Gara-gara Istri Pamer Harta di Medsos, Pejabat Kemensetneg Esha Rahmanshah Dinonaktifkan

Esha Rahmanshah Abrar

Merdekapost.com - Pamer harta berujung pencopotan jabatan terjadi lagi. Kali ini pejabat di Sekretariat Negara, Esha Rahmanshah Abrar, dinonaktifkan dari jabatannya usai sang istri flexing alias pamer harta di media sosial.

Esha merupakan Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetneg. Penonaktifan usai potret sang istri memperlihatkan barang mewah di media sosial viral.

Gaya hidup mewah sang istri Esha terlihat saat dia memperlihatkan bukti pembelian mobil, berfoto dengan sejumlah mobil mulai dari Mercedes Benz hingga Fortuner, memperlihatkan gelang perhiasan, pembelian logam mulia, hingga buket uang.

"Kemensetneg memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat," kata Karo Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, dalam keterangannya, Minggu (19/3).

"Esha telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya". ujar Eddy Cahyono Sugiarto.

Penonaktifan itu dilakukan untuk memudahkan melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang. Kemensetneg juga telah membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta dari Esha.

"Selanjutnya juga telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Saudara Esha Rahmansah Abrar dan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Negara," pungkasnya.

Sebelumnya, aksi flexing juga telah 'memakan korban'. Seperti Pejabat Pajak Kemenkeu Eko Darmono yang diduga sering memamerkan sejumlah barang yang diduga miliknya di media sosial, seperti mobil antik hingga pesawat Cessna. Ini dianggap tak wajar. Tak sebanding dengan laporan harta kekayaannya di KPK alias LHKPN.

Dia melaporkan kekayaannya ke LHKPN pada 15 Januari 2022 untuk periode 2021. Harta eko tercatat menyentuh Rp 15,7 miliar, sementara utangnya Rp 9 miliar. Sehingga total hartanya Rp 6,7 miliar di 2021.

Eko Darmanto kini sudah dicopot dari jabatannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Eko Darmanto dari jabatan dan tugasnya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

Hal serupa juga terjadi terhadap Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono usai rumah mewahnya di kawasan Legenda Wisata Cibubur viral di media sosial. Dia berujung diklarifikasi oleh KPK atas harta tersebut. Kini KPK tengah menerjunkan tim untuk mencari kebenarannya di lapangan.

Gaya Mewah Istri Esha

Gaya hidup mewah istri Esha salah satunya terlihat saat dia memperlihatkan bukti pembelian mobil. Dia menyebut membeli mobil itu tanpa rencana, alias sekali lihat langsung suka. Foto bukti pembeliannya itu yang dipampang di media sosial.

Selain itu, ia juga nampak berfoto dengan sejumlah mobil mulai dari Mercedes Benz hingga Fortuner, memperlihatkan gelang perhiasan, pembelian logam mulia, hingga buket uang.

Bentuk Tim Internal dan Koordinasi dengan KPK-PPATK

Kemensetneg juga telah membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta dari Esha. 

"Selanjutnya juga telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Saudara Esha Rahmansah Abrar dan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Negara," kata Eddy.

Kemensetneg juga akan berkoordinasi dengan KPK hingga PPATK untuk menelusuri harta Esha.

"Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar menindaklanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan," kata Eddy.

Flexing 'Memakan Korban'

Sebelumnya, aksi flexing juga telah 'memakan korban'. Seperti Pejabat Pajak Kemenkeu Eko Darmono yang diduga sering memamerkan sejumlah barang yang diduga miliknya di media sosial, seperti mobil antik hingga pesawat Cessna. Ini dianggap tak wajar. Tak sebanding dengan laporan harta kekayaannya di KPK alias LHKPN.

Dia melaporkan kekayaannya ke LHKPN pada 15 Januari 2022 untuk periode 2021. Harta eko tercatat menyentuh Rp 15,7 miliar, sementara utangnya Rp 9 miliar. Sehingga total hartanya Rp 6,7 miliar di 2021.

Eko Darmanto kini sudah dicopot dari jabatannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Eko Darmanto dari jabatan dan tugasnya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

Hal serupa juga terjadi terhadap Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono usai rumah mewahnya di kawasan Legenda Wisata Cibubur viral di media sosial. Dia berujung diklarifikasi oleh KPK atas harta tersebut. Kini KPK tengah menerjunkan tim untuk mencari kebenarannya di lapangan.

Sebelum itu, ada juga pamer harta yang dilakukan oleh anak pejabat pajak. Mario Dandy, dia kedapatan pamer sejumlah harta. Dia disorot usai melakukan penganiayaan kepada David Ozora hingga koma. Harta yang ia pamerkan itu, ternyata tak ada dalam laporan LHKPN milik ayahnya, Rafael Alun.

Ujungnya, Rafael harus berurusan dengan penegak hukum. Dari hasil analisis PPATK, Rafael punya transaksi fantastis dari 2019-2023 mencapai Rp 500 miliar. Laporan Hasil Analisis itu disampaikan ke KPK. Saat ini, KPK menindaklanjutinya dengan penyelidikan. 

Teranyar, PPATK menemukan adanya safe deposit box milik Rafael di salah satu bank. Isinya mencapai Rp 37 miliar dalam uang asing. Uang itu sudah dibekukan oleh PPATK.  (adz)


PPATK Blokir Lebih dari 40 Rekening Rafael Alun Trisambodo dan Keluarga, Nilai Mutasi Capai Rp 500 Miliar

Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.(KOMPAS.com | MPC)

JAKARTA, Merdekapost.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir lebih dari 40 rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan keluarganya. Hal itu sebagai buntut pemeriksaan terhadap transaksi mencurigakan yang terjadi pada rekening Rafael Alun Trisambodo. 

"Ada lebih dari 40 rekening sudah kami blokir," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana seperti dilansir dari Kompas.com

Ia menuturkan, pemblokiran rekening tersebut mencakup rekening milik Rafael Alun Trisambodo, keluarga, serta pihak lain yang terkait. Baca juga: Terbukti Lakukan Pelanggaran Berat, Kemenkeu Bakal Pecat Rafael Alun Trisambodo dari ASN Adapun nilai transaksi dari puluhan rekening tersebut mencapai Rp 500 miliar selama periode 2019-2023.

"Nilai mutasi rekeningnya dalam periode 2019-2023 sekitar Rp 500 miliar," ucapnya. Seperti diketahui, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pegawai Ditjen Pajak, tengah menjadi sorotan usai anaknya, Mario Dandy Satrio (MDS) terlibat kasus penganiayaan dan kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. 

Baca juga: Wow Ternyata Ayah Dandi yang Mantan Pejabat Pajak ini Punya Uang Rp 500 M di Rekening

Sebelumnya, PPATK mengungkapkan bahwa adanya aktivitas transaksi mencurigakan yang melibatkan Rafael sejak lama. Pada 2012, PPATK menemukan dugaan Rafael Alun memerintahkan orang lain untuk membuat rekening dan melakukan transaksi. 

“Signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan saat dihubungi awak media, Jumat (24/2/2023). 

Sebagai informasi, penggunaan nominee merupakan modus yang kerap dilakukan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka. Dalam kasus ini, perantara tersebut diduga menjadi tangan panjang Rafael Alun Trisambodo. 

Sumber: Kompas.com

Wow Ternyata Ayah Dandi yang Mantan Pejabat Pajak ini Punya Uang Rp 500 M di Rekening

Rafael Alun Trisambodo ayah Mario Dandy Satrio dan gaya hidup kelauarganya yang serba wah. Foto : Istimewa

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Seorang eks pejabat di Direktorat Pajak, Rafael Alun Trisambodo, ternyata punya uang Rp 500 miliar di beberapa rekening miliknya.

Setelah terungkap miliki Rafael punya uang Rp 500 miliar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) langsung memblokir puluhan rekening eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya itu.

“Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023). 

Tak hanya rekening Rafael Alun Trisambodo, PPATK juga memblokir rekening lainnya. Diantaranya rekening milik Dandy Satrio (20), terduga pelaku penganiyaan anak petinggi GP Ansor berinisial D (17). Selain itu juga rekening milik konsultan pajak.

Rekening konsultan pajak tersebut diblokir terkait indikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyebut ada rekening pihak lain yang telah diblokir terkait Rafael Alun.

Diduga, ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Namun, Ivan enggan membongkar lebih detil terkait indikasi transaksi janggal berkaitan dengan Rafael Alun.

PPATK menyebut ada indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. Selain PPATK, KPK menemukan ketidakwajaran antara harta kekayaan bernilai fantastis milik Rafael Alun dengan profilnya sebagai eselon III di DJP Kemenkeu.

KPK membuka peluang untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo. Jika ditemukan adanya unsur pidana korupsi, KPK bakal menindaklanjuti. KPK sendiri telah mengklarifikasi ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun tersebut, pada Rabu, 1 Maret 2023. (adz)

Sumber : kompas.com

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades dan Bendahara Desa Koto Pudung Tanah Kampung Ditahan

   

Mantan Kades dan Bendahara desa koto Pudung Terduga Korupsi Dana Desa

Merdekapost.com - Polres Kerinci secara resmi menahan mantan Kepala Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Tak hanya Mantan Kades, Polisi juga menahan mantan Bendahara Desa Koto Pudung Hendra, kasus Korupsi Dana Desa, Jum’at (10/12/2021).

Kapolres Kerinci, AKBP Agung Wahyu Nugroho, melalui Kasat Reskrim IPTU Edi Mardi Siswoyo, membenarkan telah dilakukan penahanan terhadap mantan Kades dan mantan Bendahara Keuangan Desa Koto Pudung.

"Benar, kedua tersangka terlibat dalam kasus penyalahgunaan keuangan dana desa saat menjabat sebagai kepala desa untuk tahun anggaran 2019,” Kata Kasat Reskrim.

Lebih lanjut, Kasat Reskrim menjelaskan, jumlah kerugian negara terkait kasus tersebut sebesar Rp 452 juta. Dari temuan tersebut, tersangka tidak melakukan pengembalian pada kas Negara.

“Karena tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian uang negara, ya terpaksa kita tahan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tersangka menjabat sebagai Kepala Desa Koto Pudung pada periode 2014-2020. Setelah masa jabatan habis pada 2020, dugaan kasus korupsi mulai mencuat berdasarkan temuan dari audit keuangan ditingkat desa. Sepanjang kasus tersebut bergulir, kedua tersangka bersikap acuh dan tidak mengembalikan temuan. (064)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs