Poin-poin Instruksi Terbaru Jokowi soal Evaluasi Daerah PSBB dan Non-PSBB

Presiden Joko Widodo
Jakarta, Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi memberikan instruksi dan pesan.

Hasil evaluasi PSBB ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, pada Selasa 12 Mei 2020.

Jokowi antara lain menyampaikan hasil penerapan sebelum dan sesudah PSBB di tiap daerah berbeda-beda.

Jokowi ingin agar manajemen pengendalian PSBB harus bersifat aglomerasi.

Selain itu, Jokowi berpesan agar wacana relaksasi PSBB harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.

Berikut poin-poin instruksi terbaru Jokowi soal evaluasi PSBB dan wanti-wanti pelonggaran: Hasil Sebelum-Sesudah PSBB di Daerah Berbeda

Jokowi mengatakan hasil sebelum dan sesudah dilaksanakannya PSBB di setiap daerah berbeda-beda terkait tren kasus virus Corona.

"Berdasarkan data kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah. Ini karena pelaksanaannya dengan efektivitas yang berbeda-beda," kata Jokowi.


PSBB sudah dilaksanakan di 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota di Indonesia. Setiap daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelum melaksanakan PSBB.

"Kita tahu bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Dan juga provinsi atau kota/kabupaten yang belum melaksanakan PSBB, tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil," ujar Jokowi.

Tidak semua daerah melaksanakan PSBB. Ada yang memakai cara lain, namun menurut Jokowi, kebijakan tersebut juga berhasil menekan angka kasus virus Corona. Untuk itu, Jokowi ingin mengevaluasi daerah yang melaksanakan dan tidak melaksanakan PSBB.

"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang melaksanakan PSBB atau tidak," ucapnya.

Manajemen Pengendalian PSBB Harus Aglomerasi

Jokowi meminta manajemen pengendalian PSBB harus bersifat aglomerasi. Jokowi ingin pengendalian PSBB tidak terjebak pada batas-batas administrasi pemerintahan.
"Mengenai manajemen pengendalian PSBB juga saya harapkan tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Artinya juga bersifat aglomerasi, penanganan sebuah kawasan besar yang saling terhubung sehingga manajemen antardaerahnya menjadi terpadu," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan manajemen PSBB yang terhubung seperti di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jbodetabek). Keterhubungan antardaerah itu menurutnya bisa mengatur mobilitas masyarakat menjadi lebih baik.

"Misalnya seperti yang dilakukan di Jabodetabek, ini saling kait-mengait, sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memastikan pengendalian virus Corona di 5 provinsi di Pulau Jawa dilakukan secara efektif. Pasalnya, berdasarkan data, mayoritas kasus positif dan angka kematian tertinggi ada di Pulau Jawa.

"Berdasarkan data Gugus Tugas, 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa.

Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di Jawa. Untuk itu saya minta Gugus Tugas untuk memastikan pengendalian COVID di 5 provinsi Pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif, terutama dalam waktu 2 minggu ke depan," tegas Jokowi.

Gugus Tugas Fokus di Jawa Kasus Positif dan Kematian Tertinggi

Jokowi menyebut 70 persen kasus positif virus Corona tertinggi ada di Pulau Jawa. Begitu juga dengan angka kematian yang menunjukkan 80 persen di Pulau Jawa.

"Berdasarkan data gugus tugas 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa , kemudian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di Jawa," kata Jokowi.

Jokowi meminta gugus tugas fokus untuk menekan penyebaran corona di Pulau Jawa. Paling tidak menurutnya dalam dua pekan ke depan menjelang lebaran.

"Untuk itu saya meminta gugus tugas untuk memastikan pengendalian COVID-19 di lima provinsi Pulau Jawa itu betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam satu dua minggu ke depan ini," ujarnya.

"Kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," sambung Jokowi.


10 Provinsi Positif Corona Terbanyak, 3 Terapkan PSBB

Jokowi menjabarkan peta kasus Corona di RI berdasarkan wilayah yang menerapkan kebijakan PSBB. Jokowi mengatakan dari 10 provinsi dengan kasus Corona terbanyak, hanya 3 yang memberlakukan PSBB.
"Dari 10 provinsi dengan kasus positif terbanyak hanya 3 provinsi yang berstatus PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Barat, 7 provinsi lainnya masih non-PSBB," kata Jokowi.

Oleh karena itu ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun non-PSBB, karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan mode kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujar Jokowi.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap provinsi hingga kabupaten/kota yang tidak memberlakukan PSBB. Menurut Jokowi, harus ada perbandingan antar daerah yang menjalankan PSBB dan yang tidak.

Jokowi juga menyampaikan sejumlah daerah ada yang mengalami penurunan secara konsisten namun tidak drastis. Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tapi tidak menentu.

"Ada daerah yang penambahan kasusnya mengalami penurunan secara gardual, konsisten namun tidak drastis. Tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun, tapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif," ucapnya.

Ada Daerah Penambahan Corona Tetap Meski PSBB

Jokowi kembali melakukan evaluasi terhadap aturan PSBB. Jokowi menyebut hasil PSBB di setiap daerah bervariasi.

"Berdasarkan data kasus baru, sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya, memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah. Ini karena memang pelaksanaanya juga dengan efektifitas yang berbeda-beda," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan sejumlah daerah ada yang mengalami penurunan secara konsisten namun tidak drastis. Ada juga daerah yang penambahan kasusnya turun tapi tidak menentu

"Ada daerah yang penambahan kasusnya mengalami penurunan secara gradual, konsisten namun tidak drastis. Tapi juga ada daerah yang penambahan kasusnya turun, tapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif," ucapnya.

Tak hanya itu, Jokowi mengatakan ada juga beberapa daerah yang memiliki penambahan kasus terus menerus meskipun sudah menetapkan peraturan PSBB. Jokowi meminta jajarannya fokus pada daerah seperti ini.

"Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Ini juga hal-hal seperti ini perlu digaris bawahi ada apa, kenapa," tegas Jokowi.

Pelonggaran PSBB Harus Hati-hati

Jokowi meminta pelonggaran PSBB dilakukan dengan hati-hati.
"Pelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati. Tidak dilakukan secara tergesa-gesa," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, keputusan pelonggaran PSBB harus dipikirkan dan dipertimbangkan matang. Keputusan harus didasarkan pada data-data faktual di lapangan.

"Semua didasarkan pada data lapangan, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengemukakan pemerintah sedang memikirkan relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat PSBB. Pemerintah menilai bila masyarakat terlalu dikekang dapat menimbulkan stres yang akhirnya berdampak menurunkan imunitas serta membuat tubuh menjadi lemah.

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja, dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud saat siaran langsung melalui Instagram-nya, @mohmahfudmd, Sabtu (2/5).

Pelonggaran-pelonggaran aktivitas pada relaksasi PSBB itu seperti mengizinkan rumah makan untuk buka, namun dengan menerapkan protokol tertentu. Menurutnya, imunitas masyarakat bisa menurun jika masyarakat merasa stress karena dikekang dengan aturan PSBB.

Evaluasi Daerah PSBB Bandingkan dengan Non-PSBB

Jokowi meminta dilakukannya evaluasi terhadap daerah yang tidak memberlakukan PSBB. Sebab, 7 dari 3 provinsi dengan kasus positif virus Corona (COVID-19) terbanyak merupakan daerah non-PSBB.

"Karena itu, kita juga evaluasi, baik provinsi kabupaten kota yang tidak memperlakukan PSBB, tetapi juga menjalankan kebijakanphysical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan daerah yang non-PSBB dan yang memberlakukan PSBB harus diperbandingkan. Mengingat, kebijakan yang diterapkan memang disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"Oleh sebab itu, ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan selama ini ada juga daerah yang berhasil menekan laju penyebaran virus Corona meski tak menerapkan PSBB. Namun, Jokowi tak menjelaskan detail mengenai hal itu.

"Kita tahu bahwa sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Dan juga provinsi atau kota/kabupaten yang belum melaksanakan PSBB, tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat juga ada yang berhasil," pungkas Jokowi.

Sumber : Detik.com | Penulis: Ari | editor : Herizaldi | Merdekapost.com

Related Posts

0 Comments:

Post a Comment


Recent Posts

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Privacy Policy | Disclaimer | Peta Situs