Ketua MPR: IWO Mampu Menjembatani Informasi dari Pusat ke Daerah Dengan Baik

MERDEKAPOST.COM - Pengembangan nilai-nilai kebangsaan di tanah air, menjadi fokus bahasan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada Selasa (12/1/2021) di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengapresiasi keberadaan IWO, karena menurutnya sebagai perhimpunan profesi wartawan IWO menjadi garda terdepan dalam penyebaran fakta dan informasi. 

"IWO bisa menjadi jembatan penyampai informasi dari lembaga kenegaraan di pusat ke daerah dan sebaliknya," ujar Ketua MPR, dalam pertemuan dengan PP IWO, di ruang Ketua MPR, Senayan, Jakarta.

Ketua MPR yang juga Politisi Golkar ini menilai wartawan media online harus lebih professional dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.

"Wartawan media online harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, untuk mengangkat kebenaran dari suatu peristiwa," paparnya.

Selanjutnya, pria yang biasa disapa Bamsoet ini membuka tangan untuk bekerja sama lebih lanjut dengan PP IWO. 

Bamsoet menilai IWO menjadi wadah yang tepat bagi penyebaran atau diseminasi informasi program empat pilar MPR, yakni; sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Tak hanya itu, MPR dan PP IWO sepakat untuk menjabarkan sosialisasi nilai empat pilar tersebut dalam program kerja yang membumi dan menyentuh masyarakat banyak. 

"MPR siap bekerja sama dengan IWO. Kami sudah banyak membuat program bersama perhimpunan profesi dan ini saatnya IWO berkiprah bagi bangsa lebih dalam lagi," harap Bamsoet yang pernah meniti karir sebagai wartawan.

Setali tiga uang, Ketua Umum PP IWO Jodhi Yudono menjelaskan IWO akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam memberitakan fakta dan peristiwa.

"Kami ingin agar nilai-nilai yang MPR sosialisasikan, dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami memiliki pendekatan yang berbeda dengan organisasi profesi kewartawanan lain," ungkap Jodhi.

Pengembangan peradaban dan pendekatan kemanusiaan, nilai Jodhi akan mendekatkan pejabat dan rakyat. 

Pengurus IWO baik dari pengurus pusat, pengurus wilayah hingga pengurus daerah kabupaten/kota pun diminta mampu menjalankan rencana program yang akan dijalankan.

Rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara MPR dan PP IWO diharapkan mampu dijalankan sesuai roda organisasi. 

"Saya nilai kesepahaman antara MPR dan PP IWO bisa menjadi pemicu kinerja teman-teman dalam berorganisasi," jelas Jodhi.

Dalam pertemuan dengan Ketua MPR, Ketua PP IWO didampingi oleh Sekjen Dwi Christianto, Bendum Lia Nathalia dan Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Subhan Taher. 

Seperti diketahui, Ikatan Wartawan Online (IWO) merupakan Organisasi Profesi Wartawan Online pertama di Indonesia. Organisasi IWO berdiri pada 08 Agustus 2012 yang diinspirasi oleh beberapa wartawan media online di Jakarta. 

Sekjen PP IWO dalam kesempatan tatap muka tersebut menjelaskan bahwa organisasi profesi wartawan online ini, telah memiliki kepengurusan di lebih dari 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia.

"Langkah sederhana yang telah dilakukan untuk mengawal profesionalitas anggota IWO dapat dilihat dari beberapa tagline IWO sudah mewakili prinsip dasar dari kode etik jurnalistik seperti No hoax, no SARA serta Think before Click, yang diharapkan dapat dijiwai dan diaplikasi oleh setiap anggota IWO di seluruh Indonesia," jelas Bendum PP IWO yang diapresiasi positif oleh Ketum MPR. (064)

Ketum IWO Serukan Anggota Bongkar Kecurangan Bantuan Covid-19

Ilustrasi

MERDEKAPOST.COM -  Ketua Umum IWO pusat, Jodhi Yudono serukan himbaun kepada seluruh anggota, yang ada di Indonesia untuk bongkar kecurangan yang terjadi pada pendistribusian bantuan Covid-19.

Hal ini disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa (16/06/2020) sekitar pukul 17.35 wib sore.

Sebelumnya, dirinya menceritakan Ia bahwa bertemu pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) di Bogor Raya.

Ia menyebut ada salah satu anggota, yang menunjukkan surat pengakuan dosa dari Kesra Desa bermaterai, terkait pendistribusian bantuan desa selama Pandemi Covid-19 tersebut.

“Tadi saya ketemu kawan-kawan Bogor kan. Ada wartawan disana, menyerahkan surat pengakuan dosa dari Kesra Desa,” ungkapnya.

Tentu, kejadian yang seperti bisa saja terjadi di daerah lain, dimana bantuan sosial Covid-19 ini bukan hanya di satu desa, kabupaten maupun provinsi. Akan tetapi ada di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, Jodhi pun menghimbau seluruh pewarta, khususnya anggota IWO di setiap Provinsi maupun Kabupaten, untuk bongkar kecurangan yang ada pada bantuan sosial Covid-19 ini.

“Kalau masalah itu, baik itu di tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi maupun pun harus dibongkar. Selama itu bantuan sosial, tidak boleh ada yang tidak valid.” bebernya.

Menurutnya, dalam hal ini adalah sebuah kewajiban bagi pewarta yang ada di seluruh Indonesia, untuk membongkar segala tindak tanduk kecurangan yang dilakukan dalam bantuan ini.

“Saya kira ini salah satu tugas dan kewajiban kita untuk membongkar, karena ini sudah menyalahi peradaban manusia. Manusia yang bermoral, itu tidak akan berbuat seperti itu.” bilangnya. (Red)