DPRD Batang Hari Sampaikan Nota Pengantar Tiga Ranperda dalam Rapat Paripurna

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).

Rapat paripurna berlangsung secara resmi dan tertib, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, didampingi Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, dr. H. Muhammad Firdaus, MARS, serta diikuti para anggota DPRD lainnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, S.P., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolres Batang Hari, Komandan Ramil, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta sejumlah tamu undangan.

Penyampaian nota pengantar tiga Ranperda tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembentukan regulasi daerah. Melalui proses pembahasan yang dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan, setiap rancangan peraturan diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mendukung arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang Hari.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari selanjutnya akan melakukan pembahasan terhadap rancangan tersebut untuk memastikan substansi aturan yang dihasilkan memiliki manfaat dan mampu menjawab berbagai kebutuhan daerah.

Rapat paripurna ini sekaligus menjadi wujud komitmen legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Forkopimda Batang Hari Bahas Status Tanggap Darurat Karhutla 2026

 

Merdekapost.com – Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antara unsur pimpinan daerah dalam menghadapi potensi bencana Karhutla di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Dalam pembahasan, seluruh unsur Forkopimda menekankan pentingnya kesiapsiagaan, pencegahan, serta penanganan cepat terhadap titik-titik yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Keterlibatan DPRD Kabupaten Batang Hari dalam rapat tersebut menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dalam menjaga kondisi lingkungan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Melalui koordinasi lintas sektor yang solid, penanganan Karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus meminimalkan dampak yang dapat mengganggu kesehatan, lingkungan, aktivitas masyarakat, dan perekonomian daerah.

Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah antisipatif guna mencegah terjadinya Karhutla di Kabupaten Batang Hari. (*)

DPRD Batang Hari Ajak Masyarakat Cegah Karhutla, Wujudkan Batang Hari Tetap Hijau

 

Merdekapost.com – Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan dan lingkungan, khususnya dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ajakan tersebut disampaikan DPRD Batang Hari pada 25 Agustus 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan yang dapat memicu terjadinya karhutla.

DPRD menilai hutan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Selain menjadi bagian dari ekosistem alam, keberadaan hutan juga berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat bagi kehidupan generasi saat ini maupun yang akan datang.

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat akibat asap serta mengganggu berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama di kawasan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan meluas akibat kondisi cuaca serta angin.

DPRD Batang Hari juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api, kepulan asap, maupun indikasi terjadinya kebakaran kepada pihak terkait agar dapat ditangani sedini mungkin.

Upaya menjaga lingkungan, menurut DPRD, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas di lapangan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Dengan kepedulian dan kerja sama bersama, hutan dan lingkungan Batang Hari dapat terus terjaga. Mari kita wujudkan Batang Hari yang hijau, lingkungan yang sehat, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” demikian pesan DPRD Batang Hari. (*)

Sekretariat DPRD Batang Hari Semarakkan HUT ke-81 RI dengan Semangat Kebangsaan

 

Merdekapost.com – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut ditunjukkan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari dengan mengikuti barisan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari secara tertib dan penuh kekompakan. Kehadiran mereka menjadi bagian dari semangat bersama dalam memeriahkan momentum bersejarah kemerdekaan Indonesia.

Barisan Sekretariat DPRD Batang Hari dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari, M. Ali, S.E. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, mencerminkan rasa nasionalisme dan kebersamaan dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Partisipasi tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Melalui momentum HUT ke-81 RI, jajaran Sekretariat DPRD Batang Hari diharapkan terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Semangat kemerdekaan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi daerah dan masyarakat.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

DPRD Batang Hari Tetapkan Ranperda di Luar Propemperda dan Sepakati KUPA-PPAS 2026

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna yang berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026 tersebut dipimpin Ketua DPRD Batang Hari Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. Elfirsta Nopsiamti, A.R., S.H. dan Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, MARS., serta diikuti anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.

Kegiatan turut dihadiri Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati H. Bakhtiar, S.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan unsur TNI dan Polri, Kejaksaan Negeri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari melaksanakan penandatanganan Keputusan Bersama mengenai KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan dengan kebutuhan serta kondisi daerah.

Selain itu, penetapan Ranperda di luar program penyusunan Perda menjadi salah satu agenda strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari diharapkan terus terjaga dalam setiap tahapan pembentukan regulasi maupun pengelolaan anggaran daerah.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen memperkuat perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari. (*)

DPRD dan Pemkab Batang Hari Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama yang dilaksanakan pada Jumat (7/8/2026). Kegiatan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. El Firsta Nopsiamti, A.R., S.H. dan Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, MARS., serta diikuti para anggota DPRD.

Penandatanganan turut disaksikan Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati H. Bakhtiar, S.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Polri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Batang Hari, perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta undangan lainnya.

KUA dan PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. Melalui dokumen tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah kebijakan serta menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRD Batang Hari bersama Pemerintah Kabupaten Batang Hari menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan anggaran disusun secara terarah dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Kesepakatan KUA dan PPAS ini diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan APBD 2027 yang lebih efektif, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan terbangunnya kesepahaman antara DPRD dan pemerintah daerah, proses perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat berjalan secara optimal demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari. (*)

DPRD Batang Hari Bahas Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (7/8/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. El Firsta Nopsiamti, A.R., S.H. dan Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, MARS. Sejumlah anggota DPRD turut hadir mengikuti jalannya rapat.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, Wakil Bupati H. Bakhtiar, S.P., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI dan Polri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Batang Hari, perwakilan Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya.

Penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan KUA dan PPAS menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah. Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah melakukan penyelarasan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah pada Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna berlangsung secara tertib dan dalam suasana resmi. Forum tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk menjaga proses perencanaan dan pengelolaan anggaran agar tetap terarah serta mendukung kepentingan masyarakat.

Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan terus terjaga sehingga setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batang Hari. (*)

Fadhil Arief Menggerakan Ekonomi Hingga ke Akar Rumput, 14 Ribu UMKM Lahir di Batang Hari

Gerakkan Ekonomi Hingga ke Akar Rumput, Di era Fadhil Arief 14 Ribu UMKM Lahir di Batang Hari.(Adz/Ist)

Merdekapost.com, Batanghari - Di era kepemimpinan Bupati Muhammad Fadhil Arief, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Batang Hari menunjukkan pertumbuhan positif.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disdagkop UKM) mencatat jumlah pelaku UMKM di daerah ini naik sekitar delapan persen pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Disdagkop UKM Kabupaten Batang Hari, Maryati, menyampaikan bahwa jumlah UMKM di Batang Hari kini mencapai sekitar 14 ribu unit. Angka tersebut naik dari sekitar 13 ribu unit pada 2025.

"Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Batang Hari mengalami peningkatan pada 2026. Dari sekitar 13 ribu UMKM pada 2025 kini jumlahnya telah mencapai sekitar 14 ribu unit," kata Maryati, belum lama ini kepada new.aksipost.

Menurut Maryati, salah satu faktor pendorong utama kenaikan tersebut adalah pembangunan sejumlah pusat kuliner oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Mayoritas UMKM baru yang muncul bergerak di sektor kuliner, seperti usaha makanan, minuman, dan rumah makan.

"Pusat kuliner itu ada di kawasan Aek Meliuk, Alun-alun Muara Bulian, hingga pusat oleh-oleh. Lokasi-lokasi ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk membuka usaha, khususnya di bidang kuliner," ujarnya.

Selain menyediakan lokasi usaha, Disdagkop UKM juga aktif melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM. Pembinaan dilakukan melalui program pelatihan peningkatan kapasitas usaha serta memfasilitasi akses permodalan melalui perbankan.

Maryati menegaskan, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Muhammad Fadhil Arief berkomitmen terus mendorong pertumbuhan UMKM. Komitmen itu diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar semakin banyak masyarakat terdorong memulai maupun mengembangkan usaha.

Dengan jumlah UMKM yang kini menembus 14 ribu unit pada 2026, Pemkab Batang Hari berharap sektor mikro, kecil, dan menengah dapat terus menjadi penggerak perekonomian daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. (Adz)

Ketua DPRD Batang Hari Terima Silaturahmi Lembaga Adat, Perkuat Sinergi untuk Daerah

 

Merdekapost.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, Rahmat Hasrofi, S.E., menerima kunjungan silaturahmi Pengurus Lembaga Adat Daerah Serentak Bak Regam, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan membangun komunikasi antara lembaga legislatif dengan lembaga adat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD didampingi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Batang Hari, M. Amin, S.E., M.M., serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sarmada, S.E.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Dialog antara kedua pihak menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta kerja sama dalam mendukung pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Keberadaan lembaga adat dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai budaya, memperkuat persatuan masyarakat, serta ikut mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis di Kabupaten Batang Hari.

Melalui silaturahmi tersebut, DPRD Batang Hari berharap komunikasi dan sinergi dengan Lembaga Adat Daerah Serentak Bak Regam dapat terus terjalin. Kolaborasi antara unsur pemerintahan, legislatif dan lembaga adat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang Hari. (*)

DPRD Batang Hari Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

 

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/7/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi Wakil Ketua I Hj. Elfirsta Nopsiamti, A.R. dan Wakil Ketua II Dr. H. M. Firdaus, M.A.R.S. Sejumlah anggota DPRD turut mengikuti jalannya rapat paripurna.

Agenda tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, S.P., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para tamu undangan.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan selama satu tahun anggaran. Proses ini sekaligus menjadi bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan.

Melalui pembahasan dan persetujuan bersama tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab.

Diharapkan proses pertanggungjawaban APBD dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran semakin memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Batang Hari. (*)

Ketua DPRD Batang Hari Beri Penghargaan kepada Kejari, Apresiasi Kinerja dan Kontribusi untuk Daerah

 

Merdekapost.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Hari, Senin (20/7/2026). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusi Kejari dalam mendukung pembangunan serta menjaga ketertiban di Kabupaten Batang Hari.

Sertifikat penghargaan diserahkan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Dr. Muhammad Irwan, S.H., M.H. Dalam kesempatan tersebut, Kajari didampingi sejumlah pejabat struktural, yakni Moh. Zulkalkarnain Yusuf, S.H., M.H., Mulkam Balya, S.H., M.H., dan Billie Christopher Sitompul, S.H., M.H.

Sementara itu, Ketua DPRD Batang Hari turut didampingi Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD, M. Amin, S.E., M.M., serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sarmada, S.E.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas peran Kejaksaan Negeri Batang Hari dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Sinergi antara DPRD dan aparat penegak hukum dinilai penting dalam menciptakan pemerintahan yang berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga stabilitas dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Melalui penghargaan ini, diharapkan hubungan kerja sama antara DPRD Kabupaten Batang Hari dan Kejaksaan Negeri Batang Hari semakin kuat. Apresiasi tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran Kejari Batang Hari untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat terus terjaga demi mendukung terciptanya Kabupaten Batang Hari yang aman, tertib, berkeadilan, dan semakin maju. (*)

Semangat Idul Adha 1447 H, DPRD Batang Hari Dorong Penguatan Solidaritas dan Kepedulian Antarwarga

 

Merdekapost.com - Dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, DPRD Kabupaten Batang Hari mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum kurban sebagai sarana mempererat persaudaraan dan meningkatkan rasa kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Nilai keikhlasan, kebersamaan, dan semangat berbagi diharapkan mampu memperkuat persatuan serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh warga Batang Hari.

Melalui semangat Idul Adha, masyarakat juga diajak untuk terus menjaga keharmonisan, saling membantu, dan memperkuat budaya gotong royong demi terciptanya lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera.

DPRD Batang Hari Turun ke Muara Tembesi, Aktivitas Tongkang Batu Bara dan Pos Misterius Jadi Perhatian

 

Merdekapost.com– Komisi II DPRD Kabupaten Batang Hari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan bantaran Sungai Batanghari di Kecamatan Muara Tembesi menyusul adanya laporan masyarakat terkait aktivitas tongkang batu bara dan keberadaan pos terpadu yang diduga belum memiliki izin resmi. (11/05/2026)

Peninjauan lapangan tersebut melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, pemerintah kelurahan, hingga tokoh masyarakat setempat. Sidak dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menindaklanjuti berbagai keluhan warga mengenai aktivitas tongkang yang dinilai mengganggu dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. 

Dalam sidak itu, rombongan menemukan keberadaan pos terpadu di bantaran sungai yang menggunakan atribut sejumlah instansi. Namun, legalitas pendirian pos tersebut dipertanyakan karena belum ada kejelasan izin maupun dasar pembentukannya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Batang Hari. 

Selain menyoroti keberadaan pos, DPRD juga menilai aktivitas tongkang batu bara di Sungai Batanghari harus diawasi lebih ketat. Pasalnya, lalu lintas tongkang dikhawatirkan berdampak terhadap abrasi bantaran sungai, keselamatan masyarakat, hingga kerusakan fasilitas umum di sekitar aliran sungai. 

Anggota Komisi II DPRD Batang Hari menegaskan bahwa hasil sidak akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan instansi terkait guna menentukan langkah penanganan yang tepat. DPRD juga meminta adanya ketegasan dalam penertiban aktivitas yang tidak sesuai aturan demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan Sungai Batanghari. (*)

Sekretariat DPRD Batang Hari Gelar Gotong Royong Rutin, Perkuat Kebersamaan dan Kepedulian Lingkungan

 

Merdekapost.om – Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari kembali melaksanakan kegiatan gotong royong rutin pada Jumat (08/05/2026) di kawasan Aek Meliuk dan Rumah Adat BSBR.

Kegiatan kerja bakti tersebut diikuti seluruh jajaran Sekretariat DPRD dengan penuh semangat dan kekompakan. Para peserta bersama-sama membersihkan lingkungan, merapikan area sekitar, serta melakukan pembenahan di sejumlah titik agar kawasan tetap bersih dan nyaman.

Selain menjadi agenda rutin menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan gotong royong ini juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antarpegawai maupun masyarakat sekitar.

Suasana kebersamaan tampak begitu terasa selama kegiatan berlangsung. Dengan saling bekerja sama, para peserta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menumbuhkan semangat budaya gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari berharap kegiatan positif tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta upaya memperkuat silaturahmi dan solidaritas antarpegawai maupun warga sekitar. (*)

Sidang Etik MH Belum Temui Kejelasan, Publik Pertanyakan Ketegasan BK DPRD Batang Hari

Merdekapost.com – Proses sidang etik terhadap anggota DPRD Batang Hari berinisial MH kembali menjadi perhatian publik setelah penanganannya dinilai berjalan lambat dan belum menunjukkan kepastian hasil. Sidang yang telah berlangsung beberapa kali itu masih berlanjut di bawah penanganan Badan Kehormatan (BK) DPRD Batang Hari. (04/05/2026)

Persidangan yang digelar secara tertutup tersebut membahas pemeriksaan saksi serta pengumpulan alat bukti terkait dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama anggota dewan tersebut. Namun, belum adanya keputusan maupun penjelasan resmi memicu sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. 

Sejumlah pihak menilai BK DPRD Batang Hari perlu bersikap lebih terbuka agar proses penanganan perkara tidak menimbulkan asumsi negatif di tengah masyarakat. Keterlambatan penyelesaian sidang disebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. 

Ketua BK DPRD Batang Hari, Irwanto, menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan tambahan keterangan dari sejumlah saksi sebelum mengambil kesimpulan akhir terkait perkara tersebut. BK memastikan proses pemeriksaan tetap berjalan sesuai mekanisme dan tata beracara yang berlaku di internal DPRD. 

Kasus yang sempat menjadi perbincangan luas di Muara Bulian itu kini terus dipantau masyarakat yang berharap adanya keputusan tegas dan transparan dari BK DPRD Batang Hari demi menjaga marwah lembaga serta kepercayaan publik terhadap wakil rakyat. (*)

DPRD Batang Hari dan Lampung Selatan Perkuat Kerja Sama Lewat Kunjungan Antar legislatif

 

Merdekapost.com – DPRD Kabupaten Batang Hari menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan sekaligus berbagi pengalaman terkait pelaksanaan tugas legislatif dan pelayanan publik. (23/04/2026)

Kunjungan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut disambut langsung oleh anggota DPRD Batang Hari, M. Patoni dan KMS Supriadi. Pertemuan menjadi wadah diskusi antardaerah guna membangun sinergi dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam pembahasan, kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, serta strategi penguatan program pembangunan daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

KMS Supriadi menyampaikan bahwa kunjungan kerja antarlembaga legislatif memiliki manfaat besar dalam menambah wawasan dan referensi bagi anggota dewan dalam menjalankan tugas kedewanan secara optimal.

Menurutnya, melalui komunikasi dan pertukaran pengalaman seperti ini, setiap daerah dapat mempelajari inovasi maupun kebijakan yang berhasil diterapkan di wilayah lain untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. 

DPRD Batang Hari berharap hubungan baik yang telah terjalin dengan DPRD Lampung Selatan dapat terus berlanjut melalui kerja sama dan komunikasi yang produktif demi mendorong pelayanan publik yang lebih baik serta kemajuan pembangunan daerah. (*)

DPRD Batang Hari Jadi Lokasi Kuliah Lapangan Mahasiswa Unja, Bahas Peran Legislatif di Tengah Tantangan Global

 

Merdekapost.com – DPRD Kabupaten Batang Hari menerima kunjungan kuliah lapangan mahasiswa Program Studi Diploma IV Manajemen Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Rabu (23/04/2026).

Kegiatan akademik tersebut diikuti sekitar 50 mahasiswa semester genap Tahun Akademik 2025/2026 dalam mata kuliah Pengantar Pemerintahan. Kuliah lapangan berlangsung di lingkungan DPRD Kabupaten Batang Hari dengan mengangkat tema “Peran dan Fungsi DPRD dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Resilien di Tengah Ketidakstabilan Kondisi Global”.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batang Hari, Hj. Elfirsta Nopsiamti, AR., S.H., yang memberikan pemaparan mengenai tugas, fungsi, serta peran strategis DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah, terutama menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang.

Selain mendapatkan materi secara langsung, para mahasiswa juga diberikan kesempatan berdialog dan berdiskusi mengenai praktik pemerintahan daerah, proses pengambilan kebijakan, hingga hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif.

Kegiatan kuliah lapangan tersebut diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa terkait implementasi tata kelola pemerintahan di daerah, sekaligus memperkuat pemahaman akademik terhadap peran lembaga legislatif dalam pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.

DPRD Batang Hari Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2026

Merdekapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2026, Senin (13/04/2026).

Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Batang Hari dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Muhammad Firdaus, bersama para anggota dewan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batang Hari M. Fadhil Arief, Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, S.P., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Polres dan Koramil, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam agenda paripurna tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi dan masukan terhadap pelaksanaan program serta kinerja Pemerintah Kabupaten Batang Hari selama Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel demi pembangunan Kabupaten Batang Hari yang berkelanjutan.

DPRD Batang Hari Gelar RDP Bahas Penyelesaian Lahan Warga SAD di Sialang Pungguk

 

Merdekapost.com – DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyelesaian persoalan lahan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di Dusun Sialang Pungguk, Senin (13/04/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batang Hari, Sukron, S.Pd., bersama anggota DPRD lainnya sebagai upaya mencari solusi terhadap persoalan lahan yang melibatkan masyarakat adat dan sejumlah pihak terkait.

Turut hadir dalam RDP tersebut Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Batang Hari, Kepala Kantor ATR/BPN Batang Hari, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala KPHP Batang Hari Unit XI dan XII, Kepala Desa Singoan Kecamatan Muara Bulian, Ketua Koperasi Sinar Tani Muara Bulian, pimpinan PT IKU, serta perwakilan masyarakat Dusun Sialang Pungguk.

Dalam forum tersebut, berbagai pihak menyampaikan pandangan serta data terkait status dan penyelesaian lahan yang menjadi perhatian masyarakat SAD di wilayah tersebut. DPRD Batang Hari menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara musyawarah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum.

Ketua Komisi II DPRD Batang Hari menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat ini menjadi langkah awal untuk mempertemukan seluruh pihak agar persoalan lahan dapat diselesaikan secara adil, terbuka, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Melalui RDP tersebut, DPRD berharap tercipta solusi terbaik yang mampu menjaga hak-hak masyarakat adat sekaligus mendukung stabilitas dan pembangunan daerah di Kabupaten Batang Hari.

DPRD Batang Hari Bahas Persoalan Gaji Aparatur Desa dalam RDP Lintas Komisi

 

Merdekapost.com – Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi terkait persoalan gaji pemerintah desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretariat desa, serta perangkat desa lainnya, Senin (06/04/2026).

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi dan menyamakan persepsi terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan penghasilan aparatur desa.

Turut hadir dalam rapat itu Kepala BPKAD Kabupaten Batang Hari, Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum Setda Batang Hari, Plt Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari, Ketua PPDI Kabupaten Batang Hari, serta Ketua PABPDSI Kabupaten Batang Hari.

Dalam forum tersebut, para peserta rapat membahas berbagai persoalan menyangkut mekanisme pembayaran gaji, tunjangan, hingga hak-hak perangkat desa yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

DPRD Batang Hari menegaskan bahwa rapat lintas komisi ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi terbaik agar kesejahteraan aparatur desa dapat terpenuhi serta pelayanan pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan optimal.

Selain itu, pertemuan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi perangkat desa demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan profesional di Kabupaten Batang Hari. (*)