Cetak Sawah di Bungo Terancam Gagal, DPD Tani Merdeka Minta TPHP Provinsi Jambi Mengklarifikasi Dugaan Pelanggaran Prosedur

Bungo, Merdekapost.com – Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Kabupaten Bungo secara resmi menyampaikan surat keberatan, permintaan klarifikasi, dan desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program cetak sawah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Provinsi Jambi.

​Desakan ini muncul menyusul adanya temuan DPD Tani Merdeka Bungo di lapangan terkait potensi kegagalan program yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional tersebut.

​Realisasi Fisik Jauh dari Target, Program Terancam Gagal

​Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Bungo, mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas realisasi program di lapangan.

​Dalam surat resmi bernomor 02/DPD-TM/BGO/XB/2025 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian TPHP Provinsi Jambi, DPD Tani Merdeka Bungo menyoroti:

​Minimnya Realisasi: Dari target yang telah ditetapkan, realisasi fisik di lapangan saat ini dinilai sangat minim, bahkan di beberapa lokasi hanya mencapai kisaran kurang dari 10%. Disebutkan bahwa di salah satu lokasi, dari target 113,07 hektare, yang dikerjakan baru sekitar 2 hektare.

​Prosedur Lelang Bermasalah: Pelaksanaan program, khususnya proses survei, investigasi, dan desain (SID), seharusnya dilakukan sebelum proses lelang. Namun, DPD Tani Merdeka menduga prosedur lelang telah mendahului verifikasi teknis dan desain, sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

​Kinerja TPHP Provinsi Jambi Dipertanyakan: Organisasi petani ini menilai TPHP Provinsi Jambi tidak proaktif dalam melakukan pengawasan teknis dan pengendalian mutu pekerjaan, yang berpotensi menyebabkan program cetak sawah di Kabupaten Bungo terancam gagal total.

​Tuntutan Resmi DPD Tani Merdeka Bungo

​DPD Tani Merdeka Bungo mengajukan empat poin tuntutan utama sebagai upaya penyelamatan program dan akuntabilitas anggaran negara:

​Klarifikasi Resmi: DPD Tani Merdeka mendesak TPHP Provinsi Jambi memberikan klarifikasi tertulis secara resmi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi program cetak sawah 2025.

​Audit Teknis Menyeluruh: Mendesak TPHP Jambi untuk melakukan audit teknis secara menyeluruh, termasuk kaji ulang desain dan perencanaan teknis, serta audit yang berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban.

​Klarifikasi Prosedural: DPD Tani Merdeka meminta TPHP Provinsi Jambi mengklarifikasi dugaan adanya pelanggaran prosedur lelang yang mendahului verifikasi teknis SID di lapangan.

​Keterlibatan Petani: Mendesak agar organisasi tani dan petani setempat dilibatkan secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses evaluasi dan penetapan langkah tindak lanjut perbaikan.

Baca Juga: BPC HIPMI Kerinci 2025-2028 Resmi Dilantik, Ini Jajaran Pengurusnya!

​"Kami tidak bisa menerima proyek yang hanya hidup di atas kertas. Petani Bungo menunggu hasil konkret," tegas perwakilan DPD Tani Merdeka. 

"Kami mendesak agar Kementerian Pertanian RI, Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pihak berwenang lainnya segera turun tangan untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh."

​DPD Tani Merdeka berharap surat keberatan dan desakan evaluasi ini dapat menjadi momentum perbaikan untuk mencegah kerugian negara dan memastikan tercapainya target swasembada pangan di Jambi, khususnya di Kabupaten Bungo.(adz/ali)

DPD Tani merdeka Indonesia Bungo : Progam cetak sawah di Bungo terancam gagal mintak penegak hukum turun tangan

DPD Tani Merdeka Bungo menyoroti dan menyampaikan kritik keras terkait mandeknya program cetak sawah yang hingga kini tidak menunjukkan progres di Kabupaten Bungo.(ali/mpc) 

BUNGO, MERDEKAPOST.COM - DPD Tani Merdeka Bungo menyoroti dan menyampaikan kritik keras terkait mandeknya program cetak sawah yang hingga kini tidak menunjukkan progres di Kabupaten Bungo. 

Program yang sejak awal dijanjikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan justru berubah menjadi proyek yang tidak jelas arah maupun hasilnya.

Cetak sawah di Kabupaten Bungo total seluas 261 hektare dengan perincian di Lubuk Kayu Aro (Ds Lubuk Kayu Aro : 109,78  ha) baru di kerjakan kisaran 18 hektare. Rantau Pandan (113,07 ha) baru di kerjakan  2  hektare, Ds Rambah : (39,11 Ha) yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Provinsi Jambi tahun 2025, kini berada di ujung kegagalan.

Baca Juga: KH Said Aqil Siroj: 5 Bahaya Besar Jika NU nekat jadi 'Penambang"

Minimnya progres, tidak adanya transparansi, lemahnya pengawasan, hingga sikap bungkam kontraktor menimbulkan gelombang kecurigaan publik terhadap pelaksanaan program bernilai puluhan miliar rupiah dengan target rampung akhir 2025, realisasi di lapangan justru memprihatinkan.

DPD Tani Merdeka Bungo menilai stagnasi ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah bukti adanya kelemahan struktural—mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga akuntabilitas anggaran. 

Sementara dana publik terus terserap, petani tidak menerima manfaat apa pun. Program cetak sawah yang seharusnya memperkuat basis produksi pangan justru menambah kebingungan dan ketidakpastian.

“Kami tidak bisa menerima proyek kosong yang hanya hidup di atas kertas.Petani Bungo menunggu hasil, Kami meminta Kementan mengevaluasi secara total program cetak sawah yang ada di bungo, Jangan biarkan anggaran terserap sementara progress sangat minim. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kegagalan yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Indra, Ketua DPD Tani Merdeka Bungo.

Baca Juga: Penemuan Mayat Pria 63 Tahun Membusuk di Rumah, Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Kekerasan

DPD Tani Merdeka Bungo mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh, membuka laporan penggunaan anggaran secara transparan, serta menindak semua pihak yang bertanggung jawab atas mandeknya program ini. Kami menolak program yang hanya indah dalam presentasi tetapi hampa di lapangan.

Ketua DPD Tani Merdeka Bungo menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun dengan retorika. Petani membutuhkan tindakan nyata dan hasl nyata, bukan janji yang terus diulang tanpa realisasi. Kondisi ini makin memperkuat dugaan bahwa Proyek tidak dikelola profesional,Koordinasi antar instansi lemah, Pengawasan konsultan tidak berjalan, Perencanaan lokasi diragukan sejak awal. Proyek yang seharusnya meningkatkan swasembada malah dinilai berubah menjadi beban anggaran yang tidak menghasilkan.

“Kami meminta dengan sangat dengan kementan untuk mengevaluasi program cetak sawah di kab. Bungo” tutupnya.(Ali)