Masalah TPP ASN, Bupati Fadhil Arief: Sebagai Pemimpin Kami Bertanggung Jawab

 

Merdekapost.com - Bukan manjadi rahasia lagi, masalah Tambahan Penghasil Pegawai (TPP) maupun gaji PTT honorer di Kabupaten Batanghari memang perbincangan hangat dikalangan ASN maupun honorer. Adapun untuk honorer belum dibayar sejak Januari 2021.

Tekait masalah TPP ASN, hal ini kemukakan oleh Bupati Batanghari, Muhamad Fadhil Arief pada saat di acara Rapat Paripurna DPRD Batanghari pada Selasa (20/4/2021).

Bupati Fadhil Arief menuturkan, dirinya masih menunggu hasil keputusan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Inspektorat. Apakah harus dibayarkan selama tiga bulan atau satu bulan saja. Sebab di DPA hanya tertera selama 10 bulan anggaran.

Walaupun penganggaran 2020 ini dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Pada tahun 2021 ini, dirinya besama Wabup Bakhtiar SP sebagai penerima tongkat estafet tentu harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban ini.

“Saat anggaran ini bermasalah, kami yang baru menjabat wajib menyelesaikannya, dan kami tidak ingin kebijakan yang diambil justru menelan korban jiwa.” Sebutnya.

“Karena setau kami sebagai pegawai negeri, tidak ada pembayaran di luar DPA. Jika penganggaran ada di DPA baru dianggap hutang,” sambungnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, dirinya tak akan membiarkan anak buahnya di setiap OPD menjadi korban, hanya karena salah mengambil kebijakan dalam membayarkan TPP tersebut kepada para pegawai.

“Saya tidak akan membiarkan anak buah saya masuk penjara, kebijakan yang diambil harus aman bagi dirinya. TPP 2020 pasti akan dibayarkan, tetapi harus dipastikan berapa bulan harus kita dibayarkan,” pungkasnya.

Penjelasan terkait TPP ini dibeberkan oleh Fadhil dihadapan 23 orang anggota DPRD Batanghari, dalam rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2020.

Tidak hanya dihadapan anggota DPRD Batanghari, Bupati Batanghari juga menjelaskan permasalahan tersebut dihadapan seluruh OPD dan unsur Forkopimda yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. (064)