 |
| Ilustrasi: salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan bibit sapi di muaro Jambi.(adz) |
MUARO JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten MUARO JAMBI tahun anggaran 2024 kembali menjadi perhatian. Mantan Kepala Disbunnak berinisial AR yang sebelumnya belum memenuhi panggilan penyidik, kini telah menjalani penahanan.
Namun, ada hal berbeda dalam proses penahanan tersebut: AR tidak ditempatkan di rumah tahanan, melainkan menjalani tahanan rumah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi mengabulkan permohonan AR untuk menjalani penahanan di rumah selama 20 hari ke depan. Camilan Jambi
Permohonan itu diajukan dengan alasan kondisi kesehatan dan kebutuhan menjalani pengobatan. Kepastian mengenai status penahanan tersebut disampaikan Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Muaro Jambi, Hendrik Fayol, Rabu 11 November 2026.
Ia menjelaskan, AR akhirnya memenuhi panggilan kedua penyidik pada 3 November lalu dan bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Menurut Fayol, setelah memenuhi panggilan penyidik, AR mengajukan permohonan agar penahanannya dilaksanakan di rumah karena harus menjalani pengobatan.
"Beliau kooperatif. Beliau mengajukan permohonan untuk tahanan rumah karena alasan menjalani pengobatan. Kami mengabulkan permohonan beliau untuk ditahan di rumah selama 20 hari ke depan dan wajib lapor seminggu sekali," kata Fayol.
Dengan keputusan tersebut, AR tetap berstatus sebagai tahanan, meskipun lokasi penahanannya bukan di rumah tahanan negara. Ia juga diwajibkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan penyidik, termasuk melaksanakan wajib lapor satu kali dalam sepekan.
Perubahan lokasi penahanan ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara pengadaan bibit sapi yang menyeret dua orang tersangka. Selain AR, Kejari Muaro Jambi sebelumnya telah menetapkan YF, pihak penyedia dari CV Fathan Jaya Utama, sebagai tersangka. Camilan Jambi
Kejari Muaro Jambi memastikan penyidikan terhadap AR dan YF terus berjalan. Keduanya diduga memiliki keterlibatan dalam penyimpangan kegiatan pengadaan bibit sapi yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Fayol menjelaskan, AR diduga tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya dalam kegiatan pengadaan. Sementara itu, YF selaku pihak penyedia diduga turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai menyalahi ketentuan.
"Dua orang ini memang berperan sebagai pelaksana penyelewengan yang merugikan negara," sampainya. Perkara ini bermula dari proyek pengadaan bibit sapi pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2024. Camilan Jambi
Kegiatan tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Namun, dalam proses penyidikan, proyek itu diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
Berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan kerugian keuangan negara, kegiatan pengadaan tersebut disebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp400 juta. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perkara yang kini tengah disiapkan untuk memasuki tahap persidangan.
Meski demikian, dugaan penyimpangan dan peran masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan. Sebelum akhirnya menjalani penahanan rumah, AR sempat belum memenuhi panggilan penyidik Kejari Muaro Jambi.
Saat itu, AR disebut tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi. Sementara itu, YF yang lebih dahulu memenuhi proses penanganan perkara telah dilakukan penahanan setelah penetapan tersangka. Camilan Jambi
Kejari Muaro Jambi mengumumkan penetapan AR dan YF sebagai tersangka pada 20 Oktober lalu. Pengumuman tersebut disampaikan langsung Kepala Kejari Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol.
Dengan terpenuhinya panggilan penyidik oleh AR dan dilaksanakannya penahanan rumah, penanganan perkara kini diarahkan pada penyelesaian pemberkasan. Kejari menyatakan proses hukum terhadap kedua tersangka tetap berlanjut.
Kasi Pidsus Kejari Muaro Jambi, Hendrik Fayol, menyebut penyidik menargetkan pemberkasan perkara segera rampung. Setelah berkas dinyatakan siap, perkara dugaan korupsi pengadaan bibit sapi tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Camilan Jambi.
Kronologis Sebelumnya:
Selasa, 20 Oktober 2026
Kejaksaan Negeri Muaro Jambi resmi menetapkan mantan Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Muaro Jambi, AR, serta Direktur CV Fathan Utama Jaya, YF, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi Jantan dan Betina Tahun Anggaran 2024. Penetapan tersangka ini ditindaklanjuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka YF selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi guna mempercepat proses hukum serta kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sedangkan AR belum memenuhi panggilan penyidik karena sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Raden Mattaher.
Kasus ini berawal dari kegiatan pengadaan bibit sapi senilai Rp1,55 miliar yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Muaro Jambi TA 2024. Dalam prosesnya, penyidik menemukan indikasi kesepakatan terselubung (commitment fee) sebesar 15% antara kedua tersangka sebelum proyek diumumkan, penyerahan pekerjaan yang tidak sesuai volume hingga melibatkan pihak ketiga secara tidak resmi, pembuatan dokumen manipulatif bertanggal mundur (backdate), hingga pencairan anggaran 100% sebelum bibit sapi diserahkan seluruhnya kepada kelompok tani penerima. Berdasarkan hasil audit bersama Inspektorat Daerah, penyimpangan ini menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp423.699.340,00.
Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol, S.H. M.Hum mengatakan, penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti. Bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, serta hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Menurutnya, penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit sapi tersebut. Kejaksaan juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.
(ADZ/MPC)
.png)
.png)
