Tiga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Ditahan di Rutan Mabes Polri

Polri mengumumkan tiga tersangka penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026). Tiga tersangka itu yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.(Ist) 

JAKARTA - Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal atau penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menjelaskan, penetapan ketiga orang tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan.

“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP,” kata Asep, Selasa (3/11/2026).

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).(Ist)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri.

"Terhadap tersangka, kita tahan di Rutan Mabes Polri," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menyebut, penyidik belum bisa mengungkap seluruh detail perkara tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.

Menurutnya, diperlukan waktu untuk membongkar fakta-fakta dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

"Ini adalah proses awal. Enggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam menjelaskan dan membongkar semua," ucapnya.

Diduga Terlibat Penyadapan

Dalam perkara ini, ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut, ketiga tersangka masing-masing memiliki inisial LSP, ASN, dan EH.

Mereka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan sekretaris pribadinya Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ucap dia.

Sementara itu, satu perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus sebagai saksi.

Ia merupakan perwira tinggi Bareskrim Polri yang saat ini bertugas di luar struktur.

"Penyidik menetapkan tiga tersangka inisial LSP, ASN, EH dan satu orang saksi inisial SU," kata Asep di Bareskrim Polri.(Adz)

Profil dan Hubungan 3 Tersangka, Listyo Sigit dengan Ahrie Sonta dan Eko Hadi saat Dinas di Polri

Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026) malam.(Ist) 

MERDEKAPOST.COM - Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026) malam.

Polri menetapkan tiga tersangka penyadapan Presiden RI itu dalam konferensi pers.

Hubungan Listyo Sigit Prabowo dengan Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso semasa dinas di Polri sangat dekat.

Hubungan Kedinasan Listyo Sigit dengan Ahrie Sonta Nasution 

Ahrie Sonta yang merupakan lulusan Akpol 2002 pernah menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) saat Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri, sejak Februari 2021.

Sebelum menjadi Sekpri Kapolri, Ahrie pernah bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Dia pernah juga menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada 23 Oktober 2024, Listyo mengumumkan Ahrie Sonta Nasution sebagai ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri setelah mengikuti seleksi bersama enam kandidat. 

Setelah bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo, Ahrie kembali ke lingkungan Polri dan mendapat promosi ke Divpropam pada 2025. 

Hubungan Kedinasan Listyo Sigit Prabowo dengan Eko Hadi Santoso

Di Polri, Eko Hadi Santoso pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Dirtipidnarkoba). Saat itu, surat mutasi ditandatangani pada masa Listyo Sigit Prabowo menjabat Kapolri. 

Pada 12 Maret 2025, Listyo menerbitkan mutasi melalui Surat Telegram Nomor ST/488/III/KEP./2025.

Eko yang sebelumnya menjabat Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri ditunjuk menjadi Dirtipidnarkoba Bareskrim.

Sebelumnya, Eko pernah Kabagmon Robinopsnal Bareskrim pada 2020

Dua tahun sebelumnya, 2018, Eko juga pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Biodata Listyo Sigit Prabowo

Nama lengkap: Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969

Usia: 57 tahun (per November 2026)

Pendidikan kepolisian: Akademi Kepolisian (Akpol) 1991

Pangkat terakhir di Polri: Jenderal Polisi

Jabatan saat ini: Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia

Mulai menjabat KSP: 1 Oktober 2026

Masa jabatan sebagai Kapolri: 27 Januari 2021–1 Oktober 2026

Biodata Ahrie Sonta Nasution

Nama lengkap: Irjen Pol Dr. Ahrie Sonta Nasution

Tempat lahir: Bandung, Jawa Barat

Tanggal lahir: 2 April 1981

Angkatan: Akademi Kepolisian (Akpol) 2002

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)

Jabatan: Kepala Divisi Hukum Polri

Pendidikan: Doktor Ilmu Kepolisian

Biodata Eko Hadi Santoso

Nama: Irjen Pol Eko Hadi Santoso

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol)

Pendidikan kepolisian: Akademi Kepolisian (Akpol) 1999

Pendidikan menengah: SMA Taruna Nusantara angkatan keempat, 1996

Bidang penugasan: Reserse, antiteror, dan narkotika

Jabatan terakhir yang diberitakan: Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.(Adz/Source: Tribunnews)

Ferry Apek Dituntut 8 Tahun 6 Bulan Penjara dalam Kasus Sabu 24,39 Gram di Jambi

Ferry alias Apek dituntut 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta dalam kasus pengambilan sabu seberat 24,39 gram di Kota Jambi.(Adz) 

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Terdakwa kasus narkotika, Ferry alias Apek, dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi.

Ferry selanjutnya akan mendengarkan putusan majelis hakim pada Kamis (5/11/2026) mendatang.

Dalam amar tuntutannya, jaksa menyatakan Ferry terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, menerima, menyerahkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram," ujar jaksa dalam persidangan.

Sebelumnya, dalam persidangan terungkap kronologi penangkapan Ferry yang diduga terlibat dalam pengambilan narkotika jenis sabu seberat 24,39 gram.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan H Rais RT 12, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

BACA JUGA: Terseret Arus Sungai Batang Asai, Setelah 2 Hari Dicari Kakek Bawi Ditemukan Meninggal

Berdasarkan dakwaan jaksa, Ferry awalnya berada di rumah seseorang bernama Dery di kawasan Kampung Pulau Pandan.

Saat itu, Ferry diminta Dery mengambil barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan imbalan Rp250 ribu.

Ferry kemudian dihubungi seorang pria yang tidak dikenalnya dan diarahkan untuk mengambil sabu di sebuah lorong di Jalan H Rais.

Pria tersebut juga mengirimkan foto lokasi tempat sabu diletakkan.

Setibanya di lokasi, Ferry mengambil plastik asoy berwarna hitam yang berada di semak-semak pinggir jalan.

BACA JUGA: Inilah Sederet Barang Bukti Sitaan Kejati Jambi dan 6 Tersangka Kasus Korupsi DPRD Merangin

Di dalam plastik tersebut ditemukan tiga paket sedang sabu dengan berat bersih masing-masing 9,81 gram, 9,78 gram, dan 4,80 gram. Total berat bersih barang bukti mencapai 24,39 gram.

Namun, gerak-gerik Ferry dicurigai Ketua RT 12 bersama warga setempat.

Ferry kemudian diamankan warga sebelum akhirnya diserahkan kepada anggota Satresnarkoba Polresta Jambi.

Dalam persidangan sebelumnya, Ferry membenarkan keterangan saksi kepolisian terkait proses penangkapan dirinya. Ia juga mengaku baru satu kali mengambil narkotika tersebut.

Dalam perkara ini, Ferry didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JPU juga menyusun dakwaan subsidair dengan Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(Adz) 

Inilah Sederet Barang Bukti Sitaan Kejati Jambi dan 6 Tersangka Kasus Korupsi DPRD Merangin

Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menggeledah sejumlah lokasi selama tiga hari. Kejati menyita dua mobil hybrid, dokumen, hingga barang mewah.(Ist) 

JAMBI - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menyita dua mobil hybrid beserta sejumlah dokumen dan barang berharga dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019 hingga 2024.

Dua kendaraan yang disita tersebut yakni Suzuki XL7 Hybrid dan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid.

Penyitaan dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jambi sebagai bagian dari pengembangan penyidikan perkara.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Noly Wijaya mengatakan, penggeledahan dan penyitaan berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober 2026 di sejumlah lokasi di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Bungo.

Baca Juga: Pelaku Curanmor di Jujun Tak Berkutik, Dibekuk Tim Gabungan Polres Kerinci dan Polsek Danau Kerinci

"Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti yang diduga masih disimpan oleh pihak terkait," ujarnya, Jumat (30/10/2026).

Selain dua kendaraan tersebut, penyidik juga mengamankan berbagai dokumen dan barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tersebut.

Sederet Barang Bukti yang Disita

Penggeledahan di Kabupaten Muaro Bungo dilakukan di sebuah rumah di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Jalan Abdul Manap, Kecamatan Bungo Dani.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita:

- 1 unit Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buku catatan.

Sementara di Kabupaten Merangin, penggeledahan menyasar dua lokasi, yakni rumah di Perumahan Kyky Regency dan ruko Rumah Makan Bu Yus yang juga menjadi kantor CV Berkah Bersama Group.

Dari rumah di Perumahan Kyky Regency, penyidik mengamankan 39 jenis barang bukti. Di antaranya:

- dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan

- sertifikat hak milik

- bukti pengeluaran belanja rumah tangga pimpinan DPRD

- bukti belanja makanan dan minuman rapat

- cek kontan Bank BPD Jambi.

- sejumlah buku tabungan, bukti setoran

- STNK kendaraan roda dua

- dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram

- barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.

Adapun dari ruko Rumah Makan Bu Yus yang sekaligus menjadi kantor CV Berkah Bersama Group, penyidik menyita 46 jenis barang bukti.

Barang-barang tersebut meliputi: 

- dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- GU Nihil

- mutasi rekening

- dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD

- bon Sekretariat DPRD Merangin

- slip penarikan tunai, kuitansi, dan tanda terima.

Penyidik juga mengamankan:

- dokumen pemindahbukuan Sekretariat DPRD

- surat pesanan Tahun 2024

- buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

- akta pendirian CV Berkah Bersama Group

- rekening koran.

Selain di dua lokasi tersebut, penyitaan turut dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.

Saat pemeriksaan saksi di kantor tersebut, penyidik mengamankan satu unit Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid lengkap dengan kunci dan STNK.

Kepemilikan Barang Bukti

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jambi Noly Wijaya menjelaskan, seluruh barang bukti yang disita tersebut berasal dari tersangka Yusmarni.

Yusmarni diketahui merupakan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2019 hingga 2024.

"Seluruh barang dan aset yang telah disita diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin," jelasnya.

Barang bukti tersebut akan digunakan untuk mendukung pembuktian dalam proses penyidikan sekaligus membantu upaya pemulihan keuangan negara.

Baca Juga: im Macan Kincai Bekuk Residivis Curanmor, Satu Unit Sepeda Motor dan Kunci T Disita

Kejati Jambi memastikan penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Penyidik juga mendalami mekanisme pengelolaan anggaran serta menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Kejati Jambi menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Daftar 6 Tersangka Korupsi

- Herman Efendi, Ketua DPRD Kabupaten Merangin periode 2019 hingga Agustus 2024

- Zaidan Ismail, Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024

- Fauziah, pengguna anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2019 hingga Juni 2023

- Yusmarni, bendahara pengeluaran periode 2019 hingga April 2024

- Razali Azhari, pengguna anggaran Sekretariat DPRD periode Juli 2023 hingga November 2024

- Ismail, Direktur CV Berkah Bersama.

Kerugian Rp19.5 Miliar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.549.137.859 atau sekitar Rp19,5 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin.

Noly Wijaya menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019–2024.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, jaksa menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari proses pencairan hingga penggunaan anggaran.

Salah satu yang menjadi temuan penyidik adalah pencairan dana kegiatan yang diduga dilakukan tanpa sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

"Pencairan tersebut diduga dilakukan oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran tanpa pengajuan dari pengelola kegiatan," jelasnya.

Bacaan Lainnya:

Sampah Berserakan di Jembatan Pinggir Air, Wako Alfin Prihatin dan Instruksikan Penindakan Tegas

Selain itu, penyidik menduga terdapat pembayaran fiktif kepada pihak ketiga.

Jaksa juga menemukan dugaan pemindahan dana dari rekening pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin ke rekening pribadi yang tidak sesuai ketentuan.

Dugaan penyimpangan lainnya berkaitan dengan pengeluaran anggaran yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.

Sejumlah dokumen bahkan diduga sengaja dikosongkan atau tidak mencantumkan jenis dan jumlah pengeluaran.

Dokumen tersebut disinyalir digunakan untuk menutupi besaran anggaran yang telah dicairkan.

Akibatnya, PPTK disebut tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang telah digunakan dalam kegiatan tersebut.

Penyidik juga menemukan dugaan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 KUHP sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, terdapat sangkaan subsidiair Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejati Jambi menyatakan penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan.

Jaksa kini sedang mendalami peran masing-masing tersangka dalam dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin selama periode 2019–2024.(Editor: Aldie Prasetya)

Pelaku Curanmor di Jujun Tak Berkutik, Dibekuk Tim Gabungan Polres Kerinci dan Polsek Danau Kerinci

Pelaku Curanmor di Jujun Tak Berkutik, Dibekuk Tim Gabungan Polres Kerinci dan Polsek Danau Kerinci.(Ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM — Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kerinci bersama Personil Polsek Danau Kerinci gerak cepat mengungkap kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Danau Kerinci, Jumat (30/10/2026).

​Pelaku berinisial JK alias Jery (37), seorang sopir warga Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, berhasil diringkus tanpa perlawanan berselang beberapa jam setelah beraksi.

​Kapolres Kerinci melalui Kasat Reskrim AKP R. F. Ritonga, S.H., mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan cepat korban bernama Reza Pandri Diana (37), warga Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci.

​"Begitu menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana curanmor, Tim Opsnal Polres Kerinci bersama anggota Polsek Danau Kerinci langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di lapangan," ujar AKP R. F. Ritonga, Sabtu (31/10/2026).

​Kronologis Kejadian

​Peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Jumat, 30 Oktober 2026 sekira pukul 11.00 WIB. Saat itu, anak korban yang bernama Alif Rizkon Khori (16) meminta izin untuk memancing di pinggir danau di Desa Jujun.

​Korban memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nomor Polisi BH 2514 DC di pinggir danau, berjarak sekitar 10 meter dari posisi korban memancing.

​Saat asyik memancing, korban melihat dua orang laki-laki tak dikenal berada di dekat kendaraannya. Tidak lama berselang, korban kaget melihat kedua orang tersebut membawa kabur sepeda motor miliknya.

​Korban sempat berteriak “Maling! Maling!”, namun pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut dengan kecepatan tinggi. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materil sekitar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan segera melaporkannya ke pihak kepolisian.

​Penangkapan Pelaku dan Barang Bukti

​Berbekal informasi dari olah TKP dan keterangan saksi-saksi, Tim Opsnal gabungan mendapat petunjuk mengenai keberadaan pelaku.

​Pada hari Jumat, 30 Oktober 2026 sekira pukul 13.00 WIB — atau hanya dalam hitungan jam setelah kejadian — polisi berhasil mendeteksi dan menangkap tersangka JK alias Jery di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Keliling Danau.

​Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa:

​1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah-Putih (No. Pol: BH 2514 DC, No. Rangka & No. Mesin sesuai laporan).

​1 (satu) lembar STNK kendaraan.

​1 (satu) eksemplar BPKB kendaraan.

​Proses Hukum Lebih Lanjut

​Tersangka beserta seluruh barang bukti langsung digelandang ke Mako Polres Kerinci guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

​Sejumlah langkah kepolisian yang telah diambil meliputi melengkapi administrasi penyidikan (mindik sidik), pemeriksaan saksi-saksi, gelar perkara penetapan tersangka, hingga pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

​"Kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Kerinci agar selalu waspada saat memarkirkan kendaraan. Gunakan kunci ganda (kunci pengaman tambahan) dan pastikan diparkir di tempat yang aman atau terpantau guna meminimalisir ruang gerak pelaku kejahatan," tutup Kasat Reskrim.(Adz)

Kejati Jambi Sita Dua Mobil Hybrid dan Barang Mewah, Kasus Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Merangin

Kejati Jambi Menyita Dua unit Mobil Hybrid dan Barang Mewah, Dugaan Korupsi Anggaran DPRD Merangin.(Ist)

JAMBI  – 2 (Dua) unit mobil hybrid dan puluhan barang bukti lainnya diamankan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2019–2024.

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jambi di sejumlah tempat di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Bungo pada 26 hingga 29 Oktober 2026.

Dua kendaraan yang masuk dalam daftar penyitaan yakni Suzuki XL7 Hybrid dan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Keduanya diamankan bersama kunci kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain kendaraan, penyidik turut mengamankan dokumen transaksi perbankan, buku tabungan, sertifikat hak milik, bukti pengeluaran anggaran, dokumen perjalanan dinas, hingga sejumlah barang mewah berupa tas, dompet, dan sepatu bermerek.

Baca Juga: Tim Macan Kincai Bekuk Residivis Curanmor, Satu Unit Sepeda Motor dan Kunci T Disita

Dalam penggeledahan di Kabupaten Merangin, penyidik mendatangi dua lokasi di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko.

Lokasi pertama merupakan rumah di Perumahan Kyky Regency Blok Nangka, RT 37/RW 05. Dari tempat tersebut, sebanyak 39 jenis barang bukti disita, termasuk dokumen perjanjian jual beli dan pembiayaan, bukti belanja rumah tangga pimpinan DPRD, dokumen belanja konsumsi rapat, cek tunai Bank BPD Jambi, serta buku tabungan dari sejumlah bank.

Penyidik juga mengamankan dokumen pembelian logam mulia seberat 100 gram, bukti setoran, STNK kendaraan roda dua, dan sertifikat hak milik.

Sementara di lokasi kedua, yakni ruko Rumah Makan Bu Yus yang sekaligus digunakan sebagai kantor CV Berkah Bersama Group di RT 37/RW 05, penyidik menyita 46 jenis barang bukti.

Baca Juga: Tebing Penahan Jalan di Depan Dendeng Batokok Pelayang Raya Kembali Longsor, PUPR Sungai Penuh Sigap Turun Atasi

Barang bukti tersebut didominasi dokumen administrasi dan keuangan, di antaranya Surat Permintaan Pembayaran (SPP), GU Nihil, mutasi rekening, dokumen belanja rumah tangga Ketua DPRD, bon Sekretariat DPRD Merangin, slip penarikan tunai, kuitansi, dan tanda terima.

Sejumlah dokumen lainnya berupa pemindahbukuan Sekretariat DPRD, surat pesanan Tahun 2024, buku Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), akta pendirian CV Berkah Bersama Group, serta rekening koran juga turut disita.

Pengembangan penyidikan tidak hanya dilakukan di Kabupaten Merangin. Tim Pidsus Kejati Jambi juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Lorong Pulai, Desa Sungai Pinang, Jalan Abdul Manap, RT 06/RW 02, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Muaro Bungo.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita satu unit Suzuki XL7 Hybrid beserta kunci dan STNK serta dua buah buku catatan.

Adapun satu unit Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid diamankan dalam kegiatan penyitaan saat pemeriksaan saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Merangin.

Kejati Jambi menyebutkan, seluruh barang bukti yang disita dalam rangkaian kegiatan tersebut berasal dari tersangka YUSMARNI, yang merupakan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin selama periode Tahun Anggaran 2019 sampai 2024.

Penyidik menduga berbagai dokumen dan aset tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah diusut. Selanjutnya, seluruh barang bukti akan dianalisis untuk mendukung pembuktian serta menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Rangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Jambi Nomor PRINT-1629/L.5/Fd.2/10/2026 tentang Penggeledahan dan Nomor PRINT-1628/L.5/Fd.2/10/2026 tentang Penyitaan, tertanggal 22 Oktober 2026.

Kejati Jambi memastikan proses penyidikan masih terus dikembangkan, terutama untuk menelusuri aliran dana, mekanisme penggunaan anggaran, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

Selain mengumpulkan alat bukti, langkah penyidikan ini juga diarahkan untuk mendukung penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Kejati Jambi menegaskan penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan asas praduga tak bersalah.(*)

8 Pelaku Perusakan Mapolres Merangin Ditangkap Beserta Senjatanya, Dibawa ke Polda Jambi

 

Sekitar 20 orang bersenjata senapan mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Merangin, Kabupaten Merangin, Rabu (28/10/2026). Orang-orang tersebut mendatangi Polres Merangin diduga terkait penangkapan orang yang disinyalir terlibat aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).(Istimewa) 

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Delapan terduga perusakan Markas Polres Merangin ditangkap polisi Kamis (29/10/2026) malam.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata rakitan.

Informasi yang dihimpun TribunJambi.com, delapan orang tersebut kini dibawa dari Merangin ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Media ini masih menunggu konfirmasi dari Polda Jambi terkait identitas delapan orang itu serta peran mereka dalam peristiwa perusakan Polres Merangin.

Sekelompok warga Suku Anak Dalam (SAD) dari kelompok Tumenggung Jang mendatangi Mapolres Merangin pada Rabu (28/10/2026), diduga ingin membebaskan dua orang yang ditangkap karena aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). (ADZ/Sumber:TRIBUN JAMBI)

Kapolda Jambi Perintah Tangkap Pelaku dalam 24 Jam

Sebelumnya, Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo memerintahkan jajarannya menangkap pelaku perusakan Markas Polres Merangin dalam waktu 24 jam.

Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan penindakan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Merangin.

Widodo menjelaskan, Polres Merangin sebelumnya telah menindak aktivitas PETI dan mengamankan dua orang yang diduga terlibat.

Penindakan itu menyasar aktivitas tambang yang menggunakan alat dompeng, belum sampai pada penggunaan alat berat.

“Yang saya sesalkan, kok bisa berani masuk Polres itu. Saya perintahkan untuk 24 jam ini bisa menangkap orangnya yang melakukan perusakan di Mako Polres Merangin,” kata Widodo.

Menurut Widodo, kepolisian telah memperkirakan adanya kendala dan hambatan dalam penertiban PETI.

Baca Juga: Tekan Angka Pengangguran, Polres Kerinci Gelar Sosialisasi Program "POLIRAN" di BLK Kerinci

Ia juga menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mengurus persoalan tersebut setelah dua orang diamankan.

Widodo turut menyinggung dugaan keterlibatan kelompok tertentu di balik aktivitas PETI. Namun, dugaan itu masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Kapolda menginstruksikan seluruh polres di wilayah Jambi agar tidak mengendurkan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal.

Menurutnya, masyarakat mulai resah terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat PETI, terutama saat musim hujan.

“Untuk polres lain saya imbau jangan kendur. Tetap lakukan upaya penertiban dan penindakan terhadap semua kegiatan PETI yang ada di Jambi,” ujarnya.

Polda Jambi Perkuat Dukungan Brimob

Terkait pengamanan setelah peristiwa di Merangin, Widodo mengatakan tidak ada penambahan personel secara khusus.

Namun, dukungan dari Satuan Brimob akan diperkuat untuk membantu penindakan di sejumlah titik yang telah dipetakan.

“Penebalan tidak, tapi memang backup kita perkuat dari Brimob untuk segera melakukan penindakan, tidak hanya di Merangin, di beberapa titik yang sudah kami petakan,” katanya.

Widodo juga menegaskan kepolisian akan menindak pihak yang sengaja menghalangi proses penyidikan atau melawan petugas saat menjalankan tugas kepolisian.

“Setiap kegiatan kepolisian yang mendapat hambatan, sengaja menghalangi penyidikan, tentunya akan kami tindak tegas. Itu ada pasalnya,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dugaan penyerangan, Widodo sebelumnya menyebut pelakunya belum ditangkap. Ia mengatakan penanganan perkara tersebut telah ditarik ke Polda Jambi dengan pertimbangan keamanan. (Adz/ SOuce: TribunJambi)

DPW SATGAS TANI MERDEKA Jambi Kutuk Keras Dugaan Peredaran Rokok Ilegal di Kerinci–Sungai Penuh, Laporan Resmi Segera Dilayangkan

DPW SATGAS TANI MERDEKA Jambi Kutuk Keras Dugaan Peredaran Rokok Ilegal di Kerinci–Sungai Penuh, Laporan Resmi Segera Dilayangkan

JAMBI — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi menyatakan sikap tegas terhadap dugaan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari instansi berwenang karena berpotensi merugikan penerimaan negara serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi, Kang Erry, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen mengawal persoalan tersebut melalui langkah yang terukur, berdasarkan data dan bukti, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Kang Erry, dugaan penyalahgunaan pita cukai maupun peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, tindakan tersebut harus ditangani secara serius karena menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan potensi kerugian keuangan negara.

“DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi mengutuk keras segala bentuk pelanggaran di bidang cukai yang terbukti merugikan negara. Kami berkomitmen mengawal persoalan ini agar ditangani secara transparan dan sesuai hukum. Jika ditemukan bukti yang cukup, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegas Kang Erry.

Dugaan jaringan besar perlu ditelusuri

DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi juga menyoroti dugaan adanya jaringan distribusi rokok ilegal yang luas di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Dugaan tersebut, menurut organisasi, perlu ditelusuri secara menyeluruh agar penanganan tidak hanya berhenti pada peredaran barang di tingkat penjual, tetapi juga mampu mengungkap asal barang, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Kang Erry menekankan bahwa setiap dugaan harus diuji melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat berwenang. Identitas pihak yang diduga terlibat maupun informasi mengenai jalur distribusi perlu diverifikasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan. Kami meminta instansi berwenang menelusuri dugaan peredaran tersebut secara menyeluruh, mulai dari asal barang hingga jalur distribusinya. Jika ditemukan pelanggaran, kami berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Laporan resmi akan disampaikan kepada Bea Cukai dan aparat terkait

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi menyatakan akan melayangkan laporan resmi kepada Bea Cukai Jambi dan aparat penegak hukum terkait.

Laporan tersebut direncanakan memuat informasi awal, data lapangan, serta bukti pendukung yang dapat membantu instansi berwenang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Organisasi juga mendorong agar setiap laporan yang disampaikan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi berharap Bea Cukai dan aparat terkait dapat melakukan verifikasi serta penindakan apabila ditemukan bukti pelanggaran. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus menjaga penerimaan negara.

Komitmen mengawal kepentingan negara

Kang Erry menegaskan bahwa langkah pelaporan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi menyatakan siap memberikan informasi dan bukti yang dimiliki kepada pihak berwenang untuk mendukung proses pemeriksaan.

Organisasi juga mengajak masyarakat yang mengetahui dugaan peredaran rokok ilegal agar menyampaikan informasi melalui saluran pengaduan resmi dengan menyertakan data yang jelas dan dapat diverifikasi.

“Prinsip kami jelas, setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan aturan hukum. Kami ingin persoalan ini terang, tidak menimbulkan spekulasi, dan ditangani secara profesional. Kepentingan negara harus dijaga, dan penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan,” tutup Kang Erry.

DPW SATGAS TANI MERDEKA Provinsi Jambi menegaskan akan mengawal perkembangan persoalan ini dan mendorong transparansi dalam penanganannya hingga diperoleh kejelasan dari instansi yang berwenang.(Red)

Kapolda Jambi Diminta Usut Dugaan Peredaran Rokok Ilegal di Kerinci dan Sungai Penuh

Kapolda Jambi Diminta Usut Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Kerinci.(ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM — Dugaan peredaran rokok merek Rasta, Luffman, dan Oris yang disinyalir tidak memenuhi ketentuan cukai di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali menjadi perhatian publik. Aparat penegak hukum diminta menelusuri informasi tersebut guna memastikan legalitas produk yang beredar di pasaran.Cari Peta Wilayah

Pihak pelapor mengaku telah mengantongi sejumlah informasi terkait lokasi peredaran, pihak yang diduga terlibat, hingga jalur distribusi rokok tersebut. Informasi itu diharapkan dapat menjadi bahan awal bagi aparat untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan sesuai prosedur hukum.

Dalam persoalan ini, Kapolres Kerinci diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan oleh satuan atau unit terkait dalam menindaklanjuti dugaan tersebut.

Baca Juga: Pernah Viral, Kapal Pesiar 1,2 Milyar Terdampar Tak Pernah Karam

Sementara itu, Kapolda Jambi diharapkan turun tangan melakukan supervisi apabila ditemukan indikasi penanganan yang tidak optimal. Langkah pengawasan dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.

Selain dugaan pelanggaran ketentuan cukai, informasi mengenai kemungkinan keterlibatan oknum aparat serta dugaan adanya pengendali distribusi dari luar daerah juga perlu ditelusuri. Namun, seluruh informasi tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan alat bukti yang sah.

Baca Juga: Polda Jambi Ungkap 32 Kasus PETI, 71 Orang dan 3,5 Kg Emas Diamankan

“Penelusuran diharapkan tidak hanya menyasar pengecer, tetapi juga mencakup mata rantai distribusi secara menyeluruh, mulai dari pemasok hingga pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran produk. Dalam prosesnya, koordinasi dengan Bea Cukai diperlukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi”ujar salah seorang Aktivis Kerinci yang minta identitasnya tidak ditulis.Cari Peta Wilayah

Masyarakat berharap penanganan dugaan peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai tersebut dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai informasi yang harus diverifikasi oleh aparat berwenang.(Red)

Polda Jambi Ungkap 32 Kasus PETI, 71 Orang dan 3,5 Kg Emas Diamankan

Kapolda Jambi ekspose data pengungkapan kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) periode Januari hingga Oktober 2026.(Ist)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Penanganan penambangan emas tanpa izin (PETI) di Provinsi Jambi terus bergulir.

Dalam kurun Januari hingga Oktober 2026, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi bersama jajaran mengungkap 32 kasus tambang emas ilegal dan mengamankan 71 orang.

Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari emas seberat 3.503,64 gram atau sekitar 3,5 kilogram, 12 unit alat berat, satu unit kendaraan roda empat, hingga uang tunai senilai Rp108 juta.

Data tersebut disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo pada Senin, 26 Oktober 2026, terkait penanganan tindak pidana PETI di wilayah hukum Polda Jambi dan jajaran sepanjang tahun berjalan.

Angka pengungkapan itu menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Jambi.

Namun, proses penanganan perkara belum berhenti pada pengungkapan kasus dan pengamanan barang bukti.

Baca Juga:Polresta Jambi Ungkap Peredaran Narkoba Lewat Transaksi WhatsApp, Dua Pelaku, 1,5 Kg Sabu dan 583 Ekstasi Diamankan

Kapolda Jambi menyampaikan bahwa proses penyidikan terhadap perkara-perkara tersebut masih terus berlangsung.

Penyidik disebut berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

“Proses penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik berkomitmen untuk melakukan proses penyidikan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Irjen Widodo, didampingi Kabid Propam, Dirreskrimsus, Dirreskrimum, dan Kabid Humas.

Dengan penyidikan yang masih berjalan, penanganan kasus PETI selanjutnya bergantung pada proses hukum dan pembuktian terhadap masing-masing perkara.

Baca Juga: Dugaan Pengendali Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Kerinci Disebut Telah Teridentifikasi, Ketegasan Aparat Dipertanyakan

Status hukum setiap orang yang diamankan juga perlu merujuk pada perkembangan penyidikan serta proses hukum yang berlaku.

Pengungkapan 32 kasus tersebut menjadi bagian dari penanganan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jambi bersama jajaran selama Januari hingga Oktober 2026.

Polda Jambi menegaskan bahwa proses penegakan hukum masih berlanjut, dengan penanganan perkara yang diarahkan agar berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.(Adz)

Polresta Jambi Ungkap Peredaran Narkoba Lewat Transaksi WhatsApp, Dua Pelaku, 1,5 Kg Sabu dan 583 Ekstasi Diamankan

Tersangka, barang bukti sabu, pil ekstasi, dan serbuk ekstasi dalam pengungkapan kasus narkotika oleh Satresnarkoba Polresta Jambi.(ist)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika membuka jalan bagi pengembangan kasus peredaran narkoba di Kota Jambi.

Satresnarkoba Polresta Jambi menangkap dua pria berinisial RH (39) dan FPP (26), serta menyita sekitar 1,5 kilogram sabu, 583 butir pil ekstasi, dan 302,2 gram serbuk ekstasi.

Pengungkapan tersebut berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 20 dan 23 Oktober 2026.

Polisi menyebut kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jalan Hasan Basri, tepatnya di depan Kuburan Cina, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Kasat Resnarkoba Polresta Jambi AKP Tito Al Hafezt, menjelaskan bahwa informasi warga menjadi dasar bagi tim operasional untuk melakukan penyelidikan.

Pada Selasa, 20 Oktober 2026, sekitar pukul 14.00 WIB, Tim 1 Opsnal Satresnarkoba Polresta Jambi mengamankan RH di lokasi yang menjadi sasaran penyelidikan.

Baca Juga: Dugaan Pengendali Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Kerinci Disebut Telah Teridentifikasi, Ketegasan Aparat Dipertanyakan

Menurut keterangan polisi, penggeledahan terhadap RH menemukan lima paket sabu dan ratusan butir ekstasi di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya.

Penyelidikan kemudian dikembangkan ke rumah RH di Jalan Rd. Abdurrahman, RT 01, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Di rumah tersebut, petugas kembali menemukan lima paket sabu, pil ekstasi merek Marvel berwarna hijau-kuning, serta dua paket serbuk ekstasi yang disimpan di dalam kotak plastik di gudang belakang rumah.

Dari RH, polisi menyita total 10 paket sabu dengan berat bruto sekitar 1,4 kilogram. Barang bukti lainnya terdiri atas 398 butir ekstasi merek Marvel, 185 butir ekstasi merek Tengkorak, dan 302,2 gram serbuk ekstasi.

Petugas juga mengamankan timbangan digital serta barang bukti lain yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.

Pengembangan kasus berlanjut setelah penyidik memeriksa telepon genggam milik RH. Polisi menemukan percakapan WhatsApp yang diduga berkaitan dengan transaksi dan pengantaran narkotika, termasuk pesan mengenai pesanan sabu sebanyak satu kilogram.

Kasat Resnarkoba Polresta Jambi mengatakan temuan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam transaksi.

Pada Jumat, 23 Oktober 2026, sekitar pukul 22.00 WIB, polisi menangkap FPP di Lorong Pelangi, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Baca Juga: Nilai Historis Dibalik Aura Magis Tari Nek Salih Indah Asal Belui

Berdasarkan keterangan kepolisian, FPP mengaku memesan sabu seberat satu kilogram atas suruhan seseorang berinisial A. Polisi menyebut A masih dalam pengejaran.

Petugas kemudian mengembangkan penyelidikan ke rumah FPP di Perumahan Evodia, RT 001, Desa Sepakat Makmur, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Di lokasi tersebut, polisi menemukan satu paket besar, lima paket sedang, dan satu paket kecil sabu yang disimpan di dalam kamar. Total berat bruto sabu yang dikaitkan dengan FPP disebut mencapai sekitar 140 gram.

Dengan barang bukti dari kedua orang tersebut, polisi menyatakan total sabu yang diamankan mencapai sekitar 1,5 kilogram bruto.

Saat ini, kedua orang yang diamankan beserta barang bukti berada di Mapolresta Jambi untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

AKP Tito menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika. Ia juga mengapresiasi informasi masyarakat yang membantu kepolisian mengungkap perkara tersebut.

Bacaan Lainnya: Jalan Belui-Koto Lanang Depati Tujuh Dipatok, Tanda Pembangunan Segera Dimulai

“Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi narkoba di Kota Jambi. Kami apresiasi informasi dari masyarakat. Ini bukti sinergi Polri dan masyarakat berhasil menggagalkan peredaran narkoba dalam jumlah besar,” tegasnya.

Menurut keterangan polisi, kedua orang tersebut akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman yang disebutkan dalam keterangan kepolisian adalah maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati.

Polresta Jambi juga mengimbau masyarakat agar melaporkan aktivitas yang mencurigakan dan diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Pengembangan perkara masih menjadi bagian penting dari proses penyidikan, termasuk pendalaman terhadap dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut dalam keterangan kepolisian.*

Dugaan Penipuan dan Penggelapan, Rp667,6 Juta Seret Nama Andaris Minandar ASN Setwan DPRD Sungai Penuh

Merdekapost.com - Nama Andaris Minandar, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh, kembali menjadi sorotan setelah sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah laporan dugaan penipuan dan penggelapan.

Kali ini, muncul sebuah catatan tulisan tangan yang memuat daftar 12 nama atau pihak, disertai nominal uang dan keterangan tertentu. Dalam catatan tersebut, total nominal yang tertulis mencapai Rp667,6 juta.

Namun, belum diketahui secara pasti siapa pembuat catatan tersebut, kapan transaksi yang tercatat berlangsung, serta apakah seluruh nominal itu berkaitan langsung dengan Andaris Minandar.

Kemunculan catatan tersebut menambah perhatian terhadap persoalan yang sebelumnya mencuat, termasuk dugaan pembayaran hasil panen petani yang belum diselesaikan dan laporan terkait transaksi gadai sawah.

Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebutkan adanya petani di Kabupaten Kerinci yang mengaku belum menerima pembayaran setelah menyerahkan hasil panen. Selain itu, seorang warga juga dilaporkan mengaku mengalami kerugian Rp40 juta dalam transaksi pegang gadai sawah yang diduga melibatkan Andaris.

Bahkan pihak kepolisian telah menerima laporan dari petani dan warga yang ditipu Rp.181.000.000,.

Untuk memastikan duduk perkara, diperlukan penjelasan dari pihak-pihak yang namanya tercantum dalam catatan tersebut, terutama mengenai asal-usul uang, bentuk transaksi, kesepakatan yang dibuat, serta apakah terdapat kewajiban pembayaran yang belum dituntaskan.

Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menelusuri setiap laporan yang masuk sesuai prosedur dan bukti yang tersedia.

Di sisi lain, klarifikasi dari Andaris Minandar maupun pihak Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh penting untuk memberikan penjelasan yang berimbang, termasuk mengenai hubungannya dengan catatan tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Andaris Minandar dan sekretaris dewan Sungai Penuh terkait permasalahan tersebut.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Andaris Minandar maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini guna memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap akurat dan berimbang. (Tim)

Rokok RASTA Diduga Tanpa Pita Cukai Masih Beredar di Kerinci dan Sungai Penuh, Pengawasan APH Dipertanyakan

Rokok RASTA Diduga Tanpa Pita Cukai Masih Beredar di Kerinci dan Sungai Penuh, Pengawasan APH Dipertanyakan. (Gambar ilustrasi AI)

KERINCI – SUNGAI PENUH — Peredaran rokok merek RASTA yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi dilaporkan masih terpantau di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan serta langkah penindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait.

Apabila dugaan tersebut terbukti, peredaran rokok tanpa pita cukai resmi berpotensi menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang mematuhi ketentuan perpajakan dan cukai.

Masyarakat pun mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap jalur distribusi, toko pengecer, hingga pihak-pihak yang diduga memasok produk tersebut ke pasaran.

APH dan Bea Cukai Diminta Bertindak

APH bersama Bea Cukai didorong untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dugaan peredaran rokok tersebut. Penelusuran diharapkan tidak hanya menyasar pengecer, tetapi juga mengungkap asal barang, jalur distribusi, serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.

Publik juga membutuhkan penjelasan terbuka mengenai langkah pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, status pelanggaran terkait produk tersebut tetap perlu dipastikan melalui verifikasi oleh instansi berwenang.

Masyarakat berharap pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai di Kerinci dan Sungai Penuh dapat dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih.

Catatan redaksi: Keterangan mengenai temuan di lapangan, lokasi penjualan, serta status pita cukai perlu dilengkapi bukti dan konfirmasi pihak berwenang sebelum diterbitkan.(Red)

Ini Sosok Dua Pemodal di Balik Empat Pekerja PETI yang Ditangkap di Bungo

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengungkap kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Kelepat, Kabupaten Bungo. Polisi menyita dua unit alat berat jenis ekskavator dan menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. 

Merdekapost.com | Muara Bungo – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengungkap kasus dugaan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah Pelepat, Kabupaten Bungo.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang yang diduga terlibat serta menyita dua unit alat berat jenis ekskavator dan material yang diduga emas seberat 94,61 gram.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima penyidik pada 1 Oktober 2026 mengenai aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, tim Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan pengecekan pada 2 Oktober 2026.

Baca Juga: Kuasa Hukum Irawadi Uska Desak Tersangka Baru Kasus Dana Damkar

Petugas kemudian menemukan dua unit ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI.

“Penyidik Direktorat Kriminal Khusus mendapatkan informasi sekitar tanggal 1 Oktober bahwa adanya penambangan emas tanpa izin di wilayah Pelepat, Muara Bungo.

"Kemudian pada tanggal 2, tim melakukan pengecekan dan ditemukan ada dua alat berat atau ekskavator,” kata Erlan, Jumat (16/10/2026).

Erlan menjelaskan, penanganan perkara tersebut tercatat dalam dua laporan polisi, yakni LP Nomor 26 dan LP Nomor 27.

Dalam pengungkapan ini, empat pekerja yang diamankan masing-masing berinisial:

- AJ (36), warga Kecamatan Pelepat, yang diduga berperan sebagai pengawas;

- HS (34), warga Kecamatan Rimbo Tengah, sebagai operator;

- SAH (22), warga Kecamatan Pelepat, sebagai helper atau kernet;

- MF (19), warga Kecamatan Pelepat, yang juga berperan sebagai operator.

Polisi turut menyita dua unit ekskavator merek SDLG berwarna kuning dengan nomor seri VLGE621FTS0611075 dan VLGE621FHS0611234.

Selain kedua alat berat tersebut, penyidik mengamankan material yang diduga emas dengan berat 94,61 gram sebagai barang bukti.

Telusuri Keterlibatan Pemodal

Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan pihak yang berperan sebagai pemodal dalam aktivitas penambangan emas ilegal tersebut.

Dua orang berinisial FY alias AG dan Z alias C disebut diduga berperan sebagai pemodal.

Namun, dugaan keterlibatan keduanya masih dalam proses penyelidikan.

“Untuk pemodal masih dilakukan penyelidikan. Pemodal dan lain sebagainya sedang dilakukan penyelidikan dan segera akan dilakukan proses penindakan,” ujar Erlan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan, penyidikan kasus PETI di Kabupaten Bungo masih terus dikembangkan.

Menurutnya, penyidik masih menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dan menjadi target penindakan berikutnya.

“Proses penyidikan masih terus berlanjut. Ada target juga yang belum dilakukan proses penindakan. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyidik untuk terus mengembangkan perkara,” kata Taufik.

Ia menegaskan, Polda Jambi berkomitmen menindak aktivitas penambangan emas tanpa izin sesuai arahan pimpinan Polri.

“Bapak Kapolda berkomitmen, jangan bermain-main dengan PETI. Kapolda dan pimpinan Polri saat ini fokus terhadap PETI untuk dilakukan penindakan,” ujarnya.

Terancam Lima Tahun Penjara

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta ketentuan perubahan yang berlaku.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Penyidik masih melanjutkan pengembangan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga menjadi pemodal dalam aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut.(Adz/Tribunjambi.com)

Irawadi Uska Desak Kejari Sungai Penuh Tetapkan Tersangka Lain Kasus Korupsi Damkar

Merdekapost.com - Kuasa Hukum mantan kadis Damkar Kota Sungai Penuh, Irawadi Uska,SH.MH mendesak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh melakukan Penetapan tersangka lain  terhadap Penyimpangan dana operasional Dinas Damkar Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022-2024.

Irawadi mengatakan bahwa sampai saat ini pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh baru menetapkan 2 orang tersangka yaitu mantan kadis damkar inisial LP dan Bendahara initial YS.

"Namun sampai dengan saat ini anehnya pihak  yang bertangung jawab secara langsung belum dijadikan tersangka oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh," ujar Irawadi kepada awak Media, Jumat, (16/10/2026).

Lebih lanjut, Irawadi menjelaskan bahwa pihak yang bertangung jawab secara langsung terhadap kegiatan tersebut jelas Pejabat Pelaksana Teknis Kgiatan (PPTK), namun sampai dengan saat ini tidak satupun pihak PPTK yang dijadikan tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

"Kami selaku Kuasa Hukum Mantan Kadis Damkar mendesak dalam hal ini yaitu pihak kejaksaan melakukan penetapan tersangka lain terhadap penyimpangan dana Operasional Dinas Damkar Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2002-2024," jelasnya.

Menurutnya, masih ada empat orang oknum yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penggunaan anggaran Dana Operasional Damkar Kota Sungai Penuh.

"Kami menilai masih ada 4 orang yang bertangung jawab secara langsung terhadap pengunaan angaran tersebut," ungkapnya. (*)

Diduga Sering Cekcok dengan Isterinya, Suami di Merangin Nekat Ambil Jalan Pintas

Pria berinisial N (31) di Desa Sungai Kapas, Merangin, meninggal dunia dalam dugaan bunuh diri pada Minggu (4/10/2026), dan polisi melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi terkait persoalan rumah tangga korban.(Ilustrasi/Detik.com) 

MERANGIN, MERDEKAPOST.COM – Seorang pria berinisial N (31), warga Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, meninggal dunia pada Minggu (4/10/2026). Korban diduga mengakhiri hidupnya setelah kerap mengalami perselisihan dalam rumah tangga.

Kapolsek Bangko, IPTU Adri Sukam, membenarkan informasi mengenai peristiwa tersebut saat dihubungi Tribun Jambi melalui sambungan telepon.

"Kami mendapatkan informasi, tadi siang ada warga Desa Sungai Kapas yang diduga mengakhiri hidupnya. Korban berinisial N (31) merupakan warga Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi," kata IPTU Adri Sukam kepada Tribun Jambi.

Setelah menerima informasi tersebut, personel Polsek Bangko mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan awal.

Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi, yakni istri korban berinisial Y dan adik korban berinisial A.

"Saya memerintahkan Intel dan Reskrim Polsek Bangko guna melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut di TKP. Saat datang di lokasi, korban berinisial N sudah akan dimakamkan oleh pihak keluarganya," tutur IPTU Adri Sukam.

Berdasarkan keterangan sementara dari para saksi, korban disebut kerap terlibat cekcok dengan istrinya sebelum peristiwa tersebut terjadi.

"Menurut hasil keterangan dari para saksi, korban N ini sebelumnya sudah sering cekcok dengan istrinya. Permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban berinisial N ini mengakhiri hidupnya," ujar IPTU Adri Sukam.

IPTU Adri Sukam mengatakan keluarga korban telah menerima kepergian korban dan menyatakan tidak bersedia dilakukan autopsi terhadap jenazah.

"Dari pihak keluarga korban sudah menerima dengan ikhlas atas kematian korban dan tidak mau melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Sudah dinyatakan di dalam surat pernyataan tertulis, korban saat ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga," tuturnya.

Kapolsek Bangko mengimbau masyarakat agar menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui musyawarah dan mencari jalan keluar yang baik. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri ketika menghadapi masalah.

(Adz/Source:Tribunjambi.com)

 

Karhutla Jambi dan Krisis Kearifan Lokal: Antara Penegakan Hukum dan Eksploitasi Alam

Penulis: Fadel Adhyaksa

Jambi, 6 Oktober 2026

Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus terjadi bukan hanya menghadirkan persoalan ekologis, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat, penegakan hukum, tata kelola sumber daya alam, hingga pertanyaan yang lebih mendasar: ke mana pergi nya kearifan manusia dalam memperlakukan alam?

Kondisi kualitas udara jambi turut menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, berdasarkan pemantauan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) pada Website Kementerian Lingkungan Hidup (https://ispu.kemenlh.go.id/app/#/) Kualitas udara Jambi pada awal Oktober 2026 sempat berada pada kategori hazardous atau berbahaya, dengan indeks kualitas udara yang mencapai pada angka 339, Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan karhutla bukan sekedar api yang membakar vegetasi, melainkan persoalan yang secara langsung bersinggungan dengan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat

Persoalan ini semakin serius apabila melihat data penanganan karhutla di Provinsi Jambi, Hingga akhir September 2026, luas lahan yang terbakar di jambi telah mencapai lebih dari 4.000 hektare. Di sisi lain, Polda Jambi telah mencatat puluhan perkara karhutla yang telah ditangani sepanjang 2026 dan sejumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, angka-angka tersebut telah menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukanlah fenomena sesaat, Ia telah menjadi persoalan berulang yang membutuhkan pendekatan lebih dari sekadar pemadaman ketika api telah membesar

Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup jelas untuk melindungi lingkungan, Pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak tersebut kemudian diterjemahkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahkan, Pada pasal 69 Ayat (1) Huruf H UU 32/2009 secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, ketentuan mengenai pembakaran berdasarkan kearifan lokal pun tidak dapat dimaknai sebagai izin untuk membakar lahan secara bebas, melainkan memiliki batas dan persyaratan tertentu, yang pada artinya, secara hukum negara telah memberikan batas yang cukup jelas, namun persoalannya kemudian menjadi lebih kompleks: jika aturan telah tersedia dan penegakkan hukum terus dilakukan, mengapa karhutla masih terus berulang?

Pertanyaan ini membawa kita pada dimensi yang sering kali luput dalam pembahasan karhutla, yakni hubungan sosial dan kultural antara manusia dan alam, jauh sebelum hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan modern, masyarakat di berbagai wilayah nusantara telah memiliki aturan sendiri dalam mengatur hubungan manusia dan lingkungan

Hutan, sungai, tanah dan sumber daya alam tidak semata mata dipandang sebagai benda yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, di dalam banyak komunitas adat, terdapat larangan, kewajiban, tata cara pemanfaatan, hingga konsekuensi sosial terhadap tindakan yang merusak lingkungan, kearifan tersebut pada dasarnya mengajarkan satu prinsip sederhana yaitu alam boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dihancurkan 

Mengutip pemikiran dan pandangan Prof. Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, yang menempatkan hukum lingkungan adat sebagai bagian penting dalam pembaruan hukum lingkungan nasional. 

“Hukum lingkungan adat berkarakter tradisional-religius-komun, agar hukum lingkungan nasional efektif, maka hendaknya dilakukan pembaharuan sistem hukum lingkungan nasional berbasis hukum lingkungan adat sebagai hukum aslinya bangsa indonesia”. Sumber:Gentra Unpad

Pandangan tersebut memberikan perspektif penting dalam melihat persoalan karhutla, penanganan kerusakan lingkungan tidak semestinya hanya bergantung pada pendekatan represif melalui hukum pidana, tetapi juga perlu memperkuat nilai dan norma sosial yang mendorong masyarakat untuk mencegah kerusakan sejak awal, kembali mengangkat kearifan lokal bukan berarti mengidealkan seluruh praktik tradisional ataupun menjadikannya pembenaran terhadap pembakaran lahan, justru di sinilah hukum memiliki peran penting yang dapat dicermati pada Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya melihat bahwa salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah semakin terpinggirkannya nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Padahal, kearifan lokal mengajarkan bahwa alam bukan sekadar sumber daya yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, melainkan ruang hidup yang harus dijaga keberlanjutannya. Ketika nilai tersebut mulai ditinggalkan dan kepentingan ekonomi ditempatkan di atas kelestarian lingkungan, maka kerusakan ekologis menjadi ancaman yang nyata.

Dari perspektif hukum, kita sebenarnya telah memiliki landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup. Namun, keberadaan regulasi harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta keberanian untuk menindak setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Jangan sampai hukum hanya hadir untuk menghukum setelah hutan terbakar, tetapi gagal membangun kesadaran sebelum api dinyalakan. Sebab, lingkungan yang rusak mungkin dapat dipulihkan, tetapi hak masyarakat atas udara bersih tidak seharusnya terus-menerus dikorbankan” Ujar Fadel 

Ketika hutan kehilangan tutupan, masyarakat kehilangan udara yang sehat, ketika lahan gambut terbakar, ekosistem kehilangan kemampuannya untuk menopang kehidupan, dan ketika nilai-nilai kearifan lokal semakin tergerus, kita tidak hanya kehilangan tradisi, tetapi juga kehilangan salah satu cara masyarakat indonesia memahami batas antara memanfaatkan alam dan mengeksploitasi alam, maka penanganan karhutla semestinya tidak berhenti pada pemadaman dan penindakan pidana, penegakan hukum tetap penting, tetapi pencegahan harus berjalan bersamaan dengan penguatan tata kelola lingkungan, perlindungan masyarakat adat, pendidikan ekologis, serta penghidupan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang relevan.

*Fadel Adhyaksa, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi

Selamatkan Aset Negara, Kejari dan BKAD Sungai Penuh Tarik 11 Kendaraan Dinas dari Mantan Pejabat

Kejari dan BKAD Sungai Penuh Tarik 11 Kendaraan Dinas dari Mantan Pejabat yang yidak berhak.(Ist/AI)

Sungai Penuh, Merdekapost.com - 11 Kendaraan Dinas Yang Masih Dikuasai Mantan Pejabat Kota Sungai Penuh Diamankan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

 Dijelaskan oleh Kajari Sungai Penuh, Robi Harianto S., S.H., M.H, "11 Kendaraan Dinas yang diamankan tersebut saat ini dikuasai oleh Mantan Pejabat yakni Wako-Wawako, Kepala Dinas dan pejabat lainnya".

"Dari 11 kendaraan, 5 Mobil Dinas, 5 Sepeda Motor Dinas dan 1 Motor roda tiga dengan total nilai Rp 1,5 Milyar". jelasnya

"Aset-aset ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak lagi atau tidak menjabat lagi". Ujar Kajari Romi

Plt Kepala BKAD Kota Sungai Penuh Reno Harmoni, S.E., M,M. menjelaskan,  bahwa sebenarnya masalah ini sudah cukup lama, namun Baru sekarang bisa terwujud berkat kerjasama dengan pihak Kejari Sungai Penuh.

Proses penarikan kembali kendaraan dinas pemkab sungai penuh yang selama ini dikuasai oleh orang yang sudah tidak berhak, Senin, 5/010/2026). (Adz)

"Kita melakukan inventarisir aset-aset tersebut dan sekitar Juli 2026 yang lalu kita menyurati pihak Kejaksaan Sungai Penuh untuk berkerjasama dalam proses penertiban atau penarikan aset-aset dinas itu, dan Alhamdulillah diawal Oktober ini bisa terlaksana". Ujar Roni

"Kedepan, selain kendaraan-kendaraan dinas, kami juga akan menertibkan aset-aset daerah berupa tanah dan inventaris yang masih dikuasai oleh yang tidak berhak" Jelas Roni lagi

"Tidak menutup kemungkinan jika aset-aset yang masih dikuasai oleh orang yang tidak berhak atau bukan lagi pejabat, ASN Kota Sungai Penuh, maka akan kami Pidanakan" Tegasnya

Penyitaan Aset Pemko Sungai penuh tersebut berdasarkan kerjasama Kejaksaan Sungaipenuh bidang Datun dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD).(Adz)

Gudang Percetakan MKM di Tanjung Pauh Hilir Ludes Terbakar, Kerugian Rp500 Juta Lebih

KERINCI – Musibah kebakaran melanda Gudang Percetakan Muda Karya Mandiri (MKM) di Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci, Kamis (1/10/2026) sekitar pukul 18.30 WIB.

Kebakaran tersebut menyisakan duka bagi Owner MKM, Roma Arusty, setelah bangunan gudang beserta berbagai mesin dan peralatan percetakan di dalamnya ludes dilalap api.

Gudang percetakan MKM tersebut berada dalam satu bangunan dengan bekas tempat penggilingan padi milik mertua Roma Arusty. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas penggilingan padi di lokasi tersebut telah lama tidak beroperasi.

Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Satu Bangunan di Deretan Kantor Kades Pasar Baru Sungai Penuh

Di dalam gudang justru terdapat berbagai mesin, alat dan perlengkapan percetakan milik MKM. Bahkan, sekitar satu bulan sebelum kejadian, disebutkan terdapat penambahan barang dan peralatan percetakan dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Seluruh barang dan bangunan gudang tersebut dilaporkan tidak dapat diselamatkan dalam peristiwa kebakaran.

Kerugian material sementara diperkirakan mencapai Rp500 juta lebih. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai nilai kerugian maupun penyebab pasti kebakaran.

Tiga Kali Kebakaran

Informasi lain yang dihimpun menyebutkan bahwa kebakaran kali ini bukan kejadian pertama yang terjadi di lokasi tersebut.

Gudang MKM disebut telah mengalami kebakaran sebanyak tiga kali. Dua kejadian sebelumnya dikabarkan terjadi pada siang hari dan berhasil diatasi setelah diketahui adanya dugaan tindakan sengaja membakar.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat mengenai penyebab kebakaran yang terjadi pada Kamis malam.

“Wajar saja ada kecurigaan gudang percetakan MKM sengaja dibakar oleh orang tak dikenal,” ungkap sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Namun, dugaan tersebut masih sebatas informasi dan kecurigaan masyarakat. Kepastian mengenai penyebab kebakaran sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan di lapangan.

Tiga Unit Damkar Dikerahkan

Saat malam kejadian, sedikitnya tiga unit mobil pemadam kebakaran terlihat berada di lokasi.

Meskipun petugas tiba ketika bangunan gudang sudah dalam kondisi terbakar hebat, personel pemadam tetap melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk memastikan api tidak kembali membesar maupun merembet ke bangunan sekitar.

Sejumlah anggota Polres Kerinci juga terlihat berada di lokasi hingga proses pemasangan police line selesai dilakukan.

Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga lokasi agar tetap steril dan memungkinkan proses pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab kebakaran.

Polisi Diminta Usut Tuntas

Munculnya dugaan bahwa kebakaran bukan semata-mata akibat kecelakaan membuat kepolisian diharapkan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Apalagi, beredar berbagai informasi dan opini di tengah masyarakat mengenai bangunan yang terbakar. Salah satunya menyebut lokasi tersebut sebagai tempat penggilingan padi atau heler.

Padahal, menurut sumber, bangunan tersebut memang merupakan bekas tempat penggilingan padi milik mertua Roma Arusty, namun aktivitas tersebut telah lama berhenti.

Baca Juga: Kapolri Mutasi Pejabat Polri, Irjen Widodo Ditunjuk Jadi Kapolda Jambi, Ini Rekam Jejaknya

“Heler sudah lama tidak beroperasi. Yang ada di situ adalah gudang percetakan MKM, mesin bingkai dan peralatan percetakan,” ungkap sumber.

Karena itu, masyarakat berharap kepolisian tidak hanya memastikan titik awal api, tetapi juga menelusuri seluruh kemungkinan penyebab kebakaran, termasuk apabila ditemukan indikasi adanya unsur kesengajaan.

Hasil penyelidikan kepolisian nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penyebab kebakaran Gudang Percetakan MKM serta menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.(Adz)

Begini Pengakuan Istri di Bungo yang Sewa Pembunuh Bayaran Habisi Suaminya, Baru 2 Minggu Menikah Sudah KDRT

Dua tersangka kematian Budi Lestari, warga Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, yaitu M istri korban dan J mertua korban.(Doc.Tribunjambi)

BUNGO| MERDEKAPOST.COM - Kematian Budi Lestari, warga Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, memasuki babak baru setelah polisi menetapkan sejumlah tersangka. Tiga tersangka, yaitu M istri Budi, J mertua Budi, dan MU sebagai eksekutor.

Tirai kasus kematian Budi Lestari yang mayatnya ditemukan di kebun sawit kawasan Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, mulai tersingkap.

Dilansir dari Tribun Jambi, yang berkesempatan mewawancarai dua tersangka, M dan J, yang kini telah menjadi tahanan Polres Merangin.

Dalam pengakuannya, M istri Budi Lestari menuturkan perjalanan rumah tangganya selama 14 tahun.

Dia mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak awal pernikahan.

Dia juga mengaku keputusan yang berujung pada kematian suaminya dilakukan dalam kondisi yang ia sebut sebagai kekhilafan.

Bagaimana pengakuan M, sang istri yang jadi tersangka kematian suaminya Budi Lestari? Berikut petikan wawancara Jurnalis Frengky Widarta bersama M:

Apa yang sebenarnya menyebabkan Ibu sampai terlibat dalam kasus ini?

M: Sebenarnya saya tidak berniat melakukan perencanaan pembunuhan ini.

Saya melakukan perbuatan ini karena khilaf.

Pernikahan saya sudah berjalan 14 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar.

Awalnya, sebelum menikah, dia terlihat baik.

Dia sering memberikan makanan kepada keluarga dan bersikap baik kepada keluarga saya.

Setelah pernikahan berjalan sekitar dua minggu, baru terlihat bagaimana sikap suami saya.

Dia sering memukul, termasuk ketika ingin berhubungan dengan saya.

Saya tetap sabar dan ikhlas karena saya menikah untuk ibadah.

Saya bertahan sampai sekitar setengah tahun, kemudian saya pulang ke Jawa, ke rumah mertua.

Di sana kekerasan juga terus terjadi.

Saya pendam sendiri dan tidak pernah menceritakannya kepada orang lain.

Saya memilih merasakan semuanya sendiri.

Kapan kondisi tersebut mulai semakin berat?

M: Saya kemudian memiliki anak.

Saat hamil, dia juga kurang peduli kepada saya.

Saya tetap ikhlas menjalani semuanya.

Ketika melahirkan, saya juga mengaku mendapat perlakuan yang tidak baik.

Saya dimaki-maki dan tidak ditunggu.

Saat berada di ruang persalinan, saya bersama keluarga.

Saya sedang berjuang melahirkan anak kami, tetapi saya justru mendapat perlakuan yang menurut saya menyakitkan.

Setelah melahirkan, selama sekitar 40 hari saya tidak boleh melakukan banyak aktivitas.

Saat itu saya melihat suami saya menyentuh ibu saya.

Ibu saya kemudian langsung menolak.

Saya diam karena berpikir mungkin suami saya khilaf.

Bagaimana hubungan rumah tangga setelah itu?

M: Suami kemudian merantau.

Sekitar setahun kemudian dia pulang ke Jawa.

Kami kembali mengalami pertengkaran hebat.

Pertengkaran itu disaksikan mertua dan tetangga, tetapi mereka diam.

Saya sempat berkonsultasi dengan bapaknya, tetapi tidak mendapat banyak tanggapan.

Saya juga pernah berbicara dengan sepupunya.

Dia mengatakan kepada saya agar bersabar karena semua itu merupakan ujian.

Saya akhirnya bertahan karena anak.

Setelah itu suami kembali merantau ke Sumatra.

Ibu tadi menyebut mengalami kekerasan selama 14 tahun. Seperti apa yang Ibu maksud?

M: Perlakuan suami selama 14 tahun sangat memengaruhi mental dan fisik saya.

Bukan hanya kekerasan berupa pukulan.

Saat saya datang bulan, saya mengaku tetap dipaksa berhubungan seksual dengan cara yang tidak saya inginkan.

Saya sudah menangis dan menolak, tetapi dia tetap memaksa.

Saya hanya bisa menangis.

menurut saya, suami mengalami dorongan seksual yang sangat tinggi.

Bagaimana karakter Budi di mata Ibu ketika berada di luar rumah dan ketika berada di rumah?

M: Kalau di depan orang, dia pintar.

Dia manis dan bisa berbicara dengan orang lain.

Tetapi kalau di rumah, dia lebih banyak diam.

Kalau saya bertanya mengenai masa depan anak, sekolah, atau masalah keuangan, dia diam.

Saya juga tidak tahu dia memiliki utang di mana saja.

Untuk utang di toko, justru saya yang diminta mengambil.

Apakah Budi memiliki kebiasaan lain yang Ibu ketahui?

M: Dia sering minum alkohol dan berjudi.

Bagaimana dengan dugaan perlakuan Budi terhadap ibu Ibu?

M: Soal itu, ibu saya yang menceritakannya setelah suami meninggal.

Ibu mengatakan suami saya memperlakukannya seperti suami istri sebanyak dua kali.

Saya benar-benar syok.

Saya kaget bagaimana hal seperti itu bisa terjadi kepada ibu saya sendiri.

Bagaimana Ibu mengetahui persoalan keuangan Budi?

M:  Saya juga pernah ditanya polisi mengenai kebun yang atas nama suami.

Polisi juga menanyakan soal uang Rp50 juta yang katanya dikirim dari Jawa untuk membeli lahan.

Saya tidak tahu soal uang tersebut.

Kalau soal keuangan, saya tidak tahu siapa yang mengirim uang kepada almarhum.

Apa yang Ibu rasakan setelah ditangkap polisi?

M: Saya menangis dan merasa hancur.

Saya merasa berdosa kepada Allah.

Saya juga merasa semuanya campur aduk.

Setelah almarhum meninggal, setiap malam saya merasa seperti diganggu.

Saya juga menjalani ibadah selama berada di tahanan.

Saya menjalankan puasa sunah karena selama Ramadan sebelumnya saya banyak meninggalkan puasa.

Saat Ramadan, saya mengaku sering dilarang berpuasa oleh suami.

Dia mengatakan saya harus mengikuti suami.

Kalau saya berada di penjara, saya ingin memperbaiki diri.

Saya ingin lebih taat beribadah dan membayar kewajiban kepada Allah. 

(Editor: Aldie Prasetya| Source: Jambi.Tribunnews.com) BERSAMBUNG...