 |
| Jalan Provinsi Dikerok Tanpa Kejelasan, Warga Kerinci–Sungai Penuh Terancam Kecelakaan |
Kerinci, Merdekapost.com – Kondisi jalan provinsi yang membentang di wilayah Kabupaten Kerinci hingga Kota Sungai Penuh menuai keluhan keras dari masyarakat.
Pasalnya, ruas jalan yang telah dikerok justru dibiarkan terbuka tanpa perbaikan lanjutan, menciptakan permukaan jalan yang tidak rata dan membahayakan pengguna jalan.
Pantauan di lapangan menunjukkan aspal yang telah dikupas meninggalkan cekungan cukup dalam di beberapa titik.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi besar memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Baca Juga:
Dandim 0417/Kerinci Tekankan kepada Anggota agar Bijak Bermedsos dan Jauhi Kegiatan Ilegal
Wako Alfin Serahkan Sembako Ramadhan dan Bantuan Renovasi Rumah Baznaz
Hukum Adat Masuk KUHP Baru, LAM Jambi-Aparat Penegak Hukum Godok Aturan Perda
Situasi semakin diperparah saat malam hari. Minimnya penerangan jalan umum membuat bekas kerukan sulit terlihat, sehingga pengendara kerap tidak sempat menghindar.
Warga menilai, pengerjaan jalan tanpa manajemen keselamatan yang jelas adalah bentuk kelalaian yang serius.“Siang saja sudah rawan, apalagi malam. Jalan gelap, tahu-tahu motor sudah masuk lubang,” keluh salah satu warga setempat.
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Dalam kurun waktu dua hari pasca pengerokan, tercatat dua kasus kecelakaan terjadi di Desa Koto Iman. Korban dilaporkan mengalami luka cukup parah dan harus mendapatkan perawatan medis.
Warga mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait. Menurut mereka, pengerokan jalan seharusnya diikuti dengan perbaikan cepat atau setidaknya dilengkapi rambu peringatan disetiap titik serta penerangan sementara.
“Kalau memang belum bisa diaspal, minimal dipasang tanda bahaya disetiap titik. Jangan biarkan masyarakat jadi korban,” tegas warga lainnya.
Masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh mendesak pemerintah provinsi segera mengambil tindakan tegas, baik dengan mempercepat perbaikan jalan maupun mengevaluasi pihak kontraktor yang dinilai abai terhadap keselamatan publik.
Jalan provinsi adalah urat nadi aktivitas warga, bukan jebakan maut yang dibiarkan menganga.(adz)
