Edi Purwanto Bawa Anggaran Rp25 Miliar untuk Bangun Jalan 4,7 Km di Jambi

 

Merdekapost.com - Kabar baik datang bagi masyarakat Jambi. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, memastikan salah satu ruas jalan daerah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat akan segera dibangun menggunakan konstruksi rigid beton.

Edi menyebut, pembangunan ruas jalan tersebut merupakan bagian dari dukungan anggaran melalui Inpres Jalan Daerah (IJD). Secara keseluruhan, Jambi mendapatkan alokasi IJD hampir Rp400 miliar pada tahun ini.

"Salah satu ruas yang akan kita bangun sebagaimana janji saya kepada para tokoh masyarakat, termasuk Pak Wabup, insya Allah tahun ini akan dibangun,” kata Edi.

Menurut Edi, proses tender pembangunan ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ia berharap pekerjaan fisik sudah dapat dimulai paling lambat awal Oktober.

"Paling lambat awal Oktober sudah mulai pengerjaan,” ujarnya.

Untuk tahap awal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar. Edi mengatakan, anggaran tersebut sudah tersedia dan tinggal menunggu proses pengerjaan.

"Memang baru Rp25 miliar kita anggarkan. Kami berharap mudah-mudahan ada keajaiban lagi bisa ditambah di tahun ini. Kami terus ikhtiar, tapi yang Rp25 miliar sudah clear, dananya sudah ada, tinggal proses pengerjaan,” jelasnya.

Ruas jalan yang akan dibangun memiliki panjang sekitar 4,7 kilometer. Edi menjelaskan, konstruksi rigid beton dipilih dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan yang melintas, khususnya truk pengangkut kelapa sawit dengan muatan yang cukup berat.

"Panjangnya 4,7 kilometer. Jadi 4,7 kilometer itu rigid beton. Karena kita lihat muatan truk sawit lumayan berat, bisa 14 sampai 15 ton,” ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan rigid beton diharapkan membuat jalan memiliki daya tahan lebih panjang dibandingkan jika hanya menggunakan konstruksi aspal biasa.

"Kalau cuma diaspal biasa takutnya ketahanannya tidak lama. Tapi kalau rigid bisa puluhan tahun,” katanya.

Meski pembangunan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat, Edi mengingatkan, ruas jalan tersebut merupakan jalan dengan kewenangan daerah. Karena itu, setelah pembangunan selesai, pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun menggunakan anggaran negara tersebut.

"Ketika kita bangunkan ini kan jalan daerah, perawatannya nanti di daerah. Namanya APBN yang masuk di sini, karena kewenangannya bukan kewenangan kami, daerah nanti mohon dijaga perawatannya,” jelasnya.

Edi berharap pembangunan tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

"Untuk pengerjaan, insya Allah kita jamin bagus pekerjaannya,” pungkasnya.(uda)

Edi Purwanto Desak Pemerintah Fokus Tiga Hal dalam Penanganan KM Virgo

 

Merdekapost.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, meminta pemerintah tidak kehilangan fokus dalam menangani insiden KM Virgo.

Ia menekankan, tiga hal utama yang harus segera dilakukan, mulai dari pencarian korban hingga pemenuhan hak keluarga korban dan tindak lanjut investigasi keselamatan pelayaran.

Edi mengatakan, prioritas pertama adalah memastikan proses pencarian korban dilakukan secara maksimal.

Menurutnya, apa pun kondisi yang dihadapi di lapangan, upaya pencarian harus terus dioptimalkan dengan dukungan koordinasi antarlembaga yang kuat.

"Yang pertama, mohon maaf, harus diikhtiarkan betul bagaimana pencarian korban tetap dilaksanakan secara maksimum, apa pun kejadiannya,” kata Edi.

Prioritas kedua, lanjut Edi, adalah memastikan seluruh hak korban dipenuhi secara menyeluruh dan transparan.

Ia menilai pendataan korban tidak boleh hanya berhenti pada identifikasi orang yang menjadi korban. Pemerintah juga perlu memastikan barang-barang milik korban, seperti kendaraan, telepon seluler, maupun harta benda lainnya, turut diidentifikasi dan ditangani secara jelas.

"Bukan hanya apa namanya, mohon maaf ya, jiwanya saja. Mungkin ada kendaraannya, mungkin ada handphone-nya, ada harta-harta lainnya. Tentu kita melakukan identifikasi secara menyeluruh sehingga ini dilakukan secara transparan dan hak korban betul-betul terpenuhi,” ujarnya.

Edi juga menyoroti pentingnya satu data dan satu informasi dalam penanganan korban. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya terdapat konsep pelayanan satu atap sehingga informasi mengenai korban, data, serta hak-hak korban dapat dikelola secara terintegrasi.

Menurutnya, pola tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih informasi maupun pelayanan kepada keluarga korban.

Prioritas ketiga yang ditekankan Edi adalah investigasi keselamatan pelayaran. Ia meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi secara optimal dan memastikan hasil serta rekomendasinya benar-benar ditindaklanjuti.

Edi mengungkapkan, KNKT sebelumnya pernah menyampaikan kepada Komisi V DPR RI bahwa terdapat 120 rekomendasi terkait pelayaran, namun disebut 84 persen belum ditindaklanjuti.

Ia mengingatkan bahwa tindak lanjut rekomendasi KNKT memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Pasal 47.

"KNKT ini sudah pernah berbicara kepada kami, ada 120 rekomendasi daripada pelayaran, tetapi 84 persen belum ditindaklanjuti. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 Pasal 47 bahwa rekomendasi KNKT itu wajib untuk dilaksanakan,” kata Edi.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berhenti pada proses investigasi, tetapi juga memastikan rekomendasi keselamatan yang dihasilkan benar-benar menjadi bahan perbaikan sistem transportasi.

Edi berharap Kementerian Perhubungan terus mendampingi seluruh proses penanganan insiden KM Virgo. Menurutnya, perhatian pemerintah harus mencakup korban, keluarga korban, hingga pihak operator.

Namun, untuk saat ini, ia menegaskan bahwa pencarian korban harus menjadi fokus utama.

"Fokus kita hari ini adalah pencarian korban dioptimalkan di situ dulu, koordinasi dioptimalkan, sehingga Kementerian Perhubungan betul-betul punya tanggung jawab yang prima dari hulu sampai hilir,” tegasnya.(*)

Edi Purwanto Dorong Korban Kebakaran di Jambi Dapat Rumah Khusus

 

Merdekapost.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.

Ia mendorong agar korban kebakaran dapat menjadi penerima manfaat program Rumah Khusus dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Edi menilai kebakaran yang menghanguskan banyak rumah dalam satu kawasan perlu mendapat penanganan sebagaimana bencana lainnya, terutama ketika masyarakat kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan hunian baru.

"Di Jambi itu hampir 500 rumah yang kebakaran pada saat ini. Kemarin saya bersama Bu Kepala Balai meninjau salah satu desa. Di situ ada kebakaran, 14 rumah habis,” kata Edi.

Ia menyebut, persoalan kebakaran di Jambi semakin memerlukan perhatian pemerintah. Bahkan, menurutnya, kejadian kebakaran terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah.

"Sekarang di Jambi hampir setiap hari ada kebakaran. Tadi malam juga di Kota Jambi ada,” ujarnya.

Karena itu, Edi meminta agar pemerintah membuka peluang bagi korban kebakaran untuk mendapatkan bantuan melalui program Rumah Khusus. Menurut dia, bantuan tersebut dapat diprioritaskan untuk kejadian kebakaran yang berdampak pada banyak rumah sekaligus.

"Apabila rumah yang terbakar cukup banyak, lebih dari 10 rumah, menurut saya mohon dibantu melalui Rumah Khusus,” tegasnya.

Selain masalah kebakaran, Edi juga menyoroti tingginya biaya pembangunan rumah di wilayah terpencil Jambi. Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun.

Menurut Edi, kondisi geografis dan jauhnya akses menuju wilayah tersebut membuat harga material bangunan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain.

"Seperti Jambi itu ada namanya Kecamatan Batang Asai. Dari tujuh jam itu dari ibu kota, Kota Sarolangun, harga semen saja Rp165 ribu satu sak,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, kata Edi, perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran anggaran pembangunan Rumah Khusus. Ia meminta adanya mekanisme penyesuaian harga untuk daerah-daerah yang menghadapi persoalan logistik dan biaya material tinggi.

"Mohon kalau bisa dimitigasi, mungkin kerja sama dengan balai-balai untuk wilayah-wilayah yang jauh, mungkin harganya bisa seperti Maluku, Rp28 juta satu rumah,” sebutnya.

Menurut Edi, persoalan biaya pembangunan di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan wilayah yang memiliki akses material dan transportasi lebih mudah. Penyesuaian harga diperlukan agar program pembangunan rumah tetap dapat berjalan dan masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal.

Ia berharap pemerintah dapat melihat persoalan tersebut secara lebih menyeluruh, baik dari sisi penanganan korban kebakaran maupun tantangan pembangunan rumah di daerah dengan biaya logistik tinggi.

"Ini memang persoalan serius, jadi perlu ada solusi,” pungkas Edi.(*)

Edi Purwanto Turun ke Lokasi Kebakaran, Upayakan Rumah Khusus Untuk Warga Bungo

 

Merdekapost.com - Kepedulian terhadap warga yang menjadi korban kebakaran di Dusun Buat, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, mendapat perhatian dari anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto.

Bersama Wakil Bupati Bungo, Edi Purwanto turun langsung melihat kondisi warga yang terdampak musibah kebakaran. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk membahas langkah nyata membantu para korban agar dapat kembali memiliki tempat tinggal.

Dalam kesempatan itu, Edi menyampaikan, bantuan sebesar Rp15 juta perlu dikelola secara tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh para korban.

"Ini Rp15 juta diatur mano eloknyo, atau itu dikasih ke personal-personal, atau difull-kan ke dalam bentuk donasi," kata Edi.

Tak hanya bantuan jangka pendek, Edi juga berupaya mendorong adanya solusi jangka panjang bagi korban, khususnya terkait kebutuhan tempat tinggal.

Ia mengaku telah berkomunikasi dengan kepala balai untuk memperjuangkan program rumah khusus bagi masyarakat yang rumahnya terdampak kebakaran. Menurutnya, pembangunan satu unit rumah khusus tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta.

"Saya perjuangkan sama kepala balai, supaya ada namanya rumah khusus. Rumah khusus itu nilainya kurang lebih Rp100 sampai Rp150 juta satu rumahnya. Mudah-mudahan saya coba ikhtiarkan, coba-coba, insyaallah bisa," sebutnya.

Edi juga meminta pemerintah desa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses pembangunan apabila program tersebut nantinya terealisasi. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi bagian penting dalam membantu warga bangkit dari musibah.

"Yang penting rumah iko samo-samo jadi. Nanti pas pengerjoannyo samo-samolah, ini gotong royong kita sama-sama,” tuturnya.

Ia menegaskan, musibah yang menimpa warga bukan hanya menjadi tanggung jawab korban maupun pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

"Musibah itu tanggung jawab kita bareng-bareng,” pungkasnya.(*)

Perjuangan Edi Purwanto Berbuah Manis, Tanjabtim Kebagian IJD Terbesar di Jambi

 

Merdekapost.com - Keterbatasan anggaran daerah tak menyurutkan upaya memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di tengah berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD), perjuangan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat justru membuahkan hasil.

Tahun ini, Tanjung Jabung Timur menjadi daerah di Provinsi Jambi yang mendapat porsi terbesar program Inpres Jalan Daerah (IJD), dengan nilai mencapai sekitar Rp90 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Dukungan tersebut tidak lepas dari perjuangan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BPJN Jambi, pimpinan Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Edi menyampaikan hal itu saat meninjau ruas jalan yang akan dibangun melalui skema IJD di Tanjung Jabung Timur, Minggu (13/9/2026).

Menurut Edi, kondisi infrastruktur jalan di Tanjung Jabung Timur memang membutuhkan perhatian serius. Dari laporan Bupati Dillah Hikmah Sari, tingkat kemantapan jalan di daerah tersebut baru mencapai sekitar 16 persen.

"Bu Bupati menyampaikan jalan mantap Tanjung Jabung Timur hanya 16 persen. Tentu ini menjadi tugas kami sebagai anggota DPR RI untuk berpikir keras mencari solusi perbaikan infrastruktur di Provinsi Jambi, khususnya Tanjung Jabung Timur," kata Edi.

Terlebih, kata Edi, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur saat ini semakin terbatas akibat berkurangnya TKD.

Karena itu, menurutnya, salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh adalah memperjuangkan anggaran pemerintah pusat melalui program IJD.

"Apalagi sekarang TKD kita kan berkurang, maka satu-satunya upaya kita untuk memperbaiki jalan provinsi adalah melalui skema IJD,” sebutnya.

Perjuangan tersebut membuahkan hasil. Dari rencana empat seksi pembangunan, tiga seksi di antaranya akan dikerjakan pada 2026.

Pembangunan tersebut mencakup dua seksi ruas Jalan Desa Simpang/Berbak - Simpang Jembatan Muara Sabak serta ruas Jalan Simpang 4 Kantor Camat - Batas Kecamatan Nipah Panjang.

Secara keseluruhan, Provinsi Jambi tahun ini memperoleh alokasi IJD sekitar Rp381 miliar. Dari jumlah tersebut, Tanjung Jabung Timur mendapat sekitar Rp90 miliar, atau menjadi daerah dengan porsi terbesar di Provinsi Jambi.

"Alhamdulillah tahun ini di Provinsi Jambi mendapat IJD sebesar Rp381 miliar, dan Tanjung Jabung Timur mendapatkan lebih kurang Rp90 miliar. Tanjabtim mendapat yang terbesar di Provinsi Jambi,” jelas Edi.

Ia menyebut, kondisi geografis Tanjung Jabung Timur yang didominasi lahan gambut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Selain itu, Edi mengapresiasi Bupati Tanjung Jabung Timur yang dinilainya aktif melakukan koordinasi dan memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah ke pemerintah pusat.

"Karena kontur tanahnya gambut, dan Bupati cukup rajin berkoordinasi,” ujarnya.

Mendapatkan anggaran besar bukan berarti persoalan selesai. Edi justru mengingatkan agar pembangunan jalan IJD dilakukan dengan kualitas terbaik.

Kepada Kepala BPJN Jambi, Robert Sihotang, Edi meminta pengawasan terhadap pembangunan dilakukan secara serius sehingga jalan yang dibangun mampu bertahan dalam jangka panjang.

"Kita berharap kualitas jalan dapat awet sampai puluhan tahun,” tegasnya.

Menurut Edi, kualitas pembangunan sangat penting karena anggaran pemerintah terbatas. Jika jalan yang baru dibangun cepat rusak, pemerintah kembali harus mengalokasikan anggaran untuk ruas yang sama.

Sebaliknya, jika kualitas jalan mampu bertahan lama, anggaran pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat diarahkan untuk membuka akses dan memperbaiki infrastruktur di wilayah lain yang juga membutuhkan.

Edi mengungkapkan, persaingan mendapatkan anggaran IJD di tingkat nasional tidak mudah. Total anggaran IJD nasional yang tersedia sekitar Rp11 triliun, sementara kebutuhan pembangunan jalan di berbagai daerah sangat besar.

"Hanya ada anggaran Rp11 triliun untuk IJD nasional, kita berebut. Kadang usulan kita hilang, terus muncul lagi,” imbuhnya.

Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang ikut memperjuangkan alokasi tersebut, mulai dari Bupati Tanjung Jabung Timur, pimpinan Komisi V DPR RI, Menteri PU hingga Kepala BPJN Jambi.

"Alhamdulillah Bu Bupati juga cukup aktif melobi pusat. Terima kasih saya ucapkan kepada berbagai pihak, Pimpinan Komisi V, Pak Menteri dan Kepala BPJN,” ujar Edi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi.

Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari mengapresiasi dukungan Edi Purwanto dalam memperjuangkan program pembangunan dari pemerintah pusat.

Dillah mengatakan, dukungan tersebut membuat semakin banyak program pembangunan masuk ke Tanjung Jabung Timur.

"Kami atas nama pemerintah daerah sangat mengucapkan terima kasih kepada Mas Edi Purwanto, Anggota Komisi V DPR RI, yang telah banyak membantu, sehingga banyak program pembangunan infrastruktur masuk ke Tanjung Jabung Timur,” kata Dillah.

Menurutnya, hampir Rp100 miliar dana APBN masuk ke Tanjung Jabung Timur melalui berbagai program.

Tidak hanya pembangunan jalan, tetapi juga mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Penanganan Permukiman Kumuh, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), hingga program bedah rumah.

Bagi Tanjung Jabung Timur, masuknya anggaran pusat tersebut menjadi angin segar di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Pembangunan infrastruktur jalan melalui IJD diharapkan tidak hanya memperbaiki konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka akses ekonomi masyarakat serta mempercepat.(*)

Edi Purwanto: Bukti 2 Tahun Keterwakilan Jambi di Komisi V DPR RI

 

Opini Oleh: Martayadi Tajuddin *

Masa kerja DPR RI periode 2024-2029 telah berjalan hampir dua tahun sejak 1 Oktober 2024. Bagi Provinsi Jambi, periode ini menjadi ujian penting untuk menilai kualitas keterwakilan di Senayan. Bukan dari seberapa sering seorang wakil tampil di media, melainkan dari seberapa kuat ia mampu mengkonversi kewenangan komisi menjadi program pembangunan yang konkret di daerah pemilihan.

Posisi Dr. Edi Purwanto di Komisi V DPR RI patut dicermati. Komisi V membidangi infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat dan pembangunan kawasan. Bagi Jambi, ini adalah komisi yang paling bersentuhan langsung dengan persoalan struktural: konektivitas antar wilayah, ketahanan terhadap banjir dan abrasi, serta pemenuhan layanan dasar seperti air bersih dan perumahan.

Dalam pengamatan hampir dua tahun ini, terdapat tiga pendekatan yang konsisten ia gunakan.

Pertama, Mengawal Proyek Bottleneck Daerah Menjadi Program Nasional.

Jambi tidak kekurangan dokumen perencanaan. Kelemahannya adalah keterbatasan fiskal daerah untuk mengeksekusi perencanaan tersebut. Pendekatan yang diambil Edi Purwanto adalah mendorong agar proyek-proyek yang Feasibility Study-nya sudah ada di daerah naik kelas menjadi program APBN.

Kasus Fly Over Simpang Mayang di Kota Jambi adalah ilustrasi yang jelas. Titik tersebut telah lama menjadi simpul kemacetan parah di jam kerja. Saat menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, kajian kelayakan sudah tersedia namun terkunci karena keterbatasan APBD. Di Komisi V, ia mendorong Kementerian PU untuk melakukan pemetaan ulang dan memasukkannya sebagai prioritas anggaran nasional.

Pendekatan teknokratis yang sama terlihat pada peninjauan Pelabuhan Roro Kuala Tungkal di Tanjung Jabung Barat. Pelabuhan vital yang menghubungkan Jambi dengan Riau dan Kepulauan Riau ini hanya memiliki satu dermaga tambat, sehingga menimbulkan antrean logistik yang panjang. Alih-alih memberikan janji pembangunan, ia meminta Pemerintah Kabupaten menyiapkan Detail Engineering Design dan Readiness Criteria sebagai prasyarat mutlak dalam sistem penganggaran nasional. Ini adalah prosedur yang benar dan menunjukkan pemahaman terhadap mekanisme kerja kementerian.

Di Kabupaten Bungo, usulan jalan menuju Kuamang Kuning yang diajukan melalui skema Inpres Jalan Daerah juga dikawal dengan pola yang sama, dengan target realisasi pada tahun anggaran berjalan.

Kedua, Pengawasan Berbasis Validasi Lapangan.

Fungsi pengawasan legislatif sering melemah karena asimetri informasi antara pusat dan daerah. Pola yang dilakukan adalah membalik alur tersebut: turun ke lapangan terlebih dahulu bersama mitra teknis, baru kemudian membawa temuannya ke dalam rapat kerja.

Peristiwa abrasi di bantaran Sungai Batanghari Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, yang mengancam Pos Damkar, instalasi PDAM, dan permukiman warga, ditinjau langsung bersama Ketua DPRD Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, dan Perumda Tirta Mayang. Dari tinjauan itu, kebutuhan pembangunan turap pengaman tebing diidentifikasi sebagai kebutuhan mendesak dan diperjuangkan melalui dukungan anggaran pusat.

Hal serupa dilakukan pada peninjauan ruas jalan provinsi dari Tugu Sawit Lambur II hingga Rantau Rasau di Tanjung Jabung Timur bersama Bupati dan jajaran Bina Marga, serta peninjauan Bandara Muara Bungo untuk mendorong peningkatan runway dan apron sebagai upaya membuka konektivitas ekonomi wilayah barat Jambi.

Bahkan untuk isu air bersih di Mendalo, Muaro Jambi, ia mengungkap data yang selama ini menjadi keluhan senyap warga. Kapasitas Instalasi Pengolahan Air PDAM yang hanya 100 liter per detik, yang idealnya melayani 8.000 pelanggan, telah dipaksa melayani lebih dari 10.000 pelanggan dengan sekitar 4.000 daftar tunggu. Temuan ini kemudian didorong untuk diselesaikan melalui kolaborasi PDAM, Balai, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah.

Ketiga, Distribusi Program Berbasis Masyarakat yang Terukur.

Memasuki tahun kedua, program-program yang menjadi kewenangan Komisi V mulai terrealisasi dalam bentuk Infrastruktur Berbasis Masyarakat.

Pada Maret 2026 di Kabupaten Bungo, terealisasi program PISEW untuk jalan antar desa, BSPS atau bedah rumah, Sanimas, serta bantuan satu unit bus untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kuamang Kuning. Yang paling signifikan adalah kepastian pembangunan Jembatan Gantung Desa Candi, Tanah Sepenggal, sepanjang 120 meter dengan anggaran sekitar Rp14 miliar, yang telah menjadi aspirasi masyarakat lebih dari dua dekade dan sangat strategis bagi akses petani.

Pada skala provinsi, program yang telah berjalan meliputi pembangunan jalur dua Singkut di Sarolangun, penerangan jalan umum di ruas minim penerangan, Pamsimas, Sanitasi LPK di pesantren, bantuan untuk BUMDes, Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG, hingga sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Di sektor pertanian, ia juga membawa isu petani pinang di Bram Itam, Tanjung Jabung Barat, yang belum masuk dalam daftar komoditas strategis nasional, sehingga negara belum memiliki instrumen perlindungan harga.

Dua tahun adalah waktu yang belum cukup untuk menilai akhir dari sebuah periode. Namun dari sisi pendekatan kebijakan, ada pergeseran dari politik retorika menjadi politik eksekusi. Tantangan terbesar ke depan adalah konsistensi, terutama di tengah efisiensi APBN yang memotong anggaran infrastruktur secara signifikan.

Bagi publik Jambi, ukuran keberhasilan pada akhirnya sangat sederhana: apakah jalan-jalan yang ditinjau itu benar-benar mulus, apakah jembatan yang dijanjikan itu benar-benar berdiri, dan apakah air bersih di Mendalo itu benar-benar mengalir tanpa antrean.

Karena dalam pembangunan daerah, rakyat pada akhirnya tidak menilai pidato, melainkan bukti.(***)

* Martayadi Tajuddin, Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah

Edi Purwanto Usul Tebar 300 Ribu Ikan di Kolam Retensi Kota Jambi, Ini Alasannya

 

Merdekapost.com - Banjir masih menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar Kota Jambi. Namun, upaya untuk mengakhirinya mulai diarahkan pada langkah yang lebih terukur.

Anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto optimistis persoalan banjir di Kota Jambi dapat dituntaskan secara bertahap dalam lima tahun ke depan.

Optimisme itu disampaikannya setelah bersama Wali Kota Jambi, Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza serta Kepala Balai meninjau langsung progres pembangunan kolam retensi yang menjadi salah satu bagian penting dari strategi pengendalian banjir Kota Jambi.

Edi melihat progres pembangunan di lapangan sudah cukup menggembirakan. Sejumlah pekerjaan, termasuk pemasangan tiang pancang dan aktivitas alat berat, terus berjalan.

"Sekarang kita punya input control, bagaimana menyelesaikan banjir di Kota Jambi. Ada beberapa strategi yang kita coba bereskan dulu. Mudah-mudahan dalam waktu lima tahun ini Kota Jambi akan terbebas dari banjir," kata Edi.

Menurutnya, penyelesaian persoalan banjir tidak bisa dilakukan dengan satu program saja. Dibutuhkan strategi yang saling terhubung, mulai dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir hingga penataan kawasan.

Karena itu, kolam retensi yang tengah dikerjakan ini diharapkan bukan sekadar menjadi bangunan penampung air, tetapi menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di Kota Jambi.

Edi juga menyebut, pembangunan kolam retensi tersebut ditargetkan selesai pada 20 September 2026.

"Insyaallah nanti 20 September 2026 selesai pengerjaan kolam retensi ini. Pak Kepala Balai sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya," sebutnya.

Namun, bagi Edi, pekerjaan tidak berhenti setelah kolam retensi selesai dibangun.

Ia justru melihat kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang publik baru bagi masyarakat Kota Jambi.

"Nanti tinggal aksesori dan sebagainya, bagaimana kota mempercantik, sehingga kolam retensi menjadi destinasi wisata orang-orang kota untuk jogging, untuk berkumpul, untuk kuliner dan sebagainya,” ujarnya.

Dengan konsep tersebut, kawasan kolam retensi nantinya diharapkan tidak hanya berfungsi ketika hujan datang, tetapi juga hidup setiap hari sebagai ruang interaksi masyarakat.

Bahkan, Edi membayangkan kawasan itu dapat menjadi tempat mahasiswa, organisasi kepemudaan dan berbagai kelompok masyarakat berdiskusi mengenai persoalan Jambi.

"Bisa saja nanti ada adik-adik mahasiswa, adik-adik OKP dan macam-macam menggunakan tempat ini untuk diskusi, menggali persoalan-persoalan Jambi, menggali persoalan yang memang bisa diuraikan secara bersama-sama," jelasnya.

Ada satu gagasan menarik yang disampaikan Edi setelah melihat kondisi air di kolam retensi.

Ia menilai air di kawasan tersebut terlihat cukup jernih. Karena itu, ia mengusulkan agar kolam retensi nantinya diisi ikan dalam jumlah besar.

"Kalau airnya jernih, saya punya usul nanti masukkan ikan kurang lebih 200 sampai 300 ribu ikan. Tidak boleh dipancing, biarkan saja lima, enam tahun sampai besar," imbuhnya.

Konsep itu, kata Edi, bisa menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem baru sekaligus mempercantik kawasan kolam retensi.

Untuk merealisasikannya, ia menyebut perlu disiapkan sistem pengelolaan, termasuk pakan dan penjagaan kawasan.

"Pakannya kita siapkan, penjaga parkirnya kita siapkan. Nanti kita coba diskusikan dengan Pak Wali Kota,” katanya.(red)

Sumber: Jambiseru.com

Intake Muaro Jambi Berpeluang Dibangun 2027, Lahan dan Dokumen Disiapkan

 

Merdekapost.com - Anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto menyoroti kualitas pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Provinsi Jambi. Ia meminta jajaran balai tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi memastikan setiap pekerjaan memiliki kualitas terbaik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Edi setelah meninjau sejumlah kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi, Jumat pagi. Salah satu yang ditinjau yakni kolam retensi, sebelum Edi melanjutkan agenda rapat bersama jajaran balai.

Dalam pertemuan tersebut, Edi bersama pihak balai mengevaluasi berbagai program Kementerian PU yang berjalan pada 2026, sekaligus membahas sejumlah program yang akan diperjuangkan untuk 2027.

Menurut Edi, secara umum kinerja balai di Jambi sudah berjalan cukup baik. Namun, ia memberikan penekanan khusus terhadap persoalan kualitas pekerjaan.

"Alhamdulillah secara umum kerja balai cukup bagus. Memang di sini kami tekankan kualitas kerjanya harus bagus," kata Edi.

Edi mengingatkan, posisi balai sangat strategis karena proyek yang dikerjakan Kementerian PU nantinya menjadi rujukan sekaligus contoh bagi pemerintah daerah.

Karena itu, ia meminta jangan sampai kualitas pekerjaan balai justru berada di bawah proyek yang dikerjakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

"Balai itu induknya pemprov, pemkab, pemkot. Maka harus memberikan teladan. Jangan sampai kualitas yang kita kerjakan lebih buruk dibandingkan kualitas pemkab atau pemkot,” tegasnya.

Tidak hanya mengevaluasi pekerjaan yang sedang berjalan, Edi juga membawa sejumlah agenda pembangunan strategis Jambi ke meja pembahasan.

Salah satunya terkait pembangunan intake Kabupaten Muaro Jambi yang dinilai penting untuk mendukung kebutuhan infrastruktur sumber daya air di daerah.

Edi menyebut, pembangunan intake Kota Jambi dan Muaro Jambi memiliki keterkaitan karena kedua wilayah tersebut sudah bertemu di kawasan perbatasan. Saat ini, pekerjaan penahan tebing di kawasan tersebut tengah dilakukan.

"Intake Kota dan Muaro Jambi ini sudah pas ketemu di perbatasan. Hari ini kita sedang pengerjaan penahan tebingnya," sebutnya.

Namun, untuk merealisasikan pembangunan intake Muaro Jambi, masih diperlukan sejumlah persyaratan teknis dan administratif.

Edi mengatakan, tahap awal akan difokuskan pada pemenuhan readiness criteria (RC), termasuk kesiapan lahan, dokumen, dan berbagai persyaratan lainnya.

"Kita bicarakan bagaimana skenarionya supaya intake Kabupaten Muaro Jambi juga bisa dibangun. Mungkin tahun ini kita RC-nya dulu, kelengkapan kriterianya, baik itu DID, lahan dan sebagainya," ujarnya

Jika seluruh persyaratan dapat dipenuhi, Edi optimistis pembangunan intake Muaro Jambi dapat diperjuangkan masuk dalam penganggaran Kementerian PU pada 2027.

"Mudah-mudahan tahun depan kita ikhtiarkan supaya anggaran intake untuk Muaro Jambi bisa dianggarkan oleh Kementerian PU, terutama Dirjen Sumber Daya Air,” katanya.(uda)

Sumber : Jambiseru.com

Edi Purwanto Soroti Tebing Sungai Batanghari yang Longsor, Penanganan Diupayakan Masuk Anggaran

 

Anggota DPR RI, Edi Purwanto. Foto: Jambiseru.com

Merdekapost.com - Ancaman longsor akibat gerusan arus Sungai Batanghari menjadi perhatian serius di kawasan Seberang Kota Jambi. Sejumlah titik tebing sungai mengalami longsor, bahkan berada tidak jauh dari permukiman warga, belakang Pondok Pesantren As’ad, serta kawasan yang berdekatan dengan sejumlah objek vital.

Anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto, turun langsung meninjau kondisi tersebut bersama Kepala Balai dan jajaran. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang diperlukan.

Menurut Edi, kondisi tebing Sungai Batanghari membutuhkan perhatian dan penanganan yang terencana. Gerusan arus sungai yang terus terjadi berpotensi memperparah kondisi tebing apabila tidak segera ditangani.

"Insyaallah kita dorong agar penanganan tebing ini bisa dianggarkan tahun depan. Harapannya, kawasan Seberang Kota Jambi ke depan semakin tertata dan lebih indah," kata Edi.

Namun, kata Edi, aspek keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Penanganan tebing tidak hanya berkaitan dengan penataan kawasan, tetapi juga sebagai upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Batanghari.

"Yang paling penting masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Batanghari merasa lebih aman,” tegasnya.

Edi berharap hasil peninjauan lapangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui perencanaan teknis yang matang. Dengan adanya dukungan anggaran dan koordinasi lintas instansi, penanganan tebing diharapkan mampu mencegah kerusakan yang lebih luas sekaligus menjaga kawasan Seberang Kota Jambi tetap aman, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. (*)

Edi Purwanto: Pemuda Desa Belajar ke Jepang Harus Pulang Bawa Inovasi untuk Desa

 

Merdekapost.com - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, menyambut baik rencana Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan program beasiswa ke Jepang bagi pemuda desa.

Namun, Edi mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan atau studi banding. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan konsep yang matang sejak proses seleksi hingga peserta kembali dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di desa masing-masing.

“Bagus ya, tetapi memang harus kita mitigasi sedemikian rupa. Siapa orang yang akan dikirim, setelah dikirim kira-kira seperti apa, fungsinya apa, itu harus jelas,” ujar Edi.

Edi menilai pengalaman berbagai program studi banding sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan terbesar justru kerap muncul setelah peserta kembali ke daerah. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal jika tidak disertai tindak lanjut yang jelas.

“Kadang-kadang sering kita mengirim seseorang untuk studi banding, untuk belajar. Pasca pulang dari sana pemberdayaannya kurang, sehingga tidak optimal,” katanya.

Karena itu, Edi menekankan pentingnya tahap pascapelatihan. Para peserta yang telah mendapatkan kesempatan belajar di Jepang harus terus diasah dan diarahkan agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan desa.

Menurutnya, desa memiliki banyak persoalan yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan dan wawasan yang baik. Mulai dari pengelolaan dan operasional desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan efektivitas program, hingga optimalisasi peran pendamping desa.

“Kalau cuma belajar sebentar kan harus diasah. Tindak lanjutnya yang paling penting,” tegasnya.

Edi menilai program beasiswa semacam ini dapat menjadi investasi penting dalam meningkatkan kualitas pemuda desa. Namun, keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak pemuda yang diberangkatkan atau mengikuti pelatihan.

Lebih dari itu, harus ada ukuran yang jelas mengenai apa yang dilakukan peserta setelah kembali, inovasi apa yang dihasilkan, serta seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Artinya inovasi-inovasi itu kita dukung, tapi bukan hanya pada saat pelatihan. Yang paling penting pascapelatihan itu baik, tepat guna nggak, mampu nggak mereka belajar dengan baik untuk mencapai tujuan dari Kementerian Desa itu sendiri,” pungkas Edi. (*)

BSPS Jambi Naik Jadi Rp23 Juta pada 2027, Edi Purwanto Ungkap Perjuangan Lebih dari 3.000 Rumah Warga

 

Opini Oleh: Edi Purwanto *

Alhamdulillah, sepanjang 2025–2026 saya berkesempatan memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Lebih dari 3.000 rumah warga di Provinsi Jambi berhasil mendapatkan dukungan melalui program ini, dengan nilai bantuan sebesar Rp20 juta untuk setiap penerima.

Bagi saya, angka lebih dari 3.000 rumah bukan sekadar angka dalam sebuah laporan. Di balik setiap rumah terdapat keluarga, ada orang tua, ada anak-anak, ada harapan, dan ada keinginan sederhana untuk bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Karena itu, sejak awal saya melihat program bedah rumah sebagai salah satu bentuk perjuangan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rumah adalah kebutuhan dasar. Kita semua tentu ingin memiliki tempat tinggal yang aman ketika hujan turun, tidak khawatir dengan kondisi atap ketika angin kencang, serta memiliki lingkungan rumah yang lebih sehat bagi keluarga. Namun, saya memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memperbaiki rumah secara mandiri.

Ada keluarga yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang harus membiayai pendidikan anak, memenuhi kebutuhan pangan, membayar berbagai keperluan rumah tangga, sementara kondisi rumah sudah membutuhkan perbaikan. Dalam keadaan seperti itu, biaya untuk memperbaiki rumah sering kali menjadi sesuatu yang sangat berat.

Karena itulah saya terus mendorong agar aspirasi masyarakat mengenai rumah layak huni dapat diperjuangkan melalui program pemerintah. Saya ingin bantuan yang ada benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan memberikan perubahan nyata terhadap kualitas tempat tinggal mereka.

Lebih dari 3.000 Rumah Warga Jambi

Sepanjang 2025 hingga 2026, lebih dari 3.000 rumah warga di Provinsi Jambi mendapatkan dukungan melalui aspirasi BSPS yang saya perjuangkan. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta untuk mendukung proses perbaikan rumah.

Tentu saya sangat bersyukur atas capaian tersebut. Namun, saya juga melihat masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jumlah rumah yang membutuhkan perhatian masih cukup besar. Karena itu, perjuangan untuk menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat Jambi tidak boleh berhenti hanya karena satu program atau satu tahun anggaran.

* Edi Purwanto, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Dapil Provinsi Jambi 

BACA LENGKAPNYA DI JAMBISERU.COM