Rombak Kabinet, Jokowi Diminta Jeli Evaluasi Laporan Kinerja Menteri

Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Indra P Simatupang mendukung rencana perombakan kabinet (reshuffle). Presiden Joko Widodo diharapkan jeli mengevaluasi laporan kinerja para menterinya.

"Terkait soal reshuffle ini, saya mengingatkan Pak Jokowi agar meneliti lebih dalam kinerja dan performance menteri-menterinya. Jangan sampai terpengaruh dengan lembaga survei yang memiliki keterbatasan dari segi metodologi dan responden untuk menggiring opini terhadap salah satu menteri," kata Indra, Minggu (21/6/2015) malam.

Dia sependapat bila reshuffle segera dilakukan. Bongkar susun menteri ini baginya harus dilakukan terkait dengan performa para menteri terkait bidang ekonomi.

"Banyak sekali indikator perekonomian yang menunjukkan buruknya kinerja menteri-menteri bidang perekonomian. Harga-harga bahan pangan pokok yang terus melambung harganya, hal inilah yang membuat rakyat kecil semakin susah hidupnya. Nilai tukar yang terus melemah menunjukkan respons pasar yang negatif terhadap kinerja menteri bidang perekonomian," sambung anggota Komisi VI DPR ini.

Reshuffle menurut Indra tidak ditujukkan untuk menaikkan citra presiden, namun memperbaiki kabinet agar bisa mewujudkan program pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. "Kalau perekonomian bagus dan bisa dinikmati rakyat sudah pasti pemerintah akan selalu didukung rakyatnya," sambungnya.

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) sebelumnya merilis hasil survei terbatas di kalangan pekerja profesional untuk menilai kinerja Pemerintahan Jokowi-JK dan kaitannya dengan isu reshuffle. Hasilnya, reshuffle kabinet dianggap sebagai agenda yang cukup mendesak.

"67,5 persen responden menilai reshuffle kabinet oleh Presiden cukup mendesak," ucap juru bicara kedaiKOPI Hendri Satrio di Cikini, Jakpus.

Survei itu dilakukan dengan metode purposive sampling kepada responden sebanyak 250 orang yang semuanya pekerja profesional di kawasan Sudirman, Thamrin, Kuningan-Rasuna Said, Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada 26 Mei-3 Juni 2015.

Soal survei itu, Indra menyebut survei dengan responden profesional memiliki keterbatasan yakni tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk adanya sentimen kalangan profesional terhadap menteri-menteri tertentu.

"Hasil lembaga survei dengan keterbatasan metodologi dan responden bukan sebagai acuan yang tepat untuk membuat kebijakan," kata Indra.

Presiden Jokowi memang sudah mengantongi laporan kinerja 6 bulan para menteri Kabinet Kerja. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menyebut Presiden Jokowi tengah mempelajarinya.

(detik.news/dhn)

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar









Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs