8 Program Prioritas Masuk APBN 2027, Edi Purwanto Minta Dana Daerah Jangan Sampai Terabaikan

 

Merdekapost.com - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, mengapresiasi arah kebijakan pemerintah yang tergambar dalam pidato Presiden terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027.

Menurut Edi, pidato Presiden telah memberikan gambaran mengenai program-program besar yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2027. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperjelas, salah satunya terkait besaran dan arah dana transfer ke daerah.

"Pidato Presiden terkait RUU APBN 2027 ini menggambarkan apa yang kita kerjakan di tahun 2027,” kata Edi.

Ia menyebut, postur anggaran yang disampaikan pemerintah mencapai sekitar Rp4.097 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan sekitar Rp3.426 triliun dan pembiayaan berada di kisaran Rp689,1 triliun.

Meski demikian, Edi menyayangkan belum tergambarnya secara jelas porsi dana transfer ke daerah dalam arah kebijakan tersebut.

"Yang kita sayangkan, di situ tidak tergambar berapa dana transfer daerah," sebutnya.

Edi menilai, anggaran negara tersebut harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui delapan program utama Presiden.

Delapan prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Menurutnya, delapan agenda tersebut merupakan program strategis yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret di tingkat kementerian dan lembaga.

"Delapan program pokok inilah yang di-breakdown oleh Pak Presiden," katanya lagi.

Ia juga mengapresiasi sejumlah rencana pemerintah, mulai dari revitalisasi 10.000 puskesmas, perbaikan lebih dari 400 rumah sakit, revitalisasi sekolah, hingga pengembangan industri nasional.

Di sektor industri, Edi menyoroti rencana pengembangan industri otomotif nasional, termasuk produksi mobil dan sepeda motor. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan energi sekaligus kedaulatan industri otomotif Indonesia.

"Kita mengapresiasi itu. Tinggal langkah-langkah teknis di kementerian dan lembaga yang bisa menerjemahkan pemikiran daripada Pak Presiden, yang tertuang dalam rencana strategis mereka," ujarnya.

Edi menegaskan, keberhasilan APBN 2027 pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari seberapa jauh program tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ia berharap agenda pembangunan yang masuk dalam APBN 2027 benar-benar berpihak kepada rakyat dan mampu menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, serta pembangunan ekonomi di daerah.

"Program kerakyatan ini bisa betul-betul mewujudkan cita-cita besar kita. Ada kedaulatan, ada keadilan dan kemakmuran," tutupnya.(uda)

Sumber: Jambiseru.com

Ketua Edi Purwanto: Aturan Sudah Ada, Tapi Pengawasan dan Keberanian Beri Sanksi Masih Lemah

 

Opini Oleh : Edi Purwanto * 

Kita tidak boleh terlalu toleran terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan rakyat. Toleransi dalam banyak hal memang diperlukan, tetapi ketika sebuah pelanggaran berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, tentu batas toleransi itu harus jelas. Jangan sampai karena kita terlalu longgar dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi, kemudian ada masyarakat yang menjadi korban.

Bagi saya, satu nyawa manusia terlalu banyak untuk hilang akibat sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah. Karena itu, setiap kejadian yang menyebabkan korban jiwa harus menjadi bahan evaluasi serius. Kita tidak boleh hanya melihatnya sebagai sebuah kecelakaan, kemudian setelah beberapa waktu berlalu persoalannya selesai begitu saja.

Kita harus melihat lebih jauh. Apakah sebelumnya sudah ada pelanggaran? Apakah pengawasan sudah dilakukan dengan benar? Apakah standar keselamatan benar-benar dipenuhi? Apakah ada laporan atau temuan yang tidak ditindaklanjuti? Dan yang paling penting, apakah ada pihak yang seharusnya bertanggung jawab tetapi tidak menjalankan kewajibannya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab secara serius.

Aturan Sebenarnya Sudah Ada

Kalau kita bicara mengenai regulasi, sebenarnya secara umum aturan untuk menjamin keselamatan sudah cukup tersedia. Negara sudah memiliki berbagai ketentuan mengenai standar keselamatan, perizinan, pemeriksaan, pengawasan, hingga sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Artinya, persoalan kita bukan semata-mata kekurangan aturan.

Yang menjadi masalah adalah bagaimana aturan tersebut dilaksanakan.

Aturan yang bagus tidak akan banyak berarti apabila pengawasan di lapangan tidak konsisten. Regulasi yang lengkap juga tidak akan memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila pelanggaran dibiarkan.

Karena itu, saya melihat kita harus memperkuat konsistensi dalam menjalankan aturan.

Jangan sampai ada standar keselamatan yang sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya justru diberikan kelonggaran. Jangan sampai ada kewajiban pemeriksaan, tetapi dilakukan hanya untuk memenuhi administrasi. Jangan sampai ada temuan pelanggaran, tetapi tidak segera ditindaklanjuti.

* Edi Purwanto, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Dapil Provinsi Jambi 

BACA LENGKAPNYA DI JAMBISERU.COM

Edi Purwanto Bongkar Pekerjaan Rumah Indonesia di Usia 81 Tahun: 22,93 Juta Warga Miskin hingga 1 Juta Sarjana Menganggur

 

Opini Oleh : Edi Purwanto *

Memasuki usia 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, saya melihat bahwa kita tidak boleh hanya berbicara mengenai capaian yang sudah berhasil diraih. Tentu kita patut bersyukur atas berbagai kemajuan yang telah dicapai bangsa ini, tetapi pada saat yang sama kita harus jujur bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan bersama.

Kemerdekaan harus kita isi dengan kerja nyata. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang sudah dibuat atau berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan, tetapi seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya.

Masih ada persoalan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan guru, serta infrastruktur yang harus kita jawab. Semua persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan atau dalam waktu singkat. Dibutuhkan keseriusan, keberanian mengambil keputusan, pengawasan yang kuat, dan yang paling penting adalah kerja bersama.

Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 berada di angka 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut memang turun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi jumlahnya tetap menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar bangsa ini. 

Bagi saya, setiap angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik angka 22,93 juta itu ada keluarga, ada anak-anak, ada orang tua, ada pekerja, dan ada masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, kita tidak boleh cepat berpuas diri.

* Edi Purwanto, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Provinsi Jambi 

BACA SELENGKAPNYA DI JAMBISERU.COM

81 Tahun Indonesia Merdeka, Edi Purwanto Soroti Kemiskinan, Pengangguran Sarjana, Guru Honorer hingga Jalan Rusak

 

Opini Oleh : Edi Purwanto *

Memasuki usia 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, saya melihat bahwa kita tidak boleh hanya berbicara mengenai capaian yang sudah berhasil diraih. Tentu kita patut bersyukur atas berbagai kemajuan yang telah dicapai bangsa ini, tetapi pada saat yang sama kita harus jujur bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan bersama.

Kemerdekaan harus kita isi dengan kerja nyata. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang sudah dibuat atau berapa besar anggaran yang sudah dibelanjakan, tetapi seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya.

Masih ada persoalan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan guru, serta infrastruktur yang harus kita jawab. Semua persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan atau dalam waktu singkat. Dibutuhkan keseriusan, keberanian mengambil keputusan, pengawasan yang kuat, dan yang paling penting adalah kerja bersama.

Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 berada di angka 8,07 persen, atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut memang turun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi jumlahnya tetap menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar bangsa ini. 

Bagi saya, setiap angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik angka 22,93 juta itu ada keluarga, ada anak-anak, ada orang tua, ada pekerja, dan ada masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, kita tidak boleh cepat berpuas diri.

* Edi Purwanto, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Provinsi Jambi 

BACA SELENGKAPNYA DI JAMBISERU.COM

Edi Purwanto: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Kerja Nyata untuk Rakyat

 

Oleh: Edi Purwanto *

Memasuki peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, saya mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memaknai arti kemerdekaan secara lebih luas. Para pendahulu kita telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa untuk membawa bangsa ini keluar dari penjajahan. Tugas kita hari ini adalah memastikan perjuangan tersebut menghasilkan kehidupan yang semakin baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Bagi saya, kemerdekaan harus menghadirkan manfaat yang nyata. Rakyat harus semakin sejahtera, pembangunan harus semakin merata, kesempatan harus semakin terbuka, dan tidak boleh ada masyarakat yang merasa tertinggal dalam menikmati kemajuan bangsa.

Kemerdekaan Harus Diisi dengan Kerja Nyata

Setiap generasi memiliki tugasnya masing-masing dalam mengisi kemerdekaan. Kalau para pahlawan dahulu berjuang dengan mengangkat senjata dan mempertaruhkan kehidupan mereka, maka perjuangan kita hari ini dilakukan melalui kerja, pengabdian, gotong royong, dan upaya membangun bangsa.

Sebagai bagian dari lembaga legislatif, saya memandang kerja nyata untuk rakyat harus menjadi bagian utama dari semangat kemerdekaan. Kita tidak boleh hanya berbicara mengenai cita-cita besar, tetapi harus menerjemahkannya menjadi kebijakan dan program yang benar-benar memberikan manfaat.

Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang baik, infrastruktur yang memadai, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Semua itu merupakan bagian dari pekerjaan besar yang harus terus kita perjuangkan.

Kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai simbol. Merah putih yang kita kibarkan harus menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama.

Indonesia Harus Semakin Kuat

Di usia 81 tahun, saya berharap Indonesia semakin kuat menghadapi berbagai tantangan. Dunia terus berubah dan persaingan antarnegara semakin ketat. Kita harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, ekonomi yang kuat, serta masyarakat yang mampu berdiri di atas kemampuan sendiri.

Kekuatan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh pemerintah. Kekuatan bangsa ini berada pada seluruh rakyatnya.

Karena itu, persatuan menjadi modal yang sangat penting. Perbedaan pilihan, latar belakang, daerah, maupun pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.

Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tujuan kita harus tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang lebih baik.

Kesejahteraan Rakyat Harus Menjadi Tujuan

Kemerdekaan akan semakin bermakna ketika rakyat merasakan peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

Saya berharap pembangunan nasional terus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk tumbuh. Petani harus semakin produktif, nelayan semakin sejahtera, pekerja mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang baik, pelaku UMKM mampu mengembangkan usaha, dan generasi muda mendapatkan peluang untuk membangun masa depan.

Pembangunan juga harus dirasakan secara merata.

Jangan sampai kemajuan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah lain masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap berbagai layanan dasar.

Pemerataan pembangunan merupakan bagian penting dari cita-cita kemerdekaan.

Gotong Royong Adalah Kekuatan Bangsa

Salah satu kekuatan Indonesia yang harus terus kita pertahankan adalah semangat gotong royong.

Gotong royong mengajarkan kita bahwa persoalan bangsa tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak saja. Pemerintah, DPR, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat harus berjalan bersama.

Saya percaya bahwa ketika seluruh komponen bangsa bersatu, berbagai persoalan yang berat sekalipun akan lebih mudah dihadapi.

Semangat gotong royong juga menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan, menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif.

Menjaga Persatuan Indonesia

HUT ke-81 Republik Indonesia juga harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan.

Kita telah belajar dari sejarah bahwa bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan karena memiliki semangat persatuan. Para pahlawan datang dari berbagai daerah dan latar belakang, tetapi mereka memiliki satu tujuan: Indonesia merdeka.

Semangat tersebut harus terus kita jaga.

Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, masyarakat harus semakin bijak. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah. Perbedaan pilihan politik juga jangan sampai merusak hubungan persaudaraan.

Setelah kontestasi politik selesai, kita semua kembali menjadi satu keluarga besar Indonesia.

Yang harus kita bangun adalah masa depan bersama.

Generasi Muda Adalah Masa Depan Bangsa

Saya juga memberikan perhatian besar kepada generasi muda. Mereka adalah penerus perjuangan bangsa yang akan menentukan seperti apa Indonesia pada masa mendatang.

Generasi muda harus mendapatkan ruang untuk berkembang, berkreasi, berinovasi, dan menyampaikan gagasan.

Kita tidak boleh hanya meminta anak muda menjadi penerus, tetapi juga harus memberikan mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari proses pembangunan sejak sekarang.

Pendidikan, keterampilan, teknologi, kewirausahaan, dan kreativitas harus terus didorong.

Saya percaya Indonesia memiliki potensi besar karena memiliki generasi muda yang jumlahnya sangat besar. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik, generasi muda dapat menjadi kekuatan utama Indonesia untuk bersaing di tingkat global.

* Edi Purwanto, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDI Perjuangan dapil Provinsi Jambi 

SELENGKAPNYA BACA DI JAMBISERU.COM

Edi Purwanto: Saya Pertanyakan Keseriusan Kemenhub Menjamin Keselamatan Pelayaran Nasional

 

Oleh: Edi Purwanto *

Saya mempertanyakan keseriusan Kementerian Perhubungan dalam menjamin keselamatan pelayaran nasional setelah terjadinya insiden KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok. Bagi saya, peristiwa seperti ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kecelakaan biasa yang selesai setelah proses evakuasi dan penanganan di lapangan berakhir. Ada persoalan yang jauh lebih besar yang harus dijawab, terutama menyangkut bagaimana negara memastikan setiap kapal yang melayani masyarakat benar-benar memenuhi standar keselamatan.

Keselamatan transportasi laut merupakan tanggung jawab yang tidak bisa dianggap ringan. Setiap hari masyarakat menggunakan kapal untuk bepergian, membawa barang, bekerja, berwisata, maupun menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ketika sebuah kapal mengalami kebakaran di tengah pelayaran, pertanyaan mengenai kesiapan kapal, kelayakan peralatan keselamatan, prosedur darurat, kemampuan awak kapal, hingga pengawasan pemerintah tentu harus muncul.

Karena itu, saya meminta Kementerian Perhubungan tidak berhenti pada penanganan insiden KMP Putri Yasmin. Pemerintah harus menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.

Insiden Kapal Tidak Boleh Dianggap Laka Biasa

Saya melihat setiap kecelakaan transportasi harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai kita hanya sibuk melakukan penanganan ketika peristiwa sudah terjadi, tetapi tidak melakukan pembenahan mendasar agar kejadian serupa tidak terulang.

KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok. Peristiwa tersebut semestinya menjadi alarm bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran. Saya tidak ingin persoalan ini berhenti pada pertanyaan mengenai bagaimana kejadian tersebut berlangsung, tetapi juga harus dilanjutkan dengan pertanyaan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi dan apakah ada sistem pengawasan yang perlu diperbaiki.

Bagi saya, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi ketika menyangkut nyawa manusia.

Kita berbicara mengenai transportasi publik yang digunakan masyarakat. Artinya, negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat mendapatkan rasa aman ketika menggunakan layanan tersebut.

Karena itu, saya meminta Kemenhub melihat kejadian ini secara serius. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Jangan sampai evaluasi hanya berfokus pada satu kapal atau satu kejadian, sementara persoalan yang mungkin bersifat sistemik tidak disentuh.

* Edi Purwanto, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Provinsi Jambi 

BACA LENGKAPNYA DI JAMBISERU.COM

Edi Purwanto: Kemerdekaan Harus Membuka Kesempatan yang Setara bagi Semua

 

Oleh : Edi Purwanto *

Kemerdekaan bagi saya bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan atau sekadar mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih luas, terutama ketika kita berbicara tentang kehidupan masyarakat hari ini. 

Kemerdekaan harus hadir dalam bentuk kesempatan yang setara bagi setiap rakyat untuk bermimpi, memperjuangkan masa depan, mendapatkan kehidupan yang layak, dan menikmati kesejahteraan.

Sebagai Anggota DPR RI Komisi V, saya melihat bahwa kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Tidak cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka apabila masih ada masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan akses pendidikan, pelayanan dasar, infrastruktur yang layak, transportasi yang aman, maupun kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Menurut saya, seseorang dapat merasakan makna kemerdekaan ketika tidak ada keadaan yang secara tidak adil membatasi langkahnya untuk meraih masa depan. Setiap anak bangsa harus memiliki kesempatan untuk bercita-cita setinggi mungkin tanpa terhalang oleh kondisi tempat tinggal, keadaan ekonomi keluarga, ataupun keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar.

Karena itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga melalui pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Pembangunan bukan hanya persoalan membangun jalan, jembatan, bendungan, transportasi, dan berbagai infrastruktur lainnya. Semua itu pada akhirnya harus menjadi sarana untuk membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Saya percaya, infrastruktur memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemerdekaan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Jalan yang baik membuat petani lebih mudah membawa hasil panen, akses transportasi yang memadai membantu masyarakat bergerak dan bekerja, sementara jembatan yang terhubung dengan baik dapat membuka akses ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Begitu juga dengan pembangunan di daerah. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan harus tetap mendapatkan perhatian dan kesempatan yang sama. Jangan sampai letak geografis menjadi alasan seseorang memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pelayanan dan peluang ekonomi.

Kemerdekaan juga berarti memastikan setiap generasi memiliki ruang untuk berkembang. Anak-anak Indonesia harus bisa belajar dengan baik, mendapatkan lingkungan yang aman, serta memiliki harapan terhadap masa depan. Mereka adalah generasi yang nantinya akan melanjutkan pembangunan bangsa.

Saya juga memandang bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pembangunan. Kesejahteraan harus terlihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika masyarakat bisa bekerja dengan tenang, mendapatkan penghasilan yang layak, memiliki akses terhadap fasilitas umum, dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, di situlah kemerdekaan benar-benar terasa.

Sebagai wakil rakyat, saya tentu memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan hal-hal tersebut. Tugas di DPR RI bukan hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan suara masyarakat dapat dibawa ke tingkat nasional. Aspirasi yang datang dari daerah harus menjadi bagian dari pembahasan dalam menentukan arah pembangunan.

Saya percaya bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun. Kita tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan di pusat-pusat kota sementara masyarakat di daerah masih menghadapi persoalan mendasar. Pemerataan harus menjadi bagian penting dari semangat pembangunan Indonesia.

Kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana negara telah memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkembang. Apa yang sudah baik harus kita lanjutkan. Apa yang masih menjadi kekurangan harus kita perbaiki bersama.

Saya ingin melihat Indonesia menjadi negara yang memberikan kesempatan luas kepada seluruh rakyatnya. Anak dari keluarga sederhana harus tetap memiliki peluang untuk menjadi orang hebat. Masyarakat di daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha. Para pekerja harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, saya juga terus mendorong agar kebijakan pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur harus dibangun berdasarkan kebutuhan dan manfaat jangka panjang, bukan sekadar mengejar pembangunan fisik.

Jalan yang dibangun harus membuka konektivitas. Jembatan harus memperlancar mobilitas. Sistem transportasi harus memberikan keamanan dan kenyamanan. Infrastruktur pengairan harus membantu produktivitas masyarakat. Semua pembangunan tersebut harus bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Saya juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memahami kemerdekaan sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki tugas untuk menghadirkan kebijakan yang adil. DPR memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan. Pemerintah daerah memiliki peran penting memastikan program pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat.

Masyarakat pun memiliki peran besar dalam menjaga hasil pembangunan. Infrastruktur yang sudah dibangun harus dirawat bersama. Ruang publik harus dijaga. Lingkungan harus dilindungi. Persatuan harus terus diperkuat karena pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika kita terus terpecah oleh perbedaan.

Kemerdekaan bukan berarti tidak ada lagi persoalan. Justru kemerdekaan memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara kita sendiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.

Karena itu, saya memandang peringatan kemerdekaan bukan sekadar kegiatan seremonial. Setiap peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan. Masih ada masyarakat yang membutuhkan akses lebih baik, masih ada daerah yang membutuhkan pembangunan, dan masih ada generasi muda yang harus kita siapkan menghadapi masa depan.

Semangat para pendiri bangsa harus kita lanjutkan dengan cara yang sesuai dengan tantangan zaman. Kalau dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan, hari ini perjuangan kita adalah memastikan kemerdekaan tersebut benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Saya berharap Indonesia terus bergerak menjadi negara yang semakin maju tanpa kehilangan kepedulian terhadap masyarakat kecil. Kemajuan harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang tinggal di wilayah dengan akses pembangunan yang sudah baik.

Pada akhirnya, bagi saya kemerdekaan adalah ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya. Tidak ada anak bangsa yang merasa mimpinya terlalu tinggi hanya karena berasal dari keluarga sederhana. Tidak ada masyarakat daerah yang merasa tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat pembangunan.

Kemerdekaan adalah kesempatan. Kemerdekaan adalah tanggung jawab. Dan kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak pernah selesai.

Mari kita isi kemerdekaan dengan kerja nyata, pembangunan yang merata, serta keberpihakan kepada masyarakat. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang memberikan ruang bagi seluruh rakyatnya untuk bermimpi, bekerja, berkembang, dan hidup sejahtera.

Saya percaya, ketika kesempatan diberikan secara adil dan pembangunan terus kita perjuangkan bersama, maka cita-cita para pendiri bangsa tentang Indonesia yang adil dan makmur akan semakin dekat untuk kita wujudkan.(***)

* Edi Purwanto, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Provinsi Jambi 

Sumber : Jambiseru.com

Edi Purwanto: Sekolah Rakyat di Jambi Harus Jadi Ruang Tumbuh Anak untuk Meraih Masa Depan

 

Oleh: Edi Purwanto *

Saya meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat di Jambi. Bagi saya, kunjungan ini bukan sekadar melihat sejauh mana pembangunan fisik berjalan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh persiapan dilakukan secara serius agar sekolah ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak yang akan menempatinya.

Pembangunan sebuah sekolah tentu tidak cukup hanya dengan menyelesaikan gedung. Gedung yang bagus memang penting, tetapi pendidikan tidak berhenti pada bangunan. Kita juga harus memastikan ruang belajar, fasilitas pendukung, tenaga pendidik, sistem pembelajaran, lingkungan sekolah, hingga berbagai kebutuhan anak benar-benar dipersiapkan dengan baik.

Karena itu, ketika saya melihat langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat ini, perhatian saya bukan hanya tertuju pada bangunan yang sedang dikerjakan. Saya ingin memastikan bahwa ketika sekolah ini nantinya mulai digunakan, anak-anak yang belajar di dalamnya benar-benar mendapatkan lingkungan pendidikan yang layak dan mendukung perkembangan mereka.

Saya percaya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Apa yang kita bangun hari ini mungkin baru akan terlihat hasilnya beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun mendatang. Tetapi justru karena itulah kita tidak boleh setengah-setengah ketika berbicara mengenai pendidikan anak-anak.

Sekolah Bukan Sekadar Bangunan

Kita tentu bersyukur ketika melihat pembangunan fasilitas pendidikan berjalan. Tetapi saya selalu mengingatkan bahwa sekolah pada akhirnya bukan sekadar bangunan.

Sekolah adalah tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar dan berkembang. Di sana mereka bukan hanya menerima pelajaran dari buku, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, persahabatan, kerja sama, keberanian, dan bagaimana menghadapi kehidupan.

Karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat harus kita lihat secara menyeluruh.

Gedungnya harus layak.

Ruang kelasnya harus nyaman.

Fasilitasnya harus memadai.

Lingkungannya harus aman.

Sistem pendidikannya harus jelas.

Tenaga pendidiknya harus siap.

Selengkapnya baca di jambiseru.com

Edi Purwanto: Kolam Retensi Telaga Kajang Lako Jadi Langkah Nyata Wujudkan Kota Jambi Bebas Banjir

 

Oleh:Edi Purwanto*

Bagi saya, persoalan banjir diKota Jambitidak boleh hanya dibicarakan ketika musim hujan datang. Banjir adalah persoalan yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Ketikaairmasuk kerumah, menggenangijalan, mengganggu aktivitas perdagangan, membuat anak-anak kesulitan bersekolah, sampai menghambatmobilitas masyarakat, maka di situlah negara harus hadir dengan solusi yang nyata.

Karena itu, saya bersama Wali KotaJambiMaulana meninjau langsung progres pembangunan Kolam Retensi Telaga Kajang Lako yang berada di kawasan Paal V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. 

Peninjauan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Saya melihat proyek ini bukan sekadar pembangunan sebuah kolam retensi. Adaharapanbesar masyarakat Kota Jambi yang dititipkan di dalam pembangunan ini. 

Harapannya sederhana, yaitu bagaimana kita bisa mengurangi persoalan banjir yang selama ini terjadi dan secara bertahap membawa Kota Jambi semakin dekat dengan kondisi yang kita semua inginkan: kota yang lebih aman, nyaman, tertata, dan bebas dari ancaman banjir.

Sumber : Jambiseru.com

Dr H Adirozal Mantan Bupati Kerinci 2 Periode, Calon PAW H.A Bakri di DPR RI dari PAN Dapil Jambi

Dr H Adirozal Mantan Bupati Kerinci 2 Periode, Calon PAW H.A Bakri di DPR RI dari PAN Dapil Jambi. (Foto: Ilustrasi)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Kursi DPR RI Dapil Jambi yang ditinggalkan almarhum H Bakri dipastikan akan diisi melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW). Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, posisi legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut akan ditempati oleh Dr. Drs. H. Adirozal, M.Si.

Masuknya Adirozal ke Senayan menjadi babak baru bagi representasi masyarakat Provinsi Jambi di parlemen. 

Dengan pengalaman panjang di pemerintahan dan latar belakang akademik yang kuat, mantan Bupati Kerinci dua periode itu diharapkan mampu melanjutkan perjuangan aspirasi masyarakat serta mengawal pembangunan daerah di tingkat nasional.

BACA JUGA:

Jambi Berduka! Anggota DPR RI Asal Jambi H. A. Bakri Meninggal Dunia

Adirozal dikenal sebagai salah satu tokoh senior yang memiliki rekam jejak lengkap, mulai dari birokrasi, pemerintahan daerah hingga dunia pendidikan. 

Bekal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai Anggota DPR RI mewakili Dapil Jambi.

Rekam Jejak Adirozal, Calon Pengganti H Bakri di DPR RI

Lahir di Kerinci pada 23 Oktober 1961, Adirozal bukan sosok baru di dunia pemerintahan. Ia dipercaya memimpin Kabupaten Kerinci sebagai Bupati Kerinci selama dua periode berturut-turut, yakni 2014–2019 dan 2019–2024.

Keberhasilannya kembali terpilih untuk periode kedua mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya selama memimpin daerah berjuluk Sakti Alam Kerinci tersebut.

Baca Juga:

Bupati Sarolangun H Hurmin melaksanakan Shalat Jenazah almarhum H. A. Bakri Hingga antar ke Pemakaman

Edi Purwanto: Selamat Jalan Abangda H Bakri, Politisi Senior yang Sangat Baik, Terima kasih arahannya selama ini

Sebelum menjabat Bupati Kerinci, alumnus LEMHANNAS RI Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ini juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Wali Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, pada periode 2003–2008.

Tak hanya berkarier di pemerintahan, Adirozal juga memiliki perjalanan panjang di dunia akademik. Ia mengawali pengabdian sebagai dosen sebelum dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang, mulai dari Pembantu Direktur III hingga Direktur Pascasarjana.

Baca Juga:

Zahya Pelajar Asal Desa Baru Air Hangat Dikabarkan Hilang, Pamit Hendak Dekorasi ke Sekolah Sejak Senin

Dedikasinya di bidang pendidikan dan pemerintahan mengantarkannya meraih berbagai penghargaan bergengsi. Di antaranya Dosen Teladan Nasional pada 1994 serta Penghargaan Pengabdian 20 Tahun dari Presiden RI pada 2005.

Selama berkiprah sebagai kepala daerah, Adirozal juga berhasil membawa daerah meraih sejumlah penghargaan nasional, termasuk Piala Adipura dan Wahana Tata Nugraha.

Dengan pengalaman birokrasi, kepemimpinan daerah, serta rekam jejak akademik yang panjang, Adirozal diharapkan mampu melanjutkan estafet perjuangan almarhum H Bakri dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Jambi di DPR RI. (Adz)

Jambi Berduka! Anggota DPR RI Asal Jambi H. A. Bakri Meninggal Dunia

Anggota DPR RI yang juga mantan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi H. A. Bakri tutup usia, Selasa (28/6/2026).(Istimewa)

JAMBI - Kabar duka datang dari Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi. Anggota DPR RI yang juga mantan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi H. A. Bakri tutup usia, Selasa (28/6/2026).

Almarhum H. A. Bakri mengembuskan napas terakhir pada pukul 20.30 WIB, di RS Siloam Lippo Village, Karawaci, Tangerang, setelah menjalani perawatan.

Kepergian almarhum membawa duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan masyarakat yang mengenalnya. Sosok H. A. Bakri dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, mengayomi keluarga, serta memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya.

Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Madian Siswadi membenarkan kabar duka tersebut. Ia menyebut jenazah akan diberangkatkan dari RS Siloam menuju San Diego Funeral House, Lippo Karawaci, sebelum diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu pagi. 

"Almarhum akan dikebumikan di pemakaman keluarga di Jalan Mekar Jaya, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi," katanya.

Madian menyebutkan bahwa pihak keluarga mengajak seluruh kerabat, sahabat, dan masyarakat untuk mendoakan almarhum. Keluarga juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan beliau semasa hidup, seraya berharap Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan alam kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya.

"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, dan memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan." pungkasnya. (*)

Tak Pernah Bosan dengan Kerinci, Edi Purwanto Siap Perjuangkan Infrastruktur dan Pariwisata

Tak Pernah Bosan dengan Kerinci, Edi Purwanto Siap Perjuangkan Infrastruktur dan Pariwisata.(DOC.ISTIMEWA)

Kerinci – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, kembali menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerinci. Hal itu disampaikannya melalui unggahan di media sosial usai menikmati panorama Muara Hemat (Muara Imat), salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Kerinci.

Dalam unggahannya, Edi Purwanto mengaku telah puluhan kali berkunjung ke Kerinci dan tidak pernah bosan menikmati keindahan alam daerah yang dijuluki sebagai “Sekepal Tanah Surga” tersebut.

“Siapapun ke Kerinci pasti melalui jalan ini dan mampir sambil menyeruput kopi di sore hari. Puluhan kali saya sudah berkunjung ke Kerinci namun tak bosan dengan indahnya panorama Kerinci. ‘Sekepal Tanah Surga’ yang Allah persembahkan buat masyarakat Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia bahkan dunia,” tulis Edi Purwanto. Jumat (26/6/2026).

Meski memiliki potensi wisata dan panorama alam yang luar biasa, Edi menilai Kerinci belum berkembang secara optimal sebagai destinasi kelas dunia karena masih terkendala oleh infrastruktur yang belum memadai.

“Saya bermimpi Kerinci akan menjadi destinasi dunia, namun sampai saat ini belum optimal dikarenakan infrastrukturnya belum memadai,” ujarnya.

Politisi PDI-P yang juga anggota Komisi V DPR RI itu berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh, hingga unsur legislatif dapat bersinergi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

“Semoga saya bersama Pak Gubernur, Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh, dan anggota legislatif mampu mewujudkan impian semua orang,” tutup Edi Purwanto.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa potensi besar pariwisata Kerinci perlu ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai agar mampu bersaing sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional maupun internasional.(Adz)

Anggota Komisi XII Elpisina Dorong Percepatan Elektrifikasi Desa dan Jalan Khusus Batubara di Jambi

 

Merdekapost.com - Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi PKB, Elpisina melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) pengawasan ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi guna membahas berbagai persoalan strategis sektor energi dan pertambangan di Provinsi Jambi.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Tandry Adi Negara beserta jajaran, Inspektur Tambang Kementerian ESDM, serta pihak terkait lainnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Elpisina menyoroti sejumlah persoalan tata kelola pertambangan di Provinsi Jambi, terutama terkait aktivitas angkutan batubara.

“Persoalan jalan khusus batubara ini harus segera direalisasikan. Jangan sampai angkutan batubara terus-menerus melewati jalan umum karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat, baik dari sisi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur,” ujar Elpisina.

Ia menegaskan, Komisi XII DPR RI akan mendorong proses pembangunan jalan khusus batubara agar segera ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pihak terkait.

“Kita ingin ada tindak lanjut yang nyata. Jalan khusus batubara ini penting agar tata kelola pertambangan di Jambi berjalan lebih baik dan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Lebih jauh terkait sektor pertambangan, Elpisina juga menyoroti kewajiban reklamasi bagi seluruh pelaku usaha tambang di Jambi. 

“Setiap pelaku usaha wajib menyelesaikan reklamasi. Jangan sampai setelah melakukan aktivitas pertambangan, lingkungan ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan,” tegasnya.

Menurutnya, selama jalan khusus batubara belum selesai dibangun, pengurangan kuota produksi batubara perlu menjadi perhatian.

“Kami mendukung adanya pengurangan kuota produksi batubara selagi jalan khusus belum diselesaikan. Ini demi menjaga kepentingan masyarakat dan mengurangi beban di jalan umum,” ujarnya.

Elpisina juga mengingatkan, pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan tata kelola pertambangan yang baik, yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak khususnya pelaku usaha tambang. 

“Semua pihak harus taat pada tata kelola pertambangan yang baik, sesuai aturan yang berlaku. Karena sektor ini harus tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan masyarakat maupun lingkungan,” katanya.

Selain itu dalam kesempatan ini, Elpisina juga membahas mengenai persoalan elektrifikasi di wilayah pedesaan Jambi bersama ESDM Provinsi Jambi agar dapat segera dituntaskan.

“Kami juga berharap desa-desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik bisa segera mendapatkan akses listrik. Ini menjadi perhatian bersama karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Tandry Adi Negara menyampaikan harapan agar sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan DPR RI terus diperkuat, khususnya dalam sektor energi dan sumber daya mineral.

“Ada beberapa yang kami suarakan untuk sinergitas Pemprov Jambi dengan DPR RI termasuk dengan inspektur tambang tadi. Kalau dari Provinsi Jambi kami berharap adanya dukungan energi dan sumber daya mineral,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi secara umum telah mencapai 100 persen, namun masih terdapat sejumlah desa dan dusun yang belum menikmati aliran listrik secara optimal.

“Memang di Jambi secara elektrifikasi sudah 100 persen namun untuk desa atau dusun yang belum terlistriki masih banyak. Makanya kita dorong dari Komisi XII, pak Elpisina bisa membawa dukungan masyarakat yang belum mendapatkan listrik agar bisa didorong di Kementerian ESDM maupun CSR perusahaan lainnya,” katanya.

Tandry juga menyebutkan bahwa pada tahun 2025 Provinsi Jambi memperoleh bantuan pemasangan listrik baru sebanyak 4.000 sambungan. Pihaknya berharap jumlah tersebut dapat meningkat pada tahun 2026 hingga 2027.

“Termasuk bantuan pasang baru listrik di Jambi tahun 2025 itu kita ada dapat bantuan 4.000. Nah kita berharap tahun 2026-2027 ini dengan adanya komposisi baru pak Elpisina selaku Komisi XII bisa menambah juga, bila perlu jadi 6.000 sampai 8.000,” tambahnya.

Selain itu, pihak Dinas ESDM Provinsi Jambi juga mendorong pengembangan energi baru terbarukan, khususnya sektor panas bumi di Jambi.

“Kita sekarang sedang mendorong energi panas bumi. Kita berharap pengembang panas bumi ini masuk dalam proyek strategis nasional, sehingga bisa memberikan perubahan pertumbuhan ekonomi maupun pergerakan roda perekonomian di Jambi,” tutupnya. (*)

Tak Mau Pemerintah Hanya Berjanji! BEM UNJA Serahkan Kajian Jalan Dua Jalur Mendalo ke DPR RI

Presiden  BEM UNJA Serahkan Kajian Jalan Dua Jalur Mendalo ke DPR RI Edi Purwanto.(Ist)

MUARO JAMBI – Minimnya infrastruktur jalan di kawasan Mendalo Darat, Simpang Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi, kembali menjadi sorotan serius. Jalan nasional yang menjadi akses utama menuju kawasan kampus dinilai sudah tidak mampu menampung lonjakan kendaraan, mulai dari kendaraan umum hingga truk batu bara, sehingga memicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Data Satlantas Polres Muaro Jambi mencatat, sepanjang 2024 hingga April 2026 telah terjadi 91 kecelakaan di jalur tersebut dengan total 12 korban meninggal dunia.

Pada tahun 2024 tercatat 29 kecelakaan dengan lima korban meninggal dunia. Angka itu meningkat pada 2025 menjadi 44 kecelakaan dengan lima korban tewas. Sementara hingga April 2026, sudah terjadi 18 kecelakaan dengan dua korban meninggal dunia.

Baca Juga: Atasi Kekurangan Air Bersih, Perumda Tirta Kahyangan Bangun IPAM 50 L/detik di Rawang

Ironisnya, sekitar 80 persen korban merupakan civitas akademika Universitas Jambi dan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

Persoalan itu kembali dibahas dalam rapat usulan percepatan pembangunan jalan dua jalur Mendalo–Pijoan yang digelar di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, Kamis (7/5/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden BEM Universitas Jambi, Rahmad Zaki, hadir langsung menyerahkan dokumen usulan dan kajian mahasiswa kepada anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto.

Presiden BEM UNJA, Rahmad Zaki, menilai pemerintah terlalu lambat merespons persoalan yang terus memakan korban jiwa setiap tahun.

“Setiap tahun korban terus bertambah, tapi penyelesaiannya selalu mentok di alasan klasik: anggaran dan pembebasan lahan. Sementara mahasiswa mempertaruhkan nyawa setiap hari di jalan ini,” tegas Dzaky.

Dalam rapat tersebut, Dzaky juga mendesak agar persoalan jalan Mendalo segera dikawal hingga tahap realisasi, bukan sekadar menjadi pembahasan rutin tanpa kepastian.

“Kami berharap Pak Edi Purwanto benar-benar membantu memperjuangkan jalan dua jalur Mendalo–Pijoan, bukan sekadar menjadikannya wacana tahunan,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Sungai Penuh Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Koto Tinggi

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Edi Purwanto menegaskan pembangunan jalan dua jalur tersebut merupakan kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan kawasan pendidikan di Provinsi Jambi.

“Ini bukan sekadar proyek jalan. Ini soal keselamatan masyarakat dan mahasiswa. Kami akan kawal mulai dari FS, DED hingga dukungan anggaran pusat,” kata Edi.

Meski demikian, mahasiswa menegaskan mereka tidak lagi membutuhkan janji yang berulang tanpa realisasi nyata. Mereka berharap percepatan pembangunan jalan dua jalur Mendalo–Pijoan benar-benar menjadi prioritas pemerintah demi mengakhiri tingginya angka kecelakaan di kawasan pendidikan tersebut.(Ali)

DPR Akan Panggil Menteri Bahlil, Buntut dari Sebut Stok BBM Habis 21 Hari yang Memicu Kekhawatiran Publik

 

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk sekitar 21 hari menuai sorotan publik.(Ist)

JAKARTA - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk sekitar 21 hari menuai sorotan publik.

Ucapan tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama karena disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.

Menanggapi polemik yang muncul, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Bahlil untuk memberikan penjelasan resmi terkait pernyataan tersebut. Pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.

Baca Juga: Tokoh Islam Apresiasi Surat Belasungkawa Prabowo atas Wafatnya Pemimpin Iran, Desak Bekukan Indonesia dari Keanggotaan BOP

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa saat ini para anggota legislatif masih berada di daerah pemilihan masing-masing sehingga agenda pembahasan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Kebetulan memang sekarang kan masa reses, sehingga para anggota masih di dapil masing-masing. Tapi nanti setelah dimulai masa persidangan, pasti akan segera diagendakan untuk membahas masalah ketahanan BBM ini,” kata Putri kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).

Menurut Putri, isu mengenai stok BBM nasional yang hanya cukup untuk 21 hingga 25 hari memang sudah beredar dan menjadi perhatian pemerintah.

Baca juga: 

Iran Menolak Ajakan Mediasi Indonesia, Benarkah? Waspada Konten DFK!

Hal Tak Biasa 'Kompleks dan Rumit' dalam OTT KPK Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Karena itu, pemerintah disebut tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya dengan memperbesar kapasitas penyimpanan atau storage BBM.

“Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa arahan langsung dari Bapak Presiden itu storage kita nanti akan diperbesar. Memang sekarang storage kita itu hanya cukup untuk 21 sampai dengan 25 hari,” ujarnya.

Putri menambahkan, pemerintah juga sedang menjajaki rencana pembangunan fasilitas penyimpanan BBM berkapasitas lebih besar di wilayah Pulau Sumatera sebagai bagian dari strategi memperkuat cadangan energi nasional.

“Jadi ke depannya akan dibangun storage yang lebih besar, kemungkinan di Provinsi Sumatera sedang dijajaki dulu,” jelasnya.

Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.

“Saya rasa ini momentum yang tepat, memang ketahanan energi dan swasembada energi itu menjadi sesuatu yang sangat penting agar kita bisa memiliki kecukupan energi di Indonesia,” tandas Putri.

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman

Di sisi lain, pihak PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa pasokan BBM nasional saat ini masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa angka 21 hari yang beredar sebenarnya merupakan stok operasional yang memang secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional.

Menurutnya, stok tersebut merupakan jumlah cadangan BBM yang disimpan di berbagai fasilitas penimbunan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

“Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional,” kata Roberth dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Pilihan Redaksi:

Patut Ditiru! Paket MBG di Jogja Dilengkapi dengan Label Gizi hingga Total Harganya

Ia menegaskan bahwa jumlah cadangan tersebut bersifat dinamis karena secara rutin terus diperbarui sesuai kebutuhan konsumsi energi masyarakat.

Pengisian kembali stok BBM dilakukan melalui produksi dari kilang dalam negeri maupun pengadaan impor yang sudah direncanakan jauh-jauh hari.

“Stok ini terus dilakukan top-up atau re-fill melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM,” jelasnya.

Dengan penjelasan tersebut, Pertamina memastikan distribusi BBM nasional tetap berjalan normal meskipun situasi geopolitik global sedang mengalami ketidakpastian.(Adz)

Sahroni, Eko, Nafa Urbach Terbukti Melanggar Kode Etik, Uya Kuya dan Adies Kadir Bebas, Begini Responnya!

MKD: Sahroni, Eko, Nafa Urbach Terbukti Melanggar Kode Etik, Uya Kuya dan Adies Kadir Bebas dan kembali aktif sebagai anggota DPR RI. (adz/mpc)

JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akhirnya mengetuk palu atas kasus pelanggaran etik yang menyeret lima anggota DPR. Dalam sidang putusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 5 November 2025, tiga nama di pastikan bersalah: Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Nafa Urbach.

Dua lainnya, Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya, di nyatakan tidak bersalah.

“MKD memutuskan, teradu satu Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik. Kami meminta agar yang bersangkutan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke depan,” kata Wakil Ketua MKD, Adang Daradjatun, saat membacakan putusan.

Adang menjelaskan, Nafa Urbach di jatuhi sanksi nonaktif selama tiga bulan, Eko Patrio empat bulan, dan Sahroni enam bulan. Ketiganya tetap di nyatakan bersalah atas tindakan yang di anggap merendahkan marwah lembaga DPR.

“Putusan ini berlaku sejak di bacakan dan bersifat final,” ujar Adang.

Kasus ini bermula dari insiden pada Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada 15 Agustus 2025. Saat itu, gestur dan komentar beberapa anggota dewan dinilai publik tidak pantas. Uya Kuya dan Eko Patrio, misalnya, tertangkap kamera berjoget di tengah sidang resmi. Sementara Sahroni di laporkan karena menggunakan diksi yang di anggap tidak pantas di hadapan publik.

Nafa Urbach menuai kecaman setelah menyebut kenaikan gaji dan tunjangan DPR “wajar dan pantas”, pernyataan yang kemudian di cap publik sebagai hedon dan tamak. Adies Kadir pun terseret lantaran komentarnya tentang tunjangan DPR yang di nilai menyesatkan publik.

Lima nama ini kemudian di adukan ke MKD pada September lalu. Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, menyebut seluruh laporan telah di telaah berdasarkan bukti dan keterangan saksi ahli. “Kami menilai perbuatan para teradu telah mencoreng kehormatan lembaga legislatif,” kata Nazaruddin.

Usai pembacaan putusan, Adies Kadir dan Uya Kuya langsung kembali aktif sebagai anggota DPR. Sementara tiga lainnya harus menepi dari parlemen untuk sementara waktu sesuai masa sanksi yang di tetapkan.

Reaksi Para Teradu

Usai sidang, suasana di lobi Nusantara II tampak tegang. Eko Patrio, yang dikenal sebagai selebritas dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), memilih diam dan tidak menanggapi pertanyaan awak media.

Anggota DPR RI non aktif saat mendengarkan keputusan MKD.(istimewa) 

Berbeda dengan Eko, Uya Kuya yang dinyatakan bebas, tampak lebih tenang. Ia mengaku menghormati keputusan MKD dan menyebut proses sidang berjalan profesional. “Kita menghargai MKD. Menurut saya mereka sangat objektif, keputusan ini berdasarkan bukti dan saksi ahli yang sudah diperiksa,” katanya.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi pelajaran berharga. “Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Ini pembelajaran untuk saya pribadi dan teman-teman yang lain,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah akan kembali aktif setelah masa sanksi berakhir, Sahroni hanya menjawab singkat, “Tunggu saja, semua diserahkan kepada mahkamah partai.”

Sementara Ahmad Sahroni, mengatakan dirinya menghormati proses yang dilakukan MKD. “Saya bersyukur karena semua fakta sudah terungkap. Kita terima dengan lapang dada,” ujarnya.(Tim)

Wabup Murison Hadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Bahas PNBP Pertanahan di Jambi

Wabup Murison Hadiri Kunker Komisi II DPR RI Bahas PNBP Pertanahan di Jambi, Senin (29/09/2025).(doc/mpc)

MERDEKAPOST | JAMBI – Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (29/9/2025).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perwakilan Kanwil BPN. Dialog interaktif digelar untuk menampung aspirasi, kritik, dan masukan dari kepala daerah terkait permasalahan pertanahan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Gubernur Jambi Al Haris, menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi Dalam Rangka Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Pertanahan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (29/09/2025) siang.

Baca Juga:Serius Tangani Masalah Sampah, Wako Alfin Rutin Cek Progres Pekerjaan di TPST RKE

Baca Juga:Ada Lahan Warga Rusak, Panitia Trail Adventure JELASAK Kami Siap Bertanggung Jawab!

Adapun anggota Komisi II DPR RI yang hadir diantaranya, Ketua M. Rifqinizamy Karsayuda, Muhammad Khozim (anggota), Esthon L. Foenay (anggota) dan Giri Ramadhan N. Kiemas (anggota) berserta pendamping lainnya. Dalam dialog ini Komisi II DPR RI tersebut menerima kritik dan saran yang dikeluhkan oleh para kepala daerah untuk dijadikan acuan penyelesaian permasalahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Hari ini Komisi II DPR RI sudah hadir langsung ditengah kita sebagai bentuk perhatian terhadap Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendukung penuh upaya optimalisasi PNBP dari sektor pertanahan. Hari ini kepala daerah Bupati dan Wali Kota silahkan sampaikan apa persoalan yang terjadi didaerah masing-masing terkait pertanahan,” lanjutnya.

Baca Juga: Rutin Setiap Pagi Minggu, CFD Bukit Tengah Ruang Sehat dan Bugar Bersama Bupati Monadi

Dikatakan Gubernur Al Haris, atas nama Provinsi Jambi dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI atas dukungan terhadap pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jambi, baik penataan aset, penataan akses, maupun redistribusi tanah serta segala hal yang berkaitan dengan Reforma Agraria.

“Dan kami berharap agar Bapak dan Ibu dari Komisi II DPR RI terus mendukung Provinsi Jambi, terutama membantu mengatasi berbagai berbagai kendala dan tantangan yang kami hadapi, guna menyukseskan Reforma Agraria di Provinsi Jambi. Banyak permasalahan sengketa lahan di Provinsi Jambi, tapi secara perlahan terus diatasi,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa kunjungan kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan dengan Gubernur Jambi, Forkopimda, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, Kanwil BPN se Provinsi, dan pihak terkait membahas beberapa topik penting, seperti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga: Bupati Kerinci Turun Ke Tanco Cek Irigasi yang Tersumbat, Monadi: Dalam Minggu Ini Pihak Balai Akan Lakukan Perbaikan dan Pembersihan

“Komisi II DPR RI mungkin ingin mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP di sektor pertanahan, termasuk pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Pembahasan tentang bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengelola lahan, termasuk pengawasan penggunaan lahan, sertifikasi tanah, dan penyelesaian sengketa tanah. Selain itu peran Kanwil BPN dalam menjalankan tugasnya mengelola data pertanahan, melakukan pengukuran dan pemetaan, serta menyelesaikan masalah pertanahan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI tersebut.

“Pada intinya Komisi II DPR RI ingin mengetahui kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan PNBP di sektor pertanahan, serta kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Dengan adanya pertemuan ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP di sektor pertanahan di Provinsi Jambi,” pungkas M. Rifqinizamy.

Baca Juga: Demi Menjaga Marwah Desa, Kades Koto Renah Nonaktifkan Sekdes 'EH' Terduga Pelaku Asusila Remaja Disabilita

Sementara itu, Wakil Bupati Kerinci H. Murison, yang turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, menyoroti persoalan agraria di Kabupaten Kerinci yang masih perlu perhatian serius, terutama terkait tumpang tindih lahan serta kepastian hukum atas tanah masyarakat.

“Kami menyambut baik langkah Komisi II DPR RI yang datang langsung mendengar persoalan di daerah. Di Kerinci, masih banyak warga yang menunggu kepastian sertifikasi tanah. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan PNBP di sektor pertanahan,” ungkap Murison.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPN, dan pemerintah pusat dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria. Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi forum dialog, tetapi juga menghasilkan solusi nyata dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP sektor pertanahan di Provinsi Jambi.(adz)

Anies Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya

Anies Baswedan Mantan Gubernur DKi Jakarta tegaskan Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya.(mpc)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, Anies Baswedan, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam sesi dialog di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Dalam sesi tanya jawab, Aril Akbar, mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), bertanya tentang pandangan Anies terkait pernyataan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), soal penghapusan DPR.

Aril mempertanyakan apakah penghapusan DPR bisa menjadi solusi untuk mengatasi kebingungan publik terhadap fungsi lembaga legislatif tersebut.

Menanggapi hal itu, Anies menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga tetap sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi.

 “Soal DPR, DPR itu adalah lembaga yang kita butuhkan,” ujar Anies seperti dikutip dari kanal YouTube resminya, Rabu (17/9/2025).

Anies menjelaskan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Keberadaan DPR, menurutnya, bukan untuk dipertanyakan secara institusional, tetapi perlu dikritisi dari sisi kualitas individu yang duduk di dalamnya.

 “Lembaganya kita butuhkan, tapi orangnya, kita butuh orang-orang yang berintegritas. Kita butuh orang-orang yang mementingkan kepentingan rakyat,” tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Menurut Anies, permasalahan yang kerap muncul dalam lembaga DPR bukan berasal dari sistem atau lembaganya, tetapi dari kualitas sumber daya manusia yang mengisinya.

Ia menekankan bahwa anggota DPR harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta mengutamakan kepentingan rakyat, bukan individu atau partai.

“Jadi bukan lembaganya yang dipersoalkan, tapi orang-orang dalam lembaganya yang harus bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tugas masyarakat adalah mendorong agar lembaga legislatif diisi oleh orang-orang yang benar-benar layak dan mampu memperjuangkan aspirasi publik.

 “Kita harus membuat agar DPR kita menjadi DPR yang berintegritas, DPR yang dekat dengan rakyat. Jadi jawabannya bukan lembaganya yang ditiadakan, tapi orang-orangnya yang dilakukan reformasi, upgrading,” tegasnya.(*adz)

Jurnalis Jambi Gelar Aksi Bungkam di Mapolda Jambi, Tuntut DPR dan Polda Minta Maaf

Aksi damai para Jurnalist Jambi di Maolda Jambi, mereka melakukan aksi Tutup mulut dengan lakban hitam sebagai simbol protes.(istimewa)

JAMBI, MERDEKAPOST - Puluhan jurnalis menggelar aksi solidaritas damai di depan Mapolda Jambi, Rabu (17/9/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penghalangan yang dialami tiga jurnalis saat meliput di Mapolda Jambi. 

Para jurnalis menuntut Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar dan rombongan Komisi III DPR RI meminta maaf secara langsung. 

Baca Juga: Sosok Raja Minyak Riza Chalid yang Baru Tersentuh Hukum di Masa Prabowo: Rugikan Negara Rp285 T

Aksi ini diikuti oleh jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jambi, Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Siej. 

Para peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam dan pita putih, serta menutup mulut dengan lakban hitam sebagai simbol protes. 

Baca Juga: Breaking News! Gubernur Jambi Perintahkan Penghentian Aktivitas PT SAS Pasca Diprotes Warga

“Pakaian serba hitam dan mulut ditutup lakban sebagai simbol matinya demokrasi ketika pers dibungkam. Ini protes kami selaku jurnalis,” ungkap Hidayat, salah satu peserta aksi. Berikut beberapa tuntutan para pengunjuk rasa: 

 1. Memproses hukum polisi yang melakukan penghalangan liputan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Kapolda Jambi diminta untuk meminta maaf kepada korban dan publik secara terbuka. 

3. Wakil Ketua dan rombongan Komisi III DPR juga diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik. 

4. Meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa rombongan Komisi III DPR yang melakukan kunjungan kerja di Polda Jambi. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Erick Thohir Menpora

Para jurnalis menegaskan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Mereka menyatakan bahwa penghalangan liputan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak publik untuk memperoleh informasi.(*)

Kabid Humas Polda Minta Maaf Terkait Insiden Wartawan Dihalangi di Mapolda Jambi Saat Kunjungan Komisi III DPR RI

Kabid Humas Polda Jambi Minta Maaf Terkait Insiden Wartawan Dihalangi di Mapolda Jambi Saat ingin meliput Kunjungan Komisi III DPR RI Jumat (12/9/2025).(Doc.Istimewa).

Jambi, MP - Kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Mapolda Jambi pada Jumat (12/9/2025) kemarin sempat diwarnai insiden yang mencoreng kebebasan pers.

Sejumlah wartawan yang hendak meliput jalannya agenda kunker tersebut dihalangi masuk oleh oknum petugas kepolisian.

Peristiwa itu membuat awak media kecewa karena dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap kerja jurnalistik yang seharusnya dijamin undang-undang. Apalagi, agenda Komisi III DPR RI di Mapolda Jambi merupakan kegiatan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.