Komitmen Iklim Presiden Cina Harus Segera Diterapkan dengan Mengevaluasi Proyek PLTU Batu Bara di Sumatera

Proyek PLTU batu bara di Sumatera saat ini yang sudah beroperasi ada 33 pembangkit dengan kapasitas sebesar 3.566,5 MW dan 16 pembangkit sebesar 4.450 MW yang sedang direncanakan RUPTL 2020-2029. Dari data tersebut, Cina mendominasi sebagai aktor utama pendana di balik PLTU tersebut.

Beberapa contoh nyata keberadaan PLTU batu bara yang sudah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan yaitu Sumsel 1 di Sumatera Selatan, Nagan Raya di Aceh, Teluk Sepang di Bengkulu, Jambi 1 di Jambi, Pangkalan Susu di Sumatera Utara.

Sejak beroperasinya PLTU tersebut, tingkat kerusakan lingkungan dan dampak terhadap masyarakat mulai dirasakan. 

Sumiati Surbekti selaku Direktur Srikandi Lestari mengatakan dampak PLTU batu bara Pangkalan Susu Sumatera Utara adalah menyempitnya ruang tangkap nelayan karena aktivitas angkutan batu bara melalui jalur laut yang menyebabkan turunnya pendapatan nelayan hingga 70%. Ditambah lagi dampak terhadap kesehatan, masyarakat banyak menderita gatal-gatal, paru hitam serta tingginya warga yang menderita ISPA akibat abu sisa pembakaran batu bara.

PLTU batu bara Teluk Sepang di Bengkulu telah membuang limbah cair ke laut tanpa izin dan menyebabkan kematian biota laut. Menggusur tanam tumbuh milik petani untuk tapak proyek, pengangkutan batu bara melanggar aturan dan ketidakpatuhan terhadap dokumen yang dibuatnya sendiri.

Indira Suryani, ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga menambahkan bahwa  dampak PLTU batu bara juga dirasakan oleh warga di Sumatera Barat. Ada dua PLTU yang sudah beroperasi yaitu PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih. PLTU Ombilin yang berada di Desa Sijantang Koto, Kota Sawahlunto, sudah sejak lama menyemburkan abu racun FABA dalam jumlah yang mengerikan. Itu terjadi ketika alat penangkap abu rusak dan tidak diperbaiki hingga sekarang. Hal tersebut menyebabkan seluruh abu sisa pembakaran batu bara keluar dari cerobong dan menghujani warga dengan abu beracun. 

Tidak hanya itu, Indira menyampaikan  bahwa abu bawah sisa pembakaran (bottom ash) ditumpuk sampai membentuk gunung di dekat PLTU hingga mengalir ke sungai ketika hujan. Direktur LBH Padang menyatakan pemerintah Cina tidak mendanai proyek PLTU manapun baik di Indonesia maupun di muka bumi.

Begitu juga di Jambi. Hardi Yudha Direktur Lembaga Tiga Beradik mengatakan di PLTU Semaran Kabupaten Sarolangun sudah berdampak kepada kesehatan warga seperti batuk, sesak nafas bahkan penyakit kulit. Apalagi akan ada pendirian PLTU Jambi 1 dan 2 dengan kapasitas 2x300 MW yang akan berdampak buruk terhadap warga seperti kehilangan ruang hidup, kemiskinan jangka panjang, buruknya situasi lingkungan, konflik horizontal. Kami meyakini dampak PLTU batu bara relatif sama di setiap wilayah yang ada di Sumatera.

Pagi ini, Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (StuEB) mendapatkan kabar baik bahwa Presiden Cina berjanji tidak akan membangun PLTU batu bara baru di luar negeri. 

Presiden Xi Jinping menyampaikan komitmen tersebut dalam debat umum sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 21 September 2021.

Ia menyatakan bahwa Cina akan berusaha untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida yang dilepaskan sebelum tahun 2030 dan mencapai karbon netral sebelum tahun 2060 dengan cara meningkatkan dukungan untuk negara berkembang lainnya dalam mengembangkan energi hijau dan rendah karbon serta tidak akan membangun proyek PLTU batu bara baru di luar negeri. 

Ali Akbar Ketua Kanopi Hijau Indonesia yang juga merupakan konsolidator gerakan Sumatera Terang untuk energi Bersih (STuEB) mengatakan bahwasanya komitmen Xi Jinping cukup memberi angin segar dalam rangka melawan krisis iklim global.

 Petani kehilangan tanah, anak-anak terpapar abu, konflik horizontal, pencemaran sungai yang terjadi sebagai dampak langsung dari PLTU sumatera, dengan pernyataan ini dapat dikurangi. Namun tidak semerta-merta, pernyataan yang masih dalam bentuk komitmen ini  akan direalisasikan. Untuk itu penting bagi kami di sumatera untuk menjaga komitmen ini sampai ke level operasional di lapangan.

Narahubung :

Olan Sahayu (Kanopi Hijau Indonesia) : 085832649417

Sumiati Surbekti (Srikandi Lestari) : 081237179660

Indira Suryani (LBH Padang) : 081374355712

Hardi Yuda (LTB) : 082379585728

Sumber : 

https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20210921/AT2JoAvm71nq/KaLk3d9ECB53_en.pdf

https://amp.cnn.com/cnn/2021/09/21/world/un-climate-change-speeches-intl/index.html

Kabur Dari Sel Tahanan Polsek Gunung Kerinci, Pria ini Ditangkap di Batanghari

Merdekapost.com - Tim Tungau Polres Kerinci dan Tim Walet Polsek Gunung Kerinci bekerjasama dengan Polres Batanghari, berhasil meringkus pelaku yang kabur dari sel tahanan Polsek Gunung Kerinci, kamis (16/9/2021).

Kapolres Kerinci, AKBP Agung Wahyu Nugroho, Melalui Kasat Reskrim, Edi Mardi Siswoyo embenarkan hal tersebut, dikatakannya bahwa tahanan yang kabur dari sel Polsek Gunung Kerinci berhasil ditangkap di Kabupaten Batanghari.

“Tahanan tersebut yakni Anggi Santoso yang kabur dari sel Polsek Gunung Kerinci pada Selasa (14/09/21) sekira pukul 03.00 WIB, mendapatkan laporan bahwa ada tahanan Polsek yang kabur kami dari Polres langsung perintahkan anggota untuk Lidik kasus tersebut, Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua dan anggota di lapangan dengan Polsek Batanghari membuahkan hasil," terang Kasat Reskrim.

Anggota yang di lapangan mendapatkan informasi, Rabu (15/09/21) kemaren, bahwa tersangka melarikan diri ke arah Jambi dengan menggunakan sepeda motor, setelah mendapatkan informasi anggota langsung kordinasi dengan Polres Batanghari. 

"Akhirnya, pada hari Kamis (16/09/2021) sekira pukul 01.20 WIB Tersangka berhasil di amankan oleh anggota opsnal Polres Batanghari," jelasnya.

Edi Mardi mengucapkan terima kasih kepada tim Opsnal Polres Batanghari yang sudah bekerja sama dan back uo Polres Kerinci dalam penangkapan tersangka yang kabur dari sel tahanan

"Terimakasih kepada tim opsnal Polres Batanghari yang telah membantu back up Polres Kerinci dalam penangkapan tersangka yang kabur tersebut," ungkapnya. (064)

Wabup Batanghari Ikuti Rapat Bersama Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Merdekapost.com - Kebijakan pemerintahan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas nasional, bukan bertujuan membangun berbagai proyek mercusuar untuk bermewah-mewahan, melainkan semata memenuhi kebutuhan dan mengejar ketertinggalan infrastruktur Indonesia dibandingkan negara lain.

Infrastruktur yang dibangun secara masif di seluruh Indonesia hingga kawasan perbatasan dan menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah akan mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan.

Salah satu langkah penting untuk menggenjot angka pertumbuhan ekonomi adalah dengan penyediaan sarana infastruktur dalam berbagai sektor agar denyut nadi perekonomian terus mengalami peningkatan secara signifikan, cita-cita besarnya bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Dalam ini Pemkab Batanghari terus berupaya berjuang untuk pembangunan jalan Kabupaten Batanghari.

Bertempat ruang kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari, Jumat (30/7/2021), Wakil Bupati H.Bakhtiar.SP mengikuti Rapat Koordinasi tentang progres dan dukungan infrastruktur terkait Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan infrastruktur Provinsi Jambi.

Rapat koordinasi ini dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui video conference zoom, yang juga dihadiri Sekretaris Daerah, H M Azan, SH dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemkab Batanghari. (064)

Wabup Bakhtiar Salurkan Bantuan BST dan PKH Kepada Masyarakat

 

Merdekapost.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan setiap penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kg.

Beras sebanyak 10 kg akan disalurkan oleh Perum Bulog, mengingat jaringan Bulog terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti di Kabupaten Batanghari, Selasa (28/7/2021) bantuan PKH telah disalurkan oleh Pemkab Batanghari yang disalurkan oleh Wakil Bupati H Bakhtiar, SP.

“Semoga bantuan BST dan PKH yang diserahkan dapat bermanfaat bagi keluarga penerima, mengingat kondisi ekonomi kita sedang tidak baik semenjak wabah Covid 19,” kata Bakhtiar.

Ia juga mengatakan, pemerintah pusat melalui Kemensos sudah mempersiapkan BST dan PKH dengan menggunakan dana APBN. “Sudah disiapkan untuk masyarakat tidak mampu dan masyarakat terdampak Covid-19 di Indonesia berupa uang dan bahan pokok makanan” Ujarnya.

Sementara itu, Camat Muara Bulian, M.Saman, mengatakan saat ini baru menyerahkan bantuan untuk kelurahan Muara Bulian, Desa Kilangan dan Desa Singkawang.

“Penyerahan bantuan dalam kecamatan Muara Bulian akan terus berlanjut ke desa lain. Secepatnya, semoga tidak ada halangan,” katanya. (064)

Pemkab Batanghari Ajukan Pinjaman Rp 200 Miliar untuk Infrastruktur Jalan Pertanian

 

Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Batanghari mengajukan pinjaman daerah pada 2022 mendatang kepada lembaga keuangan  sebesar Rp 200 miliar.

Hal ini disampaikan Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief saat menyampaikan pidato nota pengantar rencana Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2022 dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari,rabu (21/7/2021).

Bupati mengatakan, pinjaman senilai Rp 200 miliar itu merupakan penerimaan pembiayaan yang direncanakan pada 2022 mendatang, telah disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Batanghari.

Dana pinjaman itu bakal dipakai untuk pembangunan infrastruktur dengan rincian pembangunan jalan sebesar Rp 157 miliar dan pembangunan gedung sebesar Rp 43 miliar.

“Saya sampaikan bahwa pinjaman ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang membuat ekonomi masyarakat meningkat,” kata Mantan Ketua GP Ansor Batanghari ini.

Dia, mengetahui bahwa masyarakat Batanghari 80 persen adalah petani. Bagaimana mereka lancar pergi ke lahan pertaniannya baik tanaman pangan, kebun dan kolam ikan serta lancar membawa hasilnya keluar.

"Kalau ini tidak kita siapkan nanti tidak akan optimal produksinya. Nilai tukar petani akan sulit naik karena begitu besar biaya yang mereka tanggung karena jalan yang tidak baik tadi," katanya.

Ia memberikan perumpamaan misalnya saat ini dari Desa Bungku ke Muara Bulian jarak tempuh 37 kilometer, namun saat ini memerlukan waktu 2 jam 30 menit. Jadi kalau infrastruktur ini dibenahi maka hanya perlu waktu 30 menit hingga sampai ke Muara Bulian. Begitu banyak waktu yang hemat.

“Kalau ini kita lambatkan pembangunannya maka akan lambat pula manfaat yang dirasakan. Karena anggaran yang tersedia saat ini tidak mencukupi maka kita coba tutupin dengan pinjaman. Sudah kita hitung dan kita mampu mengangsurnya pada tahun berikutnya,”

"Sudah saya sampaikan saat ini sedang dibahas oleh anggota dewan. Saya optimis bahwa anggota DPRD kita dipilih masyarakat Batanghari rata-rata sangat mengenal budaya dan kehidupan masyarakat Batanghari," pungkasnya. (064)

Bupati Fadhil Arief Minta Pihak Sekolah Lebih Jujur Tentang Dapodik

 

Merdekapost.com - Banyak sekolah kita yang menyatakan dirinya baik dan lengkap dari segala hal untuk mengejar akreditasi, padahal riil di lapangan, tidak seperti itu.

Akibatnya, sekolah yang seharusnya mendapatkan bantuan, malah tidak dapat. Kenyataan itu sangat disayangkan. Mengingat pedoman Kemendikbud memberikan bantuan anggaran pendidikan sumbernya dari Dapodik. Dari sana, pemerintah menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana.

Tekait hal ini belum lama ini bupati Muhammad Fadhil Arief menuturkan agar pihak sekolah lebih jujur dalam melaporkan kondisi sekolah sesuai fakta dilapanganm

Fadhil menilai, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang disajikan saat ini tidak sesuai dengan keadaan pada tiap sekolah. Fadhil menyarankan, perlunya updating pada data Dapodik.

“Para guru harus jujur dengan kondisi sekolah, kursinya rusak tapi masih dilaporkan baik, WC-nya tidak berfungsi lagi tapi masih dilaporkan baik,” kata Fadhil, minggu (18/7/2021).

Penyebab hal ini dikatakan Fadhil, para guru di Batanghari beranggapan bahwa data sarana dan prasarana berkaitan dengan uang sertifikasi.

“Ada presepsi yang salah, katanya laporan SAPRAS ini ada hubungannya dengan sertifikasi, padahal tidak ada kaitannya sama sekali,” tegas Fadhil.

Diketahui, besaran sertifikasi semua para guru ini tergantung dengan jumlah guru dan juga jumlah siswa pada tiap sekolahan masing-masing. (064)

Wabup Batanghari Sambut Rombongan Wabup Tanjabbar Dalam Rangka Koordinasi dan Studi Tiru

 

Merdekapost.com - Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar menyambut kedatangan rombongan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati, dalam rangka koordinasi dan studi tiru upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Jambi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wabup Tanjabbar beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjabbar beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Batanghari.

Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar yang mewakili Bupati dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Batanghari 6 kali secara berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan daerah. Prestasi tersebut merupakan atas kerjasama yang baik seluruh OPD, lingkup Pemerintah Kabupaten dan keseriusan semua pihak atas pentingnya akuntabilitas dan transparansi baik dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran.

“Dalam rangka percepatan tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Jambi, beberapa hal yang dilakukan yaitu, meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD serta aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan untuk dapat membantu Pemerintah Daerah. Melakukan penelitian kerugian negara, bentuk kerjasama yang dilakukan dengan membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) serta melalui seluruh intan melakukan upaya aktif setiap OPD,” kata Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar, Jum’at (16/7/2021).

Dilanjutkan Bakhtiar, kemudian terkait perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah kita laksanakan dengan timeframe penyelesaian ganti rugi berdasarkan peraturan perundangan. Selanjutnya dalam menindaklanjuti temuan temuan tersebut pihaknya telah menyusun rencana aksi action plan, yang dalam implementasinya melaksanakan bimbingan dan konsultasi dengan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.

“Semoga nantinya diskusi kita ke depan dapat membuat langkah-langkah strategis, yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan,” ujarnya. (064)

Lantik 5 Pejabat Kades, Ini Pesan Wakil Bupati Batanghari

 

Merdekapost.com - Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar SP kembali melantik 5 orang Penjabat Kepala Desa di wilayah Kabupaten setempat.

Pelantikan tersebut dilaksanakan karena untuk mengisi kekosongan 5 Pj Kades sebelumnya yang ikut serta mencalonkan diri sebagai calon kades didalam pesta demokrasi tingkat desa.

Berpusat di pendopo rumah dinas Bupati Batanghari, pelantikan Pj Kades di hadiri langsung Wakil Bupati H Bakhtiar SP, Sekertaris Daerah H M Azan SH, Asisten I Setda Batanghari Drs Hendri Jumiral MM dan Kadis PMD Arief Budiman.

Dalam sambutannya Wabub Bakhtiar menyampaikan kepada 5 orang Pj Kades yang baru di lantik agar dapat melanjutkan program dari Penjabat Kepala Desa Sebelumnya Senin (12/07/02021).

” Tugas pokok Pj Kades saat ini selain mengutamakan pembangunan desa yakni juga harus mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pilkades yang akan dilaksanakan dibulan Agustus mendatang,” Ujarnya.

Bakhtiar juga menambahkan, kepada Pj kades yang baru untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar mau mengikuti program vaksinasi yang saat ini masih dilaksanakan.

” Sampaikan juga kepada seluruh masyarakat supaya mau di vaksin guna menumbuhkan anti body dan daya tahan tubuh masyarakat agar tidak mudah terserang penyakit,” Tambahnya.

Dalam kesempatan ini juga diharapkan agar dapat meningkatkan semangat untuk memperkuat program pemerintah daerah dengan mengacu kepada visi dan misi menuju Batanghari Tangguh.

” Harapan kami dengan diamanahkannya Pj Kades baru yang memegang roda pemerintahan desa selalu menjalin komunikasi yang baik dengan semua lembaga kemasyarakatan didesa dan juga BPD setempat,” Harapnya.

” Dan saya juga berpesan kepada Pj kades dalam melaksanakan tugas selalu mematuhi segala regulasi serta peraturan – peraturan khususnya didalam pengelolaan dana APBdes,” Tutup Wakil Bupati.

Ada pun 5 penjabat kepala desa yang baru di lantik diantaranya Zuhdi di Desa Aur Gading, Nasrul Helmi di Desa Karmio, Syaipul Amrah didesa Jelutih, Ika Afriani, S. Sos di desa Sengkati Baru, dan terakhir Mariadi di Desa Simpang Kubu Kandang. (064)