![]() |
| Petani Bungo mengaku menandatangani dokumen RDKK tanpa mengetahui isinya dalam sidang kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi yang merugikan negara Rp1,2 miliar. (Ist) |
JAMBI - Petani di Bungo turut menjadi saksi dalam kasus korupsi pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo tahun 2022 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp1,2 miliar.
Pada sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Kamis (12/11/2026), jaksa penuntut umum menghadirkan empat orang saksi yang merupakan petani sekaligus menjadi ketua kelompok tani.
Di persidangan, saksi Suprapto mengaku bahwa dirinya membeli pupuk di Toko Libero di Kabupaten Bungo milik Asmi.
"Seingat saya (harga) Rp140 ribu. Jenis pupuknya saya lupa," ujar Suprapto.
Pria paruh baya itu juga mengaku bahwa selama menjadi ketua kelompok tani, dirinya tidak pernah merasa membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
"Saya kurang tahu siapa yang buat. Pernah dimintai untuk tanda tangan," ujarnya.
Ia juga mengaku bahwa pernah menandatangani dokumen namun tidak mengetahui isinya.
"Dasar saya ini petani saya tidak pernah baca yang penting ada pupuk, pak," ujarnya menjawab pertanyaan jaksa.
Suprapto menjadi salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan terkait dengan pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bungo tahun 2022.
Untuk diketahui, dalam perkara ini terdapat tujuh terdakwa, yakni Asmi, Budi Yanto, Enny Maryani, Eriani, Nasbi, Sujak, dan Susriana Fitri.
Sebelumnya, ketujuh terdakwa didakwa terlibat dalam dugaan penyimpangan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui pengecer Toko Libero di Kabupaten Bungo pada 2022.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp1,2 miliar.
Dugaan penyimpangan tersebut antara lain berkaitan dengan penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pupuk bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada petani sesuai nama dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) diduga dijual kepada pihak yang tidak terdaftar.
Asmi disebut berperan sebagai pengelola pengecer Toko Libero. Sementara itu, Budi Yanto dan Enny Maryani merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Bungo Dani.
Kemudian, Eriani dan Nasbi merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Bathin III Ulu, sedangkan Sujak dan Susriana Fitri merupakan tim verifikasi dan validasi Kecamatan Rimbo Tengah.
Persidangan selanjutnya akan memasuki tahap pemeriksaan saksi untuk mengungkap lebih jauh fakta-fakta dalam perkara tersebut. (*)
*Editor: Aldie Prasetya
