![]() |
| Tani Merdeka Bidik Rantai Pasok MBG, Don Muzakir Dorong Hasil Panen Petani Lokal Terserap.(Adz/MP.com/AI) |
Muaro Jambi, Merdekapost.com – Keterlibatan petani lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi perhatian Tani Merdeka Indonesia. Organisasi tersebut berupaya membuka peluang kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar hasil pertanian masyarakat dapat menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan dapur MBG.
Komitmen itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tani Merdeka Indonesia Angkatan VI di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan), Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Dalam kesempatan tersebut, Don Muzakir mengungkapkan rencana membangun kerja sama strategis dengan BGN yang dipimpin Dr. H. Sudaryono, B.Eng., M.M., M.B.A. Kerja sama ini diarahkan untuk mendorong hasil produksi petani lokal agar memiliki akses pasar melalui pemenuhan kebutuhan bahan pangan dapur MBG.
Baca Juga: Sosialisasi Transformasi MBG 2.0 di Jambi, Don Muzakir: MBG 2.0 Harus Perkuat Ekonomi Petani Lokal
Langkah tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mempertemukan kebutuhan pangan program pemerintah dengan kemampuan produksi pertanian di berbagai daerah.
Dengan demikian, program MBG diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi di sektor pertanian melalui penyerapan hasil produksi petani.
Meski demikian, rencana kolaborasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut. Hingga saat ini, dokumen kerja sama resmi belum ditandatangani sehingga realisasi kemitraan masih harus menunggu proses dan kesepakatan lebih lanjut.
SATGAS TANI MERDEKA DIMINTA JANGAN HANYA JADI PENONTON
Di tengah peluang tersebut, Don Muzakir juga menekankan pentingnya peran Satuan Tugas (SATGAS) Tani Merdeka Indonesia dalam mengawal pelaksanaan kerja sama apabila nantinya terealisasi.
Pengawasan diperlukan agar keterlibatan petani lokal tidak sekadar menjadi wacana organisasi, melainkan benar-benar diwujudkan melalui mekanisme pemasokan yang transparan, terukur, dan sesuai ketentuan.
SATGAS diharapkan berperan dalam melakukan pendataan kelompok tani, memetakan potensi komoditas pertanian, mengawasi mekanisme distribusi, serta memastikan kewajaran harga pembelian dan realisasi penyerapan hasil panen.
Sebab, besarnya kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG semestinya menjadi peluang bagi petani daerah untuk memperluas akses pemasaran dan meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi mereka.
Jangan sampai program strategis nasional yang memiliki potensi besar justru tidak memberikan ruang yang cukup bagi petani lokal sebagai produsen utama bahan pangan.
BGN DAN TANI MERDEKA DIHARAPKAN BUKA AKSES PASAR PETANI
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, turut menyampaikan harapan terhadap rencana kolaborasi tersebut.
“Rencana kolaborasi antara Tani Merdeka Indonesia dan BGN ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat,” ujar Sudaryono selaku Kepala BGN RI.
Pernyataan tersebut menjadi harapan agar kebutuhan pasokan pangan dalam program MBG dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, khususnya bagi kelompok tani dan produsen pangan diyang daerah.
Namun, keberhasilan rencana tersebut nantinya tidak cukup diukur dari besarnya target pasokan ataupun kesepakatan antarlembaga. Indikator utamanya harus terlihat dari seberapa besar hasil pertanian masyarakat benar-benar terserap dan memberikankan keuntungan yang layak bagi petani.
Tani Merdeka Indonesia diharapkan mampu menjadi penghubung antara kelompok tani, produsen pangan lokal, dan pengelola kebutuhan dapur MBG.
Momentum Diklat TMI Angkatan VI di Muaro Jambi pun menjadi kesempatan untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam mengawal kepentingan petani sekaligus mempersiapkan potensi pertanian daerah agar mampu memenuhi kebutuhan rantai pasok pangan nasional.
Pada akhirnya, keterlibatan petani lokal harus menjadi bagian nyata dari pelaksanaan MBG. Jangan sampai petani hanya menjadi penonton ketika kebutuhan pangan dalam jumlah besar terus meningkat.
Petani harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar objek dalam program ketahanan pangan nasional.(Red)
