Wakil Ketua TP PKK Batanghari Nuraini Zubir Hadiri Jambore PKK di Batin XXIV

 

Merdekapost.com - Pelaksanaan kegiatan Jambore PKK tingkat Kecamatan di kantor camat Batin XXIV, Kabupaten Batanghari,Propinsi Jambi begitu meriah dan berjalan dengan sukses.

Kegiatan tersebut yang bertempat di halaman kantor camat Batin XXIV. Dalam acara tersebut  langsung dihadiri Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Nuraini Zubir, Ketua TP PKK Kecamatan Batin XXIV Eni Suhaini, Kamis (18/07/2024).

Adapun yang membuka kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Camat Batin XXIV A.Kadir SIP ,acara jambore PKK tersebut yang diikuti oleh 17 Desa kelurahan diwilayah Kecamatan Batin.

Dalam kata sambutannya Wakil Ketua TP PKK Batanghari Nuraini Zubir menyampaikan,Satya meng apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Jambore PKK tingkat Kecamatan Batin XXIV. 

"Peran serta kreativitas PKK sebagai mitra kerja Pemerintah Desa Kelurahan dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan khususnya bidang kesejahteraan masyarakat.Saya mengapresiasi kegiatan Jambore PKK ini,kegiatan ini merupakan Ajang mengakrabkan kita antara Desa dan kelurahan,"Ujarnya.

Pada kesempatan itu Ketua TP PKK Kecamatan Batin XXIV Eni Suhaeni Juga menyampaikan,Kegiatan Jambore PKK ini penuh dengan semangat dan kemeriahan melalui berbagai kegiatan dan perlombaan yang akan dilaksanakan.

" Semoga sinergitas, kerjasama dan kebersamaan yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan, terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga khususnya di lingkup wilayah Kecamatan Batin XXIV ini,"Katanya. (*)

Bupati Fadhil Kukuhkan Penyesuaian Waktu Masa Jabatan Anggota BPD Tahun 2024

 

Merdekapost.com - Muhammad Fadhil Arief Melakukan Pengambilan sumpah dan pelantikan serta pengukuhan penyesuaian waktu masa jabatan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-kabupaten Batanghari, Propinsi  Jambi pada. Rabu.(17/072024).

Acara berlangsung di Serambi Rumah Dinas Bupati dan dihadiri langsung oleh Bupati Batang Hari, para unsur Forkopimda, para OPD dan para tamu undangan lainnya.

Dalam kata sambutannya Bupati menyampaikan,Dengan fenomena tuhan membuat manusia semakin banyak di dunia ini dan tuhan membuat alat komunikasi semakin maju, karena semakin banyak manusia sehingga silaturahmi kita itu akan berkurang dengan kesibukan masing-masing maka dimudahkan dengan adanya handphon sehingga banyak komunikasi kita lakukan melalui teknologi, tapi ada kelemahan dari teknologi karena menjalankan dan menyampaikan sesuatu sering tidak utuh.

“Untuk kawan kawan BPD besok kalau mau ada saran kritik kepada pemerintahan Desa lebih baik bertemu langsung daripada melalui handphone,” Katanya.

MFA  juga menjelaskan, Salah satu tugas BPD mengawasi kegiatan agar berjalan semestinya dan mengawasi kegiatan yang sedang berjalan dengan budaya-budaya kita, maka dari itu namanya Badan Permusyawaratan Desa karena mengutamakan kearifan lokal.Mari kawan-kawan semua kita  tingkatkan kinerja, supaya kesejahteraan kita meningkat.

Diakhir sambutannya, Fadhil Arief juga menyampaikan kepada seluruh anggota BPD untuk berkolaborasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, agar semakin terciptanya keamanan di Desa Masing-masing.

" Selamat kepada Kawan - kawan baik yang baru di lantik Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun yang di panjangkan lagi masa jabatannya dua tahun kedepan", Pesannya.

Sementara Itu Ketua PABPDSI Batanghari A.Sobri saat di wawancarai oleh media ini berpesan kepada seluruh anggota BPD untuk selalu mengoptimalkan fungsi pengawasan Desa sesuai dengan aturan yang berlaku. diantaranya Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa dan juknis surat edaran Kemendgri nomor 100 tahun 2023 dan kita harapkan dengan penyesuaian masa jabatan dua tahun ini sinergitas antara Pemerintah Desa dgn BPD semakin solid, agar  pembangunan dapat sesuai dengan yang di harapkan.

"Adapun pengukuhan anggota BPD tersebut terbagi menjadi dua sesi, pengukuhan pada hari ini, Rabu (17/07/2024) sebanyak 332 anggota BPD yang terdiri dari empat Kecamatan,Kecamatan Mersam, Batin XXIV, Muara Bulian dan Kecamatan Pemayung.

Sedangkan, Empat Kecamatan lagi dari Maro Sebo Ulu (MSU), Maro Sebo Ilir (MSI), Muara Tembesi, dan Bajubang akan kembali dikukuhkan esok hari sebanyak 230 anggota BPD",Terangnya. (*)

Wabup Batanghari Buka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stanting Tahun 2024

 

Merdakapost.com - Wakil Bupati Batanghari H.Bakhtiar membuka Rapat TPPS Kabupaten Batanghari Tahun 2024 yang bertempat di Aula Besar Kantor Bupati Batanghari,Propinsi Jambi.Rabu (17/07/2024)

Wakil Bupati H. Bakhtiar sebagai Ketua TPPS menyampaikan, Apresiasi kepada Bapak/ibu atas kerjasama secara masif dalam hal Percepatan Penurunan Stanting,hal ini tentunya kami sebagai pimpinan Daerah bersama Bapak Bupati mengucapkan Terimakasih atas kekompakan kita dalam menjalankan penurunan angka Stanting.

"Untuk target pada Tahun 2024 penurunan Stanting secara Nasional pada Tahun 2014 menjadi 14 persen. Alhamdulillah kita bersyukur dan kerja keras kita bersama mulai dari Kabupaten, Kecamatan hingga ke Kelurahan/Desa angka Stanting kita di Kabupaten Batanghari Tahun 2022 naik menjadi 24,3 persen dan Alhamdulillah di Tahun 2024 menjadi 10,1 persen juga kerja keras kita artinya tidak sia- sia,"Kata Wabub.

Tambah Wabub lagi, kami atas nama Bupati dan Wakil Bupati beserta semua jajaran dapat mengedukasi, kemudian tentunya dapat memberikan kebijakan kerja nyata di Desa maupun di Kelurahan khususnya terhadap keluarga kita yang terlibat Stanting di Kabupaten Batanghari.

Lanjut ketua TPPS menyampaikan"kita melaksakan Rapat koordinasi evaluasi terhadap program kegiatan yang kita lakukan serentak di Kabupaten Batang Hari di dalam hal terutama penyeimbangan dan pengukuran sasaran kita terutama balita, kemudian memberikan edukasi kepada calon pengantin maupun ibu hamil tentunya kegiatan tersebut sudah kita lakukan bersama dengan di bantu Kepala Desa, para Camat dan Kepala Puskesmas," Terang ketua TPPS H.Bakhtiar.

Dalam Rapat tersebut turut hadir Forkopimda Kabupaten Batang Hari/ mewakili, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD lingkup Kabupaten Batang Hari/mewakili, para Camat se-kabupaten Batang Hari, para Kades se-Kecamatan Kabupaten Batang Hari, dan para undangan lainnya.(*)

Serahkan 58 Sertifikat Tanah, Ini Pesan Bupati Batanghari

 

Bupati Batanghari Fadhiel Arief menyerahkan 58 Sertifikat Tanah. Foto: Ist

Merdekapost.com - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menghadiri sekaligus menyerahkan secara simbolis Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2023, program PTSL Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari, bertempat di Halaman Kantor Desa Pematang Lima Suku Kecamatan Muara Tembesi pada Senin (15/07/2024). 

Turut hadir pada acara tersebut para unsur Forkopimda Kabupaten Batanghari, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari, para Kepala OPD, Camat Muara Tembesi, Kepala Desa Pematang Lima Suku, Forkopimca Muara Tembesi dan masyarakat desa pematangan lima suku serta tamu undangan lainnya.

Bupati Batanhari dalam kata sambutannya mengatakan,Atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari beserta jajaran atas kontribusinya sehingga program tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Batanghari dapat berjalan dengan baik sesuai sukses dan lancar. 

"Saya mengapresiasi kepada semua pihak atas energi kolaborasi serta akselerasinya dalam mendukung program tanah objek reformasi agraria di Kabupaten Batanghari di mana telah menjalankan kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 dengan melepaskan hak guna usahanya dalam penyediaan paling sedikit 20 persen dari luas tanah negara yang diberikan sebagai pemegang HGU untuk diberikan kepada masyarakat semoga program ini dapat menginspirasi dunia usaha sejenis untuk lebih peduli kepada lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar usahanya,"Katanya 

Kemudian Bupati juga menyampaikan" Program ini merupakan bentuk program nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan legalitas kepemilikan tanah demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, adapun yang menjadi tujuan retribusi Tanah ini adalah untuk mengurangi ketimpangan struktur kepemilikan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah,"Ujarnya.

Diakhir sambutannya Bupati menghimbau dengan melalui momentum penyerahan sertifikat ini hendaknya masyarakat telah mendapat kepastian hak sekaligus sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup dan ketika sertifikat tanah yang telah diserahkan, tentunya ada konsekuensi logis yang harus Bapak/Ibu penuhi sebagai pemilik sertifikat di mana masyarakat menerima sertifikat tanah harus memenuhi kewajibannya untuk menggunakan, mengusahakan, memanfaatkan sendiri tanahnya dan yang tak kalah penting lagi adalah taati penggunaan tanah sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku dan tidak menelantarkan tanah serta tidak mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain.

“Dalam rangka pelaksanaan reformasi akses kepada masyarakat diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat ini untuk modal usaha pada sektor informal dan ketimpangan sosial ekonomi yang semakin memanfaatkan suatu wilayahnya demi kesejahteraan, walaupun akan dijadikan sebagai agunan untuk hal-hal yang produktif yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga, jangan untuk kegiatan yang berbau konsumtif semata, selanjutnya kepada semua aparatur pemerintah dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten untuk ikut serta mensosialisasikan, menanamkan kesadaran serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya legalitas aset tanah,"tegas Bupati. (*)

Rokok Ilegal Semakin Marak Beredar

 

Merdekapost.com - Maraknya peredaran puluhan jenis rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi semakin meraja lelah, bahkan agen-agen rokok Ilegal tersebut seakan kebal hukum dan terus beroperasi juga menjadi sorotan dari banyak pihak. 

Rokok Ilegal tampa pita cukai tersebut  selain dapat mengganggu iklim usaha industri rokok legal, peredaran rokok ilegal atau tanpa pita cukai ini juga sangat berpotensi menimbulkan risiko hilangnya penerimaan negara dan diduga cuma menguntungkan oknum-oknum tertentu.

Hal itu terdapat dari hasil dari temuan investigasi para team media di beberapa toko. Aparat penegak hukum (APH) di wilayah Kabupaten Batanghari hendaknya jangan tutup mata, sebab itu berdampak pada kerugian negara serta konsumen pemakainya. 

Menurut salah satu warung pembeli rokok Ilegal tersebut mengatakan" Kami membeli Rokok ini dari agen-agen kecil yang keliling menawarkan, mereka mungkin pastinya membeli di agen yang besar.kalau agen yang besar ya merekalah yang tahu tempatnya dan dimana mereka membeli.

“Adapun rokok Ilegal yang mereka jual ke kami sejenis.Rokok Nopem, Zez, Smit Merah/Putih ,Lukman Merah/Putih juga beberapa merek rokok ilegal lainnya.Kalau untuk penjualan-nya mereka kepada kami bervariasi harganya satu Paknya,”Ujar penjual di warung. 

Tambahnya,Kalau untuk penjulan rokok Ilegal ini sangat lah laris,karena harga sangatlah terjangkau dengan keadaan kondisi saat ini.Biasanya pembeli rokok yang harga Rp,30 ribuan keatas cuma dapat satu bungkus.

"Semenjak maraknya rokok ilegal ini pembeli bisa membeli dua bungkus dan uangnya pun bersisa.Jadi pembeli maulah mereka membeli roko seperti ini yang bisa menghemat uang mereka lebih sedikit",kata sumber.

Maraknya penjualan rokok tanpa cukai selain merugikan harga pasaran rokok legal juga bisa lebih merusak konsumen sebab tidak adanya pengawasan kadar kandungan nikotin dan tar disetiap batang rokok tersebut.Tentunya semakin berbahaya karena tidak ada pengawasan dari pihak Beacukai.Kalau bisa penegak hukum ditertibkan jangan didiami begitu saja hal ini akan semakin banyak penjualan rokok Ilegal dan pengguna rokok ilegal pun semakin meraja lela karena harga rokok tersebut sangatlah murah. 

Untuk diketahui sanksi bagi penjual rokok ilegal itu sendiri tercantum dalam UU Nomor 39 pasal 54 tahun 200 Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 10 kali cukai yang mereka edar. (*)

Bupati Fadhil Lantik dan Kukuhkan Kepala Desa Penyesuaian Masa Jabatan

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief melantik Kepala Desa Aur Gading dan mengukuhkan Pengesahan Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Batanghari Tahun 2024 bertempat di serambi  rumah dinas Bupati Batanghari.

Bupati Batanghari dalam kata sambutannya mengatakan ,Dengan penambahan masa jabatan kepala desa semoga RPJMDES dapat diselesaikan dan terlaksana dengan baik.

Saya mengucapkan terimakasih kepada para kepala desa yang telah bersinergi membangun perekonomian dan pendidikan, dimana telah membantu masyarakat dalam meningkat perekonimiannya dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih baik,"Katanya

Bupati berpesan kepada Kepala Desa teruslah melayani masyarakat demi mensejahterakan raktyatnya,dan saling berkoordinasi dengan pemerintah dalam membantu melaksanakan program-program pemerintah kedepannya.

Selamat Kepada Kepala desa yang telah dilantik dan dikukuhkan pada hari ini, semoga  silahturahmi yang kita jalin akan mempermudah segala urusan kita.Aamiin

Turut Hadir Ketua TP. PKK Kabupaten Batang Hari Ibu Zulva Fadhil, SE, Kepala OPD terkait, Para camat,Ketua TP. PKK Kecamatan dan para undangan lainnya.(*)

Berhasil Turunkan Stunting, Pemkab Batanghari Terima Penghargaan Prefalansi Stunting

 

Merdekapost.com - Pemkab Batanghari berhasil tekan Stunting dari 26.3 % menjadi 10.1 % dan Pemkab Batanghari terima Apresiasi 15 Kabupaten/Kota kategori penurunan Prefalensi stunting tertinggi Tahun 2023. pada saat acara harganas di Semarang.

Dalam rangka mengoptimalkan sinergi Gerak dan Langkah Keluarga Indonesia mencegah Stunting untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas meiatul momentum Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-31. 

Sebagaimana yang kita ketahui, peran keluarga merupakan hal yang perku dioptimalkan dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berkarakter Saat ini salah satu persoalan yang pertu menjadi perhatian dalam membentuk generasi yang berkualitas adalah adanya resiko stunting Mengingat sangat diperlukannya intervensi pemerintah untuk menghindarkan generasi yang akan datang dari kondisi stunting. Jumat (28/06/24) 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan amanat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stuning Berdasarkan Perpres tersebut, BKKBN ditugaskan sebagai koordinator pelaksanan percepatan penurunan stunting di lapangan.

Peran keluarga harus dioptimalkan sebagai entitas utama dalam pencegahan stunting. Keluarga perlu memperhatikan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting dan menjadi priontas utama, dimulai dari 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari setelah lahir. 

Hal ini membuat peran keluarga harus dioptimalkan sebagai pelopor awal dalam pencegahan stunting. Untuk mengoptimalkan peran keluarga, salah satunya dilakukan proses intervensi datam bentuk pendampingani petugas BKKBN yang bersinergi dengan Kader PKK maupun bidan. 

Di akhir acara Wakil Bupati Batanghari selaku Ketua TPPS mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen gugus dan lapisan masyarakat yang telah melaksanakan intervensi penurunan stunting dengan baik dari 26,3 % menjadi 10,1 % dimana Kabupaten Batang Hari berhasil mendapatkan Apresiasi 15 Kabupaten/Kota kategori penurunan prefalensi stunting tertinggi Tahun 2023. namun penanganan ini tidak terhenti sampai disini diharapkan kita semua tetap konsen dalam penanganan stunting di Kabupaten Batanghari,"Kata wakil Bupati Batang Hari".

Turut mendampingi Kepala Dinas PPKBP3A, Wakil Ketua TP-PKK, Tenaga ahli stunting, Tenaga PLKB Kabupaten Batanghari.(*)

Eks Sekda Batanghari Disomasi Soal Tanah Aset Daerah

 

Merdekapost.com - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari berinisial HS kembali disomasi terkait pengembalian tanah asset daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Dimana surat somasi tersebut melalui perkumpulan Gerakan Anti Mafia (Geram) Agraria dengan nomor 01/GERAM-SMS/VI/2024, perihal Somasi Pengembalian Tanah Aset Pemda Batanghari yang bersifat penting.

HY, salah seorang Koordinator Aksi Geram mengatakan, HS yang merupakan mantan Sekda Batanghari waktu itu memakai sebidang tanah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dengan luas 1425 meter persegi yang beralamat di Jalan Prof. Sri Sudewi.

Untuk pinjam pakai tersebut diketahui dari Surat Keputusan Bupati Nomor 799 Tahun 2012 Tentang Izin Penghunian/Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan berdasarkan surat permohonan pinjam pakai dari bapak sendiri pada 2 Oktober Tahun 2012.

“Ya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 799 Tahun 2012 Tentang Izin Penghunian/Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan berdasarkan surat permohonan pinjam pakai dari HS sendiri pada 2 Oktober Tahun 2012 secara sadar HS mengakui kepemilikan sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang HS pinjam dan ditempati selama ini,” kata HY, Kamis.

Menurut dia, secara mengejutkan pada Tanggal 24 Februari Tahun 2016 HS justru menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tersebut kepada anaknya MFA.

Bahkan, dalam surat hibah tersebut seolah-olah HS memiliki sebidang tanah dengan mengaburkan asal usul atas tanah yang HS pinjam dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

“HS sudah dikualifikasikan menggelapkan aset daerah berupa tanah, sehingga saat ini tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tersebut berubah kepemilikannya kepada anaknya. Dan kami menilai, perbuatan HS menghibahkan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari kepada anaknya adalah Perbuatan Melawan Hukum,” paparnya.

Dia juga mengingatkan kepada HS untuk segera mengembalikan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tersebut dengan membatalkan surat pemberian hibah yang HS berikan kepada anaknya itu.

“Ingat, kami beri waktu 7 (tujuh) hari bapak untuk menjawab dan menanggapi surat kami ini sejak dikirimkan kepada HS atau keluarga di kediaman rumah diatas asset daerah itu dan jika HS mengabaikan somasi kami ini, maka kami akan segera mengambil langkah hukum baik Pidana maupun Perdata.” jelasnya.

Sementara itu, Abdurrahman Sayuti, yang merupakan Ketua Perkumpulan Geram mengungkapkan, bahwa surat somasi yang disampaikan oleh koordinator aksi tersebut ditembuskan, kepada yang terhormat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kejaksaan Agung (MA) RI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batang Hari, Bagian Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.

“Jika tidak ditanggapi somasi kita, maka kita akan ambil langkah hukum, secepatnya,” tandasnya. (*)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs