Merdekapost.com - Rabu siang, 15 Juli 2026, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo keluar menemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai rapat bersama Presiden Prabowo. Pertanyaan yang menunggu bukan soal proyek infrastruktur atau anggaran. Wartawan ingin tahu soal sebuah surat yang telah membuat namanya viral dan mengguncang Kementerian PU selama dua pekan terakhir.
"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?" jawab Dody, merespons pertanyaan apakah gelombang mutasi pegawai di kementeriannya berkaitan dengan kebocoran surat dinas perjalanannya ke Amerika Serikat.
Pangkal masalah bermula dari sebuah dokumen yang bocor ke publik. Surat dinas Kementerian PU itu memuat daftar delegasi kunjungan kerja Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, dalam rangka menghadiri forum High-Level Meeting on The Midterm Review of The New Urban Agenda yang dijadwalkan berlangsung 13–19 Juli 2026. Dalam daftar delegasi yang termuat di surat itu terdapat nama istri Dody, Irma Hermawati, dan putrinya, Aurelia Tsabitha Meidirama.
Polemik menguat karena jadwal kunjungan tersebut bertepatan dengan Final Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey, pada 19 Juli 2026, lokasi yang berdekatan dengan New York. Publik pun bertanya-tanya: apakah kunjungan kerja itu sejalan dengan agenda menonton final Piala Dunia yang baru sekali dalam seumur hidup bisa disaksikan langsung? Dody kemudian membatalkan perjalanan dinasnya tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto memberikan klarifikasi pada 7–8 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa keluarga menteri tercantum dalam surat karena arahan Kementerian Luar Negeri, agar seluruh rombongan dapat dimasukkan dalam satu data pengurusan visa.
Apri menegaskan bahwa keberangkatan anggota keluarga tidak menggunakan anggaran negara. Ia juga mengumumkan pembentukan tim investigasi internal untuk melacak siapa yang membocorkan surat tersebut. "Surat yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik. Kalau memang itu dari internal, kita akan membentuk tim untuk penerapan sanksi," kata Apri.
Belum selesai polemik surat dinas, isu baru langsung datang. Di media sosial X beredar informasi bahwa sedikitnya delapan pegawai senior dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Humas Kementerian PU dimutasi ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, antara lain ke Maluku Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Utara. Sejumlah di antara mereka telah bekerja lebih dari satu dekade di kementerian tersebut. Rumor yang lebih besar bahkan menyebut angka 114 pegawai lintas unit terdampak mutasi sejak Dody Hanggodo menjabat, termasuk isu bahwa Sekjen Apri Artoto sendiri akan dipindahtugaskan ke Papua dan didemosi menjadi staf biasa.
Guru Besar Universitas Indonesia Rhenald Kasali menyentil keras kunjungan ke luar negeri itu: "Fokus bangun dalam negeri ketimbang jalan-jalan," ujarnya. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai reaksi Dody terhadap kebocoran surat menunjukkan seorang menteri yang tidak mau dikoreksi. "Ini berarti menteri ini tidak mau dikoreksi terkait dengan kinerja," kata Fernando.
Dody membantah semua kaitan itu. Ia mengakui mutasi memang dilakukan, namun menegaskan itu adalah hal administratif biasa dalam instansi sebesar Kementerian PU yang memiliki 38.600 pegawai.
Pernyataan soal kaitan mutasi dengan kebocoran surat ia jawab dengan tegas: "Enggak ada."
Publik kini menunggu hasil investigasi internal yang dijanjikan Sekjen Apri Artoto, sekaligus menunggu apakah mutasi yang sudah berjalan akan terus bergulir atau berhenti setelah perhatian publik mulai beralih.(adz)
