Opini Oleh: Martayadi Tajuddin *
Ada kemunafikan yang lama kita pelihara dalam politik Indonesia. Kita memuja politisi yang pandai menulis tentang keadilan, tetapi kita memaklumi ketika tulisan itu tidak pernah sampai ke jalan desa. Kita menganggap disertasi adalah akhir dari kerja intelektual, padahal bagi rakyat, disertasi yang tidak berubah menjadi jalan, jembatan, dan rumah, hanyalah tumpukan kertas yang berdebu di perpustakaan.
Di titik inilah, Edi Purwanto sedang diuji. Bukan oleh lawan politiknya, melainkan oleh disertasinya sendiri.
Pada tahun 2024, saat masih menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, ia menyelesaikan disertasi berjudul Politik Hukum Penyelesaian Konflik Lahan yang Berkeadilan di Indonesia. Judul yang berat dan berisiko. Begitu seseorang menulis kata berkeadilan dalam karya akademik, ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik alasan politis. Setiap langkahnya setelah itu akan ditagih dengan standar yang ia buat sendiri.
Kini ia duduk di Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur. Banyak yang menganggap ini adalah perpindahan bidang, dari agraria ke beton. Padahal jika kita membaca Jambi secara jujur, justru di sinilah disertasinya diuji paling keras.
Sebab di Jambi, tidak ada beton yang netral. Setiap jalan yang dibangun berdiri di atas tanah yang punya sejarah penguasaan. Setiap jembatan yang direncanakan melintasi wilayah yang berpotensi konflik. Jika seorang anggota DPR hanya memahami infrastruktur sebagai proyek, ia akan mudah menandatangani penggusuran. Jika ia memahaminya sebagai politik hukum yang berkeadilan, ia akan bertanya lebih dulu, tanah siapa yang dilalui jalan ini, siapa yang kehilangan mata pencahariannya, dan bagaimana penyelesaian yang adil.
Inilah perbedaan yang sering tidak kita sadari. Politisi pada umumnya membawa pulang anggaran. Politisi yang mengerti keadilan membawa pulang cara membangun.
Dan cara membangun itu mulai terlihat angkanya. Dalam reses Oktober 2026, dari total Rp11 triliun program Instruksi Presiden Jalan Daerah secara nasional, Jambi mendapatkan sekitar Rp381 miliar. Angka itu bukan jatuh dari langit di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah dari pusat. Ia adalah hasil pengawalan. Salah satu ruasnya, Simpang Tiga Pulau Pandan-Panca Karya di Sarolangun, dengan anggaran lebih dari Rp49 miliar, ditinjau langsung bersama Bupati Sarolangun dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi.
Mari kita jujur. Berapa banyak anggota DPR dari Jambi yang bisa membawa pulang angka sebesar itu tanpa harus berteriak di media sosial? Berapa banyak yang bekerja dalam diam, tetapi hasilnya bisa diinjak oleh ban kendaraan petani?
Jambi sudah terlalu kenyang dengan politisi yang rajin turun ke desa hanya untuk berfoto, tetapi malas mengawal anggaran sampai ke Jakarta. Kita sudah terlalu sering melihat politisi yang pandai mengeluhkan jalan rusak di atas panggung, tetapi tidak pernah duduk berjam-jam di ruang komisi untuk memastikan jalan itu masuk daftar prioritas APBN.
Edi memilih jalan sebaliknya. Ia tidak membangun pencitraan dari panggung, ia membangunnya dari daftar anggaran.
Namun ujian yang sesungguhnya bukan pada jalan besar yang angkanya miliaran, melainkan pada jembatan kecil yang tidak pernah masuk berita nasional. Ia meninjau jembatan gantung di Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, yang aspirasinya ia sampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum. Jembatan itu tidak megah dan tidak akan menjadi ikon wisata. Tetapi bagi warga Batu Ampar, jembatan itu adalah pembeda antara anak bisa sekolah atau tidak, antara ibu hamil bisa sampai ke puskesmas atau tidak. Politik yang sejati justru diuji di tempat yang tidak terlihat kamera.
Hal yang sama berlaku pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di Desa Bukit Bumi Raya, Kecamatan Singkut, dan Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, ratusan unit rumah telah dibedah melalui program BSPS yang ia perjuangkan sebagai aspirasi. Bedah rumah bukan sekadar bantuan. Di Jambi, rumah adalah tempat pertama di mana kemiskinan terlihat. Ketika atap bocor dan lantai masih tanah, anak tidak bisa belajar dengan layak. Memperbaiki rumah berarti memperbaiki martabat.
Jika disertasinya berbicara tentang keadilan, maka bedah rumah adalah bentuk keadilan yang paling kasat mata. Jika disertasinya berbicara tentang kelompok rentan, maka jembatan gantung di desa terpencil adalah bentuk keberpihakan yang paling konkret.
Ia tidak sedang meninggalkan disertasinya di perpustakaan Universitas Jambi. Ia sedang membawanya ke lapangan dan mengubahnya menjadi beton.
Tetapi kita harus tetap kritis. Justru karena ia telah menulis tentang keadilan, kita berhak menagih lebih keras kepadanya daripada kepada politisi lain. Apakah pembangunan jalan IJD di Sarolangun telah melewati audit konflik lahan? Atau justru mengulang pola lama, proyek datang dulu, konflik menyusul kemudian? Apakah bedah rumah itu sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, atau kepada mereka yang paling dekat dengan kekuasaan?
Pertanyaan itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengunci. Inilah branding yang paling elegan sekaligus paling berbahaya bagi seorang politisi.
Branding yang tidak dibangun dari pujian, melainkan dari janji intelektualnya sendiri.
Opini ini sengaja ditulis bukan untuk memuji capaian angka, melainkan untuk mengunci. Ketika seseorang telah menulis bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif, maka setiap kilometer jalan yang ia perjuangkan harus bisa diuji dengan standar itu.
Jika Edi Purwanto konsisten, maka Komisi V bukanlah tempat ia melupakan disertasinya, melainkan tempat ia menguji disertasinya. Dan jika itu terjadi,
Jambi akan memiliki politisi infrastruktur yang tidak hanya bisa membawa pulang anggaran, tetapi juga bisa membawa pulang cara membangun yang adil. Karena pada akhirnya, keadilan yang hanya ditulis dalam disertasi akan menjadi arsip. Keadilan yang bisa dilewati petani, diseberangi anak sekolah, dan ditinggali keluarga miskin, itulah keadilan yang akan diingat rakyat Jambi. (*)
* Penulis ialah Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Daerah
.png)
