Profil 10 Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres Pendamping Prabowo

Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026). Kini, sedikitnya ada 10 nama yang mencuat sebagai kandidat penggantinya untuk mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto.(Adz) 

MERDEKAPOST.COM - Bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan setelah ia memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah nama tokoh politik dan pejabat kabinet mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan.

Berdasarkan kalkulasi politik sejumlah pengamat, setidaknya ada 10 nama yang dinilai berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Menariknya, daftar tersebut tidak hanya diisi tokoh dari koalisi pemerintahan. Dua mantan pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024 juga ikut disebut berpeluang menjadi calon wakil presiden.

Sebelumnya, kabar pengunduran diri Gibran mencuat setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dalam pertemuan tersebut.

Setelah melalui sejumlah dinamika, Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran hanya meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.

Usulan tersebut berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

DPR juga menyatakan proses HMP tetap berjalan hingga pengunduran diri Gibran dinyatakan final secara konstitusional.

Rapat paripurna DPR untuk membahas usulan HMP tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).

Daftar 10 Calon Pengganti Gibran di Bursa Wapres

Berikut 10 nama yang masuk dalam pembahasan sejumlah pengamat politik terkait peluang pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden RI:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu figur yang dinilai memiliki peluang cukup besar.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai AHY mempunyai tingkat penerimaan publik yang relatif baik.

Selain faktor elektabilitas, AHY juga memiliki hubungan politik yang dekat dengan Prabowo.

Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi pemerintahan. Saat ini, AHY juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pengalaman di pemerintahan, kepemimpinan partai, serta kedekatan dengan Prabowo menjadi sejumlah modal AHY untuk masuk dalam bursa calon RI-2.

Jamiluddin bahkan memprediksi Prabowo akan lebih mempertimbangkan AHY apabila harus memilih antara AHY dan Anies Baswedan.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia ke-3.

- Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia ke-15.

- Kepala Badan Pertanahan Nasional ke-12.

- Ketua Umum Partai Demokrat ke-5.

2. Anies Baswedan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masuk dalam analisis Jamiluddin Ritonga.

Anies dinilai memiliki penerimaan publik dan tren elektabilitas yang cukup baik.

Hal tersebut membuatnya berpotensi menjadi alternatif apabila Prabowo menginginkan sosok dengan daya tarik politik di luar lingkaran partai pemerintah.

Meski demikian, tantangan Anies adalah hubungan politiknya dengan Prabowo yang dinilai tidak sedekat AHY.

Anies sebelumnya merupakan salah satu pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024.

Jika namanya benar-benar dipertimbangkan, penunjukan Anies dapat menjadi langkah rekonsiliasi politik sekaligus upaya memperluas dukungan terhadap pemerintahan.

Profil:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017–2022.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2014–2016.

- Rektor Universitas Paramadina 2007–2015.

3. Puan Maharani

Ketua DPR RI sekaligus politikus senior PDI Perjuangan Puan Maharani juga masuk dalam kalkulasi politik calon pengganti Gibran.

Menurut Jamiluddin Ritonga, peluang Puan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas politiknya, tetapi juga kemungkinan perubahan hubungan antara Prabowo dan PDIP.

Penunjukan Puan sebagai Wakil Presiden dinilai dapat menjadi jalan bagi Prabowo untuk merangkul PDIP secara lebih formal ke dalam pemerintahan.

Namun, skenario tersebut berpotensi membawa konsekuensi politik di parlemen.

Jamiluddin bahkan mengemukakan kemungkinan pertukaran posisi, yakni Puan menduduki kursi Wakil Presiden, sedangkan jabatan Ketua DPR diberikan kepada Gerindra.

Dalam skenario tersebut, Sufmi Dasco Ahmad disebut berpotensi menggantikan Puan sebagai Ketua DPR.

Meski demikian, kemungkinan tersebut masih sebatas analisis pengamat dan belum menjadi kesepakatan politik.

Profil:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (petahana).

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2014–2019.

4. Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus senior Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga masuk dalam daftar figur yang diperhitungkan.

Peneliti Citra Institute, Efriza, menyebut Dasco sebagai salah satu tokoh yang berpotensi masuk bursa calon wakil presiden.

Dasco memiliki posisi strategis di Partai Gerindra dan dikenal dekat dengan Prabowo.

Pengalamannya dalam mengelola komunikasi politik di parlemen juga menjadi salah satu modal yang dimilikinya.

Jika Prabowo mengutamakan stabilitas pemerintahan serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif, Dasco dapat menjadi salah satu pilihan dari lingkaran internal Gerindra.

Profil:

- Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (petahana).

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Anggota DPR RI sejak 2014.

5. Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga disebut Efriza sebagai salah satu figur yang berpotensi menggantikan Gibran.

Zulkifli Hasan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik nasional.

Selain memimpin PAN, ia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

PAN sendiri merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Dari sisi politik, penunjukan Zulkifli Hasan berpotensi memperkuat keterwakilan PAN dalam pemerintahan sekaligus menjaga keseimbangan dukungan partai-partai koalisi.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia sejak 2024.

- Menteri Perdagangan Indonesia 2022–2024.

- Menteri Kehutanan 2009–2014.

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019–2022.

- Ketua Umum PAN.

6. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga masuk dalam daftar nama yang diperhitungkan sejumlah pengamat.

Cak Imin memiliki pengalaman panjang di panggung politik nasional. Ia juga pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan.

Selain memimpin PKB, Cak Imin memiliki basis dukungan politik melalui jaringan partainya.

Jika dipilih, penunjukannya berpotensi menjadi langkah Prabowo untuk memperkuat dukungan PKB sekaligus mengakomodasi kepentingan partai-partai dalam koalisi pemerintahan.

Nama Cak Imin turut disebut oleh peneliti Citra Institute Efriza dan pengamat politik Refly Harun.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejak 2024.

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2018–2019.

- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009–2014.

- Wakil Ketua DPR 2019–2024.

- Ketua Umum PKB.

7. Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga masuk dalam perhitungan calon pengganti Gibran.

Bahlil merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Prabowo. Ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus memimpin Partai Golkar.

Sebagai salah satu partai besar di parlemen, Golkar memiliki posisi strategis dalam mendukung pemerintahan.

Apabila Prabowo mempertimbangkan keseimbangan kekuatan partai-partai koalisi, Bahlil dapat menjadi salah satu alternatif.

Nama Bahlil disebut Efriza dan Refly Harun sebagai figur yang berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sejak 2026.

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

- Ketua Umum Partai Golkar.

- Menteri Investasi Indonesia 2021–2024.

- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2019–2024.

8. Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut masuk dalam analisis Jamiluddin Ritonga.

Mahfud memiliki rekam jejak panjang di berbagai lembaga negara, mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga kabinet pemerintahan.

Ia juga pernah mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.

Di tengah persoalan hukum yang menjadi latar belakang pengunduran diri Gibran, Mahfud dinilai memiliki pengalaman kuat dalam bidang hukum dan ketatanegaraan.

Kehadirannya juga berpotensi menawarkan pendekatan yang lebih teknokratis dalam pemerintahan.

Namun, peluang Mahfud tetap bergantung pada kalkulasi politik Prabowo dan dukungan partai-partai di MPR.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019–2024.

- Ketua Mahkamah Konstitusi 2008–2013.

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004–2008.

- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2001.

- Menteri Pertahanan 2000–2001.

9. Sugiono

Menteri Luar Negeri Sugiono juga disebut Jamiluddin Ritonga sebagai salah satu figur yang berpotensi dipertimbangkan untuk menggantikan Gibran.

Sugiono merupakan politikus Partai Gerindra yang memiliki kedekatan dengan Prabowo.

Pengalamannya dalam bidang diplomasi dan hubungan internasional dapat menjadi modal tersendiri apabila Prabowo menginginkan wakil presiden dari lingkaran internal pemerintahan.

Dari sisi politik, penunjukan Sugiono juga berpotensi memperkuat posisi Gerindra dalam pemerintahan tanpa harus melakukan negosiasi besar dengan partai koalisi lainnya.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI sejak Oktober 2026.

- Menteri Luar Negeri Indonesia 2024–2026.

- Anggota DPR RI 2019–2024.

- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra (petahana).

10. Pramono Anung

Nama mantan Sekretaris Kabinet sekaligus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut muncul dalam pemberitaan Tirto terkait spekulasi calon pengganti Gibran.

Pramono memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan maupun parlemen.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dikenal sebagai politikus senior PDIP.

Pengalaman tersebut dapat menjadi modal apabila Prabowo membutuhkan figur yang memahami tata kelola pemerintahan serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Namun, nama Pramono belum banyak dibahas dalam analisis kandidat jika dibandingkan dengan AHY, Puan, Anies, dan Dasco.

Profil:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak 2025.

- Sekretaris Kabinet 2015–2024.

- Wakil Ketua DPR RI 2009–2014.

- Anggota DPR RI 1999–2015.

Prabowo Berwenang Usul Dua Nama

Meski sejumlah nama mulai bermunculan, proses penggantian wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan mekanisme itu, Prabowo memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa pemerintahan periode 2024–2029.

Artinya, 10 nama yang saat ini beredar masih sebatas bursa atau spekulasi politik dan belum dapat disebut sebagai kandidat resmi.

Keputusan akhir akan bergantung pada pertimbangan Prabowo, komunikasi politik dengan partai-partai, serta proses pemilihan yang berlangsung di MPR.(*)

Ini Daftar Lengkap 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Ada Dewan dari Jambi Juga?

Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).(Ant)

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan dari delapan fraksi tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul dihitung berdasarkan surat yang telah ditandatangani masing-masing anggota.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Berikutnya, Fraksi NasDem dengan 19 anggota. Fraksi PKB dan Demokrat masing-masing mengusulkan 18 anggota, disusul PDIP dengan 14 anggota.

Sementara Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota. Adapun Fraksi PAN diwakili satu anggota.

Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan

Berikut daftar lengkap 120 anggota DPR yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran:

Fraksi PDIP — 14 Anggota

Harris Turino (A-208), Dapil Jawa Tengah IX

Bonnie Triyana (A-232), Dapil Banten I

I Wayan Sudirta (A-238), Dapil Bali

Andreas Eddy Susetyo (A-220), Dapil Jawa Timur V

Dede Indra Permana (A-210), Dapil Jawa Tengah X

Sturman Panjaitan (A-173), Dapil Kepulauan Riau

Selly A. Gantina (A-185), Dapil Jawa Barat VIII

TB Hasanuddin (A-186), Dapil Jawa Barat IX

Sofyan Tan (A-156), Dapil Sumatera Utara I

Ina Ammania (A-217), Dapil Jawa Timur VIII

I Nyoman Parta (A-263), Dapil Bali

Mufti Anam (A-215), Dapil Jawa Timur II

Edi Purwanto (A-165), Dapil Jambi

Adian Napitupulu (A-181), Kabupaten Bogor

Fraksi Golkar — 11 Anggota

1. Ahmad Doli Kurnia (A-272)

2. Ahmad Irawan (A-327)

3. Robert Joppy Kardinal (A-365)

4. Abraham Sridjaya (A-291)

5. Umbu Kabunang (A-343)

6. Hetifah Sjaifudian (A-352)

7. Bambang Patijaya (A-289)

8. Andhika Satya W (A-311)

9. Eric Hermawan (A-353)

10. Karmila Sari (A-278)

11. Atalia (A-291)

*Nama tambahan dalam daftar: Bias Layar dan Samsul Bahri Tiyong.

Fraksi NasDem — 19 Anggota

Sugeng Suparwoto

Muslim Ayub

Yoyok Riyo

Charles Meikyansah

Syarif Abdullah

Gulam Mahfud Sarom

Fauzi Amro

Habibur Rochman

Ujang Bey

Asep Wahyu

Tonny Tesar

Rajiv

Ananda Tohpati

Arif Rahman

Martin Manurung

Rudianto Lallo

Mori Hanafi

Nabil Husein

Amelia Anggraini

Fraksi PKB — 18 Anggota

Muhammad Khozin (A-45)

Rico Alviano (A-05)

A. Iman Sukri (A-50)

Abdullah (A-33)

Rina Sa'adah (A-25)

Daniel Johan (A-63)

Imas Aan Ubudiah (A-26)

Kaisar Abu Hanifah (A-38)

Indrajaya (A-68)

Eva Monalisa (A-31)

Fauqi Hapidekso (A-28)

Marwan Ja’far (A-30)

Usman Husein (A-62)

Ali Ahmad (A-47)

Jaelani (A-67)

Bertu Merlas (A-10)

Ratna Juwita (A-54)

Syamsu Rizal (A-65)

Fraksi PKS — 28 Anggota

Mardani Ali Sera (A-447)

Muhammad Kholid (A-458)

Rahmat Saleh (A-439)

Riyono (A-475)

Hamid Noor Yasin (A-465)

Nasir Jamil (A-436)

Sukamta (A-471)

Syahrul Aidi Maazat (A-442)

Kurniasih Mufidayati (A-450)

Netti Prasetiyani (A-460)

Ledia Hanifa (A-452)

Yanuar Arif Wibowo (A-468)

Gamal Albinsaid (A-474)

Johan Rosihan (A-479)

Abdul Hadi (A-480)

Junaidi Auly (A-446)

Reni Astuti (A-472)

Achmad Ru’yat (A-456)

Abdul Fikri Faqih (A-469)

Ghufron (A-435)

Slamet (A-455)

Rizal Bawazier (A-470)

Adang Darajatun (A-451)

Ahmad Heryawan (A-453)

Ateng Sutisna (A-461)

Izzuddin Alqassam Kasuba (A-480)

Muhammad Haris (A-464)

Askweni (A-444)

Fraksi PAN — 1 Anggota

Sarifuddin Sudding

Fraksi Demokrat — 18 Anggota

Benny K. Harman (A-569), Dapil Nusa Tenggara Timur

Hinca Panjaitan XIII (A-539), Dapil Sumatera Utara

H. T. Ibrahim (A-536), Dapil Aceh

Bambang Purwanto (A-571), Dapil Kalimantan Tengah

Anton S. Sukartono (A-551), Dapil Jawa Barat

Mulyadi (A-540), Dapil Sumatera Barat

Andi Muzakkir (A-575), Dapil Sulawesi Selatan

Wahyu Sanjaya (A-533), Dapil Sumatera Selatan

M. Lokot Nasution (A-537), Dapil Sumatera Utara

Nanang Samodra (A-568), Dapil Nusa Tenggara Barat

Marwan Cik Hasan (A-546), Dapil Lampung

E. Herman Khaeron (A-553), Dapil Jawa Barat

Lucy Kurniasari (A-559), Dapil Jawa Timur

Wastam (A-558), Dapil Jawa Tengah

Achmad (A-541), Dapil Riau

Dede Yusuf (A-549), Dapil Jawa Barat

Raja Faisal (A-554), Dapil Jawa Tengah

Iman Adinugraha (A-550), Dapil Jawa Barat

Fraksi Gerindra — 11 Anggota

Azis Subekti

Longki Djanggola

Rahmawati

Darori Wonodipuro

La Tinro La Tunrung

Endro Hermono

Abdul Wachid

Martin Tumbelaka

Muhammad Husni

Azikin Solthan

Bahtra Banong

(Editor: Aldie Prasetya / Source: Kumparan)

Gugatan Perpanjangan Jabatan DPRD hingga 2031 Ditolak MK

Jakarta – Harapan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029 hingga 2031 melalui jalur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (29/10/2026), terhadap perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra.

Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional yang diklaim para pemohon dengan ketentuan undang-undang yang mereka persoalkan.

MK juga menilai ketentuan mengenai masa jabatan anggota DPRD tersebut tidak menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Artinya, putusan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesahan ataupun penolakan terhadap seluruh argumentasi substantif mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan DPRD hingga 2031.

Gugatan Berawal dari Persoalan Pemilu Lokal 2031

Sebelumnya, gugatan tersebut diajukan dengan menguji Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Kedua ketentuan itu mengatur masa jabatan anggota DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota selama lima tahun dan berakhir ketika anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Para pemohon beralasan, persoalan muncul setelah adanya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah desain penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Dalam skema tersebut, pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi serta kabupaten/kota dilaksanakan paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transisi masa jabatan. Sebab, anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif memiliki masa jabatan lima tahun, sementara pemilu lokal berikutnya diperkirakan berlangsung pada 2031.

Atas dasar itu, para pemohon meminta agar masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 diperpanjang sampai anggota DPRD hasil pemilu lokal 2031 mengucapkan sumpah atau janji. 

Persoalan Transisi Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Meski gugatan tidak dapat diterima, persoalan mengenai kepastian hukum masa transisi DPRD tetap menjadi perhatian penting.

Sebab, persoalan yang dipersoalkan para pemohon bukan semata-mata menyangkut lamanya masa jabatan anggota dewan, tetapi juga menyangkut kesinambungan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD di daerah.

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan pejabat publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan kebutuhan administratif. Harus ada landasan hukum yang jelas, konstitusional, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Media Indonesia melaporkan bahwa MK juga mempertimbangkan proses perubahan sejumlah undang-undang oleh pembentuk undang-undang sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Karena itu, pengujian terhadap norma transisi tersebut dinilai belum waktunya dilakukan. 

Dengan demikian, putusan ini menjadi pengingat bahwa persoalan transisi penyelenggaraan pemilu tidak boleh dibiarkan menggantung. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang perlu memastikan adanya aturan yang tegas agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.(*)

Sebagai Anggota Dewan, Jangan Bangun Narasi yang Menyesatkan

Edminuddin dan Ego Salman (Foto Ilustrasi AI)

Sebagai Anggota Dewan, Jangan Bangun Narasi yang Menyesatkan

Oleh: Ego Salman – Pemuda Kerinci

Saya sebagai pemuda Kerinci tentu tidak menutup mata terhadap persoalan pemerataan pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh.

Kalau memang ada program pemerintah Provinsi Jambi yang tidak adil, perjuangkan. Kalau ada anggaran yang tidak proporsional, buka datanya. Kalau ada kebijakan yang merugikan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, kritik dan kawal sampai ada perbaikan.

Tetapi sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, kita juga harus berhati-hati dalam membangun narasi di ruang publik.

Jangan sampai kritik terhadap kebijakan berubah menjadi narasi yang menyesatkan masyarakat.

Apalagi membawa-bawa sejarah dengan mengatakan seolah-olah Kerinci hanya menjadi bagian dari Provinsi Jambi karena merupakan “syarat” berdirinya Provinsi Jambi.

Sejarah pembentukan Provinsi Jambi tidak sesederhana itu. Dasar hukum pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I di Sumatera Tengah kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang menjadi salah satu dasar keberadaan Provinsi Jambi.

Karena itu, kalau persoalannya adalah ketidakadilan pembangunan, mari bicara dengan data, bukan dengan sentimen sejarah.

Berapa anggaran yang dialokasikan untuk Kerinci?

Berapa untuk Sungai Penuh?

Program apa saja yang tidak mendapatkan alokasi?

Apa indikator ketidakadilannya?

Dan dibandingkan dengan daerah lain, berapa sebenarnya kesenjangannya?

Buka semuanya kepada publik.

Sebab masyarakat Kerinci tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya lantang mengatakan “lepaskan kami dari Jambi”.

Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang mampu mengatakan:

“Ini datanya. Ini masalahnya. Ini anggarannya. Dan ini yang akan kami perjuangkan.”

Terlebih Edminuddin sendiri merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Jambi IV, yang mencakup Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Maka posisi sebagai wakil rakyat seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh melalui jalur politik, penganggaran, pengawasan dan legislasi.

Bukan membangun kesan seolah-olah satu-satunya jalan keluar dari persoalan pembangunan adalah keluar dari Provinsi Jambi.

Kalau ada 36 penerima program umrah dan tidak ada satu pun dari Kerinci maupun Sungai Penuh, mari kita lihat mekanisme penetapan penerimanya.

Kalau tidak ada yayasan pendidikan dari Kerinci dan Sungai Penuh yang menerima hibah, mari buka daftar penerima, kriterianya, dan mekanisme pengajuannya.

Di situlah letak kritik yang substantif.

Bukan sekadar mengatakan, “kalau kami dianaktirikan, kembalikan kami ke Sumatera Barat.”

Saya percaya masyarakat Kerinci cukup dewasa untuk memahami bahwa memperjuangkan daerah tidak harus dengan membangun pertentangan antara Kerinci dan Jambi.

Kita bisa mengkritik pemerintah tanpa membenci Jambi.

Kita bisa menuntut keadilan tanpa memainkan sentimen sejarah.

Kita bisa memperjuangkan Kerinci tanpa mengancam untuk keluar dari Provinsi Jambi.

Karena tugas seorang wakil rakyat bukan hanya menyampaikan kemarahan masyarakat.

Tugasnya adalah mengubah kemarahan itu menjadi kebijakan, anggaran, dan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

Jadi, sebagai pemuda Kerinci, saya hanya ingin mengatakan:

Jangan bangun narasi yang menyesatkan.

Buka data.

Pahami posisi.

Jelaskan persoalan secara utuh.

Dan yang paling penting:

Perjuangkan Kerinci–Sungai Penuh dengan kerja nyata, bukan sekadar dengan retorika. (**)

Aklamasi! Hutri Randa Jadi Ketua Golkar Sungai Penuh 2026-2031

Aklamasi! Hutri Randa Jadi Ketua Golkar Sungai Penuh 2026-2031

SUNGAI PENUH – Hutri Randa kini memegang kendali DPD ll Partai Golkar Kota Sungai Penuh periode 2026–2031. 

Ketua DPRD Kota Sungai Penuh itu meraih dukungan penuh dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV Golkar Kota Sungai Penuh di Hotel Kerinci, Minggu (23/8/2026).

Randa melaju sebagai calon tunggal setelah seluruh tahapan pencalonan berjalan hingga forum Musda. Kondisi tersebut membuat pemilihan berlangsung tanpa persaingan antar calon. 

Selanjutnya, forum Musda menetapkan Randa melalui mekanisme aklamasi.

Baca Juga: Benny Wirsa Mundur dari Bursa Ketua Golkar Sungai Penuh, Ada Pesan Kuat Jelang Musda

Kemenangan tanpa rival itu sekaligus membuka lembaran baru bagi Golkar Sungai Penuh. Kini, Randa perlu mengonsolidasikan kader, memperkuat struktur partai, dan menyiapkan strategi untuk menghadapi pemilu berikutnya.

Randa Raih Dukungan Penuh di Musda IV

Musda IV Golkar Kota Sungai Penuh membahas sejumlah agenda organisasi, termasuk pemilihan ketua DPD II untuk periode lima tahun ke depan.

Wakil Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Gusrizal, memimpin sidang pemilihan. Setelah seluruh proses pencalonan selesai, forum hanya mencatat nama Hutri Randa sebagai kandidat.

Gusrizal kemudian mengumumkan keputusan forum dan menetapkan Randa sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Sungai Penuh periode 2026–2031.

Baca Juga: Kualitas Udara Buruk, Dinkes Kerinci Imbau Warga Gunakan Masker Saat Beraktivitas Diluar Rumah

“Mengingat hanya satu calon, maka dengan ini kami menetapkan Hutri Randa sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Sungai Penuh masa bakti 2026–2031,” tegas Gusrizal saat memimpin sidang.

Dengan hasil tersebut, Randa langsung menerima mandat untuk memimpin Golkar Sungai Penuh hingga 2031.

Hutri Randa Minta Kader Bergerak Bersama

Usai menerima mandat, Randa menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader dan pemilik suara yang memberikan kepercayaan kepadanya.

Namun, Randa menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjalankan roda organisasi seorang diri. Menurutnya, seluruh kader harus mengambil peran untuk membangun kekuatan partai.

Karena itu, ia mengajak pengurus dan kader Golkar Sungai Penuh memperkuat kerja sama. Selain menjaga soliditas internal, Randa ingin seluruh kader bergerak lebih aktif di tengah masyarakat.

“Saya tidak ingin bekerja sendiri. Saya membutuhkan kerja sama seluruh kader untuk membesarkan Partai Golkar agar kembali berjaya pada pemilu berikutnya,” ujar Randa.

Target Besar Golkar Sungai Penuh

Setelah Musda IV, Randa menghadapi pekerjaan besar. Ia perlu menyatukan seluruh kader sekaligus memperkuat koordinasi antar pengurus.

Di sisi lain, Golkar juga perlu meningkatkan konsolidasi hingga tingkat akar rumput. Langkah tersebut penting agar mesin partai dapat bekerja lebih efektif menjelang pemilu berikutnya.

Baca Juga: BSPS Jambi Naik Jadi Rp23 Juta pada 2027, Edi Purwanto Ungkap Perjuangan Lebih dari 3.000 Rumah Warga

Karena itu, Randa tidak cukup hanya mengandalkan dukungan dalam forum Musda. Ia juga harus menerjemahkan dukungan tersebut menjadi kerja organisasi yang konsisten.

Selain itu, komunikasi dengan masyarakat perlu mendapat perhatian. Golkar harus menghadirkan program dan pendekatan politik yang mampu menjawab kebutuhan warga Sungai Penuh.

Aklamasi Jadi Modal Awal Kepemimpinan Randa

Dukungan penuh dalam Musda menjadi modal awal bagi Randa untuk menjalankan kepemimpinannya. Tanpa rival dalam pemilihan, ia memiliki ruang lebih luas untuk membangun konsolidasi internal.

Meski begitu, tantangan berikutnya justru muncul setelah Musda. Randa harus menjaga kekompakan kader dan memastikan seluruh jajaran pengurus memiliki agenda yang sama.(Adz)

Wacana Pilkada Lewat DPRD Resmi Terkubur, MK Ketok Palu Kepala Daerah Tetap Dipilih Rakyat!

Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.(iST)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kepastian tersebut disampaikan dalam putusan yang menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Putusan itu dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/6). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

"Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa," ujar Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan para pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional, baik yang bersifat aktual maupun potensial, akibat berlakunya norma yang diuji. Oleh karena itu, permohonan dinilai tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan.

MK juga merujuk pada sejumlah putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 072/PUU-II/2004, Putusan Nomor 073/PUU-II/2004, Putusan Nomor 69/PUU-XXII/2024, serta Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2025 sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

Permohonan uji materi diajukan oleh empat mahasiswa, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Mereka meminta Mahkamah memberikan penegasan terhadap frasa "secara langsung dan demokratis" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Para pemohon menyampaikan bahwa permohonan tersebut dilatarbelakangi munculnya kembali wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD. Menurut mereka, perubahan tersebut berpotensi mengurangi prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini diwujudkan melalui pilkada langsung.

Mereka juga berpendapat bahwa rumusan Pasal 1 angka 1 UU Pilkada masih dapat ditafsirkan secara berbeda sehingga berpotensi menjadi celah bagi perubahan sistem demokrasi lokal tanpa melalui perubahan konstitusi.

Namun, dengan putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah tetap mengacu pada sistem pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.(ADZ) 

4 Mantan Bupati Dua Periode di Jambi Berkumpul, Reuni atau Strategi Politik?

4 Mantan Bupati di Jambi Berkumpul, Reuni atau Strategi Politik?

Jambi - Sebuah pemandangan menarik tertangkap kamera saat empat tokoh besar yang pernah memegang tampuk kekuasaan di berbagai wilayah Provinsi Jambi terlihat duduk bersama dalam satu meja. 

Pertemuan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, mengingat para tokoh yang hadir merupakan para mantan bupati dengan rekam jejak kepemimpinan yang kuat.

Keempat figur tersebut adalah Romi Hariyanto (mantan Bupati Tanjung Jabung Timur), Adirozal (mantan Bupati Kerinci), Mashuri (mantan Bupati Bungo), dan Syahirsyah (mantan Bupati Batanghari). 

Kehadiran mereka dalam satu barisan menciptakan gelombang spekulasi di tengah dinamika politik Jambi yang mulai memanas.

Pertemuan keempat mantan Bupati ini juga viral di medsos, Seperti unggahan foto-foto akun facebook Giffari Halika Utama

4 Mantan Bupati Berpengaruh duduk bersama, Reuni ataukah ada sesuatu yang serius menjelang Perhelatan Pilgub Jambi?. (Doc/Facebook Giffari Halika Utama) 

Reuni Sahabat atau Strategi Politik?

Momen kebersamaan para mantan kepala daerah ini memicu tanda tanya besar di kalangan publik. 

Banyak yang bertanya-tanya apakah pertemuan ini hanyalah sekadar ajang silaturahmi biasa antara sahabat lama yang melepas rindu, atau justru sebuah langkah awal untuk membangun komunikasi politik yang lebih serius.

Pertemuan ini menjadi sangat strategis karena terjadi tepat di saat nama-nama tokoh tersebut mulai kembali diperbincangkan dalam bursa kontestasi politik mendatang. 

Kebersamaan mereka memberikan sinyal adanya upaya untuk menyatukan kekuatan dari berbagai basis wilayah di Jambi, mulai dari wilayah barat hingga pesisir timur.

Figur Berpengaruh dengan Jaringan Luas

Nama-nama yang hadir bukanlah sosok biasa dalam peta politik lokal. 

Sebagai mantan pemimpin di daerah masing-masing, Romi, Adirozal, Mashuri, dan Syahirsyah masih memiliki jaringan akar rumput serta pengaruh yang sangat signifikan. 

Pengalaman mereka dalam memimpin daerah menjadi modal besar yang sulit diabaikan oleh para kompetitor politik lainnya.

Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai poin-poin yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup tersebut, suasana akrab yang mereka tunjukkan menyiratkan adanya kesamaan pandangan. 

Masyarakat kini menanti apakah dari meja bundar para mantan bupati ini akan lahir sebuah poros baru atau kesepakatan besar yang mampu mengubah arah politik di Provinsi Jambi ke depannya.

Profil Singkat 4 Mantan Bupati 

1. Romi Hariyanto: Sang Petarung dari Timur

Lahir pada 3 November 1974, Romi adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dua periode (2016–2025). Sebelum menjadi bupati, ia memimpin DPRD Tanjung Jabung Timur selama tiga periode berturut-turut. Kini, Romi memantapkan langkah menuju Pilgub Jambi 2024 berpasangan dengan Letjen TNI (Purn.) Sudirman.

2. Adirozal: Akademisi yang Merambah Politik

Dr. Adirozal membawa warna berbeda dalam dunia politik. Pria kelahiran 23 Oktober 1961 ini adalah mantan Bupati Kerinci dua periode (2014–2024). Sebelum memimpin Kerinci, ia sukses sebagai akademisi dan pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang Panjang. Pengalamannya yang luas di dunia pendidikan dan pemerintahan menjadikannya sosok yang sangat disegani.

3. Mashuri: Sosok Pemimpin yang Dekat dengan Rakyat

Mashuri menjabat sebagai Bupati Bungo selama dua periode (2016–2025). Kariernya bermula sebagai PNS sebelum akhirnya terpilih menjadi Wakil Bupati dan kemudian naik menjadi orang nomor satu di Bungo. Saat ini, ia juga memegang peran strategis sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi.

4. Syahirsyah: Pengalaman Panjang di Batanghari

Ir. H. Syahirsyah merupakan figur senior yang memimpin Kabupaten Batanghari selama dua periode (2006–2011 dan 2016–2021). Ia memiliki latar belakang teknis yang kuat di bidang Pekerjaan Umum dan pernah menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Ketangguhannya dalam memimpin menjadikannya salah satu pilar politik di wilayah tengah Jambi.

Disclaimer: Informasi ini bertujuan sebagai konsumsi publik dan tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Artikel ini merangkum dinamika terkini tokoh-tokoh daerah di Provinsi Jambi. (Red)

(*Sumber: Tribunjambi.com)

PKB Kerinci Sukses Gelar Muscab, 5 Nama Calon Ketua Diusulkan ke DPP

MUSCAB: DPC PKB Kerinci Sukses Gelar Muscab, 5 Nama Calon Ketua Diusulkan ke DPP untuk dilakukan fit and proper test sebagai ketua. Muscab dilaksanakan di Hotel Mahkota Sungai Penuh, Rabu, 01/04. (adz)

KERINCI - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kerinci sukses laksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) tahun 2026

Pelaksanaan Muscab PKB kali ini dengan nuansa yang berbeda, karena selain Kerinci juga dilaksanakan Muscab PKB Kota Sungai Penuh yang bertempat di Hotel Mahkota Sutis di Sungai Penuh

Hadir pada Muscab PKB Kerinci dan Sungai Penuh kali ini, Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi, Juwanda, S.Pdi, bersama Tim yang ditugaskan oleh DPP Muhammad Jupri, S.Pdi, MM dan Dr. Saidina Usman Elquraisy.

Acara pembukaan Muscab DPC PKB Kerinci dan Kota Sungai Penuh di Hotel Mahkota. (Ali)

Informasi yang dihimpun, pelaksanakan Muscab kali ini dilaksanakan dalam rangka Muscab Serentak Seluruh Indonesia dan Kerinci bersama Sungai Penuh masuk di Zona 5 Provinsi Jambi, sesuai dengan instruksi DPP jadwal Pelaksanaannya ditetapkan tanggal 1 April 2026

Pembukaannya serentak atau gabung untuk kedua DPCnya di aula hotel Mahkota, dan proses sidang pleno Muscab-nya ditempat atau ruangan yang berbeda

Ketua DPC PKB Kerinci dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Muscab PKB kali ini berbeda dengan pelaksanaan Muscab sebelumnya, karena pada Muscab yang lalu proses pemilihan Ketua DPC dilaksanakan secara voting (pemilihan langsung) oleh 18 DPAC (Dewan Pengurus Anak Cabang) Kecamatan, namun sekarang, sesuai juknis dari DPP, Peserta Muscab atau PAC Kecamatan berhak mengusulkan beberapa nama ke DPP untuk dilakukan penilaian (fit and proper test) menjadi Ketua DPC.

Penyampaian LPJ pengurus periode 2022-2026 oleh Ketua DPC Heri Zaldi, S.Pt.(Ali) 

Dilanjutkannya, DPP sebelumnya juga telah melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja pengurus yang lama, dan DPP merekomendasikan beberapa nama yang dinilai layak untuk menjadi calon ketua. nama-nama tersebut disampaikan ke forum Muscab dan selanjutnya jika ada usulan nama tambahan dari PAC yang dinilai berkapasitas untuk dicalonkan menjadi Ketua maka akan ikut disertakan dalam tahapan selanjutnya

"Kami bersyukur karena telah bisa melaksanakan Muscab yang dihadiri oleh 18 PAC lengkap dan sebagai pengurus periode 2022-2026 kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pengurus yang telah bersama-sama berjuang membesarkan PKB Kerinci dan kami memohon maaf jika selama kami memimpin ada kesalahan, kekurangan dan kealpaan kami". Pungkas Heri Zaldi.

5 Nama Calon Ketua Diusulkan

Pelaksanaan Muscab dan sidang Pleno dipimpin langsung oleh Tim DPP yaitu Dr Saidina Usman Elquraisy sebagai Ketua dan Muhammad Jupri, MM sebagai sekretaris 

"Lima nama ditetapkan sebagai calon ketua". Ujar Muhammad Jupri.

Hasil dari Muscab mengusulkan 5 nama yang ditetapkan sebagai calon ketua yaitu:

1. Heri Zaldi, S.Pt

2. Arwiyanto, SE

3. Iqbal Arif Pratama

4. Yanti Maria Susanti, SE

5. Tomi Emiral

Kemudian, lanjut Muhammad Jupri yang biasa dipanggil Uje, Proses selanjutnya 5 nama yang diusulkan tersebut akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu fit and Proper test atau UKK (Uji Kelayakan dan Kepatutan) oleh DPP dan selanjutnya satu diantaranya akan ditetapkan atau di SK-kan oleh DPP sebagai Ketua DPC Kerinci.

"Kami ucapkan selamat dan sukses kepada DPC PKB Kerinci telah melaksanakan tahapan Muscab yang dihadiri oleh 18 PAC lengkap, mari kita bersama-sama berjuang membesarkan PKB ". Pungkasnya.(*)

Komisi Reformasi Baru Bekerja, MK Sudah Duluan Mereformasi Polisi

Komisi Reformasi Baru Bekerja, MK Sudah Duluan Mereformasi Polisi

Ada lelucon baru di republik ini. Ketika Komisi Reformasi Kepolisian baru mulai rapat perdana, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah lebih dulu merombak setengah tubuh Polri, tanpa rapat, tanpa renstra, tanpa rengek. Ya, pada 13 November 2025, MK menjelma jadi tukang cukur kelembagaan, memangkas habis rambut-rambut liar kekuasaan seragam yang tumbuh di ranah sipil. Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 lahir bak petir di tengah seminar birokrasi yang penuh kata “sinergi”, “kolaborasi”, dan “koordinasi”, tapi jarang punya hasil.

MK menegaskan, polisi aktif tidak boleh lagi menjabat di jabatan sipil. Mau jadi Ketua KPK? Pensiun dulu. Mau duduk manis di BNN, BSSN, atau Sekjen KKP? Silakan, asal lepas seragam dulu. Frasa “penugasan Kapolri” yang selama ini jadi karpet merah menuju kursi empuk, resmi disapu bersih dari penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian.

Begitu palu diketok, negeri ini seolah tersadar, kata “sipil” bukan akronim dari “si polisi ilegal lintas bidang.” MK, dengan gaya lembut tapi maut, menegur satu generasi birokrasi yang selama ini nyaman dalam area abu-abu antara konstitusi dan peraturan Kapolri. Ajaibnya, mereka melakukannya sebelum Komisi Reformasi Polri sempat memesan spanduk rapat pertamanya.

Sementara itu, Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo baru saja terbentuk enam hari sebelumnya, pada 7 November 2025. Dipimpin oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, sang maestro hukum tata negara, komisi ini terdiri dari sepuluh tokoh, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dua tim reformasi pun lahir, satu tim internal Polri, satu komisi independen. Jimly berkata, “Kami bersinergi, bukan tumpang tindih.” Tapi setelah putusan MK, publik mulai bertanya, Sinergi yang mana, kalau MK sudah mencukur duluan?

Hakim MK, Saldi Isra langsung menembakkan peluru logika. Dalil “resiprokal” pemerintah untuk membenarkan rangkap jabatan dinilai ngawur. “Resiprokal itu untuk hubungan antarnegara,” katanya, “bukan antarpos jabatan di republik yang lupa batas.” Sedangkan Ketua MK Suhartoyo menolak dalih “aturan internal Polri” sebagai tameng hukum. Ia menegaskan, konstitusi tidak bisa dikalahkan oleh memo internal institusi.

Jangan lupakan tokoh penting di balik gugatan ini, Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite, dua warga negara yang, entah karena idealisme atau lelah melihat wajah seragam di semua pos, berani mengetuk pintu MK. Kini, berkat mereka, konsep netralitas ASN hidup kembali dari kubur.

Di sisi lain, Komisi Jimly terus melanjutkan rapat mingguan setiap Kamis, membahas peta jalan reformasi Polri. Namun publik tahu, MK sudah memberi pelajaran pembuka, reformasi bukan dimulai dari rapat, tapi dari keberanian membedah yang tabu.

Kalau mau jujur, keputusan MK ini bukan hanya soal jabatan. Ini semacam eksorsisme konstitusional, mengusir roh-roh militeristik dari tubuh birokrasi sipil. Di negara yang gemar mencampur semua hal, politik dengan dakwah, hukum dengan gengsi, putusan MK adalah momen langka ketika garis batas kembali digambar.

So, sebelum Komisi Jimly sempat menulis laporan awal, MK sudah menulis bab pertama reformasi dengan tinta final dan mengikat. Ironis, tapi indah. Reformasi polisi dimulai bukan oleh polisi, melainkan oleh sembilan hakim berseragam toga.

Siapa tahu, dari sinilah republik ini belajar satu hal sederhana, kadang yang paling cepat bekerja bukanlah komisi yang baru dibentuk, tapi konstitusi yang akhirnya teringat fungsinya.

Polisi aktif tak lagi beraksi di kursi sipil,

MK mengetuk palu, seragam pun menepi,

Komisi reformasi baru belajar menulis profil,

Tapi MK sudah duluan mereformasi negeri.

"Wah, Ketua KPK bakal diganti ya, Bang. Padahal lagi garap Whoosh."

"Konsekuensi putusan MK sepertinya gitu, wak. Tapi, lihat aja nanti. Kita tetap ngopi tanpa gula." Ups.

(Editor: Aldie Prasetya / Penulis: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar)

Sahroni, Eko, Nafa Urbach Terbukti Melanggar Kode Etik, Uya Kuya dan Adies Kadir Bebas, Begini Responnya!

MKD: Sahroni, Eko, Nafa Urbach Terbukti Melanggar Kode Etik, Uya Kuya dan Adies Kadir Bebas dan kembali aktif sebagai anggota DPR RI. (adz/mpc)

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akhirnya mengetuk palu atas kasus pelanggaran etik yang menyeret lima anggota DPR. Dalam sidang putusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 5 November 2025, tiga nama di pastikan bersalah: Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Nafa Urbach.

Dua lainnya, Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya, di nyatakan tidak bersalah.

“MKD memutuskan, teradu satu Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. Kami meminta agar yang bersangkutan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke depan,” kata Wakil Ketua MKD, Adang Daradjatun, saat membacakan putusan.

Adang menjelaskan, Nafa Urbach di jatuhi sanksi nonaktif selama tiga bulan, Eko Patrio empat bulan, dan Sahroni enam bulan. Ketiganya tetap di nyatakan bersalah atas tindakan yang di anggap merendahkan marwah lembaga DPR.

“Putusan ini berlaku sejak di bacakan dan bersifat final,” ujar Adang.

Kasus ini bermula dari insiden pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada 15 Agustus 2025. Saat itu, gestur dan komentar beberapa anggota dewan dinilai publik tidak pantas. Uya Kuya dan Eko Patrio, misalnya, tertangkap kamera berjoget di tengah sidang resmi. Sementara Sahroni di laporkan karena menggunakan diksi yang di anggap tidak pantas di hadapan publik.

Nafa Urbach menuai kecaman setelah menyebut kenaikan gaji dan tunjangan DPR “wajar dan pantas”, pernyataan yang kemudian di cap publik sebagai hedon dan tamak. Adies Kadir pun terseret lantaran komentarnya tentang tunjangan DPR yang di nilai menyesatkan publik.

Lima nama ini kemudian di adukan ke MKD pada September lalu. Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, menyebut seluruh laporan telah di telaah berdasarkan bukti dan keterangan saksi ahli. “Kami menilai perbuatan para teradu telah mencoreng kehormatan lembaga legislatif,” kata Nazaruddin.

Usai pembacaan putusan, Adies Kadir dan Uya Kuya langsung kembali aktif sebagai anggota DPR. Sementara tiga lainnya harus menepi dari parlemen untuk sementara waktu sesuai masa sanksi yang di tetapkan.

Reaksi Para Teradu

Usai sidang, suasana di lobi Nusantara II tampak tegang. Eko Patrio, yang dikenal sebagai selebritas dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), memilih diam dan tidak menanggapi pertanyaan awak media.

Anggota DPR RI non aktif saat mendengarkan keputusan MKD.(istimewa) 

Berbeda dengan Eko, Uya Kuya yang dinyatakan bebas, tampak lebih tenang. Ia mengaku menghormati keputusan MKD dan menyebut proses sidang berjalan profesional. “Kita menghargai MKD. Menurut saya mereka sangat objektif, keputusan ini berdasarkan bukti dan saksi ahli yang sudah diperiksa,” katanya.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi pelajaran berharga. “Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Ini pembelajaran untuk saya pribadi dan teman-teman yang lain,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah akan kembali aktif setelah masa sanksi berakhir, Sahroni hanya menjawab singkat, “Tunggu saja, semua diserahkan kepada mahkamah partai.”

Sementara Ahmad Sahroni, mengatakan dirinya menghormati proses yang dilakukan MKD. “Saya bersyukur karena semua fakta sudah terungkap. Kita terima dengan lapang dada,” ujarnya.(Tim)

Buntut dari Ucapan Kasar Viral, Golkar Copot Fahruddin dari Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh

Buntut dari Ucapan Kasar dan meghina para pekerja bangunan yang Viral, Pimpinan Golkar Kota Sungai Penuh Mencopot Fahruddin, S.Pd dari Ketua Komisi II DPRD Sungai Penuh.(adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com – DPD Partai Golkar Kota Sungai Penuh akhirnya mengambil langkah tegas terhadap kadernya, Fahruddin, S.Pd, buntut dari video viral yang menampilkan ucapannya bernada kasar kepada para pekerja saat pembongkaran Pasar Beringin Jaya pada 15 Oktober 2025 lalu.

Ketua DPD Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azami, memastikan bahwa partai telah menjatuhkan Surat Peringatan Kedua (SP2) sekaligus mencopot Fahruddin dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh.

“Mulai hari ini, Selasa (21/10/2025), partai sudah memberikan surat peringatan ke-2 kepada Fahruddin karena melanggar kode etik dan peraturan organisasi. Saya juga sudah menginstruksikan Fraksi Golkar agar mencopot yang bersangkutan dari jabatan Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, dan itu sudah dilakukan per hari ini,” tegas Fikar Azami.

Baca Juga: Akibat Prilaku Kadernya yang Tak Beretika, Golkar Sungai Penuh Tuai Sorotan Tajam

Langkah ini menunjukkan sikap tegas Golkar dalam menegakkan disiplin dan menjaga marwah partai di tengah sorotan publik. “Kami tidak mentolerir tindakan yang bisa mencoreng citra partai maupun lembaga legislatif,” tambah Fikar.

Saat ditanya mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh, Fikar mengatakan, "Terkait itu nanti berproses di DPRD," jawabnya

Kasus Fahruddin sebelumnya menjadi perhatian publik setelah potongan video dirinya tersebar luas di media sosial. 

Dalam video itu, Fahruddin terdengar melontarkan kata-kata tidak pantas kepada pekerja proyek pembongkaran pasar. Meski belakangan ia telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka, partai tetap menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan etika politik yang harus dijaga oleh  seorang wakil rakyat.

Langkah cepat DPD Golkar ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan yang menilai partai harus menjadi contoh dalam menegakkan kedisiplinan dan menjaga perilaku kadernya di ruang publik.(adz)

Resmi! Wabup Murison Nahkodai DPD Partai Nasdem Kerinci

Wakil Bupati Kerinci, Murison, resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Kerinci periode 2025–2029. SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jambi, Sy Fasha, yang juga merupakan anggota DPR RI.(adz/mpc)

Kerinci, Merdekapost.com  – Wakil Bupati Kerinci, Murison, resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Kerinci periode 2025–2029. SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jambi, Sy Fasha, yang juga merupakan anggota DPR RI.

Acara penyerahan SK berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Surmila, bersama jajaran pengurus Partai NasDem Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Sy Fasha menyampaikan ucapan selamat kepada Murison dan seluruh pengurus baru DPD Partai NasDem Kerinci. Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kerja keras dalam membangun dan menjaga eksistensi partai.

Baca Juga: 

Terpilih Jadi Ketua PGRI Kerinci, Ini Pesan dan Harapan Wabup Murison

Dukung TMMD ke 126, Perum Bulog Kerinci Gelar Operasi Pangan Murah

“Kami atas nama DPW dan DPP Partai NasDem mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang telah bekerja keras menjalankan roda organisasi. Berkat kerja bersama, NasDem Kerinci mampu menempatkan empat kader terbaik di DPRD Kerinci dan bahkan meraih kursi pimpinan,” ujar Sy Fasha.

Lebih lanjut, Sy Fasha menegaskan bahwa menjadi Ketua Partai memiliki tantangan tersendiri dibandingkan jabatan birokrasi di pemerintahan.

Baca Juga:  

Dilantik Bupati Kerinci, Tongkat Estafet PGRI Kerinci Diserahkan ke Murison

“Menjadi Ketua Partai itu berbeda dengan duduk di eksekutif. Kalau di birokrasi, kinerja kita dihargai dengan gaji. Tapi di partai politik, Ketua justru harus siap berkorban, bahkan menggunakan dana pribadi, karena partai hidup dari semangat dan gotong royong kader, termasuk dukungan teman-teman di legislatif,” tegasnya.

Fasha juga mengingatkan pentingnya konsolidasi dan pemerataan struktur partai di seluruh daerah pemilihan (dapil). Saat ini, menurutnya, masih ada dua dapil di Kabupaten Kerinci yang belum terisi.

“Itu menjadi pekerjaan rumah bagi Ketua DPD yang baru. Jika seluruh dapil terisi penuh, bukan tidak mungkin kursi Ketua DPRD Kerinci berikutnya akan menjadi milik Partai NasDem,” ujarnya optimistis.

Baca Juga: Anev Triwulan III 2025, Kasat Reskrim Polres Kerinci Tekankan Profesionalisme & Respons Cepat

Menutup arahannya, Sy Fasha berpesan agar seluruh kader NasDem di Kerinci memperkuat sinergi, terutama antara pengurus partai dan kader yang duduk di legislatif. “Apalagi kini Ketua DPD kita adalah Wakil Bupati Kerinci. Ini momentum besar untuk bersinergi membesarkan partai dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, Murison dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan tekad kuat untuk membawa Partai NasDem Kerinci ke arah yang lebih maju dan solid.

Baca Juga:  

Kebakaran di Pendung hilir, 4 Rumah Ludes Terbakar

“Saya menerima amanah ini dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab. Tugas utama kita adalah memperkuat konsolidasi internal, membangun soliditas antar kader, dan memastikan Partai NasDem tetap hadir di tengah masyarakat sebagai partai yang membawa solusi dan perubahan,” ungkap Murison.

Murison juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Partai NasDem Kerinci akan terus berkomitmen mendorong kader untuk aktif dalam pembangunan daerah, serta menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen politik di Kerinci.

“NasDem akan terus berjuang dengan semangat restorasi Indonesia untuk membangun daerah ini. Kami ingin kader NasDem menjadi contoh politik santun, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena bagi kami, kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menebar manfaat,” ucapnya.

Baca Juga:

Jum'atan di Masjid Baitul Ikhlas Sungai Jernih, Dan SKK Kapten INF Nasrul Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

“Bahkan terkait Dapil yang belum terisi untuk Kabupaten Kerinci, dan Kader Nasdem untuk anggota DPRD Provinsi kedepannya, insyaallah PR ini akan kami wujudkan,” pungkasnya.

Dengan kepemimpinan baru di bawah Murison, Partai NasDem Kerinci diharapkan semakin kokoh sebagai partai yang progresif, terbuka, dan menjadi kekuatan politik yang menebar nilai-nilai perubahan di Bumi Sakti Alam Kerinci.

Siapa Agus Suparmanto? Eks Mendag Jokowi yang Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP, Punya Harta Mentereng

Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PPP.(ant)

MERDEKAPOST.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi menunjuk pemimpin baru bernama Agus Suparmanto.

Sosok mantan Menteri Perdagangan di era Presiden ke-7, Joko Widodo atau Jokowi itu kini menjadi sorotan.

Sorotan itu setelah ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 dalam Muktamar X yang digelar di Mercure Ancol, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

Terpilihnya Agus mengakhiri spekulasi di internal partai berlambang Ka'bah tersebut. 

Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan sidang paripurna Muktamar X, mengumumkan penetapan tersebut setelah perwakilan DPW dan DPC (muktamirin) menyuarakan dukungan bulat untuk Agus.

"Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030," kata Qoyum, menegaskan hasil aklamasi tersebut.

Jejak Kabinet dan Harta Kekayaan yang Mencolok

Lantas, siapa sebenarnya Agus Suparmanto?

Sosoknya bukan nama baru dalam panggung politik nasional. 

Pria kelahiran 23 Desember 1965 ini dikenal luas saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju di masa Presiden Jokowi, dari 23 Oktober 2019 hingga 22 Desember 2020.

Namun, yang paling mencolok dari sosok Agus adalah rekam jejaknya di dunia bisnis dan nilai kekayaannya. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir per 31 Maret 2021 (laporan akhir menjabat), total kekayaan Agus Suparmanto mencapai angka yang fantastis: Rp 1.625.410.685.152 (sekitar Rp 1,62 triliun).

Meski memiliki utang senilai Rp 91 miliar, aset bersih Agus tetap menempatkannya dalam jajaran politisi terkaya. 

Harta terbesarnya tercatat pada kategori harta bergerak senilai Rp 950.000.000.000 (Rp 950 miliar).

Latar Belakang Non-Politisi Murni

Di luar birokrasi dan politik praktis, Agus Suparmanto memiliki latar belakang yang kental dengan dunia eksekutif dan olahraga. 

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB) serta Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI).

Latar belakang pendidikannya meliputi:

SD Budhaya Jakarta

SMP Negeri 14 Jakarta

SMA Negeri 8 Jakarta (lulus 1984)

S1 di Universitas Nasional

Pendidikan di pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur.

Dengan terpilihnya tokoh berlatar belakang kabinet senior, sekaligus pengusaha dengan aset triliunan, PPP kini memasuki era baru. 

Tugas utama Agus Suparmanto ke depan adalah mengkonsolidasikan partai dan mengembalikan kejayaan PPP setelah hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa kontestasi politik terakhir.

Berikut rincian harta kekayaan Agus Suparmanto dikutip dari e-LHKPN miliknya:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 896.443.102.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/315 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 13.440.000.000

2. Tanah Seluas 1.440 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 53.712.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 488 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 21.580.000.000

4. Tanah Seluas 4.404 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 308.280.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/1.079 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 27.298.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/840 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 66.600.000.000

7. Tanah Seluas 5.428 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 59.708.000.000

8. Bangunan Seluas 404 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 14.948.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/326 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.238.000.000

10. Tanah Seluas 4.252 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 148.820.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/231 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 12.212.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.621.652.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.905.450.000

14. Bangunan Seluas 225 m2 di NEGARA SINGAPURA, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000.000

15. Tanah Seluas 7.520 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 124.080.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.550.000.000

1. MOBIL, LEXUS RX 300 LUXURY 4X2 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

2. MOBIL, LEXUS GS 300 AT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 950.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 766.273.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 51.213.209.476

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.716.429.311.476

III. HUTANG Rp. 91.018.626.324

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.625.410.685.152

(Penulis: ALDIE PRASETYA | Editor: M. ADZAN) 

Agus Suparmanto Diklaim Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP, Mardionno Juga Mengklaim?

Foto: Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara pada, Sabtu (27/9/2025). (DOK. Humas Tim Pemenangan Mardiono)

MERDEKAPOST.COM  - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melahirkan dua klaim kepemimpinan.  

Dilansir dari Kompas.id dalam artikel, "Dua Kubu Saling Klaim Kemenangan di Muktamar X PPP", Kubu Agus Suparmanto menyatakan, Agus terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, sementara kubu Muhamad Mardiono menegaskan Mardiono telah lebih dulu ditetapkan secara sah melalui persidangan resmi.

Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebut, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (28/9/2025). Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum. 

”Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025). 

Qoyum menambahkan, ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodasi kekuatan PPP. Ia juga menyesalkan klaim kubu Mardiono yang lebih dulu menyatakan kemenangan. Baca juga: Jelang Muktamar X, DPW PPP Sultra Dukung Mardiono Jadi Ketum 

”Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu. Bisa kita lihat, sidang tetap berjalan, peserta muktamirin sukacita, ini fakta yang berbicara,” kata Qoyum. 

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy juga membantah klaim Mardiono terpilih aklamasi. Ia menegaskan bahwa hingga Sabtu sekitar pukul 22.30 WIB, persidangan muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV. 

”Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” ujar Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy. Rommy menjelaskan bahwa sidang-sidang sebelumnya baru membahas tata tertib, laporan pertanggungjawaban, pandangan umum DPW berbasis zona, serta jawaban DPP atas pandangan umum tersebut. 

Foto: Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara pada, Sabtu (27/9/2025). (DOK. Humas TP Mardiono)

Karena itu, ia menilai klaim Mardiono terpilih aklamasi merupakan informasi yang tidak benar. 

”Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas dia. 

Menurut Rommy, tidak masuk akal sidang paripurna pertama langsung menetapkan ketua umum, apalagi di tengah gelombang penolakan terhadap Mardiono. 

”Jelas-jelas pada saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki ’Yang Gagal Mundur’ dan ’Perubahan’ dari seluruh penjuru forum. Tidaklah masuk akal hawa penolakan yang begitu besar berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujar Rommy.   

Kubu Mardiono membantah Sementara itu, kubu Mardiono menyampaikan bantahan. Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Rapih Herdiansyah, menyebut hasil sidang yang menetapkan Agus adalah ilegal. 

Menurut Rapih, pimpinan sidang yang sah adalah Amir Uskara, sebagaimana ditetapkan steering committee (SC). 

”Pimpinan sidang yang sah, Pak Amir Uskara, sudah ketuk palu dan menetapkan Pak Mardiono aklamasi sebagai ketua umum. Itu dilakukan atas persetujuan peserta muktamar pada sidang pertama,” tutur Rapih. 

Rapih mengatakan, meski suasana muktamar sejak pembukaan sudah tidak kondusif, pimpinan sidang tetap menjalankan mekanisme sesuai tata tertib. Setelah membacakan aturan pemilihan, Amir meminta persetujuan forum lalu mengetuk palu. Tak lama setelah itu, kericuhan terjadi. 

”Begitu Pak Amir menetapkan Pak Mardiono aklamasi, ada kelompok yang menyerang dan kelompok lain melindungi pimpinan sidang. Kursi terbang ke arah panggung tempat sidang,” ucap Rapih. 

Ia menambahkan, AD/ART PPP memang memberi ruang percepatan jalannya muktamar dalam kondisi mendesak. ”Dan kemarin memang situasinya sangat tidak kondusif,” kata Rapih.(ald) 

Update Kasus Penjarahan Rumah Uya Kuya: 12 Orang Jadi Tersangka, Bahkan Ada Warga Sekitar

Rumah uya kuya dijarah massa saat demo pekan kemarin.(doc/ist)

MERDEKAPOST.COM | JAKARTA - Kasus penjarahan rumah anggota DPR RI Nonaktif, Uya Kuya, di Duren Sawit, Jakarta Timur, memasuki babak baru. 

Polres Metro Jakarta Timur telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka dari belasan orang yang diamankan. 

Penjarahan ini terjadi saat aksi massa berujung anarkis pada Sabtu malam (30/8/2025).

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal mengungkapkan 12 tersangka yang ditahan memiliki peran berbeda-beda.

Peran itu mulai dari pelaku penjarahan, provokator, hingga pelaku yang melawan petugas saat diminta membubarkan diri. 

"Sebanyak 12 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka penjarahan rumah Uya Kuya," kata Kombes Alfian, Sabtu (6/9/2025).


Fakta mengejutkan terungkap saat proses penangkapan 

Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan, menyebutkan bahwa beberapa dari pelaku yang diamankan merupakan warga sekitar rumah Uya Kuya. 

Hal ini menunjukkan bahwa aksi anarkis tidak hanya melibatkan massa dari luar, tetapi juga oknum dari lingkungan terdekat.

"Ada beberapa pelaku yang sedang kami kejar," tambah AKBP Dicky, mengindikasikan bahwa jumlah tersangka masih bisa bertambah.

Penetapan tersangka ini menjadi langkah penting dalam penegakan hukum dan memberikan sinyal tegas tindakan anarkis, meskipun dilakukan dalam keramaian, akan tetap ditindak secara hukum. 

Baca Juga: Kematian Sahroni Masih Misterius, Polisi Terus Dalami Pelaku Sebenarnya

Kasus ini juga menyoroti kerentanan properti pribadi di tengah demonstrasi yang tidak terkendali.

Sementara itu, di tengah kasus penjarahan yang menimpa kediamannya, presenter sekaligus anggota DPR RI nonaktif Uya Kuya mengambil langkah yang tidak terduga. 

Alih-alih menuntut hukuman berat, Uya Kuya justru mendatangi MaPolres Metro Jakarta Timur untuk secara langsung mengajukan Restorative Justice.

Restorative Justice diajukan kepada seorang ibu, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Didampingi sang istri, Astrid Khairunisha, Uya Kuya datang ke unit PPA Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu sore. 

Kedatangannya khusus untuk bertemu dengan seorang ibu yang diduga terlibat, namun dengan peran yang sangat berbeda dari pelaku lainnya. 

Dia tidak terlibat dalam perusakan dan penjarahan, melainkan hanya mengambil beberapa barang rongsokan dari depan rumah Uya Kuya.

Barang yang diambil setelah insiden penjarahan terjadi tanpa menyadari barang tersebut merupakan hasil perusakan.

Uya Kuya menjelaskan keputusannya untuk mengajukan Restorative Justice didasari oleh latar belakang sang ibu yang sangat memprihatinkan. 

"Dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas," ungkap Uya. 

Dia menambahkan bahwa suami tersangka juga berprofesi sebagai tukang parkir.

Melihat kondisi tersebut, Uya merasa iba dan berinisiatif untuk mencari jalan keluar yang damai. 

"Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan Restorative Justice," ujarnya. 

Dia kemudian bertanya kepada pihak kepolisian apakah metode tersebut bisa diterapkan, yang dijawab polisi bahwa baik korban maupun pelaku dapat mengajukannya.

Restorative Justice sendiri adalah sebuah pendekatan keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas, alih-alih hanya berorientasi pada hukuman.

Baca Juga:Sebelum Didemo Gaji dan Tunjangan DPR RI Capai Rp230 juta, Kini jadi Segini!

Meskipun menunjukkan belas kasih terhadap ibu tersebut, Uya Kuya menegaskan ia akan tetap menyerahkan proses hukum untuk pelaku penjarahan lainnya. 

Sikap ini menunjukkan bahwa Uya membedakan antara pelaku yang melakukan perusakan dan penjarahan secara sengaja, dengan individu yang terlibat tanpa motif kejahatan dan memiliki latar belakang yang sulit.

Kasus penjarahan yang menimpa rumah Uya Kuya terjadi pada Sabtu (30/8/2025) malam. 

Aksi anarkis ini merupakan imbas dari kemarahan massa terkait video viral anggota DPR yang berjoget-joget di Sidang Tahunan MPR. 

Rumah Uya Kuya mengalami kerusakan parah, dan sejumlah barang berharga, termasuk koleksi kucing peliharaannya, raib digasak massa.

Aksi Uya Kuya untuk memberikan maaf dan menempuh jalur Restorative Justice ini menjadi sorotan, karena ia memilih pendekatan kemanusiaan di tengah tuntutan publik akan penegakan hukum yang tegas.(ADZ | mpc)

Sebelum Didemo Gaji dan Tunjangan DPR RI Capai Rp230 juta, Kini jadi Segini!

MERDEKAPOST.COM - Perbandingan gaji dan tunjangan DPR RI sebelum dan sesudah demo yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

Terbaru, DPR RI menghapus tunjangan perumahan yang akanya Rp50 juta per bulan.

Keputusan penghapusan tunjangan rumah DPR RI ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025). 

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Dasco. 

Selain itu, DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan, serta memangkas berbagai fasilitas anggota DPR. 

Keputusan ini merupakan bagian dari 6 poin jawaban DPR terhadap desakan publik yang menuntut transparansi dan reformasi kelembagaan.

Berikut 6 Poin Jawaban DPR atas 17+8 Tuntutan Rakyat

Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, disepakati enam langkah konkret:

1. Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025.

2. Moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali undangan kenegaraan.

3. Pemangkasan tunjangan dan fasilitas, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi, dan transportasi.

4. Anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak keuangan.

5. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta berkoordinasi dengan mahkamah partai terkait anggota DPR yang sedang diperiksa.

6. DPR memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi dan kebijakan.

Puan menegaskan, reformasi DPR akan dipimpin langsung olehnya.

“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR. Prinsipnya, kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ujar Puan.

Inilah Kebijakan Bupati Pati Sudewo yang Berujung Didemo dan Didesak Lengser

Merdekapost.com - Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan belakangan ini. Sebab, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi pada hari ini, Rabu (13/8).

Ia didesak massa untuk mengundurkan diri dari jabatannya, buntut kebijakan yang menuai kontroversi. Selain itu, Sudewo juga sempat viral lantaran 'menantang' massa berjumlah besar untuk mendatangi dirinya.

Dirangkum detikJateng, berikut sederet kebijakan Sudewo yang dianggap tidak memihak publik, dan berujung dirinya didemo serta didesak untuk lengser.

1. PHK Honorer RSUD Pati

Sejumlah orang yang merupakan mantan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati menyatakan bakal ikut demo pada Rabu. Sebab, mereka kehilangan pekerjaan akibat kebijakan bupati Sudewo.

Salah satu eks karyawan, Ruha, mengaku sudah 20 tahun dia mengabdi. Namun, dirinya kehilangan pekerjaan karena dalih efisiensi.

"Kalau saya sendiri di PHK per 1 Juli 2025. Saya bekerja di rumah sakit sudah 20 tahun di RSUD RAA Soewondo Pati," kata Ruha kepada wartawan ditemui di Posko Masyarakat Pati Bersatu di Alun-alun Pati, Minggu (10/8).

Menurutnya selain dirinya ada 220 orang lainnya yang terkena PHK tahun ini. Akibat PHK ini kata dia tidak ada pesangon hingga solusi.

"Kami tidak ada pesangon. Tanpa ada solusi apa pun," jelasnya.

"Saya terakhir dikasih pengarahan mohon maaf dan dikasih surat pemberhentian pas pemberhentian sampai 1 Juli 2025 ini," dia melanjutkan.

Oleh karena itu, dia bersama korban PHK menuntut kembali bisa bekerja di rumah sakit atau Bupati Sudewo turun dari jabatan.

"Kami dari PKH RSUD RAA Soewondo Pati ingin memberikan aspirasi tuntunan kami kembalikan pekerjaan kami atau turunkan Bupati," jelasnya.

2. PBB 250 Persen

Kebijakan lain yang membuat masyarakat Pati meradang adalah sempat dinaikkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Mengutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo beberapa waktu yang lalu menyepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar kurang-lebih 250%. Hal ini menyusul belum dilakukannya kenaikan PBB selama 14 tahun lamanya.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ungkap Bupati Pati Sudewo dalam keterangan resminya.

Tak pelak, sejumlah warga pun mengeluh. Seperti yang diutarakan penduduk Kayen bernama Saputra Ahmad.

Gegara kenaikan tersebut, ia menerima tagihan sebesar Rp 1,3 juta. Padahal, tahun 2024 PBB yang ia bayarkan hanya Rp 179 ribu.

"Awalnya Rp 179 ribu, terus saya cek Rp 1,3 juta. Terus kemudian ini ada perbaiki menjadi Rp 600 ribu. Itu naik 250 persen lebih malahan," kata Saputra saat dihubungi lewat sambungan telepon, Kamis (7/8).

Kemudian pada Jumat (8/8), Sudewo dalam konferensi pers mengumumkan pembatalan kenaikan PBB 250 persen. Ia mencermati gejolak di masyarakat dampak kebijakan itu.

"Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan," jelas Bupati Pati Sudewo saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8).

Sudewo juga kemudian meminta maaf karena sempat 'menantang' rakyat untuk mendemo dirinya. Ia mengaku tidak ada maksud mengucapkan demikian.

Diketahui, video Bupati Pati Sudewo menantang massa untuk ramai-ramai berdatangan ini pun ramai di media sosial. Salah satunya diunggah akun TikTok @ekokuswanto09 beberapa waktu lalu. Pada unggahan itu Sudewo memberikan tanggapan terkait adanya wacana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen pada 13 Agustus 2025.

Pada video itu Sudewo mengaku tidak gentar apabila ada pendemo. Dia mengaku 5 ribu, bahkan 50 ribu tidak akan gentar. Menurutnya keputusan itu untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pati.

"Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh beginning apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah," jelasnya seperti dikutip detikJateng.

"Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati," dia melanjutkan.

Dalam konferensi pers Kamis (7/8), dia menyatakan permintaan maaf.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya 5 ribu silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang," jelasnya kepada wartawan saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati.

3. Regrouping Sekolah

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, mengatakan warga telanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Pati Sudewo yang dinilai arogan. Seperti kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bisa mengabdi.

"Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," kata Teguh kepada wartawan saat ditemui Selasa (12/8/2025).

Menurutnya aksi demo ini diperkirakan ada 100 ribu masa yang hadir. "Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka," ungkap dia.

Salah satu warga, Bambang, bersimpati dengan demo yang digelar. Ia pun berharap Sudewo mundur sebagai bupati.

"Dari nganter air mineral satu pikap. Karena empati dengan kondisi Pati. Karena Bupati Pati sewenang-wenang dengan rakyatnya," ujarnya, Senin (11/8).

"Harapannya Sudewo turun lengser karena sudah telanjur kecewa," dia melanjutkan.(*)

adz/Sumber: Detikcom 

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs