PKB Minta Prioritaskan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri Sandang Gelar Pahlawan Nasional

Wakil Ketua Fraksi PKB, Marwan Dasopang  | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti usulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri.

Jakarta | Merdekapost.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera menindaklanjuti usulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri.

Wakil Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Dasopang menilai, dua sosok tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional atas pengabdiannya kepada bangsa dan Negara. Untuk itu, Kemensos wajib memprioritaskan KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri menjadi Pahlawan Nasional di 2021.

“KH Muhammad Cholil atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Cholil Bangkalan dan KH Bisri Syansuri dinilai pantas menyandang gelar Pahlawan Nasional. Bahkan tahapan pengusulan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri sebagai pahlawan nasional telah diajukan ke instansi pemerintah daerah. Maka kami mendesak agar hal itu segera ditindaklanjuti di tingkat pemerintah pusat,” kata Marwan Dasopang, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (10/2) lalu.

Dia menjelaskan Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri merupakan sosok yang telah terbukti memberikan dampak luar biasa bagi perjalanan bangsa Indonesia. Syaikhona Cholil misalnya dikenal sebagai guru dari ulama-ulama besar di nusantara seperti KH Hasyim Asyari pendiri Nadhlatul Ulama (NU) dan KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Selain itu, lanjut Marwan Dasopang, Syaikhona Cholil juga aktif memberikan dukungan moral bagi perjuangan para santri-santrinya dalam melawan penjajahan Belanda.

“Bahkan ada sebagian kesaksian jika Ir Soekarno juga pernah sowan kepada Syaikhona Cholil untuk mendapatkan restu dalam perjuangan mengalang kekuatan melawan Belanda,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Pun juga dengan KH Bisri Syansuri, kata Marwan juga telah banyak berkontribusi bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dimana, pendiri Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang tersebut aktif dalam perlawanan terhadap penjajah sebagai Komandan Markas Besar Ulama.

Mbah Bisri juga mempunyai kontribusi besar dalam pendidikan Indonesia di mana kakek dari Gus Abdul Muhaimin Iskandar tersebut merupakan kiai pertama yang mendirikan pesantren khusus perempuan.

“Kiprah dan kontribusi Mbah Bisri tentu tidak diragukan lagi serta layak mendapat  gelar Pahlawan Nasional,” katanya.

Marwan Dasopang menegaskan, akan segera bertemu dengan Kemensos sebagai mitra Komisi VIII untuk membicarakan pengangkatan Mbah Cholil Bangkalan dan Mbah Bisri Syansuri sebagai Pahlawan Nasional. Dia berharap agar persoalan teknis administratif pengajuan nasional bagi dua tokoh besar tersebut bisa segera diselesaikan.

“Kami yakin tokoh-tokoh tersebut tidak ingin dipuja sebagai pahlawan, namun sebagai bangsa besar kita tentu ingin mengabadikan jasa-jasa Syaikhona Cholil dan Mbah Bisri Syansuri sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.

(adz | dpppkb | merdekapost.com)

Menjawab Perubahan Zaman, Sofyan Ali Kokohkan Tradisi Aswaja Lewat Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

Merdekapost.com - Anggota Komisi V DPR-RI, Sofyan Ali menghadiri acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan, rabu (3/2/2021).

Sofyan Ali menyampaikan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan hasil kesepakatanpara pendiri Bngsa, karena berkat persatuan dan kesatuannya negara ini menjadi kuat dan ini menjadi salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Empat pilar kebangsaan tersebut yaitu, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," kata Ketua DPW PKB Jambi ini.

Lebih lanjut, anggota komisi V DPR-RI ini mengatakan, berkat adanya empat pilar tersebut, bangsa Indonesia ini tidak terpecah belah, banyak bangsa lain terpecah. Oleh karena itu, empat pilar ini harus dijaga dihati sanubari masyarakat Indonesia termasuk di Jambi.

"Untuk menjamin kemajemukan dan keragaman berbagai suku bangsa, kita sudah dibekali dengan slogan Bhineka Tunggal Ika, dimana kita memang berbeda-beda dan perbedaan ini janganlah kita jadikan bekal untuk permusuhan, tapi perbedaan ini justru harus mempersatukan kita dengan cara toleransi dan menutupi kekurangan kita," bebernya.

Sofyan Ali berpesan, untuk kedepan keragaman yang ada diantara masyarakat ini harus menjadi modal dalam pembangunan bangsa Indonesia ini, karena bangsa ini adalah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, warna kulit dan agama. Dengan semangat kebersamaan sebagai warga negara harus terus dipupuk dan dilestarikan untuk pembangunan Indonesia kedepan yang lebih maju.

"Di dalam hadist berbunyi, mencintai mencintai negara adalah sebagian dari iman, cintailah negara ini, dan bumi pertiwi ini, karena disinilah kita semua bernaung, merangkak dari kecil hingga dewasa, dari dewasa hingga hari tua nanti," ungkapnya. (064)

PKB Menilai Abu Janda Merugikan dan Merusak Citra NU

 

MERDEKAPOST.COM - Ungkapan kebencian berbasis SARA yang dilontarkan Abu Janda menggegerkan dunia maya. Sosok yang dikenal sebagai pendukung Jokowi itu mengatakan "Islam sebagai agama arogan". Ia juga melontarkan ujaran bernada rasisme kepada Natalius Pigai.

Abu Janda yang memiliki nama asli Arya Permadi beberapa kali mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama (NU).  

Waketum PKB yang juga Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai apa yang sudah dilakukan Abu  Janda tentu merugikan NU. 

"Kalau mengatasnamakan NU dan tidak sesuai visi Nahdliyin ya pasti rugi dong. Apalagi mengatakan Islam arogan, itu merusak citra NU," tutur pria yang akrab disapa Gus Jazil dalam diskusi Trijaya, Sabtu (30/1). 

Ia kemudian menegaskan bahwa meskipun Abu Janda pernah mengaku bagian dari NU, apa yang dilakukannya tidak mencerminkan nilai NU.  

Sebagai aktivis NU sejak kecil, Gus Jazil mengaku tidak pernah melihat Abu Janda. Artinya, bisa saja dia hanya mengaku namun tidak bisa disebut merepresentasikan NU.

"Dia ikut kader atau tidak. Ada anggota biasa, saya yakin dia enggak ikut pengaderan," imbuhnya. 

Gus Jazil juga mengatakan biarkan tindakan Abu Janda diproses oleh hukum dengan semestinya. NU juga tidak akan melindungi orang yang terbukti bersalah. 

"Saya tidak bersuudzon terhadap Abu Janda. Kalau dia NU ya tunjukkan ke-NU-annya, keanggotannya, kalau bersalah ya NU tidak akan melindungi org yang salah," pungkasnya.

Sumber: Kumparan

Sofyan Ali: Renovasi Tidak Hanya Untuk Sekolah Negeri, Swasta Juga Butuh Terutama Pesantren

MERDEKAPOST.COM – Komisi V DPR RI menggelar raoat dengar pendapat bersama Dirjen Cipta Karya dan Kepala BPIW, bertempat di ruang sidang komisi V DPR-RI, selasa (26/01).

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Anggota komisi V fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jambi, Sofyan Ali mengusulkan dalam kegiatan Dirjen Cipta Karya 2021 terkait renovasi seperti kewenangan yang ada dirjen berdasarkan perpres 43 tahun 2019.

Menurut Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini, ada yang mengganjal baginya dalam keputusan tersebut, pasalnya dalam renovasi yang ada di dirjen hanya ditujukan untuk pembangunan sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia, seperti perguruan tinggi, Sekolah Dasar, SMP hingga SMA, tidak disebutkan sekolah swasta, terutama untuk pesantren-pesantren.

“Menurut saya ini diskriminatif bagi anak bangsa, sekolah-sekolah swasta juga butuh perhatian terutama pesantren-pesantren,” kata Sofyan Ali.

Menurutnya, pesantren ini sangat berperan dalam mendidik anak bangsa. Selama ini pihak pesantren dengan suka rela mendidik anak-anak bangsa tanpa ada dana pembangunan dan juga dana penelitian bahkan tunjangan.

“Para kyai di pesantren sangat ikhlas mendidik anak-anak bangsa, bahkan tanpa dana tunjangan, dana pembangunan dan dana penelitian,” tegasnya.

Untuk itu, Anggota DPR-RI dapil Jambi ini mengimbau kepada Dirjen Cipta Karya agar fokusnya tidak hanya untuk sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta juga harus diperhatikan.

“Dirjen fokusnya jangan hanya untuk sekolah-sekolah negeri saja, swasta juga perlu diperhatikan,” ungkapnya. (064)

Sofyan Ali: Pengembangan Tourism Gunung Kerinci dan Candi Muaro Jambi Jadi Prioritas

MERDEKAPOST.COM - Komisi V DPR RI menggelar raoat dengar pendapat bersama Dirjen Cipta Karya dan Kepala BPIW, bertempat di ruang sidang komisi V DPR-RI, rabu (26/01). 

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Anggota komisi V fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jambi, Sofyan Ali mengatakan, dalam kegiatan BPIW di tahun anggaran 2021 dirinya tidak melihat adanya kegiatan pengembangan untuk tourism Gunung Kerinci dan Candi Muaro Jambi. 

"tidak ada satupun rincian paket kegiatan 2021 untuk pengembangan tourism Gunung Kerinci dan Candi Muaro Jambi," kata Sofyan Ali. 

Dijelaskannya, Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di sumatera maka daerah paling barat di Provinsi Jambi ini memiliki potensi wisata yang luar biasa.

"Gunung Kerinci memiliki daya tarik untuk wisatawan, maka perlu adanya paket kegiatan dari BPIW untuk daerah Kerinci ini," terangnya. 

Dalam kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, Sofyan Ali juga mengunjungi salah satu cagar budaya di Jambi yaitu candi muro jambi. Dirinya melihat harus ada program dari BPIW di tahun 2021 untuk cagar budaya yang sangat bersejarah bagi Provinsi Jambi tersebut. 

"Ini adalah peninggalan masa lalu yang sangat bersejarah, sejarah budha sangat kental pada candi ini maka saya meminta secara tertulis seperti apa rincian pengembangan untuk Candi Muaro Jambi dan Gunung Kerinci," ungkapnya. (064)

Usulkan Agar Skema Penyelenggaraan Pemilu Tetap, ini Kata Politisi PKB

MERDEKAPOST.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengusulkan agar skema penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak mengubah Undang-undang (UU) No.10 tahun 2016 tentang Pilkada. Yaitu Pilkada digelar secara serentak nasional pada 2024.

"Terkait pelaksanaan Pilkada serentak nasional, termasuk DKI, menurut saya harus tetap menggunakan skema UU No. 10 tahun 2016, yakni Pilkada serentak nasional dilaksanakan tahun 2024," katanya, Rabu (27/1/2020).

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkata, Pilkada serentak secara nasional pada 2024 dalam UU 10/2016 merupakan koreksi penyelenggaraan Pilkada yang diatur UU 01/2015. Yakni skema Pilkada serentak nasional dijalankan tahun 2027. Pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar. Produk hukum lama itu telah diperbarui melalui UU 10/2016.

"Skema ini telah diubah Presiden dan DPR dengan UU 10/2016, dimana Pilkada serentak nasional akan dilaksanakan tahun 2024. Di dalam UU ini diatur pelaksanaan Pilkada terakhir sebelum Pilkada serentak 2024 dilaksanakan tahun 2020 yang sudah dilaksanakan bulan desember 2020 kemarin," terang Luqman.

Luqman mengingatkan, Pilkada digelar serentak nasional pada tahun 2024 juga mengefisiensi anggaran negara. Serta sebagai upaya menciptakan kehidupan politik nasional yang stabil.

"Pelaksanaan Pilkada, berpotensi menimbulkan dinamika sosial politik yang negatif, bahkan kadang memicu pembelahan serius di tengah masyarakat," tuturnya.

Luqman berkata, saat ini semua pihak sampai dua tahun ke depan masih fokus penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya.

"Dengan skema Pilkada serentak nasional tahun 2024, situasi politik nasional akan lebih kondusif dan anggaran negara dapat difokuskan untuk memulihkan ekonomi, mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang melonjak akibat pandemi Covid," ucapnya.

Dengan alasan itu, kata Luqman, pemerintah dan DPR tidak perlu mengubah ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada serentak pada 2024. Tidak ada urgensi untuk mengubah skema Pilkada yang berlaku.

"Apalagi tidak ada urgensi mendesak yang dapat menjadi alasan rasional untuk mengubah skema Pilkada serentak 2024," katanya.

Sumber: PKB.ID

Sofyan Ali Anggota Komisi V DPR-RI, Suarakan Peningkatan Infrastruktur Pondok Pesantren

 

Anggota Komisi V DPR-RI Sofyan Ali

MERDEKAPOST.COM - Komisi V DPR-RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian PUPR, kamis (21/01/2021). 

Dalam rapat kerja dengan Menteri PUPR tersebut, anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PKB Dapil Jambi, Sofyan Ali menyuarakan agar pembangunan di Pondok Pesantren perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah. 

Menurutnya, program Sanitasi dan rusunawa untuk pondok pesantren sangat dibutuhkan, oleh karena itu diharapkan kepada kementerian PUPR agar lebih meningkatkan lagi pembangunan untuk Pesantren.

"Pesantren bisa melahirkan kader-kader yang potensial maka sangat dibutuhkan sanitasi dan rusunawa, diharapkan pemerintah lebih meningkatkan lagi," kata Sofyan Ali. 

Seperti di Jambi, karena Pondok Pesantren selama ini merupakan pendidikan non Formal, apalagi tidak adanya dana dari APBN maka dengan program-program dari pemerintah melalui kementerian PUPR menjadi harapan para santri agar bisa menikmati pendidikan yang layak. 

"Bayangkan ribuan santri mengantri di kamar mandi yang hanya ada 4, dan dapur umumnyapun 1 kedepan bantuan sanitasi dan rusunawa sangat dibutuhkan bagi pesantren," ungkapnya. (064)

Hati-hati, Beredar Kontak Whatsapp Palsu Dengan Nama Sofyan Ali

MERDEKAPOST.COM - Beredar kontak whatsapp (WA) palsu mengatasnamakan Ketua DPW PKB Jambi yang juga menjabat sebagai anggota DPR-RI Sofyan Ali.

Kontak whatsapp yang mengatasnamakan Ketua DPW PKB Jambi itu bernomor 0877-6514-9460, dengan menggunakan foto profil Sofyan Ali. 

Diketahui, kontak whatsapp palsu tersebut menghubungi orang-orang untuk meminta sejumlah uang dengan dalih mengatasnamakan Sofyan Ali.

Menanggapi hal itu,  Anggota komisi 5 DPR-RI ini menegaskan, kontak whatsapp itu bukan miliknya alias palsu.

"Nomor itu, bukan saya. Apalagi meminta-minta uang. Tolong jangan diladeni," tegasnya, senin (18/01)

Karena itu, dia mengimbau kepada semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menerima pesan atau telepon dari nomor yang tidak dikenal, terlebih mengatasnamakan Ketua DPW PKB Jambi.

"Saya mengimbau kepada semua pihak, jika ada yang menghubungi dan mengatasnamakan saya untuk meminta sejumlah uang. Tolong konfirmasi ke saya, karena sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah meminta uang kepada siapa pun," pungkasnya. (064)