Afriansyah Noor, Tokoh Asal Jambi yang Kembali Duduki Kursi Wamenaker

Afriansyah Noor, Tokoh Asal Jambi yang Kembali dipercaya Duduki Kursi Wamenaker.(ist) 

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Politikus Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer alias Noel, yang sebelumnya diberhentikan usai terjaring OTT KPK.

Pelantikan Afriansyah didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2024–2029. Keppres dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, sebelum Afriansyah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Afriansyah.

Afriansyah Noor

Setelah sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pengumandangan lagu Indonesia Raya, dan ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Afriansyah Noor, yang akrab disapa Ferry, bukan sosok baru di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia pernah duduk di kursi Wamenaker pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini, ia kembali dipercaya mengemban amanah yang sama di era Presiden Prabowo.

Saat tiba di Istana mengenakan jas hitam, kemeja merah, dan dasi biru, Afriansyah sempat mengaku tidak mengetahui jabatan apa yang akan diembannya. “Nggak tahu, tunggu perintah dari Pak Seskab. Nanti dengarkan aja, ya,” ujarnya. Ferry menambahkan bahwa kabar pelantikan baru ia terima siang tadi. “Jam 2 ditelepon Pak Teddy,” katanya.

Di balik pelantikannya, ada fakta menarik: Afriansyah Noor adalah satu-satunya tokoh asal Jambi yang masuk ke dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran. Kehadirannya dianggap membawa representasi bagi masyarakat Jambi di tingkat nasional, khususnya dalam isu ketenagakerjaan yang menyentuh langsung kepentingan buruh, pekerja, dan tenaga kerja nonformal.

Kehadiran figur asal Jambi ini juga menjadi simbol penting bagi daerah, mengingat jarangnya putra Jambi menempati posisi strategis di kabinet.

Pelantikan Afriansyah berlangsung di tengah dinamika reshuffle kabinet Prabowo yang masih bergulir. Sebelumnya, Presiden mencopot Immanuel Ebenezer setelah KPK menangkapnya bersama 10 orang lain dalam OTT kasus dugaan korupsi.

Selain Afriansyah, sejumlah tokoh terlihat hadir di Istana seiring isu reshuffle lanjutan, mulai dari eks Wakapolri Ahmad Dofiri, Deputi LKPP Sarah Sadiqa, Dirjen Komdigi Mira Tayyiba, hingga Mendagri Tito Karnavian. Tito bahkan sempat menyebut ada agenda pelantikan Menko Polkam dalam kesempatan yang sama.

Nama Mahfud Md, mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres 2024, ramai disebut-sebut publik bakal mengisi kursi Menko Polkam yang kosong sejak pencopotan Budi Gunawan pada 8 September 2025. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Presiden.(*)

Hasil Seleksi Administrasi Asisten Bisnis Program Koperasi Merah Putih Diumumkan, Peserta Lolos Lanjut ke Tahap Tes

 

Pengumuman Hasil Seleksi Adminsitrasi Asisten Bisnis (Business Assistant) (foto:Instagram Kemenkop)

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) resmi mengumumkan hasil Seleksi Administrasi untuk posisi Asisten Bisnis (Business Assistant) dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemenkop.

Peserta yang memenuhi syarat pada tahap Seleksi Administrasi akan menerima pemberitahuan melalui email serta dapat memeriksa akun pendaftaran masing-masing di bakdkmp-app.lptui.co.id untuk mengetahui jadwal pelaksanaan Tes Tahap 1.
Kemenkop mengimbau seluruh peserta untuk:

  • Memeriksa inbox email yang digunakan saat pendaftaran.

  • Mengecek folder spam untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat.

Tes tahap 1 akan dilakukan secara mandiri melalui website bakdkmp-app.lptui.co.id dengan ketentuan:

  • Durasi tes: 240 menit (4 jam).

  • Dapat menggunakan handphone atau laptop hingga selesai. (Cukup satu gaway)

  • Pastikan koneksi internet stabil selama tes berlangsung

  • Disarankan menyiapkan perangkat cadangan (gawai/laptop) untuk antisipasi kendala teknis.

  • Webcam kamera depan wajib diaktifkan selama tes. Kamera yang tidak aktif dapat memengaruhi hasil tes.

Kemenkop mengucapkan selamat kepada peserta yang berhasil melanjutkan ke tahap berikutnya.


“Bagi peserta yang belum lulus, kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan semangatnya dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Teruslah berkarya dan berkontribusi untuk negeri,” tulis pengumuman resmi tersebut. (rdp)

Presiden Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora

Presiden Prabowo Subianto melantik Menko Polkam, Menpora dan anggota kabinet lainnya.(ist)

Merdekapost.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Dalam pelantikan tersebut, Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), sementara Erick Thohir dipercaya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang membacakan sumpah jabatan di hadapan para pejabat yang dilantik.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," ucap Presiden Prabowo yang diikuti para pejabat.

Usai pengucapan sumpah, para menteri dan pejabat yang baru dilantik menandatangani berita acara pelantikan. Acara kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo:

  1. Menko Polkam: Djamari Chaniago
  2. Menpora: Erick Thohir
  3. Wamenaker: Afriansyah Noor
  4. Wamenhut: Rohmat Marzuki
  5. Ketua LKPP: Sarah Sadiqa
  6. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo
  7. Wakil Kepala BGN: Sonny Sanjaya
  8. Wamenkop: Farida Faricha
  9. Wakil Kepala BGN: Naniek S Dayang
  10. Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri: Ahmad Dofiri
  11. KSP: Muhammad Qodari

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 8 September 2025 telah mengumumkan perombakan kabinet. Lima posisi yang di-reshuffle adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menpora Dito Ariotedjo.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik tiga menteri baru yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Perombakan ini disebut sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat kinerja kabinet, terutama dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan keamanan nasional ke depan. (*)

Kemenkop UKM Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pengumuman Hasil Seleksi Adiministrasi PMO

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk posisi Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Melansir akun Instagram resmi @kemenkop, Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi Kemenkop di: https://kop.go.id/read/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-pmo atau dengan memindai QR code yang tertera pada pengumuman resmi. Selamat untuk Peserta yang Lolos Seleksi Administrasi Kemenkop menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Tahap selanjutnya adalah tes yang akan dijadwalkan melalui Website Airlangga Assessment Center (AAC) di alamat: www.aac.unair.ac.id.

Jadwal Tes dan Persiapan Tes akan dilaksanakan pada: Selasa–Kamis, 16–18 September 2025 Peserta yang lolos seleksi diminta mempersiapkan: Identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM) Perlengkapan tes (Laptop dan HP) Koneksi internet yang stabil Informasi mengenai link Zoom untuk pelaksanaan tes akan diumumkan melalui website AAC: www.aac.unair.ac.id.

Program Project Management Officer (PMO) ini merupakan bagian dari upaya Kemenkop untuk memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Melalui seleksi yang transparan, diharapkan akan lahir tenaga-tenaga profesional yang mampu mendukung pengembangan koperasi yang lebih mandiri dan modern.

PMO adalah posisi strategis yang akan membantu pelaksanaan pengawasan, tata kelola, dan monitoring pelaksanaan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.  Tujuannya agar program koperasi ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga kuat secara manajemen, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.  

PMO akan ditempatkan di setiap provinsi dan kabupaten, masing-masing dua orang. Dengan demikian, kebutuhan PMO untuk penempatan kabupaten sebanyak 1.104 orang. Sedangkan jumlah PMO di provinsi sebanyak 76 orang.  Masa kerja PMO hanya berlangsung 3 bulan, yakni Oktober-Desember 2025. PMO akan mendapat honor Rp 7 juta untuk penempatan di kabupaten dan Rp 8 juta penempatan provinsi. (rdp)

 

Prabowo Minta Kebut, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas

Prabowo Minta Kebut, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas.(ist)
 

Jakarta, Merdekapost.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. 

Hal tersebut terjadi setelah Baleg DPR menggelar Rapat Evaluasi Prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). 

"Terdapat tiga RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas 2025, yaitu satu RUU tentang Perampasan Aset," kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). 

Selain tentang perampasan aset, dua RUU lainnya adalah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan RUU tentang Kawasan Industri. 

Baca juga: 

Kabar Pergantian Kapolri Berhembus Kencang, "Reformasi Polri Tidak Sekadar Ganti Kapolri"

Bob mengatakan, ketiga RUU itu tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan.

"Jadi, perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025," ujar Bob. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah setuju dengan usulan Baleg DPR agar RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025. 

"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025," kata Supratman. 

Supratman kemudian berterima kasih kepada Baleg DPR RI karena memasukkan RUU itu dalam Prolegnas Prioritas 2025. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah siap untuk mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. 

"Hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji mengambil alih draf penyusunan RUU tentang Perampasan Aset. Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita sharing nanti," ujar Supratman. 

Prabowo minta dikebut 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, surat presiden (surpres) rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset sudah diajukan ke DPR pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya pada 2023, saat itu Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

"Seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu," ujar Yusril usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Ketua Lembaga/Komisi di Kemenko Kumham Imigrasi, Senin (8/9/2025). 

"Dan dalam surat presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasonna Laoly Menkumham pada waktu itu, untuk mewakili presiden membahas RUU ini. Hanya sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR," sambungnya. 

Kini, Yusril mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Permintaan untuk membahas RUU Perampasan Aset juga sudah disampaikan Prabowo kepada Ketua DPR Puan Maharani. Baca juga: Yusril: RUU Perampasan Aset Sudah Diajukan ke DPR Sejak Era Jokowi "Karena itu, Pak Prabowo menegaskan juga kepada Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini," ujar Yusril. 

"Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan," sambungnya. 

Hasil konsul Prabowo dan parpol Supratman menyebutkan, keputusan DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan hasil perundingan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik (parpol). 

Pilihan Redaksi: 

Mantan Ketua MA Sushila Karki Resmi Dilantik Jadi PM Sementara Nepal

Supratman mengatakan, kesepakatan DPR RI dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset itu digodok tahun ini menjadi tanda bahwa pembicaraan Prabowo dengan pimpinan partai politik berlangsung baik. 

"Kan presiden sudah bertemu dengan ketum, ketua umum parpol. Dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya," kata Supratman. 

Saat ini, pemerintah tinggal menunggu draf RUU Perampasan Aset yang disusun DPR RI karena menjadi inisiatif para anggota Dewan. 

Setelah menerima draf itu, presiden nantinya akan menyerahterimakan Surat Presiden (Surpres). Menurut dia, yang terpenting saat ini sudah terdapat keputusan politik antara pemerintah dan DPR bahwa RUU Perampasan Aset segera dibahas. 

"Kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua (Badan Legislatif)," ujar Supratman. 

(Aldie Prasetya / Sumber: Kompascom)

Kabar Pergantian Kapolri Berhembus Kencang, "Reformasi Polri Tidak Sekadar Ganti Kapolri"

JAKARTA, MERDEKAPOST - Presiden RI Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Perbaikan ini juga menjadi tuntutan publik. Namun, tidak hanya mengganti Kapolri sebagai pucuk pimpinan, reformasi juga diharapkan bisa membenahi tubuh institusi penegak hukum tersebut.

Kabar pergantian Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Rahardjo berembus kencang pada Jumat (12/9/2025) malam. Bahkan, dari isu yang beredar, sudah ada surat presiden ke DPR terkait dengan penggantian itu. Meski demikian, pimpinan DPR menyatakan belum menerima surat dimaksud hingga siang ini.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyatakan, reformasi Polri memang menjadi agenda penting yang sesuai dengan tuntutan publik. Namun, itu tidak hanya dilakukan dengan pergantian Kapolri, tetapi juga perubahan yang memperhatikan peran kepolisian di tengah masyarakat. 

”Reformasi Polri seharusnya memang menjadi agenda penting dalam semangat Presiden. Namun, bukan sekadar pergantian Kapolri saja, tetapi ada beberapa poin yang harus diubah,” ungkapnya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

PHOTO: Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (Ist)

Perubahan tersebut menyangkut peran Polri yang cenderung menjadi represif terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kondisi ini, lanjut Isnur, bisa dilihat dari cara aparat kepolisian dalam menghadapi massa unjuk rasa ataupun kerusuhan di publik.

Ia mencontohkan dua insiden besar ketika polisi bertindak represif, yakni saat unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia yang terjadi sekitar akhir Agustus hingga awal September 2025. Sebagian besar aksi terkait tuntutan publik terhadap penyelenggaraan negara ini berujung bentrokan antara polisi dan masyarakat. Setidaknya 10 korban tewas dan banyak yang terluka dan ditangkap polisi.

Insiden kedua, tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 di Malang, juga terjadi karena bentrokan antara aparat kepolisian dan massa. Mereka adalah penonton laga sepak bola Arema FC kontra Persebaya Surabaya.

Polisi saat itu membubarkan massa dengan gas air mata. Sontak kekacauan terjadi dan membuat massa tidak terkendali, sementara akses keluar lapangan tidak memadai. Tragedi ini menewaskan 135 orang dan melukai lebih dari 500 orang.

Materi Infografik Tematis Setahun Tragedi Kanjuruhan

”Kepolisian menjadi brutal dan sadis dalam menangani demonstrasi. Jangan lagi ada kebrutalan, jangan lagi melakukan kekerasan. Standar operasional ini yang harus diperbaiki, diubah ya. Jangan sampai kepolisian melihat unjuk rasa seperti musuh yang harus dihabisi,” ucap Isnur.

Imparsialitas penyidik

Perubahan selanjutnya, ujar Isnur, adalah imparsialitas penyidik. Selama ini, banyak intervensi yang terjadi sehingga proses penyidikan menjadi tidak independen. Pemerasan hingga rekayasa kasus terjadi dan mencoreng wajah penegakan hukum di negeri ini.

”Kedua, di bidang penyelidikan-penyidikan. Ini problem besar sekali. Banyak faktor yang terjadi, bisa dilihat dari kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Seharusnya, kepolisian menjadi lebih independen dan mandiri. Ada lagi masalah no viral no justice. Seharusnya, tidak seperti itu,” katanya.

Perbaikan lainnya, kata Isnur, terkait dengan pengurangan kewenangan kepolisian. Dia menyoroti Polri yang masih mengurusi masalah pengurusan surat izin mengemudi (SIM) hingga jasa keamanan atau pam swakarsa.

”Bagaimana mengurangi kewenangan kepolisian yang teramat banyak, mulai dari mengurus SIM hingga pam swakarsa. Itu, kan, kepolisian jadi banyak berbisnis, ngurusin banyak uang dari masyarakat. Jadi, penting untuk mengevaluasi kewenangan-kewenangan tersebut,” ujarnya.

Akuntabilitas

Saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan adanya akuntabilitas dalam reformasi Polri. Selama ini dia menilai pengawasan Polri yang demokratis sangat lemah dan nyaris tanpa kontrol yang kuat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(ist)

”Dari mulai pengawasan internal melalui Divisi Propam dan Irwasum, pengawasan eksekutif tidak berjalan baik karena melebur ke dalam pengawasan yang seharusnya independen. Dari Kompolnas, pengawasan eksternal legislatif Komisi III DPR, hampir selalu berjalan penuh pujian,” paparnya.

Akuntabilitas yang lemah ini, lanjut Usman, juga bisa dilihat dari lemahnya Polri dalam memberikan sanksi atas penyimpangan profesi hingga pelanggaran hukum. ”Mulai dari korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia berupa pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan lainnya,” kata Usman.

Pengawasan yang efektif justru datang dari masyarakat. Selain protes yang menyebabkan nilai kinerja kepolisian rendah di mata publik, kritik juga datang dari organisasi masyarakat sipil.

”Tentu saja saat ini merupakan momentum tepat untuk Polri berbenah. Namun, itu pun tidak akan cukup jika pemerintah dan DPR tidak ikut berbenah. Banyak dari praktik negatif kepolisian merupakan konsekuensi logis dari pilihan kebijakan otoriter pemerintah dan DPR,” kata Usman.(*) 

(Editor : Aldie Prasetyo / Sumber: Kompas.id)

Kemenkop Buka Rekrutmen Asisten Bisnis KDKMP, Gaji hingga Rp7 Juta per Bulan!

Info Rekrutmen Asisten Bisnis KDKMP

Merdekapost.com | JakartaKementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) secara resmi membuka rekrutmen untuk posisi Asisten Bisnis (Business Assistant) guna mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pendaftaran dibuka mulai 9 hingga 14 September 2025 dan seluruh proses seleksi akan dilakukan secara daring (online) tanpa dipungut biaya.

Program ini merupakan hasil kerja sama Kemenkop dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) untuk menjaring profesional dan pelaku usaha terbaik yang siap mengembangkan ekosistem koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Kementerian Koperasi membuka kesempatan untuk bergabung sebagai Asistensi Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” bunyi keterangan resmi yang dilansir dari situs Kemenkop pada Selasa (9/9/2025). Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa program ini menjadi panggilan bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi langsung dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Para kandidat yang lolos seleksi akan mengemban tugas pendampingan selama periode Oktober – Desember 2025 di lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah ditetapkan. Kemenkop menegaskan bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui tautan resmi untuk menghindari potensi penipuan.

Persyaratan Kualifikasi

  • Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 25–55 tahun, diutamakan berdomisili sesuai lokasi KDKMP.

  • Sehat jasmani dan rohani, memiliki NPWP pribadi yang aktif.

  • Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi lain.

  • Pakar/Profesional: Pendidikan minimal S1, diutamakan memiliki sertifikat kompetensi kewirausahaan.

  • Pelaku Usaha: Pendidikan minimal SMA (diutamakan D3), memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun, dilengkapi NIB, dan omzet tahunan minimal Rp500 juta.

  • Bersedia ditempatkan di lokasi KDKMP selama periode kontrak.

Jadwal Rekrutmen

  • Registrasi Kandidat: 9 – 14 September 2025

  • Pengumuman Administrasi: 15 September 2025

  • Tes Potensi Akademik: 16 – 18 September 2025

  • Pengumuman Tes Tahap 1: 19 September 2025

  • Psikotes, Proposal Bisnis & Wawancara: 20 – 22 September 2025

  • Pengumuman Final: 29 September 2025

Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan resmi di: https://bakdkmp.lptui.co.id/.
Informasi lebih lanjut dan pertanyaan seputar rekrutmen dapat disampaikan melalui email narahubung: info@lptui.co.id.

Dengan dibukanya rekrutmen ini, diharapkan semakin banyak tenaga profesional dan pelaku usaha yang berperan aktif memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia. (rdp)


Fakta Menarik! Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa dari Akademisi Jadi Menkeu

Purbaya Yudhi Sadewa, sosok pengganti Menkeu Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih, dilantik Presiden Prabowo pada Senin, 8 September 2025.(doc.Istimewa) 

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah posisi penting di kementeriannya. 

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kursi Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang sebelumnya diisi oleh Sri Mulyani Indrawati.

Kini, posisi strategis itu dipercayakan kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penunjukan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan di Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo Lantik Empat Menteri dan Satu Wakil Menteri, Siapa Aja?

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

Adapun pejabat yang dilantik, yaitu:

1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;

2. Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi;

4. Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah;

5. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan.

Pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, diikuti para tamu undangan. Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(hza)

Ternyata Sakit Hati Jadi Motif Pelaku 'Mutilasi Perempuan 65 Bagian' di Mojokerto

MERDEKAPOST.COM - Pelaku yang memutilasi seorang perempuan asal Lamongan berinisial TAS (25) telah ditangkap. Ternyata, pelaku bernama Alvi, merupakan pacar korban.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Fauzy Pratama, mengatakan bahwa pelaku beraksi karena sakit hati.

"Karena sakit hati," kata Fauzy saat dikonfirmasi pada Minggu (7/9).

Dia menyebut pelaku sakit hati atas perbuatan korban. Namun, belum dijelaskan detail alasan tersebut. "(sakit hati karena) perbuatannya," kata dia.

Saat ini pelaku sudah ditangkap. Alvi yang bekerja sebagai ojek online ini, ditangkap di sebuah kosan di Lidah Wetan, Surabaya.

Kasat reskrim Polres Kediri AKP Fauzy Pratama. (Foto: Istimewa)

Kasus ini terungkap diawali dari temuan bagian tubuh manusia di Dusun Pacet Selatan, Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, pada Sabtu (6/9).

Korban ini asal Made Kidul, Lamongan. Dia belum menikah dan tinggal di Surabaya.

Bagian tubuh yang pertama ditemukan adalah telapak kaki yang sudah membusuk. Telapak kaki ditemukan di semak-semak dengan kedalaman sekitar 5 meter dari tepi jalan.

Selain itu, organ lain juga ditemukan. Total 65 bagian tubuh terdiri dari jaringan otot, lemak, serta kulit kepala lengkap dengan rambut hitam lurus, dengan panjang rata-rata 14 cm.(red)

Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Laptop, Kerugian Negara Hampir 2T

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tersangka kasus korupsi laptop berbasis Chromebook.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis sistem operasi chromebook pada, Kamis(4/9/2025).

"Satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.

Sementara itu, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa berbagai saksi termasuk saksi ahli.

Nadiem Makarim dan kuasa hukum Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook.(adz/istimewa)

"Terkait program digitalisasi tahun 2019-2022 dapat kami sampaikan berdasarkan hasill pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi petunjuk dan surat dan alat bukti yang diterima penyidik tim penyidik pada Jampidsus pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019-2024," ujarnya.

Sebelumnya Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejagung sekira pukul 09.00 WIB dengan didampingi tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea.

Ketika tiba di Kejagung, Nadiem terlihat mengenakan kemeja panjang warna hijau tua celana panjang hitam dan menenteng sebuah tas berwarna hitam.

Saat tiba, Nadiem tampak irit bicara ketika ditanya soal pemeriksaannya hari ini.

Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian.

"Ya dipanggil kesaksian, terima kasih ya," ujar Nadiem.

Kematian Sahroni Masih Misterius, Polisi Terus Dalami Pelaku Sebenarnya

PEMBUNUHAN: Polisi masih mendalami dugaan siapa pelaku pembunuhan yang menewaskan 5 orang sekeluarga Haji Sahroni.(Ist/mpc) 

Merdekapost.com - Polisi masih mendalami dugaan siapa pelaku pembunuhan yang menewaskan 5 orang sekeluarga Haji Sahroni.

Keluarga Sahroni membantah informasi yang beredar terkait kedatangan tamu dari Tangerang sebelum kejadian.

Bahkan beredar isu 2 sosok pelaku yang dicurigai membunuh 5 orang keluarga Haji Sahroni Indramayu mendapat respon dari polisi Polres Indramayu.   

Menyikapi beredarnya kabar simpang siur tersebut, Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno, meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan isu-isu liar yang dapat merugikan pihak keluarga.

“Kami imbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu. Saya yakin masyarakat Indramayu adalah masyarakat yang religius. Mohon untuk tidak menyebarkan berita-berita hoaks yang justru akan menambah kesedihan keluarga maupun kerabatnya,” ujar Tarno, Jumat (5/9/2025), sebagaimana dilansir Tribun Cirebon. 

H Sahroni bersama keluarga.(ist)
Satu sosok pelaku pembunuhan Indramayu yang dicurigai menewaskan 5 orang keluarga Haji Sahroni adalah anak angkatnya.

"Informasi yang saat ini beredar di masyarakat, katanya pelaku pembunuhan adalah anak angkat dari salah satu korban?" tanya presenter tv one news saat wawancara di kanal Youtube-nya.

"Informasi sekecil apapun, petunjuk apapun akan kami dalami dan kami tindak lanjuti. Namun kami berharap masyarakat tetap sabar, tetap tenang mudah-mudahan hasilnya cepat terungkap, supaya kasus ini bisa terang benderang dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno.

Selain sosok anak angkat, beredar pula isu soal sosok lain yang menjadi terduga pembunuh keluarga Sahroni, yakni sang sopir.

Isu sopir korban terlibat dalam pembunuhan adalah karena mobil keluarga Sahroni berhasil ditemukan di tempat lain.

Hal itulah yang memicu isu soal perampokan dan dikaitkan dengan pembunuhan keluarga Sahroni.

Meski demikian, hingga Jumat 5 September 2025 siang, polisi belum mengungkap siapa sosok pelaku pembunuhan sesungguhnya, yang tega menghabisi 5 orang keluarga Haji Sahroni di Indramayu.

Lima jenazah keluarga Sahroni ditemukan terkubur di satu lubang di halaman rumah dekat pohon nangka pada Senin (1/9/2025).

Kelimanya yakni Sahroni (75), Budi (45), Euis (40), I (7) dan B (7 bulan). Jenazah satu keluarga yang terkubur di halaman rumahnya diperkirakan sudah tewas beberapa hari sebelum ditemukan.

Penemuan jenazah satu keluarga tersebut diungkap oleh pihak keluarga korban dan tetangga sekitar.

Awal Mula Pembunuhan Indramayu Terbongkar

Penemuan kelima korban pembunuhan di Indramayu berawal saat ada teman dari Euis (salah satu korban) datang ke rumah tersebut pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. 

Namun, tidak ada yang membukakan pintu atau merespons. 

Mereka bahkan sampai menunggu di depan rumah selama sekitar tujuh jam hingga pukul 16.00 WIB sore. 

Karena khawatir terjadi sesuatu, mereka mendatangi RT setempat untuk sama-sama mengecek kondisi korban. 

Dari RT, mereka diarahkan ke rumah Roemah, yang kebetulan juga masih saudara dari almarhumah Siti Maskiroh, istri H Sahroni (korban). 

"Jadi, orang bertiga ini ke rumah saya," ujar dia. 

Roemah juga mengaku ada kekhawatiran karena sudah beberapa hari tidak bertemu dengan para korban, padahal rumah Roemah ini tidak jauh dari lokasi kejadian. 

Ia pun kemudian meminta izin kepada saudaranya yang lain untuk mendobrak paksa pintu rumah tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, langsung tercium bau busuk yang sangat menyengat sampai membuat mual.

Mata Roemah lalu tertuju pada gundukan tanah yang terdapat di rumah bagian belakang. Dengan menggunakan pisau, Roemah mencoba mengorek tanah tersebut. 

Kelima jasad yang terdiri dari ayah, anak, menantu, dan dua cucu itu diduga merupakan korban pembunuhan, ditemukan terkubur di halaman belakang rumah.

Melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, Roemah (Ema) langsung menjerit. 

Kedua kakinya lemas, ia juga tidak berhenti mengucap istigfar. 

"Saya tuh lemes ininya (lututnya), ya Allah yang masih kecil juga dihabisi (dihilangkan nyawanya) semua," ujarnya, sembari memegangi kedua lututnya saat bercerita. 

H Sahroni sekeluarga (Doc.Istimewa)

Ema yang merupakan keluarga kandung Haji Sahroni pun akhirnya mendatangi TKP.

Alangkah terkejutnya Ema dan keluarganya saat menemukan jasad Sahroni terkubur di dalam gundukan tanah dekat pohon nangka.

Setelah penemuan itu, Ema pun melapor ke pihak kepolisian.

"Hari Senin sekira jam 17.00 berdasarkan informasi dari pelapor, dilakukan penggalian gundukan tanah. Dari hasil galian tersebut ditemukan lima jenazah," ungkap Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno dilansir dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (3/9/2025).

Ternyata di lubang tempat jasad Sahroni ditemukan juga ada mayat lainnya.

Saat mendatangi TKP, polisi terkejut melihat kondisi jasad Haji Sahroni sekeluarga.

Diperkirakan Haji Sahroni sekeluarga telah beberapa hari lalu dibunuh.

"Kondisi (korban) lumayan sudah rusak karena diperkirakan sudah beberapa hari (meninggal), langsung kami bawa ke RS Bhayangkara Indramayu Losarang untuk dilakukan identifikasi dan autopsi supaya kasus ini cepat terungkap," pungkas AKP Tarno.

Selain itu, penyidik juga menemukan sejumlah bukti di TKP.

Hingga kini motif diduga pembunuhan satu keluarga tersebut masih didalami penyidik.

"Kondisi di beberapa bagian ada yang berantakan. Untuk motif masih kita kembangkan," ujar AKP Tarno.(adz)


Sebelum Didemo Gaji dan Tunjangan DPR RI Capai Rp230 juta, Kini jadi Segini!

MERDEKAPOST.COM - Perbandingan gaji dan tunjangan DPR RI sebelum dan sesudah demo yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

Terbaru, DPR RI menghapus tunjangan perumahan yang akanya Rp50 juta per bulan.

Keputusan penghapusan tunjangan rumah DPR RI ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025). 

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Dasco. 

Selain itu, DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan, serta memangkas berbagai fasilitas anggota DPR. 

Keputusan ini merupakan bagian dari 6 poin jawaban DPR terhadap desakan publik yang menuntut transparansi dan reformasi kelembagaan.

Berikut 6 Poin Jawaban DPR atas 17+8 Tuntutan Rakyat

Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, disepakati enam langkah konkret:

1. Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025.

2. Moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali undangan kenegaraan.

3. Pemangkasan tunjangan dan fasilitas, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi, dan transportasi.

4. Anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak keuangan.

5. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta berkoordinasi dengan mahkamah partai terkait anggota DPR yang sedang diperiksa.

6. DPR memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi dan kebijakan.

Puan menegaskan, reformasi DPR akan dipimpin langsung olehnya.

“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR. Prinsipnya, kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ujar Puan.

Gantikan Ahmad Sahroni, Rusdi Masse Ditetapkan Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR

Foto: Pimpinan Baru Komisi III DPR (Adz/ist)

Jakarta - Rusdi Masse Mappasessu telah resmi ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Rusdi menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Ahmad Sahroni.

Penetapan itu dilakukan di ruang Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Rapat penetapan itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Oleh karena itu dalam rapat komisi tiga DPR RI hari ini saudara haji Rusdi Masse Mappasessu akan ditetapkan sebagai wakil ketua komisi tiga DPR RI menggantikan saudara Doktor Haji Ahmad Sahroni," kata Dasco.

Dasco kemudian meminta persetujuan kepada peserta rapat. Para peserta rapat kemudian menyepakati Rusdi menjadi Wakil Ketua Komisi III.

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota komisi tiga DPR RI apakah saudara haji Rusdi dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setuju?," ucap dia.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem mengganti anggota DPR Ahmad Sahroni dari posisi pimpinan Komisi III DPR. Ahmad Sahroni tak lagi menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR.

Surat penggantian Sahroni dari pimpinan Komisi III DPR beredar di kalangan wartawan, Jumat (29/8/2025). Surat itu bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025.

Surat tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat. Kemudian, Sahroni sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem juga meneken surat itu.

Dalam surat yang beredar itu disebutkan bahwa Sahroni diganti dari Wakil Ketua Komisi III DPR. Ia kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPR.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Komisi III DPR yang ditinggalkan Sahroni kini diisi oleh Rusdi Masse Mappasessu. Rusdi Masse sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR.(adz)


Sekjen Gibranku Minta Hentikan Narasi "Adu Domba" Prabowo dan Jokowi

PASCA DEMO: Marak opini publik yang mengaitkan aksi kericuhan demo dengan Wapres Gibran dan Jokowi.(ist)

JAKARTA - Maraknya opini publik yang mencoba mengaitkan dinamika aksi kericuhan demonstrasi dengan keterlibatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk adu domba. Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyebut, upaya itu bertujuan untuk membenturkan figur Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi maupun Gibran.

"Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik," ucap Pangeran dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Dia secara lantang menyebut, narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sedang memainkan peran ganda dalam kerusuhan adalah tafsir politis. Dia menuding, hal itu yang dibangun tanpa dasar yang objektif.

Pangeran menduga, ada upaya soft character assassination agar agenda konsolidasi nasional yang sedang dibangun antarelite tidak terwujud. "Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, Tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya," jelasnya.

Dia pun mengingatkan, relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik. Melainkan, kata Pangeran, sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan.

"Kita sedang menyaksikan peralihan yang dewasa, pergantian tongkat estafet kepemimpinan antar dua negarawan, bukan pertarungan tersembunyi. Menempatkan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo dalam dua kutub yang saling meniadakan adalah kegagalan memahami arah sejarah bangsa," ucap Pangeran.

Dia pun mengajak masyarakat tidak terjebak pada politik ilusi, yakni politik yang menjual drama tapi miskin realitas. Menurut Pangeran, loyalitas barisan Jokowi terhadap Presiden Prabowo merupakan keniscayaan dan bersifat absolut. Hal itu menjadi fondasi yang tidak akan bisa digoyahkan oleh framing media sosial atau opini publik sesaat.

"Jangan biarkan emosi sesaat mengaburkan kepercayaan kita pada proses hukum dan kerja negara. Di tengah hiruk-pikuk opini dan narasi yang saling bersilang, kedewasaan kita sebagai warga negara diuji bukan untuk saling curiga, tetapi untuk tetap percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya," ucap Pangeran.(kai/detik.com)

Ini Pesan Menkeu Sri Mulyani Setelah Rumahnya Dijarah Massa!

Jakarta, MP - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara usai kediamannya di kawasan Bintaro Sektor 3, Jakarta Selatan dijarah massa pada Minggu (31/8/2025) dini hari. 

Dalam pernyataannya di Instagram, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan publik, sekaligus menyerukan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui cara-cara konstitusional, bukan dengan tindakan anarki.

"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi,"

"Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab,"

"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik,"

"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,"

(Adz/Sumer: Tribunnews)

Kapolri ke RSCM, Peluk Keluarga Ojol yang Tewas Dilindas Rantis, Pastikan 7 Pelaku Pelindas Diamankan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu keluarga driver ojol yang tertabrak mobil rantis polisi di RSCM, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

MERDEKAPOST, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendatangi RSCM dan menemui keluarga driver ojol yang tewas dilindas mobil rantis polisi saat demo ricuh di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam. 

Dalam video yang diterima wartawan, tampak Kapolri langsung menemui keluarga korban di salah satu ruangan di RS. Ia tiba sekitar pukul 00.30 WIB. Ia langsung memeluk keluarga korban. 

Sigit juga tampak berbincang dengan keluarga korban. Tampak hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dan Kadiv Propam Irjen Abdul Karim. 

BACA JUGA:

Driver Ojol yang Dilindas Mobil Brimob Ahhirnya Meninggal Dunia

Kapolri sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

"Kami menyesali peristiwa tersebut, dan mohon maaf sedalam-dalamnya," kata Sigit saat dihubungi kumparan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu keluarga driver ojol yang tertabrak mobil rantis polisi di RSCM, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Foto: Dok. Istimewa

7 Pelaku Pelindas Ditahan

Dalam insiden ini ada tujuh polisi yang sudah diperiksa. Ketujuh orang tersebut adalah Kompol CB, Aipda M, Bripka R, Briptu G, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka G. Mereka berada dalam satu kendaraan rantis yang sama di insiden ini. 

7 Pelaku yang Tabrak dan Lindas Pengemudi Ojol Diperiksa di Mako Brimob Kwitang

Polisi memastikan pengemudi ojol yang ditabrak dan dilindas rantis meninggal dunia. Kadiv Propam Irjen Pol Abdul Karim mengungkapkan pihaknya telah mengamankan 7 anggota Brimob dalam kasus ini.

"Jadi pelaku sudah diamankan, pelaku 7 orang dan kita lakukan pemeriksaan gabungan dari Div Propam Mabes Polri dan Propam Brimob Polri karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya saat ini di Kwitang, karena anggota tersebut kesatuannya adalah satuan Brimob Polda Metro Jaya," kata Karim dalam konferensi pers di RSCM, Jakarta, Jumat (29/8). 

Mobil rantis yang menabrak dan melindas pengemudi ojol juga telah diamankan di Markas Brimob di Kwitang. Karim memastikan pemeriksaan 7 pelaku akan berjalan cepat dan transparan.

"Dan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melibatkan, untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses pemeriksaan tersebut, sehingga kita akan mencoba untuk melakukan pemeriksaan yang transparan," ujarnya. 

Karim melanjutkan, 7 pelaku diketahui berada di dalam kendaraan saat peristiwa terjadi. Meski demikian, belum diketahui siapa di antara pelaku yang saat itu menyetir kendaraan rantis.

"Masih kita dalami. Siapa yang menyetir itu masih kita dalami, kita belum bisa tahu pasti siapa yang (menyetir). Yang jelas 7 orangnya ada dalam satu kendaraan. Kita dalami perannya bagaimana ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita update-kan berikutnya," pungkasnya.

Berikut identitas 7 pelaku:

Kompol CG

Aipda M

Bripka D

Briptu D

Bripda M

Baraka Y

Baraka G

(adz / Merdekapost)

Driver Ojol yang Dilindas Mobil Brimob Ahhirnya Meninggal Dunia

Jakarta - Driver Ojek Online alias ojol yang terlindas mobil Brim0b Polri di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dikabakan meninggal dunia.

 Innalilahi wainna ilaihi rojiun turut berduka cita.

Peristiwa bermula ketika satu unit kendaraan rantis Brimob melaju kencang untuk menghalau dan memecah konsentrasi massa yang sedang erunjuk rasa di Pejompongan.

Semoga diberikan keikhlasan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggal..Dan secepatnya mendapatkan keadilan...

 Alfatihah driver Ojek Online Afan Kurniawan semoga Husnul khotimah Aamiin. Tulis netizen. (adz)

Ramai Video Pengendara Ojol Tertabrak Mobil Rantis Polisi di Pejompongan

JAKARTA - Sebuah video di jagat maya beredar pria berpakaian ojol yang belum diketahui identitasnya tertabrak dan terlindas oleh kendaraan taktis (rantis) di Penjernihan, Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/8).

Salah seorang saksi mata di lokasi kejadian, Didin Indrianto, melihat langsung ketika korban tertabrak oleh kendaraan rantis itu.

"Pas kejadian ada di lokasi. (kejadian) sebelum lampu merah penyebrangan," kata dia saat ditemui di lokasi.

Didin menduga korban sempat panik kemudian terjatuh saat kericuhan terjadi akibat demo. Lalu, mobil rantis langsung menabrak korban kemudian melindasnya.

"Mungkin dia syok, panik juga, jadi jatuh, mungkin polisi yang di dalam mobil nggak tahy atau gimana," ucap dia.

Menurut Didin, warga sempat mengingatkan polisi itu bahwa ada pengendara ojol yang tertabrak.

Korban langsung dibawa ke RSCM untuk mendapatkan perawatan. Belum diketahui kondisi terkini dari korban.

"Sempet ngeliat saya sampe merinding, gak bisa bergerak itu orang langsung di bawa ke atas motor, dibawa ke RSCM," ujar dia.

Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengaku bakal mengecek kabar tersebut.

"Bentar, bentar, lagi dicek lagi dicek," ujar dia.

Sementara itu Mensesneg Prasteyo Hadi merespons soal peristiwa itu juga.

“Dari tadi kami terus menerus melakukan koordinasi dan kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-kehatian, termsuk kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut di atas,” ujar dia.(adz)


Massa Serang Mako Brimob Polda Metro Pakai Petasan, Dibalas Gas Air Mata

Massa kembali menggeruduk Mako Brimob Jakarta, Jumat (29/8/2025). Foto: Istimewa

JAKARTA - Sejumlah massa kembali menyerang Markas Brimob Polda Metro Jaya di Jalan Usman Harun, Jakarta Pusat, Jumat (29/8) pukul 00.20 WIB. Serangan tersebut dibalas dengan tembakan gas air mata.

Pantauan media di lokasi, massa menyerang Mako Brimob menggunakan petasan. Serangan ini berkali-kali dibalas dengan gas air mata. Massa kocar-kacir akibat serangan tersebut.

Salah satu lokasi yang menjadi tempat larinya massa adalah persimpangan flyover Senen. Di lokasi ini, tampak pekat udara akibat gas air mata. 

Kepulan asap gas air mata yang ditembakkan pasukan Brimob, Jumat (29/8/2025). Foto: Istimewa

Di lokasi yang sama, tampak massa juga membakar pos polisi di Senen. Api masih berkobar, asap hitam mengepul.

Baca Juga: PB HMI Kecam Kekerasan Terhadap Kader di UIN STS Jambi

Massa di kawasan Senen terdiri dari ojol hingga warga setempat. Mereka mendatangi Mako Brimob Polda Metro Jaya untuk melakukan protes atas terlindasnya driver ojol oleh mobil rantis polisi hingga meninggal dunia.

Suasana di Jalan Perempatan Pasar Senen, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Foto: (Istimewa)

Peristiwa terlindasnya ojol hingga tewas ini terjadi usai demo di DPR berujung ricuh. Kapolri Jenderal Listyo Sigit meminta maaf atas insiden ini. (Adz)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs