Presiden ke Korea, PGIN Diterima Wamensesneg, Guru Madrasah Swasta Desak Realisasi P3K dan Sertifikasi 'Tak Mau Janji Palsu!'

Perwakilan PGIN dan MDC ketika diterima Wamensesneg.(Doc Istimewa) 

JAKARTA, MERDEKAPOST - Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia yang memadati kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 30 Oktober 2025, menegaskan satu pesan penting: mereka tak mau lagi hanya dijanjikan.

Meski Presiden berhalangan hadir karena terbang ke Korea untuk menghadiri KTT internasional, para guru tetap pulang membawa secercah harapan dan tekad yang lebih kuat untuk mengawal janji pemerintah hingga terealisasi.

“Kami tidak akan berhenti sampai janji-janji ini benar-benar diwujudkan. P3K, sertifikasi, dan inpassing bukan lagi permintaan baru, tapi hak kami sebagai pendidik yang mengabdi bertahun-tahun,” tegas  Sekertaris PB PGIN Deni Subhani, Jumat (31/01/2025)

Dalam aksi damai yang dihadiri belasan ribu guru swasta, perwakilan peserta diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang diwakili  Wakil Mensesneg, sejumlah Dirjen Kementerian Agama, serta Staf Khusus Presiden.

Pertemuan tersebut menghasilkan tiga poin penting yang menjadi dasar tindak lanjut perjuangan guru swasta di tahun 2025 mendatang:

1. Skenario P3K Guru Swasta akan dibahas lintas kementerian pada 2025.Pemerintah berkomitmen menyiapkan skenario bersama antar-kementerian untuk membahas mekanisme rekrutmen dan penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus bagi guru swasta.

2. Percepatan SK Sertifikasi dan Inpassing.Dirjen Kemenag memastikan proses penerbitan SK sertifikasi dan inpassing akan dipercepat sebagai bentuk percepatan peningkatan kesejahteraan guru.

3. Audiensi lanjutan dengan Presiden.Setelah Presiden kembali dari KTT Korea, akan dijadwalkan pertemuan khusus antara organisasi profesi guru swasta dan Presiden RI untuk membahas langkah konkret kebijakan guru swasta.

Suasana aksi damai Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia yang memadati kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 30 Oktober 2025.(SC/Ist)

Meski hasil audiensi belum sepenuhnya memuaskan, para guru mengaku tetap menghargai komitmen pemerintah.

“Kami sedikit kecewa karena Presiden tidak bisa hadir, tapi kami apresiasi keseriusan Mensesneg dan Dirjen Kemenag yang mau duduk bersama. Kami akan kawal ini terus,” ujar Junaedi Desky seorang peserta aksi  asal Banten.

Banyak guru menilai bahwa tahun 2025 bisa menjadi momentum penting jika komitmen lintas kementerian benar-benar dijalankan. Sebab, perjuangan mereka bukan hanya soal status kepegawaian, melainkan pengakuan atas pengabdian puluhan tahun di dunia pendidikan.

Berawal dari keresahan karena minimnya perhatian pemerintah, kini mereka telah membentuk kekuatan kolektif yang solid di bawah berbagai organisasi profesi, seperti PGIN dan MDC, untuk memperjuangkan hak mereka secara nasional.

“Ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan panjang menuju keadilan,” tegas Roma Haryanto salah satu koordinator lapangan asal Kabupaten Lebak ini. (*)

Gubernur Banten Non Aktifkan Kepala Sekolah Karena Menampar Siswa yang Merokok, Begini Kronologisnya

Gubernur Banten Andra Soni Menonaktifkan Dini Fitria Kepala SMAN 1 Cimarga Karena Menampar Siswa yang Merokok.(adz/ist)

Merdekapost.com - Gubernur Banten, Andra Soni, menonaktifkan Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Dini Fitria.

Keputusan ini diambil setelah Dini diduga menampar salah satu siswa yang kedapatan merokok.

Gubernur berwenang menonaktifkan kepala sekolah negeri di wilayahnya, terutama jika kepala sekolah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berada di bawah naungan pemerintah provinsi.

Dasar hukum penonaktifan sementara ASN termasuk kepala sekolah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, 

PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 yang mengatur penugasan dan pemberhentian kepala sekolah.

Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat provinsi. Dalam struktur pemerintahan, kepala sekolah SMA/SMK negeri berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, bukan kabupaten/kota. 

Karena itu, gubernur memiliki otoritas administratif terhadap kepala sekolah di jenjang tersebut.

Penonaktifan kepala sekolah dapat dilakukan secara administratif sebagai bentuk pengamanan internal, terutama dalam kasus yang berpotensi menimbulkan konflik atau gangguan terhadap proses belajar mengajar.

Langkah ini bersifat sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan atau investigasi.

Namun, penonaktifan bukan pemberhentian permanen. Ini adalah langkah administratif untuk menjaga kondusivitas. Salah satu upaya itu dilakukan terhadap Kepala SMAN 1 Cimarga.

"Akan segera dinonaktifkan," ujar Gubernur Banten Andra Soni kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Selasa (14/10/2025).

Ia juga menyarankan wartawan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keputusan tersebut dari Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, atau Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Banten, Lukman.

"Coba ke Pak Sekda itu lebih lengkapnya," tambah Andra sebelum meninggalkan wartawan.

Di lokasi yang sama, Sekda Banten, Deden Apriandhi mengaku telah melihat rekaman video yang menunjukkan insiden antara guru dan murid tersebut.

Untuk menindaklanjuti kejadian ini, Deden berencana memanggil pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut.

"Kemarin telah memerintahkan Pak Lukman selaku Plt Kadisdikbud untuk memanggil guru-guru untuk dimintai keterangan hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa kita tindaklanjuti," jelas Deden.

Deden menegaskan, jika dari hasil pemeriksaan terbukti terjadi tindak kekerasan, Pemprov Banten akan mengambil tindakan hukum kedisiplinan terhadap oknum guru tersebut.

"Kalau memang sampai ada tindakan kekerasan, mungkin pemberhentian," ujarnya.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, Deden menambahkan, Pemprov Banten telah menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga untuk menjaga kondusivitas di sekolah dan mencegah aksi mogok siswa.

"Sambil melakukan pendalaman, kita akan menonaktifkan sementara dulu guru yang bersangkutan supaya clear," kata Deden.

Ia menyebutkan, ketidaknyamanan di kalangan siswa SMAN 1 Cimarga menyebabkan mereka tidak masuk sekolah, sehingga langkah ini diambil untuk menstabilkan kondisi.

"Untuk menstabilkan kondisi sementara kita nonaktifkan," tutup Deden.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Dini Fitria buka suara, terkait dugaan kekerasan terhadap siswa, yang menyeret nama dirinya.

Dini dituding telah melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu anak muridnya yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.

Korban berinisial ILP (17), saat ini masih duduk di bangku kelas XII. 

Peristiwa kekerasan itu terjadi pada Jumat (10/10/2025) pagi, lantaran ILP kedapatan merokok di lingkungan sekolah.

Orang tua siswa yang ditampar bersama ratusan siswa lainnya menggelar demo agar Kepsek Dini dilengserkan.(adz/ist)

Dalam sebuah video Dini menjelaskan, peristiwa terjadi pada hari Jumat bertepatan dengan pelaksana program Jumat bersih. 

Namun, pada saat dirinya berkeliling melihat seorang siswa tengah merokok di dekat warung kecil yang berada di luar pagar sekolah.

"Jumat Bersih itu bagian dari rangkaian kegiatan pembentukan karakter para siswa. Saya lihat dari jarak sekitar 20-30 meter, ada asap rokok di tangan anak itu," kelasnya.

"Saya panggil dengan suara agak keras, karena jaraknya cukup jauh. Anak itu langsung lari," sambungnya. 

Saat dimintai keterangan, kata Dini, siswa tersebut tidak mengakui perbuatannya, yang membuat dirinya sempat emosi karena merasa dibohongi.

Dini juga mengakui, telah menampar siswanya tersebut, akan tetapi tidak begitu keras. 

"Saya kecewa bukan karena dia merokok, tapi karena tidak jujur. Saya spontan menegur dengan keras, bahkan sempat memukul pelan karena menahan emosi. Tapi saya tegaskan, tidak ada pemukulan keras," katanya.

Tak hanya itu, Kepsek itu membantah bahwa dirinya menendang siswanya tersebut.

"Saya tidak menendang. Hanya menepuk bagian punggung, itu pun karena emosi spontan. Tidak ada luka atau bekas apa pun," ucapnya. 

Menurut Dini, warung tempat kejadian tersebut memang sudah menjadi perhatian pihak sekolah, lantaran diduga kerap menjual rokok kepada siswa.

"Kami sudah pernah mengingatkan pemilik warung, agar tidak menjual rokok. Bahkan kami buat kesepakatan, kalau masih ketahuan, kantinnya akan kami tutup sementara," ujarnya.

Dini berharap peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran, agar lebih berhati-hati dan menjaga komunikasi antara guru, siswa dan orang tua.

"Kami di sekolah berupaya membentuk karakter anak, bukan merusak. Kalau ada kekeliruan dalam cara saya menegur, tentu akan saya evaluasi," pungkasnya. 

Kronologi kejadian

ILP dalam kesempatannya mengakui merokok, tapi tidak di sekolah.

Ia menghisap rokok di warung dekat sekolah, pada Jumat (10/10/2025) pagi.

"Saya kaget waktu ketemu kepsek. Rokok langsung saya buang, tapi disuruh nyari lagi sama kepala sekolah,” katanya, Senin (13/10/2025).

Singkat cerita, Dini Fitria kemudian menyuruh ILP mencari rokok yang telah dihisapnya.

Kala itu ibu kepsek dalam kondisi marah sera memaki-maki ILP.

Tidak berhenti di situ, Dini Fitria juga melayangkan pukulan ke arah tubuh ILP.

"Beliau marah, nendang saya di bagian punggung, terus nampol saya di pipi kanan."

"Kepsek bilang g****k, a****g, terus nyuruh saya nyari rokok lagi, padahal udah enggak ada," tegas ILP.

Orang Tua Minta Ibu Kepsek Diberhentikan

Orang tua ILP, Tri Indah Alesti membenarkan telah terjadi penganiayaan kepada anaknya.

Ia mengaku tidak terima saat mengetahui kejadian yang menimpa ILP.

"Saya sebagai orang tua jelas sakit hati dan tidak terima anak saya ditempeleng dan ditendang di sekolah,” katanya.

Indah melanjutkan, pihaknya siap menempuh jalur hukum dengan melaporkan kepsek SMA Negeri 1 Cimarga ke Polres Lebak.

Ia juga mendesak Dinas Pendidikan turun tangan memberikan sanksi kepada Dini Fitria.

“Harapan saya, kepala sekolah itu diberhentikan. Kalau masih menjabat, anak saya bisa trauma dan takut masuk sekolah,” tandas dia.

Sementara itu, Dini Fitria mengaku khilaf saat mendapati siswanya itu merokok di dekat sekolah.

Ia dibuat kesal karena ILP tidak berkata jujur padahal sudah ketahuan merokok.

"Saya emosi, saya khilaf," katanya, dikutip dari kanal YouTube KABAR WILAYAH. Dini Fitria menyesalkan kejadian ini berlarut-larut.

Menurutnya permasalahan tidak akan terjadi jika ILP jujur sedari awal.

"Cuma ngaku, ngaku mah beres (masalahnya)," tegasnya.

(adz/sumber: tribuinnews.com)

DPP Gerindra Janji Evaluasi Kader Arogan, Usai Aksi Jilid II APMM Jambi

Aksi Jilid II APMM Jambi di Depan DPP Gerindra

Merdekapost.com | Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Merangin (APMM) Jambi kembali menggelar Aksi Jilid II di depan Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta, Jumat (08/10/2025)

Dalam aksinya, massa menuntut pertanggungjawaban dan pemecatan terhadap salah satu kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merangin, karena diduga bersikap arogan terhadap pejabat pemerintah daerah.

Tuntutan ini berawal dari insiden pada 12 Agustus 2025 lalu, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Merangin mendadak terhenti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum Wakil Ketua II DPRD Merangin tersebut diduga mengancam salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Merangin dengan nada tinggi dan kata-kata kasar.

“Wakil rakyat dari kader Partai Gerindra ini malah menunjuk salah satu anggota TAPD Merangin dengan nada tinggi sambil mengancam, ‘Jon, kupecahkan kepalamu, Jon!’,” ujar Iqbal Dinata, Koordinator Aksi APMM Jambi, dalam orasinya.

Iqbal menjelaskan, ancaman itu ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Merangin yang hadir dalam rapat resmi tersebut.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menciderai martabat lembaga DPRD, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di parlemen.

Dalam aksi di depan kantor pusat Gerindra itu, APMM Jambi menyerukan agar Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Ketua Harian DPP Gerindra, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, segera menonaktifkan dan mencopot kader tersebut.

“Kami meminta DPP Gerindra bersikap tegas. Jangan biarkan kader arogan mencoreng nama besar partai. Kalau tidak ada tindakan, kami siap turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Iqbal.

Iqbal yang juga mantan Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi menegaskan, APMM akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan resmi dari DPP Partai Gerindra.

Dari hasil aksi tersebut, perwakilan APMM diterima oleh pihak DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan itu, DPP berjanji akan mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan APMM sesuai mekanisme partai.

“Kami sudah menyampaikan langsung kepada perwakilan DPP. Mereka berjanji akan menelusuri dan mengevaluasi kader yang bersangkutan,” kata Iqbal usai audiensi.

APMM menegaskan, gerakan ini bukan bentuk kebencian terhadap partai, melainkan dorongan moral agar Partai Gerindra tetap menjadi partai besar yang berpihak kepada rakyat.

“Aksi Jilid II ini adalah bentuk cinta kami terhadap tanah kelahiran Merangin dan harapan agar wakil rakyat bisa menjadi teladan, bukan menebar ancaman,” pungkas Iqbal. (*)

 

APMM Jambi Gelar Aksi di DPP Gerindra, Desak Pemecatan Wakil Ketua II DPRD Merangin

Pemuda dan Mahasiswa Merangin Kepung DPP Gerindra, Tuntut Copot Kader Arogan
Merdekapost.com | Jakarta - Aliansi Pemuda Mahasiswa Merangin (APMM) Jambi mengelar Aksi Di Depan DPP Partai Gerindra menuntut pertanggungjawaban serta pemecatan salah satu kader Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merangin.

Tuntutan ini muncul menyusul insiden yang terjadi pada 12 Agustus 2025 lalu, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Merangin tiba-tiba terhenti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wakil Ketua II DPRD Merangin dari Fraksi Gerindra disebut-sebut menunjukkan sikap arogan dan mengancam salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Merangin.

“Wakil rakyat dari kader Partai Gerindra ini malah menunjuk salah satu anggota TAPD Merangin dengan nada tinggi sambil mengancam, ‘Jon, kupecahkan kepalak kau, Jon!’,” ujar Iqbal Dinata. Jumat (03-10-2025)

Koordinator Aksi APMM Jambi. “Sambil menunjuk ke anggota TAPD Merangin yang juga sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Merangin.”

Baca Juga: Polisi Tangkap 3 Nenek-nenek Pelaku 'Nyopet' di Toko Bawang

Sikap arogan ini memicu kemarahan publik. Iqbal menambahkan bahwa seorang wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan malah menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Kejadian ini membuat para pemuda dan mahasiswa Merangin sangat kecewa.

Iqbal Dinata, yang merupakan putra daerah Merangin sekaligus mantan Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi, menegaskan bahwa APMM menantang Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta Ketua Harian DPP Gerindra, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, untuk segera menonaktifkan dan mencopot kader tersebut. Dan Aksi Mengelar Aksi Jilid II Dengan Masa Yang Lebih Berlipat Lipat Ganda.Menurut Iqbal, tindakan ini penting sebagai bentuk penegasan bahwa Partai Gerindra tidak mentolerir sikap arogan kadernya terhadap rakyat. (*)

TNI Berduka Lagi, Pratu Haris Gugur dalam Kontak Tembak dengan KKB Papua di Pegunungan Bintang

Kabar duka yang menyelimuti TNI itu setelah salah satu prajurit terbaiknya, Pratu Haris Umaternate gugur dalam tugas menjaga kedaulatan negara.(ant)

MERDEKAPOST.COM - KKB Papua kembali berulah. Ulah Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua itu membuat seorang prajurit TNI gugur dalam kontak tembak.

Insiden itu terjadi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada Kamis (25/9/2025), sekitar pukul 12.00 WIT.

Kabar duka yang menyelimuti TNI itu setelah salah satu prajurit terbaiknya, Pratu Haris Umaternate gugur dalam tugas menjaga kedaulatan negara. 

Anggota Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI–Papua Nugini (PNG) itu tewas dalam kontak tembak dengan KKB Papua.

Pratu Haris merupakan personel dari Batalyon Infanteri Raider Khusus 753/Arga Vira Tama (Yonif RK 753/AVT), satuan tempur elite yang bermarkas di Nabire, Papua Tengah, dan dikenal dengan julukan "Ksatria Walet Hitam."

Insiden tragis ini terjadi ketika pos pantau Satgas Pamtas Yonif 753/AVT diserang oleh kelompok bersenjata yang diduga kuat berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB–OPM).

Kabar duka yang menyelimuti TNI itu setelah salah satu prajurit terbaiknya, Pratu Haris Umaternate gugur dalam tugas menjaga kedaulatan negara.(ant)

Dalam serangan mendadak tersebut, total tiga prajurit TNI terkena tembakan.

Dua di antaranya mengalami luka-luka dan segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan intensif di RST Marthen Indey, Jayapura.

Sayangnya, Pratu Haris Umaternate, yang menderita luka tembak paling parah, dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis.

Evakuasi ketiga korban dari lokasi terpencil di Kiwirok hanya bisa dilakukan menggunakan helikopter TNI AD.

Sosok Pratu Haris

Kepergian Pratu Haris mengguncang Batalyon RK 753/AVT, yang memegang peran strategis dalam menjaga tapal batas timur Indonesia. 

Sosoknya dikenal sebagai prajurit muda yang disiplin, tenang, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas negara.

Haris adalah salah satu personel pilihan dari ribuan prajurit di batalyon yang memiliki moto Arga Vira Tama—berarti "Gunung, Berani, Utama". 

Salah satu prajurit terbaik TNI, Pratu Haris Umaternate gugur dalam tugas menjaga kedaulatan negara.(ant

Melalui akun media sosial resmi, keluarga besar Yonif 753/AVT menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya "prajurit terbaik" mereka.

"Kami kehilangan sosok prajurit muda yang penuh semangat, disiplin, dan tidak pernah mengeluh dalam setiap penugasan. Kepergianmu, Haris, menjadi luka bagi kami, tapi juga kebanggaan," demikian bunyi salah satu penghormatan dari rekan seperjuangannya, menyebut Haris sebagai teladan prajurit sejati yang gugur demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keikutsertaannya dalam Satgas Pamtas RI–PNG merupakan puncak dari pengabdian militer dan pengorbanan pribadi yang besar.

Jasa Pratu Haris Umaternate akan dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan di garis depan perbatasan.

Tentang Distrik Kiwirok

Distrik Kiwirok berada di kawasan pegunungan tinggi Papua Pegunungan dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Akses ke wilayah ini sangat terbatas, mayoritas hanya bisa dijangkau lewat jalur udara. Meskipun kaya akan keindahan alam, Kiwirok merupakan salah satu wilayah rawan konflik di Papua, dengan kehadiran kelompok separatis bersenjata yang aktif di kawasan tersebut.

Evakuasi Korban KKB Papua Terkendala

Upaya evakuasi lima jenazah warga sipil korban kebrutalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, menemui jalan buntu.

Satgas Operasi Damai Cartenz menghadapi tantangan ganda: kontak tembak dengan KKB dan cuaca ekstrem yang menyulitkan akses.

Aksi keji KKB ini berlangsung dalam dua tahap, dimulai pada Minggu (20/9/2025) malam. Dua pekerja tambang ditemukan tewas mengenaskan di Jalan Poros Kampung Bingki. 

Keesokan harinya, Senin (21/9/2025) pagi, KKB Papua kembali melancarkan serangan di Camp Kali Kulum. 

Dengan menggunakan panah dan senjata api, mereka menewaskan tiga penambang lagi, sehingga total korban tewas menjadi lima orang.

Menurut Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, timnya kesulitan mencapai lokasi kejadian perkara (TKP). 

“Sampai sekarang kami belum sampai TKP. Kemarin kami sudah coba datang, tetapi ada kontak tembak yang tidak memungkinkan kami untuk melanjutkan perjalanan,” kata Faizal.

Selain perlawanan dari KKB Papua, alam juga menjadi penghalang. Evakuasi yang direncanakan pada Selasa (23/9/2025) terpaksa ditunda akibat hujan deras yang mengguyur Yahukimo sejak pagi.

“Hujan sangat lebat di Yahukimo hari ini. Akhirnya diputuskan untuk tidak dilanjutkan atau tidak jadi hari ini melakukan evakuasi. Kondisi ini membuat tim evakuasi sulit menyeberangi sungai yang arusnya menjadi deras," jelas Faizal.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Adarma Sinaga, menegaskan bahwa aparat keamanan telah memperketat patroli di Yahukimo. 

"Fokus kami adalah memulihkan rasa aman masyarakat sekaligus mencegah jatuhnya korban lagi,” ujarnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz mengimbau masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan. 

Keselamatan warga menjadi prioritas utama, dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keamanan di Papua.

(Editor : Aldie Prasetya | Sumber: Tribun.com, Antara)

Siap-siap! Dana Kopdes Merah Putih Cair Pekan Depan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ditemui usai rapat tindak lanjut arahan Presiden terkait manipulasi harga beras dan beras oplosan di Jakarta. (adz/ANTARA)

Jakarta, Merdekapost.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menyebutkan, percepatan pencairan dana Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih sebesar Rp3 miliar per kopdes paling lambat pekan depan.

"Kalau dua hari dari kemarin Kamis (18/9), dan Jumat (19/9). Jadi hari Senin (22/9). Tapi kita poor lah sampai hari Rabu (24/9)," ungkap Zulkifli usai menghadiri rapat konsolidasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Percepatan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Menko menjelaskan, bahwa pemerintah sudah mengalokasikan uang senilai Rp200 triliun melalui lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kelima bank anggota Himbara tersebut, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Biasa aja percepatan dana yang Rp3 miliar untuk kopdes maupun koperasi kelurahan. Mudah-mudahan nanti Rabu (24/9), melalui Himbara dana itu sudah bisa dimanfaatkan," ucap Zulkifli.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Naslindo Sirait mengatakan, seluruh kepala daerah se-Sumut akan menjalankan Kopdes/kel Merah Putih.

"Tentu seluruh bupati/wali kota di Sumut siap mengoperasionalkan Koperasi Merah Putih sebagai ketua satgas di kabupaten/kota," katanya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lanjut dia, tentunya akan mendorong supaya agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan sebagaimana mestinya.

Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumut menyebutkan, tercatat sebanyak 6.110 Kopdes/kel Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Sumatera Utara telah terbentuk.

"Sudah, sudah jalan. Sudah ada 202 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumut yang aktif. Nanti yang lainnya akan menyusul," jelas Naslindo.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditandatangani di Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025.

"Kalau untuk dananya sedang proses penyusunan juknis (petunjuk teknis) dari Himbara, dan kita sedang mempersiapkan proposal bisnis," tutur Naslindo.

(Sumber : ANTARA/editor: Aldie Prasetya)

Anies Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya

Anies Baswedan Mantan Gubernur DKi Jakarta tegaskan Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya.(mpc)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, Anies Baswedan, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam sesi dialog di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Dalam sesi tanya jawab, Aril Akbar, mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), bertanya tentang pandangan Anies terkait pernyataan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), soal penghapusan DPR.

Aril mempertanyakan apakah penghapusan DPR bisa menjadi solusi untuk mengatasi kebingungan publik terhadap fungsi lembaga legislatif tersebut.

Menanggapi hal itu, Anies menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga tetap sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi.

 “Soal DPR, DPR itu adalah lembaga yang kita butuhkan,” ujar Anies seperti dikutip dari kanal YouTube resminya, Rabu (17/9/2025).

Anies menjelaskan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Keberadaan DPR, menurutnya, bukan untuk dipertanyakan secara institusional, tetapi perlu dikritisi dari sisi kualitas individu yang duduk di dalamnya.

 “Lembaganya kita butuhkan, tapi orangnya, kita butuh orang-orang yang berintegritas. Kita butuh orang-orang yang mementingkan kepentingan rakyat,” tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.


Menurut Anies, permasalahan yang kerap muncul dalam lembaga DPR bukan berasal dari sistem atau lembaganya, tetapi dari kualitas sumber daya manusia yang mengisinya.


Ia menekankan bahwa anggota DPR harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta mengutamakan kepentingan rakyat, bukan individu atau partai.

“Jadi bukan lembaganya yang dipersoalkan, tapi orang-orang dalam lembaganya yang harus bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tugas masyarakat adalah mendorong agar lembaga legislatif diisi oleh orang-orang yang benar-benar layak dan mampu memperjuangkan aspirasi publik.

 “Kita harus membuat agar DPR kita menjadi DPR yang berintegritas, DPR yang dekat dengan rakyat. Jadi jawabannya bukan lembaganya yang ditiadakan, tapi orang-orangnya yang dilakukan reformasi, upgrading,” tegasnya.(*adz)


Afriansyah Noor, Tokoh Asal Jambi yang Kembali Duduki Kursi Wamenaker

Afriansyah Noor, Tokoh Asal Jambi yang Kembali dipercaya Duduki Kursi Wamenaker.(ist) 

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Politikus Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer alias Noel, yang sebelumnya diberhentikan usai terjaring OTT KPK.

Pelantikan Afriansyah didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2024–2029. Keppres dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, sebelum Afriansyah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Afriansyah.

Afriansyah Noor

Setelah sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pengumandangan lagu Indonesia Raya, dan ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta jajaran Kabinet Merah Putih.

Afriansyah Noor, yang akrab disapa Ferry, bukan sosok baru di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia pernah duduk di kursi Wamenaker pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini, ia kembali dipercaya mengemban amanah yang sama di era Presiden Prabowo.

Saat tiba di Istana mengenakan jas hitam, kemeja merah, dan dasi biru, Afriansyah sempat mengaku tidak mengetahui jabatan apa yang akan diembannya. “Nggak tahu, tunggu perintah dari Pak Seskab. Nanti dengarkan aja, ya,” ujarnya. Ferry menambahkan bahwa kabar pelantikan baru ia terima siang tadi. “Jam 2 ditelepon Pak Teddy,” katanya.

Di balik pelantikannya, ada fakta menarik: Afriansyah Noor adalah satu-satunya tokoh asal Jambi yang masuk ke dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran. Kehadirannya dianggap membawa representasi bagi masyarakat Jambi di tingkat nasional, khususnya dalam isu ketenagakerjaan yang menyentuh langsung kepentingan buruh, pekerja, dan tenaga kerja nonformal.

Kehadiran figur asal Jambi ini juga menjadi simbol penting bagi daerah, mengingat jarangnya putra Jambi menempati posisi strategis di kabinet.

Pelantikan Afriansyah berlangsung di tengah dinamika reshuffle kabinet Prabowo yang masih bergulir. Sebelumnya, Presiden mencopot Immanuel Ebenezer setelah KPK menangkapnya bersama 10 orang lain dalam OTT kasus dugaan korupsi.

Selain Afriansyah, sejumlah tokoh terlihat hadir di Istana seiring isu reshuffle lanjutan, mulai dari eks Wakapolri Ahmad Dofiri, Deputi LKPP Sarah Sadiqa, Dirjen Komdigi Mira Tayyiba, hingga Mendagri Tito Karnavian. Tito bahkan sempat menyebut ada agenda pelantikan Menko Polkam dalam kesempatan yang sama.

Nama Mahfud Md, mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres 2024, ramai disebut-sebut publik bakal mengisi kursi Menko Polkam yang kosong sejak pencopotan Budi Gunawan pada 8 September 2025. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Presiden.(*)

Hasil Seleksi Administrasi Asisten Bisnis Program Koperasi Merah Putih Diumumkan, Peserta Lolos Lanjut ke Tahap Tes

 

Pengumuman Hasil Seleksi Adminsitrasi Asisten Bisnis (Business Assistant) (foto:Instagram Kemenkop)

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) resmi mengumumkan hasil Seleksi Administrasi untuk posisi Asisten Bisnis (Business Assistant) dalam Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemenkop.

Peserta yang memenuhi syarat pada tahap Seleksi Administrasi akan menerima pemberitahuan melalui email serta dapat memeriksa akun pendaftaran masing-masing di bakdkmp-app.lptui.co.id untuk mengetahui jadwal pelaksanaan Tes Tahap 1.
Kemenkop mengimbau seluruh peserta untuk:

  • Memeriksa inbox email yang digunakan saat pendaftaran.

  • Mengecek folder spam untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat.

Tes tahap 1 akan dilakukan secara mandiri melalui website bakdkmp-app.lptui.co.id dengan ketentuan:

  • Durasi tes: 240 menit (4 jam).

  • Dapat menggunakan handphone atau laptop hingga selesai. (Cukup satu gaway)

  • Pastikan koneksi internet stabil selama tes berlangsung

  • Disarankan menyiapkan perangkat cadangan (gawai/laptop) untuk antisipasi kendala teknis.

  • Webcam kamera depan wajib diaktifkan selama tes. Kamera yang tidak aktif dapat memengaruhi hasil tes.

Kemenkop mengucapkan selamat kepada peserta yang berhasil melanjutkan ke tahap berikutnya.


“Bagi peserta yang belum lulus, kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan semangatnya dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Teruslah berkarya dan berkontribusi untuk negeri,” tulis pengumuman resmi tersebut. (rdp)

Presiden Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora

Presiden Prabowo Subianto melantik Menko Polkam, Menpora dan anggota kabinet lainnya.(ist)

Merdekapost.com | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Dalam pelantikan tersebut, Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), sementara Erick Thohir dipercaya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo yang membacakan sumpah jabatan di hadapan para pejabat yang dilantik.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," ucap Presiden Prabowo yang diikuti para pejabat.

Usai pengucapan sumpah, para menteri dan pejabat yang baru dilantik menandatangani berita acara pelantikan. Acara kemudian ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo:

  1. Menko Polkam: Djamari Chaniago
  2. Menpora: Erick Thohir
  3. Wamenaker: Afriansyah Noor
  4. Wamenhut: Rohmat Marzuki
  5. Ketua LKPP: Sarah Sadiqa
  6. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo
  7. Wakil Kepala BGN: Sonny Sanjaya
  8. Wamenkop: Farida Faricha
  9. Wakil Kepala BGN: Naniek S Dayang
  10. Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri: Ahmad Dofiri
  11. KSP: Muhammad Qodari

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 8 September 2025 telah mengumumkan perombakan kabinet. Lima posisi yang di-reshuffle adalah Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menpora Dito Ariotedjo.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik tiga menteri baru yakni Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Perombakan ini disebut sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat kinerja kabinet, terutama dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan keamanan nasional ke depan. (*)

Kemenkop UKM Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pengumuman Hasil Seleksi Adiministrasi PMO

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk posisi Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Melansir akun Instagram resmi @kemenkop, Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi Kemenkop di: https://kop.go.id/read/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-pmo atau dengan memindai QR code yang tertera pada pengumuman resmi. Selamat untuk Peserta yang Lolos Seleksi Administrasi Kemenkop menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Tahap selanjutnya adalah tes yang akan dijadwalkan melalui Website Airlangga Assessment Center (AAC) di alamat: www.aac.unair.ac.id.

Jadwal Tes dan Persiapan Tes akan dilaksanakan pada: Selasa–Kamis, 16–18 September 2025 Peserta yang lolos seleksi diminta mempersiapkan: Identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM) Perlengkapan tes (Laptop dan HP) Koneksi internet yang stabil Informasi mengenai link Zoom untuk pelaksanaan tes akan diumumkan melalui website AAC: www.aac.unair.ac.id.

Program Project Management Officer (PMO) ini merupakan bagian dari upaya Kemenkop untuk memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Melalui seleksi yang transparan, diharapkan akan lahir tenaga-tenaga profesional yang mampu mendukung pengembangan koperasi yang lebih mandiri dan modern.

PMO adalah posisi strategis yang akan membantu pelaksanaan pengawasan, tata kelola, dan monitoring pelaksanaan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.  Tujuannya agar program koperasi ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga kuat secara manajemen, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.  

PMO akan ditempatkan di setiap provinsi dan kabupaten, masing-masing dua orang. Dengan demikian, kebutuhan PMO untuk penempatan kabupaten sebanyak 1.104 orang. Sedangkan jumlah PMO di provinsi sebanyak 76 orang.  Masa kerja PMO hanya berlangsung 3 bulan, yakni Oktober-Desember 2025. PMO akan mendapat honor Rp 7 juta untuk penempatan di kabupaten dan Rp 8 juta penempatan provinsi. (rdp)

 

Prabowo Minta Kebut, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas

Prabowo Minta Kebut, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas.(ist)
 

Jakarta, Merdekapost.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. 

Hal tersebut terjadi setelah Baleg DPR menggelar Rapat Evaluasi Prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). 

"Terdapat tiga RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas 2025, yaitu satu RUU tentang Perampasan Aset," kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). 

Selain tentang perampasan aset, dua RUU lainnya adalah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan RUU tentang Kawasan Industri. 

Baca juga: 

Kabar Pergantian Kapolri Berhembus Kencang, "Reformasi Polri Tidak Sekadar Ganti Kapolri"

Bob mengatakan, ketiga RUU itu tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan.

"Jadi, perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025," ujar Bob. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah setuju dengan usulan Baleg DPR agar RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025. 

"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025," kata Supratman. 

Supratman kemudian berterima kasih kepada Baleg DPR RI karena memasukkan RUU itu dalam Prolegnas Prioritas 2025. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah siap untuk mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. 

"Hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji mengambil alih draf penyusunan RUU tentang Perampasan Aset. Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita sharing nanti," ujar Supratman. 

Prabowo minta dikebut 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, surat presiden (surpres) rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset sudah diajukan ke DPR pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya pada 2023, saat itu Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

"Seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu," ujar Yusril usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Ketua Lembaga/Komisi di Kemenko Kumham Imigrasi, Senin (8/9/2025). 

"Dan dalam surat presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasonna Laoly Menkumham pada waktu itu, untuk mewakili presiden membahas RUU ini. Hanya sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR," sambungnya. 

Kini, Yusril mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Permintaan untuk membahas RUU Perampasan Aset juga sudah disampaikan Prabowo kepada Ketua DPR Puan Maharani. Baca juga: Yusril: RUU Perampasan Aset Sudah Diajukan ke DPR Sejak Era Jokowi "Karena itu, Pak Prabowo menegaskan juga kepada Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini," ujar Yusril. 

"Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan," sambungnya. 

Hasil konsul Prabowo dan parpol Supratman menyebutkan, keputusan DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan hasil perundingan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik (parpol). 

Pilihan Redaksi: 

Mantan Ketua MA Sushila Karki Resmi Dilantik Jadi PM Sementara Nepal

Supratman mengatakan, kesepakatan DPR RI dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset itu digodok tahun ini menjadi tanda bahwa pembicaraan Prabowo dengan pimpinan partai politik berlangsung baik. 

"Kan presiden sudah bertemu dengan ketum, ketua umum parpol. Dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya," kata Supratman. 

Saat ini, pemerintah tinggal menunggu draf RUU Perampasan Aset yang disusun DPR RI karena menjadi inisiatif para anggota Dewan. 

Setelah menerima draf itu, presiden nantinya akan menyerahterimakan Surat Presiden (Surpres). Menurut dia, yang terpenting saat ini sudah terdapat keputusan politik antara pemerintah dan DPR bahwa RUU Perampasan Aset segera dibahas. 

"Kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua (Badan Legislatif)," ujar Supratman. 

(Aldie Prasetya / Sumber: Kompascom)

Kabar Pergantian Kapolri Berhembus Kencang, "Reformasi Polri Tidak Sekadar Ganti Kapolri"

JAKARTA, MERDEKAPOST - Presiden RI Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Perbaikan ini juga menjadi tuntutan publik. Namun, tidak hanya mengganti Kapolri sebagai pucuk pimpinan, reformasi juga diharapkan bisa membenahi tubuh institusi penegak hukum tersebut.

Kabar pergantian Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Rahardjo berembus kencang pada Jumat (12/9/2025) malam. Bahkan, dari isu yang beredar, sudah ada surat presiden ke DPR terkait dengan penggantian itu. Meski demikian, pimpinan DPR menyatakan belum menerima surat dimaksud hingga siang ini.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyatakan, reformasi Polri memang menjadi agenda penting yang sesuai dengan tuntutan publik. Namun, itu tidak hanya dilakukan dengan pergantian Kapolri, tetapi juga perubahan yang memperhatikan peran kepolisian di tengah masyarakat. 

”Reformasi Polri seharusnya memang menjadi agenda penting dalam semangat Presiden. Namun, bukan sekadar pergantian Kapolri saja, tetapi ada beberapa poin yang harus diubah,” ungkapnya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

PHOTO: Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (Ist)

Perubahan tersebut menyangkut peran Polri yang cenderung menjadi represif terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kondisi ini, lanjut Isnur, bisa dilihat dari cara aparat kepolisian dalam menghadapi massa unjuk rasa ataupun kerusuhan di publik.

Ia mencontohkan dua insiden besar ketika polisi bertindak represif, yakni saat unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia yang terjadi sekitar akhir Agustus hingga awal September 2025. Sebagian besar aksi terkait tuntutan publik terhadap penyelenggaraan negara ini berujung bentrokan antara polisi dan masyarakat. Setidaknya 10 korban tewas dan banyak yang terluka dan ditangkap polisi.

Insiden kedua, tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 di Malang, juga terjadi karena bentrokan antara aparat kepolisian dan massa. Mereka adalah penonton laga sepak bola Arema FC kontra Persebaya Surabaya.

Polisi saat itu membubarkan massa dengan gas air mata. Sontak kekacauan terjadi dan membuat massa tidak terkendali, sementara akses keluar lapangan tidak memadai. Tragedi ini menewaskan 135 orang dan melukai lebih dari 500 orang.

Materi Infografik Tematis Setahun Tragedi Kanjuruhan

”Kepolisian menjadi brutal dan sadis dalam menangani demonstrasi. Jangan lagi ada kebrutalan, jangan lagi melakukan kekerasan. Standar operasional ini yang harus diperbaiki, diubah ya. Jangan sampai kepolisian melihat unjuk rasa seperti musuh yang harus dihabisi,” ucap Isnur.

Imparsialitas penyidik

Perubahan selanjutnya, ujar Isnur, adalah imparsialitas penyidik. Selama ini, banyak intervensi yang terjadi sehingga proses penyidikan menjadi tidak independen. Pemerasan hingga rekayasa kasus terjadi dan mencoreng wajah penegakan hukum di negeri ini.

”Kedua, di bidang penyelidikan-penyidikan. Ini problem besar sekali. Banyak faktor yang terjadi, bisa dilihat dari kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Seharusnya, kepolisian menjadi lebih independen dan mandiri. Ada lagi masalah no viral no justice. Seharusnya, tidak seperti itu,” katanya.

Perbaikan lainnya, kata Isnur, terkait dengan pengurangan kewenangan kepolisian. Dia menyoroti Polri yang masih mengurusi masalah pengurusan surat izin mengemudi (SIM) hingga jasa keamanan atau pam swakarsa.

”Bagaimana mengurangi kewenangan kepolisian yang teramat banyak, mulai dari mengurus SIM hingga pam swakarsa. Itu, kan, kepolisian jadi banyak berbisnis, ngurusin banyak uang dari masyarakat. Jadi, penting untuk mengevaluasi kewenangan-kewenangan tersebut,” ujarnya.

Akuntabilitas

Saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan adanya akuntabilitas dalam reformasi Polri. Selama ini dia menilai pengawasan Polri yang demokratis sangat lemah dan nyaris tanpa kontrol yang kuat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(ist)

”Dari mulai pengawasan internal melalui Divisi Propam dan Irwasum, pengawasan eksekutif tidak berjalan baik karena melebur ke dalam pengawasan yang seharusnya independen. Dari Kompolnas, pengawasan eksternal legislatif Komisi III DPR, hampir selalu berjalan penuh pujian,” paparnya.

Akuntabilitas yang lemah ini, lanjut Usman, juga bisa dilihat dari lemahnya Polri dalam memberikan sanksi atas penyimpangan profesi hingga pelanggaran hukum. ”Mulai dari korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia berupa pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan lainnya,” kata Usman.

Pengawasan yang efektif justru datang dari masyarakat. Selain protes yang menyebabkan nilai kinerja kepolisian rendah di mata publik, kritik juga datang dari organisasi masyarakat sipil.

”Tentu saja saat ini merupakan momentum tepat untuk Polri berbenah. Namun, itu pun tidak akan cukup jika pemerintah dan DPR tidak ikut berbenah. Banyak dari praktik negatif kepolisian merupakan konsekuensi logis dari pilihan kebijakan otoriter pemerintah dan DPR,” kata Usman.(*) 

(Editor : Aldie Prasetyo / Sumber: Kompas.id)

Kemenkop Buka Rekrutmen Asisten Bisnis KDKMP, Gaji hingga Rp7 Juta per Bulan!

Info Rekrutmen Asisten Bisnis KDKMP

Merdekapost.com | JakartaKementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) secara resmi membuka rekrutmen untuk posisi Asisten Bisnis (Business Assistant) guna mendukung pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pendaftaran dibuka mulai 9 hingga 14 September 2025 dan seluruh proses seleksi akan dilakukan secara daring (online) tanpa dipungut biaya.

Program ini merupakan hasil kerja sama Kemenkop dengan Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) untuk menjaring profesional dan pelaku usaha terbaik yang siap mengembangkan ekosistem koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Kementerian Koperasi membuka kesempatan untuk bergabung sebagai Asistensi Bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” bunyi keterangan resmi yang dilansir dari situs Kemenkop pada Selasa (9/9/2025). Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa program ini menjadi panggilan bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi langsung dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Para kandidat yang lolos seleksi akan mengemban tugas pendampingan selama periode Oktober – Desember 2025 di lokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah ditetapkan. Kemenkop menegaskan bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui tautan resmi untuk menghindari potensi penipuan.

Persyaratan Kualifikasi

  • Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 25–55 tahun, diutamakan berdomisili sesuai lokasi KDKMP.

  • Sehat jasmani dan rohani, memiliki NPWP pribadi yang aktif.

  • Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi lain.

  • Pakar/Profesional: Pendidikan minimal S1, diutamakan memiliki sertifikat kompetensi kewirausahaan.

  • Pelaku Usaha: Pendidikan minimal SMA (diutamakan D3), memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun, dilengkapi NIB, dan omzet tahunan minimal Rp500 juta.

  • Bersedia ditempatkan di lokasi KDKMP selama periode kontrak.

Jadwal Rekrutmen

  • Registrasi Kandidat: 9 – 14 September 2025

  • Pengumuman Administrasi: 15 September 2025

  • Tes Potensi Akademik: 16 – 18 September 2025

  • Pengumuman Tes Tahap 1: 19 September 2025

  • Psikotes, Proposal Bisnis & Wawancara: 20 – 22 September 2025

  • Pengumuman Final: 29 September 2025

Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan resmi di: https://bakdkmp.lptui.co.id/.
Informasi lebih lanjut dan pertanyaan seputar rekrutmen dapat disampaikan melalui email narahubung: info@lptui.co.id.

Dengan dibukanya rekrutmen ini, diharapkan semakin banyak tenaga profesional dan pelaku usaha yang berperan aktif memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia. (rdp)


Fakta Menarik! Jejak Karier Purbaya Yudhi Sadewa dari Akademisi Jadi Menkeu

Purbaya Yudhi Sadewa, sosok pengganti Menkeu Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih, dilantik Presiden Prabowo pada Senin, 8 September 2025.(doc.Istimewa) 

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dengan mengganti sejumlah posisi penting di kementeriannya. 

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kursi Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang sebelumnya diisi oleh Sri Mulyani Indrawati.

Kini, posisi strategis itu dipercayakan kepada Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penunjukan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan di Kementerian Keuangan.

Presiden Prabowo Lantik Empat Menteri dan Satu Wakil Menteri, Siapa Aja?

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

Adapun pejabat yang dilantik, yaitu:

1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;

2. Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

3. Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi;

4. Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah;

5. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan.

Pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, diikuti para tamu undangan. Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(hza)

Ternyata Sakit Hati Jadi Motif Pelaku 'Mutilasi Perempuan 65 Bagian' di Mojokerto

MERDEKAPOST.COM - Pelaku yang memutilasi seorang perempuan asal Lamongan berinisial TAS (25) telah ditangkap. Ternyata, pelaku bernama Alvi, merupakan pacar korban.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Fauzy Pratama, mengatakan bahwa pelaku beraksi karena sakit hati.

"Karena sakit hati," kata Fauzy saat dikonfirmasi pada Minggu (7/9).

Dia menyebut pelaku sakit hati atas perbuatan korban. Namun, belum dijelaskan detail alasan tersebut. "(sakit hati karena) perbuatannya," kata dia.

Saat ini pelaku sudah ditangkap. Alvi yang bekerja sebagai ojek online ini, ditangkap di sebuah kosan di Lidah Wetan, Surabaya.

Kasat reskrim Polres Kediri AKP Fauzy Pratama. (Foto: Istimewa)

Kasus ini terungkap diawali dari temuan bagian tubuh manusia di Dusun Pacet Selatan, Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, pada Sabtu (6/9).

Korban ini asal Made Kidul, Lamongan. Dia belum menikah dan tinggal di Surabaya.

Bagian tubuh yang pertama ditemukan adalah telapak kaki yang sudah membusuk. Telapak kaki ditemukan di semak-semak dengan kedalaman sekitar 5 meter dari tepi jalan.

Selain itu, organ lain juga ditemukan. Total 65 bagian tubuh terdiri dari jaringan otot, lemak, serta kulit kepala lengkap dengan rambut hitam lurus, dengan panjang rata-rata 14 cm.(red)

Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Laptop, Kerugian Negara Hampir 2T

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tersangka kasus korupsi laptop berbasis Chromebook.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis sistem operasi chromebook pada, Kamis(4/9/2025).

"Satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.

Sementara itu, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti. Tak hanya itu, penyidik juga telah memeriksa berbagai saksi termasuk saksi ahli.

Nadiem Makarim dan kuasa hukum Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook.(adz/istimewa)

"Terkait program digitalisasi tahun 2019-2022 dapat kami sampaikan berdasarkan hasill pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi petunjuk dan surat dan alat bukti yang diterima penyidik tim penyidik pada Jampidsus pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019-2024," ujarnya.

Sebelumnya Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejagung sekira pukul 09.00 WIB dengan didampingi tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea.

Ketika tiba di Kejagung, Nadiem terlihat mengenakan kemeja panjang warna hijau tua celana panjang hitam dan menenteng sebuah tas berwarna hitam.

Saat tiba, Nadiem tampak irit bicara ketika ditanya soal pemeriksaannya hari ini.

Ia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan kesaksian.

"Ya dipanggil kesaksian, terima kasih ya," ujar Nadiem.

Kematian Sahroni Masih Misterius, Polisi Terus Dalami Pelaku Sebenarnya

PEMBUNUHAN: Polisi masih mendalami dugaan siapa pelaku pembunuhan yang menewaskan 5 orang sekeluarga Haji Sahroni.(Ist/mpc) 

Merdekapost.com - Polisi masih mendalami dugaan siapa pelaku pembunuhan yang menewaskan 5 orang sekeluarga Haji Sahroni.

Keluarga Sahroni membantah informasi yang beredar terkait kedatangan tamu dari Tangerang sebelum kejadian.

Bahkan beredar isu 2 sosok pelaku yang dicurigai membunuh 5 orang keluarga Haji Sahroni Indramayu mendapat respon dari polisi Polres Indramayu.   

Menyikapi beredarnya kabar simpang siur tersebut, Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno, meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan isu-isu liar yang dapat merugikan pihak keluarga.

“Kami imbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu. Saya yakin masyarakat Indramayu adalah masyarakat yang religius. Mohon untuk tidak menyebarkan berita-berita hoaks yang justru akan menambah kesedihan keluarga maupun kerabatnya,” ujar Tarno, Jumat (5/9/2025), sebagaimana dilansir Tribun Cirebon. 

H Sahroni bersama keluarga.(ist)
Satu sosok pelaku pembunuhan Indramayu yang dicurigai menewaskan 5 orang keluarga Haji Sahroni adalah anak angkatnya.

"Informasi yang saat ini beredar di masyarakat, katanya pelaku pembunuhan adalah anak angkat dari salah satu korban?" tanya presenter tv one news saat wawancara di kanal Youtube-nya.

"Informasi sekecil apapun, petunjuk apapun akan kami dalami dan kami tindak lanjuti. Namun kami berharap masyarakat tetap sabar, tetap tenang mudah-mudahan hasilnya cepat terungkap, supaya kasus ini bisa terang benderang dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno.

Selain sosok anak angkat, beredar pula isu soal sosok lain yang menjadi terduga pembunuh keluarga Sahroni, yakni sang sopir.

Isu sopir korban terlibat dalam pembunuhan adalah karena mobil keluarga Sahroni berhasil ditemukan di tempat lain.

Hal itulah yang memicu isu soal perampokan dan dikaitkan dengan pembunuhan keluarga Sahroni.

Meski demikian, hingga Jumat 5 September 2025 siang, polisi belum mengungkap siapa sosok pelaku pembunuhan sesungguhnya, yang tega menghabisi 5 orang keluarga Haji Sahroni di Indramayu.

Lima jenazah keluarga Sahroni ditemukan terkubur di satu lubang di halaman rumah dekat pohon nangka pada Senin (1/9/2025).

Kelimanya yakni Sahroni (75), Budi (45), Euis (40), I (7) dan B (7 bulan). Jenazah satu keluarga yang terkubur di halaman rumahnya diperkirakan sudah tewas beberapa hari sebelum ditemukan.

Penemuan jenazah satu keluarga tersebut diungkap oleh pihak keluarga korban dan tetangga sekitar.

Awal Mula Pembunuhan Indramayu Terbongkar

Penemuan kelima korban pembunuhan di Indramayu berawal saat ada teman dari Euis (salah satu korban) datang ke rumah tersebut pada Senin (1/9/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. 

Namun, tidak ada yang membukakan pintu atau merespons. 

Mereka bahkan sampai menunggu di depan rumah selama sekitar tujuh jam hingga pukul 16.00 WIB sore. 

Karena khawatir terjadi sesuatu, mereka mendatangi RT setempat untuk sama-sama mengecek kondisi korban. 

Dari RT, mereka diarahkan ke rumah Roemah, yang kebetulan juga masih saudara dari almarhumah Siti Maskiroh, istri H Sahroni (korban). 

"Jadi, orang bertiga ini ke rumah saya," ujar dia. 

Roemah juga mengaku ada kekhawatiran karena sudah beberapa hari tidak bertemu dengan para korban, padahal rumah Roemah ini tidak jauh dari lokasi kejadian. 

Ia pun kemudian meminta izin kepada saudaranya yang lain untuk mendobrak paksa pintu rumah tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, langsung tercium bau busuk yang sangat menyengat sampai membuat mual.

Mata Roemah lalu tertuju pada gundukan tanah yang terdapat di rumah bagian belakang. Dengan menggunakan pisau, Roemah mencoba mengorek tanah tersebut. 

Kelima jasad yang terdiri dari ayah, anak, menantu, dan dua cucu itu diduga merupakan korban pembunuhan, ditemukan terkubur di halaman belakang rumah.

Melihat pemandangan yang mengerikan tersebut, Roemah (Ema) langsung menjerit. 

Kedua kakinya lemas, ia juga tidak berhenti mengucap istigfar. 

"Saya tuh lemes ininya (lututnya), ya Allah yang masih kecil juga dihabisi (dihilangkan nyawanya) semua," ujarnya, sembari memegangi kedua lututnya saat bercerita. 

H Sahroni sekeluarga (Doc.Istimewa)

Ema yang merupakan keluarga kandung Haji Sahroni pun akhirnya mendatangi TKP.

Alangkah terkejutnya Ema dan keluarganya saat menemukan jasad Sahroni terkubur di dalam gundukan tanah dekat pohon nangka.

Setelah penemuan itu, Ema pun melapor ke pihak kepolisian.

"Hari Senin sekira jam 17.00 berdasarkan informasi dari pelapor, dilakukan penggalian gundukan tanah. Dari hasil galian tersebut ditemukan lima jenazah," ungkap Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno dilansir dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (3/9/2025).

Ternyata di lubang tempat jasad Sahroni ditemukan juga ada mayat lainnya.

Saat mendatangi TKP, polisi terkejut melihat kondisi jasad Haji Sahroni sekeluarga.

Diperkirakan Haji Sahroni sekeluarga telah beberapa hari lalu dibunuh.

"Kondisi (korban) lumayan sudah rusak karena diperkirakan sudah beberapa hari (meninggal), langsung kami bawa ke RS Bhayangkara Indramayu Losarang untuk dilakukan identifikasi dan autopsi supaya kasus ini cepat terungkap," pungkas AKP Tarno.

Selain itu, penyidik juga menemukan sejumlah bukti di TKP.

Hingga kini motif diduga pembunuhan satu keluarga tersebut masih didalami penyidik.

"Kondisi di beberapa bagian ada yang berantakan. Untuk motif masih kita kembangkan," ujar AKP Tarno.(adz)


Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs