Jual beli proyek dimaksud tersebut, yakni oknum yang mendapatkan jatah proyek dari Dinas PU menjual paket tersebut kepada kontraktor, dengan sistem persen atau fee.
Meski jual beli proyek ini sudah menjadi rahasia umum, namun parahnya, akhir-akhir ini tidak sedikit paket yang dijual itu dengan harga 20 persen dari jumlah anggaran proyek tersebut.
Informasi yang diperoleh metrosakti.com, proyek yang dijual dengan harga tinggi ini umumnya adalah proyek milik oknum anggota DPRD Kerinci. Setelah berhasil melobi paket proyek di Dinas PU, oknum anggota dewan tersebut lalu memberikan proyek itu kepada kontraktor, dengan catatan si kontraktor harus memberikan fee 20 persen.
Panriadi, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawasan Pembangunan Kerinci (LPPK), kepada wartawan membenarkan kabar tersebut.
"Iya, temuan kami di lapangan, ada beberapa proyek yang dikerjakan asal jadi oleh kontraktor. Setelah diinterogasi, ada indikasi proyek didapat dari anggota dewan dengan fee 20 persen," ujarnya.
Menurut dia, tingginya permintaan fee itu, tentu akan berakibat terhadap buruknya kualitas proyek yang akan dibangun.
"Kalau seperti ini, sudah bisa dipastikan proyek itu tidak akan sesuai spek. Fee saja sudah 20 persen, ditambah kewajiban biaya pajak yang harus dikeluarkan kontraktor sebesar 11,5 persen, belum lagi biaya lainnya, seperti kontrak dan lain-lain, kemudian kontraktor pastinya mau beruntung. Sehingga biaya untuk membangun tinggal sekian persen saja," tegas Panriadi.
Terkait hal itu, dirinya menegaskan akan tetap mengawasi pengerjaan proyek di Kabupaten Kerinci, jika ada temuan, pihaknya akan membuat laporan ke Dinas PU, dan ke pihak berwenang. )*
Sumber: Metrosakti.com
.jpeg)
0 Comments:
Posting Komentar