Merdekpost.com - Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar menghadiri Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari bersama Pemkab Batang Hari, Selasa (18/05/2021).
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar LKPD tahun anggaran 2020 Kabupaten Batanghari di ruang pola gedung DPRD Kabupaten Batanghari.
Merdekapost.com - Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi menyatakan kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Batanghari menyuplai produk-produk perikanan ke kabupaten dan kota jelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, selasa (4/5/2021).
“Kita Pemerintah Kabupaten Batanghari siap menyuplai produk perikanan, seperti ikan nila, patin dan lele kepada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi untuk memenuhi kebutuhan jelang hari raya,” kata Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar di Jambi, Selasa.
Hal itu dikarenakan Kabupaten Batanghari merupakan sentra produksi perikanan. Dimana terdapat puluhan ribu keramba milik masyarakat yang memproduksi ikan-ikan air tawar.
Dijelaskan Bakhtiar Pemerintah Kabupaten Batanghari siap menjalin kerjasama dengan kabupaten dan kota lainnya di daerah itu dalam rangka memenuhi kebutuhan ikan. Sehingga harga ikan di pasaran jelang hari raya Idul Fitri tidak mengalami kenaikan yang drastis.
Sementara itu terkait dengan stok bahan pangan lainnya di Kabupaten Batanghari masih cukup stabil. Meski terjadi kenaikan harga terhadap sejumlah bahan pokok di awal Ramadhan, namun saat ini harga bahan pokok tersebut sudah kembali normal.
“Bahan pangan yang berfluktuasi diantaranya cabai, bawang, daging dan telor, namun saat ini harganya sudah kembali normal,” kata Bakhtiar.
Selain itu, untuk menjaga pasokan bahan pangan, Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengatur musim tanam petani di daerah itu. Sehingga bahan-bahan pangan yang di produksi oleh petani tidak menumpuk di pasaran dan tidak terjadi kelangkaan.
Dengan demikian harga bahan pangan di tingkat petani dan di pasaran tetap stabil. (064)
Merdekapost.com - Bupati Batanghari Mohamad Fadhil Arief meneriman penyerahan simbolis mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dari Mendagri yang langsung diserahkan oleh Pejabat Gubernur Jambi Ibu Dr Hari Nur Cahya Murni, senin (3/5/2021)
Mesin ADM akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuaten Batang Hari. (064)
Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief menghadiri audiensi bersama Dirjen Migas di Rumah Dinas Gubernur Jambi menyelesaikan masalah ilegal drilling yang terdapat di Kecamatan Bajubang, kamis (29/4/2021).
Dalam rapat audiensi tersebut Bupati Batanghari menyetujui upaya penyelesaian ilegal drilling dengan menandatangani hasil kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Dirjen Migas, SKK Migas, K3S, Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah lainnya.
Dimana penyelesaian ilegal drilling di daerah itu dilakukan melalui tiga fase. Yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Penyelesaian jangka pendek dilakukan sampai dengan akhir Mei 2021. Adapun bentuk penyelesaian masalahnya yakni dengan membentuk tim terpadu dari Ditjen Migas, SKK Migas, K3S, KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, akademisi dan LSM.
Kemudian melakukan pengosongan TKP dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi bersama Satpol PP daerah lokus di bawah koordinasi Polri dan TNI. Kemudian membuat portal dan pos penjagaan di lokasi untuk mencegah akses masuk dan keluar.
Kemudian penyelesaian jangka menengah dilakukan hingga akhir Oktober 2021 dengan melakukan pengosongan TKP yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi dan Kabupaten lokus di bawah koordinasi TNI dan Polri. Melakukan revisi Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 terkait dengan pelibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat migas. Dan pemulihan lingkungan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya penyelesaian jangka panjang dilakukan hingga akhir Juni 2022 dengan melakukan penguatan kelembagaan pembinaan penambangan rakyat. Dan pemberian manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. (064)
Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief memimpin rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di pendopo Rumah Dinas Bupati Batanghari, selasa (27/4/2021).
“Kita ingin semuanya bersinergi mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini secara bersama-bersama,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief di Batanghari, Selasa.
Bupati Batanghari meminta pemerintah daerah bersama Forkompinda berperan aktif dalam menangani COVID-19 dengan cara melakukan pendekatan pendekatan aktif kepada masyarakat. Serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di bulan Suci Ramadhan dengan menghimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, pengetatan-pengetatan aktivitas masyarakat di tengah masyarakat turut ditingkatkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian akan melakukan patroli dan membubarkan segala bentuk kerumunan. Terutama pada daerah yang berada pada zona merah COVID-19 atau zona resiko tinggi penularan COVID-19.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dr Elvie Yennie menjelaskan pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan sesuai dengan zona. Untuk daerah yang berada pada zona merah akan dilakukan pengetatan pembatasan aktivitas hingga menutup sementara aktivitas di fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
“Pembatasan aktivitas dilakukan sesuai dengan zona daerah-nya,” kata Dokter Elvie Yennie.
Dari delapan kecamatan di daerah itu hanya Kecamatan Maro Sebo Ilir yang masih berada pada zona hijau. Kemudian satu kecamatan berada pada zona merah, yakni Kecamatan Muara Bulian. Sementara enam kecamatan lainnya berada pada zona kuning dan zona orange COVID-19.
“Fokusnya pada penegakan hukum protokol kesehatan dan optimalisasi posko sampai ke tingkat rukun tetangga (RT),” kata Dokter Elvie Yennie. Bupati Fadhil Arief Pimpin Rapat PPKM Mikro Bersama Forkompinda
Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief memimpin rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di pendopo Rumah Dinas Bupati Batanghari, selasa (27/4/2021).
“Kita ingin semuanya bersinergi mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini secara bersama-bersama,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief di Batanghari, Selasa.
Bupati Batanghari meminta pemerintah daerah bersama Forkompinda berperan aktif dalam menangani COVID-19 dengan cara melakukan pendekatan pendekatan aktif kepada masyarakat. Serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di bulan Suci Ramadhan dengan menghimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, pengetatan-pengetatan aktivitas masyarakat di tengah masyarakat turut ditingkatkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian akan melakukan patroli dan membubarkan segala bentuk kerumunan. Terutama pada daerah yang berada pada zona merah COVID-19 atau zona resiko tinggi penularan COVID-19.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dr Elvie Yennie menjelaskan pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan sesuai dengan zona. Untuk daerah yang berada pada zona merah akan dilakukan pengetatan pembatasan aktivitas hingga menutup sementara aktivitas di fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
“Pembatasan aktivitas dilakukan sesuai dengan zona daerah-nya,” kata Dokter Elvie Yennie.
Dari delapan kecamatan di daerah itu hanya Kecamatan Maro Sebo Ilir yang masih berada pada zona hijau. Kemudian satu kecamatan berada pada zona merah, yakni Kecamatan Muara Bulian. Sementara enam kecamatan lainnya berada pada zona kuning dan zona orange COVID-19.
“Fokusnya pada penegakan hukum protokol kesehatan dan optimalisasi posko sampai ke tingkat rukun tetangga (RT),” kata Dokter Elvie Yennie. (064)
Merdekapost.com - Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri rapat kordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi pada Rabu (21/4/21) berama KPK dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepala daerah se Provinsi Jambi.
Giat yang berlangsung tertutup di ruang pola kantor Gubernur Jambi ini dihadiri seluruh bupati dan Walikota Se-provinsi Jambi.
Rakor pencegahan korupsi tersebut menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko dan Kasatgas 1 pencegahan wilayah1, Maruli Tua.
Rakor yang dirangkai sosialisasi monitoring centre for prevention (MCP) atau pusat pemantauan untuk pencegahan korupsi dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparatur pengawas intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa. (064)
Merdekapost.com - Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar SP pimpin langsung Rapat Sosialisasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa Se-Kabupaten Batanghari.
Acara tersebut berpusat di gedung serba guna Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Rabu (21/04/2021).
Tujuan dari rapat sinkronisasi ini ialah menyatukan pendapat serta persepsi pembangunan Desa khususnya di wilayah Kecamatan Muara Tembesi dan Desa lain Se-Kabupaten Batanghari pada umumnya.
Dalam sambutannya H Bakhtiar SP menyampaikan Pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen menciptakan budaya birokrasi serta sinergitas antara pembangunan Daerah dengan Desa.
” Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga harmonisasi dan Sinergitas Pembangunan Desa dan Pemkab Batanghari,” Katanya
Lanjut Bakhtiar, pada kesempatan ini juga Pemkab Batanghari mengajak Pemerintah Desa memetakan perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik.
” Saya meminta kepada OPD terkait agar dapat memfasilitasi Desa, baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan hingga menjadi kewenangan dan skala pembangunan Desa,” Tambahnya.
Dirinya juga berharap bagi Pemerintah Desa dapat melakukan bersama dengan segenap stakeholder terkait terutama dalam bidang pembangunan Desa kedepannya.
” Semoga PemDes, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat dapat bersinergi dengan Instansi Pemerintahan di Kabupaten agar selaras dalam membangun demi kepentingan bersama,” Tutup H Bakhtiar.
Senada dengan Wakil Bupati, Camat Muara Tembesi Asri Yonalsyah AP menyampaikan sinkronisasi merupakan menyatukan persepsi agar pembangunan kedepannya dapat terarah dengan baik.
” Dengan adanya sinkronisasi ini mudah – mudahan pembangunan di setiap Desa akan lebih tepat sasaran dan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa setempat,” Singkatnya.
Hadir juga pada rapat sosialisasi Asisten III Setda Batanghari, Camat Muara Tembesi, Kadis PMD, OPD terkait, Forkopincam, para BPD dan Perangkat Desa Se-kecamatan Muara Tembesi .
Di ahir sesi rapat tampak beberapa perangkat Desa melakukan tanya jawab dengan Wakil Bupati yang di dampingi Kadis PMD dan Asisten III Setda Batanghari. (064)
Merdekapost.com - Bukan manjadi rahasia lagi, masalah Tambahan Penghasil Pegawai (TPP) maupun gaji PTT honorer di Kabupaten Batanghari memang perbincangan hangat dikalangan ASN maupun honorer. Adapun untuk honorer belum dibayar sejak Januari 2021.
Tekait masalah TPP ASN, hal ini kemukakan oleh Bupati Batanghari, Muhamad Fadhil Arief pada saat di acara Rapat Paripurna DPRD Batanghari pada Selasa (20/4/2021).
Bupati Fadhil Arief menuturkan, dirinya masih menunggu hasil keputusan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Inspektorat. Apakah harus dibayarkan selama tiga bulan atau satu bulan saja. Sebab di DPA hanya tertera selama 10 bulan anggaran.
Walaupun penganggaran 2020 ini dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Pada tahun 2021 ini, dirinya besama Wabup Bakhtiar SP sebagai penerima tongkat estafet tentu harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban ini.
“Saat anggaran ini bermasalah, kami yang baru menjabat wajib menyelesaikannya, dan kami tidak ingin kebijakan yang diambil justru menelan korban jiwa.” Sebutnya.
“Karena setau kami sebagai pegawai negeri, tidak ada pembayaran di luar DPA. Jika penganggaran ada di DPA baru dianggap hutang,” sambungnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, dirinya tak akan membiarkan anak buahnya di setiap OPD menjadi korban, hanya karena salah mengambil kebijakan dalam membayarkan TPP tersebut kepada para pegawai.
“Saya tidak akan membiarkan anak buah saya masuk penjara, kebijakan yang diambil harus aman bagi dirinya. TPP 2020 pasti akan dibayarkan, tetapi harus dipastikan berapa bulan harus kita dibayarkan,” pungkasnya.
Penjelasan terkait TPP ini dibeberkan oleh Fadhil dihadapan 23 orang anggota DPRD Batanghari, dalam rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2020.
Tidak hanya dihadapan anggota DPRD Batanghari, Bupati Batanghari juga menjelaskan permasalahan tersebut dihadapan seluruh OPD dan unsur Forkopimda yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. (064)
