Jelang Ramadhan 1447 H, Pimpinan dan Anggota DPRD Batanghari Sampaikan Ucapan Selamat Berpuasa

 

Merdekapost.com - Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada masyarakat, khususnya umat Muslim di Kabupaten Batanghari.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan dan kebersamaan dalam menyambut bulan penuh berkah yang dinantikan umat Islam setiap tahunnya. DPRD Batanghari berharap Ramadhan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperbanyak ibadah serta memperkuat nilai-nilai keimanan.

Selain meningkatkan ibadah, bulan Ramadhan juga diharapkan dapat menjadi waktu yang tepat untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama serta memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat.

Pimpinan dan anggota DPRD Batanghari juga mendoakan agar seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar serta memperoleh keberkahan selama bulan suci ini.

“Semoga Ramadhan tahun ini membawa rahmat, kedamaian, dan keberkahan bagi kita semua,” demikian harapan yang disampaikan jajaran DPRD Batanghari dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. 

Melalui momentum Ramadhan ini, DPRD Batanghari mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengisi bulan suci dengan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. (*)

DPRD Batang Hari Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar LKPJ 2025, Wabup Bakhtiar Tegaskan Komitmen Transparansi

 

Merdekapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025, Senin (2/3/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dihadiri Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar yang mewakili kepala daerah untuk menyampaikan nota pengantar LKPJ di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa LKPJ merupakan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran.

Ia menyampaikan rasa syukur atas jalannya pemerintahan Kabupaten Batang Hari sepanjang 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pelaku usaha, serta dukungan masyarakat.

“Pemerintahan telah berjalan dengan baik, tentu dengan berbagai dinamika dan tantangan. Namun secara umum, kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang patut diapresiasi,” ujar Bakhtiar di hadapan peserta sidang.

Dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 memuat gambaran arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan dan belanja, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hingga pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD beserta para anggota dewan, unsur Forkopimda Kabupaten Batang Hari, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang mewakili, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Ibu Nuraini Bakhtiar, serta tamu undangan lainnya.

Melalui forum paripurna ini, DPRD selanjutnya akan melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. (*)

DPRD Batang Hari Bawa Aspirasi Petani Desa Kuap ke Jakarta, Bahas Sengketa Lahan dengan Wamen ATR/BPN

 

Merdekapost.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari melakukan pertemuan dengan Ossy Dermawan di Jakarta untuk membahas persoalan konflik agraria yang terjadi antara masyarakat Desa Kuap, Kecamatan Pemayung, dengan perusahaan swasta.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari Supriyadi, didampingi Wakil Ketua Yogi Verly Pratama serta perwakilan kelompok tani Desa Kuap, Jumat (27/02/2026).

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan langsung permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat terkait klaim kawasan hutan produksi yang berada di wilayah Desa Kuap. Konflik tersebut bahkan disebut telah memicu penggusuran lahan milik warga oleh perusahaan yang memiliki izin konsesi di kawasan tersebut.

Supriyadi menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan sertifikat hak milik masyarakat yang berada di dalam area yang kini ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, masyarakat telah menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu, bahkan sejak era 1970 hingga 1980-an. Bukti kepemilikan tanah yang dimiliki warga juga menjadi dasar kuat bagi mereka untuk mempertahankan hak atas lahan yang diwariskan secara turun-temurun.

Selain itu, wilayah yang dipersoalkan tersebut juga tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 dengan luas sekitar 1.600 hektare yang diklaim sebagai milik masyarakat Desa Kuap.

Dari hasil pertemuan tersebut, pihak Kementerian ATR/BPN menyarankan agar persoalan ini dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Planologi di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia guna menelaah status kawasan secara lebih mendalam.

Masyarakat Desa Kuap melalui DPRD Batang Hari juga mengajukan permohonan agar status kawasan hutan produksi tersebut dapat ditinjau kembali atau dilepaskan, mengingat di dalamnya terdapat tanah dengan bukti kepemilikan sah milik warga.

Melalui pertemuan ini, DPRD Batang Hari berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang adil dan komprehensif sehingga konflik agraria yang telah berlangsung lama tersebut dapat segera diselesaikan. (*)

Ketua DPRD Batang Hari Hadiri Serah Terima Jabatan Kajari, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Merdekapost.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari menghadiri acara kenal pamit Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari yang digelar di Kabupaten Batang Hari pada Jumat (27/2/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum pergantian kepemimpinan dari Kepala Kejaksaan Negeri sebelumnya, Erik Meza Nusantara kepada pejabat baru, Muhammad Irwan.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD bersama Muhammad Fadhil Arief dan Bakhtiar menyampaikan sambutan sekaligus ucapan selamat datang kepada Kajari yang baru bertugas. Mereka berharap kepemimpinan baru di Kejaksaan Negeri Batang Hari dapat terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada Erik Meza Nusantara atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kajari Batang Hari. Ketua DPRD menilai berbagai kerja sama yang terjalin selama ini telah memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di daerah.

Acara kenal pamit tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kehadiran pimpinan DPRD dalam kegiatan ini sekaligus menunjukkan dukungan lembaga legislatif terhadap terjalinnya hubungan yang harmonis antara institusi penegak hukum dan pemerintah daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Batang Hari.

Waka II DPRD Batang Hari Lakukan Studi Banding ke Muaro Jambi, Gali Strategi Pengembangan Pariwisata

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, M. Firdaus, melakukan kunjungan studi banding ke DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka memperkuat peran legislatif dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait kebijakan serta strategi pengembangan potensi wisata di daerah, Senin(26/02/2026).

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD Batang Hari untuk memperkaya referensi sebelum melakukan konsultasi lebih lanjut dengan instansi terkait di tingkat provinsi.

Dalam pertemuan tersebut, M. Firdaus bersama rombongan berdiskusi dengan jajaran DPRD Muaro Jambi mengenai berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik sektor pariwisata. Pembahasan mencakup dukungan regulasi, kebijakan penganggaran, hingga sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi wisata lokal.

Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap program pembangunan daerah. Dengan optimalnya peran tersebut, sektor pariwisata diharapkan dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.

Melalui kegiatan studi banding ini, DPRD Batang Hari berharap dapat memperoleh masukan dan referensi yang bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna mengembangkan potensi wisata daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Semarak Ramadan, Sekretariat DPRD Batang Hari Gelar Pembinaan Rohani bagi Pegawai

 

Merdekapost.com - Suasana religius mewarnai lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari pada minggu pertama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Para pegawai mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan yang digelar sebagai bagian dari agenda rutin selama bulan Ramadan, Jumat (20/02/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di lingkungan kantor DPRD Batang Hari dan diikuti oleh jajaran pegawai dengan penuh khidmat. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan nilai spiritual sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan para aparatur selama menjalankan ibadah di bulan suci. 

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mengikuti rangkaian acara keagamaan seperti pembacaan ayat suci Al-Qur’an serta tausiyah yang memberikan pesan moral dan motivasi agar para pegawai dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Selain sebagai sarana memperdalam pemahaman agama, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat kebersamaan dan silaturahmi di antara pegawai Sekretariat DPRD Batang Hari. Suasana kebersamaan yang terbangun diharapkan dapat memperkuat etos kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

Melalui kegiatan keagamaan rutin tersebut, Sekretariat DPRD Batang Hari berharap nilai-nilai spiritual yang ditanamkan selama Ramadan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan disiplin, pelayanan, dan pengabdian kepada masyaraka. (*)

Amin Hudori Minta OPD Batang Hari Tingkatkan Kualitas Layanan Publik dan Hadirkan Terobosan Baru

 

Merdekapost.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, Amin Hudori, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menghadirkan berbagai inovasi dalam menjalankan program kerja.

Menurutnya, peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. OPD sebagai ujung tombak pelayanan diharapkan mampu bekerja secara profesional, responsif, dan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. 

Amin Hudori juga menekankan bahwa inovasi sangat dibutuhkan agar program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya terobosan baru dari setiap OPD, diharapkan pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan berkualitas.

Selain itu, ia menilai sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat guna memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. 

Melalui peningkatan pelayanan dan inovasi di berbagai sektor, diharapkan kinerja pemerintah daerah semakin optimal serta mampu mendorong kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang Hari. (*)

DPRD Batang Hari Panggil PT SPI Superhome, Bahas Dugaan Ketidaksesuaian Upah Pekerja

 

Merdekapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak pekerja di perusahaan PT SPI Superhome. Rapat berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Batang Hari, Rabu (4/2/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah serta pihak perusahaan untuk membahas secara terbuka persoalan yang dilaporkan masyarakat, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah terhadap para pekerja di perusahaan yang berlokasi di Desa Bajubang Laut, Kecamatan Muara Bulian.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Setda, Camat Muara Bulian, hingga Kepala Desa Bajubang Laut.

Dalam forum tersebut, DPRD menekankan pentingnya penyelesaian permasalahan secara transparan serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak tenaga kerja.

RDP lintas komisi ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan DPRD untuk mencari solusi terbaik atas persoalan yang mencuat, sekaligus memastikan iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Batang Hari tetap kondusif.

DPRD berharap melalui pembahasan bersama ini, setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara adil, sehingga hak-hak pekerja terlindungi serta hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan dapat berjalan harmonis. (*)