DPRD Muaro Jambi Ingatkan Eksekutif Selektif Lakukan Refocusing

Merdekapost.com - DPRD Muaro Jambi mengingatkan pihak eksekutif untuk berhati-hati dalam melakukan refocusing APBD Muaro Jambi tahun anggaran 2021. Refocusing APBD 2021 diharapkan dilakukan secara selektif agar program-program prioritas tidak ada yang terkena refocusing.

“ Saya mengingatkan ke saudari bupati agar Kepala OPD jangan asal refocusing APBD 2021. Jangan sampai anggaran program prioritas direfocusing, sedangkan anggaran yang tidak penting dan seremonial tidak kena refocusing,” kata anggota DPRD Muaro Jambi, Ulil Amri kepada Jambipers.com, Jumat (26/2/2021).

Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi ini turut mengingatkan pihak eksekutif untuk tidak mengulangi kesalahan pada refocusing 2020 lalu. Anggaran refocusing pada tahun lalu sering berubah-ubah sehingga berdampak terhadap penyerapan anggaran.

” Harus proporsional dan selektif.  Jangan sampai banyak anggaran refocusing tidak terpakai. Jangan terulang lagi seperti anggaran refocusing 2020, sering berubah-ubah dan banyak tidak terserap,” katanya.

Ulil Amri juga meminta agar para Kepala OPD tidak memanfaatkan momen refocusing ini untuk menggeser program-program di luar kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

“ Saya minta Kepala OPD jangan memanfaatkan momen refocusing untuk menggeser program di luar kebutuhan penanganan Covid-19. Apalagi memunculkan program baru yang tidak berhubungan dengan Covid karena tidak sesuai dengan aturan penganggaran,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi ini menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Anggota DPRD Muaro Jambi Fraksi PDI-P Sumarsen Purba.

Senada dengan Sumarsen, Ulil meminta agar program pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan tidak diganggu. Sebab, Pokir dewan murni demi kemaslahatan masyarakat Muaro Jambi, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

“ Pokir anggota DPRD jangan terganggu, karena Pokir itu kebutuhan prioritas murni dari masyarakat . Kami menolak direfocusing karena itu menjadi beban moral anggota dewan,” katanya.

Pemkab Muaro Jambi saat ini sedang melakukan realokasi atau refocusing APBD tahun anggaran 2021. Anggaran APBD Muaro Jambi yang akan direfocusing sebesar Rp78,8 Miliar. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap penanganan pandemi dan juga program vaksinasi Covid-19.

Ketentuan pelaksanaan refocusing TA 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor SE2/PK/2021 tertanggal 8 Februari 2021. Surat itu berisi tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa TA 2021 untuk penanganan Covid-19. Dokumen itu juga ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang dipersamakan. Adapun anggaran yang terkena refocusing adalah dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH).

Realokasi dan refocusing tersebut nantinya bakal dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap penanganan pandemi dan juga program vaksinasi Covid-19. (064)

Pj Gubernur Jambi Lantik Bupati Terpilih Secara Hybrid, ini Pesannya Kepada KDH

 

Merdekapost.com - Penjabat Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si melantik dua Bupati terpilih hasil Pilkada 2020 yaitu Bupati dan Wakil Bupati Batanghari dan Tanjung Jabung Barat dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Hal itu terlihat dari proses pelantikan yang hanya dibatasi 25 orang dalam gedung Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (26/2/2021). Bagi keluarga maupun pendukung Bupati terpilih serta tamu lain, hadir secara hybrid dan masing-masing daerah dapat menyaksikan melalui live streaming di tempat masing-masing tanpa harus menghadiri secara fisik.

"Pelantikan KDH terbatas sesuai perintah Pak Mendagri melalui Surat Mendagri Nomor:131/966/OTDA tanggal 15 Februari 2021, dijelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala daerah dilakukan dengan undangan yang dibatasi guna mencegah timbulnya klaster baru. Yang hadir pada saat pelantikan tetap dibatasi. Hanya ada bupati dan wakilnya beserta keluarga inti kepala daerah yang akan dilantik," ungkap Pj Gubernur Jambi.

Selain itu, setiap orang yang masuk wajib diukur suhu tubuhnya, menggunakan masker, sarung tangan dan menjaga jarak. Di luar gedung wartawan yang hadir juga dibatasi dan menjaga jarak.

Pj Gubernur Jambi mengatakan, walaupun acara ini dilaksanakan di tengah keprihatinan bangsa akibat pandemi Covid-19, namun hal tersebut jangan menyurutkan semangat kita semua, untuk terus beraktivitas dan berkarya, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

"Saya mengajak kita semua untuk sama-sama mendoakan agar Covid-19 ini segera berlalu," ujar Pj Gubernur Jambi.

Dengan pelantikan ini, diharapkan kontestasi politik telah berakhir, saatnya semua komponen bersatu untuk membangun daerah masing-masing.

"Saya minta bupati dan wakil bupati yang dilantik menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat serta nusa dan bangsa," tambahnya.

Ibu Nunung, sapaan akrab Pj Gubernur Jambi menekankan, pentingnya Kepala Daerah (KDH) terpilih untuk meningkatkan sinergi dengan Forkopimda Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan, untuk memadukan program pembangunan di kabupaten, juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda dalam menjalankan program pemerintahan.

"KDH terpilih bersama DPRD menetapkan Perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan hari ini, sebagaimana amanat Pasal 264 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan RPJMD didahului dengan KLHS dan mempedomani RTRW," urainya.

Pj Gubernur juga meminta kepada KDH yang dilantik mempedomani hasil Rakortekrenbang yang pembukaannya telah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021.

"Hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa Tahun 2021 mengingat situasi pandemi yang masih terjadi, maka konsentrasi kita dalam memanfaatkan APBD terutama difokuskan pada 3 hal, yaitu: penanganan Covid 19 (melaksanakan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas)), Pemulihan Ekonomi (mempermudah dan mempercepat askses pembiayaan bagi UMKM, memberikan insentif dan kemudahan investasi di daerah sebagaimana amanat PP 24/2019) dan jaring pengaman sosial (bansos seperti: BLTDD, Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bansos Tunai) bagi masyarakat terdampak covid 19," imbuhnya.

Dalam rangka proses belajar mengajar, sambung Pj Gubernur, kiranya KDH terpilih mempedomani SKB 4 Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Ibu Nunung berpesan kepada KDH terpilih juga memperhatikan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terutama pada aspek pencegahan bersama dengan Forkopimda serta pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air dan tanah untuk dilakukan penanganan yang terkoordinasi.

"Terkait isu stunting diminta kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya penurunan stunting melibatkan seluruh Steakholders termasuk PKK, mengingat salah satu pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga. Data menunjukan bahwa Kabupaten Batanghari prevalensi stuntingnya 27,2% dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 20,3%," tukasnya.

Ibu Nunung juga berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik, melakukan terobosan dan akselerasi pembangunan untuk kemajuan daerah dengan tetap memedomani peraturan perundang-undangan.

 Ibu Nunung yang juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu juga mendorong KDH terpilih untuk mensukseskan program vaksinasi nasional.

 "Pemerintah Provinsi Jambi menerima distribusi 7.070 vial vaksin Covid-19 atau 70.700 dosis tahap II dari Pemerintah Pusat, Rabu (24/2)," ungkapnya.

Terakhir, Pj Gubernur Jambi menyampaikan selamat kepada KDH terpilih. "Saya ucapkan selamat bekerja kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE dan Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, serta Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan, SH. Selamat memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat," pungkas Pj Gubernur Jambi. (064)

PJ Gubernur Jambi Hadiri Pembukaan Rakortekrenbang Secara Daring

Merdekapot.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) secara daring dari Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (25/2/2021).

Sedianya Dr. Hari Cahya Nur Murni selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri yang menyampaikan laporan kegiatan pada acara pembukaan Rakotekrenbang, namun mengingat amanah yang diberikan kepadanya sesuai Keputusan Presiden dan dilantik Mendagri untuk mengisi kekosongan kursi Gubernur Jambi sebagai Pj Gubernur, maka Sekretaris Ditjen Bina Bangda yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Bangda yang menyampaikan laporan dimaksud.

Sementara itu, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pembulaan Rakortekrenbang tahun 2021 adalah Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori.

Kegiatan ini dihadiri secara fisik oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, JPT Madya di lingkungan Kemendagri dan BNPP, dan dihadiri secara virtual oleh Gubernur, Sekda, dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia, dengan total peserta Rakor sebanyak 1000 orang lebih peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Ka Bappenas membuka secara resmi Rakortekrenbang Tahun 2021, serta turut memberikan pengarahan kepada seluruh peserta Rakor.

Pj Gubernur Jambi mengatakan, Kortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah. Tujuan dari diselenggarakannya Kortekrenbang Tahun 2021 adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga diharapkan dalam Kortekrenbang Tahun 2021 akan dihasilkan beberapa hal yaitu: Pertama, kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk memenuhi pencapaian target pembangunan nasional sebagai masukan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Nasional.

"Kedua, sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal RKP Tahun 2022 dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2022," ujar Pj Gubernur Jambi.

Kemudian ketiga, lanjut Pj Gubernur, sebagai forum usulan pemerintah daerah terhadap kegiatan pemerintah pusat di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu dalam sambutannya sekaligus membuka Rakortekrenbang tahun 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan, Rakortekrenbang merupakan simpul penyelarasan Rencana Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan.

"Rakortekrenbang ini menjadi salah satu simpul dalam rangka untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, jadi ada beberapa sumber yang lain sampai nanti Musrenbang provinsi, Musrenbang nasional. Intinya adalah agar terbentuk dan terjadi sinergi perencanaan pusat-daerah dan RKP 2022 ini menjadi salah satu turunan dari RPJMN 2020-2025," kata Suharso di Sasana Bhakti Praja.

Koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. (064)

Sekda Sudirman Buka Rakor Program Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan

Merdekapost.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Sudirman SH,MH membuka secara resmi Rapat Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jambi, Rabu (24/2/2021) bertempat di hotel Shang Ratu.

Hadir pada kesempatan tersebut, Perwakilan dari Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Ronaldi, Para Kepala Dinas yang membidangi Kepemudaan dan Keolahragaan di kabupaten dan kota se Provinsi Jambi, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi , para peserta Rakor dan undangan.

Disampaikan Sekda bahwa pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kepemudaan dan keolahragaan. Sejarah telah membuktikan kiprah pemuda sejak zaman perjuangan untuk mencapai kemerdekaan hingga sekarang di masa pembangunan. Demikian pula dengan olahraga, sangat berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan, kekebalan (imun), dan kebugaran tubuh, yang mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang handal.

“Sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sasaran pembangunan bidang kepemudaan adalah pemuda yang berusia 16 s/d 30 tahun. Pada usia yang sangat produktif ini perlu mendapat perhatian dan pembinaan, agar mereka dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa, sehingga bonus demografi yang akan terjadi dapat dimanfaatkan maksimal, bukan malah sebaliknya menjadi ’bencana demografi’ jika tidak dikelola dengan terencana. Untuk itu diperlukan program yang terarah dan terpadu, terutama yang menyangkut keterampilan supaya pemuda dapat bersaing di pasar kerja, sehingga memperoleh pekerjaan yang layak,” ujar Sekda.

Selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan kepemudaan, adalah upaya untuk menumbuhkan dan memupuk kepedulian dan nasionalisme serta wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, sehingga para pemuda mendukung terpeliharanya kerukunan, kemanan, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pembangunan keolahragaan memerlukan upaya membangun pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peranan olahraga bagi kehidupan, yakni sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, prestasi, kesehatan, perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta promosi dan sarana menjalin persahabatan antar bangsa. Jika fungsi dan peranan olahraga tersebut telah dipahami masyarakat, maka kepedulian, partisipasi, dan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan olahraga akan semakin tinggi. Ini merupakan salah satu kriteria ukuran keberhasilan pembangunan bidang keolahragaan,” katanya.

Sekda juga menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jambi ini.

“Saya berharap melalui rakor ini sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kerja sama antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam upaya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Jambi ditingkatkan. Selain itu, saya juga mendorong perlunya upaya peningkatan partisipasi dari dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, diantaranya dalam pembangunan fasilitas olahraga, baik fasilitas bersifat fisik maupun non fisik, yang sangat berpengaruh pada minat dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada prestasi dalam bidang olahraga,” ujarnya.

Sekda juga berpesan kepada para peserta rakor agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Berikanlah masukan dan saran konstruktif serta ide-ide cerdas, sehingga rakor ini menghasilkan rumusan yang berarti bagi peningkatan kualitas pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan Provinsi Jambi. (064)

Fraksi PDI-P DPRD Muaro Jambi Tolak Refocusing dari Kegiatan Pokir Dewan

Merdekapost.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Muaro Jambi menolak keras instrumen Pemda Muaro Jambi memangkas 50 persen kegiatan Dinas PUPR untuk menutupi refocusing 8 persen APBD Muaro Jambi tahun anggaran 2021. Kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat mengingat pokok-pokok pikiran dewan (Pokir) mayoritas terdapat di Dinas PUPR.

“ Saya mendapat info kalau instrumen Pemda Muaro Jambi akan memangkas 50 persen kegiatan PUPR untuk menutupi refocusing 8 persen APBD 2021. Kami dari Fraksi PDI perjuangan menyatakan menolak keras kebijakan tersebut. Kita tidak mau pokir dewan yang jadi korban walau pun itu sedikit,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sumarsen Purba, Selasa (23/2/2021).

Sumarsen Purba mengatakan, jika Pemda Muaro Jambi tetap ngotot memangkas 50 persen kegiatan Dinas PUPR untuk menutupi refocusing tersebut, Hal itu sama saja mencoret arang ke muka dewan. Sebab, dalam reses tahun pertama di 2021, masing-masing dewan sudah menyampaikan soal rencana realiSasi pokir dewan tersebut kepada masyarakat.

“ Kalau tetap dipaksakan juga, itu sama saja mencoret arang ke muka dewan. Soalnya, dalam reses tahun pertama kemarin kita sudah menyampaikan ke konstituen masing-masing. Kita tidak mau dipermalukan,” ujarnya.

Sumarsen Purba berharap instrumen Pemda Muaro Jambi segera mengevaluasi niat untuk mengorbankan 50 persen kegiatan Dinas PUPR Muaro Jambi dalam refocusing tersebut. Pemda Muaro Jambi diharapkan lebih bijaksana dalam melaksanakan refocusing tanpa harus mengusik pokok-pokok pikiran dewan (pokir) terutama dari Fraksi PDI Perjuangan.

“ Kita berharap pokir dewan tidak diganggu dalam refocusing ini, terutama pokir para anggota dewan dari PDI Perjuangan. Kita minta betul agar jangan ada yang dicoret,” kata Sumarsen Purba.

Pemkab Muaro Jambi saat ini sedang melakukan realokasi atau refocusing APBD tahun anggaran 2021. Anggaran APBD Muaro Jambi yang akan direfocusing sebesar Rp113 Miliar. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap penanganan pandemi dan juga program vaksinasi Covid-19.

Ketentuan pelaksanaan refocusing TA 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor SE2/PK/2021 tertanggal 8 Februari 2021. Surat itu berisi tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa TA 2021 untuk penanganan Covid-19. Dokumen itu juga ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang dipersamakan.

Di sana dijelaskan bahwa surat diterbitkan sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 termasuk dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Perlu dilakukan refocusing anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) TA 2021.

Adapun anggaran yang terkena refocusing adalah dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH). Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19. (064)

Pj.Gubernur Jambi Siapkan Rencana Strategis Antisipasi Kebakaran Hutan

Merdekapost.com - Penjabat Gubernur (Pj) Jambi Hari Nur Cahaya Murni menyiapkan rencana strategis guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Rencana strategis ini diungkapkan usai mendengarkan secara virtual arahan Presiden RI Joko Widodo pada acara Rakor Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2021, Senin (22/2/2021) bertempat di auditorium rumah dinas gubernur Jambi.

Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, S.I.P., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr. Johanis Tanak, SH, MH, Sekda Provinsi Jambi, H.Sudirman, SH, MH dan Kepala OPD/ Dinas terkait.

Dijelaskan Pj. Gubernur Jambi bahwa kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi terkait upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Rapat ini adalah rapat koordinasi tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, terkait dengan pengklasteran perusahaan yang sudah kita lakukan. Hal ini biasa dilakukan setiap tahun dan kita sudah mengetahui perilakunya. Berdasarkan yang disampaikan oleh pak Danrem tadi, ada empat lokasi yang perlu kita ceramti, yaitu Kabupaten Batanghati, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, ada empat yang paling dikedepankan,”jelasnya.

Menurutnya, arahan presiden terkait Karhutla tahun ini membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi.

“Dan kalau kita mendegarkan arahan Bapak Presiden kita lebih ditekankan pertama kepada antisipasi. Karena ada peluang sebenarnya dari sisi anggaran ketika muncul satu titik yang masih kecil di sebuah desa, kebetulan ada dana desa yang dari pusat buakn ADD, anggaran tersebut bisa digunakan, kalau ini bisa dilakukan tidak tumbuh sampai besar, pada saat kecil saja bisa ditangani di level desa,kalau itu bisa tidak sampai menjadi sigma dari desa, kecamataan, kabupaten dan akhirnya menjadi besar, kalau semua bisa diselesaikan di masing masing desa dengan dana yang ada, saya rasa kita bisa mengantisipasi dengan baik,” ujarnya. (064)

Hari Pertama Bekerja Pj.Gubernur Pimpin Rapat Staf Lengkap

Merdekapost.com - Jumat (19/2/2021) tepat pukul 14.00 wib, bertempat di auditorium rumah dinas gubernur, Pj Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si menggelar pertemuan dengan seluruh Kepala OPD lingkup pemerintah provinsi Jambi. Pertemuan didampingi dan dipandu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H.Sudirman, SH,MH.

Pertemuan berlangsung selama dua jam diawali dengan perkenalan seluruh Kepala OPD. Dalam pertemuan ini Pj.Gubernur berdialog dengan para Kepala OPD tentang isu isu strategis di Provinsi Jambi.

Disampaikan oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si bahwa dirinya mengharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak baik Kepala OPD, dan juga Forkompimda, agar dengan kehadirannya yang singkat dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Provinsi Jambi.

“Kita bersyukur sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan amanah ini. Saya yang ditunjuk Bapak Presiden sebagai Pj.Gubernur Jambi, hadir pertama kali di Jambi dan menggunakan batik Jambi, ini menunjukkan saya ingin diterima sebagai warga Jambi.Tugas saya tidak lama, paling lama sampai akhir Maret atau awal April, saya mohon dengan kerendahan hati untuk diterima. Dan saya juga akan berkolaborasi, bersinergi dengan Forkompimda. Tadi ketika hadir pertama kali ingin langsung bertemu Kapolda tetapi Kapolda tidak ada ditempat, dan saya sudah bertemu Kajati, Danrem, dan juga patner kita bekerja yang terhormat DPRD Provinsi Jambi, dan saya juga ingin langsung bertemu dengan Kepala OPD,” ujar Pj.Gubernur Jambi.

Dalam pertemuan ini Pj.Gubernur menekankan beberapa hal penting yang harus diselesaikan dan salah satunya adalah penanganan dan pencegahan Covid-19.

“Yang kedua seperti kita ketahui berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan trend covid di Provinsi Jambi meningkat, walaupun kesembuhan juga banyak dan kematian sedikit, dan ini harus kita syukuri. Dan fokus kita di awal kedatangan kami adalah, pertama mempercepat penanganan dan pengendalian covid 19. Tadi ditunjukkan dengan data-data memang ada beberapa pertanyaan khususnya pencegahan dan tadi disampaikan bahwa beberapa pejabat kita belum divaksin dan diharapkan sesegera mungkin mendapatkan vaksin, karena bagaimanapun teman-teman ASN di pemprov Jambi berhadapan langsumg dengan masyarakat, interaksinya sangat dekat, sehingga perlu memproteksi diri, itu sangat penting. Dan kita juga harus menerapkan protokol kesehatan, selain 3M juga menghindari kerumunan dan tidak sering berpergian,” katanya.

Selanjutnya sebagai Pj Gubernur, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si juga berkomitmen untuk menjaga kondusifitas politik.

“Kita akan menjaga kondusifitas politik apapun hasil keputusan MK atas hasil sengketa Pilgub nanti. Bersama Sekda kami akan betul-betul menjaga nertralitas ASN tidak terpengaruh karena kita sebagai profesional ASN, yang penting kira menunggu saja bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi, kita akan semaksimal mungkin untuk menciptakan iklim yang aman dan terkendali. Kalau teman- teman juga mendengar terkait dengan rencana pelantikan Bupati pada tanggal 26 Maret, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, tidak boleh ada kerumunan, iring-iringan yang menimbulkan potensi covid-19, pokoknya dijaga betul, secara khusus saya sampaikan kepada pak Sekda untuk dibantu keamanannya dari kepolisian dan TNI. Dan dari pertemuan ini kita juga mendengar isu-isu strategis di Provinsi Jambi dan secara bertahap Insya Allah akan kita carikan solusi terbaik dan semoga membawa manfaat bagi pemerintah provinsi Jambi, “pungkasnya. (064) 

Ulil Amri: Pemkab Muaro Jambi Harus Berani Memulai Pembelajaran Tatap Muka

Merdekapost.com - Sistem pembelajaran secara Daring bagi siswa-siswi tingkat SD dan SMP di Muaro Jambi masih dipertahankan sampai saat ini. Pemkab Muaro Jambi belum berani mengambil keputusan untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM).

Belum diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) untuk tingkat SD dan SMP mendapat atensi dari Anggota DPRD Muaro Jambi, Ulil Amri. Politisi PAN ini mengingatkan Pemkab Muaro Jambi agar tidak perlu ragu-ragu untuk mengambil keputusan memulai pembelajaran tatap muka.

“ Pemkab Muaro Jambi harus berani ambil keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah,” kata Ulil Amri, Kamis (18/2/2021).

Ulil Amri mengatakan, para orang tua maupun murid sangat menginginkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Aspirasi itu didapatnya secara langsung dari para orang tua maupun murid. “ Mereka sangat menginginkan agar segera dilaksanakan PTM. Anak-anak sudah bosan belajar Daring,” ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi ini menilai bahwa sistem pembelajaran secara Daring tidak efektif. Sebab, terlalu lama belajar Daring sangat berpotensi mempengaruhi kejiwaan dari anak-anak.

“ Sudah hampir setahun anak-anak belum pernah ketemu guru-guru di sekolah. Anak-anak menjadi bosan. Aspek psikologis siswa mestinya harus diperhatikan ,” kata Ulil.

Menurut Ulil, Pemkab Muaro Jambi tidak perlu ragu untuk memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Terutama karena di beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi sudah ada yang melaksanakan PTM.

“ Kabupaten Batanghari , Sarolangun dan Tebo sudah belajar tatap muka. SMA dan SMK se-Provinsi Jambi juga sudah mulai belajar tatap muka, terus Madrasah di Muaro Jambi juga sudah tatap muka. Kenapa Pemkab Muaro Jambi belum melaksanakan? Padahal, wilayah Muaro Jambi bukan zona merah. Malah beberapa kecamatan sudah zona hijau,” kata Ulil.

Dengan berbagai pertimbangan yang diungkapkan tersebut, Ulil Amri mendesak Pemkab Muaro Jambi dapat segera mengambil keputusan untuk melaksanakan PTM. Namun, beliau tetap menyarankan agar dalam pelaksanaannya harus ada beberapa kebijakan atau skenario untuk menyukseskannya. Bila perlu diadakan pilot projects atau sampling pelaksanaanya.

“ PTM bisa juga dilaksanakan secara bertahap dan jumlah jam dan hari yang tidak penuh dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan pengawasan yang ketat juga. Artinya, jika Pemkab serius tentu hal ini bisa diaplikasikan,” kata Ulil.

Berdasarkan data yang dirilis Tim Satgas Covid-19 Jambi pada Kamis 18 Februari 2021, secara kumulatif ada 569 kasus konfirmasi di Muaro Jambi. Dari jumlah tersebut, 498 diantaranya dinyatakan sembuh, dan sisanya 71 orang masih menjalani proses isolasi. Sedangkan untuk kasus kematian tercatat sebanyak 3 kasus.  Status Kabupaten Muaro Jambi saat ini masuk kategori zona oranye atau zona dengan risiko sedang. (064)