 |
| Pemprov Jambi Bantah adanya isu Penerimaan ASN Jalur Titipan.(Ist) |
MERDEKAPOST.COM - Beredar di media sosial Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penerimaan PNS melalui jalur titipan. Dugaan meluluskan pegawai itu ramai, karena menyebut oknum tersebut dekat dengan pejabat untuk meyakinkan calon korban.
Pemprov Jambi membantah dugaan penerimaan PNS melalui jalur titipan tersebut. Pemprov juga memperingatkan masyarakat soal maraknya modus penipuan berkedok kedekatan dengan pejabat daerah untuk menjanjikan kelulusan rekrutmen ASN.
Dalam keterangannya, Pemprov Jambi menyebut narasi yang mengaitkan nama "Guru Jambi" dengan penerimaan pegawai melalui jalur tertentu tidak benar dan merupakan informasi bohong. Pemerintah menegaskan seluruh proses rekrutmen pegawai dilakukan sesuai aturan dan tidak bisa diintervensi pihak mana pun.
Baca Juga:
Tunggangi Motor Trail, Bupati Monadi Kembali Tinjau Perbaikan Jalan Renah Pemetik
Banjir Bandang di Lima Desa Tanjung Pauh Mudik, PUPR Kerinci Turun Tangan
"Pihak yang menggunakan nama Pemprov Jambi untuk menjanjikan kelulusan PNS atau rekrutmen lain dengan imbalan uang merupakan tindakan melawan hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi oknum tersebut," ujar Anggota tim Kuasa Hukum Pemprov Jambi, Musri Nauli kepada wartawan, Rabu (20/5/2026)
Pemprov juga menyoroti praktik oknum yang mengaku dekat dengan pejabat daerah untuk meyakinkan calon korban. Modus itu disebut sering disertai penggunaan foto bersama pejabat sebagai alat untuk membangun kepercayaan.
Baca Juga: Ketua TP PKK Sungai Penuh Buka Bimtek Posyandu, Fokus Tingkatkan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
Tim advokasi Pemprov Jambi juga menegaskan sistem rekrutmen ASN saat ini berjalan terbuka dan memiliki mekanisme ketat sehingga tidak dapat 'ditembus' melalui jalur belakang. Selain itu, masyarakat juga diingatkan bahwa memberikan uang kepada seseorang dengan tujuan diluluskan dalam proses rekrutmen sudah masuk kategori gratifikasi dan melanggar hukum.
"Atas nama Pemprov Jambi meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan kelulusan CPNS atau bentuk rekrutmen lainnya dengan meminta imbalan uang," ujar Musri.
"Masyarakat harus lebih bijak menyikapi informasi di media sosial dan memastikan kebenarannya sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya," ungkapnya.(Ali/Red)
