Bupati Batanghari Hadiri Audiensi dengan Dirjen Migas

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief menghadiri audiensi bersama Dirjen Migas di Rumah Dinas Gubernur Jambi menyelesaikan masalah ilegal drilling yang terdapat di Kecamatan Bajubang, kamis (29/4/2021).

Dalam rapat audiensi tersebut Bupati Batanghari menyetujui upaya penyelesaian ilegal drilling dengan menandatangani hasil kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Dirjen Migas, SKK Migas, K3S, Pertamina, Pemerintah Provinsi Jambi, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Dimana penyelesaian ilegal drilling di daerah itu dilakukan melalui tiga fase. Yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Penyelesaian jangka pendek dilakukan sampai dengan akhir Mei 2021. Adapun bentuk penyelesaian masalahnya yakni dengan membentuk tim terpadu dari Ditjen Migas, SKK Migas, K3S, KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, akademisi dan LSM.

Kemudian melakukan pengosongan TKP dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi bersama Satpol PP daerah lokus di bawah koordinasi Polri dan TNI. Kemudian membuat portal dan pos penjagaan di lokasi untuk mencegah akses masuk dan keluar.

Kemudian penyelesaian jangka menengah dilakukan hingga akhir Oktober 2021 dengan melakukan pengosongan TKP yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jambi dan Kabupaten lokus di bawah koordinasi TNI dan Polri. Melakukan revisi Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 terkait dengan pelibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat migas. Dan pemulihan lingkungan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penyelesaian jangka panjang dilakukan hingga akhir Juni 2022 dengan melakukan penguatan kelembagaan pembinaan penambangan rakyat. Dan pemberian manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. (064)

Bupati Fadhil Arief Pimpin Rapat PPKM Mikro Bersama Forkompinda

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief memimpin rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di pendopo Rumah Dinas Bupati Batanghari, selasa (27/4/2021).

“Kita ingin semuanya bersinergi mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini secara bersama-bersama,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief di Batanghari, Selasa.

Bupati Batanghari meminta pemerintah daerah bersama Forkompinda berperan aktif dalam menangani COVID-19 dengan cara melakukan pendekatan pendekatan aktif kepada masyarakat. Serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di bulan Suci Ramadhan dengan menghimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, pengetatan-pengetatan aktivitas masyarakat di tengah masyarakat turut ditingkatkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian akan melakukan patroli dan membubarkan segala bentuk kerumunan. Terutama pada daerah yang berada pada zona merah COVID-19 atau zona resiko tinggi penularan COVID-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dr Elvie Yennie menjelaskan pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan sesuai dengan zona. Untuk daerah yang berada pada zona merah akan dilakukan pengetatan pembatasan aktivitas hingga menutup sementara aktivitas di fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Pembatasan aktivitas dilakukan sesuai dengan zona daerah-nya,” kata Dokter Elvie Yennie.

Dari delapan kecamatan di daerah itu hanya Kecamatan Maro Sebo Ilir yang masih berada pada zona hijau. Kemudian satu kecamatan berada pada zona merah, yakni Kecamatan Muara Bulian. Sementara enam kecamatan lainnya berada pada zona kuning dan zona orange COVID-19.

“Fokusnya pada penegakan hukum protokol kesehatan dan optimalisasi posko sampai ke tingkat rukun tetangga (RT),” kata Dokter Elvie Yennie. Bupati Fadhil Arief Pimpin Rapat PPKM Mikro Bersama Forkompinda

Merdekapost.com - Bupati Batanghari M Fadhil Arief memimpin rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) di pendopo Rumah Dinas Bupati Batanghari, selasa (27/4/2021).

“Kita ingin semuanya bersinergi mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini secara bersama-bersama,” kata Bupati Batanghari M Fadhil Arief di Batanghari, Selasa.

Bupati Batanghari meminta pemerintah daerah bersama Forkompinda berperan aktif dalam menangani COVID-19 dengan cara melakukan pendekatan pendekatan aktif kepada masyarakat. Serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama di bulan Suci Ramadhan dengan menghimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, pengetatan-pengetatan aktivitas masyarakat di tengah masyarakat turut ditingkatkan. Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak kepolisian akan melakukan patroli dan membubarkan segala bentuk kerumunan. Terutama pada daerah yang berada pada zona merah COVID-19 atau zona resiko tinggi penularan COVID-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dr Elvie Yennie menjelaskan pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan sesuai dengan zona. Untuk daerah yang berada pada zona merah akan dilakukan pengetatan pembatasan aktivitas hingga menutup sementara aktivitas di fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Pembatasan aktivitas dilakukan sesuai dengan zona daerah-nya,” kata Dokter Elvie Yennie.

Dari delapan kecamatan di daerah itu hanya Kecamatan Maro Sebo Ilir yang masih berada pada zona hijau. Kemudian satu kecamatan berada pada zona merah, yakni Kecamatan Muara Bulian. Sementara enam kecamatan lainnya berada pada zona kuning dan zona orange COVID-19.

“Fokusnya pada penegakan hukum protokol kesehatan dan optimalisasi posko sampai ke tingkat rukun tetangga (RT),” kata Dokter Elvie Yennie. (064)

Bupati Batanghari Fadhil Arief Hadiri Rakor Pemberantas Korupsi Bersama KPK

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri rapat kordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi pada Rabu (21/4/21) berama KPK dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepala daerah se Provinsi Jambi.

Giat yang berlangsung tertutup di ruang pola kantor Gubernur Jambi ini dihadiri seluruh bupati dan Walikota Se-provinsi Jambi.

Rakor pencegahan korupsi tersebut menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko dan Kasatgas 1 pencegahan wilayah1, Maruli Tua.

Rakor yang dirangkai sosialisasi monitoring centre for prevention (MCP) atau pusat pemantauan untuk pencegahan korupsi dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparatur pengawas intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa. (064)

Wabup Batanghari Pimpin Rapat Sosialisasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa

 

Merdekapost.com - Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar SP pimpin langsung Rapat Sosialisasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa Se-Kabupaten Batanghari.

Acara tersebut berpusat di gedung serba guna Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Rabu (21/04/2021).

Tujuan dari rapat sinkronisasi ini ialah menyatukan pendapat serta persepsi pembangunan Desa khususnya di wilayah Kecamatan Muara Tembesi dan Desa lain Se-Kabupaten Batanghari pada umumnya.

Dalam sambutannya H Bakhtiar SP menyampaikan Pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen menciptakan budaya birokrasi serta sinergitas antara pembangunan Daerah dengan Desa.

” Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga harmonisasi dan Sinergitas Pembangunan Desa dan Pemkab Batanghari,” Katanya

Lanjut Bakhtiar, pada kesempatan ini juga Pemkab Batanghari mengajak Pemerintah Desa memetakan perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik.

” Saya meminta kepada OPD terkait agar dapat memfasilitasi Desa, baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan hingga menjadi kewenangan dan skala pembangunan Desa,” Tambahnya.

Dirinya juga berharap bagi Pemerintah Desa dapat melakukan bersama dengan segenap stakeholder terkait terutama dalam bidang pembangunan Desa kedepannya.

” Semoga PemDes, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat dapat bersinergi dengan Instansi Pemerintahan di Kabupaten agar selaras dalam membangun demi kepentingan bersama,” Tutup H Bakhtiar.

Senada dengan Wakil Bupati, Camat Muara Tembesi Asri Yonalsyah AP menyampaikan sinkronisasi merupakan menyatukan persepsi agar pembangunan kedepannya dapat terarah dengan baik.

” Dengan adanya sinkronisasi ini mudah – mudahan pembangunan di setiap Desa akan lebih tepat sasaran dan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa setempat,” Singkatnya.

Hadir juga pada rapat sosialisasi Asisten III Setda Batanghari, Camat Muara Tembesi, Kadis PMD, OPD terkait, Forkopincam, para BPD dan Perangkat Desa Se-kecamatan Muara Tembesi .

Di ahir sesi rapat tampak beberapa perangkat Desa melakukan tanya jawab dengan Wakil Bupati yang di dampingi Kadis PMD dan Asisten III Setda Batanghari. (064)

Masalah TPP ASN, Bupati Fadhil Arief: Sebagai Pemimpin Kami Bertanggung Jawab

 

Merdekapost.com - Bukan manjadi rahasia lagi, masalah Tambahan Penghasil Pegawai (TPP) maupun gaji PTT honorer di Kabupaten Batanghari memang perbincangan hangat dikalangan ASN maupun honorer. Adapun untuk honorer belum dibayar sejak Januari 2021.

Tekait masalah TPP ASN, hal ini kemukakan oleh Bupati Batanghari, Muhamad Fadhil Arief pada saat di acara Rapat Paripurna DPRD Batanghari pada Selasa (20/4/2021).

Bupati Fadhil Arief menuturkan, dirinya masih menunggu hasil keputusan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan Inspektorat. Apakah harus dibayarkan selama tiga bulan atau satu bulan saja. Sebab di DPA hanya tertera selama 10 bulan anggaran.

Walaupun penganggaran 2020 ini dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Pada tahun 2021 ini, dirinya besama Wabup Bakhtiar SP sebagai penerima tongkat estafet tentu harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban ini.

“Saat anggaran ini bermasalah, kami yang baru menjabat wajib menyelesaikannya, dan kami tidak ingin kebijakan yang diambil justru menelan korban jiwa.” Sebutnya.

“Karena setau kami sebagai pegawai negeri, tidak ada pembayaran di luar DPA. Jika penganggaran ada di DPA baru dianggap hutang,” sambungnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, dirinya tak akan membiarkan anak buahnya di setiap OPD menjadi korban, hanya karena salah mengambil kebijakan dalam membayarkan TPP tersebut kepada para pegawai.

“Saya tidak akan membiarkan anak buah saya masuk penjara, kebijakan yang diambil harus aman bagi dirinya. TPP 2020 pasti akan dibayarkan, tetapi harus dipastikan berapa bulan harus kita dibayarkan,” pungkasnya.

Penjelasan terkait TPP ini dibeberkan oleh Fadhil dihadapan 23 orang anggota DPRD Batanghari, dalam rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari tahun anggaran 2020.

Tidak hanya dihadapan anggota DPRD Batanghari, Bupati Batanghari juga menjelaskan permasalahan tersebut dihadapan seluruh OPD dan unsur Forkopimda yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. (064)

Pemkab Batanghari Teken MoU dengan Tebo

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menandatangani dokumen kesepakatan kerjasama dengan Bupati Tebo, Sukandar, Senin (12/04/2021).

Penandatanganan MoU ini dilakukan setelah Pemkab Batanghari dan Pemkab Tebo menyepakati batas wilayah masing-masing daerah.

Fadhil Arief optimis, kerja sama ini mendorong kemajuan Kabupaten Batanghari secara luas, utamanya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

“Sama-sama kita ketahui, ada pelayanan kita terdekat tapi milik Tebo. Jadi pelayanan ini yang akan kita tingkatkan dalam kerja sama ini,” kata Fadhil Arief.

Bupati mengharapkan, pelayanan yang ada di wilayah perbatasan jauh lebih baik. Apalagi kedua belah pihak telah menyepakati batas wilayah dan kewenangan.

“Kita punya partisi kewenangan, apabila tidak melakukan peningkatan kerja sama nanti kegiatan kita menjadi ilegal, akhirnya lama-lama jadi temuan,” tambah Fadhil Arief.

Sebelumnya, Pemkab Batanghari telah menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Pemkot Jambi terkait peningkatan pelayanan di sejumlah sektor. (064)

Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Batanghari, Bupati Fadhil Arief Berharap Minat Baca Masyarakat Meningkat

 

Merdekapost.com - Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rengas Condong RT 19 RW 07. Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Batanghari pada Jumat (9/4/2021).

“Peletakan batu pertama pembangunan gedung perpustakaan bertaraf nasional di Kabupaten Batanghari, sekaligus penobatan Bunda Baca di Kabupaten Batanghari menandakan bahwa pembagunan gedung ini dimulai,” kata Bupati Batanghari.

Fadhil Arief mengaharapkan dengan di bangunnya gedung perpustakaan daerah ini, minat masyarakat untuk membaca itu meningkat dan program pemerintah terus berjalan.

“Ini juga satu diantara penguatan pemberdayaan masyarakat, dimulai dari gedung perpustakaan ini. Dan nanti sektor lain akan mengikuti,” ujar Fadhil Arief.

Lanjutnya, pembangunan gedung ini menggunaka dana dari transferan pusat atau dana alokasi khusus (DAK) melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, senilai Rp 10 Miliyar.

“Perpustakaan ini akan menjadi icon untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat,”

“Tentu berkonsep kekinian, jadi sudah ada link perpustakaan yang sudah bisa dibuka melalui android,” pungkasnya. (064)

Pemkab Batanghari Teken MoU dengan PN Muarabulian

 

Merdekapost.com - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Pengadilan Negeri Muarabulian tentang kemudahan dalam pelayanan secara online, Jum’at (09/04).

Melalui MoU ini, Pemkab Batanghari bersama Polres Batanghari, Kejaksaan Negeri Batanghari, dan BNNK, mendukung pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Izin Geledah Sita dan Penahanan (SIGESIT) yang diluncurkan PN Murabulian.

Bupati Fadhil Arief mengatakan dalam membangun Kabupaten Batanghari ini, dirinya tidak mampu bekerja sendiri tanpa adanya bantuan serta peran dari instansi lain.

“Insya Allah ke depannya dengan kerja sama ini, kita akan berkolaborasi, dan lebih optimalkan seluruh fungsi Kita masing-masing,” kata bupati.

Fadhil meyakini,Pemkab Batanghari akan mendapatkan banyak manfaat dari kerja sama ini, terutama di sektor pelayanan publik.

“Saya yakin, kerja sama ini dapat memajukan Batanghari. Seperti sapu lidi, apabila banyak maka dia akan kuat, jangankan untuk menggeser daun, menggeser batu pun dia mampu,” ujar mantan Sekda Muarojambi itu. (064)