MERDEKAPOST.COM

Ibunda Prada Lucky Berlutut di Hadapan Pangdam: ‘Tolong, Tegakkan Keadilan untuk Anak Saya!’

Ibunda Prada Lucky Berlutut di Hadapan Pangdam Udayana: "Tolong, Tegakkan Keadilan untuk Anak Saya!" pintanya. (ist)

Kupang, Merdekapost — Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Asrama TNI AD, Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin (11/8/2025). Isak tangis pecah saat Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, datang melayat. Momen haru terjadi ketika ibunda korban, Sepriana Paulina Mirpey, berlutut sambil menangis di hadapan Pangdam, memohon agar keadilan ditegakkan atas kematian anak sulungnya.

“Jangan ada fitnah, anak saya baik. Dia tulang punggung keluarga, adik-adiknya masih kecil. Saya minta keadilan,” ucap Sepriana di sela tangisnya.

Ayah korban, Serma Christian Namo, juga menegaskan akan menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak yang terlibat. “Saya minta pertanggungjawaban. Nyawa saya taruhannya demi anak saya,” ujarnya.

Berita Lainnya: Resmi 4 Senior Prada Lucky Dijebloskan Penjara, Rupanya Dipukul Berhari-hari, 16 Lainnya Masih Diperiksa

Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan penyesalan mendalam dan memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Ia menyebut pimpinan TNI, termasuk Panglima dan Menteri Pertahanan, telah memberi perintah tegas agar proses hukum dijalankan tanpa pandang bulu.

Hingga kini, 20 prajurit TNI AD dari Batalyon TP 834/Wakanga Mere, Nagekeo, telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka sudah ditahan oleh Polisi Militer di Kupang, termasuk seorang perwira. Proses pemeriksaan lanjutan dan rekonstruksi dijadwalkan segera dilakukan.

Kasus kematian Prada Lucky ini memicu gelombang empati dan perhatian publik, mengingat dugaan adanya kekerasan fisik yang dialami korban sebelum meninggal. Pihak keluarga berharap keadilan benar-benar ditegakkan, bukan sekadar janji.(*)

ADZ/Sumber : Detik.com

Sejarah Baru! Jambi Resmi Jadi Bagian Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol Dipimpin Mayjen Arif Gajah Mada

Mayjen TNI Arief Gajah Mada ditunjuk sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol membawahi Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi. (Instagram/@ariefgajahmada92)

MERDEKAPOST.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan punya enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang tersebar di sejumlah wilayah.

Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer sekaligus peresmian enam Kodam baru itu akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2025, di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

"Iya (benar)," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi seperti dikutip dari kompas.com, Jumat (8/8/2025).

Enam Kodam baru akan tersebar di sejumlah daerah, meliputi:

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai - meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol - meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

3. Kodam XXI/Raden Inten - meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.

4. Kodam XXII/Tambun Bungai - meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

5. Kodam XXIII/Palaka Wira - meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

6. Kodam XXIV/Mandala Trikora - berpusat di Merauke, Papua Selatan.

Berkaitan dengan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap 44 Perwira Tinggi (Pati) TNI tertanggal 6 Agustus 2025.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025.

"Iya benar," kata Mayjen Kristomei Sianturi dikonfirmasi Kompas.com terkait surat tersebut, Jumat (8/8/2025).

Mayjen Kristomei Sianturi sendiri masuk dalam mutasi tersebut. Ia mendapatkan promosi sebagai Panglima Kodam (Pangdam) XXI/Radin Inten.

Sementara, lima Pangdam yang akan menduduki jabatan di Kodam baru.

Masing-masing adalah Kodam XIX/Tuanku Tambusai meliputi Riau-Kepulauan Riau: Mayjen TNI Agus Hadi.

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi Sumatera Barat-Jambi: Mayjen TNI Arif Gajah Mada.

Kodam XXII/Tambun Bungai meliputi Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan: Mayjen TNI Zainul Arifin.

Kodam XXIV/Mandala Trikora meliputi Merauke Papua Selatan: Mayjen TNI Lucky Avianto.

Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi Sulawesi Tengah-Sulawesi Barat: Mayjen TNI P. Binsar Sianipar.(adz/sumber: kompas.com)

Ayah Prada Lucky Murka, Tuntut Hukuman Mati untuk Para Pelaku Penganiayaan

Kupang — Suasana duka bercampur amarah menyelimuti Terminal Kargo Bandara El Tari, Kupang, saat jenazah Prada Lucky Chepril Saputra Namo tiba pada Kamis (7/8/2025). Serma Christian Namo, ayah almarhum, tak kuasa menahan emosi ketika melihat putra yang baru dua bulan bertugas di TNI AD itu kembali dalam peti jenazah.

Dengan suara bergetar namun penuh kemarahan, Serma Christian menegaskan tuntutannya agar para pelaku penganiayaan yang menewaskan anaknya dijatuhi hukuman paling berat.

“Hukuman cuma dua buat mereka-hukuman mati dan pecat. Tidak ada di bawah itu,” ujarnya tegas, dikutip dari Waspadaid.

Baca Juga:

Beberapa Fakta Kematian Prada Lucky Akibat Dianiaya Senior di Batalyon TNI

Prada Lucky meninggal pada Rabu (6/8) setelah empat hari dirawat intensif di RSUD Aeramo, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menurut keluarga, tubuhnya dipenuhi luka memar, sayatan, dan bekas benturan. Ayah korban menilai peristiwa ini sebagai penyiksaan brutal yang tak dapat ditoleransi.

Kemarahan Serma Christian semakin memuncak ketika mengungkap kekecewaannya pada fasilitas kesehatan yang menangani putranya.

“Masa rumah sakit sebesar ini, sudah anak saya meninggal, masa dokter forensik sonde (tidak) ada. Bubarkan ini rumah sakit,” katanya dengan nada tinggi, sebagaimana dilaporkan Waspadaid.

Ia juga mengkritik potensi keringanan hukuman yang mungkin diterima pelaku.

“Harus diproses hukum yang berat. Jangan asal hukuman yang hanya 2–3 tahun karena anak kami korban penyiksaan,” ucapnya, dikutip dari Detikcom.

Hingga kini, empat prajurit berpangkat Pratu yang diduga terlibat telah diamankan di Subdenpom Ende untuk pemeriksaan. TNI AD melalui Kapendam IX/Udayana memastikan proses hukum berjalan transparan dan tegas sesuai aturan militer maupun pidana umum.

Bagi Serma Christian, keadilan bagi anaknya bukan sekadar proses hukum, melainkan pertaruhan harga diri dan kehormatan keluarga.

“Saya sumpah, saya juga tentara, saya pertaruhkan nyawa untuk dia. Sekarang dia sudah tidak ada, saya akan kejar keadilan sampai kapan pun,” tegasnya. (Adz/Sumber : Waspada, Detik.com)

Ini Alasan Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MPC/ANTARA)

Jakarta, MP - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Usul pemberian abolisi Tom dan amnesti kepada Hasto itu telah diserahkan dan disetujui DPR melalui rapat konsultasi DPR dan pemerintah, Kamis (31/7).

"Salah satu pertimbangan pada dua orang ini salah satunya kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka perayaan 17 Agustus," kata Supratman di kompleks parlemen.

Abolisi merupakan penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan pidana.

Abolisi diberikan oleh Presiden dan membuat proses hukum dihentikan kepada terdakwa kasus pidana, seolah-olah tidak pernah terjadi alias namanya dibersihkan.

Lihat Juga :

Sekjend Gerindra Diganti, Prabowo Tunjuk Menlu Sugiono Gantikan Ahmad Muzani

Sementara, amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik. Amnesti bisa diberikan sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan, dan berlaku secara umum atau kolektif.

Sifat politik yang dimaksud umumnya menyangkut kekuasaan, negara, atau pemerintah. Misalnya kasus makar, pemberontakan, atau gerakan separatisme yang didasari ideologi politik tertentu.

Supratman mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan abolisi atas kasus Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto. Selain Hasto, dia menyebutkan total ada 1.168 narapidana yang juga mendapat amensti.

"Presiden saat pertama kali minta [saya] jadi Menkum, beliau menyampaikan bahwa khususnya ada kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti," kata Supratman.

"Salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sedangkan Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pemberian amnesti, lanjut Supratman, juga diberikan kepada enam pelaku makar yang tanpa senjata di Papua. Selain itu, ada pula narapidana yang berusia lanjut hingga yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga harus menjalani perawatan di luar.

Usai disetujui DPR, Presiden Prabowo Subianto selanjunya akan mengeluarkan Kepres yang akan mengesahkan keputusan abolisi dan amnesti tersebut.(*)

(adz/Sumber: cnnindonesia.com)

Dampak Gempa Rusia, Ini Daftar 13 Wilayah Indonesia Alami Tsunami

Foto: Titik Gempa di Rusia (dok.BMKG)

Jakarta - BMKG mencatat penambahan wilayah di Indonesia yang mengalami tsunami minor akibat gempa magnitudo 8,8 di Semenanjung Kamchatka, Rusia. Terkini, ada 13 wilayah di Indonesia yang mengalami tsunami.

"Hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada (ketinggian Tsunami kurang dari 0.5m)" kata Direktur Gempa Bumi dan tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

Berikut daftarnya:

1. Jayapura DOK II, Indonesia (14:14 WIB) 0,3 meter

2. Pel. Tapaleo, Halamhera Tengah (14:15WIB) 0,1 meter

3. Sarmi, Indonesia (14:20 WIB) 0,5 meter

4. Sorong, Papua Barat, Indonesia (14:35 WIB) 0,2 meter

5. Depapre Jayapura Papua, Indonesia (14:45 WIB) 0,3 meter

6. Sausapor, Papua Barat (15:04WIB) 0,3 meter

7. Pel. Beo Talaud, Sulawesi Utara, Indonesia (15:14 WIB) 0,06 meter

8. Pel. Daeo Majiko, Morotai, Maluku Utara (15:17 WIB) 0,08 meter

9. Manokwari, Papua Barat (14.23 WIB) 0,15 meter

10. Gebe, Maluku Utara (14.57 WIB) 0,11 meter

11. Bitung, Sulawesi Utara (14.20 WIB) 0,21 meter

12. Manado, Sulawesi Utara (16.42 WIB) 0,08 meter

13. Likupang, Sulawesi Utara (17.20 WIB) 0,14 meter

Daryono mengatakan tsunami gauge di wilayah Gorontalo tidak terdeteksi.

Sebagai informasi, gempa dengan magnitudo 8,8 mengguncang wilayah timur jauh Rusia. Gempa dahsyat itu memicu peringatan tsunami di AS, Jepang, Filipina hingga Indonesia.

Tsunami telah terjadi di wilayah Severo-Kurilsk di Rusia. Kota yang dihuni 2.000 orang juga mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami. Belum ada laporan soal korban akibat gempa dan tsunami.

Otoritas Rusia menyatakan warga di kota tersebut telah dievakuasi sesaat setelah gempa terjadi. Terbaru, pihak berwenang di Semenanjung Kamchatka, telah mencabut peringatan tsunami.(*)

(Sumber: detik.com)

23 Orang Terjaring OTT di Lahat Sumsel: Kepala Desa hingga Camat

Sejumlah pejabat dari kepala desa hingga camat terjaring OTT di Lahat. (ANT/ist)

SUMSEL, LAHAT, MP - Sebanyak 23 orang pejabat yang terdiri dari kepala desa, camat, serta pengurus Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Kejari Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel).

Mengutip dari Antara, rombongan para kades dan camat terjaring OTT yang dilakukan Kejari Lahat tiba menggunakan mobil ke Kantor Kejati Sumsel, Kamis (24/7), pada pukul 22.17 WIB.

Saat turun dari mobil para kades dan camat berbaris dan tertampak tertunduk lesuh, beberapa dari mereka bahkan masih menggunakan pakaian dinas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kejari Lahat melakukan OTT terhadap para kades dan camat saat sedang melakukan rapat koordinasi menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahat.

Dari hasil operasi itu aparat penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp60 juta.

Dana itu diduga berasal dari praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan atas permintaan camat kepada para kades dengan berbagai alasan.

(ald/ant)

Korban Tewas Kapal Terbakar KM Barcelona Jadi 4 Orang

Empat orang menjadi korban tewas dalam kebakaran KM Barcelona yang terbakar saat berlayar rute Pulau Talaud-Manado. (Dok. Istimewa)

Makassar, Merdekapost - Empat orang menjadi korban tewas dalam kebakaran KM Barcelona, Minggu (20/7). Kapal yang mengangkut 280 penumpang itu berlayar dari Pulau Talaud menuju Kota Manado, Sulawesi Utara.

"Data sementara, korban meninggal dunia sebanyak empat orang," kata Staf Khusus Gubernur Sulut, Sarhan Antili, kepada wartawan, Minggu (20/7).

Sedangkan untuk korban lainnya sementara ini mendapatkan perawatan medis akibat mengalami penurunan kondisi.

"Untuk beberapa korban lain yang mengalami penurunan kondisi kesehatan sudah dilarikan ke Puskesmas Mubune," ungkapnya.

Proses evakuasi seluruh penumpang KM Barcelona V tersebut, kata Sarhan, dilakukan dari tim SAR gabungan yang terdiri dari pihak Basarnas, TNI, Polri dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian.

"Nelayan menjemput para korban yang sempat menceburkan diri ke laut saat kapal terbakar," jelasnya.(*)

Safety Riding Bhayangkara ke-79, Bupati Kerinci Monadi Salam Satu Aspal Bersama Komunitas Otomotif

Safety Riding Bhayangkara ke-79, Bupati Kerinci Monadi Salam Satu Aspal Bersama Komunitas Otomotif.(ist)

KERINCI, Merdekapost.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Kerinci menggelar kegiatan Safety Riding Touring Lokal yang berlangsung meriah pada Sabtu, 5 Juli 2025. Kegiatan ini dimulai dari Gedung Nasional Kota Sungai Penuh dan berakhir di Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak.

Turut ambil bagian dalam kegiatan ini, Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., yang hadir dan ikut langsung dalam konvoi bersama para peserta. Hadir pula Wali Kota Sungai Penuh Alfin, Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana, perwakilan Dandim 0417 Kerinci yang diwakili Danramil Kota Sungai Penuh, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, serta sejumlah pejabat dan personel di lingkungan Polres Kerinci.

Kegiatan touring ini melibatkan berbagai komunitas otomotif dari Kerinci dan Kota Sungai Penuh, baik komunitas sepeda motor maupun mobil. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar komunitas, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Bupati Monadi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Polres Kerinci atas terselenggaranya kegiatan yang sarat akan nilai edukatif ini.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polres Kerinci atas terselenggaranya kegiatan Safety Riding Touring ini. Ini bukan hanya sekadar peringatan seremonial, melainkan langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat,” ungkap Bupati Monadi.

Lebih lanjut, Bupati Monadi menekankan pentingnya menanamkan budaya berkendara yang aman dan tertib, khususnya bagi generasi muda.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai edukasi bagi masyarakat, khususnya kaum muda. Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama, dan melalui kegiatan seperti ini, kita harapkan kesadaran masyarakat akan semakin tumbuh,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud pendekatan humanis Polri dalam menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Kodim 0417/Kerinci Gelar Fun Glove Match Boxing, Bentuk Kepedulian TNI Terhadap Generasi Muda

“Melalui momentum Hari Bhayangkara, kami ingin mempererat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Touring ini menjadi medium bagi kami untuk mengajak komunitas otomotif menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya tertib di jalan raya,” terang Kapolres Arya Tesa Brahmana.

Usai menyelesaikan rute touring, para peserta disambut di Kantor Bupati Kerinci dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan penyerahan cinderamata sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kontribusi berbagai pihak dalam menyukseskan kegiatan ini.

Kegiatan Safety Riding Touring ini diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas di Bumi Sakti Alam Kerinci.(Adz)

Ribuan Klien BAPAS Serentak Lakukan Aksi Sosial, Wujud Kesiapan Implementasi Pidana Alternatif

Merdekapost.com – Kawasan perkampungan Budaya Betawi, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa dipenuhi ratusan Klien Pemasyarakatan yang melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Hal ini menandai peluncuran ‘Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025’ pada Kamis (26/6) sebagai implementasi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku tahun 2026, khususnya terkait pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan. Aksi Bersih - Bersih ini juga dilaksanakan serentak oleh klien pemasyuarakatan di 94 Bapas seluruh Indonesia

“Hari ini, Klien Bapas seluruh Indonesia hadir untuk bekerja dan berkontribusi secara nyata an sukarela, membersihkan fasilitas umum, membantu masyarakat, terlibat dalam kegiatan sosial yang berdampak langsung. Ini bukan hanya simbol kesiapan Pemasyarakatan menyambut implementasi pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana non penjara, ini juga adalah bukti bahwa Pemasyarakatan siap mengambil bagian dalam implementasi KUHP melalui pelaksanaan kerja sosial,” kata Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam sambutannya, sekaligus melaunching Aksi Nasional, Klien Bapas Peduli, Kamis (26/6) di Perkampungan Budaya Betawi.

Ia menegaskan alternatif pidana bertujuan memasyarakatkan kembali terpidana sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat melalui kerja sosial. “Kerja sosial ini bukan sekadar kerja sukarela semata, tetapi bentuk penebus kesalahan mereka kepada masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan,” terangnya.

Menteri Agus juga mengungkapkan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Balai Pemasyarakatan siap mengulangi kesuksesan penanganan pidana kasus Anak, dengan dampingan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yang mengutamakan ketetapan Diversi dan putusan non penjara bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), sejak berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga sejak berlakunya di tahun 2012 jumlah hunian Anak di lapas rutan mampu turun drastis, dari yang sebelumnya 7000 an anak menjadi 2000 Anak di LPKA dan Lapas Rutan hingga saat ini. Ia mengaskan kembali bahawa Pemasyarakatan siap mengulangi keberhasilan tersebut pada kasus pidana pelaku Dewasa, “selain meningkatkan kualitas pelaksanaan pidana, pidana alternatf juga berpotensi besar menurunkan angka overcrowding yang selama ini menjadi permasalahan klasik di lapas rutan.”

Lebih lanjut Menteri Agus menjelaskan peran PK Bapas yang sangat kompleks, “PK tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pembimbingan kemasyarakatan, namun juga arsitek yang merancang dan mendesain kembali jembatan reintegrasi, jembatan yang sempat terputus akibat suatu tindak pidana, dan jembatan itu dibangun kembali dengan semangat gotong royong antara klien, masyarakat, Pemasyarakatan, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah terhadap perbuatan menyimpang yang terabaikan,” tegas Menimipas.

Prof Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia yang juga turut hadir, menyampaikan bahwa aksi bersih-bersih oleh Klien Pemasyarakatan adalah sebagai salah contoh pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya. “Saya sangat exited pada kegiatan bersih-bersih serentak oleh klien Pemasyarakatan. Ke depannya akan ada bentuk pidana alternatif lainnya untuk pidana kerja sosial, dan saat ini sedang disusun rancangan pelaksaan pidana alternatif tersebut.”

Harkristuti juga menyebutkan bentuk pidana alternatif kerja sosial lain, yang nantinya akan diterapkan, seperti pelayanan di Panti Jombo, Panti sosial, membantu di berbagai lembaga, misalnya sekolah, atau membantu di panti-panti sosial, tempat rehabilitasi . Ia juga menyebutkan bahwa klien Pemasyarakatan juga dapat memberikan pandangan, motivasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah mereka perbuat. Ia juga menyampaikan secara langsung kepada Menteri IMIPAS tentang kebutuhan PK baik kualitas dan kuiantitas, dan telah direspon postif oleh Menteri IMIPAS.

Gerakan Nasional Pemasyarakatan, Klien Balai Pemasyarakatan Peduli 2025’ diharapkan menjadi momentum dimulainya kontribusi langsung Klien Pemasyarakatan kepada masyarakat melalui Aksi Sosial, yang selanjutnya akan dilaksanakan rutin setiap bulannya, hingga ptiba waktunya pelaksanaan pidana kerja sosial diterapkan

“Kami seluruh jajaran Pemasyarakatan, sesuai arahan Bapak Menteri IMIPAS siap mendukung penerapan pidana alternatif mulai dari tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post ajudikasi,”tegas Mashudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, “Hal ini makin menegaskan motto ‘Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat.”

Setelah pelaksanaan launching Menteri Agus meninjau dan menyaksikan 150 Klien Pemasyarakatan Jakarta melakukan aksi bersih-bersih lingkungan Perkampungan Budaya Betawi, mulai dari area fasilitas umum, area taman hingga danau yang ada di sana. Aksi serupa juga serentak dilakukan oleh klien Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Klien Pemasyarakatan hanya mencakup mereka yang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Asimilasi. Dengan berlakunya KUHP baru, jenis Klien Pemasyarakatan bertambah dengan hadirnya Klien pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Hal ini menjadi bagian dari reformasi pemidanaan yang lebih humanis dan berbasis restorative justice.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Imipas, APH, seperti Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan, serta stakeholder terkait lainnya, yang hadir juga sevcara virtual seluruh Kakanwil, Bapas, kepala daerah dan penegak hukum serta stakeholder lainnya di seluruh wilayah. (*)

Membanggakan, IAIN Kerinci Raih Tiga Penghargaan Nasional

Membanggakan, IAIN Kerinci Raih Tiga Penghargaan Nasional pada UM-PTKIN 2025.(ist)

Kerinci, Merdekapost.com – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) Tahun 2025, IAIN Kerinci berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru PTKIN.

Penghargaan itu diberikan berdasarkan capaian luar biasa IAIN Kerinci dalam berbagai kategori, yaitu:

1. Terbaik V Nasional sebagai PTKIN (IAIN) dengan Jumlah Pendaftar Terbanyak pada jalur UM-PTKIN 2025.

2. Terbaik III Nasional sebagai PTKIN (IAIN) dengan Tingkat Kehadiran Peserta Ujian SSE Tertinggi pada UM-PTKIN 2025.

3. Terbaik V Nasional sebagai PTKIN (IAIN) dengan Jumlah Pendaftar Pilihan 1 Terbanyak.

Ketiga penghargaan ini diberikan oleh Panitia Nasional dan ditandatangani langsung oleh Ketua PMB PTKIN Prof. Dr. Masnun, M.Ag., Sekretaris Prof. Dr. Evi Muafiah, M.Ag., serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag., dan diterima oleh Rektor IAIN Kerinci Jafar Ahmad, Rabu (25/6/2025).

Prestasi ini menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap IAIN Kerinci serta keberhasilan institusi dalam membangun kepercayaan publik. Capaian ini juga menjadi bukti konkret bahwa IAIN Kerinci semakin diminati dan mampu bersaing di tingkat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan.

Rektor IAIN Kerinci Jafar Ahmad saat dihubungi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh civitas akademika serta masyarakat. “rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh civitas dan masyarakat,”ujar Rektor Jafar Ahmad.

Pencapaian ini, Lanjut Rektor IAIN Kerinci Jafar Ahmad, menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan di IAIN Kerinci.

“Insyaallah, Pencapaian ini motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan IAIN Kerinci, hingga terus berinovasi dan berkontribusi dalam mencetak generasi unggul yang berlandaskan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh khususnya,”tutupnya.(adz)

Mantap! Ini 8 Bansos dan Insentif yang akan Cair Bulan Juni Ini

Ada 8 jenis Bansos dan Insentif yang akan Cair Bulan Juni 2025 Ini. (mpc)

JAKARTA, MP – Pemerintah akan mencairkan delapan bantuan sosial dan insentif pada bulan ini. Sebagian besar dari bantuan sosial dan insentif ini merupakan bagian dari enam kebijakan stimulus ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian nasional.

Dikutip dari bergelora.com Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah merumuskan sejumlah insentif ekonomi untuk kuartal II tahun 2025. Insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni-Juli 2025.

“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi, ” ungkap Menko Airlangga, dikutip Senin (25/5/2025).

Airlangga menekankan bahwa pemberian stimulus di kuartal kedua menjadi krusial, mengingat telah lewatnya hari besar seperti Natal dan Tahun Baru yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Tidak hanya kebijakan stimulus daya beli, pemerintah juga akan mencairkan bantuan sosial rutin.

Berikut ini daftar lengkapnya:

Diskon Transportasi

Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) antara lain:

Diskon Tiket Kereta sebesar 30%.

Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6%.

Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50%.

Diskon Tarif Tol

Diskon Tarif Tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025). Skema program sama dengan pemberlakuan Diskon pada Nataru dan Lebaran. Penerapan Program oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan.

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp150.000/Bulan untuk sekitar 17 Juta Pekerja dengan gaji sampai dengan Rp3, 5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab yang berlaku, serta 3, 4 Juta Guru Honorer selama 2 bulan (Juni-Juli 2025).

Bantuan BSU akan disalurkan satu kali penyaluran pada bulan Juni 2025. Penerapan Program oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan (untuk Pekerja), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (untuk Guru Honorer).

Perpanjangan Diskon Iuran JKK

Perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya (Periode Agustus 2025 sampai dengan Januari 2026). Penerapan Program oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Diskon Tarif Listrik

Diskon Tarif Listrik sebesar 50% kepada sekitar 79, 3 Juta Rumah Tangga (Pelanggan ≤1300 VA). Pemberlakuan Diskon Listrik skemanya sama dengan Program Diskon Listrik pada Januari-Februari 2025 yang lalu, akan dimulai pada awal Juni 2025 s.d. akhir Juli 2025 (tanggal 5 Juni s.d. 31 Juli 2025). Penerapan Program oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, PLN.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tetap diteruskan pada tahun 2025. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.

Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

Bantuan Pendidikan dan Kesejahteraan

Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1, 5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2, 4 juta per tahun.

Berikut ini rinciannya:

Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap. Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandangdisabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

Bantuan Beras 10 Kg

Pemerintah telah menegaskan bantuan beras akan kembali diberikan pada Juni-Juli 2025. Hal ini sebelumnya telah diputuskan oleh Presiden Prabowo dan masuk ke dalam paket kebijakan terbaru untuk meningkatkan daya beli. Bantuan ini diberikan kepada 18, 3 juta KPM.

Persyaratan penerima bansos pangan beras 10 kilogram, yaitu:

Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

Memiliki Kartu Keluarga dan Tanda Penduduk yang masih berlaku

Penduduk yang tergolong miskin

Tidak termasuk atau Bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri atau Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Termasuk dan terdaftar dalam DTKS Pendaftaran Kemensos

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan

Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.(Red)

Apa Itu Kemarau Basah yang Kini Melanda Indonesia? Berikut Penjelasannya!

Ilustrasi fenomena kemarau basah

INDONESIA saat ini sudah memasuki musim kemarau, yakni periode yang umumnya ditandai dengan suhu panas dan langit cerah. Menariknya, beberapa wilayah di Indonesia masih diguyur hujan dengan frekuensi yang cukup tinggi hingga sekarang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa fenomena tersebut dikenal sebagai kemarau basah. Kondisi ini terbilang unik karena berbeda dari pola musim kemarau pada umumnya yang cenderung minim hujan.

Sebenarnya, apa itu kemarau basah? Yuk, simak penjelasan selengkapnya tentang penyebab dan dampak yang ditimbulkan kemarau basah berikut ini.

Apa Itu Kemarau Basah?

Ilustrasi hujan deras. Foto: Shutterstock

Mengutip laman BMKG, kemarau basah merupakan fenomena cuaca yang tidak lazim, di mana hujan masih kerap turun meskipun secara kalender wilayah tersebut sedang berada dalam musim kemarau.

Umumnya, musim kemarau ditandai dengan cuaca terik dan udara yang kering. Namun, dalam kondisi fenomena kemarau basah, tingkat kelembapan udara tetap tinggi.

Kemarau basah bisa terjadi akibat berbagai faktor, bisa karena perubahan iklim hingga ketidakstabilan pola cuaca. Dinamika atmosfer seperti sirkulasi siklonik, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang Kelvin, Rossby Ekuator, dan Low Frequency juga ikut berpengaruh karena mendukung terbentuknya awan hujan meskipun sudah memasuki musim kemarau.

Fenomena ini yang tengah terjadi di beberapa daerah Indonesia, terutama di wilayah dengan pola hujan monsunal, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Akibatnya, hujan masih sering turun meskipun secara kalender musim kemarau sudah dimulai.

Kondisi ini diperkirakan akan terjadi hingga Agustus 2025, sebelum nantinya memasuki masa pancaroba pada bulan September hingga November. Selanjutnya, musim hujan diprediksi akan kembali datang pada Desember 2025 hingga Februari 2026.

Menurut informasi dari laman Instagram Info BMKG, kemunculan kemarau basah dapat membawa dampak bagi sejumlah sektor penting. Salah satunya di bidang pertanian, di mana jadwal tanam bisa menjadi tidak menentu karena perubahan pola cuaca.

Fenomena ini juga memengaruhi kondisi lingkungan, terutama di daerah yang tidak memiliki sistem drainase memadai. Curah hujan yang datang di luar musim dapat memicu banjir lokal atau genangan air.

Imbauan BMKG dalam Menghadapi Kemarau Basah

Ilustrasi hujan.

Menyikapi hal ini, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca selama periode kemarau basah. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dengan saksama, sebagaimana dikutip dari laman resmi BMKG:

Pakailah pelindung seperti topi dan tabir surya agar terhindar dari sengatan matahari saat beraktivitas di luar ruangan.

Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan mengonsumsi cukup air.
Waspadai potensi hujan deras yang bisa disertai petir dan angin kencang secara tiba-tiba.
Jauhi tempat terbuka saat petir menyambar dan hindari berdiri di dekat bangunan atau pohon yang rawan roboh.
Selalu waspada terhadap kemungkinan banjir, banjir bandang, serta tanah longsor, terutama di daerah yang rawan.
Rutin cek informasi cuaca terkini melalui website resmi BMKG, media sosial @infobmkg, atau aplikasi InfoBMKG.
Tetaplah tenang dan pahami prosedur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat akibat cuaca ekstrem.

(Adz)

Walikota Sungai Penuh Terima Penghargaan Pelestarian Bahasa dan Budaya Lokal

Walikota Alfin Terima Penghargaan Pelestarian Bahasa dan Budaya Lokal pada Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FBIN) Kemendikdasmen RI. (ist)

JAKARTA, MP – Walikota Sungai Penuh Alfin, SH Menghadiri acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FBIN) Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Senin (26/5/2025).

Acara yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat ini merupakan ajang selebrasi dan apresiasi terhadap 38 kepala daerah dari berbagai provinsi yang dinilai aktif dalam pelestarian bahasa dan budaya lokal.

Mengenakan busana adat lengkap khas Kota Sungai Penuh menunjukkan komitmen Walikota Sungai Penuh Alfin, SH dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mencerminkan nilai-nilai budaya yang kental di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh

Pada kesempatan tersebut Walikota Sungai Penuh Alfin, SH Menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr.Abdul Mu’ti, M, Ed atas kontribusinya dalam mendukung revitalisasi bahasa daerah di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

“Bahasa ibu adalah jati diri budaya yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus mendukung upaya pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa, “Ujarnya.(adz)

Bupati Monadi Audiensi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah

Bupati Monadi saat bersilaturahmi dan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Agus Fatoni, di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/5/2025)

Merdekapost.com — Bupati Kerinci Monadi melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Agus Fatoni, di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kerinci Monadi didampingi oleh sejumlah pejabat daerah dan disambut langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Silahturahmi dan Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah.

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Sementara itu, Bupati Kerinci, Monadi, ke media ini menyampaikan, apresiasi atas sambutan hangat dari jajaran Ditjen Bina Keuangan Daerah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap melalui silaturahmi dan audiensi ini, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat semakin kuat, terutama dalam hal asistensi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Monadi.

Bupati Monadi juga menyampaikan beberapa usulan strategis yang berkaitan dengan dukungan kebijakan fiskal serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.

Pertemuan berlangsung dengan suasana penuh keakraban dan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan sinergi antar lembaga.(raw)

Terungkap! Bayi yang Dibuang di Tepi Sungai di Sijunjung Hasil Selingkuh, Pelaku Nekat Buang Takut Ketahuan

SIJUNJUNG - Seorang ibu muda berinisial FN (29) berhasil ditangkap pihak Kepolisian Resort (Polres) Sijunjung diduga pelaku dari pembuangan bayi yang ditemukan di Tepi Sungai Padang Sibusuk.

Polres Sijunjung terus melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus tersebut yang diduga karena hubungan gelap.

Kasatreskrim Polres Sijunjung, AKP Andri menjelaskan FN sengaja membuang bayi tersebut karena takut ketahuan oleh suami sah pelaku.

Pelaku sudah berpisah dengan suaminya selama satu tahun terakhir, tapi belum bercerai secara resmi.

Pelaku juga mempunyai satu orang anak dengan suami sahnya itu.

“Pada masa berpisah tersebut, pelaku FN menjalin hubungan gelap dengan seorang pria di Padang dikenal melalui TikTok hingga dirinya hamil,” katanya saat dihubungi, Rabu (14/5/2025).

Lanjutnya, karena takut ketahuan suami sahnya yang sudah meminta untuk rujuk kembali. Akhirnya pelaku nekad membuang anak tersebut ke sungai saat baru dilahirkan.

Sebelumnya, FN berhasil diamankan dan langsung digiring ke Mapolres Sijunjung pada Jumat (9/5/2025) sore.

Setelah penyelidikan mendalam yang melibatkan kepolisian, pemerintah nagari, dan tenaga kesehatan, terduga pelaku berhasil diidentifikasi.

Tim gabungan kemudian melakukan pendataan terhadap warga sekitar, khususnya yang tengah hamil atau baru melahirkan.

Pada Jumat (9/5/2025) FN mulai dicurigai karena menunjukkan tanda-tanda pasca melahirkan namun tidak dapat menunjukkan keberadaan bayinya.

Pemeriksaan medis lanjutan di praktik bidan, dokter kandungan, hingga RSUD Ahmad Syafi’i Maarif memperkuat dugaan tersebut.

“Setelah diinterogasi, FN akhirnya mengakui telah melahirkan seorang bayi pada Selasa (6/5/2025) sekitar pukul 04.30 WIB di Sungai Batang Piruko—lokasi yang sama dengan penemuan m4y4t bayi sehari setelahnya,” terang AKP, Andri pada Minggu (11/5/2025).

Lanjut AKP Andri, Polisi turut menyita barang bukti berupa daster hijau yang dikenakan pelaku saat kejadian.(*)

Menkeu Sri Mulyani Pastikan PNS dan Pensiunan Akan Terima Gaji ke-13

Jakarta, MP – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunannya akan terima gaji ke-13 tahun ini,membantu ekonomi, jelang tahun ajaran baru sekolah.

Pemberian ini bertujuan membantu kebutuhan ekonomi, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah. Lalu, kapan jadwal gaji ke-13 PNS cair 2025?

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani tangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 , tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara.

Ada 9,4 juta aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hakim, anggota TNI/Polri, serta para pensiunan akan memperoleh tambahan pendapatan tersebut.

Pencairan gaji ke-13 dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru di jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Kata Sri Mulyani dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025 bahwa pembayaran gaji ke-13 paling lambat dilaksanakan pada Juli 2025.

Besaran gaji ke-13 yang diterima berbeda-beda, bergantung pada jabatan dan golongan terakhir. ASN pusat, hakim, prajurit TNI dan Polri akan menerima komponen penuh berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

ASN daerah memperoleh komponen serupa namun besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.

Secara umum, ada empat komponen yang membentuk gaji ke-13, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi ASN aktif.

Namun untuk para pensiunan, komponen ini tidak berlaku. Mereka akan menerima gaji ke-13 berdasarkan nominal pensiun bulanan sesuai golongan terakhir.(*)

Editor: Aldie Prasetya / Sumber: CNN Indonesia

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Sebut KDM "Gubernur Konten" saat Rapat dengan DPR, Begini Balasan Menohok Kang Dedi

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Sebut KDM "Gubernur Konten" saat Rapat dengan DPR, Begini Balasan Menohok Kang Dedi.(ist/mpc)

MERDEKAPOST.COM - Beredar di media sosial video celetukan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang kini jadi sorotan. Ia menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai gubernur konten karena banyaknya konten yang ia buat di media sosial.

Julukan tersebut dilontarkan Rudy Mas’ud kala rapat kerja bersama antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/4).

Rudy yang saat itu mendapat kesempatan berbicara lebih awal menyapa semua tamu yang hadir, termasuk para pimpinan Komisi II DPR RI dan Ribka Haluk, wamendagri.

“Yang saya hormati Bu Wamendagri (Ribka Haluk), terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini,” kata Rudy saat rapat.

Kemudian Rudy melontarkan candaannya kepada Dedi Mulyadi yang hadir juga pada saat rapat.

“Kang Dedi, gubernur konten, mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom,” ucapnya.

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung: Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal!

Tak lantas marah, Dedi Mulyadi pun menanggapi santai celetukan yang disematkan untuknya.

Saat akhir pemaparannya, Dedi Mulyadi pun merespons perkataan Rudy Mas’ud.

“Tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan,” terangnya.

Bahkan, ucap Dedi, Pemprov Jabar bisa menurunkan anggaran iklan dari yang awalnya Rp 50 miliar menjadi Rp 3 miliar. Dedi menyebut, cara yang ia lakukan sangat efektif.

“Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih,” ujarnya.

Pernyataan Rudi Mas’ud terhadap Dedi Mulyadi saat RDP Komisi II DPR itu memantik reaksi dari warganet.

Banyak komentar positif yang mendukung Dedi Mulyadi atas upayanya dalam menunjukkan kinerja.(*)

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung: Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal!

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung sebut Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal.(ist)

Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung kembali membuat pernyataan tajam yang memantik diskusi publik. Kali ini, ia menanggapi munculnya wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Menurut Rocky, desakan untuk memakzulkan Gibran merupakan bagian dari hak demokratis yang sah, selama ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusi.

“Desakan untuk memakzulkan itu legal. Yang tidak legal adalah cawe-cawe kekuasaan, itu yang merusak sistem,” ujar Rocky dalam sebuah diskusi politik yang disiarkan pada Senin (29/4/2025).

Rocky menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak penuh untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pejabat publik, termasuk mengajukan pemakzulan jika dirasa ada pelanggaran prinsip hukum atau etika. Ia menekankan bahwa yang perlu diawasi bukan desakannya, melainkan proses kekuasaan yang sarat kepentingan.

“Kalau ada pelanggaran hukum atau etika berat, pemakzulan itu sah sebagai instrumen politik. Tapi kalau kekuasaan yang menyusupi lembaga hukum untuk kepentingannya, itu yang harus dikecam,” tambahnya.

Seperti diketahui, Gibran maju sebagai cawapres usai Mahkamah Konstitusi mengubah aturan batas usia capres-cawapres dalam putusan yang dipimpin oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman—yang juga paman Gibran. Putusan itu memicu polemik luas dan membuat publik mempertanyakan independensi MK. Bahkan, Anwar Usman dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK, meskipun putusannya tetap berlaku.

Rocky Gerung menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata “cawe-cawe kekuasaan” yang merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga negara. “Kita harus bedakan antara proses hukum yang sah dan intervensi kekuasaan yang menodai proses itu. Demokrasi tak boleh dikendalikan oleh skenario elite,” kata Rocky.

Sementara itu, wacana pemakzulan terhadap Gibran muncul dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai proses pencalonannya tidak legitimate secara moral dan prosedural. Namun, para ahli hukum tata negara menyebut bahwa pemakzulan terhadap wakil presiden baru bisa dilakukan bila telah resmi menjabat dan terbukti melakukan pelanggaran berat seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindakan pidana lainnya.

Berita Lainnya:

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Meski begitu, Rocky menilai bahwa kritik dan desakan tersebut tetap penting sebagai bentuk kontrol publik terhadap kekuasaan. Ia mengatakan, demokrasi tidak hanya diukur dari hasil pemilu, tapi dari proses yang jujur dan adil. “Boleh saja Gibran menang dalam kontestasi. Tapi kalau proses menuju kemenangan itu cacat, publik punya hak untuk mempertanyakannya,” tegas Rocky.

Ia juga menyoroti bahaya politik dinasti yang menurutnya semakin menguat di Indonesia. Rocky menyebut, jika proses demokrasi terus dikendalikan oleh elit kekuasaan yang saling berkelindan, maka rakyat hanya menjadi penonton dari permainan oligarki.

“Demokrasi harus dikembalikan ke rakyat, bukan dijadikan panggung keluarga penguasa. Kalau tidak dikritisi, lama-lama rakyat tak lagi percaya pada sistem,” pungkasnya.

Pernyataan Rocky Gerung ini kembali menggugah kesadaran publik untuk aktif menjaga integritas demokrasi. Di tengah banyaknya praktik “cawe-cawe” kekuasaan, suara kritis seperti Rocky menjadi penting sebagai pengingat bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup bila hukum, etika, dan keadilan ditegakkan secara konsisten.(adz/Sumber: Tribunnews.com))

Audiensi dengan Menhub Bersama Gubernur Jambi, Bupati Monadi Usulkan Pengembangan Bandara Depati Parbo

Audiensi dengan Menhub Bersama Gubernur Jambi, Bupati Monadi Usulkan Pengembangan Bandara Depati Parbo.(ist/mpc)

Jakarta – Bupati Kerinci, Monadi, menghadiri audiensi penting bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Gubernur Jambi dalam rangka membahas percepatan proyek-proyek strategis nasional di sektor transportasi, khususnya yang berdampak langsung terhadap wilayah Kabupaten Kerinci.

Pertemuan yang berlangsung di Kementerian Perhubungan ini menjadi momentum strategis bagi Bupati Monadi untuk menyampaikan langsung sejumlah usulan, termasuk rencana pengembangan Bandara Depati Parbo di Kerinci.

Dalam paparannya, Bupati Monadi menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur bandara sebagai upaya membuka aksesibilitas Kerinci ke berbagai wilayah, baik dalam skala regional maupun nasional. Menurutnya, pengembangan bandara akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan yang dikenal sebagai “Sekepal Tanah Surga” itu.

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Gibran Perlahan Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini. (mpc | Ist)

JAKARTA | MERDEKAPOST - Dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah menjadi sorotan publik.

Sejumlah pengamat menilai, peran Gibran perlahan dikerdilkan dalam pemerintahan Prabowo.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut ada indikasi Presiden Prabowo mulai mengecilkan peran Gibran. "Program Lapor Mas Wapres tidak jelas," kata Ray, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (27/4/2025).

Ray menilai, minimnya kejelasan program itu menjadi tanda pertama Gibran mulai tersisih. Ia juga menyoroti ketidakhadiran Gibran mewakili Indonesia dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

"Lazimnya, kalau presiden berhalangan, wakil presiden yang diutus. Ini bagian dari itu tadi, Pak Prabowo meminimalisasi peran Gibran di dalam pemerintahan," imbuhnya.

Menurut Ray, langkah ini berdampak serius pada masa depan politik Gibran. Dengan usia muda, seharusnya Gibran memiliki ruang lebih besar untuk membangun karier. Namun kini, ia dinilai harus mencari jalur lain untuk mempertahankan eksistensinya.

"Maka dibuatlah kerja-kerja yang memungkinkan Wapres Gibran tetap diperbincangkan. Salah satunya melalui video di YouTube," ungkap Ray.

Selain itu, Ray juga menyebut Gibran tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis serta belum mendapat penunjukan untuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek.

"Wapres Gibran belum juga ditunjuk oleh presiden untuk memimpin Jabodetabek," ujarnya menambahkan.

Ray menilai, rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya proses eliminasi terhadap Gibran dalam lingkup pemerintahan Prabowo.

Desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI

Di sisi lain, tekanan terhadap posisi Gibran juga datang dari luar istana. Sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI menandatangani surat pernyataan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Salah satu poin yang menarik perhatian adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran.

Selain itu, mereka juga mendorong kembali ke UUD 1945 versi asli dan menuntut penghentian proyek-proyek nasional yang dianggap merugikan rakyat serta lingkungan, seperti PSN PIK 2 dan Rempang.

Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah tokoh purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga tercatat sebagai pihak yang mengetahui dokumen tersebut.

Prabowo Tanggapi dengan Hati-hati

Menanggapi berbagai desakan itu, Presiden Prabowo memilih bersikap hati-hati. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan Prabowo menghormati pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto, Kamis (24/4/2025), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Namun, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo tidak bisa secara spontan menanggapi usulan tersebut karena menyangkut isu-isu fundamental.

"Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, dalam kerangka trias politica, Presiden hanya bisa bertindak sesuai domain eksekutif. Usulan-usulan yang berada di ranah legislatif atau yudikatif tidak akan direspons secara langsung oleh Presiden.(ADZ/Tribun.com)