Rencana Demo Eks PNPM, Ada Konspirasi Mendikte Presiden

Joko Widodo

JAKARTA - Isu Eks PNPM yang dikabarkan akan melakukan demostrasi besar-besaran di beberapa lokasi termasuk di Istana dan di Gedung DPR pada Senin,  (11/04), oleh Ketua Umum Forum Konstitusi dan Demokrasi Nasional (FKDN) Ismadani Rofiul Ulya, merupakan konspirasi salah satu Kelompok Pendikti Presiden dan keegoisan Eks PNPM . 

“Hal itu hanya membuat PNPM menunjukan keegoisan mereka, ” ujarnya.

Ismadani menjelaskan pembentukan pendamping desa merupakan amanat dari Undang-undang No 06 Tentang Desa. “Jelas sekali disebutkan pada UU No 6 Tahun 2016 tentang Desa telah mengamanatkan untuk membentuk pendamping masyarakat yang kemudian diatur oleh Permendesa No 03 Tahun 2015 yang kemudian disebut dengan istilah Pendamping Desa, ” ujarnya.

Dikatakan lagi, aksi yang akan digencarkan oleh eks PNPM pada tanggal 11 April 2016 mendatang telah di rencakan secara sistematis dan ada kekuatan besar yang menggerakkanya. “Aksi besar besaran itu dipicu oleh dua kemungkinan, yang pertama adanya kepentingan dari organisasi yang besar atau partai untuk mengerahkan Eks PNPM. Kedua Eks PNPM memang tidak terima dengan kehadiran pendamping desa yang mereka anggap sebagai ancaman bagi PNPM” Ujarnya.

Memang menjelang isu reshuffle ini,  Pendamping Desa sering dijadikan objek ketidakpuasan PNPM untuk menjatuhkan Kementrian Desa yang dipimpin Marwan Jafar, padahal PNPM sendiri seharusnya berterimakasih kepada Kemendesa yang telah memperpanjang kontrak mereka yang seharusnya telah habis pada akhir Desember 2014.

 “Sungguh disayangkan kelompok yang mengatasnamakan membela masyarakat justru tidak tahu rasa terimkasih.  Tuntutan yang pernah PNPM layangkan untuk memperpanjang kerja tanpa mengikuti seleksi pendamping desa, justru melanggar Undang-Undang dan menghalangi masyarakat yang lain untuk menjadi pendamping. Apakah yang seperti ini pantas mengatasnamakan dirinya pembela masyarakat,” ujarnya.

Ketua Fokdem ini enggan menyebut ada salah partai yang menungganggi aksi demo eks PNPM nanti. “ Saya tidak akan menjustifikasi adanya partai dibalik aksi PNPM, namun yang pasti PNPM telah melakukan kesalahan dengan mengancam pahlawannya dan tuntutannya jelas melanggar undang-undang,” kata Ismadani.

(/ald/Alf/katakini.com)