Merdekapost.com - Kabupaten Batang Hari kembali mencuri perhatian nasional setelah ditetapkan sebagai pusat pelaksanaan gerakan percepatan tanam padi yang melibatkan 16 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dalam agenda nasional yang digelar secara terpadu dari Muara Bulian.
Kedatangan Wamentan disambut oleh Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief bersama jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta para petani, Selasa (21/04/2026). Kegiatan dipusatkan di kawasan persawahan program ketahanan pangan, yang menjadi salah satu lokasi strategis pengembangan pertanian di daerah tersebut.
Dalam arahannya, Sudaryono menekankan pentingnya percepatan masa tanam sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem, khususnya ancaman El Nino yang diprediksi terjadi dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa momentum musim hujan harus dimanfaatkan secara optimal agar produksi pangan tetap terjaga.
Gerakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan pertanian. Selain itu, dialog virtual bersama perwakilan daerah turut digelar untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program di berbagai wilayah.
Sementara itu, Bupati Fadhil Arief menyampaikan komitmen daerah dalam mendukung program nasional tersebut. Ia menargetkan peningkatan luas tanam padi hingga lebih dari 8.000 hektare pada tahun ini, meningkat dibanding capaian sebelumnya. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat berupa benih, pupuk subsidi, hingga alat mesin pertanian telah memberikan dampak positif bagi petani.
Namun demikian, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi agar lahan pertanian, khususnya hasil program cetak sawah rakyat, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terdampak banjir.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Batang Hari diharapkan mampu menjadi contoh keberhasilan dalam percepatan tanam sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan. (*)
