DPRD Batang Hari Sampaikan Nota Pengantar Tiga Ranperda dalam Rapat Paripurna

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).

Rapat paripurna berlangsung secara resmi dan tertib, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, didampingi Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, dr. H. Muhammad Firdaus, MARS, serta diikuti para anggota DPRD lainnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, S.P., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres Batang Hari, Komandan Ramil, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta sejumlah tamu undangan.

Penyampaian nota pengantar tiga Ranperda tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembentukan regulasi daerah. Melalui proses pembahasan yang dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan, setiap rancangan peraturan diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari selanjutnya akan melakukan pembahasan terhadap rancangan tersebut untuk memastikan substansi aturan yang dihasilkan memiliki manfaat dan mampu menjawab berbagai kebutuhan daerah.

Rapat paripurna ini sekaligus menjadi wujud komitmen legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Forkopimda Batang Hari Bahas Status Tanggap Darurat Karhutla 2026

 

Merdekapost.com – Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antara unsur pimpinan daerah dalam menghadapi potensi bencana Karhutla di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Dalam pembahasan, seluruh unsur Forkopimda menekankan pentingnya kesiapsiagaan, pencegahan, serta penanganan cepat terhadap titik-titik yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Keterlibatan DPRD Kabupaten Batang Hari dalam rapat tersebut menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dalam menjaga kondisi lingkungan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Melalui koordinasi lintas sektor yang solid, penanganan Karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan dampak yang dapat mengganggu kesehatan, lingkungan, aktivitas masyarakat, dan perekonomian daerah.

Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah antisipatif guna mencegah terjadinya Karhutla di Kabupaten Batang Hari. (*)

DPRD Batang Hari Ajak Masyarakat Cegah Karhutla, Wujudkan Batang Hari Tetap Hijau

 

Merdekapost.com – Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan dan lingkungan, khususnya dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ajakan tersebut disampaikan DPRD Batang Hari pada 25 Agustus 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan yang dapat memicu terjadinya karhutla.

DPRD menilai hutan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Selain menjadi bagian dari ekosistem alam, keberadaan hutan juga berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat bagi kehidupan generasi saat ini maupun yang akan datang.

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat akibat asap serta mengganggu berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama di kawasan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan meluas akibat kondisi cuaca serta angin.

DPRD Batang Hari juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api, kepulan asap, maupun indikasi terjadinya kebakaran kepada pihak terkait agar dapat ditangani sedini mungkin.

Upaya menjaga lingkungan, menurut DPRD, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas di lapangan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Dengan kepedulian dan kerja sama bersama, hutan dan lingkungan Batang Hari dapat terus terjaga. Mari kita wujudkan Batang Hari yang hijau, lingkungan yang sehat, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” demikian pesan DPRD Batang Hari. (*)

Sekretariat DPRD Batang Hari Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Semangat Kebangsaan

 

Merdekapost.com – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut ditunjukkan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari dengan mengikuti barisan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari secara tertib dan penuh kekompakan. Kehadiran mereka menjadi bagian dari semangat bersama dalam memeriahkan momentum bersejarah kemerdekaan Indonesia.

Barisan Sekretariat DPRD Batang Hari dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari, M. Ali, S.E. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, mencerminkan rasa nasionalisme dan kebersamaan dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Partisipasi tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Melalui momentum HUT ke-81 RI, jajaran Sekretariat DPRD Batang Hari diharapkan terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Semangat kemerdekaan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi daerah dan masyarakat.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

DPRD Batang Hari Tetapkan Ranperda di Luar Propemperda dan Sepakati KUPA-PPAS 2026

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna yang berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. Elfirsta Nopsiamti, A.R., S.H. dan Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, MARS., serta diikuti anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.

Kegiatan turut dihadiri Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati H. Bakhtiar, S.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan unsur TNI dan Polri, Kejaksaan Negeri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari melaksanakan penandatanganan Keputusan Bersama mengenai KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan dengan kebutuhan serta kondisi daerah.

Selain itu, penetapan Ranperda di luar program penyusunan Perda menjadi salah satu agenda strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari diharapkan terus terjaga dalam setiap tahapan pembentukan regulasi maupun pengelolaan anggaran daerah.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen memperkuat perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari. (*)

DPRD dan Pemkab Batang Hari Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama yang dilaksanakan pada Jumat (7/8/2026). Kegiatan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. El Firsta Nopsiamti, A.R., S.H. dan Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, MARS., serta diikuti para anggota DPRD.

Penandatanganan turut disaksikan Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati H. Bakhtiar, S.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Polri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Batang Hari, perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta undangan lainnya.

KUA dan PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. Melalui dokumen tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah kebijakan serta menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRD Batang Hari bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan anggaran disusun secara terarah dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Kesepakatan KUA dan PPAS ini diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan APBD 2027 yang lebih efektif, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan terbangunnya kesepahaman antara DPRD dan pemerintah daerah, proses perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat berjalan secara optimal demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari. (*)

DPRD Batang Hari Bahas Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (7/8/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. El Firsta Nopsiamti, A.R., S.H. dan Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, MARS. Sejumlah anggota DPRD turut hadir mengikuti jalannya rapat.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, Wakil Bupati H. Bakhtiar, S.P., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Polri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Batang Hari, perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya.

Penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan KUA dan PPAS menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah. Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melakukan penyelarasan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah pada Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna berlangsung secara tertib dan dalam suasana resmi. Forum tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk menjaga proses perencanaan dan pengelolaan anggaran agar tetap terarah serta mendukung kepentingan masyarakat.

Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan terus terjaga sehingga setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batang Hari. (*)

Fadhil Arief Menggerakan Ekonomi Hingga ke Akar Rumput, 14 Ribu UMKM Lahir di Batang Hari

Gerakkan Ekonomi Hingga ke Akar Rumput, Di era Fadhil Arief 14 Ribu UMKM Lahir di Batang Hari.(Adz/Ist)

Merdekapost.com, Batanghari - Di era kepemimpinan Bupati Muhammad Fadhil Arief, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Batang Hari menunjukkan pertumbuhan positif.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM) mencatat jumlah pelaku UMKM di daerah ini naik sekitar delapan persen pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Disdagkop UKM Kabupaten Batang Hari, Maryati, menyampaikan bahwa jumlah UMKM di Batang Hari kini mencapai sekitar 14 ribu unit. Angka tersebut naik dari sekitar 13 ribu unit pada 2025.

"Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang Hari mengalami peningkatan pada 2026. Dari sekitar 13 ribu UMKM pada 2025 kini jumlahnya telah mencapai sekitar 14 ribu unit," kata Maryati, belum lama ini kepada new.aksipost.

Menurut Maryati, salah satu faktor pendorong utama kenaikan tersebut adalah pembangunan sejumlah pusat kuliner oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Mayoritas UMKM baru yang muncul bergerak di sektor kuliner, seperti usaha makanan, minuman, dan rumah makan.

"Pusat kuliner itu ada di kawasan Aek Meliuk, Alun-alun Muara Bulian, hingga pusat oleh-oleh. Lokasi-lokasi ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk membuka usaha, khususnya di bidang kuliner," ujarnya.

Selain menyediakan lokasi usaha, Disdagkop UKM juga aktif melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM. Pembinaan dilakukan melalui program pelatihan peningkatan kapasitas usaha serta memfasilitasi akses permodalan melalui perbankan.

Maryati menegaskan, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Muhammad Fadhil Arief berkomitmen terus mendorong pertumbuhan UMKM. Komitmen itu diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar semakin banyak masyarakat terdorong memulai maupun mengembangkan usaha.

Dengan jumlah UMKM yang kini menembus 14 ribu unit pada 2026, Pemkab Batang Hari berharap sektor mikro, kecil, dan menengah dapat terus menjadi penggerak perekonomian daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. (Adz)