Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Dapat THR, Tito; Aturannya Tidak Ada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut perangkat dan kepala desa tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini karena perangkat dan kepala desa secara undang-undang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tito mengatakan, THR yang hanya dibayarkan pemerintah pusat kepada daerah hanya untuk ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), calon ASN, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Aturannya tidak ada, dalam UU Desa itu perangkat desa itu bukan ASN, Sama dengan kepala desa itu bukan ASN. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pemberian tunjangan oleh Pemerintah Daerah," ujar Tito .

Namun jelas Tito, tahun lalu perangkat dan kepala desa THR diberikan dengan menggunakan dana desa. Hal itu dilakukan dengan kesepakatan bersama seluruh perangkat desa.

"Tapi di tahun lalu mereka menggunakan dana desa, kita bicarakan dalam asosiasinya kita prinsip juga ingin menyejahterakan tapi tidak memberatkan dana desa," jelasnya.

Tito menjelaskan, setiap desa membutuhkan dana sebesar Rp 20 juta untuk pemberian THR kepada kepala dan perangkat desa. Sehingga menurutnya, total dana THR yang dibutuhkan mencapai Rp 1,6 triliun.

Sehingga jelas Tito, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan asosiasi desa dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Editor : Aldie Prasetya / Sumber: VIVACOID)

Inilah Nama 30 Anggota DPRD Kabupaten Tanjabtim Terpilih Hasil Pemilu 2024

Inilah Daftar nama-nama 30 Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung timur (Tanjabtim) Terpilih Priode 2024-2029, Hasil Pemilu 2024 : 

1. Zilawati : 3.902-PAN 

2. Muhammad Aris, S.Kom, 3.700-PAN 

3. Jamil Akbar, SE : 3.696-PAN 

4. Firmansah Ayusda, S.Pd.I : 3.229-PAN 

5. H. Syamsu Alam : 2.861-PAN 

6. Usman, S.IP : 2.917-Gerindra 

7. Muhammad Guntur, S.P.i : 2.029-PDI-P

8. Hj. Dewi Julianti, SE: 1.798-Golkar 

9. Drs. Syahbudin, M.H : 1.525-NasDem

10. Ruziansyah Putra : 1.618-Demokrat 

11. Farhan Sirajuddin Yusuf : 1.126-PKS 

12. Sulpani : 4.933-PAN 

13. Nugraha Setiawan, S.IP : 3.840-PAN 

14. Sumaryadi : 3.144-PAN 15.  Ilham Febriansyah : 2.697-PAN 

16.  Edi Mubarak, S.Pd : 1.835-PAN 

17. Hasniba, A.Md : 2.436-Golkar 

18. Alam Bakri : 1.928-Golkar 

19. Ambo Acok, S.T : 1.705-Gerindra 

20. Nuardy : 1.602-NasDem 

21. Karyono : 1.267-PKB 

22.  Ariandi : 4.686-PAN 

23. M. Feisal Nur Wahyu : 4.582-PAN 

24. Muhammad Alvi Kautsar : 2.490-PAN 

25. Tri Astuti Handayani : 1.928-PAN 

26. Vonny Wulandari, S.Kep, . M.M : 1.821-PAN 

27. Samsir : 2.430-Gerindra 

28. Siti Aminah, SE : 2.386-NasDem 

29. Muhammad Samin, S.S,. M.IP : 1.309-Golkar 

30.Danny Dwi Anggara : 1.077.-PDI-P.

___________________________________________________________________ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Daftar nama 35 Caleg DPRD Kabupaten Merangin terpilih Periode 2024-2029

Inilah Daftar nama 35 Caleg DPRD Kabupaten Merangin terpilih Periode 2024-2029: 

1. Nasihin (PKB)

2. Bribka Ahmad Fahmi (Gerindra)

3. Toni Irwan Jaya atau Sri Amin (PDIP)

4. Mulyadi atau Hasan Jalil (Golkar)

5. Muhammad Yani (Nasdem)

6. Zainal Amri (PKS)

7. M Yuzan (Hanura)

8. Muhammad Rifaldi (PAN)

9. Mira Sartika (PAN)

10. Satria Abadi (Demokrat)

11. Indra Geni (Perindo)

12. Aditya Nugraha Illahi (PPP)

13. Amri Saham (PKB)

14. Haszil Aima Putra (Gerindra)

15. Herman Efendi (Golkar)

16. Samdianto (Golkar)

17. Pahala Junior Pasaribu (Nasdem)

18. Haryanto (PKS)

19. A Thalib (PKN)

20. Rahmat Hidayat (PAN)

21. Asy’ari El Wakas Apuk (Demokrat)

22. Sukadi (Perindo)

23. Teguh Wahyudi (PPP)

24. Abdul Khalim (PKB)

25. Syaiful Hadi (Gerinda)

26. Darmadi (PDIP)

27. Sukar (Golkar)

28. Muhammad Helmi (Nasdem)

29. Taufik (PAN)

30. Patria Nusa Nanta Samosir (Demokrat)

31. Safriyon (Gerindra)

32. M Haris (Nasdem)

33. Al Hanim Assodiki (PAN)

34. Hasren Purja Sakti (Perindo)

35. Parhan (PPP).

____________________________________________________________________ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )


[2] Pilkada Kerinci 2024, Ini 5 Tokoh dari Tengah (Kerinci Tengah) yang Berpeluang dan Berpotensi Maju

Menjelang Pilkada Kerinci 2024, Inilah 5 Tokoh dari Tengah (Kerinci Tengah) yang Berpeluang Maju dan punya kans kuat. terdiri dari kalangan elit politik dan salah satunya ada mantan Ketua KPU Kerinci. (Doc: adp | Merdekapost.com)

KERINCI | MERDEKAPOST.COM - Dengan berakhirnya 5 tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati [Dr Adirozal - Ir Ami Taher] di Kabupaten Kerinci, Hampir bisa dipastikan Masyarakat Kerinci kembali akan menghadapi Pemilihan Kepala daerah yang kali ini dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024 yang dikemas dalam Pilkada Serentak 2024 bersama Ratusan daerah lainnya se- Indonesia.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Bupati dan Wakil Bupati secara serentak telah ditetapkan oleh KPU bakal dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada penundaan jadwal atau tetap dilaksanakan pada November 2024. 

Ada beberapa nama figur potensial dari Kerinci Tengah (Air Hangat lama) yang santer disebut-sebut bakal maju sebagai Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati Kerinci 2024-2029. ada yang bergerak bersosialisasi secara aktif ketengah-tengah masyarakat dan ada pula yang memakai strategi bergerilya melobi partai. 

Baca Juga: [1] Pilkada Kerinci 2024, Ini 5 Tokoh dan Elit Politik Tanah Sekudung" yang Berpotensi Maju

Daerah yang merupakan wilayah Air Hangat Lama atau sekarang memiliki 4 kecamatan memiliki basis suara yang cukup signifikan, dibuktikan dengan banyaknya jumlah kursi di Dapil ini yaitu 7 kursi legislatif.

Berikut 5 tokoh yang saat ini terlihat serius dan aktif turun bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat dan juga aktif di media sosial (Medsos):

1. Ir. Boy Edwar, M.M Ketua DPD Golkar Kerinci, Wakil Ketua DPRD Kerinci, nama ini telah duduk di DPRD Kerinci Periode ketiga. selian sebagai anggota DPRD Kerinci dirinya juga dikenal sebagai salah seorang pengusaha. Boy Edwar sebelumnya dikabarkan telah mendapat restu berupa surat tugas dari Golkar dan pasca Pileg dirinya disebut-sebut telah mendapatkan Rekomendasi untuk maju di Pilkada Kerinci 2024 bersamaan dengan rekomendasi maju untuk Fikar Azami yang diperintahkan maju untuk Pilwako Sungai Penuh;

2. Mensediar, S.Pd, M.M Anggota DPRD Kerinci, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kerinci, Ketua Komisi 2 DPRD Kerinci, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Kerinci, sebelum duduk sebagai anggota DPRD Kerinci, Mensediar juga aktif di dunia jurnalis (Pers) dan pernah menjadi Tenaga Profesional PNPM serta Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa. Mantan aktifis ini dikenal vokal di Lembaga DPRD Kerinci dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama dalam memperjuangkan dibangunnya sarana transportasi yang layak yaitu akses jalan menuju perkebunan warga di Renah Pemetik;

Baca Juga: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

3. Khumaini Mantan Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Mantan Ketua GP Ansor Kerinci-Sungai Penuh, aktif didunia pegerakan sejak Mahasiswa menjadi kader PMII dan Ketua GP Ansor Kerinci. selain itu juga di dunia jurnalis dirinya sudah cukup lama menekuni profesi Wartawan, mulai dari Media Cetak Jambi News, Aksi Post, kemudian juga media yang tergabung dalam group Jawa post, seperti Kerinci Pos dan Pos Metro. Tidak hanya itu, dia juga pernah bergabung dengan grup Kompas dan Tribun Jambi;

4. Zainal Efendi, S.P, M.Si, Saat ini menjabat sebagai Sekda Kerinci, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci dan berbagai jabatan di birokrasi yang dimulainya dari bawah;

5. Dr dr. Deri Mulyadi, S.H, M.Kes. spOT adalah seorang dokter aktif dan merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jambi. Putra kelahiran Semurup ini dikabarkan sudah mendapatkan dukungan penuh dari Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup untuk maju sebagai Calon Bupati Kerinci beberapa waktu yang lalu, sebagai salah satu bentuk komitmen keseriusannya untuk maju dr Deri akhir-akhir ini aktif bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat dengan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat dan diutamakan bagi yang kurang mampu di desa-desa yang ada di Kabupaten Kerinci;

Baca Juga: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya

Kelima nama figur diatas berasal dari kalangan elit Politik, Pengurus Partai, Pengusaha dan Profesional 

Demikian nama dan profil singkat 5 putra terbaik Kerinci Tengah, data ini dihimpun dari berbagai sumber. 

Edisi berikutnya Merdekapost.com akan mencoba membahas profil lengkap serta analisa potensi tokoh tersebut satu persatu. 

Kemudian berikutnya akan kita tampilkan beberapa Tokoh yang berpotensi maju sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dari Wilayah hilir.

------------------------------------------------------------------------------    ( Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Menang Tipis, Rocky Berhasil Melenggang ke Senayan, Kalahkan Sutan Adil Ketua DPD Gerindra Jambi

R Istocky Candra (Kiri) yang berhasil melenggang ke Senayan 2024-2029 dari Dapil Provinsi Jambi menumbangkan Sutan Adil Hendra (Kanan Jas hitam). (Doc mpc | ald)

Merdekapost, Jambi - Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dan kota daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 telah usai. Berdasarkan Data hasil pleno KPU dimasing-masing Kabupaten se Provinsi Jambi, Politikus senior partai Gerindra Sutan Adil Hendra gagal menuju kursi di DPR RI.

Sutan Adil Hendra kalah tipis dengan pesaingnya di Gerindra yang mana berdasarkan data DB1 hasil rekapitulasi penghitungan suara kabupaten/kota pertanggal 6 Maret 2014. Sutan Adil Hendra (SAH) yang juga selaku Ketua DPD Gerindra Jambi tersebut tak dapat mempertahankan kursinya di Senayan untuk ketiga kalinya.

Dalam hasil penghitungan suara itu, Sutan Adil Hendra hanya memiliki 63.403 suara sedangkan pesaingnya yang duduk DPR RI dari Gerindra Rocky Candra meraih 64.026 suara, lalu suara ajudan Prabowo, Harrifar Syafar 39.880 suara, sementara untuk suara Partai atau orang yang mencoblos partai Gerindra berjumlah 51.993 suara dan total perolehan suara keseluruhan 241.351 suara

Baca juga: Ini Nama 30 Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Kerinci 2024-2029

"Kita sudah memprediksi bahwa suara Rocky Candra ini akan melewati suara petahana yang juga satu partai yakni Sutan Adil Hendra di DPR RI ini. Melesatnya nama Rocky ini tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan karena sudah kita prediksi," kata Pengamat Politik Jambi, Pahrudin, Jumat (8/3/2024).

Akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi ini juga menyebutkan bahwa Rocky sudah dinilai baik dalam pertarungan politik. Bahkan, saat maju sebagai caleg DPRD Provinsi Jambi, dengan menjadi pendatang baru dia mampu duduk di kursi pimpinan DPRD Jambi dengan perolehan suara tertinggi.

"Jadi di sini kan terlihat bagaimana Rocky mampu membuktikan sebagai pendatang baru dia tak bisa dianggap sebelah mata," ujarnya.

Berita Lainnya: Wajah Baru, Ini 6 Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 4 Kerinci-Sungai Penuh Terpilih

Sekadar informasi, Untuk DPR RI Dapil Jambi memiliki kuota 8 kursi. Caleg yang berpotensi lolos ke Senayan adalah Cek Endra (Golkar), Hasan Basri Agus (Kursi ke-2 Golkar), Edi Purwanto (PDIP), kemudian H.A Bakri (PAN), Elpisina (PKB), Syarif Fasha (NasDem), selanjutnya Rocky Candra (Gerindra) dan kursi terakhir Zulfikar Achmad (Demokrat). (*)

( Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

3 Kader Terbaik PKB Kerinci Siap Usung "Perubahan" pada Pilkada Kerinci 2024

KERINCI, MERDEKAPOST - Pemilu Legislatif 2024 selesai, PKB berhasil mendapat 2 kursi, yaitu di Dapil 1 Iqbal Arif Pratama dan Tomi Emiral dari Dapil 3. Sementara di Dapil 2 yang sebelumnya selalu terisi, namun kali ini nampaknya PKB harus kehilangan 1 kursi, yang ditinggalkan almarhum Reno Efendi dan PAW-nya Sriyanti yang dilantik pada September 2023 lalu, namun beberapa hari sebelum hari H dirinya meninggal dunia tepatnya pada tanggal 9 Februari 2024 lalu.

Namun, PKB Kerinci masih bisa bernapas lega dikarenakan tahun ini berhasil memperoleh satu kursi untuk DPRD Provinsi Jambi yaitu atas nama Arwiyanto, S.E yang juga merupakan sekretaris DPC dan juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DRPD Kabupaten Kerinci.

Baca Juga: [1] Pilkada Kerinci 2024, Ini 5 Tokoh dan Elit Politik Tanah Sekudung" yang Berpotensi Maju

Kemudian, untuk suara PKB secara nasional atau suara DPR RI PKB Kerinci juga tercatat meraih suara terbanyak atas nama Caleg H Paizal Kadni yang berhasil meraup suara terbanyak untuk Kabupaten Kerinci yaitu 40ribu suara.

Ketika ditanya tentang kesiapan PKB dalam menghadapi Pilkada Kerinci yang bakal di gelar 27 November 2024 nanti, Ketua DPC PKB Kabupaten Kerinci Heri Zaldi Alwi, S.Pt menyebutkan bahwa PKB Kerinci punya beberapa orang kader potensial yang siap maju di Pilkada nanti.

Menurut Heri Zaldi Alwi,  saat dikonfirmasi wartawan media ini menyebutkan bahwa setelah selesainya Pilcaleg, dan hasil juga sudah nampak jelas pasca pleno KPU Kabupaten, maka dipastikan PKB Kerinci berhasil meraih 2 kursi DPRD Kerinci, Pihaknya saat ini sudah mulai fokus untuk mempersiapkan kader potensial yang akan maju pada Pilkada 2024 nanti. 

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada 

Dikatakannya, "Untuk Pilkada Kerinci 2024 Kita juga punya kader yang siap maju, ada Arwiyanto, Mensediar dan Yanti Maria Susanti". Tuturnya.

Untuk diketahui, Arwiyanto adalah salah seorang anggota DPRD Kerinci dua periode, ketua Fraksi PKB sekaligus Sekretaris DPC PKB Kerinci, berasal dari Dapil 1 yaitu kecamatan Siulak, Siulak Mukai dan Gunung Kerinci. sebagai catatan, berhasil duduk dua kali untuk Dapil 1 yang disebut-sebut Dapil neraka, itu bukanlah hal yang mudah, dan Arwiyanto telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing dan punya basis suara yang cukup signifikan". jelasnya.

"dan, alhamdulillah, pada Pileg kemarin, Arwiyanto berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dengan perolehan suara PKB 22.544 suara dan dirinya menjadi salah satu Caleg dengan suara pribadi tertinggi ketiga. dan itu menjadi salah satu modal baginya jika ingin maju pada Pilkada Kerinci 2024 nanti

Baca Juga: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya 

"ditengah atau di dapil 3 ada Mensediar yang saat ini juga merupakan anggota DPRD Kerinci ketua Komisi I dan wakil ketua DPC PKB Kerinci yang perolehan suaranya saat Pileg 2019 juga cukup signifikan, kemudian di wilayah Hilir atau biasa disebut Kerinci hilir ada nama Yanti Maria Susanti yang merupakan istri alm mantan Wabup Kerinci Zainal Abidin, berikut ada Sofwan yang juga merupakan anggota DPRD Kerinci saat ini". Ujar Heri.

Lebih jauh Ketua PKB Kerinci menyampaikan, "Untuk Pilkada Kerinci 2024, kita coba majukan tokoh-tokoh lokal Kerinci yang punya potensi, dan yang betul-betul kita ketahui track record atau rekam jejaknya. karena menurut saya, tokoh lokal lebih paham dan mengerti seluk beluk Kerinci".

Baca Juga: Wajah Baru, Ini 6 Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 4 Kerinci-Sungai Penuh Terpilih 

Terakhir, atas nama Pengurus dan keluarga besar PKB Kerinci mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kerinci yang telah memilih caleg PKB baik untuk tingkat DPRD Kabupaten, Provinsi dan juga pusat. semoga Allah SWT memberikan yang terbaik dan para caleg yang terpilih dan duduk nantinya bisa berbuat lebih banyak untuk membantu masyarakat serta selalu memegang teguh amanah yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Pungkas Heri Zaldi. (064)

[1] Pilkada Kerinci 2024, Ini 5 Tokoh dan Elit Politik Tanah Sekudung" yang Berpotensi Maju

Para tokoh dan elit politik dari Tanah Sekudung yang dinilai bakal serius maju pada Pemilihan Bupati Kerinci 2024, terdiri dari kalangan elit politik, Birokrat dan pengusaha. (Doc: adp | Merdekapost.com)

KERINCI | MERDEKAPOST.COM - Tidak terasa 5 tahun telah berlalu masa pemerintahan Dr Adirozal - Ir Ami Taher di Kabupaten Kerinci, Masyarakat Kerinci kembali akan menghadapi Pemilihan Kepala daerah yang kali ini dikemas dalam Pilkada Serentak 2024 bersama Ratusan daerah lainnya se Indonesia.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) atau Bupati dan Wakil Bupati secara serentak telah ditetapkan oleh KPU  bakal dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. (Baca: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya )

Ada beberapa nama figur dari Tanah Sekudung yang sebelumnya disebut-sebut bakal maju sebagai Bakal Calon Bupati Kerinci, namun saat ini sudah mulai mengerucut, hal ini terlihat dari keseriusan mereka dalam bersosialisasi, terutama pasca dilangsungkannya Pemilu Legislatif (Pileg) dan beberapa waktu terakhir menjelang Tahapan Pilkada serentak digulirkan.

Pantau Merdekapost, Saat ini tinggal 5 nama Tokoh atau elit politik dan Birokrat Tanah Sekudung yang disebut-sebut serius mempersiapkan diri untuk maju sebagai Calon Bupati Kerinci dan yang aktif bergerak dan bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini.

Untuk diketahui, Tanah sekudung adalah wilayah yang selama ini menjadi langganan untuk Bupati Kerinci sejak dilaksanakannya sistem Pemilihan langsung, mulai dari H.Murasman (2009-2014) satu periode dan kemudian Dr H. Adirozal (2014-2024) dua periode. 

Daerah yang merupakan wilayah Tigo Luhah Tanah Sekudung memiliki basis massa yang cukup merata dan menyebar dimulai dari Siulak hingga ke ujung barat Kabupaten Kerinci Kayu Aro dan Gunung Tujuh.

Ini beberapa tokoh yang saat ini terlihat serius dan aktif turun bersosialisasi ketengah-tengah masyarakat dan juga di media sosial:

1. Monadi, S.Sos, M.Si (Pensiunan ASN) Alumni IPDN Sekarang sebagai Sekretaris PAN Kabupaten Kerinci dan juga Pengusaha, Putra dari Mantan Bupati Kerinci (2009-2014) H Murasman, dan Dirinya pada 2018 lalu ikut maju sebagai Calon Bupati Kerinci pada Pilkada Kerinci berpasangan dengan Edison.

2. Arwiyanto, S.E Anggota DPRD Kerinci (2019-2024), Ketua Fraksi PKB DPRD Kerinci, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Kerinci sekaligus Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Terpilih dari Jambi Dapil 4 (Kerinci-Sungai Penuh) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  

3. Dr Fadli Sudria, S.E, M.Hum (Pensiunan Polri) yang sekarang merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi 2019-2024, Ketua Komisi 4 sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi (2019-2024).

4. Edminuddin, S.E,.M.H. Ketua DPRD Kerinci, Mantan Ketua DPD Gerindra Kabupaten Kerinci yang saat ini merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Terpilih dari Jambi Dapil 4 (Kerinci-Sungai Penuh) dari Partai Gerindra.

5. Drs. Julizarman, M.H (ASN) Mantan Camat Kayu Aro, Mantan Camat Air Hangat Timur, Mantan Kadis Perhubungan Mantan Asisten Humas dan Protokoler Pemda Kerinci. 

Keempat nama figur diatas berasal dari kalangan elit Politik, Pengurus Partai dan anggota DPRD Kerinci sedangkan satu nama yaitu Drs Julizarman adalah Birokrat yang lama mengabdikan diri di Pemkab Kerinci. nama-nama tersebut telah menyatakan diri siap untuk maju diajang 5 tahunan ini.

Demikian nama dan profil singkat 5 putra terbaik Tanah Sekudung, data ini dihimpun dari berbagai sumber. Edisi berikutnya Merdekapost.com akan mencoba membahas profil lengkap serta analisa potensi tokoh tersebut satu persatu. 

Kemudian edisi berikutnya akan kita tampilkan beberapa Tokoh yang berpotensi maju sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Kerinci dari Wilayah tengah dan juga hilir.(*)

( Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Soal Suara PSI Naik Drastis di Sirekap, KPU Sebut Foto C Hasil Plano Rujukan Utama

Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). (DOC/ANTARA)

Merdekapost, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, seperti tertera dalam laman berikut https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, yang diperbincangkan oleh warganet dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Anggota KPU RI Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas tps (tempat pemungutan suara) serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Baca Juga: Ini Jawaban Jokowi Terkait: Suara PSI Meroket, Hak Angket, dan Isu Berlabuh ke Golkar

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

"Sampai saat ini sudah ada 65,81persen tps untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut bahwa KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI," kata dia mengingatkan.

Baca Juga: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya 

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Baca Juga: Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.(*)

Berita Menarik Lainnya:

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?


Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Ist)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang melakukan kompilasi laporan terkait perbedaan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen formulir Model C Plano.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Lolly Suhenty di gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2024), seperti dilansir Antara.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak sehingga dalam konteks ini Bawaslu melakukan kompilasi seluruh masukan," ujarnya.

BACA JUGA: 

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu, menurut dia, telah berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pencermatan terkait rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini.

"Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi, termasuk kami sendiri melakukan kompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi, mencermati lagi," ujarnya.

Lolly memastikan, Bawaslu akan terus melakukan koreksi, termasuk dari tingkat kecamatan apabila ada temuan kesalahan.

"Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya, di kabupaten. Begitu sampai ke atas sehingga kalau ada dugaan ini, itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," tuturnya.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai penambahan suara PSI dinilai wajar karena terjadi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara tersebut.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Berita Menarik Lainnya:

Pleno Kabupaten Kerinci Rampung, KPU Himbau Parpol Submit LPPDK

Penyerahan Berita Acara Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten Kerinci kepada salah seorang perwakilan saksi Parpol. (ist)

Merdekapost.com | Kerinci – Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara Tingkat Kabupaten Kerinci yang dilakukan KPU Kabupaten Kerinci bertempat di Aula Hotel Busana Sungai Penuh selesai dilaksanakan pada minggu malam 03| 03| 2024.

Rekapitulasi yang semula dijadwalkan 28 Februari 2024 hingga 03 Maret 2024 ini selesai dengan jadwal yang sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan, bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupten Kerinci ini, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

“Sesuai dengan jadwal maka kita melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kerinci, alhamdulilah berjalan dengan baik”jelas Husni, minggu (3 | 3 | 2024).

Sebagai Ketua KPU Husni menghimbau kepada semua Partai Politik di Kabupaten Kerinci untuk melakukan submit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan menutup Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

“Sanksinya jelas, sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum jika tidak menyampaikan LPPDK, maka tidak ditetapkannya anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih,” Sebut Husni. (adz)

Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya

Pilkada serentak tetap berlangsung 27 November 2024, KPU siapkan jadwal dan tahapannya.  (DOC: ANTARA)

JAKARTA | Merdekapost.Com -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang perubahan jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada). Larangan itu diputuskan majelis hakim konstitusi di tengah ramainya wacana untuk mempercepat Pilkada dari November ke September. dan MK memutuskan Pilkada tetap dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima putusan MK. Sebelumnya mereka juga telah mengungkapkan jadwal tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang sudah dimulai pada hari ini, Selasa (27/2/2024). 

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan jadwal tahapan Pilkada 2024 sudah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 2/2024. Dia menjelaskan, hari ini sudah dibuka pendaftaran pemantau Pilkada 2024. 

"Jadi untuk pemberitahuan dan pemantau pemilihan dilaksanakan dimulai hari ini, 27 Februari sampai 16 November 2024," ungkap Drajat di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024). 

Nantinya, lembaga yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024 harus mendaftar kepada KPU agar diberi akreditasi. Untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, daftar ke KPU Provinsi. 

Untuk pemantau pemilihan bupati atau wali kota, daftar ke KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk pemantau asing, daftar ke KPU RI atas rekomendasi kementerian yang mengurusi bidang luar negeri. 

BACA JUGA: 

Suara PKB Meningkat Drastis, Cak Imin: "Terima Kasih telah Memilih PKB"

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

Lalu, tahapan selanjutnya yaitu penyerahan daftar penduduk potensial pemilih oleh kementerian terkait ke KPU pada 24 April hingga 31 Mei 2024. 

Selanjutnya, tahapan persiapan pendaftaran pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota ke KPU. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau independen hingga pendaftaran ke KPU. 

"Itu dilaksanakan mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024," ujar Drajat. 

Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024:

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : ANTARA )

Ini Jawaban Jokowi Terkait: Suara PSI Meroket, Hak Angket, dan Isu Berlabuh ke Golkar

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pada Senin, 4 Maret 2024, sebelum berangkat ke Melbourne, Australia. (Doc Ist | Tempo.co.id) 

Jakarta | Merdekapost.Com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pertanyaan awak media terkait suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meroket di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi juga menjawab pertanyaan soal hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang hendak digulirkan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca Juga:Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Selain itu, Jokowi turut merespons terkait isu dirinya bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Berikut jawaban Jokowi seperti dilansir dari Tempo.co.

Suara PSI meroket

Pada Jumat siang, 1 Maret 2024, PSI mendapat 3 persen suara nasional berdasarkan real count KPU. Data real count pada situs KPU pukul 12.00 WIB menunjukkan PSI mendapat 3,01 persen suara atau sekitar 2.300.600 ribu suara. Perolehan ini berdasarkan 540.351 dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 65.64 persen suara masuk.

Dalam selang waktu 24 jam setelah lonjakan suara. PSI memperoleh suara 0,12 persen. Data Sirekap pada 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869.

Baca Juga: Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau sebanyak 3,13 persen.

Walhasil, meroketnya suara PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memantik perhatian publik lantaran ditengarai adanya dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Jokowi mengatakan masalah kenaikan suara PSI merupakan urusan partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau M. Romahurmuziy curiga ada operasi yang dilakukan untuk meloloskan PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 4 Maret 2024. 

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar. 

Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

Jokowi hanya menjawab singkat terkait meroketnya suara PSI. Dia hanya menyerahkan awak media media untuk bertanya ke PSI dan KPU.

Baca Juga: Caleg Terpilih Harus Mundur Saat Maju dalam Pilkada?

"Tanya ke partai (PSI), tanya ke Komisi Pemilihan Umum," kata eks Wali Kota Solo saat memberi keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 Maret 2024.

Hak angket

Rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh Ganjar Pranowo. Usulan Ganjar itu disambut oleh para partai pendukung kubu calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hak angket digadang-gadang dapat melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan pemilu penyelenggaraan pemilu, walau sejumlah pakar hukum menganggap hal itu tidak dapat mengubah hasil dari Pemilu 2024.

Jokowi sebelumnya mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun jawaban Kepala Negara itu hari ini agak berbeda. Dia mempersilakan pertanyaan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

 “Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi, Senin, 4 Maret 2024.

Isu berlabuh ke Partai Golkar

Majalah Tempo, edisi 26 Februari-3 Maret 2024, mewartakan bahwa petinggi Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut Jokowi berencana menguasai Partai Golkar.

Jokowi disebut-sebut berencana memimpin gabungan partai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara langsung.

Informasi itu disampaikan oleh sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo. Tujuannya, mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran, putra sulung Jokowi, sampai 2029.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons isu jika Jokowi merapat ke partainya merupakan hal yang baik.

“Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu.

Baca Juga: Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat" 

Ketika ditanya soal perbincangan Jokowi masuk Golkar, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional milik semua partai.

Dia juga menegaskan hal yang sama soal status Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. “(Beliau) dimiliki semua partai,” kata Airlangga.

Ketika hal ini dikonfirmasi langsung, Jokowi tidak menyangkal maupun membenarkan isu tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya setiap hari masuk Istana.

"Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi ditemui di Mabes TNI, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024.

Hari ini, Senin, 4 Maret 2024, Jokowi kembali ditanyakan oleh awak media terkait isu dirinya berlabuh ke Partai Golkar setelah tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan. Lantas, apa jawaban Jokowi?

Eks Gubernur Jakarta, yang ditemani Panglima TNI Agus Subiyanto hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sempat berhenti sejenak mendengar pertanyaan itu. Jokowi hanya melempar senyum. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemudian bilang, “Pensiun saja belum, ditanya gitu.”

Berita Lainnya: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (DOC  | ANTARA ) 

Jakarta, Merdekapost - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024. Menanggapi hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak KPU untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan Pemilu.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, menyatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya menjaga marwah Pemilu dan bukan justru terlibat dalam permasalahan Pemilu. 

Baca Juga: Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

"KPU harus profesional dan bertanggung jawab. Jangan jadi bagian masalah. Jangan sampai KPU malah terbukti jadi bagian dari praktik kecurangan Pemilu. Kalau sampai begitu ya rusak demokrasi kita," ujar Arif dalam keterangannya di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024. 

Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.

Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada

Arif juga menilai, praktik curang penggelembungan suara PSI ini tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Jokowi kan kampanye terang-terangan. Sementara dia bukan orang PSI, tidak pernah cuti. Saya kira praktik curang ini harus ditegakkan hukumnya," ucap dia.

Arif juga menyebut, pihaknya mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu dalam Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket. "DPR harus menggunakan haknya untuk memproses hal ini," kata Arif.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, sebelumnya, mengungkap beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Di antaranya adalah karena lonjakan suara itu terjadi saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total.

Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu. Julius juga mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

Baca Juga: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

Adapun Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (DOC ANTARA FOTO)

JAKARTA - Sejumlah politikus dan pengamat politik menyoroti kenaikan secara drastis perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024. Dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024, data Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), PSI memperoleh tambahan suara 0,12 persen. Lonjakan tersebut dinilai ada upaya tertentu meloloskan PSI ke Senayan.

Lantas bagaimana tanggapan para politikus dan pengamat politik soal kenaikan secara drastis perolehan suara PSI di Pemilu 2024?

Adapun ledakan perolehan suara PSI terbilang drastis sebab data Sirekap memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen. Hingga 3 Maret 2024 pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Tanggapan para politikus dan pengamat politik soal kenaikan secara drastis perolehan suara PSI:

1. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy, mengungkap dugaan adanya operasi meloloskan PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen. Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya mendengar dugaan ada ‘operasi pemenangan PSI’ yang dilakukan oleh aparat.

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 5 Maret 2024.

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi dilakukan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar. “Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” ujar dia.

Belakangan setelah pencoblosan, kata Romy, pihaknya mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI dengan dua modus. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut. Kedua, adalah memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.

2. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Chico Hakim

Menanggapi kenaikan suara PSI yang digugat, Politikus PDIP Chico Hakim yang juga Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menduga adanya penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain, khususnya PPP.

“Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” ujar Chico dalam keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Pihaknya menyebut, selama ini PPP selalu memperoleh hasil Pemilu di atas hasil survei. Alasannya, kata Chico, sebaran pemilih PPP berada di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia. Ia membandingkan dengan PKB, yang juga dominan didukung umat Muslim. Menurut dia, PKB hanya terkonsentrasi di Jawa Timur. “Dan terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP aman di atas 4 persen,” kata dia.

3. Politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar

Politikus sekaligus juru bicara Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, mengingatkan manipulasi suara pemilu merupakan tindak pidana. Hal ini disampaikan terkait adanya lonjakan suara PSI di Sirekap. Pihaknya menilai ada kejanggalan dan harus menjadi perhatian pihak berwenang.

“Saya perlu ingatkan kepada semua pihak bahwa manipulasi data hasil pemilihan itu adalah tindak pidana. Kejanggalan yang ramai dibahas publik harus menjadi perhatian khusus KPU, Bawaslu, dan penegak hukum,” kata Michael lewat keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Maret 2024.

Kejanggalan ledakan suara oleh partai tertentu, kata dia, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu yang adil. Menurut dia, apabila isu ini tidak dijawab, dapat mengikis legitimasi pemilu tahun ini. Pihaknya pun mendesak kejanggalan anomali suara itu diselidiki.

“Bisa dilihat apakah wajar atau ternyata terjadi kesalahan input,” kata Ketua DPP Perindo bidang Digital dan Ekonomi Kreatif ini.

4. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana

Pengamat politik dari UI, Aditya Perdana, menanggapi perolehan suara PSI yang melonjak cukup besar dalam perhitungan real count sementara KPU dalam beberapa hari ini. Aditya menilai fenomena tersebut bukan hal baru dalam Pemilu. Dalam Pemilu sebelumnya, kata dia, lazim mendengar kabar adanya operasi tertentu oleh sejumlah pihak.


“Kalau yang kayak-kayak gini bukan hal yang baru dari Pemilu. Pemilu sebelumnya juga kita sering mendengar cerita bahwa dalam proses rekapitulasi itu ada operasi-operasi yang dilakukan oleh banyak pihak,” ujar Aditya ketika dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2024

Menurut dia, melonjaknya perolehan suara suatu partai bukan hal yang istimewa, karena pergerakan tersebut biasa terjadi dan sering kali disebut sebagai adanya dugaan manipulasi yang terjadi di tingkat penyelenggara. Tapi, kata dia, data yang sesungguhnya juga harus dipastikan. Apakah benar terjadi kenaikan yang signifikan atau tidak.

“Karena itu yang paling penting, kalau terjadi beneran berarti betul ada operasi, ada transaksi,” tuturnya.

5. Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro

Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, ikut menanggapi perolehan suara PSI yang melonjak cukup besar dalam perhitungan data Sirekap KPU. Menurut dia, kejutan demi kejutan selama Pemilu 2024 ini terjadi silih berganti, mulai hasil Pilpres sampai hasil Pileg.

“Prinsipnya oke kalau kejutannya sifatnya positif, tapi kalau kejutannya justru menambah ketidakpercayaan publik, hal ini tentunya menambah beban publik,” ujar Siti ketika dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2024.

Beberapa pekan lalu, kata dia, para pimpinan lembaga survei mengatakan hasil rekap KPU tidak akan jauh berbeda dengan hasil quick count lembaga survei. Hasil Pileg versi quick count menunjukkan hanya ada 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen atau PT sebesar 4 persen. Namun, baru-baru ini PSI yang diprediksi tidak lolos justru menunjukkan angka di atas rata-rata quick count.

“Saat ini publik malah disuguhi tontonan yang berbeda,” kata dia.

6. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan suara yang dialami PSI dalam Sirekap tidak masuk akal. Mereka menduga ada usaha penggelembungan suara untuk memenuhi ambisi Presiden Joko Widodo alias Jokowi memenangkan partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pengarep.

Ketua PBHI Julius Ibrani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menyatakan dugaan penggelembungan suara tersebut jika dibiarkan akan semakin mengurangi legitimasi Pemilu 2024. “Nyaris sempurnalah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Maret 2024.


Selain itu, Julius mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

7. Mantan anggota Komisi VI DPR, Roy Suryo

Mantan anggota Komisi VI DPR, Roy Suryo juga mengomentari lonjakan suara PSI di Pemilu 2024 yang terjadi pada periode penghitungan suara 1-2 Maret. Menurutnya, terdapat keanehan saat Sirekap KPU menunjukkan suara PSI bertambah 98.869 dalam selang 24 jam.

Roy mengatakan ledakan suara partai yang dipimpin Kaesang itu merupakan sebuah anomali. Dia pun menyatakan sangat wajar jika banyak pihak kemudian menjadi curiga. Dirinya menduga ada perpindahan suara yang dilakukan pihak tertentu. Bisa saja, kata dia, berasal dari suara tidak sah yang kemudian diberikan kepada PSI.

Dia memberi contoh kasus yang terjadi di beberapa TPS, di antaranya di daerah Cibeber, Banten dan Bendoharjo, Jawa Tengah. Roy menyampaikan, data Sirekap menunjukkan PSI dapat 69 suara di TPS 004 Bulakan Cibeber, Banten, sedangkan suara tidak sah hanya 1. Namun, dalam foto C-Hasil yang juga ada di Sirekap, yang tercatat justru sebaliknya.

“Jika dilihat dari foto C-Hasil yang diunggah, kondisi berbeda terlihat. Dalam foto C-Hasil, suara PSI faktanya tertulis 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69,” ujar Roy.

8. Pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujan

Pendiri Lembaga Survei SMRC, Saiful Mujani juga menanggapi lonjakan drastis suara PSI dalam waktu singkat. Pihaknya mengatakan bahwa tidak hanya PSI dan Partai Gelora yang mengalami peningkatan suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengalami hal yang sama. Kenaikan suara PSI yang oleh sebagian politikus dianggap tidak masuk akal, menurut dia, kemungkinan karena data yang masuk lewat Sirekap belum proporsional.

“Kalau sudah proporsional akan kembali normal kalau tidak ada intervensi,” ujarnya, Sabtu, 2 Maret 2024.

9. Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB), Agung Harsoyo

Dosen STEI ITB, Agung Harsoyo, turut mempertanyakan lonjakan suara hasil Pemilu 2024 pada PSI yang belakangan diduga tidak wajar. Kenaikan jumlah suara secara drastis itu dinilai tidak lazim secara keilmuan. “Ketidaklaziman ini menurut saya harus diinvestigasi,” katanya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 3 Maret 2024.

Menurut Agung, data hasil Pemilu berasal dari sekitar 800 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di wilayah Indonesia, serta di luar negeri. Pola dari pencoblosan surat suara cenderung random atau acak. Sehingga, kata dia, hasilnya sudah terlihat di masa awal perhitungan, sehingga kecil kemungkinan terjadi lonjakan yang tidak wajar atau anomali.

“Tiba-tiba di hari sekian melonjak. (Suara) itu ke mana aja kemarin?” kata Agung.

10. Program Manager Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil

Program Manager Perludem Fadli Ramadhanil ikut menanggapi perolehan suara PSI yang melonjak cukup besar dalam perhitungan data Sirekap KPU pada periode awal Maret ini. Fadil menyebut persoalan kenaikan atau penurunan suara memang menjadi salah satu tantangan dalam proses rekapitulasi suara secara berjenjang manual yang dilakukan oleh KPU

 “Nah problem kita kan memang dalam proses rekapitulasi ini berlangsung berjenjang dan waktu cukup lama,” ujar Fadli ketika dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2024.

Menurut Fadli, indikasi adanya kecurangan ini seharusnya dikawal oleh saksi-saksi peserta Pemilu. “Terutama yang paling penting dikawal oleh Bawaslu,” kata dia. Fadli menyebut hasil Pemilu paling murni adalah sertifikat hasil penghitungan C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari lalu. “Jadi dokumen itu yang harusnya dijadikan dasar untuk mengontrol proses secara berjenjang,” kata dia.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Caleg Hanura Barnis Ajak Masyarakat Wujudkan Pemilu Damai 2024

 

Caleg DPRD Kota Sungai Penuh dari Partai Hanura, Barnis. Foto: Ist

Merdekapost.com - Calon Legislatif Kota Sungai Penuh dari Partai Hanura dapil Kumun Debai-Tanah Kampung, Barnis mengajak semua unsur masyarakat untuk mewujudkan Pemilu Damai 2024.


Kontestasi politik dalam hajat besar Pemilu 2024 terkadang menjurus kepada singgungan antarcalon, tim sukses, serta pendukungnya.


Kondisi itu bila tidak dikelola dengan baik akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dibutuhkan kebijaksanaan agar kompetisi yang terjadi tak merusak keutuhan warga.


Kondisi tersebut disadari betul oleh Caleg DPRD Kota Sungai Penuh, Barnis, yang maju dari Dapil III Kumun Debai - Tanah Kampung itu mengajak masyarakat menjaga kerukunan.


“Kita sambut Pemilu 2024 dengan gembira, sukseskan dengan damai,” kata Barnis.


Menurut Barnis, moderasi menjadi kunci untuk menghindari perselisihan dan disharmoni, terutama di tengah maraknya perbedaan pendapat dan polarisasi politik.


Momen Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek 2024 di awal tahun ini, juga menjadi pengingat pentingnya rasa syukur dan semangat menjaga kesatuan bangsa.


“Di tahun baru ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat persatuan dan kerukunan,” ujar Mantan Kepala UPTD ini.


Barnis menyebut, Pemilu 2024 adalah kesempatan memilih pemimpin yang peduli terhadap segala permasalahan di tengah masyarakat.


“Semoga setiap langkah kita diliputi oleh keberanian dan kesuksesan, dan semoga dalam pemilu nanti, kita mendapatkan pemimpin yang ideal terutama di Kota Sungai Penuh Dapil III Kumun Debai - Tanah Kampung,” ungkapnya. (064)

Kampanye Akbar AMIN di JIS: Open Gate Mulai Pukul 04.30 WIB

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kampanye di kawasan Lapangan Reformasi Deli Serdang, Kamis(1/2/2024). Foto: Dok. Istimewa

JAKARTA - Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) akan menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (10/2). Kampanye pamungkas bertajuk Kumpul Akbar Ber-1 Berani Berubah itu akan dimulai pukul 07.00-12.00 WIB.

Namun, bagi yang sudah memiliki e-ticket dapat datang lebih awal. Panitia memberlakukan open gate pukul 04.30 WIB.

Panitia menggunakan sistem tiket elektronik untuk masyarakat yang akan datang ke kampanye akbar tersebut. Tiket bisa didapat di situs GOERS secara gratis, tapi saat ini tiket untuk "stadium" sudah sold out dalam waktu singkat


"Open gate mulai 04.30, setelah pukul. 06.30 WIB tidak ada lagi prioritas bagi pemilik tiket elektronik," tulis syarat dan ketentuan dalam pembelian tiket elektronik seperti yang tertera di situs GOERS, dikutip Rabu (7/2). 


Syarat dan ketentuan tiket kampanye AMIN di JIS, 10 Februari 2024. Foto: Dok. Istimewa

Timses Anies mengeklaim sebanyak 3 juta orang akan menghadiri kampanye akbar yang digelar 10 Februari 2024 ini.

Dalam deskripsi acara tertulis, masyarakat yang akan datang disarankan mengenakan baju putih, membawa bendera Indonesia hingga beratribut AMIN.

Tiket kampanye AMIN di bagian stadium JIS 10 Februari 2024 sold out Foto: Dok. Istimewa

"Disarankan datang mengenakan baju putih, bendera Indonesia sebagai ikat kepala atau selendang, dan atribut AMIN," tulis deskripsi acara.

Pada hari yang sama kampanye akbar Prabowo-Gibran juga digelar di Gelora Bung Karno (GBK) pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Kedua stadion bertaraf internasional ini dipisahkan jarak sekitar 18 km.(*)

editor: Aldie Prasetya || Sumber: kumparan.com

Setelah UGM, Giliran UII Nyatakan Sikap, "Kenegarawanan Jokowi Memudar"

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA | MERDEKAPOST.com - Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai lini. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Baca juga: Per 1 Februari 2024, Inilah Harga Resmi BBM Pertamina Seluruh Indonesia

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya. 

Baca Juga: Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.

Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik. 

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurutnya, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Baca Juga:

JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," ujarnya.

Fathul mengatakan sivitas akademika UII menyerukan agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.(red)








Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs