APBD Jambi 2023 Defisit, Dewan Minta Pemprov Efisienkan Anggaran dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata. 

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp. 499 miliar.

Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi sarankan Pemprov Jambi untuk melakukan efisiensi anggaran dan kurangi kegiatan seremonial.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan, kemungkinan ini bisa terjadi karena kurang baiknya nya pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan.

Lihat Juga: APBD Jambi 2023 Defisit Ratusan Miliar, Dewan Sebut Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Pemprov Tak Maksimal

Baik itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, tidak tercapainya target pendapatan.

"Sebagai bahan masukan kami sarankan Pemprov Jambi harus melakukan efesiensi belanja, kurangi kegiatan seremonial, stop Program dan kegiatan yang tidak begitu prioritas, efesiensikan perjalanan dinas," kata Ivan Wirata.

Kemudian, ia juga minta anggaran di Biro Umum juga sangat besar agar bisa di efisiensikan, selanjutnya efisiensikan anggaran infrastruktur yang tidak menjadi prioritas, agar bisa digunakan pada program yang benar-benar menjadi skala prioritas menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

"Ini harus menjadi bahan evaluasi agar kedepan bisa lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target pendapatan oleh Pemerintah Provinsi Jambi," ungkapnya.(adz)



APBD Jambi 2023 Defisit Ratusan Miliar, Dewan Sebut Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Pemprov Tak Maksimal

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata. (ist)
JAMBI | MERDEKAPOST -Anggota DPRD Provinsi Jambi menyoroti tingginya angka defisit APBD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023.

DPRD Provinsi Jambi Provinsi Jambi menilai angka tersebut dianggap tidak biasa terjadi, karena angkanya sudah mencapai Rp499 miliar.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan, terjadi nya defisit APBD Pemprov Jambi menunjukkan masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.

"Iya kita menilai lemah dan tidak optimalnya pengelolaan keuangan daerah, begitu juga kinerja perangkat daerah juga belum maksimal dalam mencapai target yang telah disahkan," kata Ivan Wirata.

Berdasarkan Peraturan menteri keuangan republik Indonesia Nomor 194/PMK.07/2022 Tentang Batas Maksimal defisit APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana yang di jelaskan pada pasal 3 poin a. batas maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2023 masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah sebesar 2,8 persen.

Dari angka itupun diperkirakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk kategori sangat tinggi. 

"Namun kita ketahui APBD Provinsi Jambi tahun 2023 di sahkan sebesar 5,5 triliun dan kemudian mengalami defisit anggaran lebih dari Rp 400 miliar atau 7,27 persen dari APBD Provinsi Jambi. Maka Defisit anggaran yang terjadi di Provinsi Jambi jauh melewati batas maksimal sebagaimana dijelaskan pada peraturan tersebut diatas yaitu 2,8 persen yang mana defisit anggaran di Provinsi Jambi mencapai Rp400 miliar atau jika dipersentasekan sebesar 7,27persen," tutupnya. (adz)


Menteri ATR/BPN RI Hadi Tjahjanto: "Dibidang PTSL Se-Provinsi Jambi Hanya Kota Sungai Penuh yang Memenuhi Syarat untuk dideklarasikan"

Walikota Sungai Penuh diwakili Sekretaris Daerah Alpian S.E, M.M Menghadiri penyerahan sertifikat hak pakai instansi,semester pertama program strategis nasional wakaf dan rumah ibadah tahun 2023, Kamis (24/8). (DOC/IST)

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Walikota Sungai Penuh diwakili Sekretaris Daerah Alpian S.E, M.M Menghadiri penyerahan sertifikat hak pakai instansi,semester pertama program strategis nasional wakaf dan rumah ibadah tahun 2023, Kamis (24/8)

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) Bapak Hadi Tjahjanto secara simbolis Kepada Sekda Alpian. 

Baca Juga:

Ini 3 Ranperda yang diajukan Walikota Sungaipenuh ke Dewan

Pemkot Sungai Penuh satu satunya Daerah di Provinsi Jambi yang berhasil menyelesaikan syarat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertifikat ini cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. 

Penyerahan sertifikat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) Bapak Hadi Tjahjanto kepada Kepala Daerah se- Provinsi Jambi. (doc/hms)

Menteri ATR/ Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam pidatonya " Di bidang PTSL yang telah melengkapi syarat untuk di deklarasikan di Provinsi Jambi hanya Kota Sungai Penuh, Semoga di Daerah lainnya di Provinsi Jambi dapat menyusul, namun akan tetap kita verifikasi terlebih dahulu "Ujarnya.

Berita Lainnya:

Hadiri Pembukaan MTQ Ke - 52 di Sarolangun, Wako Ahmadi Beri Motivasi kepada Kafilah 

"Pembagian sertifikat ini,bertujuan untuk memudahkan pembangunan yang merata di seluruh indonesia," Tutup Hadi Tjahjanto, (ADZ/Hms).

Viral, Gubernur Sumbar Diusir Mahasiswa UIN Bukittinggi dari Kampus

Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda, di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (20/4/2022). (Foto: Pemprov Sumbar)

Merdekapost.com - Viral di media sosial Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, diusir oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek, Kota Bukittinggi. Insiden ini terjadi saat politisi PKS tersebut menghadiri acara Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) di kampus tersebut.

Dari video yang beredar terlihat acara digelar di Aula Gedung Student Center UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Acara itu dihadiri ratusan mahasiswa baru yang memakai pakaian hitam putih. Sementara Mahyeldi duduk di panggung.

Di saat itu, satu orang mahasiswa memakai almamater berorasi dan menolak kedatangan Mahyeldi. Ketika berorasi, seluruh mahasiswa bersorak dan memberi tepuk tangan.

Terlihat beberapa orang yang diduga panitia acara memaksa mahasiswa yang berorasi itu turun dari panggung. Dalam video tidak jelas kalimat yang disampaikan mahasiswa ini saat berorasi.

Namun, di dalam aula, beberapa spanduk telah dibentangkan yang bertuliskan: Tuntaskan Isu PSN Pak Gub dan 'Ham dilangkahi'.

Presiden Mahasiswa UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Ahmad Zaki, menyebutkan peristiwa dalam video itu terjadi pada Selasa (22/8) sekitar pukul 15.00 WIB. Ia mengakui, mahasiswa menolak kehadiran gubernur tersebut.

"Ini sebagai sikap solidaritas terhadap masyarakat Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang terancam oleh rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diusulkan Gubernur Mahyeldi," katanya, Rabu (23/8).

Dikatakannya, sampai saat ini, masalah isu usulan PSN Air Bangis belum selesai. Mahasiswa menuntut cabut usulan itu kepada gubernur.

"Kami yang mengetahui gubernur hadir dalam acara BEM UIN Bukittinggi berinisiatif melakukan aksi spontan menolak kedatangan Gubernur Mahyeldi," imbuhnya.

"Ada setengah jam (sejak aksi dimulai) Gubernur baru pergi. Kami memang berencana tidak akan stop sebelum beliau balik," sambung Zaki.

Pada akhirnya Mahyeldi dan rombongan pergi meninggalkan kampus UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Pemprov Sumbar Bantah Pengusiran

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Kabiro Adpim) Setda Provinsi Sumbar, Mursalim, buka suara soal peristiwa tersebut. Ia menolak peristiwa itu disebut pengusiran.

"Tidak ada (Gubernur) diusir, itu keliru," ungkap Mursalim.

Ia mengakui saat itu memang ada insiden, namun rombongan gubernur hanya melihat. Pihaknya tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan utamanya.

"Karena memang apa yang mereka (mahasiswa) suarakan tidak begitu jelas terdengar. Saat itu suasana begitu riuh," jelasnya.

Lebih lanjut Mursalim menjelaskan, sembari pihak kampus berupaya untuk menetralisir situasi dan waktu salat asar hampir masuk, maka Gubernur minta izin untuk melaksanakan salat sembari menunggu kepastian situasi kembali kondusif.

"Kalau diusir, kan tidak mungkin kami sempat salat asar berjemaah di sana," tegas Mursalim.

Ia juga mengungkapkan, setelah selesai salat, pihaknya sempat didatangi rektor yang menyampaikan bahwa situasi masih belum terkendali dan minta pembekalan PBAK dialihkan menjadi daring via aplikasi zoom.

Mengingat masih ada agenda lanjutan, maka gubernur menolak permintaan tersebut secara halus dan memilih untuk meninggalkan lokasi.

Mursalim juga menyebut bahwa pihaknya sangat menyayangkan insiden tersebut. Padahal menurutnya, saat datang ke kampus itu, Gubernur telah merencanakan tiga hal.

"Pertama tentu memenuhi undangan pihak kampus untuk memberikan orasi ilmiah terkait Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) kepada mahasiswa baru," bebernya.

"Kemudian yang kedua, gubernur berencana menindaklanjuti permintaan pihak UIN kepadanya untuk mencarikan solusi pelebaran akses jalan menuju kampusnya yang saat ini masih sempit dan seringkali crowded ketika ada acara wisuda," tambah Mursalim.

Selanjutnya yang ketiga, Mahyeldi berencana untuk menyambungkan relasinya di Timur Tengah dengan pihak kampus guna percepatan kelanjutan pembangunan kampus ke depan.

"Kalau jelas kemarin yang menjadi alasan mereka adalah itu (permasalahan demo PSN). Kan bisa kita diskusikan secara baik-baik tentang bagaimana duduk permasalahannya, tidak mesti itu dengan aksi seperti kemarin," kata dia.

Dengan adanya insiden ini, kata Mursalim, terkesan seperti memang ada niat untuk mempermalukan Gubernur Sumbar. Hal ini sangat disayangkan.

"Kampus merupakan tempat mengasah pemikiran, gagasan ,dan bernaungnya kaum terpelajar. Semestinya insiden demikian tidak perlu terjadi di sana. Apalagi insiden itu berlokasi di Ranah Minang yang terkenal akan adat dan budayanya yang penuh kesantunan," pungkasnya.(*)

(Aldie Prasetya / Sumber: Kumparan.com)

Gubernur Jambi Serahkan 9 Penghargaan Kota Layak Anak kabupaten/kota se-Provinsi Jambi

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menyerahkan penganugerahan Kota Layak Anak kabupaten/kota se- Provinsi Jambi

Merdekapost, Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menyerahkan penganugerahan Kota Layak Anak kabupaten/kota se- Provinsi Jambi. Penganugerahan ini diberikan bersamaan dengan acara OPEN HOUSE BUNDA PAUD DALAM SEMARAK PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL DAN HARI ULANG TAHUN KE-78 REPUBLIK INDONESIA dengan tema “Mari Dukung Peran Bunda PAUD dan Lindungi Hak-Hak Anak”, yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (22/08/2023).

Provinsi Jambi mendapatkan 2 Kategori dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI yaitu Kategori Pratama dan Kategori Madya. Dengan penilaian berdasarkan Penguatan Kelembagaan, Hak Sipil dan Kebebasan, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Hak Pendidikan dan Kegiatan Seni Budaya dan Hak Perlindungan Khusus.

Berita Terkait:

Pemkot Sungaipenuh Raih Penghargaan Kota Layak Anak

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris secara langsung menyerahkan Piala dan Piagam Penghargaan kepada penerima Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya Kategori Madya yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengatakan, Penghargaan ini diberikan kepada Bupati/Walikota yang memiliki komitmen terhadap perkembangan anak-anak, sebagaimana tugas pemerintah yaitu harus menyiapkan ruang anak-anak sehingga menjadi Kota Layak Anak.

“Kota Layak Anak ini penting saya kira karena anak-anak kita adalah harapan masa depan sebagai generasi muda dan cikal bakal mewarisi kita kelak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bupati/Walikota yang sudah menyiapkan kotanya, kabupatennya, menjadi Kota Layak Anak, mudah-mudahan harapan kita kedepan tentu generasi muda kita ini tumbuh dengan sehat, cerdas dan tidak ada lagi stunting. Mereka akan jadi anak-anak yang kelak mewarisi daripada semangat membangun daerah kita ini,” kata Gubernur Al Haris.

Baca Juga:

Gubernur Alharis Resmikan Desa Wisata Dewi Rebung di Desa Rengas Bandung

Gubernur Al Haris menuturkan, untuk kabupaten/kota yang belum mendapatkan Penghargaan ini harus menyiapkan Kota Layak Anak ini, karena daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan tumbuh kembang anak.

“Untuk kota lain yang belum mendapatkan harus menyiapkan, kan ini wajib karena daerah harus memperhatikan tumbuh kembang anak termasuk di masa-masa mereka sedang mengasah kecerdasan otaknya. Saya kira yang sudah berhasil saya terima kasih dan saya apresiasi. Dan yang belum saya berharap kedepan siapkanlah ruang daerahnya,” tutup Gubernur Al Haris.

Turut hadir dalam acara ini Bupati Bungo, Bupati Tanjung Jabung Barat, Pj. Bupati Muaro Jambi, Walikota Sungai Penuh, Pj. Bupati Sarolangun, Sekretaris Daerah Kota Jambi, para pejabat yang mewakili kab/kota, Bunda PAUD Provinsi Jambi beserta Bunda PAUD kabupaten/kota Se- Provinsi Jambi serta para tamu undangan lainnya. (ADV)

Gubernur Alharis Resmikan Desa Wisata Dewi Rebung di Desa Rengas Bandung

PJ Bupati Muaro Jambi Dampingi Gubernur Resmikan Desa Wisata Dewi Rebung (doc/ist/hms)

SENGETI, MERDEKAPOST - PJ Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah mendampingi Gubernur Jambi H Al Haris meresmikan Desa Wisata yang berada di Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muaro Jambi.

Desa wisata dengan nama “Dewi Rebung” Wisata Sunge Alam Ranggo itu merupakan objek wisata air yang mana disana terdapat tempat mencari ikan atau bekarang.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi dan menyambut baik terkait dengan pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Rengas Bandung.

Katanya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berupaya membangkitkan ekonomi nasional melalui pengembangan Desa Wisata.

“Peran serta masyarakat sangat diperlukan agar program pengembangan Desa Wisata dapat berjalan sesuai harapan kita bersama, memberi dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat, berkeadilan, dan tepat sasaran,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengatakan, Dewi Rebung ini menjadi wujud partisipasi aktif dan gerakan kolektif masyarakat Desa Rengas Bandung untuk mengembangkan potensi desanya demi memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Gubernur juga tradisi bekarang merupakan tradisi menangkap ikan yang dilakukan masyarakat dahulu disebuah rawa atau sungai yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong ataupun alat tradisional seperti tangkul dan lain sebagainya.

“Tangkul ini merupakan cara menangkap ikan ala orang Jambi bengen dulu pak, pada tahun 1990-an saya merantau ke Jambi dan tangkul ini banyak di Danau Sipin dulu, akan tetapi sekarang tradisi ini semakin hilang. Kemudian saya sangat setuju ini bisa dilestarikan kembali, ketika kepingin nangkul maka datanglah ke Desa Rengas Bandung ini,” ucap Gubernur Al Haris.

Lebih lanjut Gubernur Al Haris menuturkan, tradisi bekarang merupakan salah satu potensi lokal masyarakat Desa Rengas Bandung, yang jika dikelola dan dioptimalkan sebaik mungkin diharapkan dapat menjadi salah satu atraksi wisata yang memikat dan menarik kunjungan wisatawan.

“Saya berharap kegiatan hari ini akan membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat untuk menggali potensi lokal yang dimiliki, mengemasnya dengan kreativitas dan inovasi, sehingga dapat menjadi keunggulan untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Gubernur Al Haris.

“Mudah-mudahan dengan dibukanya objek wisata Dewi Rebung ini akan mendapat manfaat untuk masyarakat Desa Rengas Bandung, kemudian tentunya juga melatih masyarakat untuk berwirausaha,” tutup Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah menyebut jika pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan terus mendorong terbentuknya desa wisata di Kabupaten Muaro Jambi. Dia berharap kedepan wisata di Kabupaten Muaro Jambi terus berkembang dan muncul objek wisata lainnya.

"Kita menyambut baik hadirnya desa wisata yang ada disini," kata Bachyuni.

Sementara itu, Kepala Desa Rengas Bandung, Warsono SH dihadapan Gubernur Jambi dalam laporannya menyampaikan bahwa Desa Rengas Bandung akan mengikuti lomba Desa Wisata yang akan diadakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI yang terakhir pendaftarannya pada tanggal 29 September 2023 mendatang.

"Tentu mau tidak mau kita harus mengikuti lomba Desa Wisata ini. Oleh karena itu kami meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi," ujar Warsono.(adv)

BERITA MENARIK LAINNYA:

Pemkot Sungai Penuh Gelar Malam Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-78

Warnai HUT RI ke-78, Ratusan Kader GP Ansor Kerinci Gelar Pawai

SEMARAK! Pawai Budaya HUT RI 78 di Kota Sungai Penuh

Warga Geger Penemuan Mayat Tergantung di Rumah Kosong

Nekat Bawa Sabu 1 Kg Naik Bus, Kakek 66 Tahun Diringkus BNNP Jambi

Penulis: Khaidir | Editor: Fadlan Al Kahfi

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs