagai pengangguran dan merupakan residivis kasus narkoba, tak berkutik saat dicegat oleh petugas. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan total 27 paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 11,5 gram.

Kapolres Kerinci melalui Kasat Resnarkoba menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang resah akan aktivitas pelaku. Tersangka diketahui kerap mengedarkan sabu di sekitar wilayah Desa Sungai Jernih dengan modus operandi "sistem tempel" (meletakkan narkoba di suatu tempat tanpa bertatap muka langsung dengan pembeli).

"Berbekal informasi dari masyarakat, Tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan pengintaian di sekitar kediaman tersangka. Saat pelaku keluar rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat, tim langsung membuntuti, memotong laju kendaraan, dan mengamankan yang bersangkutan," jelas Kasat Resnarkoba.

Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan 10 paket sabu yang disembunyikan di dalam sedotan plastik warna hitam di saku celana sebelah kiri pelaku. Tidak berhenti di situ, penggeledahan dilanjutkan pada tas ransel hitam merek Osgood yang dibawa pelaku, di mana petugas kembali menemukan 17 paket sabu beserta satu buah kaca pirek.

Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka BDS mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya dan ia tengah bersiap untuk pergi melakukan "tempelan" di sejumlah titik.

Dikirim dari Padang Melalui Travel "Tembak"

Fakta mengejutkan terungkap dari pengembangan kasus ini. Tersangka mengaku mendapatkan pasokan sabu dari seseorang bernama Cecep (saat ini dalam pengejaran) yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Pengiriman barang haram tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui layanan mobil travel tidak resmi atau travel tembak.

Dalam aksinya kali ini, yang merupakan kali kedua tersangka menerima barang dari jaringannya, BDS awalnya menerima total 51 paket sabu. Sebelum ditangkap, ia telah berhasil menempel 15 paket di sekitar Desa Sungai Jernih, menyerahkan 6 paket kepada rekannya, dan mengonsumsi 3 paket di rumahnya.

Sebagai imbalan menjadi kurir "tukang tempel", tersangka BDS dijanjikan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 7 paket sabu untuk dikonsumsi pribadi.

Selain puluhan paket sabu, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 unit handphone (Realme C65 dan Realme C21) yang digunakan untuk bertransaksi, tas, celana panjang, dan 1 unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi.

Kini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Kerinci untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, termasuk pengujian barang bukti di BPOM dan Pegadaian.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Juncto Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 Ayat (1) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polres Kerinci mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dengan cara melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.(*)

Wako Alfin dan Wawako Azhar Safari Jumat di Masjid Nurul Hikmah Sumur Anyir Serahkan Bantuan CSR

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH, melaksanakan Safari Jumat sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat di Masjid Nurul Hikmah, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jumat (18/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wako Alfin didampingi Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Wako Alfin bersama rombongan turut melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama masyarakat dan jamaah Masjid Nurul Hikmah. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam khutbah Jumat, Buya Nasriman mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ia juga menyampaikan harapan agar Kota Sungai Penuh terus berkembang menjadi daerah yang unggul, tidak hanya dalam kehidupan keumatan, tetapi juga dalam aspek pelayanan publik, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Buya Nasriman turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah dengan memberikan saran, masukan, serta kritik yang konstruktif kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Baca Juga: Dukung Perluasan Lahan Perkebunan Kopi di Kayu Aro, Monadi Bidik Kopi Kerinci Berkualitas

Usai pelaksanaan salat Jumat, Wali Kota Alfin menyerahkan bantuan pembangunan sebesar Rp5 juta kepada Masjid Nurul Hikmah. Bantuan tersebut bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank 9 Jambi dan diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan serta peningkatan fasilitas masjid.

Dalam arahannya di hadapan jamaah, Wako Alfin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, lingkungan yang bersih merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman, dan berkualitas.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Kebiasaan tersebut, kata Wako Alfin, dapat menghambat aliran air, terutama ketika terjadi peningkatan debit sungai, sehingga berpotensi menimbulkan luapan yang dapat berdampak terhadap masyarakat.

“Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Mari kita jaga lingkungan bersama-sama,” ujar Wako Alfin.

Selain mengajak masyarakat menjaga kebersihan, Wako Alfin menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan langkah perbaikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan persampahan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan kota.

Pada kesempatan tersebut, Wako Alfin turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kualitas udara. Mengingat Kota Sungai Penuh saat ini dilanda kabut asap dengan kategori sedang, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara kurang baik.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Safari Jumat tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Selain menjadi sarana memperkuat ukhuwah dan silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan program pembangunan sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi masyarakat.(Adz)

Sebagai Anggota Dewan, Jangan Bangun Narasi yang Menyesatkan

Edminuddin dan Ego Salman (Foto Ilustrasi AI)

Sebagai Anggota Dewan, Jangan Bangun Narasi yang Menyesatkan

Oleh: Ego Salman – Pemuda Kerinci

Saya sebagai pemuda Kerinci tentu tidak menutup mata terhadap persoalan pemerataan pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh.

Kalau memang ada program pemerintah Provinsi Jambi yang tidak adil, perjuangkan. Kalau ada anggaran yang tidak proporsional, buka datanya. Kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, kritik dan kawal sampai ada perbaikan.

Tetapi sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, kita juga harus berhati-hati dalam membangun narasi di ruang publik.

Jangan sampai kritik terhadap kebijakan berubah menjadi narasi yang menyesatkan masyarakat.

Apalagi membawa-bawa sejarah dengan mengatakan seolah-olah Kerinci hanya menjadi bagian dari Provinsi Jambi karena merupakan “syarat” berdirinya Provinsi Jambi.

Sejarah pembentukan Provinsi Jambi tidak sesederhana itu. Dasar hukum pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I di Sumatera Tengah kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang menjadi salah satu dasar keberadaan Provinsi Jambi.

Karena itu, kalau persoalannya adalah ketidakadilan pembangunan, mari bicara dengan data, bukan dengan sentimen sejarah.

Berapa anggaran yang dialokasikan untuk Kerinci?

Berapa untuk Sungai Penuh?

Program apa saja yang tidak mendapatkan alokasi?

Apa indikator ketidakadilannya?

Dan dibandingkan dengan daerah lain, berapa sebenarnya kesenjangannya?

Buka semuanya kepada publik.

Sebab masyarakat Kerinci tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya lantang mengatakan “lepaskan kami dari Jambi”.

Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang mampu mengatakan:

“Ini datanya. Ini masalahnya. Ini anggarannya. Dan ini yang akan kami perjuangkan.”

Terlebih Edminuddin sendiri merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Jambi IV, yang mencakup Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Maka posisi sebagai wakil rakyat seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh melalui jalur politik, penganggaran, pengawasan dan legislasi.

Bukan membangun kesan seolah-olah satu-satunya jalan keluar dari persoalan pembangunan adalah keluar dari Provinsi Jambi.

Kalau ada 36 penerima program umrah dan tidak ada satu pun dari Kerinci maupun Sungai Penuh, mari kita lihat mekanisme penetapan penerimanya.

Kalau tidak ada yayasan pendidikan dari Kerinci dan Sungai Penuh yang menerima hibah, mari buka daftar penerima, kriterianya, dan mekanisme pengajuannya.

Di situlah letak kritik yang substantif.

Bukan sekadar mengatakan, “kalau kami dianaktirikan, kembalikan kami ke Sumatera Barat.”

Saya percaya masyarakat Kerinci cukup dewasa untuk memahami bahwa memperjuangkan daerah tidak harus dengan membangun pertentangan antara Kerinci dan Jambi.

Kita bisa mengkritik pemerintah tanpa membenci Jambi.

Kita bisa menuntut keadilan tanpa memainkan sentimen sejarah.

Kita bisa memperjuangkan Kerinci tanpa mengancam untuk keluar dari Provinsi Jambi.

Karena tugas seorang wakil rakyat bukan hanya menyampaikan kemarahan masyarakat.

Tugasnya adalah mengubah kemarahan itu menjadi kebijakan, anggaran, dan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

Jadi, sebagai pemuda Kerinci, saya hanya ingin mengatakan:

Jangan bangun narasi yang menyesatkan.

Buka data.

Pahami posisi.

Jelaskan persoalan secara utuh.

Dan yang paling penting:

Perjuangkan Kerinci–Sungai Penuh dengan kerja nyata, bukan sekadar dengan retorika. (**)

Dukung Perluasan Lahan Perkebunan Kopi di Kayu Aro, Monadi Bidik Kopi Kerinci Berkualitas

Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memperkuat pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Langkah tersebut ditandai dengan Tanam Perdana Kopi Arabika Tahun 2026 bersama masyarakat di Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Jumat (18/9/2026).

Program yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci itu merupakan bagian dari perluasan tanaman kopi Arabika dengan dukungan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pada tahap pertama, penanaman dilakukan di lahan seluas 320 hektare, dari total bantuan perluasan tanaman kopi Arabika seluas 650 hektare pada 2026. Sebanyak 42 kelompok penerima manfaat turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Kegiatan diawali arahan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., yang menekankan pentingnya pengembangan dan hilirisasi kopi yang dimulai dari sektor hulu.

Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan tersebut. Menurutnya, program perluasan kopi bukan sekadar menambah luas perkebunan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Baca Juga: Dinkes Kerinci Jemput Bola ke Kemenkes RI, Perjuangkan Peningkatan Fasilitas dan Layanan RSUD

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kerinci, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan,” ujar Monadi.

Monadi menilai Kerinci memiliki modal alam yang kuat untuk menghasilkan kopi berkualitas. Selain Arabika, Pemkab Kerinci juga mengembangkan Robusta dan Liberika.

Namun, Bupati menegaskan pengembangan kopi tidak boleh berhenti pada aktivitas menanam.

Pemkab Kerinci mendorong penguatan ekosistem kopi secara menyeluruh, mulai dari bibit berkualitas, budidaya, pemeliharaan, peningkatan kapasitas petani, pengendalian hama dan penyakit, produktivitas, pascapanen, peningkatan mutu, pemasaran hingga pengembangan produk olahan.

Dengan pola tersebut, komoditas kopi diharapkan tidak hanya menghasilkan biji kopi, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Monadi juga menyampaikan aspirasi mengenai dukungan Dana Bagi Hasil (DBH) kopi untuk Kabupaten Kerinci sebagai salah satu upaya memperkuat pengembangan komoditas unggulan daerah.

Sementara itu, Dirjen Perkebunan Heru Tri Widarto menekankan bahwa kualitas produk dan kemampuan membaca pasar menjadi bagian penting dalam pengembangan kopi. Peluang pasar domestik maupun ekspor perlu dimanfaatkan dengan tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

Baca Juga: Edi Purwanto Turun ke Lokasi Kebakaran, Upayakan Rumah Khusus Untuk Warga Bungo

Monadi juga berpesan kepada kelompok penerima manfaat agar bantuan pemerintah dijaga dan dimanfaatkan sesuai ketentuan serta petunjuk teknis.

“Petani adalah salah satu kekuatan utama pembangunan Kabupaten Kerinci. Apabila petani sejahtera, ekonomi masyarakat bergerak. Apabila sektor pertanian dan perkebunan berkembang, maka perekonomian daerah juga akan semakin kuat,” tegasnya.

Melalui perluasan 650 hektare tanaman kopi Arabika, Pemkab Kerinci berharap produksi kopi berkualitas terus meningkat dan berdampak terhadap pendapatan petani serta perekonomian daerah.

Lebih jauh, pemerintah daerah ingin menjadikan kopi bukan hanya sebagai komoditas perkebunan, tetapi juga sebagai identitas, kebanggaan dan salah satu penggerak ekonomi Kabupaten Kerinci.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, S.E., M.M., unsur Forkopimda, perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, serta kelompok penerima manfaat bantuan perluasan kopi Arabika.

Dengan tanam perdana ini, Kerinci mulai memperkuat langkah membangun industri kopi terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan petani sebagai aktor utama penggerak ekonomi daerah.(Adz)

Edi Purwanto Turun ke Lokasi Kebakaran, Upayakan Rumah Khusus Untuk Warga Bungo

 

Merdekapost.com - Kepedulian terhadap warga yang menjadi korban kebakaran di Dusun Buat, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, mendapat perhatian dari anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto.

Bersama Wakil Bupati Bungo, Edi Purwanto turun langsung melihat kondisi warga yang terdampak musibah kebakaran. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk membahas langkah nyata membantu para korban agar dapat kembali memiliki tempat tinggal.

Dalam kesempatan itu, Edi menyampaikan, bantuan sebesar Rp15 juta perlu dikelola secara tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para korban.

"Ini Rp15 juta diatur mano eloknyo, atau itu dikasih ke personal-personal, atau difull-kan ke dalam bentuk donasi," kata Edi.

Tak hanya bantuan jangka pendek, Edi juga berupaya mendorong adanya solusi jangka panjang bagi korban, khususnya terkait kebutuhan tempat tinggal.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan kepala balai untuk memperjuangkan program rumah khusus bagi masyarakat yang rumahnya terdampak kebakaran. Menurutnya, pembangunan satu unit rumah khusus tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta.

"Saya perjuangkan sama kepala balai, supaya ada namanya rumah khusus. Rumah khusus itu nilainya kurang lebih Rp100 sampai Rp150 juta satu rumahnya. Mudah-mudahan saya coba ikhtiarkan, coba-coba, insyaallah bisa," sebutnya.

Edi juga meminta pemerintah desa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan apabila program tersebut nantinya terealisasi. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam membantu warga bangkit dari musibah.

"Yang penting rumah iko samo-samo jadi. Nanti pas pengerjoannyo samo-samolah, ini gotong royong kita sama-sama,” tuturnya.

Ia menegaskan, musibah yang menimpa warga bukan hanya menjadi tanggung jawab korban maupun pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

"Musibah itu tanggung jawab kita bareng-bareng,” pungkasnya.(*)

Dinkes Kerinci Jemput Bola ke Kemenkes RI, Perjuangkan Peningkatan Fasilitas dan Layanan RSUD

 

Dinkes Kerinci Jemput Bola ke Kemenkes RI, Perjuangkan Peningkatan Fasilitas dan Layanan RSUD

Merdekapost.com | Jakarta - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kerinci melakukan langkah proaktif dengan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) di Jakarta. Langkah "jemput bola" ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, Hermendizal, S.K.M., M.M., guna memperjuangkan peningkatan sarana, prasarana, serta fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci.

Dalam audiensi dan koordinasi tersebut, jajaran Dinkes Kerinci memaparkan berbagai kebutuhan krusial terkait peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat, ketersediaan alat kesehatan modern, hingga pengembangan infrastruktur RSUD agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan merata.

Komitmen Tinggi untuk Kesehatan Masyarakat

Upaya gigih yang ditunjukkan oleh Kadis Kesehatan Kerinci, Hermendizal, S.K.M., M.M., mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kepemimpinannya dinilai selalu memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kerinci, khususnya dalam memastikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus terkendala keterbatasan fasilitas di daerah.

"Langkah koordinasi ke pusat ini merupakan komitmen nyata pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi seluruh masyarakat Kerinci. Kita terus berupaya maksimal mendatangkan dukungan anggaran dan program dari pusat agar fasilitas RSUD kita makin lengkap dan memadai," ujar Hermendizal di sela-sela kegiatan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan Kemenkes RI dapat memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan alat medis modern, maupun program penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. 

Dengan terwujudnya kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan pusat, pelayanan RSUD Kerinci di masa mendatang diharapkan makin berkualitas dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)

Perjuangan Edi Purwanto Berbuah Manis, Tanjabtim Kebagian IJD Terbesar di Jambi

 

Merdekapost.com - Keterbatasan anggaran daerah tak menyurutkan upaya memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di tengah berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD), perjuangan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat justru membuahkan hasil.

Tahun ini, Tanjung Jabung Timur menjadi daerah di Provinsi Jambi yang mendapat porsi terbesar program Inpres Jalan Daerah (IJD), dengan nilai mencapai sekitar Rp90 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dukungan tersebut tidak lepas dari perjuangan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BPJN Jambi, pimpinan Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Edi menyampaikan hal itu saat meninjau ruas jalan yang akan dibangun melalui skema IJD di Tanjung Jabung Timur, Minggu (13/9/2026).

Menurut Edi, kondisi infrastruktur jalan di Tanjung Jabung Timur memang membutuhkan perhatian serius. Dari laporan Bupati Dillah Hikmah Sari, tingkat kemantapan jalan di daerah tersebut baru mencapai sekitar 16 persen.

"Bu Bupati menyampaikan jalan mantap Tanjung Jabung Timur hanya 16 persen. Tentu ini menjadi tugas kami sebagai anggota DPR RI untuk berpikir keras mencari solusi perbaikan infrastruktur di Provinsi Jambi, khususnya Tanjung Jabung Timur," kata Edi.

Terlebih, kata Edi, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur saat ini semakin terbatas akibat berkurangnya TKD.

Karena itu, menurutnya, salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh adalah memperjuangkan anggaran pemerintah pusat melalui program IJD.

"Apalagi sekarang TKD kita kan berkurang, maka satu-satunya upaya kita untuk memperbaiki jalan provinsi adalah melalui skema IJD,” sebutnya.

Perjuangan tersebut membuahkan hasil. Dari rencana empat seksi pembangunan, tiga seksi di antaranya akan dikerjakan pada 2026.

Pembangunan tersebut mencakup dua seksi ruas Jalan Desa Simpang/Berbak - Simpang Jembatan Muara Sabak serta ruas Jalan Simpang 4 Kantor Camat - Batas Kecamatan Nipah Panjang.

Secara keseluruhan, Provinsi Jambi tahun ini memperoleh alokasi IJD sekitar Rp381 miliar. Dari jumlah tersebut, Tanjung Jabung Timur mendapat sekitar Rp90 miliar, atau menjadi daerah dengan porsi terbesar di Provinsi Jambi.

"Alhamdulillah tahun ini di Provinsi Jambi mendapat IJD sebesar Rp381 miliar, dan Tanjung Jabung Timur mendapatkan lebih kurang Rp90 miliar. Tanjabtim mendapat yang terbesar di Provinsi Jambi,” jelas Edi.

Ia menyebut, kondisi geografis Tanjung Jabung Timur yang didominasi lahan gambut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Selain itu, Edi mengapresiasi Bupati Tanjung Jabung Timur yang dinilainya aktif melakukan koordinasi dan memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah ke pemerintah pusat.

"Karena kontur tanahnya gambut, dan Bupati cukup rajin berkoordinasi,” ujarnya.

Mendapatkan anggaran besar bukan berarti persoalan selesai. Edi justru mengingatkan agar pembangunan jalan IJD dilakukan dengan kualitas terbaik.

Kepada Kepala BPJN Jambi, Robert Sihotang, Edi meminta pengawasan terhadap pembangunan dilakukan secara serius sehingga jalan yang dibangun mampu bertahan dalam jangka panjang.

"Kita berharap kualitas jalan dapat awet sampai puluhan tahun,” tegasnya.

Menurut Edi, kualitas pembangunan sangat penting karena anggaran pemerintah terbatas. Jika jalan yang baru dibangun cepat rusak, pemerintah kembali harus mengalokasikan anggaran untuk ruas yang sama.

Sebaliknya, jika kualitas jalan mampu bertahan lama, anggaran pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat diarahkan untuk membuka akses dan memperbaiki infrastruktur di wilayah lain yang juga membutuhkan.

Edi mengungkapkan, persaingan mendapatkan anggaran IJD di tingkat nasional tidak mudah. Total anggaran IJD nasional yang tersedia sekitar Rp11 triliun, sementara kebutuhan pembangunan jalan di berbagai daerah sangat besar.

"Hanya ada anggaran Rp11 triliun untuk IJD nasional, kita berebut. Kadang usulan kita hilang, terus muncul lagi,” imbuhnya.

Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang ikut memperjuangkan alokasi tersebut, mulai dari Bupati Tanjung Jabung Timur, pimpinan Komisi V DPR RI, Menteri PU hingga Kepala BPJN Jambi.

"Alhamdulillah Bu Bupati juga cukup aktif melobi pusat. Terima kasih saya ucapkan kepada berbagai pihak, Pimpinan Komisi V, Pak Menteri dan Kepala BPJN,” ujar Edi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari mengapresiasi dukungan Edi Purwanto dalam memperjuangkan program pembangunan dari pemerintah pusat.

Dillah mengatakan, dukungan tersebut membuat semakin banyak program pembangunan masuk ke Tanjung Jabung Timur.

"Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengucapkan terima kasih kepada Mas Edi Purwanto, Anggota Komisi V DPR RI, yang telah banyak membantu, sehingga banyak program pembangunan infrastruktur masuk ke Tanjung Jabung Timur,” kata Dillah.

Menurutnya, hampir Rp100 miliar dana APBN masuk ke Tanjung Jabung Timur melalui berbagai program.

Tidak hanya pembangunan jalan, tetapi juga mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Penanganan Permukiman Kumuh, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), hingga program bedah rumah.

Bagi Tanjung Jabung Timur, masuknya anggaran pusat tersebut menjadi angin segar di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Pembangunan infrastruktur jalan melalui IJD diharapkan tidak hanya memperbaiki konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka akses ekonomi masyarakat serta mempercepat.(*)

Respons Cepat dan Sinergi Warga, Kebakaran Lahan di Desa Semerap Berhasil Dipadamkan

Respons Cepat dan Sinergi Warga, Kebakaran Lahan di Desa Semerap Berhasil Dipadamkan

 Merdekapost.com | Kerinci - Respons cepat aparat kepolisian bersama masyarakat berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Rabu (16/9/2026) pagi.

Jajaran Polres Kerinci bersama perangkat desa dan warga setempat bergerak menuju lokasi setelah menerima informasi adanya kebakaran. Petugas kemudian melakukan upaya pemadaman terhadap api yang membakar area lahan tersebut.

Kasi Humas Polres Kerinci menyampaikan, kesigapan personel di lapangan yang didukung kepedulian dan kerja sama masyarakat membuat api dapat segera dikendalikan sehingga tidak meluas ke area lainnya.

"Begitu mendapatkan informasi, personel langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berkat kerja sama yang solid dengan warga, api yang tersisa berhasil kami padamkan sepenuhnya. Saat ini situasi sudah aman dan terkendali," ujar pihak Humas Polres Kerinci.

Atas kejadian tersebut, kepolisian kembali mengimbau masyarakat Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Karhutla, terutama ketika kondisi cuaca dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

Masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, termasuk membakar sampah di dekat area perkebunan maupun hutan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi menjadi sumber api.

Setelah proses pemadaman dilakukan, kondisi di lokasi kejadian dipastikan telah aman. Penanganan awal juga telah dilaporkan kepada pimpinan sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran kembali.(*)

Proyek "Siluman" Resahkan Warga, Gerbang SMPN 27 Kerinci Dikunci Rapat Saat Rehabilitasi

Proyek "Siluman" Resahkan Warga, Gerbang SMPN 27 Kerinci Dikunci Rapat Saat Rehabilitasi

 Merdekapost.com | Kerinci – Pelaksanaan proyek rehabilitasi di SMP Negeri 27 Kerinci, yang berlokasi di Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok, Jambi, menuai sorotan tajam. Proyek ini diduga kuat sebagai "proyek siluman" karena tidak adanya transparansi mengenai sumber dana dan detail pekerjaan, serta adanya upaya pembatasan akses bagi pihak luar, termasuk awak media.(30/08/26)

​Kejanggalan di Lapangan

​Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi pada [Tanggal 30 Agustus 2026], beberapa kejanggalan serius ditemukan. Pintu pagar utama sekolah terlihat dikunci rapat menggunakan rantai dan gembok besar dari dalam. Kondisi ini membuat siapa pun tidak bisa masuk untuk meninjau secara langsung progres atau legalitas proyek, termasuk untuk kepentingan peliputan atau pengawasan publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi penggunaan anggaran negara di lingkungan pendidikan tersebut.

​Dari luar pagar, aktivitas pengerjaan terlihat sangat minim. Informasi yang dihimpun dari warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa hingga saat ini, pekerjaan yang terlihat nyata hanyalah penggantian beberapa lembar atap dan reng kayu.

​"Setahu kami baru ganti atap sama kayunya sedikit (reng), kalau pintu pagar dikunci itu sudah dari awal proyek. Kami tidak tahu proyek apa pastinya dan siapa yang mengerjakannya," ujar seorang warga.

​Sebuah foto yang berhasil diambil dari luar gerbang (Gambar 2) menunjukkan atap seng baru yang telah terpasang, namun didukung oleh struktur kayu (reng) yang sebagian terlihat sudah tua dan usang. Kontradiksi visual ini semakin menambah keraguan mengenai kualitas dan cakupan sebenarnya dari rehabilitasi ini.

​Tidak Ada Papan Informasi Dana

​Salah satu pelanggaran paling krusial adalah tidak ditemukannya Papan Informasi Proyek (PIP). Kewajiban pemasangan papan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setiap proyek yang menggunakan dana negara wajib memasang papan yang memuat nama proyek, nilai kontrak, sumber dana (APBD/APBN), pelaksana, dan jangka waktu pengerjaan.

​Ketiadaan papan informasi ini secara otomatis menutupi informasi penting mengenai anggaran miliaran rupiah yang mungkin sedang digunakan untuk rehabilitasi tersebut, serta siapa pihak kontraktor yang bertanggung jawab.

​Dinas Pendidikan Bungkam

​Guna mendapatkan klarifikasi, wartawan telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Kepala Dinas/Pejabat ,isra kamar kepala dinas pendidikan melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon. Namun, hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban atau respons dari pihak Dinas Pendidikan.

​Diamnya pihak dinas memperkuat dugaan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau setidaknya kelalaian dalam pengawasan proyek fisik di sekolah.

​Spanduk Ironis di Lokasi

​Keberadaan sebuah spanduk besar bertema Dirgahayu RI di lingkungan sekolah, yang menampilkan gambar isra kamar dan Kepala Sekolah, menjadi sebuah ironi. Spanduk tersebut memuat jargon "Keterbukaan" di salah satu sisinya, yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan di mana akses publik dan informasi mengenai proyek rehabilitasi justru tertutup rapat.

​Warga dan tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Cogok berharap Inspektorat Kabupaten Kerinci dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk memeriksa proyek ini. Transparansi sangat krusial untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya untuk meningkatkan kualitas fasilitas bagi siswa, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.(*)

Gerak Cepat, Polsek Gunung Kerinci Bersama Tim Gabungan Berhasil Padamkan Karhutla Seluas 2 Hektar di Siulak Mukai

Gerak Cepat Tim Gabungan Atasi Karhutla di Siulak Mukai

 ​Merdekapost.com | Kerinci - Jajaran Polsek Gunung Kerinci bersama tim gabungan menunjukkan kesigapan tinggi dalam penanganan bencana. Berbekal pelacakan titik koordinat hotspot yang akurat, petugas bergerak cepat menembus medan terjal untuk memadamkan kebakaran lahan (Karhutla) di area perladangan Desa Sungai Langkap, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Selasa (15/9/2026).

​Peristiwa yang menghanguskan lahan perkebunan milik warga seluas kurang lebih dua hektar tersebut teridentifikasi pada pukul 14.00 WIB. Mendapatkan laporan dari warga setempat, Kapolsek Gunung Kerinci, IPTU Alti Irawan, S.H., seketika memerintahkan personel Bhabinkamtibmas untuk langsung mendatangkan titik koordinat lokasi kejadian.

​Di lapangan, personel Polsek Gunung Kerinci langsung berkoordinasi secara taktis dan terpadu bersama BPBD Kabupaten Kerinci, unsur TNI, perangkat desa, serta masyarakat setempat untuk melakukan pemadaman secara gotong royong.

​Proses pemadaman di lokasi sempat menghadapi sejumlah kendala berat. Selain letak lahan yang jauh dari pemukiman dan berada di area perbukitan, akses jalan perkebunan hanya dapat dilalui menggunakan kendaraan roda dua. Ditambah lagi, kencangnya tiupan angin serta ketiadaan sumber air di sekitar lokasi sempat menyulitkan petugas.

​Kendati demikian, berkat kerja keras, sinergi yang solid, serta semangat kebersamaan antara aparat dan warga, seluruh titik api di lokasi tersebut akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya.

​Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) sementara, kebakaran permukaan (surface fire) yang melanda semak belukar dan serasah kering ini diduga kuat dipicu oleh percikan api dari puntung rokok.

​Menyikapi kejadian ini, pihak Polres Kerinci kembali mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci. Warga diminta untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, tidak meninggalkan bara api saat berada di ladang, serta tidak membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah jatuhnya kerugian yang lebih besar.

​Sumber : Redaksi Humas Polres Kerinci

Perjuangan Edi Purwanto untuk Jalan Padang Lamo "Berbuah" Rp 29 Miliar

 

Merdekapost.com - Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Tebo untuk perbaikan Jalan Padang Lamo akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29 miliar untuk pembangunan ruas jalan tersebut pada tahun anggaran 2026.

Alokasi anggaran tersebut dipastikan setelah adanya pengawalan intensif dari Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi, Dr. H. Edi Purwanto, S.H.I., M.Si.

Kepastian tersebut disampaikan Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, saat menerima kunjungan kerja Edi Purwanto di Kabupaten Tebo, Jumat (11/9/2026).

"Alhamdulillah, tahun ini Jalan Padang Lamo mulai dikerjakan. Anggarannya sudah dialokasikan sebesar Rp29 miliar. Kami berterima kasih atas perjuangan Bapak Edi Purwanto di Komisi V DPR RI yang telah mendorong agar pembangunan ini bisa terwujud," ujar Agus Rubiyanto.

Bupati menjelaskan, ruas yang akan dibangun meliputi jalur strategis dari Simpang Jambi, Desa Bedaro Rampak, hingga Simpang Lopun, Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu. Ruas tersebut selama ini menjadi akses vital masyarakat dan sempat viral karena kondisinya rusak parah.

Menurutnya, perhatian pemerintah pusat tidak hanya untuk Padang Lamo. Ruas lain yakni Jalan Blok E menuju Jalan 21 juga mendapatkan alokasi melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan nilai Rp39 miliar. Sehingga total dukungan infrastruktur jalan untuk Tebo tahun ini mencapai Rp68 miliar.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur di Jambi, khususnya di Kabupaten Tebo.

"Jalan Padang Lamo ini sudah lama menjadi aspirasi masyarakat. Dua kali saya turun langsung melihat kondisinya tahun ini. Alhamdulillah perjuangan kita di Komisi V membuahkan hasil. Tahun ini Rp29 miliar kita amankan untuk tahap awal, dan akan kita kawal bertahap hingga tuntas," tegas Edi Purwanto.

Ia menambahkan, keberadaannya di Komisi V yang membidangi infrastruktur menjadi instrumen untuk memperjuangkan kebutuhan daerah.

"Ini adalah hak masyarakat Tebo untuk mendapatkan jalan yang layak. Tugas kita di Senayan memastikan aspirasi itu sampai dan terealisasi," pungkasnya.

Terpisah, salah seorang tokoh masyarakat Padang Lamo menyambut baik kepastian anggaran tersebut. Ia berharap pembangunan segera direalisasikan di lapangan dengan kualitas yang baik.

"Kami sudah bertahun-tahun menunggu. Semoga tahun ini benar-benar dikerjakan. Kami berterima kasih kepada Pak Edi Purwanto yang telah memperjuangkan aspirasi kami," ujarnya.

Dengan terealisasinya anggaran ini, diharapkan akses dan mobilitas perekonomian masyarakat di wilayah Tebo Ulu kembali lancar.(*)

Tingkatkan Kesadaran Berkendara, Satlantas Polres Kerinci Gencarkan Edukasi Tertib Lalu Lintas

Kasat Lantas Polres Kerinci, IPTU Into Sujarwo, S.AP

 Merdekapost.com |Kerinci - Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kerinci terus menggencarkan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar disiplin serta mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Langkah ini dilakukan guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polres Kerinci.

Kasat Lantas Polres Kerinci, IPTU Into Sujarwo, S.AP, menegaskan bahwa kesadaran dan kedisiplinan para pengguna jalan merupakan kunci utama dalam menekan angka fatalitas serta risiko kecelakaan di jalan raya.

"Kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan merupakan faktor paling penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan serta mengurangi risiko fatalitas di jalan raya," ujar IPTU Into Sujarwo.

Melalui kegiatan sosialisasi yang digelar secara berkesinambungan, Satlantas Polres Kerinci mengimbau masyarakat untuk senantiasa melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara roda dua, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi roda empat, serta menghindari pelanggaran seperti melawan arus dan menggunakan ponsel saat berkendara.

Pihak kepolisian berharap melalui edukasi yang humanis dan persuasif ini, masyarakat Kerinci semakin sadar akan pentingnya keselamatan bersama saat berada di jalan raya.(*)

Edi Purwanto: Bukti 2 Tahun Keterwakilan Jambi di Komisi V DPR RI

 

Opini Oleh: Martayadi Tajuddin *

Masa kerja DPR RI periode 2024-2029 telah berjalan hampir dua tahun sejak 1 Oktober 2024. Bagi Provinsi Jambi, periode ini menjadi ujian penting untuk menilai kualitas keterwakilan di Senayan. Bukan dari seberapa sering seorang wakil tampil di media, melainkan dari seberapa kuat ia mampu mengkonversi kewenangan komisi menjadi program pembangunan yang konkret di daerah pemilihan.

Posisi Dr. Edi Purwanto di Komisi V DPR RI patut dicermati. Komisi V membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat dan pembangunan kawasan. Bagi Jambi, ini adalah komisi yang paling bersentuhan langsung dengan persoalan struktural: konektivitas antar wilayah, ketahanan terhadap banjir dan abrasi, serta pemenuhan layanan dasar seperti air bersih dan perumahan.

Dalam pengamatan hampir dua tahun ini, terdapat tiga pendekatan yang konsisten ia gunakan.

Pertama, Mengawal Proyek Bottleneck Daerah Menjadi Program Nasional.

Jambi tidak kekurangan dokumen perencanaan. Kelemahannya adalah keterbatasan fiskal daerah untuk mengeksekusi perencanaan tersebut. Pendekatan yang diambil Edi Purwanto adalah mendorong agar proyek-proyek yang Feasibility Study-nya sudah ada di daerah naik kelas menjadi program APBN.

Kasus Fly Over Simpang Mayang di Kota Jambi adalah ilustrasi yang jelas. Titik tersebut telah lama menjadi simpul kemacetan parah di jam kerja. Saat menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, kajian kelayakan sudah tersedia namun terkunci karena keterbatasan APBD. Di Komisi V, ia mendorong Kementerian PU untuk melakukan pemetaan ulang dan memasukkannya sebagai prioritas anggaran nasional.

Pendekatan teknokratis yang sama terlihat pada peninjauan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal di Tanjung Jabung Barat. Pelabuhan vital yang menghubungkan Jambi dengan Riau dan Kepulauan Riau ini hanya memiliki satu dermaga tambat, sehingga menimbulkan antrean logistik yang panjang. Alih-alih memberikan janji pembangunan, ia meminta Pemerintah Kabupaten menyiapkan Detail Engineering Design dan Readiness Criteria sebagai prasyarat mutlak dalam sistem penganggaran nasional. Ini adalah prosedur yang benar dan menunjukkan pemahaman terhadap mekanisme kerja kementerian.

Di Kabupaten Bungo, usulan jalan menuju Kuamang Kuning yang diajukan melalui skema Inpres Jalan Daerah juga dikawal dengan pola yang sama, dengan target realisasi pada tahun anggaran berjalan.

Kedua, Pengawasan Berbasis Validasi Lapangan.

Fungsi pengawasan legislatif sering melemah karena asimetri informasi antara pusat dan daerah. Pola yang dilakukan adalah membalik alur tersebut: turun ke lapangan terlebih dahulu bersama mitra teknis, baru kemudian membawa temuannya ke dalam rapat kerja.

Peristiwa abrasi di bantaran Sungai Batanghari Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, yang mengancam Pos Damkar, instalasi PDAM, dan permukiman warga, ditinjau langsung bersama Ketua DPRD Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, dan Perumda Tirta Mayang. Dari tinjauan itu, kebutuhan pembangunan turap pengaman tebing diidentifikasi sebagai kebutuhan mendesak dan diperjuangkan melalui dukungan anggaran pusat.

Hal serupa dilakukan pada peninjauan ruas jalan provinsi dari Tugu Sawit Lambur II hingga Rantau Rasau di Tanjung Jabung Timur bersama Bupati dan jajaran Bina Marga, serta peninjauan Bandara Muara Bungo untuk mendorong peningkatan runway dan apron sebagai upaya membuka konektivitas ekonomi wilayah barat Jambi.

Bahkan untuk isu air bersih di Mendalo, Muaro Jambi, ia mengungkap data yang selama ini menjadi keluhan senyap warga. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air PDAM yang hanya 100 liter per detik, yang idealnya melayani 8.000 pelanggan, telah dipaksa melayani lebih dari 10.000 pelanggan dengan sekitar 4.000 daftar tunggu. Temuan ini kemudian didorong untuk diselesaikan melalui kolaborasi PDAM, Balai, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Ketiga, Distribusi Program Berbasis Masyarakat yang Terukur.

Memasuki tahun kedua, program-program yang menjadi kewenangan Komisi V mulai terrealisasi dalam bentuk Infrastruktur Berbasis Masyarakat.

Pada Maret 2026 di Kabupaten Bungo, terealisasi program PISEW untuk jalan antar desa, BSPS atau bedah rumah, Sanimas, serta bantuan satu unit bus untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kuamang Kuning. Yang paling signifikan adalah kepastian pembangunan Jembatan Gantung Desa Candi, Tanah Sepenggal, sepanjang 120 meter dengan anggaran sekitar Rp14 miliar, yang telah menjadi aspirasi masyarakat lebih dari dua dekade dan sangat strategis bagi akses petani.

Pada skala provinsi, program yang telah berjalan meliputi pembangunan jalur dua Singkut di Sarolangun, penerangan jalan umum di ruas minim penerangan, Pamsimas, Sanitasi LPK di pesantren, bantuan untuk BUMDes, Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG, hingga sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Di sektor pertanian, ia juga membawa isu petani pinang di Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, yang belum masuk dalam daftar komoditas strategis nasional, sehingga negara belum memiliki instrumen perlindungan harga.

Dua tahun adalah waktu yang belum cukup untuk menilai akhir dari sebuah periode. Namun dari sisi pendekatan kebijakan, ada pergeseran dari politik retorika menjadi politik eksekusi. Tantangan terbesar ke depan adalah konsistensi, terutama di tengah efisiensi APBN yang memotong anggaran infrastruktur secara signifikan.

Bagi publik Jambi, ukuran keberhasilan pada akhirnya sangat sederhana: apakah jalan-jalan yang ditinjau itu benar-benar mulus, apakah jembatan yang dijanjikan itu benar-benar berdiri, dan apakah air bersih di Mendalo itu benar-benar mengalir tanpa antrean.

Karena dalam pembangunan daerah, rakyat pada akhirnya tidak menilai pidato, melainkan bukti.(***)

* Martayadi Tajuddin, Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah

Warga Sumur Anyir Sungai Penuh Gempar, Pria 24 Tahun Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi

 Merdekapost.com |Sungai Penuh – Warga Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh mendadak dihebohkan dengan penemuan seorang pria dalam kondisi tak bernyawa di dalam kamar mandi rumahnya, Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

Korban yang diketahui berinisial A (24) tersebut pertama kali ditemukan oleh istrinya sendiri. Sontak kejadian itu membuat keluarga dan warga sekitar geger. Warga setempat yang mendengar kabar tersebut langsung berdatangan untuk membantu mengevakuasi korban dari dalam kamar mandi.

Guna memastikan kondisi medis korban, warga dan pihak keluarga segera melarikan A ke Rumah Sakit Umum (RSU) Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh untuk mendapatkan penanganan serta pemeriksaan medis lebih lanjut.

Aparat kepolisian dari Polres Kerinci yang menerima laporan langsung menuju ke rumah sakit dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pendataan serta pengumpulan informasi terkait kronologi pasti kejadian tersebut.

Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Ritonga, saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat seorang pria di Desa Sumur Anyir tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kematian korban (kai)