Didemo Lagi, LSM Minta Bupati Copot Kepala PDAM Tirta Sakti dan BPPKAD Kerinci

LSM Minta Bupati Kerinci Copot Kepala PDAM Tirta Sakti dan Plt Kepala BPPKAD Kerinci . (doc/MP)

Kerinci, MP – Halaman kantor Bupati Kerinci kembali didatangi Demonstran mengatas namakan Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Aktivis Sejati LSM Petisi Sakti seni 13/01/2020 pagi

Kedatangan Aktivis tersebut bertujuan mempertanyakan Bupati Kerinci, terkait temuan tentang dugaan kecurangan membengkaknya tagihan air PDAM di Kabupaten Kerinci tahun 2019 lalu. Pasalnya, banyak laporan masyarakat mengenai tingginya tagihan.

Membuat resah para masyarakat (konsumen) yang berakibat kerugian sepihak. Selain dari itu, dugaan pungli di BPPKAD Kabupaten Kerinci, juga menjadi tuntutan para demonstran, maraknya dugaan pungli untuk mendapatkan tanda tangan urusan surat menyurat dalam pencairan dana dan Aset Daerah juga demikian, hal tersebut memicu terjadinya aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Kerinci.

“Copot kepala PDAM Tirta Sakti Kerinci, dan PLT Kepala BPPKAD, karena tidak layak untuk dijadikan kepala OPD, berdasarkan hasil kerja yang dilihat belakangan ini, dua orang ini kami duga memiliki rekam jejak yang tidak sehat,” ujar orator Indra.

Salah satu orator lainnya Deddy Klene juga menyampaikan adanya aset daerah yang diduga dijual secara ilegal.

“Kami meminta kepada Bupati agar meng-audit laporan aset Daerah yang kami duga dijual secara ilegal, Kabid harus bertanggung jawab,” Ungkap Koordinator lapangan LSM Petisi Sakti Deddy klene menyambung orasi ketua LSM Petisi.

Dia juga mengatakan, “Bupati Kerinci segera copot PLT BPPKAD Kabupaten Kerinci, karena belum bisa menjabat karena diduga belum memenuhi persyaratan, dimana eselon III menduduki posisi eselon II, hal tersebut cacat demi hukum,” ujar Deddy klene dalam orasinya.

Sementara itu, selama orasi-orasi berlangsung belum ada komentar dari pihak terkait, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada yang mampu memberikan jawaban terkait tuntutan para demonstran. (ald)

Rijal Djalil dan Murady Singgung Pembebasan Lahan Bandara Depati Parbo

MERDEKAPOS.NET-Dewan  penasehat   HKKN   (Himpunan   keluarga   kerinci   Nasional) Rizal Jalil  dan Murady singgung Penggembangan bandara depati perbo kerinci saat ini belum berjalan optimal pada saat bukabersama   HKKN   JS   di   Jakarta pada tanggal 11-05-2019 di kelapa gading.

Hal   itu   ditandai   dengan   tidak dimanfaatkannya   dengan   baik anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi jambi pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 30 Milyar.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembebasan lahan 30 Hektar namun pemkab hanya mampu menggunakan anggaran sebesar 8 Milyar. Bahkan APBN Siap Ratusan Milyar alokasi anggaran

Lebih lanjut Rijal Djalil mengaskan persoalan diatas dianggap bentuk ketidakmampuan pemkab kerinci   dalam  memanfaatkan anggaran  yang ada. Serta  kurangnya pelibatan   seluruh Stake Holder tokoh kerinci yang  di perantauan oleh pemkab itu sendiri.

Di   depan   masyarakat   kerinci   jakarta   melalui   HKKN-JS   Rijal   Djalil dan Murady    menyampaikan kekecewaan terhadap Pemkab Kerinci karna tidak mampu memanfaatkan pelaung yang ada serta tidak mau melibatkan tokoh-tokoh yang kerinci diperantauan untuk sama-sama bersinergi dalam mencari solusi.

Dalam kesempatan tersebut Ketum PB HKK Nasional sampaikan telah lakukan Road show ke Gub Sumbar dan Gub Jambi dalam kaitannya Penguatan Pariwisata kita yaitu terkait dengan Infrastruktur Bandara dan Darat dengan mempercepat TDS

Demikian juga Abd Muradi Darmansyah mendukung HKKN melakukan setiap upaya untuk kemajuan kerinci baik dalam segi pariwisata ataupun menyatukan dan mensolidkan SDM kerinci yang cukup besar.

Hadir pada Kesempatana itu adalah Tuan Rumah Laksmana Dr. H. Nazali Lempo, Dr. Basyar Thayib, Meirizal Meirad, Urpan Dani. Alven Stony dan Porseda Risman serta tokoh2 masy dan tokoh Mhs di jakarta. (064)