Daftar di Penjaringan Cakada PKB Kerinci, Boy Edwar; Harapan Kami PKB Bisa Bersama Golkar

Kerinci, Merdekapost.com - Ir H Boy Edwar (Ketua DPD Golkar Kerinci) Sekretaris mengutus Rafdi Ikwandi Sekretaris Partai Golkar Kerinci untuk mendaftar dan mengambil formulir Calon Kepala Daerah di Desk Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa Kerinci, Sabtu, 27 | 04 | 2024.

Boy Edwar yang saat ini merupakan wakil ketua DPRD Kerinci sekaligus anggota DPRD Kerinci terpilih untuk 2024 menitipkan pesan kepada Rafdi Ikwandi bahwa dirinya sangat mengharapkan dukungan dari PKB.

Disampaikan Rafdi, Beliau sangat berharap dukungan dari PKB, sebab, Jika didukung oleh PKB (2 kursi) maka akan cukup sebagai syarat bagi Boy Edwar untuk mendaftarkan diri di KPU.

Baca Juga: Tiga Kandidat Cabup Kerinci, Monadi, Darmadi dan Kumaini Daftar di PKB

Adapun syarat maju calon Bupati Kerinci adalah 6 kursi (20%), karena Golkar sudah ada 4 kursi maka jika ditambah dengan dukungan PKB (2 Kursi) maka sudah cukup dan memenuhi syarat minimal untuk pendaftaran di KPU.

"Golkar siap berkoalisi menggandeng PKB untuk mewujudkan langkah-langkah kedepan dalam membangun Kabupaten Kerinci."selain di PKB, Pak Boy Edwar juga sudah mendaftar di Partai Demokrat " Ujar Rafdi

"jadi kami sangat mengharapkan PKB bisa bekerja sama dengan Golkar nantinya, dan berjuang pada Pilkada Kerinci dengan sumber daya yang ada di kedua partai". Harapnya

Baca Juga: PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah 2024, Terbuka untuk Semua Pihak, Begini Cara Daftarnya

Sementara itu, Afriadi Darmansyah Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kerinci membenarkan bahwa secara resmi Boy Edwar telah mendaftar dan mengambil formulir sebagai Calon Bupati Kerinci 2024 di Desk Pilkada PKB Kerinci.

"Iya, sore tadi sekitar menjelang magrib, beliau mengirim utusan yaitu Rafdi Ikwandi Sekretaris Golkar yang datang ke kantor PKB" Ujarnya

"Dijelaskan Afri, Sampai Saat ini sudah ada 6 orang yang mendaftar dan mengambil formulir di PKB yaitu Monadi, Darmadi, Kumaini, Fadli Sudria, Tafyani Kasim dan Boy Edwar". 

"mekanisme di PKB kali ini selain mendaftar langsung di DPC, kandidat juga bisa mendaftar secara online melalui sicakada.pkb.id. namun semua berkas harus lengkap dan di upload baik secara Online maupun soft copinya.

Berita Lainnya:

Ambil Formulir Cagub di PPP, Al Haris: Semua Partai Itu Penting

DPC PKB Kerinci Resmi Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati Kerinci 2024

DPW PKB Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jambi 2024

Kami mengucapkan terima kasih kepada pak Boy Edwar atas kepercayaan beliau dan kami (desk Pilkada PKB) akan meneruskan berkas pendaftaran ini ke DPW dan DPP nantinya baik secara online maupun berkas soft copynya. 

"Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama", namun demikian lanjut Afri, Setelah tahapan pendaftaran di tingkat DPC PKB Kerinci, selanjutnya nanti akan ada tahapan UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) atau Fit and Poper test yang dilaksanakan oleh DPP, kemudian setelah itu akan keluar rekomendasi tahap 1 yang mana rekom ini bisa digunakan oleh Bakal Calon untuk meloby partai lain untuk berkoalisi agar nantinya bisa mencukupi syarat kursi (20 persen) untuk mendaftar ke KPU". Pungkasnya.(fad)

Buktikan Keseriusan Maju di Pilkada Kerinci 2024, Tafyani Kasim Resmi Daftar di PKB

H Tafyani Kasim diwakili Johani dan Sayuti secara resmi mengambil formulir pendaftaran di DPC PKB Kerinci sebagai Calon Bupati Kerinci, Sabtu, 27 | 04 | 2024. [Doc: Merdekapost] 

Kerinci, Merdekapost.com - H Tafyani Kasim (atau lebih dikenal HTK) salah seorang Balon Bupati Kerinci pada Pilkada Kerinci 2024 secara resmi Mendaftar di Desk Pilkada (Panitia Penjaringan Cakada) PKB Kerinci Sabtu, 27 | 04 | 2024.

H Tafyani Kasim diwakili Johani dan adik beliau Sayuti secara resmi mengambil formulir pendaftaran di DPC PKB Kerinci.

Disampaikan Johani, Pak Tafyani sampai saat ini merupakan satu-satunya kandidat yang berasal dari wilayah hilir, beliau sangat serius untuk maju dalam Pilkada Kerinci 2024 ini, oleh karena itu Kami sangat berharap bisa mendapatkan dukungan dari PKB

Dilanjutkannya, selain di PKB, Pak Tafyani juga sudah mendaftar di Partai PDI Perjuangan dan beliau adalah kader di Partai berlambang moncong putih itu, kemudian di Partai Demokrat juga sudah mendaftar" Ujar Johani

Baca Juga: Daftar Sebagai Calon Bupati Kerinci, Fadli Sudria Utus BM PAN ke PKB

"Oleh karena itu, kami betul-betul mengharapkan dukungan PKB bersama-sama dengan partai lainnya supaya beliau nantinya bisa mencukupi syarat untuk mendaftar di KPU". Harapnya

Afriadi Darmansyah Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kerinci membenarkan bahwa secara resmi HTK telah mendaftar sebagai Balon Bupati Kerinci 2024 di Desk Pilkada PKB Kerinci.

"Iya, sore tadi sekitar pukul 4.30 utusan Pak Tafyani yaitu Pak Johani dan Sayuti secara resmi mendaftar dan mengambil formulir di PKB".

Baca Juga:

• Ambil Formulir Cagub di PPP, Al Haris: Semua Partai Itu Penting

"Dijelaskan Afri, Sampai Saat ini sudah ada 5 orang yang mendaftar dan mengambil formulir di PKB". 

Kemudian, lanjut Afri, mekanisme di PKB kali ini selain mendaftar langsung di DPC, kandidat juga bisa mendaftar secara online melalui sicakada.pkb.id.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pak Tafyani Kasim atas kepercayaan beliau dan kami (desk Pilkada PKB) akan meneruskan berkas pendaftaran ini ke DPW dan DPP nantinya baik secara online maupun berkas soft copynya. (adz)

PPP Terbanyak, MK Terima 297 Permohonan Sengketa Pileg 2024, 10 Juni Putusan

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 297 permohonan sengketa Pileg 2024. Permohonan paling banyak diajukan oleh PPP.

Data itu dilihat di situs mkri.id, Sabtu (27/4/2024). Total ada 297 permohonan yang diterima MK. 

PPP mengajukan 24 perkara, kemudian disusul NasDem 20 perkara, dan PAN 19 perkara.

Secara keseluruhan, terdapat 171 dari total 297 perkara yang diajukan oleh partai politik. Selebihnya, diajukan oleh perorangan.

Berikut rincian partai politik yang mengajukan sengketa Pileg 2024:

1. PAN (19 perkara)

2. PBB (8 perkara)

3. PDI-P (13 perkara)

4. Demokrat (17 perkara)

5. Partai Garda Republik Indonesia (1 perkara)

6. Partai Garuda (1 perkara)

7. Partai Gelora (3 perkara)

8. Partai Gerindra (17 perkara)

9. Golkar (14 perkara)

10. Hanura (4 perkara)

11. PKS (3 perkara)

12. PKB (12 perkara)

13. PKN (4 perkara)

14. Nasdem (20 perkara)

15. Perindo (6 perkara)

16. PPP (24 perkara)

17. PSI (2 perkara)

18. Partai Aceh (1 perkara)

19. Partai Adil Sejahtera Aceh (1 perkara)

20. Partai Nanggroe Aceh (1 perkara)

Sebagai informasi, MK telah mulai melakukan registrasi sengketa Pileg pada 23 April 2024. MK mulai menyidangkan PHPU Pileg pada 29 April 2024.

"Insyaallah kita mulai sidang PHPU Pileg itu 29 April," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono

Sidang sengketa Pileg akan digelar dengan tiga panel. Kemudian, MK akan membacakan putusan sengketa Pileg pada 10 Juni 2024.

"10 Juni (putusan)," ujar Fajar.(Adz)

Daftar Sebagai Calon Bupati Kerinci, Fadli Sudria Utus BM PAN ke PKB

Ketua Desk Pilkada PKB Kerinci Afriadi dan Heri Zaldi Ketua DPC PKB Kerinci menerima Pendaftaran Balon Bupati Kerinci Dr Fadli Sudria yang diwakili oleh Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kerinci. Jum'at 26/04/2024. (Doc: Merdekapost) 

Kerinci, Merdekapost.com – Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Kerinci secara resmi menerima pendaftaran Balon Bupati Kerinci Dr. Fadli Sudria SE., M. Hum. Jum'at (26/0402024)

Fadli Sudria mendaftar di Tim Desk Pilkada PKB Kerinci diwakili oleh Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kerinci yang langsung diterima oleh Ketua Desk Pilkada PKB Kerinci Afriadi dan Heri Zaldi Ketua DPC PKB Kerinci di Kantor (Rumah Aspirasi DPC PKB Kerinci) di Jalan Radjo Mudo No. 15 Desa Kemantan Agung Air Hangat Timur Kerinci.

Fadli Sudria yang saat ini merupakan politisi PAN dan duduk di DPRD Provinsi Jambi membuktikan bahwa dirinya optimis dan telah siap untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci yang bakal digelar November Tahun 2024 mendatang. 

Salah satu bentuk Keseriusannya dalam membidik Kursi Bupati Kerinci 2024 maka dirinya secara resmi mendaftar ke DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kerinci. 

Baca Juga: PKB Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah 2024, Terbuka untuk Semua Pihak, Begini Cara Daftarnya

“Iya, hari ini kita ditugaskan oleh Pak Fadli untuk mendaftar di PKB. Ini pembuktian bahwa beliau tidak main-main dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kerinci 2024 ini. ungkap Ketua BM PAN Kabupaten Kerinci, Jum’at, (26/4). 

Kemudian, lanjutnya, "BM PAN Kabupaten Kerinci mendorong Fadli Sudria untuk maju dalam perebutan BH 1 DZ Kabupaten Kerinci". 

“Kami Mohon do’a dan restu dari seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci kepada Fadli Sudria untuk maju di Pilkada Kabupaten Kerinci tahun ini,”Harapnya. 

Heri Zaldi Ketua DPC PKB Kabupaten Kerinci membenarkan sehubungan dengan pendaftaran dan pengambilan formulir Partai PKB. 

Baca Juga: DPC PKB Kerinci Resmi Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati Kerinci 2024

“Iya, Alhamdulillah pada hari ini Jum'at 26/04/2024 Tim Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Kerinci telah menerima kedatangan utusan dari Fadli Sudria dan telah mengambil formulir pendaftaran sebagai Calon Bupati Kerinci dari Partai PKB,”katanya.

"PKB Kerinci mengucapkan terima kasih kepada Pak Fadli yang diwakili oleh BM PAN Kerinci yang telah mendaftar di PKB" Ujar Heri

Dengan demikian, lanjut Heri, Sampai hari ini sudah ada 4 kandidat Balon Bupati Kerinci yang mendaftar di PKB". Ungkapnya.

Baca Juga: Tiga Kandidat Cabup Kerinci, Monadi, Darmadi dan Kumaini Daftar di PKB

“Harapan kami kepada kandidat, teruslah bersosialisasi dan menyampaikan ide-ide yang diperlukan untuk pembangunan Kabupaten Kerinci, karena PKB baik di DPW maupun DPP memantau dan akan melakukan survey internal sebelum menentukan siapa yang bakal mendapatkan rekomendasi nantinya.

"Setelah proses pendaftaran ditingkat DPC (Kabupaten) maka selanjutnya akan kita lanjutkan berkasnya ke DPW dan DPP, dan tentu saja sesuai mekanisme DPP akan memanggil para kandidat dan melaksanakan Uji Kelayakan (Pit and proper test) baru kemudian dikeluarkan rekomendasi sebagai Calon Bupati".Pungkas Heri

Untuk diktahui sampai hari ini Jum'at 26/04/2024 yang telah mengambil formulir pendaftaran di PKB untuk Balon Bupati Kerinci sudah empat orang, Monadi Murasman, Darmadi, Kumaini dan Fadli Sudria. (fad)

Antos Ambil Formulir Calon Walikota Sungai Penuh di PAN

Heldi Efendi sebagai utusan dari Alvia Santoni saat pengambilan Formulir Pendaftaran di PAN Kota Sungai Penuh. (Ist)

MERDEKAPOST.COM, SUNGAI PENUH – Alvia Santoni yang saat ini menjabat Wakil Walikota Sungai Penuh telah mengambil formulir di PAN untuk calon Walikota Sungai Penuh yang akan diusung PAN dalam Pilkada 2024.

“Kita mewakili Pak Alvia Santoni untuk mengambil formulir di PAN ini". 

"Pak Antos sangat berkeinginan usung PAN di Pilwako Sungai Penuh dan menjalin kerjasama kedepannya dengan PAN,” ujar Heldi Efendi perwakilan Alvia Santoni kepada wartawan.

Panitia penjaringan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Partai Amanat Nasional (PAN) membenarkan bahwa Wakil Walikota Sungai Penuh Alvia Santoni telah mengambil formulir pendaftaran di DPD PAN Kota Sungaipenuh.

Baca Juga:

Serius Maju, 5 Tokoh Sungai Penuh Daftar Cawako di PKS

“Alvia Santoni diwakili oleh utusannya telah mengambil formulir di PAN,” ujar Bendahara DPD PAN Kota Sungai Penuh Adharianto.

Menurut Adha, setelah bakal calon mendaftar di DPD PAN Sungai Penuh, selanjutnya nama-nama bakal calon tersebut akan diserahkan ke DPW PAN provinsi Jambi. Setelah itu, PAN akan melakukan survey.

Baca Juga: 

Alvia Santoni daftar di Demokrat, Ada Peluang Berkoalisi dengan PPP?

“PAN adalah partai terbuka bagi kita semua, kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja yang berminat untuk menjadi calon Walikota atau wakil walikota Sungai Penuh,” Pungkasnya. (fad)

Ambil Formulir Cagub di PPP, Al Haris: Semua Partai Itu Penting

Hasan Mabruri (Bohok) menjadi utusan Al Haris ke markas besar PPP saat pengambilan formulir pendaftaran Bacagub Jambi. (Ist) 

Merdekapost.com, Jambi - Al Haris, Gubernur Jambi yang saat ini menjabat, terus mengembangkan jaringan koalisi dengan berbagai partai politik. Kali ini, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menjadi sasaran strategis dalam upayanya mendapatkan dukungan lebih luas.

Hasan Mabruri, lebih dikenal sebagai Bohok, menjadi utusan Al Haris dalam misi penting ini. Bohok mendatangi markas besar PPP yang terletak strategis di depan kampus Muhammadiyah, membawa misi penting dari Al Haris.

Bohok mengambil formulir pendaftaran Calon Gubernur untuk Al Haris di PPP.

Dalam pertemuan tersebut, Bohok menegaskan komitmen Al Haris untuk menjalin kerjasama yang luas dan mendalam dengan semua partai politik. “Kita memang akan menjajaki semua partai, bagi Wo Haris semua Partai itu penting, dan selama diberi kesempatan beliau akan membangun sinergisitas, kerjasama dengan seluruh partai,” jelas Bohok.

Baca Juga: Maju Bersama lagi di Pilgub? Al Haris dan KH Abdullah Sani Ambil Formulir di PKB

Mengurai lebih lanjut tentang filosofi kolaborasi yang dianut Al Haris, Bohok menambahkan, “Kita tidak hanya mencari dukungan semata, tetapi juga ingin memastikan bahwa kerjasama ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jambi. 

Kemitraan dengan PPP, sebuah partai yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat, diharapkan bisa memperkuat fondasi untuk melanjutkan pembangunan yang telah kami mulai.”

Harapan Bohok bahwa PPP akan mengusung Al Haris sebagai calon gubernur mereka cukup jelas. “Kami berharap PPP bisa melihat komitmen dan capaian yang telah dibuat oleh Pak Al Haris selama ini sebagai dasar untuk mendukungnya kembali. 

Dengan dukungan PPP, kami yakin bisa melanjutkan banyak program progresif yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya penuh harap.

Pernyataan Bohok ini tidak hanya menunjukkan strategi Al Haris yang inklusif dalam politik lokal, tetapi juga menegaskan keinginan kuat untuk mempertahankan kepemimpinan dan melanjutkan agenda pembangunan yang telah dia mulai. 

Keseriusan ini menunjukkan bahwa Al Haris tidak hanya bermain politik jangka pendek, melainkan juga berinvestasi dalam hubungan jangka panjang yang sinergis dengan seluruh spektrum politik untuk kemajuan Jambi.(adz)

Alvia Santoni daftar di Demokrat, Ada Peluang Berkoalisi dengan PPP?

Merdekapost.com, Sungai Penuh – Alvia Santoni (Antos) mendaftar ke Sekretariat Penjaringan Cawako Sungai Penuh DPC Partai Demokrat di Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Rabu (17/4/2024) sore. Antos menjadi Calon Walikota pertama  yang mendaftar di Partai berlambang merci ini.

DPC Partai Demokrat Kota Sungai Penuh membuka pendaftaran dan Penjaringan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sejak 25 Maret – 22 April 2024.

Mendaftarnya Alvia Santoni ke DPC Partai Demokrat disambut antusias oleh Ketua Fajran dan jajarannya.

“Kita sama sama siap, Antos orang pertama mengambil formulir, dan mendaftar pertama, mudah-mudahan calon pertama sebagai Calon Walikota dari Partai Demokrat,”ucap Fajran dalam pendaftaran Alvia Santoni.

Ketua DPC Partai Demokrat, Fajran juga menambahkan, kami menilai Alvia Santoni serius mencalonkan diri sebagai Calon Walikota Sungai Penuh.

Baca Juga:

• Pastikan Kembali Maju di Sungai Penuh, Ahmadi Zubir Mendaftar di PKS
• Serius Maju, 5 Tokoh Sungai Penuh Daftar Cawako di PKS  

“Antos serius, bahkan Figur beliau sudah sangat dikenal oleh masyarakat, tentu ini akan menjadi harapan besar kami untuk mengusung sebagai calon Walikota Sungai Penuh,”tutur Fajran.

Saat ditanya Koalisi, “insyaallah, jika ditakdirkan DPC Partai Demokrat akan siap berkoalisi dengan DPC Partai PPP Kota Sungai Penuh,”tutupnya.

Sementara itu, Alvia Santoni, menyampaikan, Alhamdulillah kita telah mendaftar ke DPC Partai Demokrat.

Baca Juga: Nama Asraf Kian Mencuat untuk Pilkada Kerinci 2024, Ini Kata Pengamat Politik

“Kita Berupaya menggandeng Demokrat, namun tentunya harus memenuhi mekanisme, dan Kriteria yang diperlukan Demokrat,”kata Antos

Tentang Calon Wakil, Alvia Santoni menyebutkan, komposisi wilayah sangat diperlukan, harapan dan aspirasi masyarakat, namun kalau Demokrat membutuhkan, besar harapan DPC PPP Kota Sungai Penuh bisa koalisi dengan DPC Partai Demokrat.

“Koalisi Demokrat dengan PPP, apa salahnya bersama membangun kota sungai penuh,”tutup Antos.

Saat mendaftar Antos terlihat didampingi oleh Andi Oktavian yang merupakan Mantan Ketua PPP Kota Sungai Penuh, Armadi yang juga merupakan anggota DPRD Kota Sungai Penuh. (*)

Nama Asraf Kian Mencuat untuk Pilkada Kerinci 2024, Ini Kata Pengamat Politik

Pj Bupati Kerinci Asraf, S.Pt. M.Si. [Doc: Ist] 

Kerinci, Merdekapost.com – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kerinci yang bakal berlangsung pada November 2024 mendatang, Pj Bupati Kerinci Asraf kian gencar diminta untuk maju menjadi Bakal Calon (Balon) Bupati Kerinci.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir masyarakat berduyun-duyun bersilaturahmi dengan orang nomor satu di Kerinci ini. Tidak hanya bersilaturahmi, tapi juga mendesak Asraf untuk maju sebagai Bupati Kerinci periode 2024-2029.

Asraf dikenal sebagai figur yang merakyat. Kehadirannya sebagai PJ Bupati Kerinci telah membawa aura baru yang positif ditengah masyarakat. Sosok Asraf dikenal sangat cepat tanggap turun ke masyarakat.

BacaJuga:

Atasi Keluhan Warga Biaya Parkir di Danau Kerinci Mahal, Pj Bupati Langsung Sidak, Asraf: Tarif Parkir disesuaikan dengan Perda

Salah satu tokoh pemuda Kerinci, Robi mengatakan sangat mengidam-idamkan Kerinci dipimpin oleh figur yang merakyat.

“Wo Asraf adalah figur yang sangat berpengalaman dan juga merakyat. Beliau dikenal sangat tanggap terhadap persoalan-persoalan ditengah masyarakat. Hal itu yang membuat kami mendesak beliau untuk maju sebagai salah satu Calon Bupati Kerinci,”ujar Robi.

Pilkada serentak akan diselenggarakan sebelum akhir tahun ini. Nama Asraf tentu layak diperhitungkan. Mantan PJ Sekda Kerinci ini dikenal sudah malang melintang di dunia birokrasi.

Dukungan untuk Asraf ternyata tidak hanya dari unsur pemuda tapi juga dari tokoh masyarakat.

“Kami hadir bersilaturahmi hari ini sekaligus membawa harapan besar yang ingin kami titipkan dipundak beliau. Kami siap menggalang dukungan masyarakat dengan mengumpulkan KTP agar beliau bisa maju sebagai salah satu calon independen. Kami percaya dengan tangan dingin Wo Asraf wajah Kerinci akan berubah kearah yang lebih baik”, ujar Ismail dengan penuh semangat.

Sementara itu, Bainal salah seorang warga Kerinci yang berada di Jambi, juga mengemukakan hal serupa, "Pak Asraf itu sudah sejak lama kita dorong untuk maju jadi Bupati Kerinci, mudah-mudahan bisa terwujud". Ujarnya singkat

Untuk diketahui pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 adalah pada tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024.

Sikap Asraf menjelang perhelatan Pilkada serentak tahun ini sangat layak untuk ditunggu. Apakah gelombang besar dukungan masyarakat terhadap Asraf akan membuat sosok yang dikenal mudah senyum ini akan memantapkan dirinya untuk maju? Kita tunggu saja.

Pengamat Politik Jambi, Dr Jafar Ahmad. [Doc: ist]

Pengamat Politik Jambi, Dr Jafar Ahmad, ketika dikonfirmasi menyebutkan bahwa Pj Bupati Kerinci Asraf, merupakan salah seorang yang terkenal merakyat di tengah-tengah masyarakat, cepat tanggap menghadapi persoalan yang ada dilapangan.

Disamping itu, dengan segudang berpengalaman dan telah melalu lintang di dunia birokrasi di Provinsi Jambi khususnya Kerinci, membuat Asraf cukup populer di tengah masyarakat saat ini. “Beliau tokoh yang populer dan merakyat. Beliau dikenal humble sekali dan berpengalaman,” ujar Doktor Ilmu Politik jebolan Universitas Indonesia (UI)

Lalu sejauh mana peluang Asraf di Pilkada 2024 nanti, mantan Ketua Ombusdman Provinsi Jambi ini menilai tergantung kondisi dilapangan nantinya siapa orang – orang yang akan maju memperebutkan kursi BH 1 DZ nantinya. “Kalau berbicara peluang, itu relatif, banyak faktor, termasuk siapa yang yg menjadi kompetitor nantinya,”sebutnya.

Sementara itu Pj Bupati Kerinci, Asraf, dikonfirmasi terkait banyaknya dukungan yang meminta dirinya untuk maju di Pilkada Kerinci sebagai satu-satunya calon kuat dari wilayah Hilir mengatakan bahwa, hingga sejauh ini dirinya masih tetap fokus untuk bekerja dan menjalankan tugas mengabdi untuk rakyat sebagai Pj Bupati Kerinci.

Meskipun Asraf mengakui bahwa kondisi dilapangan saat ini bahwa, sudah banyak beberapa tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda, bahkan beberapa pengurus partai politik yang menemui dirinya untuk maju di Pilkada Kerinci nantinya. “Yang datang minta maju sudah banyak, namun selalu saya tegaskan untuk saat ini masih fokus bekerja untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas sebagai Pj Bupati Kerinci,” ujarnya sambil tersenyum.

Bukan hanya itu saja sambung Asraf, bahkan sudah ada 4 orang tokoh dari wilayah Kerinci Tengah dan Kerinci Mudik yang telah menyatakan siap untuk menjadi wakil dirinya pada pesta Demokrasi nantinya.

“Namun berulangkali sayo katakan, saat ini masih fokus bekerja sebagai Pj Bupati Kerinci, menyelesaikan berbagai program dan juga permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Namun jika nantinya memang sudah kemauan dan desakan masyarakat nantinya, yo kito pertimbangkan lagi,”pungkasnya.(adz)

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Tetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, Ini Kasusnya

Foto: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024). [ANTARA].

Jakarta, Merdekapost.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"KPK belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh tim penyidik. Namun kami mengonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat Bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021-sekarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali menerangkan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

Tim penyidik KPK kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," ujarnya.

Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal perkara tersebut karena proses penyidikan yang masih berjalan.

Namun dia memastikan perkembangan kasus tersebut akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

"Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik," tuturnya.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

KPK selanjutnya pada Jumat, 23 Februari 2024 menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono (AS) dalam perkara yang sama.

Konstruksi perkara tersebut diduga berawal saat BPPD Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target pendapatan pajak pada tahun 2023.

Atas capaian target tersebut, Bupati Sidoarjo kemudian menerbitkan Surat Keputusan untuk pemberian insentif kepada pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo

Atas dasar keputusan tersebut, AS kemudian memerintahkan SW untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan bupati.

Besaran potongan yaitu 10 persen sampai 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

AS juga memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Tersangka AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati.

Khusus pada 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Penyidik KPK saat ini juga masih mendalami aliran dana terkait perkara dugaan korupsi tersebut.

Atas perbuatannya AS disangkakan melanggar Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com |  Sumber: Antara ]

Serius Maju, 5 Tokoh Sungai Penuh Daftar Cawako di PKS

FOTO: Lima tokoh terkemuka Kota Sungai Penuh tercatat telah mendaftarkan diri di Penjaringan Cawako-Cawawako DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sungai Penuh. (Doc: Merdekapost)

MERDEKAPOST, SUNGAI PENUH - Lima tokoh terkemuka Kota Sungai Penuh telah mendaftarkan diri di Penjaringan Cawako-Cawawako DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sungai Penuh

Untuk diketahui, sebagai syarat untuk maju sebagai Paslon Wako-Cawako Sungai penuh harus mengantongi dukungan (rekomendasi) dari partai atau gabungan beberapa partai dengan minimal 5 kursi parlemen.

Sementara Partai PKS pada Pileg 2014 lalu berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu partai yang cukup berpengaruh di Kota Sungai Penuh, 3 kursi berhasil diraihnya dibawah kepemimpinan Fery Satria, S.T

Pasca Ahmadi Zubir, Alvia Santoni mendaftarkan diri di Penjaringan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota DPC PKS, ada 3 nama lagi yang ikut mendaftarkan diri yaitu Fikar Azami, Noviar Zen dan salah seorang Kader PKS Damri Miftah (Anggota DPRD Kota Sungai Penuh)

Baca Juga:

Pastikan Kembali Maju di Sungai Penuh, Ahmadi Zubir Mendaftar di PKS

Dengan demikian, sejauh ini sudah ada 5 (lima) kandidat yang secara resmi mendaftarkan diri dan mengambil formulir di PKS.

Seperti disampaikan Fery Satria, pendaftaran atau pengambilan formulir sudah final, namun untuk pengembalian batas akhirnya nanti tanggal 20 April" Ungkapnya

Kemudian, lanjutnya, survey dan tahapan lainnya akan memakan waktu sekitar dua minggu, "kurang lebih dua minggu". Kata Fery

"Sedangkan untuk rekomendasi diperkirakan akan keluar pada akhir-akhir Mei hingga awal Agustus, sesuai dengan tahapan dan mekanisme DPP". Ungkapnya lagi

Baca Juga:

Alvia Santoni Resmi Daftar di PKS Sebagai Bacalon Walikota Sungai Penuh

Pantauan Merdekapost, Ahmadi Zubir (Walikota Sungai Penuh) terlihat langsung mendaftarkan diri di DPD PKS dan disambut oleh ketua DPD PKS Kota Sungai Penuh Fery Satria, Jum'at, 06/04 lalu, sedangkan Alvia Santoni saat mendaftar diwakili oleh ketua OKK PPP Kota Sungai Penuh Edwar dan adiknya Anser

Fikar Azami juga mengakui bahwa dirinya sudah mendaftarkan diri dan sudah mengambil formulir dan pengembaliannya nanti setelah idul fitri.

Pada Pilwako Sungai penuh 2019 lalu PKS merupakan salah satu partai pengusung Fikar Azami. (adz) 

Hasyim Asy'ari Sebut Saksi 01-03 Tak Berkualitas, PKB: Level KPU di Bawahnya

Foto: Jazilul Fawaid (detikcom)

Jakarta - Waketum PKB Jazilul Fawaid angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari yang menyimpulkan saksi tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tak berkualitas. Jazilul mengatakan KPU tak punya tugas menilai kualitas saksi dalam sidang tersebut.

"Saya pikir bukan KPU yang punya tugas untuk menilai mensahkan orang tidak berkualitas," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul menyebut justru KPU yang tak berkualitas. Menurutnya, gugatan sengketa Pilpres muncul akibat kinerja KPU yang tak menindaklanjuti aduan terkait pendaftaran cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan permasalahan perhitungan Sirekap.

"Jangan-jangan KPU-nya yang nggak berkualitas, karena KPU nggak berkualitas lihat semua nggak berkualitas. Justru kenapa timbul gugatan? Karena KPU tidak berkualitas kok sekarang saksi yang di ini. Kalau seluruh proses kemarin dari Sirekap dan lain-lain tidak ada masalah saya yakin tidak akan timbul gugatan, kalau soal Pak Gibran misalkan segera ditindak lanjuti oleh KPU juga tidak ada gugatan," ujarnya.

Baca juga: 

Ketua KPU RI Sebut Saksi dan Ahli Anies-Ganjar Tidak Berkualitas

Lebih lanjut, Jazilul menyebut kualitas KPY justru di bawah kualitas saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengatakan level kualitas KPU di bawah para saksi yang dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Jadi sebenernya kalau dilihat kualitas antara KPU dengan saksi kemarin, KPU di bawahnya itu, jadi nggak bisa itu orang di bawahnya menilai yang level di atasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.(*)

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Alvia Santoni Resmi Daftar di PKS Sebagai Bacalon Walikota Sungai Penuh

Wakil Walikota Sungai Penuh Dr Alvia Santoni secara resmi mendaftar untuk memperebutkan rekomendasi PKS sebagai tiket untuk maju Pilkada serentak 27 November nanti. Berkas Pendaftaran Antos diserahkan oleh Edwar (Ketua OKK PPP Kota Sungai Penuh) yang didampingi oleh Anser. [Doc: istimewa]

“Rekomendasi PKS sangat diperlukan, dan semoga Allah SWT menyatukan PKS dan PPP untuk bertarung di Pilkada serentak Kota Sungai Penuh”

Merdekapost.com, Sungai Penuh - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka penjaringan bakal calon Walikota Sungai Penuh. 

Wakil Walikota Sungai Penuh Dr Alvia Santoni secara resmi mendaftar untuk memperebutkan rekomendasi PKS sebagai tiket untuk maju Pilkada serentak 27 November nanti.

Berkas Pendaftaran Antos diserahkan oleh Edwar (Ketua OKK PPP Kota Sungai Penuh) yang didampingi oleh Anser (adiknya).

Antos mendaftar di PKS sebagai Calon Walikota Sungai Penuh, ini membuktikan keseriusan Wakil Walikota Sungai Penuh Alvia Santoni untuk bertarung memperebutkan kursi walikota sungai penuh untuk periode 2024-2029. 

“Tadi kami bersama Anser daftar ke PKS untuk ketua DPC PPP Antos maju sebagai calon Walikota Sungai Penuh,”kata Edwar Ketua OKK DPC PPP Kota Sungai Penuh.

Baca Juga:

Pastikan Kembali Maju di Sungai Penuh, Ahmadi Zubir Mendaftar di PKS 

Alvia Santoni yang saat ini merupakan Ketua DPC PPP Kota Sungai Penuh, membenarkan sudah mendaftarkan diri sebagai calon Walikota Sungai Penuh.

Dikatakannya, “Pendaftaran di PKS tadi Diwakili Ketua OKK DPC PPP Edwar dan adik kami Anser, kita mendaftar sebagai calon Walikota Sungai Penuh ke PKS,”kata Antos, Jum’at (5/4/2024).

Antos mengaku sudah resmi mendaftar di Kantor DPC PKS Kota Sungai Penuh, memutuskan maju di Pilwalko karena akan terus ingin mengabdi untuk wilayah yang dicintainya.

“Rencananya maju sebagai calon Walikota Sungai Penuh, rekomendasi PKS sangat diperlukan dan diharapkan PKS merestui perjuangan untuk maju nanti, dan semoga Allah SWT menyatukan PKS dan PPP untuk bertarung di Pilkada serentak nanti,” Pungkas Antos.(*)

[ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com ]

Hotman Paris Ngegas ke Ahli Kubu Anies, Hakim Suhartoyo: Anda Tidak Bisa Memaksakan Seperti itu

Foto: Sidang MK Senin, 01/04/2024. [Doc Istimewa]

Jakarta - Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, melayangkan protes ketika pertanyaannya tidak dijawab oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, selaku ahli dari tim hukum Anies-Muhaimin. 

Hotman Paris meminta ahli tersebut untuk tidak hanya sekedar omon-omon saja.

Hal itu disampaikan Hotman selaku kuasa hukum pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). 

Hotman mulanya memberikan pertanyaan kepada ahli terkait hubungannya Presiden Jokowi yang melanggar UU tentang korupsi dan APBN dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang.

"Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya benar tuduhan anda, (soal) Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran UU APBN, Jokowi melanggar (karena) tidak minta persetujuan DPR. Karena itu pemohon meminta Pemilu dibatalkan dan diulang," ujar Hotman.

Baca juga:

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

"Pertanyaannya, apakah MK berwenang dalam putusannya menyatakan, oleh karena Jokowi melanggar UU korupsi, melanggar UU APBN, melanggar UU bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang? Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri. Boleh nggak MK menyatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu?" tanya Hotman.

Setelah itu, pihak KPU selaku termohon juga menyampaikan pertanyaannya ke ahli. Anthony pun menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan.

Anthony lalu merasa jawaban yang diberikannya sudah cukup. Kemudian, Hotman melayangkan protes karena merasa jawabannya belum dijawab oleh Anthony.

"Majelis, tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlihan beliau?" protes Hotman.

Ketua MK Suhartoyo pun meminta Hotman Paris untuk tidak terlalu bersemangat. Dia lalu menanyakan kepada ahli bersedia atau tidak untuk menjawab.

"Iya, tidak usah terlalu semangat, bapak (ahli) mau jawab tidak?" tanya Suhartoyo.

"Saya serahkan, karena keputusannya ada di Mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada Mahkamah. Bukan wewenang saya," jawab Anthony.

Suhartoyo mengatakan ahli pun tidak perlu memaksakan diri untuk menjawab. Hal itu, lantas membuat Hotman kembali melayangkan protes.

"Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli (yang) menerangkan," kata Hotman.

"Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab, diserahkan kepada Mahkamah," jawab Suhartoyo.

Menurutnya, seharusnya ahli dapat lebih menjelaskan terkait pertanyaan yang dia ajukan. Hotman pun meminta ahli untuk tidak hanya sekedar berbicara saja.

"Iya maksud saya, dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon," ujar Hotman.

"Anda tidak bisa memaksakan seperti itu, terima kasih ya," ujar Suhartoyo.(*)

(adz/detik.com/mk/merdekapost.com)

Varial Adhi Putra Ditunjuk Jadi Pj Bupati Tebo, Hari ini Bakal Dilantik Gubernur Jambi

Varial Adhi Putra dan Istri. [mpc | Doc: istimewa] 

MERDEKAPOST.COM, MUARA TEBO - Kemendagri resmi menunjuk Dr H Varial Adhi Putra S.T, M.M sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tebo menggantikan Aspan yang memasuki masa pensiun..

Varial merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dia resmi ditunjuk sebagai Pj Bupati Tebo setelah melewati proses di kemendagri.

Sebelumnya DPRD Tebo dan Gubernur Jambi menyodorkan tiga nama, selain Varial ada nama Karo Kesra Setda Provinsi Jambi Sulaiman dan Kadinsosdukcapil Provinsi Jambi Arif Budiman.

Penunjukan Varial sebagai Pj Bupati Tebo dibenarkan oleh Karo Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Lutfiah.

"Iya betul (Varial jadi Pj Bupati Tebo)," kata Lutfiah, dikonfirmasi lewat pesan Whatsapp pada, Minggu (31/3/2024).

Wakil Ketua II DPRD Tebo, Syamsu Rizal, juga membenarkan bahwa Varial ditunjuk sebagai Pj Bupati Tebo. Dia pun meyakini dengan berbagai pengalaman, Varial mampu membangun Tebo.

"Ia benar," kata Syamsu Rizal.

Varial bakal dilantik Gubernur Jambi pada Senin (01/04).

Disisi lain, dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Varial tercatat memiliki total harta kekayaan per 31 Desember 2022 senilai Rp4.194.886.767.

Kekayaan Varial paling besar disumbang dari tanah dan bangunan terdiri dari 7 bidang di tiga daerah, di antaranya Kota Palembang, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi. Total nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Varial senilai Rp3.677.586.767.

Kemudian harta bergerak lainnya senilai Rp505.000.000, selanjutnya kas dan setara kas senilai Rp 12.300.000. Dalam LHKPN, Varial tercatat tidak memiliki hutang.

Tribun melakukan konfirmasi kepada Varial atas ditunjuknya sebagai Pj Bupati Tebo. Namun Varial tidak memberikan banyak komentar.

"Terimakasih. Besok aja sekalian ya," ucap Varial singkat via Whatsapp.

Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com 

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres ke MK

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud datang dengan membawa dokumen barang bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024. [Doc/MahkamahKonstitusi]

Jakarta, Merdekapost.com -  Tim Hukum TPN ganjar-Mahfud mengajukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (Pilpres 2024) di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sabtu (23/3/2024). 

Tim Hukum TPN datang dengan membawa dokumen barang bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dokumen kecurangan Pemilu 2024 akan memperkuat  bukti gugatan sengketa pemilu ke persidangan Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Anies-Gus Imin Jadi Paslon Pertama Gugat Pilpres 2024 ke MK

Sementara itu tim hukum AMIN sudah lebih dulu melakukan pendaftaran gugatan PHPU ke MK pada Kamis 23/03 lalu. (*) 

PDIP Siap Bantu PPP di MK, Hasto Sebut Jangan Sampai Partai Kabah Dihilangkan Sejarahnya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal PPP. (Foto TPN)

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan mendukung penuh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bakal diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

PDIP bahkan siap membantu sejumlah data. "Kami juga memberikan dukungan terhadap upaya PPP di dalam melakukan gugatan di MK. Tidak hanya bantuan spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta

Adapun hal itu dilakukan lantaran PPP berdasarkan hasil rekapitulasi nasional dinyatakan tidak lolos ambang batas parlementer, padahal partai berlambang kabah itu merupakan partai bersejarah yang selalu lolos parlemen sejak tahun 1971 silam. 

Baca Juga: PPP Gagal ke Senayan, Ini untuk Pertama Kali sejak Didirikan

Dia pun mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal partai berlambang kabah itu. "Jangan sampai partai Kabah ini dihilangkan sejarahnya hanya karena mendukung Ganjar-Mahfud, ini sudah kebangetan," tutupnya. 

Selain PPP, PDIP juga menjaga solidaritas terhadap partai pengusung Ganjar Mahfud lainnya seperti Partai Perindo dan Hanura. 

Sebab, tambah dia, ada pergerakan masif untuk menghambat suara pendukung Ganjar dan Mahfud. 

"Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar-Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan," tutupnya. 

( Sumber: iNews.id | Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

PPP Gagal ke Senayan, Ini untuk Pertama Kali sejak Didirikan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

Jakarta, Merdekapost.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pertama kalinya tidak lolos ke Senayan atau gagal melalui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi pada Rabu (20/3/2024), dari hasil tersebut PPP hanya mendapatkan 5.878.777 suara (3,87%).

Merujuk pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan syarat parpol untuk lolos parlemen harus memenuhi ambang batas parlemen minimal 4%. dengan demikian PPP kekurangan sekitar 0,13 persen lagi untuk lolos.

Baca Juga: Ini Daftar 8 Partai Politik yang Lolos ke Senayan Hasil Pemilu 2024

Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski begitu, PPP memiliki sejarah yang tak boleh dilupakan. Berikut ini profil PPP.

Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

PPP merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan fusi partai. Fusi partai adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologis serupa.

Baca Juga: Rekap Final KPU: Prabowo-Gibran Raih Suara Terbanyak, 96,2 Juta 

Merujuk pada website resmi, PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Partai ini dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H.Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto ( Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam".

Sejak berkuasa, Presiden Soeharto memang tak ingin ada banyak partai di Indonesia. Dia belajar dari era demokrasi terpimpin masa Soekarno saat keberadaan banyak partai terbukti tidak efektif. Saat itu, partai-partai yang ada malah saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga stabilitas politik terganggu dan kebijakan negara tak terwujud.

Alhasil, Soeharto ogah masalah itu terjadi saat dia berkuasa. Maka, lahirlah ide fusi atau penyederhanaan partai.

Namun, ide tersebut tak langsung terwujud saat Soeharto berkuasa. Pada Pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, semua partai apapun ideologinya masih bertanding. KPU pun menetapkan organisasi masyarakat, Golongan Karya (Golkar), memenangi Pemilu.

Baca: Ini 10 Parpol yang Gagal Lolos ke Senayan: PPP, PSI, hingga Hanura 

Dalam perspektif pemerintah, kemenangan Golkar bukan berarti situasi bakal aman. Pasalnya, menurut Andre Feillard dalam NU vis a vis Negara (1999), di Senayan bakal ada banyak partai lain yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

Atas dasar ini, pemerintah melakukan intervensi kepada partai-partai, termasuk partai Islam yang eksis sejak masa Soekarno dan mewakili kelompok Islam, antara lain:

Intervensi tersebut berupa ikut campur pemerintah mengatur sosok ketua umum partai dalam pemilihan terbuka. Pemerintah menempatkan orang kepercayaan untuk mensukseskan langkah fusi partai.

Singkat cerita, hasil dari intervensi itu sukses menggabungkan partai-partai Islam tersebut menjadi satu wadah bernama Kelompok Persatuan Pembangunan pada Oktober 1972. Penamaan ini juga diatur oleh Soeharto yang tak ingin kelompok partai Islam menggunakan nama "Islamis."

Kelompok Persatuan Pembangunan itulah yang kelak berubah jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Selama Orde Baru berkuasa, PPP menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya.

Selain PPP, kelompok lain yang terdampak fusi adalah golongan partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Beranjak dari sini, PDI, PPP dan Golongan Karya saling berebut suara di tiap pemilu Orde Baru. Tentu, kita mengetahui selama berulangkali Pemilu terselenggara, tetap saja pemenangnya Golkar, disusul PPP dan PDI.

Di era reformasi, suara PPP juga harus berjuang dengan sengit karena ketatnya persaingan antar partai. Suara PPP terus turun dari 11,33 juta pada pemilu 1999 atau 10,71% menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 atau 4,52%.

Banyaknya partai baru serta pergeseran ideologi dan tren elektoral membuat suara PPP turun. Puncaknya adalah pada 2024 di mana PPP tidak lolos ke parlemen karena suaranya di bawah threshold yang ditentukan.

Partai yang lahir pada 5 Januari 1973 merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. PPP merupakan hasil dari gabungan empat partai berbasis islam.

Partai politik yang tergabung adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Partai ini meresmikan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” dengan menjadikan lambangnya yaitu Ka'bah sebagai asas Islam. Pada 1984 terjadi perubahan asas partai sesuai dengan keadaan partai politik yang berlaku saat itu.

Sayangnya, partai Rumah Besar Umat Islam yang sudah ada sejak 1971 tidak mendapatkan kesempatan untuk maju ke Senayan setelah menjalani serangkaian Pemilu 2024.(*)

Editor : Aldie Prasetya | Merdekapost.com 

Ini 10 Parpol yang Gagal Lolos ke Senayan: PPP, PSI, hingga Hanura

Suasana rapat pleno KPU RI rekapitulasi suara nasional. (ist)

JAKARTA - Sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 tak lolos ke parlemen karena suaranya di bawah ambang batas 4%. Berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang tingkat nasional, sejauh ini dari 18 partai politik peserta pemilu, ada 10 parpol yang suaranya tak mencapai ambang batas parlemen.

Salah satu dari partai tersebut adalah PSI yang diketuai oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Partai ini masih belum bisa menembus DPR karena hanya mendapat suara di bawah 3%.

Selain itu ada Perindo yang mendapat suara 1,28% dan PPP yang nyaris lolos dengan 3,83%. Tujuh parpol lainnya, termasuk Hanura yang dulu sempat duduk di parlemen, mendapat suara di bawah 1%.

Berikut selengkapnya suara sah parpol Pemilu 2024:

Partai Lolos Parlemen

⁠PDIP: 25.387.278 suara (16,72%)

Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

Gerindra: 20.071.708 suara (13.22%)

PKB: 16.115.655 suara (10,61%)

NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)

⁠PKS: 12.781.353 suara (8,42%)

Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)

⁠PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

Partai Tidak Lolos Parlemen

PPP: 5.878.777 suara (3,87%)

⁠⁠PSI: 4.260.169 suara (2,80%)

Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)

Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)

Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)

Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

⁠PBB: 484.486 suara (0,31%)

Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)

⁠PKN: 326.800 suara (0,21%)

Angka ini merupakan hasil total perolehan suara parpol dibagi total suara sah untuk Pileg 2024 yang dihitung saat rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional pada Rabu (20/3). (hza)

Ini Daftar 8 Partai Politik yang Lolos ke Senayan Hasil Pemilu 2024

Partai Peserta Pemilu 2024. (ist)

Jakarta - KPU RI merampungkan seluruh tahapan rekapitulasi nasional Pemilu 2024 di 38 provinsi dan 128 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Rabu (20/3). PDIP menjadi juaranya. 

Ini merupakan kali ketiga PDIP menjadi jawara di Pemilu Legislatif. Di bawahnya ada Partai Golkar.

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Papua Pegunungan di KPU RI, Jakarta, Rabu, (20/3/2024) Foto: Iqbal Firdaus/kumparanzoom-in-white

KPU juga mengumumkan parpol yang lolos ke Senayan. Partai politik yang lolos mengantongi suara lebih dari 4%. Mereka adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat.

Sedangkan parpol yang gagal ke parlemen yakni, PPP, PSI, Partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PBB, Perindo, dan Partai Ummat.

Berikut selengkapnya perolehan suara sah parpol Pemilu 2024:

⁠PDIP: 25.387.278 suara (16,72%)

Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)

Gerindra: 20.071.708 suara (13.22%)

PKB: 16.115.655 suara (10,61%)

NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)

⁠PKS: 12.781.353 suara (8,42%)

Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)

⁠PAN: 10.984.003 suara (7,23%)

Partai politik yang tidak lolos:

PPP: 5.878.777 suara (3,87%)

⁠⁠PSI: 4.260.169 suara (2,80%)

Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)

Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)

Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)

Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)

Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

⁠PBB: 484.486 suara (0,31%)

Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)

⁠PKN: 326.800 suara (0,21%)

(hza)

[3] Pilkada Kerinci 2024, Ini 8 Tokoh Hilir yang Berpotensi Maju

Jelang Pilkada Kerinci 2024, Ini 8 Tokoh Hilir yang Dinilai Berpotensi Maju untuk Kerinci 2024. (Doc Merdekapost)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Hiruk pikuk Pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Pemilu 2024 sedikit demi sedikit sudah mulai mereda.

Sebagian masyarakat saat ini mulai mengalihkan perhatian ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang bakal digelar pada bulan November 2024 mendatang.

Dari sekian banyak Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 diseluruh Wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Kerinci.

Sebagaimana diedisi sebelumnya, dimedia ini telah dimunculkan beberapa nama atau figur yang dinilai layak maju untuk menjadi Calon Bupati atau mungkin nantinya Calon Wakil Bupati Kerinci, yang berasal dari wilayah Kerinci mudik dan juga tengah [mudik dan tengah dalam politik Kerinci tidak bisa di nafikan, karena ini bukanlah pembagian wilayah atau pengkotak-kotakan, akan tetapi lebih pada untuk menempatkan atau mengkalkulasi pemetaan saja].