Opini Oleh: Martayadi Tajuddin
Dalam teori mobilitas politik, ada dua jalan untuk sampai ke Senayan. Jalan pertama adalah jalan warisan, di mana nama besar keluarga menjadi tiket masuk. Jalan kedua adalah jalan perjuangan, di mana seseorang harus membangun tangga dari bawah dengan keringatnya sendiri. Di tengah demokrasi Indonesia yang kerap dituduh lebih ramah pada jalan pertama, kisah Edi Purwanto menjadi menarik untuk dibedah bukan karena ia berhasil sampai ke Senayan, melainkan karena bagaimana ia sampai ke sana.
Seorang anak yang lahir di Batu Putih, Sarolangun, pada 4 Juli 1980, yang pernah menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UIN STS Jambi 2003-2004, yang pernah memimpin demonstrasi di jalan, kini duduk di Komisi V DPR RI dan menyandang gelar doktor.
Kisah ini penting bukan sebagai cerita heroik personal, melainkan sebagai sebuah tesis tentang regenerasi kepemimpinan di Jambi.
Selama bertahun-tahun, politik Jambi terjebak dalam sirkulasi elit yang itu-itu saja. Kita kekurangan cerita tentang anak desa yang bisa naik kelas melalui jalur pengetahuan dan aktivisme. Edi Purwanto mengisi kekosongan narasi itu. Ia bukan produk karbitan. Jejaknya bisa dilacak dengan jelas, dari mimbar BEM yang berteriak tentang kebijakan pemerintah yang tidak adil, hingga menjadi Wakil Ketua DPRD, lalu Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024, dan akhirnya anggota DPR RI dengan 81.984 suara. Ini adalah sebuah kurva pertumbuhan organik yang dalam ilmu kebijakan publik jarang terjadi.
Apa relevansinya seorang mantan Presiden BEM dengan pembangunan daerah? Relevansinya sangat besar. Seorang aktivis mahasiswa dididik untuk memiliki dua hal yang justru langka pada politisi hari ini, yaitu keberanian untuk berbeda pendapat dan kemampuan untuk membaca keresahan publik sebelum menjadi krisis.
Ketika pada November 2023 masyarakat Bakung Jaya mengeluhkan banjir, pupuk subsidi, bibit pertanian dan bantuan UMKM, atau ketika pada Juni 2025 warga Kenali Asam Bawah mengeluhkan bedah rumah dan persoalan sawit dan karet, gaya yang digunakan Edi adalah gaya dialog aktivis, bukan gaya birokrat yang hanya mencatat. Ia membawa tradisi BEM itu ke dalam ruang reses. Dan tradisi itu yang membedakan antara politisi yang sekadar dekat saat pemilu dengan politisi yang memahami denyut persoalan.
Namun aktivisme tanpa intelektualisme akan berhenti menjadi romantisme. Di sinilah titik balik yang membuat Edi Purwanto berbeda dari banyak politisi aktivis lainnya. Ia tidak berhenti pada orasi. Ia melanjutkan orasi itu menjadi disertasi.
Pada tahun 2024, ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Jambi dengan judul Politik Hukum Penyelesaian Konflik Lahan yang Berkeadilan di Indonesia. Judul itu bukan judul yang diambil dari langit. Judul itu lahir dari pengalaman pahitnya membentuk Panitia Khusus Konflik Lahan saat menjadi Ketua DPRD, melihat langsung konflik antara Suku Anak Dalam dengan korporasi, melihat air mata petani yang lahannya tumpang tindih dengan izin perusahaan. Ia mengubah konflik jalanan menjadi riset akademis. Di Jambi, di mana konflik agraria adalah luka lama yang tak pernah sembuh, kita membutuhkan politisi yang tidak hanya bisa berteriak di depan perusahaan, tetapi juga mampu menuliskan kerangka hukum penyelesaiannya secara berkeadilan. Itu yang membedakan aktivis jalanan dengan negarawan.
Banyak politisi yang bangga menyebut dirinya merakyat karena sering turun ke desa. Tetapi kemerakyatan yang sejati harus diuji dari dua hal, yaitu dari mana ia berasal dan ke mana ia membawa pengetahuannya.
Edi berasal dari desa, dari Batu Putih yang jauh dari pusat kekuasaan Kota Jambi. Itu membuatnya memahami psikologi masyarakat pinggiran. Namun ia tidak membawa pulang hanya janji, ia membawa pulang gelar doktor, ia membawa pulang pengalaman memimpin lembaga legislatif provinsi, dan kini ia membawa pulang jaringan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur. Kombinasi antara akar desa dan nalar akademik inilah yang dalam teori pembangunan disebut sebagai modal sosial yang paling langka.
Apakah semua ini otomatis menjamin ia adalah pemimpin ideal? Tentu tidak. Sejarah politik mengajarkan kita bahwa aktivis yang masuk ke dalam sistem seringkali justru dijinakkan oleh sistem itu sendiri. Pertanyaan kritisnya adalah apakah keberanian yang ia tunjukkan saat menjadi Presiden BEM pada 2003 masih sama dengan keberaniannya saat kini berhadapan dengan kepentingan korporasi besar di Senayan? Apakah kepeduliannya pada konflik lahan Suku Anak Dalam masih akan sama kerasnya saat ia berhadapan dengan regulasi pertambangan dan perkebunan di tingkat nasional? Itulah ujian sesungguhnya. Gelar doktor dan jabatan di Komisi V hanyalah alat. Apakah alat itu akan digunakan untuk menjaga tanah Jambi atau hanya untuk menjaga posisi, waktu yang akan menjawab.
Tetapi setidaknya untuk hari ini, Jambi memiliki sebuah prototipe baru tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin daerah dilahirkan. Bukan dari ruang ber-AC keluarga politik, melainkan dari sekretariat BEM yang panas, dari jalanan demonstrasi yang berdebu, dari ruang sidang disertasi yang sunyi, dan dari Desa Batu Putih yang jauh.
Dari Batu Putih ke Senayan adalah jarak geografis yang jauh, tetapi jarak ideologisnya jauh lebih menarik, yaitu jarak dari seorang pengkritik kekuasaan menjadi seorang yang kini memegang sebagian kecil kekuasaan itu.
Jika ia mampu menjaga ingatan tentang dari mana ia berasal, maka kisah ini bukan hanya akan menjadi kisah tentang Edi Purwanto, melainkan kisah tentang kemungkinan bahwa anak-anak Jambi dari desa manapun masih punya peluang untuk memimpin tanahnya sendiri melalui jalur pengetahuan dan keberanian. (*)
* Martayadi Tajuddin ialah pengamat kebijakan publik dan pembangunan daerah
.jpeg)
.jpeg)
