MERDEKAPOST.COM

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Tetapkan KPK sebagai tersangka korupsi, Ini Kasusnya

Foto: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024). [ANTARA].

Jakarta, Merdekapost.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemotongan insentif pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"KPK belum dapat menyampaikan spesifik identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, peran dan sangkaan pasalnya hingga nanti ketika kecukupan alat bukti selesai dipenuhi semua oleh tim penyidik. Namun kami mengonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat Bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021-sekarang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali menerangkan penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan analisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

Tim penyidik KPK kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

"Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," ujarnya.

Meski demikian, Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal perkara tersebut karena proses penyidikan yang masih berjalan.

Namun dia memastikan perkembangan kasus tersebut akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat.

"Perkembangan dari penanganan perkara ini, akan kami sampaikan bertahap pada publik," tuturnya.

KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

KPK selanjutnya pada Jumat, 23 Februari 2024 menahan dan menetapkan status tersangka terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono (AS) dalam perkara yang sama.

Konstruksi perkara tersebut diduga berawal saat BPPD Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai target pendapatan pajak pada tahun 2023.

Atas capaian target tersebut, Bupati Sidoarjo kemudian menerbitkan Surat Keputusan untuk pemberian insentif kepada pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo

Atas dasar keputusan tersebut, AS kemudian memerintahkan SW untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan bupati.

Besaran potongan yaitu 10 persen sampai 30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

AS juga memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Tersangka AS juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan Bupati.

Khusus pada 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Penyidik KPK saat ini juga masih mendalami aliran dana terkait perkara dugaan korupsi tersebut.

Atas perbuatannya AS disangkakan melanggar Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [ Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com | Sumber: Antara ]

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ajukan Gugatan Sengketa Hasil Pilpres ke MK

Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud datang dengan membawa dokumen barang bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024. [Doc/MahkamahKonstitusi]

Jakarta, Merdekapost.com - Tim Hukum TPN ganjar-Mahfud mengajukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (Pilpres 2024) di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Tim Hukum TPN datang dengan membawa dokumen barang bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dokumen kecurangan Pemilu 2024 akan memperkuat bukti gugatan sengketa pemilu ke persidangan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu tim hukum AMIN sudah lebih dulu melakukan pendaftaran gugatan PHPU ke MK pada Kamis 23/03 lalu. (*)

PDIP Siap Bantu PPP di MK, Hasto Sebut Jangan Sampai Partai Kabah Dihilangkan Sejarahnya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal PPP. (Foto TPN)

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan mendukung penuh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bakal diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PDIP bahkan siap membantu sejumlah data. "Kami juga memberikan dukungan terhadap upaya PPP di dalam melakukan gugatan di MK. Tidak hanya bantuan spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta

Adapun hal itu dilakukan lantaran PPP berdasarkan hasil rekapitulasi nasional dinyatakan tidak lolos ambang batas parlementer, padahal partai berlambang kabah itu merupakan partai bersejarah yang selalu lolos parlemen sejak tahun 1971 silam.

Dia pun mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal partai berlambang kabah itu. "Jangan sampai partai Kabah ini dihilangkan sejarahnya hanya karena mendukung Ganjar-Mahfud, ini sudah kebangetan," tutupnya.

Selain PPP, PDIP juga menjaga solidaritas terhadap partai pengusung Ganjar Mahfud lainnya seperti Partai Perindo dan Hanura.

Sebab, tambah dia, ada pergerakan masif untuk menghambat suara pendukung Ganjar dan Mahfud.

"Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar-Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan," tutupnya.

( Sumber: iNews.id | Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Kemenparekraf Luncurkan Lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024

Peluncuran ADWI 2024 oleh Sandiaga Uno

Merdekapost.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno resmi meluncurkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Peluncuran digelar di Desa Wisata Bugisan, Klaten, Jawa Tengah, dengan mengambil tema tahun ini Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia, Sabtu (9/3/2024).

ADWI sebagai salah satu program unggulan Kemenparekraf yang memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para penggerak sektor pariwisata dalam upaya mempercepat pembangunan desa, mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa.

Sandiaga Uno mengatakan ADWI tahun ini tidak hanya berfokus pada pemberian penghargaan namun juga memberikan pendampingan sehingga desa-desa wisata terpilih dapat mengoptimalkan potensi, memperkuat tata kelola destinasi, dan memastikan keberlanjutan lingkungan.

“Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 tidak hanya tentang pemberian penghargaan tapi juga komitmen untuk program pendampingan dan bantuan pemerintah dengan kolaborasi bersama mitra strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas desa wisata agar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Menparekraf Sandiaga.

ADWI menjadi perjalanan berkesan yang penuh dengan tantangan dan harapan. Dimulai pada 2021 di mana sebanyak 1.831 desa wisata yang mendaftar yang kemudian setiap tahunnya terus meningkat. Pada 2022 jumlah desa yang mendaftar naik dua kali lipat menjadi 3.419 desa wisata dan pada 2023 mencapai angka yang lebih mengesankan yakni 4.573 desa wisata.

Hingga saat ini sudah terdapat 4.812 desa wisata yang terdaftar dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta).

Kemenparekraf/Baparekraf juga menjalankan program “Kampanye Sadar Wisata 5.0” yang secara khusus fokus pada pembangunan kesadaran dan pengembangan mentalitas serta karakter produktif masyarakat desa. Sehingga masyarakat mampu secara mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola serta mengembangkan potensi desa wisata.

ADWI 2024 mengangkat tema “Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia” di mana pariwisata hijau merupakan visi untuk masa depan pariwisata Indonesia.

Pariwisata Hijau bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga meminimalkan dampak negatif, menjaga, dan melestarikan lingkungan dan budaya lokal.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, desa wisata yang ingin bergabung dalam program ini dapat melakukan pendaftaran melalui website jadesta.kemenparekraf.go.id yang kemudian akan dikurasi menjadi 50 desa wisata terbaik untuk divisitasi oleh Menparekraf dan dinilai langsung oleh dewan juri.

Penilaian akan dilakukan berdasarkan pada 5 kategori. Pertama kategori daya tarik desa wisata yang meliputi atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif, kedua kategori amenitas yaitu kesiapan fasilitas dan pelayanan dan ketiga kategori digital yaitu pemanfaatan teknologi digital pada penyelenggaraan desa wisata maupun sebagai sarana promosi desa wisata.

Selanjutnya adalah kategori SDM dan kelembagaan yaitu pemberdayaan SDM, mendukung kesetaraan gender, guna meningkatkan lapangan pekerjaan dan penguatan kelembagaan, serta kelima kategori terbaru yakni resiliensi yaitu ketahanan desa menghadapi risiko alam maupun non alam serta memperhatikan isu lingkungan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.

“Sebanyak 50 desa wisata terbaik nantinya akan mendapatkan pendampingan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi, memperkuat tata kelola destinasi dan memastikan keberlanjutan, baik keberlanjutan lingkungan maupun keberlanjutan desa wisata agar terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang,” kata Menparekraf Sandiaga.

Menparekraf mengatakan, pemilihan desa wisata sebagai lokasi peluncuran ADWI 2024 diharapkan memberi dampak pada masyarakat atas keberadaan desa wisata.
“Sehingga terciptalah peluang usaha dan peningkatan peluang kerja,” kata Sandiaga. (rdp)

Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Dapat THR, Tito; Aturannya Tidak Ada

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut perangkat dan kepala desa tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini karena perangkat dan kepala desa secara undang-undang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tito mengatakan, THR yang hanya dibayarkan pemerintah pusat kepada daerah hanya untuk ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), calon ASN, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Aturannya tidak ada, dalam UU Desa itu perangkat desa itu bukan ASN, Sama dengan kepala desa itu bukan ASN. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pemberian tunjangan oleh Pemerintah Daerah," ujar Tito .

Namun jelas Tito, tahun lalu perangkat dan kepala desa THR diberikan dengan menggunakan dana desa. Hal itu dilakukan dengan kesepakatan bersama seluruh perangkat desa.

"Tapi di tahun lalu mereka menggunakan dana desa, kita bicarakan dalam asosiasinya kita prinsip juga ingin menyejahterakan tapi tidak memberatkan dana desa," jelasnya.

Tito menjelaskan, setiap desa membutuhkan dana sebesar Rp 20 juta untuk pemberian THR kepada kepala dan perangkat desa. Sehingga menurutnya, total dana THR yang dibutuhkan mencapai Rp 1,6 triliun.

Sehingga jelas Tito, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan asosiasi desa dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Editor : Aldie Prasetya / Sumber: VIVACOID)

Soal Suara PSI Naik Drastis di Sirekap, KPU Sebut Foto C Hasil Plano Rujukan Utama

Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). (DOC/ANTARA)

Merdekapost, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, seperti tertera dalam laman berikut https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, yang diperbincangkan oleh warganet dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Anggota KPU RI Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas tps (tempat pemungutan suara) serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

"Sampai saat ini sudah ada 65,81persen tps untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut bahwa KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI," kata dia mengingatkan.

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.(*)

Berita Menarik Lainnya:

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Ini Jawaban Jokowi Terkait: Suara PSI Meroket, Hak Angket, dan Isu Berlabuh ke Golkar

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pada Senin, 4 Maret 2024, sebelum berangkat ke Melbourne, Australia. (Doc Ist | Tempo.co.id)

Jakarta | Merdekapost.Com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pertanyaan awak media terkait suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meroket di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi juga menjawab pertanyaan soal hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang hendak digulirkan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Selain itu, Jokowi turut merespons terkait isu dirinya bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Berikut jawaban Jokowi seperti dilansir dari Tempo.co.

Suara PSI meroket

Pada Jumat siang, 1 Maret 2024, PSI mendapat 3 persen suara nasional berdasarkan real count KPU. Data real count pada situs KPU pukul 12.00 WIB menunjukkan PSI mendapat 3,01 persen suara atau sekitar 2.300.600 ribu suara. Perolehan ini berdasarkan 540.351 dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 65.64 persen suara masuk.

Dalam selang waktu 24 jam setelah lonjakan suara. PSI memperoleh suara 0,12 persen. Data Sirekap pada 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869.

Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau sebanyak 3,13 persen.

Walhasil, meroketnya suara PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memantik perhatian publik lantaran ditengarai adanya dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Jokowi mengatakan masalah kenaikan suara PSI merupakan urusan partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau M. Romahurmuziy curiga ada operasi yang dilakukan untuk meloloskan PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat.

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 4 Maret 2024.

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar.

Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

Jokowi hanya menjawab singkat terkait meroketnya suara PSI. Dia hanya menyerahkan awak media media untuk bertanya ke PSI dan KPU.

"Tanya ke partai (PSI), tanya ke Komisi Pemilihan Umum," kata eks Wali Kota Solo saat memberi keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 Maret 2024.

Hak angket

Rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh Ganjar Pranowo. Usulan Ganjar itu disambut oleh para partai pendukung kubu calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hak angket digadang-gadang dapat melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan pemilu penyelenggaraan pemilu, walau sejumlah pakar hukum menganggap hal itu tidak dapat mengubah hasil dari Pemilu 2024.

Jokowi sebelumnya mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun jawaban Kepala Negara itu hari ini agak berbeda. Dia mempersilakan pertanyaan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

“Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi, Senin, 4 Maret 2024.

Isu berlabuh ke Partai Golkar

Majalah Tempo, edisi 26 Februari-3 Maret 2024, mewartakan bahwa petinggi Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut Jokowi berencana menguasai Partai Golkar.

Jokowi disebut-sebut berencana memimpin gabungan partai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara langsung.

Informasi itu disampaikan oleh sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo. Tujuannya, mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran, putra sulung Jokowi, sampai 2029.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons isu jika Jokowi merapat ke partainya merupakan hal yang baik.

“Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu.

Ketika ditanya soal perbincangan Jokowi masuk Golkar, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional milik semua partai.

Dia juga menegaskan hal yang sama soal status Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. “(Beliau) dimiliki semua partai,” kata Airlangga.

Ketika hal ini dikonfirmasi langsung, Jokowi tidak menyangkal maupun membenarkan isu tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya setiap hari masuk Istana.

"Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi ditemui di Mabes TNI, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024.

Hari ini, Senin, 4 Maret 2024, Jokowi kembali ditanyakan oleh awak media terkait isu dirinya berlabuh ke Partai Golkar setelah tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan. Lantas, apa jawaban Jokowi?

Eks Gubernur Jakarta, yang ditemani Panglima TNI Agus Subiyanto hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sempat berhenti sejenak mendengar pertanyaan itu. Jokowi hanya melempar senyum. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemudian bilang, “Pensiun saja belum, ditanya gitu.”

Berita Lainnya: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Rektor Nonaktif Universitas Pancasila: Saya Punya Istri dan Anak, Bisa Bayangkan Sedihnya Mereka?

Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) saat jumpa pers dengan wartawan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29 | 2 | 2024). (Ist)

Merdekapost.com | Jakarta - Rektor nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH (72) mengaku, tuduhan pelecehan sek|sual yang ditujukan kepada dirinya membuat keluarganya sedih. “Bapak dan ibu sekalian, saya punya keluarga. Saya punya istri dan anak-anak yang sudah besar. Bisa dibayangkan enggak betapa sedihnya mereka,” kata dia saat jumpa pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024) lalu.

Tak hanya sedih, ETH mengungkap, keluarga kecilnya juga malu jika dirinya diperlakukan seperti ini. Pasalnya, selama 13 tahun menjabat sebagai rektor Universitas Pancasila, baru kali ini harga dirinya dijatuhkan.

“(Mereka) malu ayahnya diperlakukan seperti ini. Ini pembunuhan karakter,” tutur dia.

ETH menduga, ada oknum yang sengaja melakukan ini terhadap dirinya. Terlebih pemilihan rektor Universitas Pancasila yang baru akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Memang saya cari-cari apa motif mereka sebetulnya. Tapi dugaan saya ini karena bertepatan dengan pemilihan rektor di Universitas Pancasila. Mereka pengin jadi rektor,” ungkap dia.

ETH mengaku menderita karena adanya isu ini. Terlebih, ia dituduh telah melakukan pelecehan saat usianya tak lagi muda.

“Yang paling menyedihkan adalah disaat usia saya yang sudah tidak muda, pengalaman ini muncul dan itu sungguh suatu penderitaan yang tidak bisa terbayangkan. Saya menderita karena tuduhan yang tidak mendasar,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Rektor nonaktif Universitas Pancasila, ETH, diduga melakukan pelecehan terhadap dua staf kampus, RZ dan DF.

Dugaan pelecehan seksual yang dialami RZ terjadi setahun lalu, yaitu pada Februari 2023. Pada bulan yang sama saat RZ dimutasi ke pascasarjana Universitas Pancasila.

Sementara, dugaan pelecehan seksual yang dialami DF terjadi sekitar Desember 2023.

Kala itu, DF mengundurkan diri dari kampus lantaran ketakutan usai dilecehkan oleh sang rektor. Kuasa hukum korban, Amanda Manthovani menjelaskan bahwa kasus setahun lalu baru dilaporkan lantaran korban merasa ketakutan.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber: Kompas.com )